BB Pelatkuat BKM Tahun2 OK
284
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI MANDIRI PERKOTAAN LOKASI SIKLUS TAHUN KE 2 BB.01 KUMPULAN BAHAN SERAHAN PELATIHAN PENGUATAN BKM/UP/RELAWAN/LURAH
Transcript of BB Pelatkuat BKM Tahun2 OK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PROGRAMNASIONAL
PEMBERDAYAANMASYARAKAT
MANDIRI MANDIRI
P E R K O TA A N
LOKASI SIKLUS TAHUN KE 2BB.01
KUMPULAN BAHANSERAHANPELATIHAN PENGUATAN BKM/UP/RELAWAN/LURAH
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 1
Bagaimana Melakukan Monev?
Sebagaimana dengan sebuah rencana kerja, rencana monev pun harus mudah dipahami oleh orang yang berkepentingan. Karenanya, rencana monev perlu dengan lengkap menjelaskan: a) siapa yang akan me-monev; b) apa yang dimonev; c) bagaimana cara memonev; d) kapan monev dilakukan; dan e) dimana monev dilakukan.
Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat kita pegang untuk menyusun rencana monev.
1. Apa yang perlu di monev?
2. Tolok ukur (indikator) apa yang dipakai?
3. Siapa yang mengendalikan dan mengkoordinasi proses monev?
4. Siapa yang perlu dilibatkan dalam monev? Apa perannya?
5. Kapan dan dimana masing-masing langkah monev akan dilaksanakan?
6. Bagaimana monev akan dilakukan (pilihan bentuk, cara dan alat)?
7. Bagaimana kita akan mengemas hasil monev?
8. Kepada siapa kita akan membagikan hasil monev?
1. Apa yang dimonev?
Hal-hal yang akan dimonev sangat tergantung tujuan monev itu sendiri.
Perencanaan, apakah perencanaan program telah dilakukan bersama-sama (mengundang banyak pihak yang akan dilibatkan dalam program)?
Kegiatan, apakah kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik (tepat waktu, sesuai anggaran, partisipasi semua pihak, dll)
Penggunaan sumber daya, apakah penggunaan sumber daya sudah cukup baik? (tidak boros, tidak berlebihan)?
Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan? Apakah kita telah melibatkan pihak-pihak terkait (masyarakat lain, LSM, pemerintah, donor, dll) sesuai kesepakatan?
Hasil, apakah hasil yang diharapkan telah tercapai atau belum?
Tujuan dan manfaat, apakah tujuan program sudah tercapai? Apakah masyarakat bisa merasakan manfaat dari program?
Nilai-nilai, apakah nilai-nilai yang telah disepakati masih ditaati oleh semua pihak?
2 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
2. Indikator yang digunakan
Indikator digunakan untuk memudahkan dalam menilai keberhasilan, kegagalan atau kondisi suatu program. Indikator yang biasa dipakai untuk mengevaluasi sebuah program:
Ketersediaan sarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan
Apakah hasil proyek sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai
Apakah sarana atau kegiatan yang dibuat benar-benar dapat dicapai atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkannya
Apakah sarana yang disediakan benar-benar digunakan untuk tujuan semula
Berapa persen jumlah atau luas sasaran sebenarnya yang dapat dijangkau oleh program
Bagaimana mutu pekerjaan dan sarana yang dihasilkan program (kualitas hidup, kualitas tanaman yang ditanam)
Berapa banyak sumber daya (tenaga, barang, dana) yang sudah digunakan (diinvestasikan) untuk mencapai tujuan
Apakah sumber daya dan kegiatan yang dilakukan benar-benar dimanfaatkan secara maksimal
Apakah kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan masukan terhadap perubahan yang diinginkan
3. Siapa yang melakukan monev
Sebelum menjawab pertanyaan siapa yang melakukan monev, maka kita perlu membedakan dua pertanyaan berikut:
a. Siapa yang mengendalikan dan mengkoordinasikan proses monev?
b. Siapa yang perlu dilibatkan dalam monev? Perannya apa?
Seperti dalam permainan sepakbola, pertanyaan pertama adalah sama dengan siapa yang menjadi kapten. Pertanyaan kedua adalah sama dengan siapa yang menjadi pengatur serangan, penjaga gawang, penyerang, dsb.
Jika monev dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan monev, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak program lah yang harus menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 3
4. Kapan dan dimana dilakukan?
Pada prinsipnya monev dilakukan kapan saja, dan menjadi bagian tidak terpisahkan seiring dengan berjalannya kegiatan atau program. Namun demikian, seringkali kegiatan monev menjadi terlupakan karena tidak ditetapkan waktunya. Guna menetapkan waktu yang paling cocok, pertimbangkan saat strategis sesuai program kerja. Pilihannya adalah:
Awal, pertengahan dan akhir program
Terus menerus, perbulan, perkuartal, pertahunan
Beberapa bulan setelah program atau proyek selesai
Mengikuti alur kegiatan yang disepakati bersama
Penentuan tempat monev, tergantung apa yang dimonev dan cara yang dipilih. Secara umum:
Untuk pengamatan secara langsung, monev perlu dilakukan di tempat pelaksanaan kegiatan
Untuk diskusi dan pelaporan sebaiknya dilakukan di tempat yang nyaman dan gampang dijangkau oleh semua pihak yang perlu terlibat.
Sumber:
Monitoring & Evaluasi: Sebagai Media Belajar,
DFID, 2001
4
Pandua
Peserta
Bahan Seraha
an Meman
an | Pelatihan
ndu Monev• Meng
berpamasy
• Mengmeng
• Mengkegia
• Mendpengdan k
• Kerta• Spid• Kerta PertemuaPertemuakegiatandan penpemandu IDENTI1. Samp
kegiaperte
2. Buatl
dalamrapatmenydsb.
3. Salin
kegimemkegia
Penguatan BK
v Partisipagidentifikasi artisipasi dyarakat miskgidentifikasi gambil keputgidentifikasi atan. diskusikan ambilan kepkaum perem
as plano, seol warna-waas metaplan
an warga inan kecil ini , terutama
ngelola kegu monev par
FIKASI & Apaikan tujuatan. Pastikaemuan ini.
lah daftar ram pelaksant, mencetayediakan ko
lah contoh atan ke ahami kelo
atan.
M tahun ke 2
atif di Masdan me
dalam kegkin dan kaum
dan metusan dalam
dan men
cara untuputusan dan
mpuan.
lotip kertasarni n warna warn
ni diadakandihadiri oleperempua
giatan (partisipatif ini.
ANALISIS Puan kita man warga ya
angkaian suaan kegiata
ak undangaonsumsi, me
matriks Sdalam ker
ompok oran
syarakat enganalisis giatan, khum perempuanenganalisis m kegiatan. nganalisis
uk meningn kepuasaan
ni
setelah saeh pihak-pihan miskin,nitia). Rela
PARTISIPAmelakukan ang hadir m
b-kegiatan yan, termasuan, menyeempersiapka
Siapa berprtas plano.ng yang b
siapa sajususnya pn. siapa saj
penerima
gkatkan pan masyaraka
atu kegiatanhak yang iku laki-laki
awan dapat
ASI monev pa
memahami k
yang telah duk misalnyaebarkan unan tempat k
partisipasi Pastikan
berpartisipas
a yang artisipasi
a yang
manfaat
artisipasi, at miskin
n selesai. ut dalam miskin, menjadi
artisipatif kegunaan
dilakukan a rapat-ndangan, kegiatan,
dalam peserta
si dalam
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 5
Daftar Sub-Kegiatan
Siapa Berpartisipasi dalam Kegiatan?1 2 3 4 5 6
1. 2. 3.
Keterangan: Kelompok 1 : Pihak luar desa/kelurahan (faskel, proyek, dll). Kelompok 2 : Aparat pemerintahan (kades, lurah, dsb) Kelompok 3 : Tokoh masyarakat laki-laki Kelompok 4 : Tokoh masyarakat perempuan Kelompok 5 : Warga miskin laki-laki Kelompok 6 : Warga miskin perempuan. Kelompok 7 : dan lain-lain. 4. Persilahkan setiap orang untuk memberi suara (gunakan
tanda X atau lingkaran) pada kelompok yang mereka pikir terlibat dalam masing-masing sub-kegiatan.
5. Setelah semua memberikan suara, diskusikan bersama
kelompok mana yang paling banyak berpartisipasi (terlibat kegiatan) dan mengapa. Hal ini penting untuk memahami mengapa kelompok tertentu dominan atau absen melakukan sub-kegiatan tertentu. Misalnya, perempuan hanya berperan sebagai penyedia makanan-minuman.
6. Cermati bersama, apakah warga miskin dan perempuan
banyak terlibat dalam kegiatan. Keterlibatan ini penting karena pada dasarnya kegiatan yang dilakukan terutama ditujukan untuk memberdayakan warga miskin dan perempuan.
7. Diskusikan apakah situasi ini perlu dirubah dan bila perlu,
bagaimana melakukannya. IDENTIFIKASI & ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN 8. Buatlah daftar seluruh keputusan yang telah diambil dalam
6 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
pelaksanaan kegiatan, termasuk misalnya penentuan jenis kegiatan, waktu atau lokasi, pembentukan panitia, penentuan penerima manfaat, dsb.
9. Salinlah contoh matriks Pengambil Keputusan ke dalam
kertas plano. Pastikan peserta memahami kelompok orang pengambil keputusan.
Daftar Keputusan
Pengambil Keputusan?1 2 3 4 5 6
1. 2. 3.
Keterangan: Kelompok 1 : Pihak luar desa/kelurahan (faskel, proyek, dll). Kelompok 2 : Aparat pemerintahan (kades, lurah, dsb) Kelompok 3 : Tokoh masyarakat laki-laki Kelompok 4 : Tokoh masyarakat perempuan Kelompok 5 : Warga miskin laki-laki Kelompok 6 : Warga miskin perempuan. Kelompok 7 : dan lain-lain 10. Persilahkan setiap orang untuk memberi suara (gunakan
tanda X atau lingkaran) pada kelompok yang mereka pikir pengambil keputusan untuk masing-masing keputusan.
11. Setelah semua memberikan suara, diskusikan bersama
peserta kelompok mana saja yang paling banyak berperan dalam pengambilan keputusan. Sangat penting untuk memahami mengapa kelompok tertentu (seperti warga miskin dan perempuan) tidak berperan dalam pengambilan keputusan.
Tak jarang kita menemukan bahwa keputusan sebenarnya ditentukan oleh pihak luar. Kondisi ini menunjukkan masyarakat, terutama miskin, belum memiliki kesempatan untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya.
12. Diskusikan apa yang dapat dilakukan sehingga warga miskin
dan perempuan dapat lebih berperan dalam pengambilan
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 7
keputusan. IDENTIFIKASI & ANALISIS PENERIMA MANFAAT 13. Buatlah daftar manfaat apa saja yang diperoleh dalam
pelaksanaan kegiatan, baik berupa barang/fisik maupun non-fisik seperti peningkatan pengetahuan, dsb.
14. Salinlah contoh matriks Penerima Manfaat ke dalam
kertas plano. Pastikan peserta memahami kelompok orang penerima manfaat.
Jenis Manfaat Penerima Manfaat?1 2 3 4 5 6
1. 2. 3.
Keterangan: Kelompok 1 : Pihak luar desa/kelurahan (faskel, proyek, dll). Kelompok 2 : Aparat pemerintahan (kades, lurah, dsb) Kelompok 3 : Tokoh masyarakat laki-laki Kelompok 4 : Tokoh masyarakat perempuan Kelompok 5 : Warga miskin laki-laki Kelompok 6 : Warga miskin perempuan. Kelompok 7 : dan lain-lain 15. Persilahkan setiap orang untuk memberi suara (gunakan
tanda X atau lingkaran) pada kelompok yang mereka pikir penerima manfaat pada masing-masing jenis manfaat.
16. Setelah semua memberikan suara, diskusikan bersama
peserta siapa saja yang sebenarnya mengambil manfaat paling banyak dari pelaksanaan kegiatan. Cermati seberapa banyak warga miskin dan perempuan menerima manfaat dari kegiatan.
17. Diskusikan apa yang dapat dilakukan sehingga warga miskin
dan perempuan benar-benar menerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan.
USULAN DARI MASYARAKAT -
8 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
tindakan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi warga miskin, untuk menjamin kepuasan kelompok sasaran, untuk meningkatkan pembelajaran di masyarakat, dan keberlanjutan
Menurut Perempuan
Menurut Laki-laki
(Panduan ini diadaptasi dari Organisational Development Snapshot Tool, ACCESS, 2007, dikembangkan untuk membangun kultur monev partisipatif di masyarakat melalui program PNPM Mandiri Perkotaan).
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 9
Memahami Sumberdaya Penguatan BKM Oleh : Budi Supriatna Untuk mencapai visi/misi keberadaan BKM, yaitu mendorong terjadinya perubahan sosial di komunitasnya, BKM perlu memperkuat kelembagaannya. Tanpa itu, amanat komunitas yang diembankan pada BKM besar kemungkinan akan gagal diwujudkan. Memperkuat kelembagaan berarti BKM memiliki kesediaan dan kemampuan untuk “menjadi lebih baik”. Secara umum, ada 2 pengertian yang terkandung di dalam “menjadi lebih baik”, yaitu memperbaiki, dan meningkatkan. Memperbaiki berhubungan dengan berbagai kelemahan yang ada pada tubuh BKM. Melalui proses ini, BKM menghilangkan, mengurangi terus-menerus berbagai kelemahannya, serta menumbuhkan berbagai hal yang belum tersedia guna meningkatkan kwalitas maupun kwantitas layanan bagi komunitasnya. Sedangkan Meningkatkan berhubungan dengan berbagai kekuatan yang dimiliki oleh BKM. Melalui proses ini, BKM mempertahankan serta menumbuh-kembangkan berbagai hal yang selama ini dipandang memberi faedah bagi perubahan sosial. Memperkuat kelembagaan akan berlangsung terus-menerus. Oleh karena itu, BKM perlu memiliki kesediaan dan kemampuan untuk belajar terus-menerus (organisasi belajar). Sumberdaya Dan Penguatan Kelembagaan BKM Agar dapat memperkuat kelembagaannya, BKM perlu memiliki kemampuan menggalang dan mengelola sumberdaya yang tersedia di dalam kelembagaannya. Sumberdaya merupakan faktor yang fundamental bagi keberadaan BKM atau organisasi-organisasi lainnya. Suatu organisasi tidak bisa berdiri tanpa dukungan sumberdaya. Lemah-kuatnya atau sehat-sakitnya suatu organisasi ditentukan pula oleh ketersediaan sumberdaya. Sumberdaya dan Daya Hidup BKM Sumberdaya merupakan faktor yang menentukan daya hidup BKM. BKM yang tidak memiliki suatu sumberdaya akan menjadi bergantung pada pihak-pihak lain. Semakin tinggi tingkat ketergantungannya, besar kemungkinan akan semakin besar pula resiko BKM tersebut kehilangan otonomi dan independesinya. Semakin tidak memiliki sumberdaya vital yang merupakan “nyawa” bagi kehidupannya, BKM cepat tapi pasti akan menuju kematiannya. Dengan adanya sumberdaya, BKM dapat mempertahankan daya hidupnya serta menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai visi/misi keberadaannya. Selain itu, dengan adanya sumberdaya BKM dapat:
• membangun dan mengembangkan jaringan; memelihara hubungan dengan kelompok, komunitas, serta pihak-pihak lainnya
• memperkuat kelembagaannya melalui berbagai peningkatan keterampilan dan pengetahuan, peningkatan kemampuan kepemimpinan, pengembangan kemampuan manajemen, pengembangan “organisasi belajar”
BKM yang memiliki daya hidup berarti akan dapat secara terus-menerus menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam waktu yang panjang. Dengan demikian, memungkinkan mencapai tujuan utama keberadaannya, yaitu mendorong perubahan sosial yang lebih baik bagi komunitasnya.
10 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Daya hidup bukanlah semata kemampuan untuk menggalang atau memperoleh sumberdaya, melainkan juga kemampuan untuk mengelola sumberdaya. Aspek-aspek Sumberdaya untuk Memperkuat Kelembagaan BKM Ada banyak pengertian tentang apa yang dimaksud dengan sumberdaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar pendapat yang mengatakan bahwa sumberdaya adalah suatu aspek tertentu saja, misalnya, uang/dana. Sumberdaya sama dengan uang/dana. Bahkan, tidak jarang pula kita temui kalangan yang menempatkan uang adalah segalanya. Dalam perspektif pengembangan kelembagaan BKM, sumberdaya tidaklah semata hanya uang atau suatu aspek tertentu saja. Sumberdaya adalah berbagai aspek yang dibutuhkan dan didayagunakan---meliputi orang, uang, peralatan, sistem manajemen, informasi, dan waktu yang dikerahkan--- untuk mencapai visi/misi keberadaan BKM. Ada 5 aspek sumberdaya untuk memperkuat kelembagaan BKM, yaitu:
1. Visi/Misi Keberadaan BKM: Apa yang ingin dicapai oleh BKM? Untuk apa dan kenapa BKM didirikan? BKM mesti memiliki visi/misi keberadaan serta tujuan yang jelas. Visi/misi keberadaan serta tujuan BKM merupakan panduan arah bagi keseluruhan kerja yang dilakukan BKM. Ketika BKM tidak memiliki kejelasan arah tentang yang hendak dicapai dan ditujunya, bisa dipastikan BKM tidak akan mampu bertahan untuk waktu yang panjang.
2. Pengembangan Kapasitas: Apa kapasitas lembaga untuk menjalankan berbagai kegiatan? Pengembangan kapasitas merupakan jantung di dalam kelembagaan BKM. Pengembangan kapasitas mampu mendorong dan mengaktifkan berbagai sumberdaya lainnya. Di dalam penguatan kelembagaan BKM, pengembangan kapasitas mencakup, antara lain spirit tim, loyalitas, gaya kepemimpinan, berbagai pengetahuan dan keterampilan kerja, kapasitas dan proses pengambilan keputusan, pengembangan dan penguatan nilai-nilai.
3. Struktur organisasi dan Sistem Manajemen: Bagaimana struktur dan mekanisme untuk menjalankan berbagai kegiatan? Struktur mengacu pada komposisi di dalam organisasi BKM yang meliputi DPK, …..atau keseluruhan pengelola dalam berbagai tingkatan. Di dalam penguatan kelembagaan BKM, penting untuk mempertimbangkan struktur organisasi BKM perlu memiliki prosedur dan cara kerja yang efektif untuk mengelola berbagai sumberdayanya. Sistem manajemen ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, proses pengambilan keputusan, saluran komunikasi dan informasi, berbagai mekanisme, aturan, dan panduan kerja.
4. Uang dan peralatan: Bagaimana penggelolaan dan penggalangan dana serta perangkat kerja untuk menjalankan berbagai kegiatan? Penguatan kelembagaan BKM ditentukan pula oleh kemampuan BKM dalam menggalang dan mengelola pendanaan. Efisiensi dan efektifitas pemanfaatan dana, dengan mengacu pada transparansi dan akuntabilitas, diperlukan untuk menciptakan BKM yang sehat dan kuat.
5. Hubungan dan Jaringan: Apakah BKM membangun hubungan dan jaringan dengan pihak-pihak lain untuk menjalankan berbagai kegiatannya? Memelihara koordinasi, hubungan, dan jaringan dengan pihak lain merupakan aspek penting di dalam penguatan kelembagaan BKM. BKM bukanlah organisasi yang ekslusif serta mengisolasi diri. Hubungan dan jaringan akan membantu peningkatan kapasitas BKM untuk
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 11
Pengembangan Manusia
Pengelola & Kader
Pengelola KSM
Komunitas
melaksanakan berbagai kegiatan secara efektif. Kemiskinan tidaklah bisa dihadapi dan ditangani oleh BKM secara sendirian.
Pengembangan Kapasitas
Struktur & Sistem Manajemen Uang & Peralatan Hubungan &
Jaringan • Keterampilan • Pengetahuan • Kepemimpinan • Dan lain-lain
• Struktur Organisasi • Administrasi • Keuangan • Komunikasi &
Informasi • Kaderisasi • Dan lain-lain
• Pengelolaan dan Penggalangan Dana
• Perangkat
• Kelompok • Komunitas • Organisasi
Sejenis • Pihak-pihak lain
(NGO, Swasta, Pemerintah)
Pendekatan untuk Pengembangan Sumberdaya dalam Penguatan Kelembagaan BKM Dari semua aspek sumberdaya, pengembangan kapasitas manusia merupakan substansi dalam memperkuat dan mengembangkan daya hidup kelembagaan BKM. Pengembangan manusia merupakan jantung bagi proses penguatan daya hidup kelembagaan BKM. Pengembangan manusia tidak hanya mencakup peningkatan kapasitas keterampilan dan pengetahuan para pengelola BKM, KSM, serta komunitas. Namun, meliputi juga penciptaan kondisi di dalam kelembagaan BKM, KSM, serta komunitas yang mampu menumbuhkan nilai-nilai universal kemanusiaan. Suatu penciptaan kondisi yang juga mampu mendorong terbentuknya ruang bagi BKM, KSM, serta komunitas untuk mengakses dan memiliki kontrol terhadap pengelolaan berbagai sumberdaya melalui proses-proses pembangunan. Pendekatan yang berorientasi pada pengembangan kapasitas manusia dengan berbasis pada nilai-nilai merupakan kaidah dalam penguatan kelembagaan BKM. Pendekatan ini bukanlah pendekatan yang anti terhadap pertumbuhan modal (ekonomi) serta kesejahteraan. Meskipun demikian, pendekatan ini berbeda dengan pandangan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi sebagai fundamen utama bagi pengembangan manusia melalui “efek tetesan ke bawah”; suatu pandangan yang dianut oleh para pemeluk faham neoliberilasasi. Pendekatan yang berorientasi pada pengembangan manusia
Visi/Misi
BKM
12 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Secara umum, ada pola kecenderungan dalam menggalang sumberdaya bagi penguatan kelembagaan organisasi berbasis volunteer, misalnya LSM dan organisasi masyarakat sipil. Pola kecenderungan ini menunjukan bahwa keduanya masih belum optimal dalam penggalangan sumberdaya. Untuk penggalangan sumberdaya pendanaan, banyak organisasi berbasis volunteer cenderung mengandalkan pada pihak-pihak eksternal yang berada di luar komunitas dan organisasinya
Kecenderungan Penggalangan Pendanaan
Bagan Kecenderungan Penggalangan
Sumberdaya Pendanaan
Pihak Sumberdaya Pendanaan Peruntukan Penerima
Manfaat
Pemerintah Pajak dari Warga Negara
Pelayanan publik Publik
Swasta
Investor, Pelanggan/ Pengguna produk atau jasa
Produk dan Jasa Layanan
Pelanggan/ Pengguna produk atau jasa
Organisasi V l t
Pemerintah Funding P
Eksternal
Komunitas
Internal
Pihak Pemilik Sumberdaya
dengan berbasis pada nilai-nilai juga berbeda dengan pandangan yang meletakkan manusia sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan, kekayaan, dan perluasan produksi; suatu pandangan yang lazim dipakai dalam HRD (human resources development). Pendekatan yang berorientasi pada pengembangan manusia dengan berbasis pada nilai-nilai juga berlainan dengan pandangan yang lebih mengutamakan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Suatu pandangan yang melihat dan menempatkan masyarakat sebagai “penerima manfaat” ketimbang pelaku aktif dalam proses-proses pembangunan. Ketiadaan sumberdaya serta ketergantungan yang sedemikian tinggi pada pihak-pihak lain di luar diri dan komunitasnya, pada gilirannya hanya akan membuat BKM kehilangan otonomi dan independensinya. BKM perlu secara kritis mencermati dan menilai kembali strategi pengembangan sumberdayanya. BKM perlu menyusun strategi bagi pengembangan manusia, baik bagi pengelola BKM, KSM, serta bagi komunitas. Suatu strategi yang secara sistematik dan bertahap dapat memutus mata rantai ketergantungan BKM terhadap banyak pihak yang berada di luar diri dan komunitasnya. Menggalang dan Mengelola Sumberdaya Menggalang dan mengelola sumberdaya adalah satu-satunya jalan untuk mempertahankan dan memperkuat kelembagaan BKM. BKM perlu merumuskan strategi, baik bagi penggalangan sumberdaya maupun untuk pengelolaannya.Suatu strategi yang mampu menjawab tersedianya sumberdaya serta sekaligus secara sistematis dan bertahap dapat mendorong BKM menuju otonomi dan kemandirian. Berbagai sumberdaya yang tersedia pada berbagai pihak, komunitas maupun pihak-pihak eksternal di luar komunitas, hanya bisa diakses manakala BKM mampu menunjukkan dirinya adalah pihak yang memiliki kecakapan dan kredibilitas. Kecakapan berhubungan dengan tingkat kinerja BKM dalam menjalankan dan mengelola kegiatan-kegiatannya. Kredibilitas berhubungan dengan aspek nama baik, reputasi, keterpercayaan. Tanpa itu, proses yang ditempuh dalam menggalang sumberdaya akan berat dan berliku atau bahkan menemui kegagalan.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 13
Kemampuan BKM dalam mengelola sumberdaya yang telah diperoleh merupakan faktor terpenting atau bahkan modal utama dalam menjajaki dan mengembangkan penggalangan sumberdaya. Pada aspek pengelolaanlah, kecakapan dan kredibilitas BKM sesungguhnya dipertaruhkan. Pengelolaan selain berhubungan dengan efesiensi dan efektifitas dalam mengelola sumberdaya untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan komunitas, juga menyangkut transparansi dan akuntabilitas. Komunitas adalah Sumberdaya Terbesar yang Dimiliki BKM Kita telah memahami bahwa komunitas adalah “pemilik” BKM. Daya dukung komunitas merupakan fundamen yang akan menentukan kekokohan pilar-pilar kelembagaan BKM. Semakin tinggi tingkat dukungan komunitas akan menjadi semakin kuatlah keberadaan BKM. Menggalang hubungan dan dukungan komunitas serta memeliharanya secara terus-menerus perlu mendapat perhatian dan curahan energi terbesar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan BKM sehari-hari. Dinamika proses penguatan daya hidup BKM sesungguhnya terletak di dalam kemampuan BKM untuk terus-menerus menggalang dan mengelola hubungan serta dukungan komunitasnya. Komunitas adalah sumberdaya terbesar yang dimiliki BKM. Adalah sebuah kekeliruan manakala menempatkan komunitas sebagai “pemilik pasif yang hanya menerima manfaat semata” (penerima manfaat). Cara pandang tersebut masih sedemikian rupa mewarnai berbagai program yang mengusung “pemberdayaan”. Implikasi dari cara pandang tersebut, dalam prakteknya, akan menggali sebuah jurang keterpisahan antara BKM dan komunitasnya. Pada gilirannya, akan membuat BKM kehilangan sumberdaya terbesarnya, yaitu komunitasnya itu sendiri. Jalan apa yang mesti ditempuh BKM dan komunitas agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan sumberdaya untuk memperkuat BKM serta sekaligus mengurangi tingkat ketergantungannya pada pihak lain? Kita kemudian menyebut jalan yang ditempuh itu sebagai Partisipasi. Partisipasi bukanlah sekedar memperoleh dukungan tanda tangan dari warga. Atau terkungkung pada sebatas ruang pertemuan yang dihadiri warga. Partisipasi adalah interaksi terus-menerus antara warga dan BKMnya. Di dalamnya berlangsung keterlibatan warga mulai dari pengambilan keputusan maupun penyelenggaraan kegiatan. Partisipasi pun mencakup juga rasa kepemilikan dan memperoleh manfaat bersama dari keberadaan BKM.
Sedangkan untuk penggalangan sumberdaya nondana, banyak organisasi berbasis volunteer lebih bertumpu pada kemampuan dan kreativitas para pengelolanya ketimbang pada pihak lokal, komunitas, maupun pihak eksternal. Bahkan tidak jarang masa depan suatu organisasi kemudian bergantung hanya pada segelintir pengelolanya.
Kecenderungan Penggalangan Sumberdaya Nonpendanaan
Eksternal
Komunitas
Internal
14 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Komunitas
Sumberdaya Terbesar
Penerima Manfaat
Pelaku Aktif
Pemilik
BKM perlu sedemikian rupa membuka berbagai ruang dialog dan keterlibatan sang pemilik. Selain mengembangkan berbagai kegiatan yang memadai---untuk dialog dan keterlibatan komunitas---BKM perlu mengembangkan suatu sistem, aturan main, serta manajemen agar ruang dialog dan keterlibatan komunitas tersebut dapat terjaga keberlangsungannya. Partisipasi komunitas bukanlah hendak mengabaikan pentingnya membangun kerjasama antara BKM dengan pihak-pihak lainnya yang berada di luar komunitas. Justru sebaliknya, melalui partisipasi komunitas, BKM dapat memastikan bahwa kerjasama dengan berbagai pihak lain adalah seiring-sejalan dengan kepentingan pengembangan komunitas. Pada gilirannya, hal itu akan memperkuat kepercayaan dan jalinan kerjasama yang akan dan sedang dijalankan.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 15
Penilaian Perkembangan Organisasi BKM/LKM Seiring perjalanan waktu, BKM/LKM akan mengalami perubahan-perubahan baik yang direncanakan maupun tidak. Perubahan ini bisa didorong oleh faktor-faktor dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Konsistensi dan kreativitas pengurus BKM/LKM akan merubah BKM. Begitupun, ketidak-aktifan pengurus BKM/LKM akan membawa perubahan. Masyarakat yang merasa penting akan keberadaan BKM/LKM sehingga termotivasi untuk berkontribusi juga akan membawa perubahan terhadap BKM/LKM. Begitupun sebaliknya. Perubahan BKM/LKM adalah keniscayaan. Karenanya, sangat penting bagi pengurus BKM/LKM untuk mengenali perubahan. Perubahan BKM/LKM yang cukup besar mungkin akan terjadi tatkala pendampingan program berakhir. Pengurus BKM/LKM mulai saat ini harus mulai membayangkan bagaimana jalannya BKM/LKM tatkala tak ada lagi ‘suntikan’ dana BLM, tak ada lagi fasilitator dan rombongan konsultan pendamping, tak ada lagi berbagai aktivitas pengembangan kapasitas yang diterima gratis, tak ada lagi berbagai kewajiban dan tekanan pelaporan, dan sebagainya. Mungkin akan menjadi perubahan yang menyenangkan. Mungkin juga titik kematian organisasi dimulai di masa itu. Untuk itu, mulai saat ini, pengurus BKM/LKM perlu disiapkan untuk menghadapi berbagai perubahan. Ini merupakan tanggung jawab program. Alat penilaian perkembangan organisasi BKM/LKM ini dimaksudkan untuk menyiapkan pengurus BKM (termasuk unit pengelola dan relawan lainnya) menghadapi tantangan perubahan organisasi. Perangkat manajemen ini tak lebih adalah alat bantu musyawarah untuk mengembangkan mimpi organisasi berikut tahapan-tahapan yang akan menunjukkan jalan menuju mimpi. Jadi, pertama, BKM/LKM harus memiliki visi atau cita-cita atau mimpi organisasi. Kedua, menurunkan mimpi menjadi tahapan-tahapan perkembangan organisasi yang bergerak maju. Apa pentingnya? Dengan kata lain sebenarnya kita sedang merencanakan perubahan sehingga lebih siap menghadapi perubahan. BKM/LKM secara sadar dapat mengontrol gerak, kesesuaian sumber daya, pilihan cara dan saling menjaga kinerja di antara para anggota dan unit pengelola. Dengan kata lain, penilaian perkembangan organisasi BKM/LKM merupakan alat untuk mengetahui bahwa BKM/LKM sedang menuju ke arah yang benar. Arah yang Hendak Dituju? Pertanyaan ini hanya boleh dijawab oleh para pengurus BKM/LKM. Pun, ketika harus memutuskan, pengurus BKM/LKM harus bertanya kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap BKM/LKM terutama masyarakat miskin. Kalau saat ini ada tujuh ribuan BKM/LKM maka kemungkinan akan ada tujuh ribuan variasi arah pengembangan BKM/LKM. Meski begitu, dua hal yang tak boleh berubah dari semua variasi arah pengembangan BKM/LKM adalah pertama, cita-cita awalnya sebagai motor penanggulangan kemiskinan, dan kedua, pilihan bentuk organisasinya sebagai organisasi masyarakat warga (civil society organization).
16 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Berangkat dari alasan dan bentuk keberadaan tersebut, program ini mengembangkan tahapan pengembangan organisasi BKM/LKM yang bersifat generik sebagai berikut.
BKM/LKM Awal
terbentuk
BKM/LKM Berdaya
BKM/LKM Mandiri
BKM/LKMmenuju Madani
Ciri utama dari tahapan ini adalah perubahan organisasi yang bergerak maju dari satu organisasi yang didorong pembentukannya oleh program menjadi organisasi yang sepenuhnya milik masyarakat. Konsisten dengan orientasi tersebut, selayaknya semakin maju BKM/LKM maka intervensi program akan semakin kecil dan akhirnya berakhir. Masyarakatlah yang harus terus mengurus dan merawat BKM/LKM. Apa itu Penilaian Perkembangan Organisasi BKM/LKM? Metode penilaian perkembangan organisasi BKM/LKM ini diadaptasi dari IDF (Institutional Development Framework – Kerangka Pengembangan Organisasi), suatu perangkat manajemen yang dirancang untuk menilai tingkat perkembangan suatu organisasi. Alat ini telah digunakan di banyak tempat dan berhasil membantu organisasi, terutama organisasi masyarakat sipil, untuk meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat dampak, meningkatkan daya tahan organisasi bekerja bersama masyarakat, dan meningkatkan efisiensi agar organisasi lebih efektif. Penggunaan alat ini membantu organisasi menyadari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan, mengenali kekuatan dan kelemahan, memiliki prioritas rencana kerja yang lebih akurat untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat kekuatan, dan mengukur tingkat capaian terhadap tujuan. Kekuatan metode ini terletak pada sifatnya yang partisipatif, menilai diri sendiri (self assessment) dan penilaian berkala. Proses penilaian perkembangan organisasi ini dilakukan dalam diskusi (musyawarah) yang diikuti oleh seluruh pengurus BKM/LKM (termasuk unit pengelola dan relawan lainnya). Semakin banyak pelaku organisasi yang terlibat maka hasil penilaian akan semakin baik. Dengan demikian hasil penilaian merupakan kesepakatan seluruh pelaku BKM/LKM. Penilaian juga harus dilakukan berkala (setiap tahun) untuk mengukur tingkat kemajuan organisasi sesuai kriteria (indikator) yang disepakati. Sebagai satu alat evaluasi, penilaian perkembangan organisasi ini mudah, murah dan efektif. Setiap anggota BKM/LKM atau relawan yang telah dilatihkan dapat menjadi fasilitator proses ini, dan tentu saja mempersiapkan diri. Penilaian ini tidak membutuhkan biaya yang besar untuk peralatan, tenaga ahli dan sebagainya. Cukup dibutuhkan satu ruang pertemuan ditambah konsumsi yang enak. Efektif karena hasil penilaian ini dapat langsung digunakan untuk merumuskan program kerja tahun berikutnya. Perangkat Penilaian Perkembangan Organisasi BKM/LKM Penilaian perkembangan organisasi BKM/LKM ini telah jauh mengalami penyederhanaan dari perangkat IDF. Pertimbangan utama adalah kemudahan penggunaan di lapangan. Salah satu perangkat utama adalah Matriks Tingkat Perkembangan Organisasi BKM/LKM. Matriks ini merupakan jantung dari alat penilaian perkembangan organisasi ini. Matriks ini berbentuk tabel dengan beberapa kolom dan banyak baris. Secara praktis, tujuan dari diskusi kelompok adalah mengisi nilai dari setiap aspek perkembangan organisasi secara bersama-sama.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 17
Berbeda dengan metode asli IDF yang memberikan matriks kosong kepada peserta, peserta musyawarah penilaian perkembangan organisasi BKM/LKM tidak perlu lagi merumuskan isi matriks penilaian kelembagaan BKM/LKM. Sehingga dalam pelaksanaannya, anggota BKM/LKM tinggal mendiskusikan dan menyepakati nilai/skor tingkat perkembangan organisasi. Kolom pertama Matriks penilaian berisi 6 bidang/sumber daya organisasi yaitu statuta organisasi, kepemimpinan, sistem manajemen, sumberdaya keuangan, sumberdaya manusia, dan hubungan eksternal. Setiap bidang memiliki bobot yang berbeda yang menunjukkan tingkat kepentingan terhadap jalannya organisasi. Masing-masing bidang diuraikan lebih lanjut dalam aspek-aspek organisasi. Dalam pengisian matriks, aspek-aspek inilah yang ditentukan nilai “tingkat perkembangannya”. Tahap perkembangan organisasi dirumuskan secara kualitatif, yang mencakup empat tahap perkembangan yaitu awal, berdaya, mandiri dan menuju madani, dan seluruh tahap dinilai secara kuantitatif pada rentang nilai dari 25 sampai 400. Setiap tahap perkembangan nilainya dibagi empat sehingga gradasi setiap tahap dapat diperhalus.
Tahap Perkembangan BKM/LKM
Nilai
Awal 25 – 50 – 75 – 100
Berdaya 125 – 150 – 175 – 200
Mandiri 225 – 250 – 275 – 300
Menuju Madani 325 – 350 – 375 – 400
Dalam penilaian tahap perkembangan, setiap aspek organisasi diteliti mengenai kondisi obyektifnya. Dalam kolom-kolom tahap perkembangan tersedia indikator yang menunjukkan tingkat perkembangan organisasi. Meski begitu, harus disadari rumusan indikator ini memiliki keterbatasan untuk mencakup realitas yang ada. Karenanya, pertajamlah indikator ini melalui diskusi sehingga menghasilkan nilai perkembangan.
18 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Contoh pengisian aspek Visi-Misi Perhatian pertama ditujukan melihat narasi (indikator) Tahap Perkembangan: Awal,
Berdaya, Mandiri, dan Menuju Madani. Periksa narasi perkembangan Awal, diskusikan apakah kondisi obyektif BKM/LKM saat ini telah mencapai kondisi “Visi-Misi disusun oleh panitia pembangunan BKM, sebagaimana tertulis dalam AD/ART BKM”.
Kalau ya, maka periksa narasi perkembangan Berdaya, diskusikan apakah kondisi obyektif BKM/LKM saat ini telah mencapai kondisi “Visi-Misi dipahami oleh anggota BKM/UP sebagai cita-cita BKM ke depan menyangkut perubahan sosial yang diinginkan”.
Apabila kondisi ini belum tercapai, misalnya masih ada anggota BKM/LKM yang tidak mengetahui
visi-misi BKM/LKM, diskusikan berapa banyak anggota yang tidak paham, atau berapa banyak yang baru sekedar tahu tetapi tidak paham bahwa visi-misi adalah cita-cita bersama, dst.
Berangkat dari hasil diskusi, sepakati berapa Nilai perkembangan BKM/LKM antara 125 – 175.
Kalau dirasa masih banyak anggota yang tidak paham, maka pilihannya bisa jatuh pada 125. Terakhir, beri nilai dalam kotak yang telah disediakan.
Jangan terjebak pada sekedar mengisi Nilai. Alat ini adalah media bantu diskusi untuk merefleksikan kondisi obyektif BKM/LKM. Anggota BKM/LKM harus kritis mempertanyakan mengapa kita berada dalam penilaian seperti itu, apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki kondisi, dst. Skor di kolom paling kanan diisi dengan cara “nilai tahap perkembangan” (Y) dibagi “total nilai bidang organisasi” dikali “bobot bidang organisasi”. Setelah semua aspek organisasi dihitung skornya, lakukan penjumlahan dan didapatlah total skor organisasi. Contoh penghitungan skor. Disepakati nilai aspek “visi misi” sebesar 125. Karena “visi misi” berada pada bidang “statuta organisasi” dengan total nilai bidang organisasi sebesar 800 (nilai maksimal “visi misi” 400 ditambah nilai maksimal “struktur organisasi” 400) dan bobot 10%, maka skor aspek “visi misi” adalah: 125/800 X 10% = 1,5 % Contoh lain, disepakati nilai aspek “pemilihan anggota BKM” sebesar 200. Karena “pemilihan anggota BKM” berada pada bidang “kepemimpinan” dengan total nilai bidang organisasi sebesar 2400 (nilai maksimal semua (6) aspek dikali 400) dan bobot 20%, maka skor aspek “pemilihan anggota BKM” adalah: 200/2400 X 20% = 1,7 %.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 19
Total Skor Tahap Perkembangan BKM/LKM
Tafsir Perkembangan BKM/LKM
≤ 25% Awal BKM/LKM baru memulai kegiatan dan membangun hubungan baik ke dalam antaranggota maupun ke luar. Bagi BKM/LKM yang telah bertahun-tahun berdiri, perlu mempertimbangkan kembali tujuan keberadaannya.
> 25% – 50%
Berdaya BKM/LKM telah memiliki tujuan dan rencana serta perangkat organisasi. BKM/LKM sudah memiliki basis yang cukup kuat untuk berkembang, namun masih sangat perlu meningkatkan kinerja untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi.
> 50% – 75%
Mandiri BKM/LKM telah memiliki gagasan inovatif dan pandangan ke depan.
> 75% Menuju Madani BKM/LKM sudah memiliki kapasitas yang cukup baik untuk mempertahankan eksistensinya menuju kemandirian dan keberlanjutan.
Perangkat penting lainnya dari metode ini adalah adalah profil perkembangan organisasi BKM/LKM yang berbentuk diagram batang. Profil ini merupakan visualisasi dari hasil penilaian perkembangan organisasi. Bagian akhir dari penggunaan perangkat pemetaan organisasi ini adalah rekomendasi penguatan/perbaikan organisasi BKM/LKM. Aspek-aspek organisasi yang skornya rendah (dibawah 200) merupakan prioritas pengembangan kelembagaan BKM/LKM. Referensi: Mark Renzi. 1996. An integrated Toolkit for institutional development. Public Administration and Development, Vol. 16, 469-483. John Wiley & Sons, Ltd
20
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
Ki
si-K
isi T
ingk
at P
erke
mba
ngan
Org
anis
asi B
KM/L
KM
BID
AN
G
/
SUM
BER
DA
YA
O
RG
AN
ISA
SI
ASP
EK
TAH
AP
PER
KEM
BA
NG
AN
BK
M/L
KM
KIS
I-K
ISI
AW
AL
BER
DA
YA
M
AN
DIR
I M
ENU
JU
MA
DA
NI
STA
TUTA
OR
GA
NIS
AS
I
Visi
-Mis
i
Visi
-Mis
i,
seba
gaim
ana
te
rtul
is
dala
m
AD/A
RT
BKM
, di
susu
n ol
eh
pani
tia
pem
bang
unan
BK
M
Visi
-Mis
i di
paha
mi
oleh
an
ggot
a BK
M/U
P se
baga
i ci
ta-c
ita
BKM
ke
de
pan
men
yang
kut
peru
baha
n so
sial
ya
ng d
iingi
nkan
.
Visi
-Mis
i m
enja
di
acua
n da
lam
pe
nyus
unan
pr
ogra
m
dan
kegi
atan
BKM
.
Visi
-Mis
i BK
M
dipa
ham
i ol
eh
mas
yara
kat
dan
dija
dika
n ci
ta-c
ita
bers
ama
men
yang
kut
peru
baha
n so
sial
ya
ng d
iingi
nkan
.
Hal
ya
ng
hend
ak
diuk
ur
dari
indi
kato
r in
i ad
alah
(1
) pe
mah
aman
pe
laku
m
enge
nai
visi
m
isi;
dan
(2)
apak
ah
visi
m
isi
men
jadi
acu
an p
enyu
suna
n pr
ogra
m.
Visi
m
isi
buka
nlah
ra
ngka
ian
kata
-kat
a ya
ng h
anya
te
rdap
at
di
AD/A
RT
BKM
. Vi
si
mis
i se
sung
guhn
ya
men
unju
kkan
unt
uk a
pa B
KM it
u ad
a. S
ebag
ai c
ita-c
ita b
ersa
ma,
vi
si
mis
i BK
M
haru
s di
paha
mi
oleh
se
mua
pi
hak
yang
be
rkep
entin
gan
terh
adap
BK
M.
Seca
ra k
onkr
it, v
isi m
isi m
estil
ah
men
jadi
ac
uan
dala
m
peny
usun
an p
rogr
am.
Stru
ktur
O
rgan
isas
i
Stru
ktur
or
gani
sasi
BK
M
men
giku
ti ke
rang
ka P
NPM
Stru
ktur
da
n tu
poks
i or
gani
sasi
BK
M d
ipah
ami
dan
mam
pu
dija
lank
an
oleh
an
ggot
a
BKM
m
ampu
m
engk
aji
ulan
g st
rukt
ur
orga
nisa
si
sesu
ai
kebu
tuha
n ke
rja
pena
nggu
lang
an
kem
iski
nan
di
Stru
ktur
or
gani
sasi
BK
M
dite
tapk
an
oleh
BKM
/UP,
KSM
, m
asya
raka
t,
pem
erin
tah
loka
l da
n ke
lom
pok
pedu
li la
inny
a
Hal
yan
g he
ndak
diu
kur
adal
ah
(1)
apak
ah
pela
ku
mem
aham
i st
rukt
ur
dan
tupo
ksi
BKM
; (2
) ke
mam
puan
m
engk
aji
stru
ktur
te
rhad
ap
kebu
tuha
n ke
rja
orga
nisa
si.
Stru
ktur
or
gani
sasi
m
estin
ya
men
giku
ti ke
butu
han
kerj
a or
gani
sasi
. Se
iring
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
21
BKM
/UP
daer
ahny
a se
suai
keb
utuh
an
perk
emba
ngan
per
an B
KM,
BKM
da
pat
mem
utus
kan
stru
ktur
or
gani
sasi
sep
erti
apa
agar
ker
ja
optim
al.
Seba
gai
orga
nisa
si
mas
yara
kat
war
ga,
peru
baha
n ha
l-hal
fu
ndam
enta
l se
pert
i st
rukt
ur
orga
nisa
si
seha
rusn
ya
dipu
tusk
an
bers
ama
selu
ruh
piha
k ya
ng
berk
epen
tinga
n te
rhad
ap B
KM/L
KM.
KEP
EMIM
PI
NA
N
Legi
timas
i Pe
mili
han
Angg
ota
BKM
Pem
iliha
n di
laku
kan
sesu
ai
mek
anis
me
yang
di
teta
pkan
ol
eh
PNPM
dan
diik
uti
sedi
kitn
ya
30%
pe
ndud
uk
dew
asa
Pem
iliha
n di
laku
kan
sesu
ai
mek
anis
me
yang
di
adop
si
dari
PNPM
, te
pat
wak
tu
dan
diik
uti
sedi
kitn
ya
50%
pe
ndud
uk d
ewas
a
Pem
iliha
n di
laku
kan
sesu
ai
mek
anis
me
yang
di
adop
si
dari
PNPM
, te
pat
wak
tu d
an d
iikut
i se
diki
tnya
70
%
pend
uduk
de
was
a
Pem
iliha
n di
laku
kan
sesu
ai
mek
anis
me
yang
di
sepa
kati
bers
ama
BKM
/UP,
KS
M,
mas
yara
kat,
pe
mer
inta
h lo
kal
dan
kelo
mpo
k pe
duli
lain
nya,
te
pat
wak
tu
dan
diik
uti
sedi
kitn
ya
90%
pe
ndud
uk
dew
asa
Kata
ku
nci
dari
indi
kato
r in
i ad
alah
le
gitim
asi.
Sem
akin
ba
nyak
pe
ndud
uk
yang
ik
ut
mem
berik
an
suar
a da
lam
pe
mili
han
angg
ota
BKM
, ak
an
mem
buat
BK
M
sem
akin
m
enga
kar
di m
asya
raka
t.
Peng
ambi
lan
Ke
putu
san
Sem
ua k
eput
usan
be
rdas
arka
n ar
ahan
dar
i PN
PM
Ada
kons
ulta
si
anta
ra
BKM
da
n PN
PM
Ada
kons
ulta
si
anta
ra
BKM
/UP
kepa
da K
SM d
an
mas
yara
kat
Kepu
tusa
n be
rdas
arka
n m
usya
war
ah
BKM
, KS
M,
mas
yara
kat
dan
pem
erin
tah
kelu
raha
n
Hal
yan
g he
ndak
diu
kur
adal
ah
(1)
kem
andi
rian
dala
m
peng
ambi
lan
kepu
tusa
n,
lepa
s da
ri ‘b
ayan
g-ba
yang
’ PN
PM;
(2)
kem
ampu
an
BKM
m
enye
rap
aspi
rasi
dar
i mas
yara
kat.
Pere
mpu
an
dlm
Pe
ngam
bil
an
Kepu
tusa
n
Tida
k te
rdap
at
pere
mpu
an
dala
m
kean
ggot
aan
BKM
at
au
hany
a se
keda
r te
rcan
tum
Angg
ota
BKM
pe
rem
puan
ha
dir
dala
m
rapa
t-ra
pat
peng
ambi
lan
kepu
tusa
n m
eski
pun
suar
anya
se
ringk
ali
mas
ih
Selu
ruh
angg
ota
BKM
m
emili
ki
peng
harg
aan
yang
sa
ma
terh
adap
se
tiap
pend
apat
ya
ng
mun
cul
baik
da
ri
Sem
ua o
rang
, la
ki-
laki
at
au
pere
mpu
an,
angg
ota
BKM
/UP,
KS
M,
mas
yara
kat,
ap
arat
pe
mer
inta
han,
ds
b.,
berh
ak
Kata
ku
nci
dari
indi
kato
r in
i ad
alah
kes
etar
aan
pera
n la
ki-la
ki
dan
pere
mpu
an.
22
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
nam
anya
di
abai
kan
an
ggot
a la
ki-la
ki
mau
pun
pere
mpu
an.
men
gem
ukak
an
pend
apat
da
lam
m
usya
war
ah B
KM.
Mek
anis
me
Min
ta
Usu
lan
Mas
yara
kat
Tida
k ad
a
Ada
mek
anis
me
teta
pi
tidak
di
guna
kan
Ada
mek
anis
me
dan
digu
naka
n un
tuk
men
dapa
tkan
m
asuk
an
Ters
edia
be
rbag
ai
mek
anis
me
yang
di
sepa
kati
bers
ama
deng
an m
asya
raka
t
Hal
yan
g he
ndak
diu
kur
adal
ah
kem
ampu
an
BKM
m
engg
ali
aspi
rasi
dar
i mas
yara
kat.
Part
isip
asi
Angg
ota
BKM
Han
ya
bebe
rapa
an
ggot
a BK
M
yang
mel
uang
kan
wak
tu i
kut
dala
m
peng
elol
aan
BKM
Lebi
h da
ri se
paru
h an
ggot
a BK
M
ikut
da
lam
pe
ngel
olaa
n BK
M
dan
men
unju
kkan
ka
pasi
tas
kepe
mim
pina
nnya
Ham
pir
selu
ruh
angg
ota
BKM
ak
tif
men
gelo
la
BKM
se
suai
pe
mba
gian
tu
gas
yang
dis
epak
ati
Selu
ruh
angg
ota
BKM
ak
tif
men
gelo
la
BKM
se
suai
ka
pasi
tas,
m
inat
da
n pe
mba
gian
tu
gas
yang
dis
epak
ati.
Kata
ku
nci
dari
indi
kato
r in
i ad
alah
ke
aktif
an
angg
ota
BKM
m
enge
lola
or
gani
sasi
, se
suai
ka
pasi
tas
dan
pem
bagi
an t
ugas
ya
ng d
isep
akat
i.
Pert
emua
n BK
M
Pert
emua
n di
laku
kan
hany
a ke
tika
ada
kebu
tuha
n pe
laks
anaa
n pr
ogra
m
Pert
emua
n ru
tin
terj
adua
l m
eski
tid
ak
sela
lu
tere
alis
asi
Pert
emua
n ru
tin
dila
kuka
n da
n di
hadi
ri ol
eh
ham
pir
selu
ruh
angg
ota
BKM
, ha
siln
ya
ditu
angk
an d
alam
ris
alah
pe
rtem
uan
Pert
emua
n ru
tin
dila
kuka
n se
suai
ja
dual
da
n m
elib
atka
n m
asya
raka
t,
hasi
lnya
ditu
angk
an
dala
m
risal
ah
pert
emua
n.
Hal
yan
g he
ndak
diu
kur
adal
ah
keak
tifan
BKM
. O
rgan
isas
i ya
ng
aktif
da
pat
diuk
ur
dari
kem
ampu
anny
a m
enge
lola
pe
rtem
uan.
Apa
lagi
BKM
saa
t in
i be
rben
tuk
kepe
mim
pina
n ko
lekt
if,
dim
ana
kepu
tusa
n se
mes
tinya
di
ambi
l da
lam
pe
rtem
uan.
SIST
EM
MA
NA
JEM
EN
Pere
ncan
aan
Han
ya
men
jala
nkan
ak
tivita
s-ak
tivita
s ya
ng
dire
ncan
akan
ol
eh P
NPM
BKM
m
emili
ki
renc
ana
kerj
a m
eski
be
lum
si
stem
atis
BKM
&
U
P m
emili
ki
renc
ana
kerj
a ya
ng
disu
sun
berd
asar
kan
PJM
da
n Re
nta
Pron
angk
is.
BKM
& U
P m
emili
ki
renc
ana
kerj
a ya
ng
disu
sun
dgn
mel
ibat
kan
mas
yara
kat
berd
asar
kan
PJM
da
n Re
nta
Pron
angk
is.
Kata
ku
nci
dari
indi
kato
r in
i ad
alah
(1
) ke
mam
puan
m
eren
cana
; (2
) ko
nsis
tens
i pe
renc
anaa
n BK
M/U
P th
d re
ncan
a m
asya
raka
t (P
JM
&
Ren
ta P
rona
ngki
s).
Men
urut
ahl
i m
anaj
emen
, 70
%
kebe
rhas
ilan
prog
ram
di
tent
ukan
ol
eh
pere
ncan
aann
ya.
Bek
erja
tan
pa
renc
ana
yang
je
las
akan
su
lit
men
guku
r ap
akah
ber
hasi
l at
au
gaga
l. D
alam
pe
nyus
unan
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
23
prog
ram
ke
rja
BKM
/UP
haru
s m
eruj
uk
pada
PJ
M
dan
Rent
a Pr
onan
gkis
.
Mon
itorin
g Ev
alua
si
Dila
kuka
n at
as
perm
inta
an P
NPM
da
n se
suai
for
mat
PN
PM
Mul
ai
men
gem
bang
kan
mon
ev
atas
ke
butu
han
send
iri
deng
an
men
ggun
akan
m
etod
e da
n fo
rmat
se
ndiri
, di
luar
yan
g di
teta
pkan
ol
eh
PNPM
Mul
ai
men
gem
bang
kan
mon
ev p
artis
ipat
if at
as
sem
ua
kegi
atan
ya
ng
dila
kuka
n.
Pere
ncan
aan
mon
ev
terin
tegr
asi
dala
m p
eren
cana
an
prog
ram
, di
laku
kan
tere
ncan
a da
n ru
tin
sert
a pa
rtis
ipat
if.
Hal
yan
g he
ndak
diu
kur
adal
ah
kem
ampu
an
BKM
m
elak
ukan
m
onito
ring
eval
uasi
se
cara
pa
rtis
ipat
if te
rhad
ap
berb
agai
ke
giat
an y
ang
dila
kuka
n. M
onev
tid
ak
dila
kuka
n un
tuk
men
cari
kesa
laha
n,
teta
pi
untu
k m
enda
pat
pem
bela
jara
n ba
ik
dari
kebe
rhas
ilan
mau
pun
kega
gala
n.
Kala
u be
rhas
il,
men
gapa
be
rhas
il da
n ka
lau
gaga
l men
gapa
gag
al.
Dok
umen
tas
i In
form
asi
Tida
k m
emili
ki
sist
em
doku
men
tasi
in
form
asi
Dila
kuka
n te
tapi
tid
ak s
iste
mat
ik
Dila
kuka
n se
cara
si
stem
atik
da
n m
udah
dia
kses
Dok
umen
tasi
di
laku
kan
sist
emat
ik,
mud
ah
diak
ses
dan
upto
date
.
Hal
yan
g he
ndak
diu
kur
adal
ah
kem
ampu
an
BKM
m
endo
kum
enta
sika
n in
form
asi
sepe
rti
arsi
p,
hasi
l-has
il ke
giat
an, h
asil
eval
uasi
, dsb
.
Pena
ngan
an
Peng
adua
n Mas
yara
kat
(PPM
)
Mek
anis
me
PPM
ya
ng
dira
ncan
g PN
PM
dipa
ham
i ol
eh
angg
ota
BKM
Mek
anis
me
PPM
di
keta
hui
dan
digu
naka
n ol
eh
BKM
/UP,
m
asya
raka
t,
pem
erin
tah
dan
piha
k la
in
untu
k m
enye
lesa
ikan
m
asal
ah
terk
ait
prog
ram
.
Min
imal
90
%
peng
adua
n ya
ng
dite
rima
BKM
da
pat
dise
lesa
ikan
BKM
tel
ah m
emili
ki
mek
anis
me
man
diri
untu
k m
enye
lesa
ikan
se
tiap
mas
alah
, di
tand
ai
deng
an
med
ia
peng
adua
n ya
ng e
fekt
if, s
iste
m
doku
men
tasi
ya
ng
up-d
ate
sert
a re
spon
at
as
peng
adua
n ya
ng
efek
tif
Kata
ku
nci
dari
indi
kato
r in
i ad
alah
pe
nang
anan
pe
ngad
uan
mas
yara
kat.
PN
PM
men
gem
bang
kan
mek
anis
me
PPM
ya
ng
diha
rapk
an
dapa
t di
jadi
kan
pem
bela
jara
n ba
gi
BKM
un
tuk
men
gem
bang
kan
kem
ampu
an m
enan
gani
mas
alah
da
n m
enye
lesa
ikan
kon
flik.
24
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
Pene
rima
Man
faat
Ke
giat
an/
Prog
ram
Min
imal
50
%
rum
ah
tang
ga
mis
kin
(RTM
) di
de
sa/k
elur
ahan
te
rseb
ut
tela
h m
enja
di
pene
rima
man
faat
ke
giat
an,
seba
gaim
ana
terd
apat
da
lam
da
ta
pem
etaa
n sw
aday
a
Min
imal
70
%
RTM
di
de
sa/k
elur
ahan
te
rseb
ut
tela
h m
enja
di
pene
rima
man
faat
ke
giat
an,
seba
gaim
ana
terd
apat
da
lam
da
ta
pem
etaa
n sw
aday
a.
Min
imal
90
%
RTM
di
de
sa/k
elur
ahan
te
rseb
ut
tela
h m
enja
di
pene
rima
man
faat
ke
giat
an,
seba
gaim
ana
terd
apat
da
lam
da
ta
pem
etaa
n sw
aday
a
100%
RTM
di
de
sa/k
elur
ahan
te
rseb
ut
tela
h m
enja
di
pene
rima
man
faat
ke
giat
an,
seba
gaim
ana
terd
apat
da
lam
da
ta
pem
etaa
n sw
aday
a.
Kata
ku
nci
dari
indi
kato
r in
i ad
alah
le
gitim
asi.
Sela
lu
inga
t,
BKM
ada
unt
uk p
enan
ggul
anga
n ke
mis
kina
n.
SUM
BER
DA
YA
K
EUA
NG
AN
Sum
ber
pend
anaa
n
PNPM
m
enja
di
satu
-sat
unya
su
mbe
r da
na
Sum
ber
dana
be
rasa
l da
ri PN
PM
dan
sum
ber
lain
(m
asya
raka
t,
pem
erin
tah
daer
ah,
swas
ta, d
sb)
Sum
ber
dana
da
rI
PNPM
le
bih
keci
l di
band
ingk
an
deng
an
sum
ber
lain
(m
asya
raka
t,
pem
erin
tah
daer
ah,
swas
ta,
dsb)
Sum
berd
ana
bera
sal
dari
mas
yara
kat,
pe
mer
inta
h da
erah
, sw
asta
, dsb
.
Kata
ku
nci
dari
indi
kato
r in
i ad
alah
kem
andi
rian
pend
anaa
n,
lepa
s da
ri da
na
PNPM
un
tuk
sela
njut
nya
men
ggal
i da
na d
ari
mas
yara
kat,
pem
erin
tah
daer
ah,
swas
ta d
an p
ihak
ped
uli l
ainn
ya.
Ren
cana
Ke
uang
an
Men
giku
ti ke
rang
ka P
NPM
Mam
pu
men
yusu
n pe
rkira
an
kebu
tuha
n ke
uang
an
untu
k m
enja
lank
an
1-2
kegi
atan
.
Mam
pu
men
yusu
n pe
rkira
an
kebu
tuha
n ke
uang
an
untu
k m
enja
lank
an
kegi
atan
1 t
ahun
ke
de
pan
sert
a re
ncan
a su
mbe
rday
a
Mam
pu
men
yusu
n pe
rkira
an
kebu
tuha
n ke
uang
an,
sert
a st
rate
gi
dan
met
ode
peng
umpu
lan
dana
un
tuk
mem
enuh
i vi
si-m
isi
prog
ram
3
tahu
n ke
dep
an
Hal
yan
g he
ndak
diu
kur
adal
ah
kem
ampu
an
BKM
m
enyu
sun
renc
ana
keua
ngan
se
iring
pe
nyus
unan
ren
cana
pro
gram
.
Lapo
ran
Keua
ngan
Dis
usun
se
suai
Dis
usun
se
suai
st
anda
r PN
PM,
Has
il au
dit
inde
pend
en
terh
adap
la
pora
n
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
25
stan
dar
PNPM
, m
eski
se
ringk
ali
tidak
leng
kap
dan
tidak
tep
at w
aktu
sem
ua
bukt
i pe
mas
ukan
da
n pe
ngel
uara
n ad
a da
n te
rcat
at,
ters
edia
te
pat
wak
tu.
Dila
kuka
n au
dit
inde
pend
en
terh
adap
la
pora
n ke
uang
an.
keua
ngan
m
enun
jukk
an
tidak
di
tem
ukan
pe
nyal
ahgu
naan
ke
uang
an
atau
ke
sala
han
dala
m
peng
elol
aan
keua
ngan
.
Kata
ku
ncin
ya
adal
ah
akun
tabi
litas
pe
ngel
olaa
n ke
uang
an.
Pert
angg
ung
jaw
aba
n
Lebi
h di
siap
kan
untu
k pe
lapo
ran
kepa
da
PN
PM,
mem
berit
ahuk
an
lapo
ran
keua
ngan
ke
pada
m
asya
raka
t ha
nya
jika
dita
nya
Men
gum
umka
n la
pora
n ke
uang
an
seca
ra
terb
uka
kepa
da
mas
yara
kat.
Lapo
ran
keua
ngan
da
n ha
sil
audi
t di
umum
kan
seca
ra
terb
uka
ke
pada
m
asya
raka
t.
Terd
apat
fo
rum
be
rsam
a m
asya
raka
t,
pem
erin
tah,
ds
b.,
untu
k pe
rtan
ggun
gjaw
aba
n ke
uang
an
dan
hasi
l aud
it
Kata
ku
nci
indi
kato
r in
i ad
alah
ak
unta
bilit
as d
an t
rans
para
nsi.
SUM
BER
DA
YA
MA
NU
SIA
Peng
emba
ngan
ka
pasi
tas
Han
ya
men
gaks
es m
enu
peng
emba
ngan
ka
pasi
tas
yang
te
rsed
ia
dala
m
PNPM
Mun
cul
kebu
tuha
n-ke
butu
han
peng
emba
ngan
ka
pasi
tas
untu
k m
enja
wab
ta
ntan
gan
kegi
atan
ya
ng
sem
akin
m
enin
gkat
, m
eski
be
lum
m
ampu
m
enga
kses
su
mbe
rday
a la
in d
i lu
ar P
NPM
Mam
pu
men
gide
ntifi
kasi
da
n m
enyu
sun
renc
ana
peng
emba
ngan
ka
pasi
tas
send
iri,
sert
a m
emili
ki
akse
s pe
ngem
bang
ka
pasi
tas
sela
in
PNPM
Ren
cana
pe
ngem
bang
an
kapa
sita
s di
susu
n se
cara
si
stem
atis
, be
rsam
a-sa
ma
pere
ncan
aan
prog
ram
, da
n m
emili
ki
akse
s ke
pada
be
rbag
ai
peng
emba
ng
kapa
sita
s
Hal
ya
ng
ingi
n di
ukur
ad
alah
ke
mam
puan
BK
M
men
gide
ntifi
kasi
ke
butu
han
peng
emba
ngan
kap
asita
s di
rinya
(a
nggo
ta
BKM
/UP/
re
law
an),
m
enyu
sun
renc
ana
peng
emba
ngan
ka
pasi
tas
sert
a m
enca
ri su
mbe
r-su
mbe
r pe
ngem
bang
an
kapa
sita
s.
Peng
emba
ngan
ka
pasi
tas
ini
ditu
juka
n ag
ar
pela
ku
dapa
t m
enja
lank
an
berb
agai
pr
ogra
m
yang
tel
ah d
irenc
anak
an.
26
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
Kade
risas
i
Tida
k m
emili
ki
agen
da k
ader
isas
i
Tela
h m
ulai
m
elak
ukan
ka
deris
asi
nam
un
belu
m
mem
iliki
si
stem
BKM
men
etap
kan
sist
em
dan
mek
anis
me
kade
risas
i
Mak
anis
me
kade
risas
i be
rjal
an
efek
tif
Kata
ku
nci
indi
kato
r in
i ad
alah
ka
deris
asi
kepe
mim
pina
n.
Kade
risas
i in
i tid
ak
hany
a so
al
pem
iliha
n an
ggot
a BK
M s
etia
p 3
tahu
n se
kali.
Leb
ih b
esar
dar
i itu
BK
M t
erus
mem
prod
uksi
ora
ng-
oran
g ya
ng
berp
eran
se
baga
i ag
en
peru
baha
n so
sial
di
w
ilaya
hnya
. D
enga
n ka
ta
lain
, an
ggot
a BK
M m
erep
likas
i diri
nya
(mem
perb
anya
k or
ang
sepe
rti
dirin
ya).
HU
BU
NG
AN
EK
STER
NA
L
KSM
Kom
unik
asi
BKM
-KS
M
terb
atas
pa
da
pert
angg
ungj
awa
ban
peng
guna
an
BLM
Kom
unik
asi
BKM
-KS
M
mel
iput
i be
rbag
ai
mas
alah
da
n pe
rkem
bang
an
KSM
BKM
-KSM
m
emba
ngun
ko
mun
ikas
i tim
bal
balik
m
endi
skus
ikan
be
rbag
ai m
asal
ah
dan
perk
emba
ngan
KS
M d
an B
KM
BKM
da
n KS
M
men
gem
bang
kan
kom
unik
asi
mul
ti ar
ah
untu
k m
embi
cara
kan
mas
alah
m
asya
raka
t
Kata
ku
nci
dari
hubu
ngan
ek
ster
nal
adal
ah
kom
unik
asi.
Kom
unik
asi
tidak
se
rta
mer
ta
terj
adi
kala
u tid
ak
dici
ptak
an.
Kebe
rhas
ilan
peng
enta
san
kem
iski
nan
sang
at
dite
ntuk
an
kem
ampu
an p
enda
mpi
ngan
BKM
te
rhad
ap K
SM.
Mas
yara
kat
Kom
unik
asi
BKM
-m
asya
raka
t be
rsifa
t sa
tu a
rah
(sos
ialis
asi)
BKM
m
enge
mba
ngka
n m
ekan
ism
e un
tuk
men
arik
m
asuk
an
dari
mas
yara
kat
terh
adap
pe
rkem
bang
an
BKM
BKM
m
enge
mba
ngka
n m
edia
w
arga
un
tuk
mem
bang
un
kom
unik
asi
timba
l ba
lik B
KM
dan
mas
yara
kat
BKM
da
n m
asya
raka
t m
enge
mba
ngka
n ko
mun
ikas
i m
ulti
arah
un
tuk
mem
bica
raka
n m
asal
ah
mas
yara
kat
Kata
ku
nci
dari
indi
kato
r in
i ad
alah
or
gani
sasi
m
asya
raka
t w
arga
. BK
M
mer
upak
an
orga
nisa
si
mas
yara
kat
war
ga,
orga
nisa
si y
ang
hidu
p da
ri, o
leh
dan
untu
k m
asya
raka
t.
Mas
yara
kat
mer
upak
an
pem
ber
man
dat
kebe
rada
an
BKM
. Ka
rena
itu
hu
bung
an
anta
ra
pem
beri
man
dat
yang
dim
anda
ti tid
ak b
oleh
put
us.
Sela
in it
u ba
gi
BKM
, m
asya
raka
t m
erup
akan
su
mbe
rday
a ta
k te
rbat
as.
Pem
erin
tah
Sosi
alis
asi
untu
k ap
a da
n ap
a ya
ng
BKM
men
jadi
age
n ko
mun
ikas
i an
tara
Ad
a ko
ordi
nasi
un
tuk
Ada
prog
ram
be
rsam
a un
tuk
Kata
ku
nci
dari
indi
kato
r in
i ad
alah
pe
ngak
uan.
BK
M
dan
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
27
akan
di
laku
kan
BKM
pe
mer
inta
h da
n m
asya
raka
t un
tuk
men
yele
saik
an
pers
oala
n ke
mis
kina
n di
de
sa/k
elur
ahan
men
yele
saik
an
pers
oala
n ke
mis
kina
n di
de
sa/k
elur
ahan
men
yele
saik
an
pers
oala
n ke
mis
kina
n di
de
sa/k
elur
ahan
pem
erin
tah
haru
s be
kerj
asam
a m
enan
ggul
angi
ke
mis
kina
n di
w
ilaya
hnya
.
Org
anis
asi
non-
pem
erin
tah
Tida
k ad
a ko
mun
ikas
i
Kom
unik
asi
tent
ang
kegi
atan
ya
ng
dila
kuka
n m
asin
g-m
asin
g.
Kese
paka
tan
kerj
asam
a ja
ngka
pa
njan
g un
tuk
men
angg
ulan
gi
kem
iski
nan
Ada
prog
ram
be
rsam
a di
wila
yah
BKM
Kata
ku
nci
dari
indi
kato
r in
i ad
alah
ke
sam
aan
tuju
an
dan
sum
berd
aya.
BK
M
haru
s m
endo
rong
piha
k-pi
hak
non
pem
erin
tah
sepe
rti
LSM
, or
mas
, sw
asta
, pe
rgur
uan
tingg
i un
tuk
bers
ama-
sam
a m
enan
ggul
angi
ke
mis
kina
n.
28
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
MA
TRIK
S TI
NG
KA
T P
ERK
EMB
AN
GA
N O
RG
AN
ISA
SI B
KM
/LK
M
BID
AN
G
/
SUM
BER
DA
YA
O
RG
AN
ISA
SI
ASP
EK
BO
BO
T
TAH
AP
PER
KEM
BA
NG
AN
BK
M/L
KM
S K O R
AW
AL
BER
DA
YA
M
AN
DIR
I M
ENU
JU M
AD
AN
I
25
5
0
75
1
00
1
25
1
50
1
75
2
00
2
25
2
50
2
75
3
00
3
25
3
50
3
75
4
00
STA
TUTA
OR
GA
NIS
AS
I
Visi
-Mis
i
10 %
Visi
-Mis
i,
seba
gaim
ana
te
rtul
is
dala
m
AD/A
RT
BKM
, di
susu
n ol
eh p
aniti
a pe
mba
ngun
an B
KM
Visi
-Mis
i di
paha
mi
oleh
an
ggot
a BK
M/U
P se
baga
i ci
ta-c
ita B
KM k
e de
pan
men
yang
kut
peru
baha
n so
sial
ya
ng
diin
gink
an.
Visi
-Mis
i m
enja
di
acua
n da
lam
pe
nyus
unan
pr
ogra
m
dan
kegi
atan
BK
M.
Visi
-Mis
i BK
M
dipa
ham
i ol
eh
mas
yara
kat
dan
dija
dika
n ci
ta-c
ita
bers
ama
men
yang
kut
peru
baha
n so
sial
ya
ng
diin
gink
an
Stru
ktur
O
rgan
isas
i
Stru
ktur
or
gani
sasi
BK
M
men
giku
ti ke
rang
ka P
NPM
St
rukt
ur
dan
tupo
ksi
orga
nisa
si
BKM
di
paha
mi
dan
mam
pu
dija
lank
an o
leh
angg
ota
BKM
/UP
BKM
m
ampu
m
engk
aji
ulan
g st
rukt
ur
orga
nisa
si
sesu
ai
kebu
tuha
n ke
rja
pena
nggu
lang
an
kem
iski
nan
di d
aera
hnya
Stru
ktur
or
gani
sasi
BK
M
dite
tapk
an
oleh
BK
M/U
P,
KSM
, m
asya
raka
t,
pem
erin
tah
loka
l da
n ke
lom
pok
pedu
li la
inny
a se
suai
keb
utuh
an
KEP
EMIM
PI
NA
N
Legi
timas
i Pe
mili
han
Angg
ota
BKM
20 %
Pem
iliha
n di
laku
kan
sesu
ai
mek
anis
me
yang
di
teta
pkan
ole
h PN
PM d
an
diik
uti
sedi
kitn
ya
30%
pe
ndud
uk d
ewas
a
Pem
iliha
n di
laku
kan
sesu
ai m
ekan
ism
e ya
ng
diad
opsi
da
ri PN
PM,
tepa
t w
aktu
dan
diik
uti
sedi
kitn
ya
50%
pe
ndud
uk d
ewas
a
Pem
iliha
n di
laku
kan
sesu
ai
mek
anis
me
yang
di
adop
si d
ari
PNPM
, te
pat
wak
tu
dan
diik
uti
sedi
kitn
ya 7
0% p
endu
duk
dew
asa
Pem
iliha
n di
laku
kan
sesu
ai
mek
anis
me
yang
di
sepa
kati
bers
ama
BKM
/UP,
KS
M,
mas
yara
kat,
pe
mer
inta
h lo
kal d
an k
elom
pok
pedu
li la
inny
a, t
epat
wak
tu d
an
diik
uti
sedi
kitn
ya
90%
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
29
pend
uduk
dew
asa
Peng
ambi
lan Ke
putu
san
Sem
ua
kepu
tusa
n be
rdas
arka
n ar
ahan
da
ri PN
PM
Ada
kons
ulta
si
anta
ra
BKM
dan
PN
PM
Ada
kons
ulta
si
anta
ra
BKM
/UP
kepa
da K
SM d
an
mas
yara
kat
Kepu
tusa
n be
rdas
arka
n m
usya
war
ah
BKM
, KS
M,
mas
yara
kat
dan
pem
erin
tah
kelu
raha
n
Pere
mpu
an
dlm
Pe
ngam
bila
n Kepu
tusa
n
Tida
k te
rdap
at
pere
mpu
an
dala
m
kean
ggot
aan
BKM
at
au
hany
a se
keda
r te
rcan
tum
na
man
ya
Angg
ota
BKM
pe
rem
puan
had
ir da
lam
ra
pat-
rapa
t pe
ngam
bila
n ke
putu
san
mes
kipu
n su
aran
ya
serin
gkal
i m
asih
dia
baik
an
Selu
ruh
angg
ota
BKM
m
emili
ki
peng
harg
aan
yang
sa
ma
terh
adap
se
tiap
pend
apat
ya
ng
mun
cul
baik
dar
i an
ggot
a la
ki-la
ki
mau
pun
pere
mpu
an.
Sem
ua
oran
g,
laki
-laki
at
au p
erem
puan
, an
ggot
a BK
M/U
P,
KSM
, m
asya
raka
t,
apar
at
pem
erin
taha
n,
dsb.
, be
rhak
m
enge
muk
akan
pe
ndap
at
dala
m
mus
yaw
arah
BKM
.
Mek
anis
me
Min
ta
Usu
lan
Mas
yara
kat
Tida
k ad
a
Ada
mek
anis
me
teta
pi
tidak
dig
unak
an
Ada
mek
anis
me
dan
digu
naka
n un
tuk
men
dapa
tkan
mas
ukan
Ters
edia
be
rbag
ai
mek
anis
me
yang
di
sepa
kati
bers
ama
deng
an m
asya
raka
t
Part
isip
asi
Angg
ota
BKM
Han
ya b
eber
apa
angg
ota
BKM
ya
ng
mel
uang
kan
wak
tu
ikut
da
lam
pe
ngel
olaa
n BK
M
Lebi
h da
ri se
paru
h an
ggot
a BK
M ik
ut d
alam
pe
ngel
olaa
n BK
M
dan
men
unju
kkan
ka
pasi
tas
kepe
mim
pina
nnya
Ham
pir
selu
ruh
angg
ota
BKM
akt
if m
enge
lola
BKM
se
suai
pe
mba
gian
tu
gas
yang
dis
epak
ati
Selu
ruh
angg
ota
BKM
ak
tif
men
gelo
la
BKM
se
suai
ka
pasi
tas,
m
inat
da
n pe
mba
gian
tu
gas
yang
dis
epak
ati.
Pert
emua
n BK
M
Pert
emua
n di
laku
kan
hany
a ke
tika
ada
kebu
tuha
n pe
laks
anaa
n pr
ogra
m
Pert
emua
n ru
tin
terj
adua
l m
eski
tid
ak
sela
lu t
erea
lisas
i
Pert
emua
n ru
tin d
ilaku
kan
dan
diha
diri
oleh
ha
mpi
r se
luru
h an
ggot
a BK
M,
hasi
lnya
di
tuan
gkan
da
lam
ris
alah
per
tem
uan
Pert
emua
n ru
tin d
ilaku
kan
sesu
ai
ja
dual
da
n m
elib
atka
n m
asya
raka
t,
hasi
lnya
di
tuan
gkan
da
lam
ris
alah
per
tem
uan.
SIST
EM
MA
NA
JEM
EN
Pere
ncan
aan
20 %
Han
ya
men
jala
nkan
ak
tivita
s-ak
tivita
s ya
ng
dire
ncan
akan
ole
h PN
PM
BKM
m
emili
ki
renc
ana
kerj
a m
eski
be
lum
si
stem
atis
BKM
&
U
P m
emili
ki
renc
ana
kerj
a ya
ng
disu
sun
berd
asar
kan
PJM
BKM
&
U
P m
emili
ki
renc
ana
kerj
a ya
ng
disu
sun
dgn
mel
ibat
kan
30
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
dan
Ren
ta P
rona
ngki
s.
mas
yara
kat
berd
asar
kan
PJM
da
n Ren
ta
Pron
angk
is.
Mon
itorin
g Ev
alua
si
Dila
kuka
n at
as
perm
inta
an
PNPM
da
n se
suai
for
mat
PN
PM
Mul
ai
men
gem
bang
kan
mon
ev
atas
ke
butu
han
send
iri
deng
an
men
ggun
akan
m
etod
e da
n fo
rmat
se
ndiri
, di
luar
ya
ng
dite
tapk
an
oleh
PN
PM
Mul
ai
men
gem
bang
kan
mon
ev
part
isip
atif
atas
se
mua
ke
giat
an
yang
di
laku
kan.
Pere
ncan
aan
mon
ev
terin
tegr
asi
dala
m
pere
ncan
aan
prog
ram
, di
laku
kan
tere
ncan
a da
n ru
tin s
erta
par
tisip
atif.
Dok
umen
tasi
In
form
asi
Tida
k m
emili
ki
sist
em
doku
men
tasi
info
rmas
i D
ilaku
kan
teta
pi
tidak
si
stem
atik
D
ilaku
kan
seca
ra
sist
emat
ik
dan
mud
ah
diak
ses
Dok
umen
tasi
di
laku
kan
sist
emat
ik,
mud
ah d
iaks
es
dan
upto
date
.
Pena
ngan
an Pe
ngad
uan
Mas
yara
kat
(PPM
)
Mek
anis
me
PPM
ya
ng
dira
ncan
g PN
PM d
ipah
ami
oleh
ang
gota
BKM
Mek
anis
me
PPM
di
keta
hui d
an d
igun
akan
ol
eh
BKM
/UP,
m
asya
raka
t, p
emer
inta
h da
n pi
hak
lain
un
tuk
men
yele
saik
an
mas
alah
te
rkai
t pr
ogra
m.
Min
imal
90
%
peng
adua
n ya
ng d
iterim
a BK
M d
apat
di
sele
saik
an
BKM
te
lah
mem
iliki
m
ekan
ism
e m
andi
ri un
tuk
men
yele
saik
an
setia
p m
asal
ah,
dita
ndai
den
gan
med
ia
peng
adua
n ya
ng
efek
tif,
sist
em
doku
men
tasi
ya
ng
up-
date
se
rta
resp
on
atas
pe
ngad
uan
yang
efe
ktif
Pene
rima
Man
faat
Ke
giat
an/
Prog
ram
Min
imal
50
%
rum
ah
tang
ga
mis
kin
(RTM
) di
de
sa/k
elur
ahan
te
rseb
ut
tela
h m
enja
di
pene
rima
man
faat
ke
giat
an,
seba
gaim
ana
terd
apat
da
lam
da
ta
pem
etaa
n sw
aday
a
Min
imal
70
%
RTM
di
de
sa/k
elur
ahan
ter
sebu
t te
lah
men
jadi
pen
erim
a m
anfa
at
kegi
atan
, se
baga
iman
a te
rdap
at
dala
m
data
pe
met
aan
swad
aya.
Min
imal
90
%
RTM
di
de
sa/k
elur
ahan
te
rseb
ut
tela
h m
enja
di
pene
rima
man
faat
ke
giat
an,
seba
gaim
ana
terd
apat
da
lam
da
ta
pem
etaa
n sw
aday
a
100%
RTM
di
de
sa/k
elur
ahan
te
rseb
ut
tela
h m
enja
di
pene
rima
man
faat
ke
giat
an,
seba
gaim
ana
terd
apat
da
lam
da
ta
pem
etaa
n sw
aday
a.
SU
MB
ERD
AY
Sum
ber
10PN
PM
men
jadi
sa
tu-
Sum
ber
dana
be
rasa
l Su
mbe
r da
na d
arI
PNPM
Su
mbe
rdan
a be
rasa
l da
ri
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
31
A
KEU
AN
GA
N
pend
anaa
n %
sa
tuny
a su
mbe
r da
na
dari
PNPM
dan
sum
ber
lain
(m
asya
raka
t,
pem
erin
tah
daer
ah,
swas
ta, d
sb)
lebi
h ke
cil
diba
ndin
gkan
de
ngan
su
mbe
r la
in
(mas
yara
kat,
pem
erin
tah
daer
ah, s
was
ta, d
sb)
mas
yara
kat,
pe
mer
inta
h da
erah
, sw
asta
, dsb
.
Ren
cana
Ke
uang
an
Men
giku
ti ke
rang
ka P
NPM
M
ampu
m
enyu
sun
perk
iraan
ke
butu
han
keua
ngan
un
tuk
men
jala
nkan
1-
2 ke
giat
an.
Mam
pu
men
yusu
n pe
rkira
an
kebu
tuha
n ke
uang
an
untu
k m
enja
lank
an
kegi
atan
1
tahu
n ke
de
pan
sert
a re
ncan
a su
mbe
rday
a
Mam
pu
men
yusu
n pe
rkira
an
kebu
tuha
n ke
uang
an,
sert
a st
rate
gi
dan
met
ode
peng
umpu
lan
dana
un
tuk
mem
enuh
i vi
si-m
isi
prog
ram
3 t
ahun
ke
dep
an
Lapo
ran
Keua
ngan
Dis
usun
se
suai
st
anda
r PN
PM,
mes
ki
serin
gkal
i tid
ak
leng
kap
dan
tidak
te
pat
wak
tu
Dis
usun
se
suai
st
anda
r PN
PM,
sem
ua
bukt
i pe
mas
ukan
da
n pe
ngel
uara
n ad
a da
n te
rcat
at,
ters
edia
te
pat
wak
tu.
Dila
kuka
n au
dit
inde
pend
en
terh
adap
la
pora
n ke
uang
an.
Has
il au
dit
inde
pend
en
terh
adap
la
pora
n ke
uang
an
men
unju
kkan
tid
ak
dite
muk
an
peny
alah
guna
an
keua
ngan
ata
u ke
sala
han
dala
m
peng
elol
aan
keua
ngan
.
Pert
angg
ungj
awab
an
Lebi
h di
siap
kan
untu
k pe
lapo
ran
kepa
da
PNPM
, m
embe
ritah
ukan
la
pora
n ke
uang
an
kepa
da
mas
yara
kat
hany
a jik
a di
tany
a
Men
gum
umka
n la
pora
n ke
uang
an
seca
ra
terb
uka
kepa
da
mas
yara
kat.
Lapo
ran
keua
ngan
da
n ha
sil
audi
t di
umum
kan
seca
ra
terb
uka
ke
pada
m
asya
raka
t.
Terd
apat
fo
rum
be
rsam
a m
asya
raka
t,
pem
erin
tah,
ds
b.,
untu
k pe
rtan
ggun
gjaw
aban
ke
uang
an d
an h
asil
audi
t
SUM
BER
DA
YA
MA
NU
SIA
Peng
emba
ngan
ka
pasi
tas
20 %
Han
ya
men
gaks
es
men
u pe
ngem
bang
an
kapa
sita
s ya
ng
ters
edia
da
lam
PN
PM
Mun
cul
kebu
tuha
n-ke
butu
han
peng
emba
ngan
ka
pasi
tas
untu
k m
enja
wab
ta
ntan
gan
kegi
atan
ya
ng
sem
akin
m
enin
gkat
, m
eski
bel
um
Mam
pu
men
gide
ntifi
kasi
da
n m
enyu
sun
renc
ana
peng
emba
ngan
ka
pasi
tas
send
iri,
sert
a m
emili
ki
akse
s pe
ngem
bang
ka
pasi
tas
sela
in P
NPM
Ren
cana
pe
ngem
bang
an
kapa
sita
s di
susu
n se
cara
si
stem
atis
, be
rsam
a-sa
ma
pere
ncan
aan
prog
ram
, da
n m
emili
ki
akse
s ke
pada
be
rbag
ai
peng
emba
ng k
apas
itas
32
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
mam
pu
men
gaks
es
sum
berd
aya
lain
di
luar
PN
PM
Kade
risas
i
Tida
k m
emili
ki
agen
da
kade
risas
i Te
lah
mul
ai
mel
akuk
an
kade
risas
i na
mun
bel
um
mem
iliki
sis
tem
BKM
m
enet
apka
n si
stem
da
n m
ekan
ism
e ka
deris
asi
Mak
anis
me
kade
risas
i be
rjal
an e
fekt
if
HU
BU
NG
AN
EK
STER
NA
L
KSM
20 %
Kom
unik
asi
BKM
-KSM
te
rbat
as
pada
pe
rtan
ggun
gjaw
aban
pe
nggu
naan
BLM
Kom
unik
asi
BKM
-KSM
m
elip
uti
be
rbag
ai
mas
alah
da
n pe
rkem
bang
an K
SM
BKM
-KSM
m
emba
ngun
ko
mun
ikas
i tim
bal
balik
m
endi
skus
ikan
be
rbag
ai
mas
alah
da
n pe
rkem
bang
an
KSM
da
n BK
M
BKM
da
n KS
M
men
gem
bang
kan
kom
unik
asi
mul
ti ar
ah
untu
k m
embi
cara
kan
mas
alah
mas
yara
kat
Mas
yara
kat
Kom
unik
asi
BKM
-m
asya
raka
t be
rsifa
t sa
tu
arah
(so
sial
isas
i)
BKM
m
enge
mba
ngka
n m
ekan
ism
e un
tuk
men
arik
m
asuk
an
dari
mas
yara
kat
terh
adap
pe
rkem
bang
an B
KM
BKM
m
enge
mba
ngka
n m
edia
w
arga
un
tuk
mem
bang
un
kom
unik
asi
timba
l ba
lik
BKM
da
n m
asya
raka
t
BKM
da
n m
asya
raka
t m
enge
mba
ngka
n ko
mun
ikas
i m
ulti
arah
un
tuk
mem
bica
raka
n m
asal
ah m
asya
raka
t
Pem
erin
tah
Sosi
alis
asi
untu
k ap
a da
n ap
a ya
ng a
kan
dila
kuka
n BK
M
BKM
m
enja
di
agen
ko
mun
ikas
i an
tara
pe
mer
inta
h da
n m
asya
raka
t un
tuk
men
yele
saik
an
pers
oala
n ke
mis
kina
n di
de
sa/k
elur
ahan
Ada
koor
dina
si
untu
k m
enye
lesa
ikan
pe
rsoa
lan
kem
iski
nan
di
desa
/kel
urah
an
Ada
prog
ram
be
rsam
a un
tuk
men
yele
saik
an
pers
oala
n ke
mis
kina
n di
de
sa/k
elur
ahan
Org
anis
asi
non-
pem
erin
tah
Tida
k ad
a ko
mun
ikas
i Ko
mun
ikas
i te
ntan
g ke
giat
an y
ang
dila
kuka
n m
asin
g-m
asin
g.
Kese
paka
tan
kerj
asam
a ja
ngka
pa
njan
g un
tuk
men
angg
ulan
gi
kem
iski
nan
Ada
prog
ram
ber
sam
a di
w
ilaya
h BK
M
TOTA
L SK
OR
OR
GA
NIS
ASI
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
33
34 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Contoh Profil Perkembangan Organisasi BKM/LKM PROFIL PERKEMBANGAN ORGANISASI BKM SEJAHTERA 2007
BIDANG ASPEK TAHAP PERKEMBANGAN BKM/LKM
AWAL BERDAYA MANDIRI MENUJU MADANI
MANAJEMEN STRATEGIS
Visi-Misi
Struktur Organisasi
KEPEMIMPINAN
Legitimasi Pemilihan Anggota BKM
Pengambilan Keputusan
Perempuan dlm Pengambilan Keputusan
Mekanisme Minta Usulan Masyarakat
Partisipasi Anggota
Pertemuan BKM
SISTEM MANAJEMEN
Perencanaan
Monitoring Evaluasi
Dokumentasi
PPM
Penerima Manfaat Kegiatan
SUMBERDAYA KEUANGAN
Sumber Pendanaan
Rencana Keuangan
Laporan Keuangan
Pertanggungjawaban
SUMBERDAYA MANUSIA
Pengembangan Kapasitas
Kaderisasi
HUBUNGAN EKSTERNAL
KSM
Masyarakat
Pemerintah
Organisasi Nonpemerintah
Total Skor Organisasi tahun 2007………… %
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 35
Parameter Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan BKM/LKM dan UP Parameter transparansi antara lain: a. Dana yang diterima LKM dan pengalokasiannya diumumkan kepada masyarakat minimal di 5
papan pengumuman b. Laporan keuangan ditempel di 5 tempat strategis dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait
selambat-lambatnya setiap tanggal 5 untuk posisi keuangan bulan sebelumnya. c. KSM/Panitia “penerima daftar tunggu” dan telah mendapat prioritas LKM diumumkan kepada
warga minimal pada 5 papan pengumuman d. Rekening Bank atas nama LKM dan ditandatangani oleh 3 orang anggota LKM e. Adanya papan informasi kegiatan pembangunan/perbaikan lingkungan, minimal berisi tentang:
nama kegiatan, volume kegiatan, lokasi kegiatan, nilai bantuan langsung masyarakat (BLM), Swadaya, sumber dana lain, tanggal pelaksanaan, nama KSM pelaksana.
f. Penetapan kebijakan keuangan didasarkan pada rembug bersama.
Parameter akuntabilitas antara lain: a. UP-UP mengelola kegiatan secara aktif sesuai dengan rencana atau program. b. LKM rutin melakukan pertemuan guna membahas progres dan kualitas kegiatan serta
pengelolaan keuangan maupun pembukuan. c. Pembukuan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai standar P2KP PNPM Mandiri Perkotaan. d. Tidak ada penyalahgunaan/pemotongan dana/korupsi baik terhadap BOP maupun penyaluran
dana ke KSM/panitia kegiatan sosial dan lingkungan, penerima manfaat, dan anggota KSM peminjam bergulir.
e. Penarikan dana dari rekening bank LKM ditandatangani 3 orang anggota LKM. f. Kegiatan yang dilaksanakan KSM sesuai dengan usulan yang disetujui oleh LKM. g. LPJ KSM lingkungan dan sosial telah lengkap dan benar termasuk di dalamnya rincian swadaya
masyarakat yang dapat direalisasikan. h. Capaian tingkat pengembalian pinjaman (RR) minimal 90%. i. 100% penerima manfaat dan proposal kegiatan ekonomi bergulir dan sosial adalah KK miskin
yang terdaftar dalam pemetaan swadaya daftar KK Miskin (PS2). j. Pengelolaan keuangan telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam AD/ART
36 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat akan menghadapi berbagai persoalan dimana persoalan tersebut bisa diselesaikan secara individu namun juga perlu diselesaikan secara bersama-sama. Ketika persoalan diselesaikan dengan banyak orang akan memunculkan banyak gagasan sehingga akan banyak alternatif pemecahan. Sebab pada dasarnya warga masyarakat mempunyai niat baik untuk membantu sesama, sehingga masalah yang dihadapi oleh orang-perorang akan dirasakan sebagai persoalan bersama jika dalam kelompok. Selain itu setiap orang mempunyai motivasi, pengalaman, serta potensi-potensi yang lain yang pada umumnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Jika dihimpun dalam kelompok maka potensi tersebut akan menjadi kekuatan besar yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ibarat seikat sapu lidi maka jika satu lidi potensi dan manfaatnya sangat kecil serta gampang dipatahkan. Namun ketika diikat menjadi sapu lidi maka menjadi lebih kuat serta lebih bermanfaat. Oleh karena itu ketika dalam bermasyarakat orang-perorang perlu menghimpun diri dalam kelompok ketika menghadapi masalah ataupun dalam mengembangkan potensi.
Kelompok-kelompok yang tumbuh di masyarakat dikarenakan kebutuhan tersebut, sering disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu kumpulan orang yang menghimpun diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu yaitu adanya Visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
Dalam penanggulangan kemiskinan, visi yang menjadi ikatan pemersatu. Kelompok swadaya masyarakat (KSM) berorientasi pada penanggulangan kemiskinan sehingga harus dipastikan warga miskin terdaftar dan terlibat dalam kegiatan kelompok dan merupakan penerima manfaat primer sebagai kelompok sasaran dari program-program yang sudah dikembangkan dalam PJM Pronangkis. Manfaat yang dirasakan dapat berupa peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta peningkatan kualitas hidup seperti kualitas pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, permukinan dan lainnya.
Posisi KSM adalah independent, artinya KSM bukan bawahan BKM/LKM atau unit pengelola (UO). Hubungan KSM dan BKM/LKM dan UP merupakan hubungan kemitraan, karena itu pengembangan KSM tidak boleh berorientasi semata-mata mengakses dana yang ada di BKM/LKM, KSM harus mengembangkan kegiatan mandiri atau mengembangkan akses sumber daya sendiri. Semua ini dilakukan agar KSM dapat menjadi kelompok pemberdaya baik bagi anggota KSM maupun masyarakat umum. Pemberdayaan ini dilakukan melalui proses berbagi pengalaman, bertukar informasi dan mendiskusikan berbagai persoalan kemasyarakatan. Karena BKM/LKM menjalankan tugas dan fungsinya merupakan amanah (mandat) dari masyarakat untuk menjamin tercapainya kualitas kehidupan warga, khususnya warga miskin, maka KSM harus mampu berperan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BKM/LKM, KSM juga mempunyai tanggung jawab untuk terlibat dalam keseluruhan siklus yang harus berlanjut dan difasilitasi oleh BKM/LKM sehingga dapat dijamin anggota KSM ikut dalam proses-proses pengambilan keputusan dalam setiap tahapan siklus.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 37
Keberadaan KSM
Di masyarakat pada umumnya telah ada banyak Kelompok Masyarakat baik yang oleh masyarakat sendiri maupun oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepedulian. Ketika PNPM Mandiri Perkotaan juga menggunakan pendekatan kelompok maka PNPM Mandiri Perkotaan akan banyak membentuk KSM meski tidak menutup kemungkinan memaksimalkan kelompok-kelompok yang sudah ada, sebab ada kemungkinan kelompok PNPM Mandiri Perkotaan agak berbeda dengan kelompok lain yang sudah ada karena KSM di PNPM Mandiri Perkotaan adalah KSM yang terdiri dari warga miskin dan manfaatnya langsung dirasakan oleh warga miskin.
Munculnya KSM yang dibentuk PNPM Mandiri Perkotaan akan muncul di antara kelompok-kelompok yang sudah eksis. Hal itu akan menambah dinamika di masyarakat karena antar kelompok akan bisa saling berinteraksi dan saling belajar. Bahkan sangat memungkinkan kelompok yang telah lama eksis dan mempunyai banyak pengalaman bisa memberikan banyak masukan, bimbingan dan dorongan kepada kelompok baru. Sebaliknya, kelompok yang sudah eksis juga bisa belajar dari kelompok PNPM Mandiri Perkotaan. Dengan demikian masing-masing kelompok bisa menggalang persatuan dan kekuatan untuk menanggulangi masalah kemiskinan.
2. Prinsip-prinsip KSM Agar KSM dalam PNPM Mandiri Perkotaan benar-benar menjadi wadah bagi pemberdayaan anggota maka ada beberapa prinsip yang perlu sepakati, yang bisa dijadikan pedoman di internal KSM, antara lain :
a. Saling mempercayai dan saling mendukung . Sikap tersebut bisa membuat anggota mengekspresikan gagasan, perasaan dan kekhawatirannya dengan nyaman. Setiap anggota KSM bebas mengungkapkan pemikiran dan pendapat serta mengajukan usul dan saran yang perlu dijadikan pembahasan dalam rapat kelompok tanpa adanya rasa segan atau adanya hambatan psikologis lainnya.
b. Bebas dalam membuat keputusan. Kelompok bebas menentukan dan memutuskan menurut kesepakatan yang diambil oleh kelompok sendiri. Keputusan kelompok harus merupakan hasil dari permusyawaratan bersama dan tidak diperkenankan adanya dominasi dari perorangan atau beberapa orang yang bersifat pemaksaan kehendak atau intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Kelompok juga berwenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan keputusan bersama,
c. Bebas dalam menetapkan kebutuhan. Dalam rangka peningkatan dan penguatan kapasitasnya KSM meningkatkan dan menguatkan tingkat kemampuan para anggotanya seperti : peningkatan kesejahteraan, peningkatan wawasan dan pengetahuan serta ketrampilan baik bersifat individu maupun kelompok.
d. Berpartisipasi nyata. Setiap anggota wajib berkontribusi kepada kelompok sebagai wujud komitmen dalam rangka keswadayaan serta ikatan kelompok
3. Peran dan fungsi KSM Dalam berrkelompok masyarakat bisa mengambil banyak manfaat darinya, karena KSM bisa memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis. Oleh karena itu, KSM bisa berperan dan berfungsi dalam banyak hal antara lain:
a. Sebagai sarana proses perubahan sosial. Proses pembelajaran yang terjadi dalam KSM adalah menjadi pendorong terjadinya perubahan paradigma, pembiasaan praktek nilai-nilai
38 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
baru, cara pandang dan cara kerja baru serta melembagakannya dalam praktek kehidupan sehari-hari.
b. Sebagai wadah pembahasan dan penyelesaian masalah. Setiap kegiatan yang
dilaksanakan KSM haruslah mengambarkan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok, dan penyelesaiannya disepakati bersama
c. Sebagai wadah aspirasi. Jika ada masalah, kepentingan, atau harapan yang berkembang
di masyarakat maka untuk menerima, membahas dan menyalurkan, kepada pihak-pihak yang relevan dengan berpijak pada hak-hak warga
d. Sebagai wadah menggalang tumbuhnya saling kepercayaan (menggalang social
trust). Dalam kelompok anggota bisa saling terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan membagi tanggung jawab, Saling kepercayaan sosial ini dibangun melalui cara penjaminan, dan rekomendasi kelompok, Ketika kelompok membangun hubungan dengan pihak lain kepercayaan tersebut sebagai modalnya.
e. Sebagai sumber ekonomi. Jika masyarakat membutuhkan dana maka KSM bisa berfungsi
sebagai sumber keuangan. Keuangan di KSM bisa saja bersumber dari pihak luar namun juga dari internal anggota sendiri. dengan cara iuran bersama. Iuran tersebut bisa menjadi modal usaha dan sekaligus menjadi salah satu bentuk ikatan pemersatu dan membangun kekuatan sendiri.
4. KSM Mandiri. Dalam perjalanannya, tidak sedikit KSM mengalami kegagalan dalam membangun kelompok, sehingga tidak mampu bertahan lama. Adapun faktor – faktor yang menjadikan KSM mandiri, diantaranya sebagai berikut :
a. Pembentukan KSM didasari dengan sukarela. Artinya bahwa anggota yang bergabung dalam kelompok tidak didasari dengan niat hanya ingin mengajukan bantuan pinjaman modal, melainkan niat bergabung dalam KSM atas dasar kebutuhan untuk membangun kerjasama.
b. KSM memiliki rencana kegiatan yang jelas berdasarkan visi yang telah disepakati bersama. c. KSM mempunyai jadwal pertemuan rutin dalam rangka membahas persoalan-persoalan yang
terjadi diantara anggotanya serta membahas hal yang dianggap penting bagi anggota KSM, misalnya penguatan pengetahuan mengenai kesehatan, pendidikan, dll.
d. Kelompok memiliki kesepakatan bersama tentang kepemilikan fasilitas yang diterima, kontribusi yang diberikan kepada kelompok, membangun tata aturan hak dan kewajiban dalam kelompok.
e. Kemampuan kepemimpinan/kepengurusan kelompok, memfasilitasi aspirasi dan kebutuhan kelompok serta berjalannya mekanisme pemilihan pengurus.
f. KSM bertanggungjawab terhadap pengelolaan kegiatan yang dilakukan baik dari sisi keuangan maupun pelaksanaan kegiatan. Wujud dari lembaga yang bertanggung jawab ini adalah adanya pengelolaan keuangan yang dibukukan dan transparan, melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan dan pengambilan keputusan, mengumumkan setiap kegiatan anggotanya dan warga masyarakat .
g. Adanya dana swadaya, kelancaran simpanan dan pengakaran kelompok terkait dengan kepemilikan kelompok.
h. KSM mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan anggota dan kelompoknya.
i. KSM mampu membangun jejaring dengan kelompok lain.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 39
KELAYAKAN KSM (PEMINJAM)
KSM (anggotanya) sebagai pemanfaat pinjaman harus memenuhi kriteria kelayakan. Hanya KSM dan anggota yang memenuhi kriteria kelayakan yang dapat dilayani oleh UPK. Dengan kata lain, KSM (anggotanya) yang tidak atau belum memenuhi kriteria kelayakan tidak dapat dilayani dan harus ada pendampingan terlebih dahulu sampai KSM tersebut memenuhi kriteria kelayakan. a. Kriteria Kelayakan KSM
1) KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
2) KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, akuntabel, transparan dan kesetaraan;
3) Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin dan/atau non miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh BKM/LKM masyarakat.
4) Jumlah anggota KSM minimum 5 orang; 5) Pengurus KSM dipilih secara demokratis dan berfungsi secara aktif 6) Semua anggota menyetujui aturan-aturan KSM yang disepakati bersama. 7) Ada jadwal pertemuan rutin untuk menyusun rencana kegiatan serta memonitor
pelaksanaannya 8) Mempunyai ikatan pemersatu yang kuat antar anggota. 9) Mempunyai administrasi/pencatatan keuangan sederhana yang memadai sesuai kebutuhan 10) Semua anggota KSM menyetujui sistim tanggung renteng dan dituangkan secara tertulis
dalam Pernyataan Tanggung Renteng b. Kriteria Kelayakan Anggota KSM
1) Termasuk dalam katagori keluarga miskin dan non miskin sesuai dengan kriteria yang dikembangkan dan disepakati sendiri oleh masyarakat
2) Memenuhi kriteria katagori kelompok sasaran program pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan
3) Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengan anggota yang lain. 4) Sanggup menabung secara teratur sesuai kemampuannya, dimana tabungan akan
disimpan di UPK 5) Hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan anggota-anggota KSM guna mencermati rencana
ekonomi rumah tangga, peluang usaha mikro dan kebutuhan akan pinjaman guna mengembangkan usahanya.
6) Memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula memiliki usaha mikro dan bermaksud untuk meningkatkan usaha, pendapatan dan kesejahteraan keluarganya;
7) Memerlukan tambahan modal untuk pengembangan usaha/ekonomi rumah tangganya yang besarnya untuk tahap I tidak lebih dari Rp. 500.000,-
8) Belum pernah mendapat pelayanan dari lembaga keuangan yang ada.
40 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
KSM/Panitia 1. Apa KSM/Panitia itu ?
Kelompok Swadaya Masyarakat disingkat KSM adalah kumpulan orang/masyarakat yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan PANITIA adalah sebutan bagi KSM yang mengelola kegiatan Lingkungan (pembangunan sarana dan prasarana) dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. Panitia merupakan suatu kelompok kemasyarakatan yang ada di desa setempat, bukan di desa lain. Kelompok ini tumbuh dan berkembang serta diakui keberadaannya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. PANITIA ini dapat merupakan kelompok swadaya yang sudah tumbuh sejak lama atau baru dibentuk karena adanya kesamaan kepentingan dan kebutuhan dalam kelompok tersebut. Jadi bukan organisasi yang dibentuk karena mengejar keuntungan (finansial) dari melaksanakan kegiatan proyek PNPM Mandiri Perkotaan. 2. Mengapa PANITIA perlu dilibatkan dalam PNPM Mandiri Perkotaan?
1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan prasarana di wilayahnya.
2. Meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat baik dalam hal pengelolaan pembangunan yang bersifat teknis maupun dalam hal berorganisasi.
3. Menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap prasarana yang dibangun. 4. Memberikan peluang dan kesempatan berfungsinya gerakan keswadayaan modal masyarakat
untuk turut serta di dalam proses pembangunan, seperti menyumbangkan tanah atau tanaman yang terkena proyek, sumbangan bahan/alat yang dibutuhkan, ikut bekerja langsung, dll.
5. Dalam rangka lebih mendaya gunakan dan melibatkan organisasi/lembaga kemasyarakatan yang ada terkait dengan pembangunan daerahnya (desa).
3. Apa peran PANITIA dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur ? Peran PANITIA selaku pengelola/pelaksana kegiatan pembangunan sarana & prasarana dalam PNPM Mandiri Perkotaan, antara lain adalah :
1. Mensosialisasikan program PNPM Mandiri Perkotaan; 2. Menyiapkan Struktur Organisasi & Pengurus Pemanfaatan & Pemeliharaan Prasarana yang
dibangun (termasuk aturan mainnya); 3. Mendorong masyarakat untuk berswadaya dalam pelaksanaan dan pemeliharaan sarana &
prasarana yang dibangun diwilayahnya; 4. Menyusun Perencanaan Teknis Pembangunan sarana & prasarana; 5. Menyediakan tenaga lapangan yang paham bangunan seperti mampu membaca gambar
kerja atau tahu masalah teknis bangunan (tukang, mandor, dll); 6. Menyediakan tenaga kerja yang akan melaksanakan pekerjaan konstruksi. 7. Menyediakan Bahan/peralatan yang dapat digunakan.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 41
8. Melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana fisik yang telah dipercayakan kepadanya. 9. Membuat laporan-laporan pelaksanaan kegiatan.
4. Siapa yang membentuk PANITIA ? KSM/PANITIA dibentuk oleh masyarakat dan beranggotakan masyarakat itu sendiri. Organisasi ini biasanya dibentuk berdasarkan kepentingan tertentu atau sebagai wadah bagi suatu kelompok yang ada dalam masyarakat. Organisasi kemasyarakatan ini misalnya, Lembaga Adat, Karang Taruna, PKK, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Pedagang dan sejenisnya yang sungguh – sungguh mengemban dan mengupayakan perwujudan kepentingan masyarakat desa. 5. Apasaja Kriteria bagi PANITIA sehingga terpilih menjadi pelaksana kegiatan ? Kriteria kelayakan Panitia selaku pelaksana kegiatan pembangunan sarana & prasarana, dapat dilihat dari dua aspek yang harus dipenuhi, yaitu : 1. Aspek Organisasi :
a) Memiliki struktur organisasi pengurus, dan aturan main organisasinya serta sekretariat kantor atau alamat domisili yang jelas;
b) Struktur organisasi minimum mencangkup organisasi untuk pelaksanaan kegiatan, O&P, dan monitoring. Jumlah anggota minimum 5 orang yang dianggap mampu melaksanakan aturan main organisasi (struktur organisasi)
c) Mendaftarkan diri pada BKM setempat; d) Mampu memberikan kontribusi swadaya masyarakat, seperti gotong-royong, hibah
tanah/tanaman, bahan/alat, dll; e) Merupakan Pemanfaat & Pemelihara Sarana & Prasarana yang dibangun; f) Bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan prasarana yang
menjadi tanggungjawabnya; 2. Aspek Manajemen dan Teknis Kegiatan :
a) Prasarana yang diusulkan tercantum didalam dokumen PJM-Pronangkis; b) Penerima Manfaat adalah warga miskin dikelompok/wilayahnya (minimal = 60% adalah
warga miskin) ? c) Tidak bertentangan dengan Daftar Kegiatan Terlarang; d) Tidak berpotensi menimbulkan Dampak Negatif (merusak) terhadap Lingkungan sekitarnya,
seperti pencemaran air, tanah atau udara; e) Jumlah Total dana BLM yang diajukan dalam proposal tidak boleh melampaui Rp. 30 Juta; f) Mempunyai Rencana Pelaksanaan, seperti RAB, Jadwal, Organisasi & Tim Pelaksana
Pekerjaan dan cukup ketersediaan tenaga kerja yang akan terlibat; g) Mempunyai rencana Pemanfaatan dan Pemeliharaan termasuk RAB, Jadwal, Organisasi &
Tim Pemanfaatan & Pemeliharaan dan cukup ketersediaan tenaga kerja yang akan terlibat. h) Mempunyai rencana Monitoring Pelaksanaan termasuk RAB, Jadwal, Organisasi & Tim
Monitoring Pelaksanaan dan cukup ketersediaan tenaga kerja yang akan terlibat i) Mampu menyediakan tenaga kerja yang berpengalaman, mampu membaca gambar/rencana
kerja atau ketrampilan teknis; j) Desain/perencanaan, secara teknis harus aman dan dapat tahan lama (minimal 3-5 tahun); k) Dapat dilaksanakan oleh Panitia (secara langsung atau melalui kerjasama dengan pihak
ketiga); l) Melakuan proses pengawasan terhadap proses pelaksanaan pekerjaan sejak tahap persiapan
hingga akhir supaya sesuai dengan desain/perencanaan teknis yang telah diverivikasi.
42 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
m) Waktu pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan sesuai ketentuan program PNPM Mandiri Perkotaan;
n) Mempunyai potensi swadaya masyarakat baik untuk tahap pelaksanaan maupun tahap pemeliharaannya;
o) Prasarana yang akan dibangun tidak sedang dibangun oleh Pemerintah atau program lain; p) Khusus, Untuk sarana dan prasarana yang bersifat kompleks atau berteknologi tinggi, maka
pelaksanaan kegiatannya harus mendapat persetujuan Tim KMW atau instansi teknis terkait (seperti PU) didaerah setempat;
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 43
KSM Sidomulyo “Sido Mulyo” yang berarti “Menjadi Sejahtera” tak hanya sekedar nama tetapi juga impian yang terpatri dalam nama KSM di Dusun Babat, Lamongan. Pengalaman lebih dari tiga kali kredit macet tak memupuskan semangat KSM Sidomulyo untuk terus mewujudkan mimpi besarnya. Berbagai krisis sempat menerpa KSM Sidomulyo. Pengurus yang tidak transparan dalam penggunaan fee kelompok oleh pengurus merupakan krisis yang pertama kali terjadi pada tahun 1985. Rentetan krisis lainnya terjadi pada tahun 1989 hingga 1991 dengan terjadinya tiga kali kredit macet. Solusi yang kemudian dilakukan dengan melakukan reformasi pengurus. Menengok ke belakang, KSM Sidomulyo berdiri atas inisiatif ibu-ibu PKK Dusun Babat, Lamongan yang mendambakan usaha bersama. Kemudian hadirlah pendamping dari Bina Swadaya yang membantu mengembangkan unit usaha bersama pada tahun 1982. Tak seperti KSM pada umumnya yang dengan mudahnya. KSM Sidomulyo masih saja terus berdiri dengan regenerasi pengurusan baru pada tahun 1991. Unit usaha KSM Sidomulyo berupa perdagangan dan kerajinan semakin membaik dari tahun ke tahun. KSM Sidomulyo juga belajar dari pengalaman. Kegagalannya dalam membangun kepengurusan akhirnya mendorong untuk membangun kepengurusan yang lebih demokratis. Sejak tahun 1993, diambil keputusan agar pengurus harus ada pemilihan setiap 4 tahun sekali. Bahkan dalam setiap 3 bulan mereka memiliki evaperca (evaluasi dan perencanaan) kinerja. Keberhasilan secara administratif kelembagaan juga diiringi oleh semakin kuatnya dampak positif KSM terhadap masyarakat. Kehadiran KSM Sidomulyo mampu menghilangkan rentenir yang berkeliaran di desa Babat. Tak seperti desa lainnya, rentenir di desa Babat berasal dari masyarakat mereka sendiri. Sehingga perjuangan melawan rentenir tidaklah mudah. Walaupun demikian tidak ada konflik yang besar antara KSM Sidomulyo dengan para rentenir. Masyarakat dengan sendirinya berpindah dari rentenir ke KSM Sidomulyo karena kemudahan dan bunga kredit yang dianggap wajar. Hingga saat ini, KSM Sidomulyo memberikan pinjaman kepada anggota sebesar 14 - 17 juta/bulan. Pinjaman terkecil mulai dari Rp. 100.000,- dan terbesar Rp. 4.000.000,. Jumlah pinjaman tersebut mampu membuat anggota mengembangkan usaha kecil. (Gm).
44 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Gowa, 30 Oktober 2007 KSM Kembang Mekar, Usaha yang Tumbuh dan Berkembang
KSM Kembang Mekar adalah salah satu dari 46 KSM di bawah naungan BKM Panrang Nonta, Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). KSM ini secara definitif terbentuk sejak 2005, yakni setelah BKM melakukan sosialisasi pembentukkan KSM.
Anggota KSM Kembang Mekar berjumlah enam orang, masing-masing memiliki latar belakang pekerjaan berbeda, namun mayoritas sebagai pedagang. Jenis produk yang dipasarkan setiap anggotanya cukup beragam, seperti menjual sayur, ikan, kaset, dan nasi (makanan). Dalam menjalankan kegiatannya, KSM ini dipimpin oleh seorang perempuan, sedangkan semua anggotanya adalah laki-laki.
KSM Kembang Mekar dikenal memiliki kinerja yang cukup bagus. Setiap dana yang digulirkan kepada anggotanya selalu dikembalikan dengan rekor sangat lancar. Tak heran, jika hingga kini KSM tersebut telah memasuki perguliran BLM yang ketiga kalinya. Hal ini disebabkan tiap anggota KSM memiliki komitmen tinggi untuk mengembalikan pinjamannya kepada ketua KSM untuk kemudian disetor ke BKM guna disimpan di bank. Jika ada anggota yang terlambat membayar pinjaman, maka Ketua KSM akan menganinya terlebih dulu.
Kasmawati, salah seorang personel KSM Kembang Mekar yang baru-baru dikunjungi oleh TA Kebijakan Publik (KP) KMW VIII Sulsel menuturkan, kehadiran program dana bergulir yang digagas oleh BKM sangat menguntungkan masayarakat. “Khususnya bagi warga yang bekerja sebagai pedagang kecil di Desa Lembang Parang. Karena, dahulu banyak pedagang kecil kesulitan mendapatkan bantuan dana untuk pengembangan usahanya. Jikapun ada, sangat sulit diakses, karena bayaran pengembaliannya sangat tinggi dan sulit dijangkau pedagang kecil,” tutur Kasmawati.
Dengan hadirnya dana bergulir ini, diakui Kasmawati, sangat membantu pedagang. “Di samping mudah diperoleh, bunganya juga rendah dan atas kesepakatan warga,” urai dia dengan wajah antusias.
Kasmawati yang gigih itu mengatakan, sebelumnya ia hanya menjual makanan mi rebus. “Tempat usaha saya sangat kecil, omzet saya hanya Rp 50.000 - Rp 100.000 per bulan. Setelah mendapatkan dana bergulir dari P2KP, saya tidak lagi menjual mi rebus, tetapi nasi dengan lauk daging dan ikan,” tandasnya. Kasmawati mengakui, jumlah pelanggannya pun semakin banyak dan tidak hanya warga lokal saja, tapi juga para pengendara roda dua dan roda empat yang melintasi lokasi tempatnya berjualan.
Kini, omzetnya mencapai Rp 25.000 - Rp 350.000 per hari. Menurut Kasmawati, keuntungan yang diperoleh setiap hari sekitar Rp 100.000 per hari. Baginya, hal ini sangat menggembirakan. Apalagi, sekarang ia mampu mempekerjakan seorang tenaga kerja perempuan untuk membantunya melayani pembeli, dengan upah Rp 10.000 per hari.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 45
Jika diamati, omzet yang diterima oleh Kasmawati itu relatif masih sedikit dibandingkan dengan usaha rumah makan lainnya. Namun, dengan adanya dana stimulan (BLM), maka usaha yang sebelumnya ia lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, kini tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar, sehingga dalam memenuhi kebutuhan konsumsi lain dalam rumah tangganya, tidak lagi menjadi masalah besar. (Syamsu Alam, TA KP KMW VIII PNPM P2KP-2 Sulsel; Nina)
46 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Kolaka Utara, 13 Maret 2006 Mewujudkan Gagasan Setelah Melihat Peluang
Setiap individu pasti pernah memiliki gagasan atau ide. Bahkan dalam kenyataannya, banyak ditemui seseorang—tanpa memandang tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi—bisa memiliki puluhan gagasan sekaligus. Namun, dari sekian banyak orang yang memiliki gagasan, hanya sedikit yang mampu mewujudkan gagasan tersebut menjadi suatu hasil karya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungannya.
Salah seorang yang mampu mewujudkan gagasan menjadi hasil karya adalah Sitti Husaemah. Keseharian wanita yang menakhodai KSM Bahagia Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) itu nyaris sama saja dengan masyarakat umum di sekelilingnya. Ibu Ema, demikian biasa orang menyapanya, memulai ide usaha konveksi dari pengalaman mengikuti program P2KP sejak awal. “Saya biasa mengkhayal, usaha apa yang bisa dibuat untuk membantu masyarakat sekitar yang kurang mampu setelah tidak ada lagi program P2KP,” tutur ibu yang juga aktif di Tim Penggerak PKK Kecamatan Ranteangin ini.
“Suatu hari saya membayangkan usaha konveksi, dan saya langsung yakin usaha ini kelak akan berhasil,” ujar Ibu Ema. Lalu, lanjutnya, ide itu mulai diceritakan ke tetangga dan ke banyak orang. “Setiap saya bertemu dengan ibu-ibu PKK, saya sosialisasikan ide saya untuk membuka usaha konveksi. Kebetulan saya pernah kursus menjahit, sehingga saya tahu sedikit tentang konveksi,” lanjutnya. Dengan kepiawaiannya bergaul, Ibu Ema mampu menjual imajinasinya kepada orang-orang di sekitarnya. Motivasi dia untuk menghasilkan karya yang berguna bagi dirinya dan lingkungannya, sungguh kuat. Dia ingin membuktikan, idenya bukanlah gagasan liar. Dia semakin yakin, idenya bakal terwujud setelah proposal kegiatannya diterima.
Setelah dana BLM tahap II P2KP cair ke KSM, dibuatlah kegiatan kursus menjahit dengan jumlah 40 peserta. Dalam hal ini, Ibu Ema menilai belum tentu kesemua peserta dapat mengikuti cara berpikirnya. “Siapa yang serius dengan usaha ini, semua akan terseleksi secara alamiah,” tegasnya. Dugaan Ibu Ema tepat. Hingga kini, hanya 10 orang yang bisa diajak mengembangkan usaha tersebut. Dibelilah satu set mesin konveksi seharga Rp 8juta dari BLM P2KP. Kendati usaha ini baru berlangsung tiga bulan, tapi mereka mendapat order dari Tim Penggerak PKK dan Karang Taruna. “Banyaknya orderan itu tergantung sosialisasi. Apalagi usaha ini masih tergolong langka di Kolaka Utara,” ujar Ibu Ema yang dikenal ramah dan banyak relasi ini.
Hal ini merupakan pelajaran berharga mengenai cara mewujudkan suatu gagasan. Ibu Ema mampu memperagakan “manajemen khayalan” yang disebut-sebut para pakar sebagai salah satu fungsi dalam mengatur arah pilihan. Artinya, peristiwa yang terjadi di alam khayal ditransfer menjadi materi visualisasi. Meski tanpa dukungan pendidikan yang tinggi dan pengalaman, Ibu Ema mampu melakukan hal tersebut dengan baik. Sementara, visualisasi adalah praktek melihat potret masa depan dengan penglihatan imajinasi. Karya besar memang tidak diciptakan langsung secara fisik, tetapi bisa dilihat. Apa yang diciptakan manusia sebenarnya adalah menjalani apa yang sudah dilihat di dalam alam imajinasinya.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 47
Pelajaran lainnya, Ibu Ema berupaya merealisasikan mimpinya, dengan kesederhanaan dan realistis, yakni sebagian besar orang yang melihat belum tentu bisa bergerak, dan yang bergerak belum tentu menghasilkan perubahan. Manusia bisa mengkhayal, tapi tidak memiliki keterkaitan dengan apa yang harus ia lakukan. Padahal semestinya khayalan adalah penjelasan tentang apa yang akan dilakukan hari ini. Dari sinilah Ibu Ema bertindak. Jika khayalan adalah angka nol, maka tindakan adalah angka satu. Melalui kursus menjahit, dia begitu percaya diri dan betul-betul ingin memperlihatkan angka satu dengan tampilnya Ibu Ema sendiri sebagai pembimbing dalam pelatihan itu. Pelajaran berikutnya, interaksi dengan peserta memungkinkan Ibu Ema memiliki informasi awal tentang siapa yang bisa diajak untuk melakoni usaha ini. Berbekal kebiasaan memikirkan nasib orang-orang di sekitarnya, dengan memperhitungkan berbagai tantangan yang bakal dihadapi, Ibu Ema tahu persis mental seperti apa yang harus dimiliki.
Riset membuktikan, keberhasilan suatu gagasan seseorang ditentukan oleh keahlian teknis dan keahlian bagaimana menciptakan interaksi. Keahlian teknis memegang peranan 15-20%, sedangkan sisanya adalah interaksi. Tanpa interaksi, mustahil tercipta kreasi atau prestasi dari suatu gagasan. Maka, keberhasilan suatu gagasan tidak bisa didasarkan dari sudut merah-putih atau benar-salahnya, tetapi dari cara bagaimana gagasan itu diinteraksikan ke pikiran orang lain. Dari keempatpuluh orang yang mengikuti kursus tersebut, tinggal 10 orang yang masih memiliki komitmen. Tahapan ini dijalaninya dengan sukses. Ibu Ema pun mampu mewujudkan angka dua.
Berikutnya, jenis usaha yang sama pasti memiliki perbedaan. Jika kita mengamati sekeliling, kita akan menemukan ada usaha yang maju dan tidak memiliki saingan, ada usaha yang biasa-biasa saja—tidak maju, tidak juga bangkrut—melakoni usaha apa adanya, dan ada yang tidak mampu bersaing, lalu gulung tikar. Hal prinsip yang membedakan satu usaha dengan usaha yang lain adalah kreasi. Inilah angka ketiga yang harus diraih. Ibu Ema menyadari, meski usaha ini belum seumur jagung dalam menghadapi persaingan, kemampuan berkreasilah yang akan menentukan maju mundurnya usaha ini.
Dengan memahami cara Ibu Ema mewujudkan gagasan di atas, kita bisa mengambil pelajaran yang menuntun kita untuk pengembangan KSM, khususnya KSM Ekonomi. Sehingga tidak ada kesan, usaha yang dikembangkan hanya untuk menghabiskan dana bergulir yang didesain tanpa dukungan gagasan usaha yang matang. (Kasmudin A Suyuthie, Asmandat Korkot 3, KMW IX Sultra; nina)
48 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
LK 1 – Lembar Pengamatan Praktek Sosialisasi dan Muyawarah Pengembangan KSM Lembar Pertanyaan untuk Pengamat : Pertanyaan Pemandu Komentar Pengamat 1) Secara umum apakah ada yang kurang dlm
praktek tersebut ?
2) Apakah fasilitator mengenalkan diri, mengemukakan tujuan diskusi ?
3) Sebagai apa dan dimana fasilitator memposisikan dirinya
4) Apakah bahasa yang digunakan oleh fasilitator sesuai dengan karakteristik peserta ?
5) Apakah media bantu yang digunakan sesuai dengan karakteristik peserta?
6) Bagaimana keterampilan fasilitator dalam menggunakan media bantu?
7) Apakah semua peserta terlibat ? Siapa yang tidak cukup terlibat ? Mengapa ?
8) Apakah ada peseta yang mendominasi ? Bagaimana fasilitator mengatasi orang yang mendominasi ?
9) Apakah peserta bisa menghargai dan menerima perbedaan pendapat ? Bagaimana fasilitator mengatasi hal tersebut ?
10) Apakah fasilitator masih dominan dibandingkan dengan peserta ?
11) Apakah fasilitator cukup ramah, bisa mengembangkan suasana yang akrab dan akomodatif ? Apakah ada hal-hal yg tdk boleh dilakukan tapi tetap dilakukan oleh fasiitator
12) Apa saja yg dicatat oleh perekam proses
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 49
Hak-Hak Dasar Warga
Berdasarkan Perubahan Kedua Tahun 2000 Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur hak-hak dasar warga yaitu :
Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.
Pasal 28E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
50 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Pasal 28I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 28J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 51
Tujuan dan Target dalam Pelayan Dasar (MDGs)
1 Tujuan 1:
Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan
Target 1: Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah USD 1/hari menjadi setengahnya antara 1990-2015
Target 2 : Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015
2 Tujuan 2:
Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua
Target 3: Menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015, semua anak, di manapun, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar (primary schooling)
3 Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015
4 Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak
Target 5: Menurunkan angka kematian Balita sebesar dua pertiganya, antara tahun 1990 dan 2015
5 Tujuan 5:
Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 6: Menurunkan angka kematian ibu antara tahun 1990-2015 sebesar tiga –perempatnya
6
Tujuan 6:
Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya
Target 7: Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun2015
Target 8 : Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015
7 Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
Target 9: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang
Target 10 :Penurunan sebesar separu, proposisi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minimum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015
Taeget : 11: Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020
8
Tujuan 8: Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan
Target 12 : Kemitraan dan kerjasama regional untuk pencapaian MGD antara lain di bidang perdagangan, investasi, pengembangan kapasitas, dukungan teknologi, pembangunan infrastruktur seperti transportasi, ICT dan environmental sustainability
52 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Sabtu, Mei 15, 2010
Pelayanan Dasar di Indonesia
Tujuan Pembangunan Milenium berisikan tujuan kuantitatif yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu, terutama persoalan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2015. Tujuan ini dirumuskan dari ‘Deklarasi Milennium’, dan Indonesia merupakan salah satu dari 189 negara penandatangan pada September 2000. Delapan Tujuan Pembangunan Milenium juga menjelaskan mengenai tujuan pembangunan manusia, yang secara langsung juga dapat memberikan dampak bagi penanggulangan kemiskinan ekstrim. Masing-masing tujuan MDGs terdiri dari target-target yang memiliki batas pencapaian minimum yang harus dicapai Indonesia pada 2015. Buku ini berisikan sekelumit gambaran mengenai 8 tujuan Pembangunan Milenium, pencapaian serta tantangannya dalam mencapai 18 target tersebut di Indonesia Untuk mencapai tujuan MDG tahun 2015 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah (nasional dan lokal), masyarakat sipil, akademia, media, sektor swasta dan komunitas donor. Bersama-sama, kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di seluruh Indonesia.Pemerintah Indonesia tetap memegang komitmenya untuk melaporkan kemajuan pencapaian MDGs. Tujuan Ke-1: Mengentasan Kemiskinan Ekstrim dan Kelaparan Target 1: Menurunkan hingga setengahnya Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan ekstrim hingga 50%Target 2: Mengurangi Jumlah penduduk yang menderita kelaparan hingga setengahnya. Situasi Saat Ini Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai Target pertama MDGs. Pada tahun 1990, 15,1% penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan ekstrim. Jumlahnya saat itu mencapai 27 juta orang. Saat ini proporsinya sekitar 7,5% atau hampir 17 juta orang. Pada tingkat nasional, dengan usaha yang lebih keras, Indonesia akan dapat mengurangi kemiskinan dan kelaparan hingga setengahnya pada 2015. Meskipun begitu, masih terdapat perbedaan yang cukup besar antara daerah kaya dan miskin. Banyak daerah miskin di perdesaan, terutama di wilayah timur Indonesia yang memerlukan kerja lebih keras untuk mencapai target mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Tindak LanjutPencapaian tujuan MDG yang pertama tahun 2015 hanya akan dapat dilakukan dengan keikutsertaan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan di setiap kabupaten dan kota. Masyarakat miskin di Indonesia memerkukan akses yang lebih baik untuk mendapatkan makanan, air bersih, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan. Masyarakat miskin juga membutuhkan jalan dan infrastruktur lain untuk mendukung aktivitas ekonomi, dan membuka akses pasar untuk menjual produksi mereka. Tingkat pendapatan masyarakat miskin di Indonesia akan meningkat dengan peningkatan kesempatan kerja dan pengembangan usaha. Perubahan mendasar perlu dilakukan pada tingkat pembuatan kebijakan. Kebijakan yang pro-kemiskinan harus mulai dikembangkan.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 53
Dalam era desentralisasi, tanggungjawab pembuatan kebijakan dan penganggaran dibuat di tingkat lokal oleh pemerintahan daerah. Masyarakat sipil dan kalangan swasta, media dan akademisi dapat pula membantu pemerintah dengan menyampaikan kebutuhan kaum miskin melalui advokasi dan keterlibatan langsung dengan pembuat kebijakan. Keluarga dan kelompok masyarakat di seluruh Indonesia juga harus diberdayakan untuk lebih berperan aktif dalam menentukan dan meraih yang mereka perlukan. Pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari akar rumput, dan kemudain bergerak ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk membantu kaum miskin agar lebih sejahtera, mereka harus diberi sumberdaya yang cukup untuk membantu mereka tumbuh dan mebjadi sejahtera. Tujuan Ke-2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Target 3: Pada 2015, semua anak Indonesia, baik laki-laki maupun prempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar Situasi Saat Ini Target MDG kedua adalah mencapai pendidikan dasar untuk semua pada 2015. Ini artinya bahwa semua anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memenuhi target ini dengan mencanangkan Program Wajib Belajar 9 tahun. Kebijakan ini terbukti telah meningkatkan akses untuk pendidikan SD. Akan tetapi, masih banyak anak usia sekolah di pelosok negeri yang belum dapat menyelesaikan SD-nya. Bahkan di perdesaan, tingkat putus sekolah dapat mencapai 8,5%. Kualitas pendidikan di Indonesia selama ini masih perlu ditingkatkan dan manajemen pendidikan juga kurang baik. Tindak Lanjut apabila target kedua ini ingin dicapai, seluruh pemangku kepentingan diseluruh negeri, termasuk pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat umum, akademisi, sektor swasta dan media perlu untuk bekerja sama memastikan bahwa kebijakan, strategi dan program di masa yang datang terkait Program Wajib belajar 9 tahun harus terfokus pada peningkatan akses dan memperluas kesempatan belajar kepada seluruh anak usia sekolah , terutama mereka yang berada di daerah miskin dan daerah pedalaman. Dinas Pendidikan di daerah juga perlu untuk meningkatkan kualitas dan kesesuaian pendidikan dasar untuk memastikan bahwa seluruh lulusannya akan memiliki kemampuan dasar untuk bekerja atau meneruskan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sistem manajemen sumberdaya pendidikan juga perlu ditingkatkan, sehingga seluruh lembaga yang terkait dengan pendidian dasar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih efisien dan efektif. Kunci dari kesusksesan pemerintah dalam mensukseskan pendidikan dasar 9 tahun adalah dengan keterlibatan orang tua murid dan tokoh masyarakat, sertaorganisasi masyarakat sipil dan sektor swasta. Kelompok pemangku kepentingan ini akan membantu memobilisasi berbagai sumberdaya untuk mendukung tercapainya tujuan program Wajar 9 Tahun. Selain itu, kesempatan juga perlu diperluas kepada sekolah swasta dan lembaga pendidikan berbasis masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dasar. Tujuan Ke-3: Mendukung Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan sekolah menengah di Indonesia Situasi Saat Ini Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam mengatasi persoalan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Program Wajib belajar 9 tahun telah membawa dampak positif dalam pengurangan kesenjagan dalam dunia pendidikan. Rasio antara partisipasi murid laki-laki dan
54 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
perempuan, baik partisipasi bersih amupun kotor, sudah hampir mencapai 100% di seluruh tingkat pendidikan. Akan tetapi, keberhasilan ini masi perlu ditingkatkan, terutama untuk kelompok usia yang lebih tua. Masih terdapat cukup banyak kesenjangan dan anggapan yang salah dalam konteks peranan dan gender di masyarakat. Persepsi yang salah ini hampir terjadi di semua aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan (kesempatan dan kesetaraan imbalan) hingga keterwakilan di bidang politik. Proporsi perempuan dalam pekerjaan non-pertanian relative stagnan, begitu pula debngan keterwakilan perempuan di parlemen, yang masing-masing masih berkisar pada 33% dan 11%. Tindak LanjutPemerintah Indonesia saat ini tengah melakuan banyak strategi untuk mendukung pencapaian tujaun ketiga MDG. Selain program gender di bidang pendidikan, upaya juga dilakukan untuk meningkatkan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di sektor non-pertanian dan kesetaraan imbalan. Aspek pemberdayaan perempuan merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan ketiga MDG, termasuk juga peningkatan keterwakilan perempuan dalam aspek politik. Mekipun Pasal 27 UUD 45 menjamin kesetaraan hak bagi seluruh penduduk Indonesia – laki-laki maupun perempuan, cukup banyak ditemukan praktek-praktek yang justru mendiskriminiskian dan memicu terjadinya kesenjangan, terutama di tingkat daerah. Hal ini mencakup implementasi peraturan daerah yang mengandung unsur dualisme yang tidak sesuai dengan UUD 45. Seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, termasuk Pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi dan media dapat berperan dalam mencegah dampak negatif dari praktek semacam ini, dengan cara berpedoman secara teguh terhadap hak konstitusional setiap warga negara. Tujuan Ke-4: Mengurangi Tingkat Kematian Anak Target 5: Mengurangi hingga dua pertiga-nya , tingkat kematian anak dibawah usia 5 tahun Situasi Saat Ini Di Indonesia, dari setiap 1.000 kelahiran, 40 diantaranya akan mennggal sebelum mereka berusia 5tahun. Statistik ini dikenal dengan Angka kematian Balita (AKB). AKB Indonesia saat ini adalah yang tertinggi diantara Negara ASEAN lain. Meskipuns demikian, Indonesia sebenarnya telah mencapai tujuan keempat MDG. Hal yang menjadi pekerjaan kita sekarang adalah memastikan bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan hak konstitusional mereka. UU no 23 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan keamanan sosial menurut kebutuhan fisik, psikis dan sosial mereka. Sepertiga kematian bayi di Indonesia terjadi pada bulan pertama setelah kelahiran, 80% diantaranya terjadi pada minggu pertama. Penyebab utama kematian adalah infeksi pernafasan akut, komplikasi kelahiran dan diare. Selain penyebab utama, beberapa penyakit menular seperti infeksi radang selaput otak (meningitis), typhus dan encephalitis juga cukup sering menjadi penyebab kematian bayi. Tindak Lanjut Program Nasional Anak Indonesia menjadikan issu kematian bayi dan balita sebagai salah satu bagian terpenting. Program tersebut merupakan bagian dari Visi Anak Indonesia 2015, sebuah gerakan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, dari mulai pemerintah, sektor swasta hingga akademisi dan masyarakat sipil. Bersama-sama, kelompok ini berusaha meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejaheraan Bayi dan Balita. Selain mempromosikan hidup sehat untuk anak dan peningkatan akses dan kualitas terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, bagian dari Target keempat MDG adalah untuk meningkatkan proporsi kelahiran yang dibantu tenaga terlatih, sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku di masyarakat untuk lebih aktif mencari pelayanan kesehatan, terutama untuk anak dan balita.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 55
Tujuan Ke-5: Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 6: Menurunkan ¾-nya Tingkat Kematian Ibu di Indonesia Situasi Saat Ini Resiko kematian ibu karena propses melahirkan di Indonesia adalah 1 kematian dalam setiap 65 kelahiran. Setiap tahun diperkirakan terjadi 20.000 kematian ibu karena komplikasi sewaktu melahirkan dan selama kehamilan. Tingkat Kematian Ibu dihitung berdasarkan jumlah kematian setiap 100.000 kelahiran. Penyebab utama kematian ibu di Indonesia adalah haemorrhage, eclampsia yang menyebabkan tekanan darah tinggi sewaktu kehamilan, komplikasi karena aborsi, infeksi dan komplikasi sewaktu melahirkan. Meskipun Indonesia belum memiliki sistem pendataan yang baik untuk mendapatkan infromasi mengenai AKI, para ahli memperkirakan bahwa AKI pada tahun 1992 di Indonesia adalah 425 Lebih dari satu dekade kemudian, angkanya berubah menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan laju ini, diperlukan usaha yang jauh lebih besar untuk mecapai Target MDG ke 5. Selain itu, perhatian khusus harus diberikan kepada daerah miskin, terutama di bagian timur Indonesia, dimana banyak daerah masih memiliki tingkat kematian ibu tertinggi di Indonesia, dan juga karena daerah tersebut memiliki infrastruktur yang sangat terbatas. Tindak LanjutYang sangat diperlukan oleh Ibu adalah peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan berualitas untuk ibu dan anak, terutama selama dan segera setelah kelahiran. Selain peningkatan pelayanan kesehatan, perlu juga diadakan perubahan perilaku masyarakat yang paling rentan terhadap kematian ibu. Hal ini termasuk peningkatan pengetahuan keluarga mengenai status kesehatan dan nurtisi, serta pemberitahuan mengenai jangkauan dan macam pelayanan yang dapat mereka pergunakan. Pemerintah juga perlu untuk meningkatkan sistem pemantauan untuk mencapai tujuan MDG ke 5. Peningkatan sistem pendataan terutama aspek manajemen dan aliran informasi terutama data dasar infrastruktur kesehatan, serta koordinasi antara instansi terkait dengan masyarakat donor juga perlu ditingkatkan untuk untuk menghindari overlap dan kegiatan yang tidak tepat sasaran, sehingga peningkatan kesehatan ibu dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien. Tujuan Ke-6: Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya Target 7: Menghentikan dan mulai menurunkan kecenderungan penyebaran HIV/AIDS di IndonesiaTarget 8: Menghentikan dan menurunkan kecenderungan penyebaran Malaria dan penyakit menular lain di Indonesia. Situasi Saat Ini AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV (the Human Immunodeficiency Virus) . HIV dapat merusak siste kekebalan tubuh terhadap penyakit dan infeksi, sehingga dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya. Pengobatan dengan Anti Retro Viral (ARV)dapat mennghambat perkembangan penyakit AIDS dan oleh karena itu meningkatkan kondisi tubu penderitanya. Tetapi obat ini tidak dapat menyembuhkan HIV, karena balum ditemukan obat untuk HIV dan AIDS. HIV disebarkan melalui kontak seksua dan melalui darah yang sudah terinfeksi. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 2007, jumlah penderitanya terus meningkat. Hingga Maret 2007 hampir 8.988 kasus AIDS dan 5.640 kasus HIV dilaporkan. Menurut beberapa ahli, jumlah ini hanya sebagian kecil dari keseluruhan penderita yang ada. Kalompok masyarakat yang paling beresiko untuk terinfeksi penyakit ini adalah Pekerja seks komersial dan pelanggannya, serta pengguna narkoba suntik. Selain itu, kesadaran dan pengetahuanyang benar mengenai HIV dan AIDS juga masih merupakan persoalan besar di Indonesia. Lebih dari sepertiga perempuan dan
56 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
seperlima laki-laki belum pernah mendengar sama sekali mengenai HIV/AIDS. Apabila kecenderunganseperti ini tidak berubah, diperkirakan lebih dari 1 juta masyarakat Indonesia akan terinfeksi pada 2010. Penyakit lain yang juga menjadi perhatian MDG 6 adalah Malaria dan Tubeculosis (TBC). Setiap tahun diperkirakan terdapat 18 juta kasus Malaria dan lebih dari 520 ribu kasus TBC. Tindak LanjutUpaya pemerintah untuk memerangi HIV/AIDS dilaksanakan oleh Komisi Nasional Pemnanggulangan AIDS (KPA), sebuah badan nasional yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kampanye danpemberian informasi yang benar mengenai HIV/AIDS, penyebarannya dan apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menghindari dan melindungi diri mereka dari tertular penyakit tersebut. KPA juga membentuk masyarakat untuk mengerti bagaimana hidup bersama ODHA dan untuk tetap hidup secara produktif. Upaya peningkatan pemantauan dan peningkatan fasilitas kesehatan dan perawatan untuk ODHA juga perlu dilakukan. Setiap warga negara dapat membantu menghentikan penyebaran HIV dengan mengurangi resiko penularan dengan melakukan praktek seksual yang aman dan menggunakan kondom secara teratur. Kampanye mengenai Roll Back Malaria dan DOTS juga termasuk usaha yang secara periodik dilakukan untuk memerangi Malaria dan TBC. Tujuan Ke-7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Target 9: Mengintergrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam kebijakan dan program pemerintah Indonesia, serat mengembalikan sumberdaya yang hilangTarget 10: Mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar.Target 11: Meningkatkan secara signifikan kehidupan masyarakat yang hidup di daerah kumuh. Situasi Saat Ini Antara tahun 1985 dan 1997, laju deforestasi di Kalimantan, Maluku, Papua, ulawesi dan Sumatra adalah 1.8 juta hektar per tahun. Ancaman utama tehadap hutan hujan Indonesia adalah pembalakan liar di kawasan hutan lindung. Di era desentralisasi dan otonomi daerah, lebih banyak hutan yang dikeploitasi, pembalakan liar semakin menjadi-jadi dan batas kawasan lindung sudah tidak diperdulikan lagi. Panyebab utamanya adalah lemahnya supresmasi hukum dan kurangnya pengertian dan pengetahuan mengenai ptujuan pembangunan jangka panjang dan perlindungna biosphere. Air - Kualitas air yang sampai ke masyarakat dan didistribusikan oleh PDAM ternyata tidak memenuhi persyarat air minum aman yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Hal ini utamanya disebabkan oleh kualitas jaringan disribusi dan perawatan yang kemudian menyebabkan terjadinya kontaminasi. Sanitasi - Berdasarkan data terahir yang tersedia, akses masyarakat secara umum terhadap fasilitas sanitasi adalah 68%. Akan tetapi, tampaknya sanitasi tidak menjadi prioritas utama pembangunan, baik di tingkat nasional, regional, badan legislative maupun sektor swasta. Hal ini tampat dari relatif kecilnya anggaran yang disediakan untuk sanitasi. Tindak Lanjut akses dan ketersediaan informasi mengenai sumberdaya alam dan lingkungan merpakan aspek yang perlu ditingkatkan. Program yang seperti ini dapat membantu memperkaya pengetahuan dan wawasan kelompok masyarakat yang hidup di daerah perdesaan dan daerah terpencil mengenai pentingnya perlindungan terhadap lingkungan. Hal ini juga perlu disandingkan dengan promosi mengenai kesehatan dan
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 57
kebersihan, sehingga masyarakat akan lebih mengerti petingnya air bersih dan dapat berpartisipasi aktif menjaga dan merawat fasilitas air bersih yang ada. Kampanye mengenai pentingnya sanitasi juga perlu dilakukan kepada pemerintah, pembuat kebijakan, dan badan legislatif, termasuk juga kapada masyarakat. Diperlukan investasi dan prioritisasi yang lebih besar untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan pelayanan sanitasi untuk masyarakat di seluruh Indonesia. MDG 8: Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan Target 12: Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatifTarget 13: Mengatasi persoalan khusus dari negara-negara paling tertinggal. Hal ini termasuk akses bebas tariff dan bebas kuota untuk produk eksport mereka, meningkatkan pembebasan utang untuk negara berutang besar, penghapusan utang bilateral resmi dan memberikan ODA yang lebih besar kepada Negara yang berkomitmen menghapuskan kemiskinan.Target 14: Mengatasi kebutuhan khusus di negara-negara daratan dan kepulauan kecilTarget 15: Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun Internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang.Target 16: Bekerja sama dengan negara berkembang mengembangkan pekerjaan yang layak dan produktif untuk kaum mudaTarget 17: Bekerjasama dengan Perusahaan Farmasi, memberikan akses untuk penyediaan obat-obatan penting dengan harga terjangkau di negara berkembangTarget 18: Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan kedelapan berisikan aksi yang harus dilakukan oleh Negara maju kepada negara berkembang untuk mencapai Tujuan 1-7 MDG. Konsensus Monterrey – yang merupakan hasil dari Konferensi Internasional tentang Pembiayaan untuk Pembangunan tahun 2002 – dipandang sebagai unsure kunci Tujuan 8. Konsensus tersebut berintikan kebebasan perdagangan, aliran dana swasta, utang, mobilisasi sumberdaya domestic dan hibah untuk pembangunan. Berkaca pada fakta bahwa investasi dalam bidang kesehatan publik adalah investasi yang non-profit, hibah menjadi penting, terutama di sector kesehatan. Diposkan oleh sanitasi bersih di 9:24 AM http://www.sanitasibersih.blogspot.com
58 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Layanan Pendidikan yang Diperuntukkan bagi Masyarakat Miskin Sekolah Dasar: Tidak Sepenuhnya Gratis – Walaupun Ada Bantuan Pemerintah Kurangnya pendidikan merupakan fakta adanya masyarakat miskin di Indonesia. Enam dari delapan lokasi, masyarakat miskin mempunyai karakteristik kemiskinan sebagai: “Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sering tidak terdaftar di sekolah dasar/tidak menyelesaikan sekolah dasar/hanya berhasil menyelesaikan sekolah dasar.” Di bulan Juli 2005, pemerintah Indonesia berjanji untuk menyediakan pendidikan dasar sembilan tahun untuk semua anak-anak usia sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun demikian, masyarakat miskin tetap harus membayar uang pangkal sekolah yang besar (kadang disebut sebagai biaya gedung), terutama di Jawa Walaupun murid-murid dilaporkan tidak lagi membayar uang sekolah bulanan (yang berkisar antara Rp.2.000 dan Rp.17.000 sebulan), biaya untuk pembelian uang buku, seragam, pelajaran komputer, ujian, dan ijazah bisa mencapai Rp.100.000 – Rp.150.000 per anak per tahun. Biaya tambahan yang “terselubung” meliputi sepatu (diharuskan oleh beberapa sekolah), tas sekolah, makanan ringan, dan sebagainya Pilihan Utama: SDN Masyarakat miskin lebih menyukai sekolah negeri. Sebagian besar lokasi, ada beberapa pilihan antara sekolah dasaryang dikelola pemerintah (Sekolah Dasar Negeri atau SDN), dan ada juga sekolah Islam yang dikelola penduduk (Madrasah Ibtidaiyah). Di tujuh lokasi, sekolah dasar yang dipilih oleh kebanyakan masyarakat miskin adalah SDN. Alasan yang diberikan oleh masyarakat miskin dalam membuat pilihan ini adalah: Suara Masyarakat Miskin
• SDN berada dekat rumah; tidak ada biaya transportasi; anak-anak bisa pergi sendiri; tidak perlu menyeberang jalan utama.
• SDN gratis bagi masyarakat miskin. • Guru-gurunya bagus; anak-anak bisa belajar banyak hal di SDN. Di Madrasah mereka hanya
mendapat pelajaran agama. • Anak-anak yang menyelesaikan SDN menerima ijazah.
Penduduk Alas Kokon di Madura lebih menyukai Madrasah daripada SD Negeri. Alasan orang tua untuk pilihan ini adalah:
• Madrasah tidak mengharuskan seragam yang mahal. • Guru-guru lebih disiplin dan menetap di Madrasah. Guru SDN sering kali absen/tidak disiplin. • SDN hanya mengajarkan anak-anak untuk membaca, menulis dan berhitung. Di Madrasah
mereka juga belajar agama dan membaca Al Qur’an.
Laki-laki dan perempuan masyarakat miskin umumnya menganggap bahwa manfaat pendidikan dasar di sekolah umum melebihi biaya yang harus dikeluarkan biaya pendidikan itu merupakan
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 59
hambatan besar terutama jika memiliki beberapa anak. Tingkat kepuasan bergantung pada mutu guru dan derajat keterbukaan masalah keuangan antara sekolah dengan orang tua Beban Biaya Tambahan Masyarakat miskin merasa dibebani oleh biaya sekolah, (“Mengapa buku harus diganti setiap semester?”), (“Mengapa tidak menggunakan buku yang bisa dipakai sepanjang tahun?”), (“Mengapa buku sekolah harganya mahal?”), (“Mengapa kami dikenakan biaya untuk ijazah?”) adalah pertanyaan yang terus-menerus ditanyakan. Biaya masuk dan ijazah yang belum dibayar menumpuk. Ijazah yang ditahan oleh sekolah menjadi beban tambahan bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kewajiban. Hal ini lalu menimbulkan kekecewaan dan pertentangan di antara para orang tua dan pengelola sekolah. Bahkan, kepala dusun di Simokerto juga memiliki kesulitan membayar uang pendaftaran (biasanya para kepala dusun lebih mampu secara fi nansial dibanding anggota masyarakat lainnya). Hanya satu dari tiga anaknya yang telah menerima ijazah sekolah setelah melunasi pembayaran biaya sebesar Rp.750.000, yang kirakira setara dengan penghasilan keluarga miskin di sana selama tiga setengah bulan.
Pandangan Perempuan Pandangan Laki-laki Biaya pendidikan di SDN sangat beragam pada lokasi penelitian (lihat Lampiran 3, Tabel 3.1). Di Paminggir (Kalimantan Selatan), sekolah hampir gratis kecuali untuk biaya pendaftaran dan ijazah lulus sekolah; di perkampungan kumuh Surabaya, biaya pendaftaran dan buku mencapai Rp.830.000.5 Di lokasi di Jawa Barat, para orang tua membayar 10 - 15 kali lebih besar daripada di tempat lain untuk mendapatkan ijazah lulus sekolah dasar. Di Soklat, responden laki-laki mengeluhkan bahwa walaupun telah membayar Rp.68.000, mereka tetap tidak menerima ijazah. (Sebagai perbandingan, Madrasah Ibtidaiyah yang dikelola swasta mengenakan biaya hanya Rp.5.000 – Rp.10.000 per bulan). Suara Masyarakat Miskin
2.2. Layanan Pendidikan Sekolah Menengah “Gratis? Apanya yang gratis? Memang kami tidak perlu membayar iuran bulanan sekarang, namun kami harus mengeluarkan uang untuk membeli buku dan seragam, dan membayar uang gedung. Sebelumnya kami hanya membayar Rp.10.000 – Rp.20.000 setiap bulan. Sekarang kami harus membayar Rp.200.000 pada awal tahun.” Penjual sayuran, ibu dari dua anak sekolah di Jakarta, The Jakarta Post, 17 Juli 2005 Sekali Lagi, Biaya Tambahan Menjadi Masalah Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan beban utama secara fi nansial bagi keluarga miskin. Rumah tangga miskin berusaha untuk mengirim setidaknya satu anak ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) — namun jarang bisa menanggung biaya untuk menyekolahkan semua anak. Hanya tiga anak dari desa Kertajaya yang melanjutkan pendidikan hingga ke sekolah menengah – dan itu adalah sekolah pesantren di luar desa. Bajo Pulau tidak memiliki sekolah menengah dan tidak ada anak yang dikirim untuk bersekolah di luar desa. Di daerah perkotaan Jatibaru, Simokerto dan Soklat, para responden mendaftarkan paling tidak satu anak di SMP atau Madrasah – mana saja yang ada dan tidak terlalu jauh dari rumah. Mereka lebih menyukai Madrasah karena tidak ada uang pangkal atau biaya gedung. Biaya masuk, pendaftaran, dan gedung tidak tetap, berkisar antara Rp.200.000 – Rp.600.000 (lihat Lampiran 3, Tabel 2). Sekolah mengenakan biaya sesukanya, tergantung pada reputasi dan popularitas mereka — dengan alasan, biaya tersebut digunakan untuk pelajaran tambahan atau fasilitas yang ditawarkan. Dilaporkan, pengenaan biaya tersebut tidak memiliki dasar hukum.6 Ada pernyataan warga Kertajaya yang membuat putus asa orang tua murid: “Untuk masuk SMP Negeri memerlukan setidaknya Rp.1,5 juta. Selain itu,
60 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
masih ada biaya transportasi, makan, dan sebagainya. Siapa yang sanggup?” Mutu Layanan – Pandangan Pelaksana Layananan Pandangan Guru Sekolah Dasar Di tujuh lokasi, para peneliti menemui dan mewawancarai guru di sekolah dasar negeri. Di Paminggir, penjaga malam menggantikan posisi guru yang sering absen. Guru di sekolah dasar di daerah pedesaan menyatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan pendidikan yang bermutu. Sekolah hanya memiliki dua atau tiga ruang kelas untuk dipakai oleh enam kelas. Gedung sekolah dalam kondisi buruk, namun laporan ke Departemen Pendidikan tidak membawa hasil apapun. Sekolah pedesaan di 10 daerah terpencil, seperti Paminggir dan Bajo Pulau, sulit mempertahankan guru karena kurangnya layanan yang mendasar seperti air bersih dan sanitasi. Para guru mengatakan bahwa anak-anak cenderung putus sekolah dan bekerja, begitu mereka mendapat keterampilan dasar baca tulis dan berhitung. Orang tua tidak melihat keuntungan dari pendidikan lebih lanjut bagi anak-anak mereka. Kadang sekolah menyediakan insentif, seperti biaya untuk transportasi atau seragam bekas untuk mendorong anak-anak dari keluarga miskin agar tetap datang ke sekolah. Pandangan guru sekolah dasar di perkotaan jauh lebih baik. Mereka percaya bisa memberikan layanan yang baik untuk murid dari keluarga miskin, sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan. Mereka menceritakan bahwa banyak murid miskin di sekolah mereka, dan sekolah memberikan beasiswa serta menggalang dana untuk membayar seragam, alat tulis, dan kegiatan ekstra kurikuler untuk murid miskin. Di Antasari dan Jatibaru, mereka mengatakan bahwa para orang tua mengetahui mutu sekolah dan upayanya mendukung masyarakat miskin. Guru di dua sekolah dasar di perkotaan mengatakan untuk murid miskin yang tidak memiliki buku pelajaran, menyarankan sekolah agar meminjamkan buku kepada murid miskin. Penilaian para pendidik dan orang tua kadang jauh berbeda. Kepala sekolah dasar di Soklat memuji mutu pendidikan di sekolahnya “200 persen.” Dia menjelaskan bahwa pengelola sekolah sering berinteraksi dengan para orang tua, menjaga transparansi dana, dan mengijinkan orang tua miskin membayar uang sekolah dengan mencicil. Orang tua murid yang miskin tidak setuju, dan mengeluh bahwa ijazah lulus sekolah ditahan serta informasi tentang pencabutan uang sekolah tidak pernah dipublikasikan. Pandangan Guru Sekolah Menengah Peneliti mewawancarai guru-guru sekolah menengah negeri di Soklat, Jawa Barat dan Antasari Kalimantan Selatan. Di Paminggir, kepala desa menjadi guru sukarela, menggantikan guru pegawai negeri yang absen. Guru di Soklat berpendapat bahwa pendidikan tidak dapat sepenuhnya gratis. Sekolahpun menyadari kemampuan ekonomi orang tua murid, untuk itu sekolah mengijinkan mereka membayar uang pendaftaran/biaya gedung dengan cara mencicil. Menurutnya, masalah biaya pendidikan terlalu dibesarkan: “Jika saja mereka mengurangi satu batang rokok sehari, kemungkinan dapat menyimpan uang untuk membayar biaya pendidikan sebesar Rp.15.000 perbulan.” Kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah, sekolah percontohan di Antasari, mengatakan dana pemerintah cukup untuk menutup semua biaya keperluan sekolah termasuk materi pelajaran lain dan ekstrakurikuler bagi murid yang dikategorikan miskin. Orang tua miskin memberi nilai tinggi untuk mutu sekolah yang besar ini, yang memiliki tujuh dari delapan kelas untuk setiap jenjang kelas, dengan total 23 ruang kelas. Sekolah ini dibiayai oleh Departemen Agama. Masyaraka
Hasil Pengamatan dan Kesimpulan Sekolah Dasar – Kualitas Pelayanan Hanya sekolah dasar negeri yang diamati, Sekolah di pedesaan dinilai dalam kondisi buruk, sehingga mutu layanan secara signifi kan lebih rendah daripada sekolah di perkotaan. Walaupun semua
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 61
sekolah dasar dirancang untuk Kelas 1 sampai dengan 6, sekolah di pedesaan hanya memiliki dua atau tiga ruang kelas, sehingga beberapa kelas harus dikelompokkan bersama. Tidak satupun sekolah dasar pedesaan yang memiliki air bersih. Separuh sekolah tidak memiliki fasilitas sanitasi. Fasilitas sanitasi di sekolah lain tidak dapat digunakan. Tidak satu sekolahpun memiliki sambungan listrik atau perpustakaan. Tiga sekolah memiliki atap yang rusak. Tingkat kehadiran dalam satu hari pengamatan di empat sekolah pedesaan berkisar antara 28 hingga 92 persen. Ruang kelas berdebu dan kotor, dengan lantai rusak, namun ada cukup banyak kursi, ventilasi, dan cahaya matahari. Papan tulis merupakan satu-satunya perangkat mengajar di ruang kelas. Tidak ada hasil karya murid yang dipajang di dinding. Sering kali, murid ditinggalkan sendirian di ruang kelas tanpa guru. Tingkat disiplin rendah. Guru tidak tinggal di desa melainkan datang dan pergi dari daerah perkotaan, dan sering terlambat atau tidak hadir. Alasan mereka: kurangnya air bersih dan layanan sanitasi (Bajo Pulau, Paminggir, Alas Kokon), lihat juga Kotak 3. Pada murid di kelas yang diamati hanya kurang dari seperempat yang memiliki buku pelajaran dan alat tulis; pengajar menunjukkan kemampuan mengajukan pertanyaan yang terbatas dan tidak melakukan interaksi dengan murid-murid, selain itu, tidak ada murid yang bertanya di kelas manapun. Para guru menunjukkan tidak ada bias jender dalam menghadapi murid-murid, dan menggunakan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. ara Masyarakat Miskin
Kesimpulan 1. Mutu layanan pendidikan dasar di daerah pedesaan yang diamati sangat buruk. Kondisi
infrastruktur sekolah tidak menunjang kegiatan untuk belajar. 2. Menyediakan insentif untuk rumah tangga miskin agar melanjutkan pendidikan anak
perempuan mereka ke tingkat sekolah menengah, atau memudahkan anak perempuan melanjutkan ke sekolah menengah, merupakan investasi penting untuk menunda kehamilan dini dan memberi mereka kesempatan yang lebih baik untuk menentukan kehidupan mereka, serta meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.
3. Ketidakhadiran guru merupakan masalah utama di daerah pedesaan yang kekurangan air bersih dan sanitasi. Ini merupakan salah satu sebab guru dari daerah perkotaan tidak bersedia tinggal di desa. Bila mereka tidak hadir, anak-anak dibiarkan keluar sekolah, tinggal di dalam kelas tanpa guru, atau diajar oleh guru pengganti yang tidak terlatih dengan metode mengajar yang sangat buruk, dan tingkat pengetahuan yang tidak lebih dari lulusan sekolah menengah.
4. Kurangnya sarana air bersih dan fasilitas sanitasi di sekolah dasar di pedesaan juga menyebabkan upaya mengajarkan kebersihan di tingkat dasar menjadi sesuatu tidak mungkin. Anak-anak yang diamati memiliki kebersihan yang rendah.
5. Sekolah dasar negeri di perkotaan lebih baik daripada sekolah dasar di pedesaan dalam hal infrastruktur, kecuali untuk sanitasi. Sekolah dasar di perkotaan memiliki guru dengan keterampilan mengajar yang cukup memuaskan. Kebanyakan murid kekurangan buku pelajaran.
6. Mutu infrastruktur dan pendidikan, sebagaimana mutu pengajaran pada sekolah menengah, jauh lebih baik dibandingkan pada sekolah dasar. Namun hal ini memberi sedikit perbedaan bagi masyarakat miskin, karena menurut penelitian, anak dari keluarga miskin jarang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari sekolah dasar.
7. Dari seluruh sekolah yang diamati, SDN Murung Sari 2 dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Sungai Malang, keduanya di Antasari, tampaknya lebih menonjol dibanding sekolah lain, diikuti oleh SMP di Paminggir. Yang menarik adalah sekolah tersebut ternyata memungut biaya paling rendah dan memberikan kesempatan beasiswa kepada murid dari keluarga miskin. Ketiga sekolah ini berada di Kalimantan Selatan. Orang tua sangat puas dengan sekolah tersebut, kemungkinan karena pemerintah setempat memiliki dedikasi yang
62 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
lebih besar dalam mendanai pendidikan bermutu bagi masyarakat miskin dibanding pemerintah dari daerah lainnya.
Suara Masyarakat Miskin Layanan Kesehatan: Pra-persalinan, Persalinan, dan Layanan untuk Bayi Tersedianya berbagai jenis layanan publik serta persepsi tentang nilai dan mutu layanan tersebut merupakan factor penentu apakah rakyat akan memilih terhadap kesehatan atau tidak. Biasanya, perempuan memilih berdasarkan penyedia layanan tersebut, sementara pilihan laki-laki menentukan pilihan bereka berdasarkan besarnya-kecilnya biaya (rata-rata Rp.10.000,-). Setiap pilihan sangat rasional, berdasarkan pertimbangan keuntungan dan biaya sejauh dijangkau oleh masyarakat miskin. Kebijakan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada rakyat hanya dapat efektif jika pembuat kebijakan semacam itu mampu memahami cara berpikir dan hal-hal yang melandasi pengambilan keputusan mereka. Selama tahun 1990-an, bidan di desa yang sudah terlatih diperkenalkan di seluruh Indonesia sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kematian ibu yang tinggi. Satu dekade kemudian, bidan di desa tampaknya tidak mengubah kecenderungan masyarakat miskin untuk memilih menggunakan jasa dukun beranak yang juga memberikan layanan pra-persalinan dan persalinan.
Layanan Pra-persalinan: Pilihan berbeda untuk lokasi geografis yang berbeda Sekitar 65 persen dari seluruh masyarakat miskin yang diteliti menggunakan penyedia layanan kesehatan rakyat seperti bidan di desa, Puskesmas atau Puskesmas pembantu (Pustu), sementara 35 persen sisanya menggunakan dukun beranak tradisional yang dikenal dengan pelbagai macam sebutan seperti dukun bayi, dukun beranak, sando, paraji, bidan kampung. Dukun beranak merupakan pilihan paling populer di seluruh lokasi di luar Jawa. Di Jawa, baik pedesaan maupun perkotaan, bidan desa atau Puskesmas/Pustu merupakan pilihan yang lebih disukai, kecuali di desa Alas Kokon di Madura. Pada umumnya, perempuan hamil atau anggota keluarga perempuan yang lebih tua memilih penyedia layanan kesehatan pra-persalinan. Pandangan Perempuan Pandangan Laki-laki Masyarakat miskin yang menggunakan jasa dukun beranak untuk layanan pra-persalinan menyadari bahwa dukun beranak tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk mendeteksi atau menangani kehamilan yang berisiko tinggi; juga tidak memberikan vitamin tambahan atau imunisasi TT. Meskipun demikian, mereka memilih untuk menggunakan jasa dukun beranak dengan alasan berikut: o Dukun beranak selalu ada di tempat, sementara bidan jarang ada di Polindes atau Pustu
setempat. o Dukun beranak tinggal dekat dengan rumah mereka, sementara Puskesmas berada jauh dan
membutuhkan biaya transportasi. o Dukun beranak mengenakan biaya Rp.1.000 sampai Rp.5.000 per kunjungan, kadang-kadang
hanya dibayar dengan beras atau kelapa; biaya bidan tiga sampai lima kalinya (Alas Kokon). o Dukun beranak tahu bagaimana mengubah posisi janin ”jika kepalanya tidak berada di posisi
yang benar”. o Berpengalaman, telah banyak membantu persalinan bayi sehat sebelumnya. o Terpercaya dan terkenal.
Di Jawa Puskesmas dan Pustu lebih mudah dijangkau, tetapi masyarakat miskin lebih suka menggunakan layanan kesehatan yang tidak mahal. Dengan biaya sebesar Rp.2.500 – Rp.5.000,
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 63
mereka bisa mendapatkan pertolongan bidan, suplemen zat besi serta imunisasi TT, dan dapat mengetahui apakah kehamilan mereka berisiko atau tidak. Perempuan lebih suka menghubungi bidan di desa di rumahnya pada sore hari untuk mendapatkan layanan perawatan pra-persalinan, karena layanan dilakukan dengan lebih penuh perhatian dan tidak perlu menunggu. Bagaimanapun, biaya lima kali lebih besar daripada layanan Puskesmas kalau biaya transportasi ditambahkan. Di sisi lain, perjalanan ke bidan di desa biasanya tidak memerlukan transportasi. (Sekalipun di Jawa, masyarakat miskin mengeluarkan biaya transportasi sebesar Rp.6.000 – Rp.12.000 untuk memperoleh layanan perawatan prapersalinan) yang besarnya Rp. 3000 - Rp. 5000 di Puskesmas atau Rp. 10.000 - Rp. 15.000 di rumah bidan desa. Secara umum, layanan perawatan pra-persalinan dari dukun beranak bagi masyarakat miskin tampaknya sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Puskesmas berada di urutan kedua kemudian bidan desa, yang bekerja di rumah, berada di urutan ketiga. (Lampiran 3, Gambar 3.5 menunjukkan bagaimana masyarakat miskin mengurutkan pilihan mereka sesuai dengan harapan mereka dan tingkat keuntungan yang sepadan dengan biaya ).7 Layanan dukun beranak disadari oleh warga perempuan bernilai lebih daripada biaya yang dikeluarkan (Bajo Pulau, Alas Kokon, Jatibaru). Namun demikian, di seluruh lokasi Pulau Jawa, masyarakat miskin memilih Puskesmas atau bidan desa untuk layanan perawatan pra-persalinan daripada dukun beranak. Tindakan ini untuk meminimalkan risiko persalinan yang sulit serta besarnya biaya tak terduga selama persalinan – melalui deteksi berkala untuk melihat kemungkinan kehamilan berisiko tinggi.
Layanan Bantuan Persalinan: Dukun beranak Tetap Terpenting Biaya per Kelahiran yang dibantu : SOKLAT/Jawa Barat Paraji (Dukun beranak): Rp.50.000 – Rp.100.000 atau Rp.50.000 + 5 kg beras bidan desa: Rp.300.000 – Rp.400.000 Proses persalinan diharapkan berjalan normal, dan untuk melakukan hal ini dukun beranak hampir selalu merupakan pilihan pertama. Kecuali daerah perkotaan yang berpenduduk pada seperti Simokerto, di seluruh lokasi dukun beranak merupakan pilihan pertama di antara para perempuan (76%) dan laki-laki (64%). Walaupun biaya merupakan alasan yang menentukan pilihan masyarakat miskin, ada sejumlah faktor yang membuat mereka lebih memilih layanan yang diberikan oleh dukun beranak. Biaya layanan yang diberikan oleh bidan di desa untuk membantu persalinan lebih besar daripada penghasilan rata-rata rumah tangga miskin dalam satu bulan. Di samping itu, biaya tersebut pun harus dibayar tunai. Sebaliknya, pembayaran terhadap dukun beranak lebih lunak – secara uang tunai dan ditambah barang. Besarnya tarif dukun hanya sepersepuluh atau seperlima dari tarif bidan desa. Dukun beranak juga bersedia pembayaran mereka ditunda atau dicicil – tergantung kapan keluarga memiliki uang untuk membayarnya. Yang lebih penting, masyarakat miskin puas dengan layanan dukun beranak dan mereka merasa mendapatkan layananan yang sepadan dengan uang yang dibayarkan. Menurut mereka dukun beranak lebih perhatian dan sabar daripada bidan, baik selama persalinan maupun sesudahnya. Perempuan miskin mengatakan bahwa dukun beranak dapat melanjutkan layanan untuk 10-14 hari pasca melahirkan, dengan sabar memanjakan ibu baru dan bayinya. Dia mencuci dan membersihkan ibu setelah melahirkan, menemani anggota keluarga agar ibu bisa beristirahat dan memulihkan diri. Sebaliknya, bidan seringkali tidak tersedia saat dibutuhkan atau bahkan tidak mau datang saat dipanggil (Bajo Pulau, Paminggir, Alas Kokon, Jatibaru). Saat akhirnya dia datang, dia hanya membantu sampai melahirkan bayi dan plasentanya. Masyarakat miskin menyadari bahwa bidan lebih terlatih dalam menangani persalinan yang sulit. Namun enam dari delapan lokasi menyatakan bahwa mereka baru memanggil bidan bila dukun beranak tidak bisa membantu persalinan, terjadi komplikasi saat persalinan atau keterlambatan dalam penanganan yang berakibat fatal. Kecemburuan profesional lebih lanjut mengancam kesehatan ibu dan bayi. Masyarakat miskin melaporkan bahwa bidan di desa sering tidak bersedia membantu jika sebelumnya mereka telah menggunakan jasa dukun beranak, bahkan mengatakan agar mereka pergi ke Puskesmas atau rumah sakit umum. Di Jawa Barat, bidan desa mengkondisikan jika seseorang menginginkan pertolongannya, mereka harus memanggil dukun beranak dan bidan untuk menghadiri persalinan sehingga bidan dapat mengendalikan proses dari awal, akibatnya keluarga harus
64 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
mengeluarkan biaya dua kali. Masyarakat miskin jarang menyadari masalah yang muncul selama kehamilan atau persalinan. Mereka bergantung pada penyedia layanan kesehatan pilihan mereka (kebanyakan memilih dukun beranak) untuk mengambil tindakan atau merujuk perempuan hamil ke fasilitas kesehatan yang lebih baik. Sistem perawatan kesehatan ternyata belum berhasil membuat masyarakat miskin menjadi lebih waspada terhadap tanda-tanda kehamilan atau persalinan yang berisiko dan tindakan apa yang harus diambil. Rumah sakit umum di Jawa dan Puskesmas dianggap menyediakan layanan yang paling memuaskan namun biaya yang tinggi membuat orang menjauh. Puskesmas dan rumah sakit umum digunakan hanya bila terjadi keadaan darurat yang mengancam jiwa. Suara Masyarakat Miskin
Pengamatan dan Kesimpulan Studi ini termasuk tinjauan independen tentang kualias layanan yang dibandingkan dengan norma-norma yang sudah ada. Kesimpulan berikut ini berdasarkan pada tinjauan oleh masyarakat miskin, tinjauan oleh penyedia layanan dan tinjauan independen dengan menggunakan pengamatan sesuai dengan daftar pertanyaan. Perawatan Pra-persalinan Penelitian ini menunjukkan banyaknya penggunaan jasa dukun beranak untuk pra-persalinan dan persalinan. Bukan hanya biaya dukun beranak lebih rendah dan mudah dijangkau, tapi juga masyarakat miskin menyadari tingginya mutu layanan mereka. Masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan memiliki sedikit pemahaman tentang kriteria layanan prapersalinan yang baik, dan wanita hamil tidak melihat perawatan berkala pra-persalinan sebagai hal penting. Dukun beranak mereka umumnya tidak mengenali keadaan patologis yang mungkin berkembang selama kehamilan. Sehingga tidak ada pengenalan dan penanganan adanya komplikasi pada ibu dan serta faktor risiko lainnya karena tidak memperoleh layanan perlindungan seperti imunisasi TT dan suplemen zat besi. Hal ini menyebabkan meningkatnya risiko-risiko kematian ibu, kematian bayi saat dilahirkan, dan kematian pasca persalinan (Kotak 6). . Pertolongan Persalinan Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang lebih memilih untuk menggunakan dukun beranak. Sementara itu, defi nisi mereka tentang mutu layanan berbeda dari defi nisi standar medis. Kelemahan utama dari mutu layanan adalah tidak dipenuhinya standar minimal medis oleh para dukun beranak, seperti dengan praktik yang tidak steril (memotong tali pusat dengan sebilah bambu dan meniup lubang hidung bayi yang baru lahir dengan mulut). Riwayat kasus kematian ibu dan janin dalam penelitian ini menggambarkan apa yang terjadi jika dukun beranak gagal mengetahui tanda bahaya pada masa kehamilan dan persalinan serta rujukan yang terlambat.
Perawatan Kuratif untuk Anak-anak di bawah Usia 5 tahun Puskesmas merupakan penyedia kesehatan yang lebih disukai. Rakyat menganggapnya tidak mahal dan dapatdipercaya. Namun karena lebih mudah, mereka membawa anak-anak mereka terlebih dahulu ke bidan atau mantra desa. Bila warga miskin mau menghabiskan banyak waktu dan mengeluarkan biaya untuk pergi ke puskesmas, mereka berharap agar anak mereka diperiksa oleh dokter atau bahkan oleh dokter spesialis, dan bukan oleh mantra dan bidan. Pemeriksaan dianggap terlalu cepat (hal ini diperkuat selama pengamatan oleh peneliti dengan melihat daftar yang dibuat oleh seorang dokter). Pemeriksaan dan penggolongan: Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa sangat sedikit anak sakit yang dibawa ke puskesmas, benar-benar diperiksa dan dirawat dengan baik oleh bidan atau mantri. Tidak satu pun dari
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 65
para petugas ini yang mencuci tangan mereka sebelum memeriksa pasien. Bahkan mutu pemeriksaan dan cara mereka menentukan penyakit pasien sangat rendah, bila diukur menurut dengan standar IMCI. Hanya ada satu petugas kesehatan yang mampu menyampaikan tiga hal yang menunjukkan keadaan berbahaya (satu-satunya pusat kesehatan yang memiliki seorang dokter hanya mampu mendeteksi dua dari tiga hal tersebut). Perawatan: Tidak adanya pemeriksaan yang tepat untuk menentukan mutu perawatan, data tidak bisa mengukur ketepatan perawatan. Saran dan penyuluhan yang diberikan: Penelitian menunjukkan, kurangnya pendidikan tentang layanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, ibu baru, perawat bayi, dan pasien anak-anak. Para petugas kesehatan tidak menjelaskan hasil pemeriksaan mereka, juga tidak menasihati orang tua/wali tentang bagaimana cara merawat anak yang sakit. Mereka memberi penjelasan dengan cepat dan pasien tidak boleh bertanya (komunikasi satu arah). Sebelum beralih ke pasien berikutnya, dengan cepat mereka menjelaskan cara pemakaian obat yang akan diberikan, tetapi tidak memeriksa ulang apakah penjelasan itu sudah dimengerti dan apakah orang tua memahami berapa lama obat tersebut harus diberikan. Saat petugas kesehatan tidak berhasil memberikan penyuluhan kepada masyarakat miskin tentang nutrisi (gizi) anak mereka, dan perlunya penanganan segera terhadap dehidrasi akibat diare, nyawa anak-anak berada dalam risiko Bayi meninggal karena diare di kota besar, dekat pelayanan kesehatan Keni yang berumur 6 bulan menderita diare tiba-tiba dan muntah-muntah. Orang tuanya membawanya ke Puskesmas terdekat yang tidak mempunyaicukup staf dikarenakan hari libur nasional. Keni menunggu lam untuk diperiksa, ini menyebabkan dia menderita dehidrasi parah. Dia dirujukkanke rumah sakit kota. Tak seorangpun memberitahu orang tua Keni bahwa dengan menunda membawa Keni ke rumah sakit bisa berakibat fatal.Ayah Keni tidak mempunyai kartu kesehatan. Karena khawatir biaya rumah sakit akan banyak, ayah Keni menunda membawa Keni ke rumah sakit.Dia justru pulang dan menghubungi Kepala RT untuk mendapatkan surat keterangan miskin yang memberikan dia perawatan rumah sakit gratis.Pada saat dia mendapatkan surat itu dan Keni sampai di rumah sakit, kondisinya sudah kritis. setelah dua hari diinfus Keni meninggal dunia.Tidak satu pun dari responden masyarakat miskin dalam penelitian ini mengetahui tentang kebijakan resmi dari Departemen Kesehatan (Danareksa), yang memungkinkan bidan desa untuk menyediakan layanan publik kepada warga yang sangat miskin yang memerlukan pertolongan dalam keadaan darurat, dan mendapat penggantian biaya layanan dari Puskesmas. Jika mereka mendapatkan informasi tersebut, banyak masyarakat miskin yang akan terdorong untuk menghubungi bidan desa lebih awal; banyak kematian dalam proses persalinan akan bisa dihindari.
Sarana Air “Bersih” yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat miskin Masyarakat miskin di Indonesia tidak memiliki akses terhadap sarana air yang disediakan pemerintah tetapi mereka membeli air dengan harga 15 sampai 30 kali tarif penggunaan air PDAM.
66 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Masyarakat Miskin Kekurangan Akses Air Bersih Layak Minum Di daerah pedesaan, 40 persen masyarakat miskin menggunakan sumber air yang tidak memadai (sumur galian tanpa penutup dan sungai) untuk minum dan masak (lihat Gambar 3,). Sementara 22 hingga 25% lainnya membeliair dari para penjual dengan metode pengangkutan yang tidak higienis. Di Bajo Pulau, misalnya, seorang penjual mengangkut air sumur galian dari pulau lain dengan menggunakan drum-drum terbuka yang disimpan di dalam lambung kapal dan ditutupi dengan terpal kotor. Di Simokerto, air dijual dalam jerigen plastik yang sudah lama dan kotor. Di daerah pedesaan, tidak ada satu rumah tangga miskin terhubung dengan jaringan layanan air bersih. Warga miskin membeli air PDAM dari tetangga yang memiliki saluran air atau dari penjual dan membayar 15 hingga 30 kali tarif yang dikenakan PDAM untuk pelanggan berpenghasilan rendah. Karena mereka harus membeli melalui pihak ketiga untuk mendapatkan air, masyarakat miskin membayar enam hingga delapan kali lebih banyak daripada yang dibayar oleh kebanyakan rumah tangga mampu di kota-kota Indonesia. Masyarakat miskin biasanya tidak menyadari bahwa mereka membayar tarif melebihi harga normal karena mereka membeli dalam jumlah yang sedikit namun sering. Masyarakat miskin sering kali percaya bahwa mereka tidak mampu membayar untuk sambungan air ledeng – mungkin benar mengingat besarnya biaya pemasangan dan kenyataan bahwa mereka tinggal jauh dari jaringan penyaluran air. Akan tetapi, masyarakat miskin dapat menanggung biaya konsumsi air dengan tariff PDAM, karena mereka sudah membayar berlipat-lipat melebihi tarif tersebut .
Masyarakat miskin Membayar 30 Kali Tarif PDAM untuk Air – Tapi Tidak Menyadarinya Persepsi: “Pak Ketua RT mengatakan bahwa kita tidak mampu membayar biaya pemasangan sambungan pipa PDAM karena biaya sebesar Rp. 750,000 ($75)terlalu mahal untuk kami. Apalagi, Sekarang tarif PDAM naik dari Rp. 300 menjadi Rp. 700 per kubik meter, kami juga tidak akan mampu membayarharga air sebulan. Sedangkan saat ini, kami hanya menghabiskan Rp. 300 untuk 30 liter air yang digunakan untuk minum dan memasak. Kamimambeli air tersebut dari tetangga kami yang lebih kaya, dan kami membayar Rp 100 untuk 10 literPeserta FGD Perempuan, Antasari, Kalimantan Selatan“Kami tidak akan bisa mengharapakan sambungan rumah dari PDAM. Hal tersebut akan menelan biaya sekitar Rp.3 hingga 5 juta, karena jalurpipanya harus melintasi rel kereta api, jalan tol, dan pasar, sebelum bisa mencapai Simokerto tempat kami tinggal. Siapa yang mampu membayar sebanyak itu? Apalagi, kami bukan pemilik tanah, kami hanya tinggal di lahan ini, oleh karena itu kami tidak bisa meminta sambungan pipa. Tanah ini adalah milik PT KA(Kereta Api)” Peserta FGD Kelompok Laki-laki, Simokerto, Surabaya Kenyataannya: Masyarakat miskin di Antasari membayar tetangga mereka Rp.100 untuk 10 liter air PDAM. Hal ini berarti tarifnya Rp.10.000/ meter kubik – sekitar 13 kali lebih mahal daripada tarif PDAM, yaitu Rp.700/ meter kubik. Masyarakat miskin di Simokerto membeli air PDAM yang dijual kembali oleh penjual dengan harga Rp.1.400 per hari untuk 50 liter air yang diantar ke rumah (atau Rp.700 per hari untuk 50 liter jika diambil sendiri dari toko penjual). Hal ini berarti tarifnya Rp.28.000 per meter kubik untuk air yang diantar ke rumah. Tarif umum PDAM untuk saluran rumah tangga di Surabaya hanya Rp.850 per meter kubik.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 67
Penggunaan Air dan Bahaya Kesehatan Air yang dapat diminum merupakan komoditas berharga bagi masyarakat miskin yang mereka gunakan untuk masak dan minum. Mencuci dan mandi dengan air bersih adalah sebuah kemewahan yang tidak sanggup mereka nikmati. Di semua lokasi, masyarakat miskin mandi dan mencuci pakaian mereka di sungai, sumur galian tanpa penutup atau bahkan dengan air laut. Hal ini membawa dampak kesehatan yang cukup berarti. Budaya yang kuat untuk membuang air besar di air yang mengalir menyebabkan kebiasaan yang tertanam kuat untuk membuang air besar di sumber air alami. Proses penilaian beberapa partisipan tentang air dan proyek sanitasi8 dan survei baseline untuk proyek WSLIC yang dikelola oleh Universitas Indonesia pada tahun 2003 menemukan bahwa: “Hampir semua orang mencuci pakaian, mandi, dan buang air besar di sungai walaupun mereka memiliki sumur. Buang air besar di sungai dianggap ‘bersih’, karena tidak menyebabkan bau, seperti buang air besar di WC yang ventilasinya buruk.” Orang-orang juga sering kali membuang sampah di sungai dan menggunakan sungai yang sama untuk memandikan ternak, mencuci pakaian dan sepeda motor – sebagaimana juga mereka sendiri mandi. Mereka yang tidak mencuci dan mandi di sungai dan kali, menggunakan air dari sumur galian tanpa penutup, tanpa direbus terlebih dahulu. Di daerah padat di Surabaya, air yang dikonsumsi “kemerah-merahan, payau, dan berbau”. Di Soklat, sumur tidak memiliki pelindung dari semen dan dikelilingi oleh kubangan lumpur. Di Jatibaru, dinding sumur galian terbuat dari drum-drum besi tua yang dipakai untuk menyimpan bahan-bahan kimia industri. Sumursumur ditempatkan di sebelah kandang kuda dan tidak memiliki dinding dari semen untuk mencegah terserapnya zat pencemar lingkungan. Sampah padat menghalangi saluran pembuangan yang ada sehingga air buangan berkubang di sekitar sumur. Dalam benak masyarakat miskin, air sumur “bersih”, sementara air sungai tidak. Oleh karena itu, mereka yang bisa menggunakan air sumur untuk mencuci dan mandi menganggap diri mereka beruntung, tanpa peduli kondisi sumur. Tingkat kepuasan penggunaan air sumur cenderung lebih tinggi, kecuali airnya kelihatan berwarna, memiliki bau yang tidak sedap atau payau.
Warga Paling Miskin Membayar Harga Paling Tinggi untuk Air Air itu mahal. Rumah tangga termiskin – yang terdiri dari 51-73% rumah tangga penduduk di lokasi sampel – menghabiskan biaya murah antara Rp.5.000 (Jatibaru), hingga yang mahal yakni Rp.60.000 (Bajo Pulau, Antasari, Simokerto) perbulan untuk air (lihat Tabel 3). Ini berarti masyarakat miskin menghabiskan 15 persen dari penghasilan mereka untuk air minum dan masak (Bajo Pulau). Air yang paling mahal dibeli dari penjual. Cara paling murah bagi masyarakat miskin untuk memperoleh air bersih adalah dengan mengambilnya dari mesjid atau sumur tetangga. Di daerah pedesaan, biasanya warga miskin membayar sekitar Rp.5.000 perbulan untuk air sumur bor; membayar biaya listrik untuk memompanya dari sumur, di kota, mereka membeli air PDAM dari rumah tetangga, dan membayar sekitar Rp.30.000 sebulan. Di Soklat dan Kertajaya, warga miskin menghabiskan sekitar 30 jam sebulan untuk mengambil air sumur galian dari sumur tetangga atau sumur umum. Rumah-rumah tangga di Alas Kokon menghabiskan 150 hingga 200 jam sebulan mengangkut air untuk mencuci, mandi, dan ternak. Warga perempuan di desa itu mengatakan mereka butuh “dua sampai tiga kali perjalanan ke sungai untuk membawa air dari sungai sejauh 1,5 kilometer,” sambil mengambil air, mereka juga mencuci dan mandi, ketiga kegiatan ini “menghabiskan lebih dari tiga jam sehari.” Suara Masyarakat Miskin: Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia Oleh : Nilanjana Mukherjee Indopov World Bank
68 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
PENGERTIAN DASAR TERKAIT MUSRENBANG DESA/KELURAHAN (Panduan Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan,Ditjen Bina Bangda Departemen Dalam Negeri,Forum Pengembangan Partisipasi masyarakat, Januari 2008)
Desa dan Kelurahan Pengertian tentang Desa dan Kelurahan dituangkan dalam dua buah Peraturan Pemerintah yaitu: PP No. 72/2005 tentang Desa dan PP No. 73/2005 tentang Kelurahan. Menurut PP No. 72/2005, Desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Kelurahan menurut PP No. 73/2005 adalah “wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan”.
Dari dua pengertian diatas maka terlihat perbedaan yang cukup mendasar antara entitas desa dan kelurahan yaitu adanya perbedaan dalam hal kewenangan. Desa memiliki kewenangan dan hak untuk mengurus wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang hidup di wilayah desa bersangkutan.Sedangkan Kelurahan tidak memiliki kewenangan seluas desa karena kelurahan adalah tak lain merupakan organisasi perangkat daerah yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas pokok yang terbatas yaitu urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Perbedaan-perbedaa inilah yang akan menentukan posisi dan peran musrenbang terhadap pembangunan di desa dan kelurahan. Untuk desa, musrenbang desa memiliki peran penting dalam mendorong otonomi desa. Sedangkan untuk kelurahan, musrenbang kelurahan merupakan bagian dari kerja organisasi Kelurahan dalam hal perencanaan pemabangunan di daerah.
Musrenbang dan Otonomi Desa Otonomi desa dimaksudkan agar upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan desa menjadi lebih cepat terwujud melalui pemberian kewenangan kepada desa untuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Hal ini tidak akan terjadi bila pembangunan desa masih ditentukan dan dirancang secara sentralistik seperti pada masa lalu. Musrenbang desa sebagai salah satu tugas dan kewenangan desa selaku unit otonom, merupakan proses yang penting bagi desa untuk membangun desanya sendiri. Musrenbang desa jangan sampai dipersempit artinya menjadi
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 69
kegiatan rutin hanya untuk mengisi formulir daftar usulan kegiatan yang akan dibawa ke musrenbang kecamatan. Musrenbang desa yang diharapkan adalah sebagai sebuah forum publik yang benar-benar menjadi bagian dari berjalannya otonomi desa. Agar hal ini dapat benar-benar terjadi, UU No.32/tahun 2004 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No.72/tahun 2005 tentang Desa menyebutkan ketentuan minimal 10% dari APBD diperuntukan sebagai Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai hak desa untuk memperoleh sumber pembiayaan pembangunan desa dari pemerintah di atasnya.
Musrenbang dan Kelurahan Musrenbang kelurahan bagi organisasi kelurahan adalah bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan di daerah untuk merumuskan kegiatan-kegiatan pembangunan terutama yang menjadi kewenangannya. Hasil musrenbang kelurahan akan digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Kelurahan dan merumuskan prioritas permasalahan dan indikasi kegiatan yang merupakan
kewenangan pemerintah daerah untuk diajukan ke musrenbang kecamatan. Selain itu, sebagai bagian fungsi kelurahan untuk mendorong urusan kemasyarakatan, musrenbang kelurahan pun dapat menjadi sarana bagi pemerintah kelurahan dengan masyarakat untuk merumuskan kegiatan pembangunan swadaya masyarakat kelurahan maupaun kegiatan yang diusulkan untuk diajukan dibiayai melalui Pos Bantuan APBD.
Konsep Payung Musrenbang Desa/Kelurahan
Perencanaan-penganggaran partisipatif Sebagai bagian dari tatanan desa yang demokratis, Musrenbang Desa/Kelurahan lebih memungkinkan untuk melibatkan warga seluas-luasnya ketimbang musrenbang di tingkat kabupaten/kota dan di atasnya. Konsep payung musrenbang adalah perencanaan-penganggaran partisipatif (participatory planning and budgeting). Perancanaan dan penganggaran merupakan proses yang tidak
terpisahkan. Penyusunan rencana kerja desa membutuhkan sumber anggaran, sebab kalaun tidak tersedia anggaran atau sumber daya lainnya, rencana kerja tersebut hanya akan menjadi dokumen kertas saja. Artinya, dokumen perencanaan yang disebut RKP Desa dan dokumen anggaran yang disebut APB Desa merupakan dua sisi uang logam yang diperlukan sebagai acuan desa menjalankan pembangunan bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan warganya.
Perencanaan-penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin (pro-poor) dan perempuan (pro-gender) Perkembangan selanjutnya dari konsep perencanaan-penganggaran partisipatif (participatory planning and budgeting) yang berpihak kepada kelompok miskin (pro-poor) dan perempuan (pro-gender). Kedua konsep ini berkembang sebagai kritik bahwa kelompok miskin dan perempuan sering diwakili oleh kelompok elit dan laki-laki. Budaya masyarakat menyebabkan perempuan seringkali tidak
berperan di sektor publik dan urusan pembangunan dianggap sebagai ’urusan laki-laki’. Peminggiran
70 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
ini harus diubah dan mereka seharusnya hadir, ikut bermusyawarah dan juga ikut menerima manfaat langsung dari program dan anggaran pembangunan.
Perencanaan-penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin/perempuan dapat diartikan sebagai: (1) Prosesnya melibatkan kalangan marjinal/perempuan yang biasanya tidak ikut hadir dan tidak ikut bersuara dalam forum publik; (2) Hasil rencana kerja yang disusun menetapkan kelompok miskin/perempuan sebagai sasaran kegiatan atau penerima manfaat; (3) Alokasi anggaran untuk kegiatan dengan kelompok miskin/perempuan sebagai sasaran atau penerima manfaat langsung.
Tata pemerintahan yang baik (good governance) Dengan bergulirnya otonomi daerah, diharapkan desa/kelurahan menjalankan peran pembangunan untuk mewujudkan tatapemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Hal ini hanya dapat terjadi apabila tiga pilar tata pemerintahan, menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Ketiga pilar itu adalah:
Pemerintah desa/kelurahan (government);
Warga masyarakat (citizen); dan
Kalangan usaha/swasta (private sector).
Apabila salah satu pilar dari tatapemerintahan itu timpang, maka akan sulit tercapai tata pemerintahan yang baik. Warga masyarakat perlu bersikap mengkoreksi jalannya pemerintahan desa/kelurahan dan pembangunan sebagai warga yang baik. Sebaliknya pemerintah desa/kelurahan menerima masukan masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan dan tanggung gugatnya. Sedangkan kalangan usaha/swasta berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal dengan membuka peluang kerja, menjalankan kewajiban seperti membayar pajak, memperhatikan kelestarian lingkungan, dan menjalankan tanggung jawab sosial lainnya.
Demokrasi desa (village democracy) Khusus untuk otonomi desa, perkembangannya terjadi sebagai suatu upaya mengembalikan kedaulatan desa sebagai bagian dari bergulirnya reformasi dan pengembangan demokrasi di Indonesia. Impian besar otonomi desa adalah membangun tatapemerintahan desa yang demokratis. Karena desa merupakan unit yang kecil, dapat diterapkan konsep demokrasi partisipatoris yang bercirikanketerlibatan warga langsung dalam berbagai proses publik. Berbeda dengan unit pemerintahan lainnya yang lebih menerapkan demokrasi perwakilan. Apa yang dimaksudkan dengan sistem demokrasi desa? Yaitu tatapemerintahan yang menempatkan warga sebagai pemilik kedaulatan dan menyerahkan mandat kepada pemimpin (pemerintah desa). Artinya, pemimpin terpilih harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan mandatnya kepada warga antara lain dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa (Tahunan). Secara konsep, sebuah desa dianggap demokratis bila prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi dapat dijalankan.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 71
Istilah-istilah Penting Musrenbang
RKP Desa dan Renja SKPD Kelurahan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) merupakan dokumen yang disusun sebagai produk musrenbang. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang bertugas membuat rancangan awal RKP desa untuk dipaparkan di dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan kemudian diperbaiki penjabaran kegiatannya berdasarkan kesepakatan di musyawarah. Rancangan awak RKP Desa ini hanya dapat disusun pada saat persiapan (pra musrenbang) bila desa telah memiliki dokumen Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Bila belum ada RPJM Desa, RKP Desa disusun paska pelaksanaan musrenbang berdasarkan usulan kegiatan prioritas yang disepakati dalam musyawarah.
Untuk kelurahan, dokumen ini disebut Renja SKPD Kelurahan.
RPJM Desa dan Renstra Kelurahan Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen rencana desa yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Dokumen ini harus diacu dalam pembahasan usulan kegiatan di musrenbang sehingga sebaiknya rancangan awal RKP Desa disusun berdasarkan dokumen ini, dipaparkan di musrenbang dan diperbandingkan dengan hasil kajian kondisi dan persoalan desa terkini, sehingga kemudian terjadi penyesuaian kembali. Mengapa harus menyusun RPJM Desa? Berdasarkan hasil kajian, rencana pembangunan jangka pendek (tahunan) yang terputus-putus ternyata tidak berdampak perubahan yang berarti. Agar rencana program berkesinambungan diperlukan kerangka program jangka menengah untuk menjadi rujukan penyusunan rencana kerja tahunan.
Untuk kelurahan, dokumen ini disebut Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan.
Alokasi Dana Desa (ADD) Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (Pasal-1 UU No.72/tahun 2005). Dana dari Kabupaten/Kota yang diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. (Penjelasan Pasal-68 ayat 1 point c UU No.72/tahun 2005).
ADD merupakan salah satu komponen APB Desa yang paling utama saat ini karena kebanyakan desa belum mengembangkan pendapatan asli desa yang cukup besar. ADD merupakan hak desa untuk memperoleh anggaran untuk menyelenggarakan pembangunan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk kelurahan, terdapat Pos Bantuan APBD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Menurut PP No.72 tahun 2005, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Pasal 1 ayat 12). Rancangan
72 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Pasal 73 ayat 2). Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa (Pasal 73 ayat 3). Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota (Pasal 74). APB Desa adalah dokumen yang disusun untuk menerjemahkan kegiatan di dalam RKP desa menjadi alokasi anggaran kegiatan/program. Sumber pendapatan desa yang menjadi komponen APBDes terdiri atas1:
Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
1 Pasal 168 PP 72/2005 tentang Desa.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 73
APBD dan Pemenuhan HAM Praya Arie Indrayana Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, negara (pemerintah) sesungguhnya memiliki tiga kewajiban untuk (1) menghargai hak asasi manusia rakyatnya; (2) melindungi hak asasi manusia rakyatnya; dan (3) memenuhi hak asasi manusia rakyatnya (Hansen, 2000: 6 – 7). Kewajiban pertama, untuk menghargai, mengharuskan pemerintah sendiri tidak melanggar hak-hak asasi rakyatnya. Hal ini mencakup tindakan negara untuk memberlakukan hukum yang menjamin terpenuhinya hak asasi rakyatnya itu. Kewajiban kedua, untuk melindungi, mengharuskan pemerintah mencegah dan menindak penyimpangan-penyimpangan baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun pihak lain dengan menegakkan aturan-aturan hukum yang diberlakukan pada pelanggar itu. Kewajiban ketiga, untuk memenuhi, mengharuskan pemerintah mengkaji ulang prioritas kerjanya, membuat perubahan-perubahan aturan, administrasi, anggaran, peradilan, dan hal yang diperlukan lainnya untuk mewujudkan hak-hak tertentu dari rakyatnya (Noer Fauzi, 2002). Anggaran merupakan instrumen kebijakan ekonomi pemerintah terpenting. Tidak hanya ekonomi, anggaran juga merefleksikan prioritas pemerintah dalam kebijakan sosial, budaya, bahkan politik. Anggaran adalah hasil terjemahan berbagai kebijakan, komitmen politik dan prioritas kerja pemerintah dalam bentuk keputusan darimana uang didapat dan kemana uang keluar. Dari kedua keputusan tersebut, kita dapat menentukan apakah pemerintah menghargai, melindungi ataupun memenuhi hak asasi manusia. Dalam konteks anggaran, kewajiban negara untuk menghargai, mencakup tindakan negara untuk memberlakukan hukum yang mengatur besaran minimal alokasi anggaran pemerintah (nasional dan daerah) untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan pengembangan kualitas hidup. Negara harus menjamin alokasi anggaran untuk pemenuhan – untuk hanya menyebut beberapa – hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak untuk mendapat perlindungan dari eksploitasi ekonomi, hak atas jaminan sosial, hak atas standar hidup yang layak, maupun hak untuk menikmati kehidupan budaya. Dalam kewajiban ini, Indonesia baru menghargai hak warga negaranya atas pendidikan. Konstitusi Indonesia telah menetapkan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan daerah khusus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Amanat Konstitusi ini diperkuat oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Meskipun sudah diamanatkan dalam konstitusi dan undang-undang, pemerintah pusat dan daerah masih saja melanggar. Alasannya adalah keterbatasan dana. APBD Kota Bandung 2004 memang mengalokasikan 37% untuk sektor pendidikan, namun dari jumlah itu hanya 7,3% yang dapat dinikmati langsung oleh para pelajar. Jumlah ini masih jauh dibandingkan batasan minimal yang diatur dalam Undang-undang Sisdiknas sebesar 20% (Bujet, Edisi 02/Tahun II/Maret 2004). Selain itu, kewajiban negara untuk menghargai juga meliputi jaminan akses politik rakyat dalam pengambilan keputusan pembangunan dan anggaran (hak politik). Hak warga negara ini dijamin dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Pasal 21 (1).
Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih dengan bebas.
74 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Karenanya pemerintah harus menjamin hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Hak ini tidak hanya sebatas hak untuk hadir tetapi juga hak untuk mengambil keputusan sesuai mekanisme yang disepakati bersama. Artinya Keputusan Darimana Uang Didapat dan Kemana Uang Dibelanjakan diputuskan bersama antara pemerintah dan warga. Kewajiban kedua, untuk melindungi, mengharuskan pemerintah mencegah dan menindak penyimpangan-penyimpangan anggaran, baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun pihak lain. Secara legal formal, pemerintah harus memiliki aturan-aturan hukum yang memuat instrumen pengawasan dan penindakan (sanksi) baik pada tahap perencanaan, pengesahan, pelaksanaan maupun pelaporan anggaran. Pelaksanaan instrumen hukum ini tidaklah kewenangan internal pemerintah semata. Harus dijamin ruang dimana pihak luar (masyarakat) dapat memastikan bahwa hak-haknya telah terlindungi dengan benar dan tidak terjadi penggelapan bahkan perlindungan atas penyimpangan demi semangat korps. Undang-undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme No. 28 Tahun 1999 merupakan satu landasan hukum bagi negara untuk melindungi HAM. Perlindungan ini juga tidak boleh disandarkan kepada political will pemerintah. Pemerintah (termasuk juga aparat penegak hukum dan legislatif) harus didakwa telah melanggar hak asasi manusia rakyatnya apabila membiarkan terjadinya penyimpangan anggaran. Pemerintah telah melanggar HAM apabila gagal melindungi hak asasi rakyatnya dari penyimpangan anggaran yang terjadi. Apalagi kalau pelaku penyimpangan adalah aparatur itu sendiri. Dalam hal ini, tanggung jawab individu tidak sebatas pada pertanggungjawaban pidana karena korupsi yang dilakukan atau pertanggungjawaban perdata karena kerugian yang ditimbulkan. Setiap individu yang melakukan penyimpangan anggaran juga dapat didakwa telah melanggar HAM. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional telah mengakui individu sebagai salah satu subjek pelanggaran HAM. Maraknya kasus korupsi baik yang dilakukan oleh aparat eksekutif, legislatif maupun yudikatif akhir-akhir ini merupakan ujian seberapa besar komitmen negara dalam penegakan HAM. Negara dapat dikategorikan telah melanggar HAM apabila negara gagal menghukum para pelaku penyimpangan anggaran. Di sisi lain negara juga melanggar HAM apabila tingkat korupsi yang dilakukan aparat tidak berkurang, apalagi bertambah. Kewajiban negara lainnya, yang tak kalah penting, adalah kewajiban untuk memenuhi. Kewajiban ini mengharuskan pemerintah mengkaji ulang kebijakan dan prioritas kerja. Kebijakan dan prioritas kerja ini harus diarahkan untuk menjawab permasalahan-permasalah yang riil tengah dihadapi masyarakat, seperti rendahnya daya beli, besarnya angka pengangguran, tingginya angka kematian ibu melahirkan, dan sebagainya. Selanjutnya, kebijakan anggaran juga harus diarahkan untuk mengurangi pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Termasuk juga kewajiban negara untuk memenuhi adalah melakukan pembaruan hukum yang menjamin setiap orang tanpa diskriminasi mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan sosial untuk mewujudkan hak asasinya. Kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan harus diberi previlige untuk memperoleh kembali akses mereka terhadap sumber daya ekonomi. Begitupun akses politik mereka terhadap pengambilan keputusan. Perubahan kebijakan anggaran pemerintah sangat mempengaruhi kehidupan kelompok ini. Peningkatan kesejahteraan kelompok ini biasanya tergantung pada ada tidaknya, besar kecilnya alokasi anggaran pemerintah untuk program-program seperti peningkatan pendapatan atau subsidi bahan kebutuhan pokok. Besar kecilnya alokasi belanja pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan juga berdampak besar terhadap peningkatan kualitas hidup. Keterlibatan kelompok ini dalam proses perencanaan dan
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 75
pengesahan anggaran secara krusial akan turut mendorong pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan. Pemerintah sekarang tidak lagi dapat berlindung pada pemahaman bahwa pemenuhan hak asasi manusia dapat dilakukan secara bertahap karena minimnya sumber daya, khususnya pada hak ekonomi, sosial dan budaya. Prinsip-prinsip Limburg – yang didesain oleh para ahli hukum internasional sebagai pedoman dalam mengimplementasikan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya – telah meletakkan arah baru dalam melihat tanggung jawab negara. Paragraf ke-16 Prinsip-prinsip Limburg menyatakan:
“All States have an obligation to begin immediately to take steps towards full realization of the contained in the Covenant”.
Selanjutnya pada paragraf ke-22, ditegaskan lagi:
“Some obligations under the Covenant require immediate implementation in full by all State parties, such as the prohibition of discrimination in article 2(2) of the Covenant”.
Jadi, meskipun CESCR menetapkan pencapaian secara bertahap dan mengakui realitas keterbatasan sumber daya yang tersedia di satu sisi, pada sisi lain ia juga menetapkan berbagai kewajiban yang memiliki efek segera (immediate effect) (ELSAM, 2001). Itu artinya, baik hak-hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya, dapat dituntut pemenuhannya di muka pengadilan nasional. Referensi: 1. ELSAM, Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Esai-esai Pilihan, Jakarta, 2001 2. Noer Fauzi, Quo Vadis Pembaruan Hukum Agraria, Perspektif Transitional Justice Untuk
Penyelesaian Konflik, Seri Pengembangan Wacana HuMA, No. 3 Desember 2002. 3. Bujet, Edisi 02/Tahun II/Maret 2004
76 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Apa dan Mengapa Musrenbang Desa/Kelurahan (Panduan Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan,Ditjen Bina Bangda Departemen Dalam Negeri,Forum Pengembangan Partisipasi masyarakat, Januari 2008)
Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa/kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang desa/kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan desa dengan mengacu/memperhatikan kepada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) yang sudah disusun2.
Musrenbang yang bermakna, akan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam desa sendiri maupun dari luar desa.
Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa/kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah desa/kelurahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tatapemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tatapemerintahan dan pembangunan.
Kerangka Hukum Musrenbang Desa/Kelurahan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Peraturan Pemerintah No.72/2005 tentang Desa menjabarkan lebih lanjut mengenai posisi desa dalam konteks otonomi daerah dengan mengacu pada UU
32/2004 tersebut. Sedangkan kelurahan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No.73/2005 tentang Kelurahan.
Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan desa/kelurahan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Payung hukum untuk pelaksanaan musrenbang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara teknis pelaksanaannya sejauh ini masih diatur dengan Surat Edaran Bersama
2 SEB Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2007.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 77
(SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun3.
Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan konsep dan proses yang tidak terpisahkan. Rencana pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa anggaran atau sumber pembiayaannya. Di tingkat desa disusun dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sementara itu, meskipun kelurahan bukan unit pemerintahan otonom seperti halnya desa, musrenbang kelurahan dilakukan salah satunya untuk merumuskan kegiatan prioritas dalam urusan pembangunan yang akan dimasukkan kedalam Renja SKPD kelurahan yang merupakan bagian dari tahapan penyusunan APBD (kabupaten/kota).
Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa/Kelurahan Konsep “musyawarah” menunjukkan bahwa forum musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah jelas berarti merupakan forum untuk merembukkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Bukan seminar atau sosialisasi informasi. Proses musrenbang jangan sampai disusun sebagai suatu acara seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato. Inti dari musrenbang adalah partisipasi aktif warga.
Musrenbang desa/kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbangdes, pemerintah desa dan warga berembug dalam menyusun program tahunan desanya. Demikian halnya di kelurahan, musrenbang kelurahan menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik yang ditangani secara swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja SKPD Kelurahan, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang relevan.
Tujuan dan Keluaran Musrenbang Desa/Kelurahan Tujuan Musrenbang Desa yaitu:
1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan pemilahan sbb.:
Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat;
Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal yang berasal dari APBD kabupaten/kota atau sumber dana lain;
Prioritas kegiatan desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan
Tujuan Musrenbang Kelurahan yaitu:
1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang kelurahan yang menjadi bahan penyusun-an Rencana Kerja SKPD Kelurahan.
2. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan oleh warga kelurahan yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga kemasyarakatan di kelurahan setempat.
3. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan kelurahan sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah (kabupaten/kota)
4. Prioritas kegiatan pembangunan kelurahan
3 Surat edaran ini diterbitkan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang musrenbang.
78 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kab./kota atau APBD propinsi.
2. Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.
yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kabupaten/kota atau APBD propinsi.
5. Menyepakati Tim Delegasi kelurahan yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di kelurahannya di forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.
KELUARAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN Keluaran Musrenbang Desa adalah:
1. Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk tahun anggaran berjalan.
2. Daftar nama Tim Delegasi Desa yang akan mengikuti musrenbang kecamatan.
3. Berita acara musrenbang desa.
Keluaran Musrenbang Kelurahan adalah:
1. Daftar prioritas kegiatan urusan pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD kelurahan;
2. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara swadaya
3. Daftar permasalahan prioritas yang akan diajukan ke musrenbang kecamatan
4. Daftar nama Tim Delegasi Kelurahan yang akan mengikuti musrenbang kecamatan.
5. Berita acara musrenbang kelurahan
Proses Umum Musrenbang Desa/Kelurahan
Tahapan Pra Musrenbang Desa/Kelurahan 1. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) oleh Kepala Desa/Lurah
Struktur organisasi TPM dan pembagian tugas: Ketua, bendahara, seksi-seksi (acara, materi, logistik)
Pembentukan tim pemandu oleh TPM (3 orang).
2. Persiapan teknis pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan oleh TPM:
Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang desa/kelurahan
Pengumuman kegiatan musrenbang desa/kelurahan dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber (minimal 7 hari sebelum Hari-H)
Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat dan bahan).
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 79
3. Persiapan oleh tim pemandu:
Pelaksanaan kajian desa/kelurahan (per dusun/RW dan atau per sektor/isu pembangunan) untuk menyusun data/informasi permasalahan desa/kelurahan
Penyusunan rancangan awal RKP Desa yang diturunkan dari RPJM Desa atau Renja Kelurahan yang diturunkan dari Renstra Kelurahan / RPJM Desa terutama yang termasuk urusan pembangunan
Persiapan bahan masukan (materi) musrenbang lainnya yang relevan.
Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan
Musrenbang Desa
1. Pemaparan-pemaparan sebagai masukan untuk musyawarah:
Pemaparan oleh anggota masyarakat mengenai gambaran persoalan desa menurut hasil kajian, yang dibagi sesuai dengan urusan/bidang pembangunan desa: (1) Rangkuman permasalahan sosial-budaya desa (termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan); (2) Rangkuman permasalahan infrastruktur desa; (3) Rangkuman permasalahan pemerintahan desa
Pemaparan Kepala Desa mengenai: (1) Hasil evaluasi RKP-Desa yang sudah berjalan; (2) Kerangka prioritas program menurut RPJM Desa; (3) Informasi perkiraan ADD tahun berikut
Tanggapan pihak kecamatan mengenai paparan desa yang dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan ybs.
Perumusan pokok-pokok penting hasil pemaparan di atas dan tanggapan/diskusi oleh warga masyarakat.
2. Musyawarah penyepakatan prioritas masalah/kebutuhan yang ada di desa kegiatan untuk RKP-Desa tahun berikutnya dengan proses sbb.:
Pemilahan permasalahan yang menjadi prioritas desa sendiri dan yang menjadi prioritas untuk diusulkan melalui musrenbang kecamatan
Pembahasan rancangan awal RKP-Desa
Penyusunan prioritas permasalahan/kebutuhan daerah yang ada di desa.
3. Musyawarah penentuan tim delegasi desa dengan proses sbb.:
Penyampaian/penyepakatan kriteria tim delegasi desa
Penentuan calon dari peserta musrenbang desa
Pemilihan/pengambilan suara
Penyampaian/penyepakatan mandat yang diberikan kepada tim delegasi.
80 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Tahapan Pasca Musrenbang Desa/Kelurahan 1) Rapat kerja tim perumus hasil musrenbang desa/kelurahan yang terdiri dari:
Dua-tiga (2-3) orang dari TPM dan perangkat desa/kelurahan
Tiga (3) orang anggota tim delegasi desa/kelurahan
2) Rapat kerja finalisasi dokumen:
RKP-Desa dan penyusunan APBDesa untuk desa
Renja SKPD Kelurahan dan penyusunan Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Swadaya Kelurahan dan Daftar Prioritas Permasalahan Pembangunan Kelurahan
Masukan (Dokumen/Data/Informasi) yang Dibutuhkan untuk Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan Pada tahap pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan, dibutuhkan materi/data/informasi sbb.:
Musrenbang Desa
Dokumen RPJM-Desa;
Hasil kajian desa (per dusun/RW dan atau per sektor/urusan/bidang pembangunan);
Hasil evaluasi RKP-Desa tahun sebelumnya;
Rancangan awal RKP-Desa tahun yang sedang berjalan.
Musrenbang Kelurahan
Renstra SKPD Kelurahan
Hasil kajian kelurahan (per dusun/RW dan atau per sektor/urusan/bidang pembangunan);
Hasil evaluasi Renja SKPD Kelurahan tahun sebelumnya, dan kegiatan pembanguan yang sedang berjalan;
Rancangan awal Renja SKPD Kelurahan tahun yang sedang berjalan.
Dokumen-dokumen yang Dihasilkan Musrenbang Desa/Kelurahan Seluruh proses musrenbang desa/kelurahan, menghasilkan dokumen-dokumen sbb.:
Tahapan Pra Musrenbang Desa/Kelurahan Rekap data/informasi hasil kajian desa (per dusun/RW ata per sektor);
Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahunan untuk musrenbang desa dan Renja SKPD Kelurahan untuk musrenbang kelurahan.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 81
Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan Notulensi dan berita acara pelaksanaan musrenbang;
Format-format isian penentuan prioritas kegiatan yang akan menjadi bahan utama penyempurnaan rancangan awal RKP-Desa Tahunan atau Renja SKPD Kelurahan.
Tahapan Pasca Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan SK Kades/Kelurahan untuk Tim Delegasi Desa/Kelurahan;
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahunan atau Renja SKPD Kelurahan;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Rencana Anggaran dan Biaya Program Kelurahan
Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan Pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan sebaiknya diumumkan secara terbuka minimal 7 hari
sebelum Hari-H sehingga warga masyarakat siapa pun dapat saja menghadirinya sebab forum ini adalah milik warga masyarakat desa/kelurahan.
Komposisi peserta. Musrenbang desa/kelurahan akan lebih ideal apabila diikuti oleh berbagai komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri atas:
Keterwakilan wilayah (dusun/kampung/RW/RT);
Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan/ dsb.);
Keterwakilan kelompok usia (generasi muda; generasi tua);
Keterwakilan kelompok sosial dan jenis kelamin (tokoh masyarakat, tokoh adat; tokoh agama; bapak-bapak; ibu-ibu; kelompok marjinal);
Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan (pemerintah desa/kelurahan, kalangan swasta/bisnis, masyarakat umum);
Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa/urusan kelurahan.
Tips Melibatkan Kelompok Marjinal dan Perempuan
Salah satu tugas Tim Penyelenggara Musrenbang dan tim pemandu adalah mengupayakan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat yang biasanya tidak hadir dan berbicara di forum/musyawarah desa (termasuk perempuan). Beberapa tips adalah:
Lakukan pendekatan pribadi kepada beberapa orang untuk menjelaskan apa dan mengapa dilaksanakan musrenbang desa/kelurahan, serta pentingnya keterlibatan warga semua kalangan;
Berikan informasi yang memungkinkan warga tersebut dapat memahami apa yang akan dibahas dalam musrenbang;
82 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Lakukan pertemuan dengan kelompok khusus yang biasanya tidak mau hadir dalam forum atau pertemuan desa untuk menggali aspirasinya (misal: kelompok buruh tani, kelompok ibu-ibu, kelompok sektor informal, kelompok nelayan, dan sebagainya);
Identifikasi orang-orang dalam setiap kelompok tersebut untuk menjadi kontak dalam pelibatan kelompoknya. Yakinkan orang ini untuk mendorong kelompoknya terlibat dalam kegiatan-kegiatan musrenbang dan forum desa lainnya.
Peran dan tugas peserta. Peran/tugas utama peserta adalah berpartisipasi secara aktif dalam proses musyawarah sampai pengambilan keputusannya. Berpartisipasi secara aktif bukan hanya berarti pandai dan banyak bicara, melainkan juga mampu mendengarkan aspirasi dan pandangan orang lain serta menjaga agar musrenbang benar-benar menjadi forum musyawarah bersama.
Kriteria (persyaratan) sebagai peserta. Meskipun semua warga desa berhak berpartisipasi dalam Musrenbang Desa/Kelurahan, tetapi terdapat kriteria atau persyaratan yang sebaiknya disampaikan kepada warga yang ingin menjadi peserta, yaitu:
Peserta menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah yaitu kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat, anti dominasi, anti diskriminasi, mengutamakan kepentingan umum (desa), dan keberpihakan terhadap kalangan marjinal4.
Peserta bersedia mempersiapkan diri dengan cara ikut serta mengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi, dokumen, dan materi yang relevan untuk pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan. Untuk memperoleh informasi, peserta dapat menghubungi sumber informasi yaitu Tim Pemandu maupun Tim Penyelenggara Musrenbang desa/kelurahan.
Peserta berminat membangun kapasitasnya mengenai kebijakan, aturan, arah program pemerintah, berbagai isu pembangunan, dan sebagainya, sehingga bisa berperan serta sebagai peserta musrenbang yang aktif. Untuk penguatan kapasitas, Tim Pemandu maupun Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan dapat menyelenggarakan simulasi musrenbang desa/kelurahan.
Pengorganisasian Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan Pemerintah desa/kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan (LKM)5 yang salah satu tugas/fungsinya adalah membantu sebagai penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif6. Dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan desa, pemerintahan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa ini. Karena itu, biasanya Kepala Desa
menunjuk Ketua LKM/LPM untuk menjadi Ketua Tim Penyelenggara Musrenbang desa/kelurahan.
Peran/tugas Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan, yaitu:
Melakukan pertemuan/rapat panitia (pembagian peran dan tugas, menyusun jadwal keseluruhan proses persiapan, pelaksanaan, dan paska musrenbang)
Membentuk tim pemandu (siapa, peran dan tugas)
4 Lihat penjabaran prinsip-prinsip musrenbang desa. 5 Atau disebut juga Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM). 6 PP 72/2005 tentang Desa dan PP 73 tentang Kelurahan.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 83
Menyepakati tatacara menentukan dan mengundang peserta
Mengelola anggaran penyelenggaraan musrenbang secara terbuka, efektif, dan efisien
Mengorganisir seluruh proses musrenbang desa/kelurahan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan paska-pelaksanaan sampai selesai tersusunnya RKP-Desa untuk musrenbang desa dan APB-Desa atau Renja SKPD Kelurahan untuk musrenbang kelurahan
Menyusun daftar cek-list dan mengkoordinir persiapan peralatan, bahan (materi), tempat, alat dan bahan yang diperlukan
Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan
Memastikan bahwa narasumber memberikan masukan yang dibutuhkan (relevan) untuk melakukan musyawarah perencanaan desa melalui surat permintaan materi yang diperinci apa saja yang diharapkan untuk dipaparkan atau berbincang langsung dengan narasumber
Apabila dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan atau simulasi musrenbang desa/kelurahan dalam rangka penguatan kapasitas warga yang akan mengikuti musrenbang desa/kelurahan. Simulasi musrenbang desa/kelurahan dapat dilakukan pada tahap pra-musrenbang desa/kelurahan (tahap persiapan)
Kepala desa berperan/tugas menjadi penanggung jawab dari keseluruhan pelaksanaan musrenbang di desanya.
Prinsip-prinsip Musrenbang Desa/Kelurahan Prinsip-prinsip musrenbang desa/kelurahan, berlaku baik untuk pemandu, peserta, narasumber, maupun semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan. Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar agar musrenbang desa/kelurahan benar-benar menjadi forum musyawarah pengambilan keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan desa.
Prinsip kesetaraan. Peserta musyawarah adalah warga desa dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi (menghormati) hasil keputusan forum meskipun kita sendiri tidak sependapat.
Prinsip musyawarah dialogis. Peserta musrenbang desa/kelurahan memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak dan desa di atas kepentingan individu atau golongan.
Prinsip anti dominasi. Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang.
Prinsip keberpihakan. Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling ’diam’ untuk
84 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan dan generasi muda.
Prinsip anti diskriminasi. Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam
menjadi peserta musrenbang. Kelompok marjinal dan perempuan, juga punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dan tidak boleh dibedakan.
Prinsip pembangunan desa secara holistik. Musrenbang desa/kelurahan dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan desa, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu saja. Musrenbang desa/kelurahan dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan
meningkatkan kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 85
Musrenbang Kecamatan A. Pengertian 1. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan
ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.
2. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan di wilayah kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang daerah.
4. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 5. Nara Sumber adalah pihak-pihak pemberi informasi yang dibutuhkan untuk proses pengambilan
keputusan dalam Musrenbang Kecamatan. 6. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kecamatan. 7. Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain:
a. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh kecamatan dan menjadi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya,
b. Daftar kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kabupaten/Kota yang disusun menurut SKPD dan atau gabungan SKPD untuk dibiayai melalui anggaran SKPD yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.
c. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/kota. B. Tujuan Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk: 1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan
menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. 2. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum
tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan. 3. Melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. C. Masukan Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain adalah: 1. Dari Desa/Kelurahan:
a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dari masing-masing desa/kelurahan yang berisi kegiatan prioritas yang dilengkapi kode desa/kelurahan dan kecamatan.
b. Daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan. c. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga/organisasi sosial
kemasyarakatan, koperasi, LSM yang bekerja di kecamatan, atau organisasi tani/nelayan di tingkat kecamatan.
d. Daftar masalah, dan usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan hasil identifikasi pelaku program pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang dibiayai oleh hibah/bantuan Luar Negeri.
86 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
2. Dari Kabupaten/Kota:
a. Kode kecamatan (dua angka yang sama dengan yang disampaikan di desa/kelurahan) untuk memudahkan SKPD dan Bappeda mengetahui kecamatan yuang mengusulkan kegiatan tersebut.
b. Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksananya beserta rencana pendanaannya di kecamatan tersebut.
c. Penjelasan nama dan jumlah Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sebagaimana telah ditentukan oleh Bappeda, berikut fungsi dan program terkaitnya.
D. Mekanisme Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari: 1. Tahap Persiapan: a. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan. b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
a) mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari masing-masing desa/kelurahan berdasarkan fungsi SKPD yang menjadi tanggungjawab SKPD.
b) menyusun jadual dan agenda Musrenbang Kecamatan. c) mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan tempat Musrenbang Kecamatan
minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.
d) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari desa/kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.
e) menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan.
2. Tahap Pelaksanaan: a. Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan. b. Pemaparan Camat mengenai masalah-masalah utama kecamatan, seperti kemiskinan,
pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran. c. Pemaparan Kepala-kepala Cabang SKPD setempat atau Pejabat SKPD kabupaten/kota mengenai
rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi dan besaran plafon dananya.
d. Pemaparan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan tentang masalah utama dan kegiatan prioritas dari masing-masing desa/kelurahan menurut fungsi/SKPD.
e. Verifikasi oleh delegasi desa/kelurahan untuk memastikan semua kegiatan prioritas yang diusulkan oleh desa/kelurahan sudah tercantum menurut masing-masing SKPD.
f. Kesepakatan kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD.
g. Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum.
h. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh desa/kelurahan (kegiatan lintasdesa/kelurahan yang belum diusulkan desa/kelurahan).
i. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.
j. Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.
k. Pemilihan dan Penetapan daftar nama delegasi kecamatan (3-5 orang) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota. Komposisi delegasi tersebut harus terdapat perwakilan perempuan.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 87
Catatan Dalam kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan nara sumber, Musrenbang kecamatan tetap dilaksanakan minimal hingga langkah yang disebutkan pada butir 7, sehingga Camat dapat menyusun gabungan prioritas kegiatan tahunan dari desa/kelurahan menurut SKPD. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD di tingkat Kabupaten/Kota. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang kecamatan. E. Keluaran Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah: 1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan
yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya. 2. Daftar kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan melalui SKPD atau Gabungan SKPD. 3. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/kota. 4. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan. F. Peserta Peserta Musrenbang Kecamatan adalah individu atau kelompok yang merupakan wakil dari desa/kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan (misalnya: organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi petani, organisasi pengrajin, dan lain sebagainya). G. Narasumber 1. Dari Kabupaten/Kota: Bappeda, perwakilan SKPD, kepala-kepala cabang SKPD di kecamatan
yang bersangkutan, kepala-kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan. Khusus untuk anggota DPRD, forum ini bisa menjadi forum untuk menjaring aspirasi masyarakat.
2. Dari Kecamatan: Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan.
H. Tugas Tim Penyelenggara 1. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan. 2. Menyusun jadual dan agenda Musrenbang Kecamatan. 3. Mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan tempat pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan. 4. Mendaftar peserta Musrenbang Kecamatan. 5. Memfasilitasi proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. 6. Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum SKPD dan
Musrenbang Kabupaten/Kota. 7. Merangkum daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada
Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota. 8. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya memuat: a) kegiatan
prioritas yang disepakati, dan b) daftar nama delegasi yang terpilih. 9. Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan kepada anggota DPRD dari wilayah
pemilihan kecamatan yang bersangkutan, sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD.
I. Tugas Delegasi Kecamatan 1. Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah
kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
88 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
2. Memperjuangkan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan dalam Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
3. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi dari desa/kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kecamatan.
4. Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.
5. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan oleh masing-masing SKPD (dengan sumber dana dari APBD maupun sumber lainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Kecamatan dan delegasi kecamatan membantu Camat mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatankegiatan tersebut.
Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Forum-SKPD Kabupaten/Kota A. Pengertian 1. Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/ sektor dan lintas
sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
2. Pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD. Namun demikian, dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD dapat tetap dilakukan.
3. Jumlah Forum SKPD dan formasi Forum Gabungan SKPD serta jadual acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan Bappeda, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat. Disarankan agar Iangkah persiapan sudah dilakukan sejak bulan Januari sehingga pada bulan Februari sudah jelas diketahui jumlah dan nama forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD yang dibentuk.
4. Bappeda memprioritaskan pembentukan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD pada: a. Fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah seperti: pendidikan dasar, kesehatan,
prasarana, dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat; dan b. SKPD yang mengemban fungsi yang berkaitan dengan prioritas program-program
pembangunan kabupaten/kota tersebut. Sebagai contoh: Forum SKPD Pendidikan, Forum SKPD Kesehatan, Forum SKPD Kimpraswil atau Forum Gabungan SKPD Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,dan sebagainya.
5. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD untuk proses pengambilan keputusan hasil forum /Musrenbang.
6. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama.
7. Hasil Forum SKPD adalah: a. Renja (Rencana Kerja) SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang
dirinci menurut kecamatan dan sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD setempat, APBD Provinsi dan APBN;
b. Daftar nama anggota delegasi Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD untuk mengikuti pembahasan musrenbang tahunan kabupaten/kota.
8. Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait Iainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 89
9. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.
B.Tujuan Forum SKPD Kabupaten/Kota bertujuan untuk: 1. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan
Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD). 2. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja-SKPD. 3. Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas
pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). 4. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama
untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD. C. Masukan Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam penyelenggaraan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD adalah: 1. Dari Provinsi dan Kementerian Negara: infomasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber
dari APBN dan APBD Provinsi. 2. Dari Kabupaten/Kota:
a. Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra-SKPD/Unit Kerja Daerah. b. Kegiatan Prioritas pembangunan/Rancangan RKPD (jika sudah ada). c. Rancangan Renja-SKPD. d. Prioritas dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD. e. Daftar individu/organisasi masyarakat skala kabupaten/kota seperti: Asosiasi Profesi, LSM,
peguruan tinggi dan mereka yang ahli serta memiliki perhatian terhadap fungsi/SKPD yang bersangkutan.
f. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan. 3. Dari Kecamatan:
a. Daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan hasil Musrenbang Kecamatan. b. Daftar delegasi kecamatan yang diutus untuk mengikuti pembahasan pada forum-forum
SKPD. D. Mekanisme Mekanisme pelaksanaan Forum-SKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan: a. Kepala Bappeda menetapkan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD dan atau
gabungan SKPD agar penyelenggaraannya secara optimal.Dalam tata cara tersebut tercantum: jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan, dan keluaran Forum SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota.
b. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan dan terdiri dari unsure SKPD dan Bappeda sebagai tindak lanjut dari keputusan Kepala Bappeda.
c. Tim Penyelenggara Forum SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut: a) menggabungkan daftar kegiatan prioritas pembangunan dari setiap kecamatan. b) mengkompilasi daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja-
SKPD. c) mengindentifikasi kegiatan prioritas pembangunan dari tiap kecamatan yang sesuai dengan
kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Renja-SKPD demikian pula dengan kegiatan yang tidak sesuai.
90 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
d) memperkirakan biaya tiap kegiatan prioritas. e) menyusun rincian agenda pembahasan Forum SKPD berdasarkan keputusan Kepala Bappeda. f) mengumumkan secara terbuka jadual, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan
Forum SKPD selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan. g) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum SKPD yang berasal dari
delegasi kecamatan maupun dan kelompokkelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan fungsi/SKPD tersebut dalam skala kabupaten/kota.
h) mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD.
2. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut: a. Pendaftaran peserta Forum SKPD oleh masing-masing Tim penyelenggara Forum SKPD. b. Pemaparan dan pembahasan kegiatan prioritas pembangunan menurut rancangan Renja-SKPD
oleh Kepala SKPD. c. Pemaparan kegiatan prioritas pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh
Tim Penyelenggara Forum SKPD. d. Verifikasi kegiatan prioritas berbagai kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan
kegiatan prioritas dari kecamatan sudah telah tercantum. e. Pemaparan kegiatan prioritas dan plafon/pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari prioritas
pembangunan daerah/Rancangan RKPD Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Kementrian/Lembaga Negara oleh Kepala SKPD.
f. Merumuskan kriteria untuk menyeleksi kegiatan prioritas pembangunan baik yang berasal dari kecamatan maupun dari Rancangan Renja-SKPD.
g. Menetapkan kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga plafon/pagu dana Renja-SKPD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, maupun APBN dapat dibelanjakan secara optimal (kerangka anggaran). Petunjuk pengisian Form-Form kegiatan prioritas SKPD khusus untuk sumber pendanaan APBN dapat dilihat pada Lampiran-2.
h. Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara: a) mengidentifikasi keefektifan regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD. b) merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan regulasi, penggabungan regulasi, atau
pembatalan sesuai kebutuhan. i. Menetapkan delegasi masyarakat dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-
kelompok masyarakat skala Kabupaten/Kota untuk mengikuti Musrenbang Tahunan Kabupaten/Kota (1-3 orang untuk setiap Forum SKPD). Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.
Catatan: Dalam hal dokumen penunjang belum tersedia, Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD tetap harus dilaksanakan. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Forum SKPD. E. Keluaran Keluaran yang dihasilkan dari Forum-SKPD Kabupaten/Kota adalah: 1. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan
kerangka anggaran SKPD. 2. Kegiatan Prioritas yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD
Provinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja-SKPD disusun menurut kecamatan dan desa/kelurahan. Selanjutnya, kegiatan prioritas setiap kecamatan disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan.
3. Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD yang yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten/kota untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 91
4. Berita Acara Forum SKPD Kabupaten/Kota. F. Peserta Peserta Forum SKPD Kabupaten/Kota terdiri dari para delegasi kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten/kota yang berkaitan langsung dengan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan. Ini mencakup antara lain Dewan Pendidikan untuk Forum Pendidikan; RSUD, Ikatan Dokter Indonesia di daerah dan Ikatan Bidan Indonesia di daerah untuk Forum Kesehatan dan lain sebagainya. G. Narasumber Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Kepala dan para pejabat Bappeda, anggota DPRD dari Komisi Pasangan Kerja masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahili/profesional balik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi. H. Tugas Tim Penyelenggara 1. Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan. 2. Menyusun rincian jadual, agenda, dan tempat Forum SKPD. 3. Mengumumkan secara terbuka jadual, agenda, dan tempat pelaksanaan Forum SKPD. 4. Mendaftar peserta Forum SKPD. 5. Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD. 6. Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk penyelenggaraan Forum-SKPD. 7. Merangkum berita acara penyelenggaraan Forum SKPD. 8. Melaporkan kepada Bappeda hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD. 9. Memberikan hasil Forum SKPD kepada Komisi Pasangan Kerja di DPRD setempat. I. Tugas Delegasi Forum SKPD 1. Membantu Tim Penyelenggara Forum SKPD dalam memutakhirkan rancangan Renja-SKPD. 2. Memperjuangkan kegiatan prioritas Renja-SKPD dalam Musrenbang Kabupaten/Kota. 3. Mendiskusikan berita acara hasil Forum SKPD dengan Komisi DPRD yang terkait. Musrenbang Kabupaten/Kota A. Pengertian 1. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/kota untuk
mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.
2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Renstra Daerah, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta.
3. Nara Sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
4. Peserta adalah pihak yang memiliki hak untuk pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.
5. Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota adalah prioritas kegiatan yang dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi dan APBN sebagai bahan pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten/Kota menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan.
92 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
6. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kegiatan prioritas RKPD menjadi rujukan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD).
B. Tujuan 1. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas
pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi dana desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
2. Mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD).
3. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD).
C. Masukan Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota adalah: 1. Dari Kabupaten/Kota:
a. Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda berdasarkan prioritas pembangunan daerah. b. Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka
anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.
c. Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota yang terdiri atas: a) plafon untuk setiap SKPD dan b) plafon untuk Alokasi Dana Desa.
d. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota.
e. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan. 2. Dari Kecamatan:
a. Daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari kecamatan. b. Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang
Kabupaten/Kota. c. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang
Kabupaten/Kota.
D. Mekanisme Musrenbang Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan: a. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten/Kota. b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
a) mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD dan Musrenbang Kecamatan.
b) menyusun jadual dan agenda Musrenbang. c) mengumumkan secara terbuka jadual, agenda, dan tempat Musrenbang Kabupaten/Kota
minimal 7 hari sebelum acara Musrenbang dilakukan, agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.
d) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kabupaten/Kota, balik delegasi dari kecamatan maupun dari Forum SKPD.
e) menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten/Kota. 2. Tahap Pelaksanaan: a. Pemaparan Rancangan RKPD dan kegiatan prioritas pembangunan serta plafon anggaran yang
dikeluarkan oleh Bupati/Walikota oleh Kepala Bappeda.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 93
b. Pemaparan hasil kompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD berikut pendanaannya oleh Ketua Tim Penyelenggara.
c. Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD, delegasi kecamatan, dan delegasi Forum-SKPD. d. Pemaparan Kepala SKPD Rancangan Renja-SKPD (terutama SKPD yang mengemban fungsi
pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten/Kota), yang meliputi: a) Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra Kabupaten/Kota dan Renstra-SKPD/Unit
Kerja. b) Tujuan, indikator pencapaian dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dimuat dalam
Renja-SKPD. c) Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan terutama dana yang berasal dari APBD
Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana Iainnya. e. Membahas kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan tahun berikutnya. f. Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsi/SKPD. g. Menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan besaran plafon anggaran APBD setempat serta
yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.
h. Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten /Kota. i. Membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya. Catatan: Dalam hal kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan nara sumber, Musrenbang Kabupaten/Kota tetap dilaksanakan dalam rangka menentukan jenis kegiatan prioritas daerah. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota. E. Keluaran Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang meliputi: 1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana balik berdasarkan
fungsi/SKPD. 2. Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD
Kabupaten/Kota; APBD Provinsi, APBN, dansumber pendanaan lainnya. 3. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan/atau
Pusat. 4. Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa. F. Peserta Peserta Musrenbang Kabupaten/Kota adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan delegasi dari Forum SKPD. G. Narasumber Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, DPRD, LSM yang bekerja dalam skala kabupaten/kota, Perguruan Tinggi, Perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja-SKPD Panitia/Tim Anggaran Eksekutif maupun DPRD. H. Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota Setelah hasil Musrenbang Kabupaten/Kota disepakati oleh peserta, maka Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan hasilnya kepada: 1. DPRD setempat. 2. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. 3. Tim Penyusun Program Tahunan Daerah dan RAPBD.
94 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
4. Kecamatan. 5. Delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD. (Sumber : SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Dan Menteri Dalam Negeri Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 )
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 95
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 66 TAHUN 2007 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa);
b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalampenyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, perlu dilakukan pengaturan;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
96 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
3. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dana APBN bisa berbentuk dana Dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
7. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 97
dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
8. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DURKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota), APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga.
9. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
10. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (MUSRENBANGDESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
12. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Pasal 2 (1) Perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun. (2) Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
RPJM-Desa. (3) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa,
strategi pembangunan desa, dan program kerja desa. Pasal 3 (1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijabarkan dalam RKPDesa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas
pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.
98 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Pasal 4 (1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan peraturan desa. (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Pasal 5 (1) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. (2) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat
f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal; g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi
sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia; h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara
berkelanjutan; i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung
aspirasi masyarakat; j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang
sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan k. penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi
melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.
Pasal 6 RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk: a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
keadaan setempat; b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di
desa; c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 99
Pasal 7 RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertujuan untuk : a. menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa)tahunan yang
sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten;
b. menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.
BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 8 (1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa
dan RKP-Desa. (2) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. (3) Peserta forum musrenbang desa terdiri atas:
a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai nara sumber; c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai
anggota; dan d. Warga masyarakat sebagai anggota.
BAB IV PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA Bagian Kesatu Penyusunan RPJM-Desa Pasal 9 (1) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan:
a. persiapan; b. pelaksanaan; dan c. pelembagaan.
(2) Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.
Pasal 10 (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
a. menyusun jadual dan agenda; b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa; c. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan d. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
(2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi: a. pendaftaran peserta; b. pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa; c. pemaparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya;
100 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
d. pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM-Desa;
e. penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah Pembiayaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) tahunan di Desa;
f. penjelasan koordinator Musrenbang yaitu Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
g. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun;
h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan.
i. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa, dan
k. penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang Kecamatan.
(3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melalui pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
(4) Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.
Pasal 11 Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan: a. masukan; b. proses; c. hasil; dan d. dampak. Pasal 12 (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui penggalian masalah
dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan. (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui pengelompokan
masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.
(3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui: a. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga; b. rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan APB-Desa,
rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM-Desa, c. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa, Indikasi program
pembangunan di Desa, RKP-Desa, DU-RKP-Desa, berita acara musrenbang Desa (RPJM/RKP-Desa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan Desa.
(4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d melalui: a. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa; b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKP-Desa); dan c. Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 101
Bagian Kedua Penyusunan RKP-Desa Pasal 13 (1) Penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui kegiatan:
a. persiapan; b. pelaksanaan, dan; c. pemasyarakatan.
(2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; b. Tim penyusun RKP-Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa
selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, Tokoh masyarakat, tokoh agama selaku nara sumber, Pengurus TP-PKK Desa, KPM selaku anggota, Pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKPDesa.
(3) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan RKP-Desa dengan mengacu kepada RPJM-Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa :
a. Pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa; b. Indikasi program pembangunan Desa dari RPJM-Desa; c. Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APB-Desa; d. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa; dan e. Berita Acara Musrenbang Desa.
(4) Kegiatan pemasyarakatan RKP-Desa dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.
Pasal 14 Kegiatan dan Format penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. BAB V PELAPORAN Pasal 15 (1) Kepala Desa melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa secara berjenjang. (2) Laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling
lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan. Pasal 16 Bentuk laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
102 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan
pembangunan desa berupa pemberian pedoman, pelatihan, supervisi. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa
berupa pelatihan dan supervisi. (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan
desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi. (4) Pembinaan dan pengawasan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
didelegasikan kepada Camat. BAB VII PENDANAAN Pasal 18 Perencanaan pembangunan desa bersumber dari dana: a. APBN; b. APBD Provinsi; c. APBD Kabupaten/Kota; d. APB-Desa; dan e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 (1) RPJM-Desa dan RKP-Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. RPJM-Desa dan RKP-Desa; b. penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa; dan c. pelaksanaan RPJM-Desa dan RKP-Desa.
Pasal 20 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Nopember 2007 MENTERI DALAM NEGERI, H. MARDIYANTO
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 103
DAFTAR LAMPIRAN I. LAMPIRAN I : KEGIATAN DAN FORMAT PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA
A. Alur Kegiatan Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa B. Masukan 1. Contoh hasil pengkajian masalah dan potensi dari potret Desa
a. Potret/Sketsa Desa; dan b. Daftar masalah dan potensi dari potret Desa.
2. Contoh hasil pengkajian masalah dan potensi dari kalender musim a. Contoh gambar kalender musim; dan b. Daftar masalah dan potensi dari kalender musim
3. Contoh hasil pengkajian Bagan Kelembagaan a. Contoh Bagan Kelembagaan Desa; dan b. Daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan
C. Proses
1. Contoh Hasil Penentuan Peringkat Masalah; 2. Hasil Penentuan Peringkat Masalah; 3. Contoh Hasil Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah; dan 4. Penentuan Peringkat Tindakan.
D. Hasil
1. Perencanaan Pembangunan Desa Yang Dibiayai Swadaya Masyarakat dan Pihak Ketiga; 2. Perencanaan Pembangunan Desa Yang Ada Dananya; 3. Agenda Paduan Kegiatan Swadaya dan Dana Yang Sudah Ada Tugas Pembantuan; 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa); 5. Pemeringkatan Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RPJM-Desa; 6. Indikasi Perencanaan Pembangunan Desa dari RPJM-Desa; 7. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahunan, dan; 8. Berita Acara Musrenbang Desa.
E. Dampak 1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa; 2. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
a. DU-RKP-Desa untuk kegiatan PKK; b. DU-RKP-Desa untuk kegiatan Kelembagaan; c. DU-RKP-Desa untuk kegiatan U E P; d. DU-RKP-Desa untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana.
3. Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa dan Berita Acara Musrenbang Desa Dalam Penyusunan RKP-Desa.
104 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
II. LAMPIRAN II : BENTUK LAPORAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA 1. Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RKP-Desa diisi
oleh Desa; 2. Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RKP-Desa diisi
oleh Kecamatan; 3. Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RKP-Desa diisi
oleh Kabupaten; dan 4. Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RKP-Desa diisi
oleh Provinsi.
105
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
LAM
PIR
AN
I.
: PE
RAT
URAN
MEN
TERI
D
ALAM
NEG
ERI
NO
MO
R :
66 T
AHU
N 2
007
TAN
GG
AL :
28
NO
PEM
BER
2007
106
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
B. M
ASU
KAN
1.
H
ASIL
PE
NG
KAJI
AN
MAS
ALAH
D
AN
POTE
NSI
D
ARI
POTR
ET
DES
A
No
M
ASA
LA
H
POT
EN
SI
1.
Jala
n de
sa d
i wila
yah
RW
02
sepa
njan
g 1.
200
met
er
rusa
k be
rat.
Bat
u Pa
sir T
enag
a G
oton
g R
oyon
g
2.
Ling
kung
an p
erum
ahan
pe
ndud
uk R
W 0
7 tid
ak
seha
t..
-LK
-Des
a da
n PK
K -K
ader
-ka
der d
i des
a -P
uske
smas
pe
mba
ntu
3.
Ban
yak
anak
bal
ita d
i RW
13
men
derit
a pe
nyak
it ca
mpa
k.
-Pus
kesm
as P
emba
ntu
-Po
syan
du -K
ader
Pos
yand
u
4.
Tam
bak/
kola
m ik
an k
uran
g di
man
faat
kan
oleh
pet
ani
ikan
.
-Kol
am/la
han
tam
bak
-A
liran
/irig
asi -
Peta
ni ta
mba
k
5.
Jem
bata
n di
Dus
un D
amai
lo
ngso
r.
-Bat
u da
n pa
sir -
Kay
u da
n ba
mbu
-Ten
aga
Got
ong
royo
ng
b.
POTR
ET/S
KETS
A D
ESA
a.
DAF
TAR M
ASAL
AH D
AN P
OTE
NSI
DAR
I PO
TRET
DES
A
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
10
7 2
. CO
NTO
H H
ASI
L P
ENG
KA
JIA
N M
AS
ALA
H D
AN
PO
TEN
SI D
AR
I K
ALE
ND
ER M
US
IM
b.
GAM
BAR K
ALEN
DER
MU
SIM
a.
DAF
TAR M
ASAL
AH D
AN P
OTE
NSI
DAR
I KA
LEN
DER
MU
SIM
108
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
3. C
ON
TOH
HAS
IL P
ENG
KAJI
AN B
AGAN
KEL
EMBA
GAA
N
a.
BA
GAN
KEL
EMBA
GAA
N D
ESA
b
. DAF
TAR M
ASAL
AH D
AN P
OTE
NSI
DAR
I BA
GAN
KEL
EMBA
GAA
N
No
LEM
BAG
A M
ASAL
AH
POTE
NSI
1 2 3 4 5
dst
Pera
ngka
t des
a ku
rang
dal
am
mem
berik
an
pela
yana
n pa
da
mas
yara
kat
Peng
urus
LK
se
bagi
an b
esar
tida
k ta
mpa
k ke
giat
anny
a
Keg
iata
n ke
lom
pok
tani
di d
usun
dam
ai
mac
et
Peng
urus
sim
pan
pinj
am ti
dak
pern
ah
mel
akuk
an m
usy
deng
an a
nggo
ta
Kur
ang
berm
anfa
at
dala
m m
emas
arka
n ha
sil p
erta
nian
- Pe
rang
kat l
engk
ap
- Sa
rana
ters
edia
- Pe
ngur
us le
ngka
p -
Tena
ga p
engu
rus
pote
nsia
l
- Le
mba
ga a
da
- Pe
ngur
us le
ngka
p
- M
odal
usa
ha b
esar
-
Peng
urus
leng
kap
- A
da p
rogr
am
pela
tihan
-
Ada
kre
dit b
unga
re
ndah
ters
edia
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 109
C. PROSES
1. CONTOH HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH PENGELOMPOKAN MASALAHAN
Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 m, rusak berat
Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat
Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih
Pada musim hujan, sebagian Besar rumah penduduk di dusun Damai
Banyak anak balita di RW 03 menderita penyakit campak
Pada musim hujan banyak masyarakat di dusun Suci terkena
Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan lagi oleh petani tambak
Pada musim kemarau hasil panen merosot (gagal)
KUD kurang berperan dalam memasarkan hasil pertanian
Perangkat desa dinilai kurang dalam memberikan pelayanan
Sebagian besar pengurus LK-Desa tidak tampak kegiatannya
- Batu- Pasir
Tenaga gotong royong
- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di Desa
- Sungai - Mata air di luar desa
Swadaya dari masy
- Selokan/parit- Batu dan pasir
Gotong royong
- Puskesman pembantu - Posyandu
Kader posyando
- Puskesmas pembantu - Posyandu, bidan desa
Kebun obat keluarga
- Kolam/lahan tambak- Aliran/irigasi
Petani tambak
- Irigasi tersier- Luas lahan persawahan
Kelompok tani KUD
- Ada program pelatihan - Ada kredit bunga
rendah
- Perangkat lengkap- sarana
- Pengurus lengkap- Tenaga/pengurus
fungsional
110 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
2. HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH
No Masalah Dirasakan oleh orang banyak
Sangat Parah
Menghambat peningkatan pendapatan
Sering terjadi
Tersedia potensi untuk memecahkan masalah
Jumlah nilai
Urutan peringkat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 3 5 4 3 3 3 4 1 3 4
3 4 4 4 4 3 3 4 5 2 3
3 2 2 2 3 2 5 5 4 1 1
1 2 5 4 4 2 1 2 3 3 3
3 3 5 4 3 3 4 4 2 2 3
13 14 21 18 17 13 16 19 15 11 14
9 7 1 3 4 9 5 2 6 11 8
dst dst dst dst dst dst dst dst
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 111
3. CONTOH HASIL PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH
No Masalah Penyebab Potensi Alternatif tindakan Pemecahan masalah
Tindakan yang Layak
1 2 3 4 5 6 1 Di dua dusun pd musim
kemarau kekurangan air bersih
Debit sumber air bersih semakin berkurang
- Sungai - Mata air
diluar desa - Biaya
swadaya
Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)
Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)
Banyak pipa-pipa yang bocor
Penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor
Penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor
2 Pada musim kemarau hasil petani merosot (gagal)
Sebagian besar petani tidak mengikuti pola tanam yang baik
- Irigasi tersier - Luas lahan
persawahan - Kelompok
tani - KUD
Penyuluhan kepada petani tentang pola tanam yang baik
Penyuluhan kepada petani tentang pola tanam yang baik
Tanaman padi banyak terserang hama (penyakit)
Pengadaan obat-obatan hama (penyakit)
3 Pada musim hujan di dusun Damai sebagian besar rumah penduduk tergenang air
Parit/selokan air banyak yang rusak dan tersumbat
- Selokan/parit - Batu - Gotong
royong
Perbaikan parit/selokan air Perbaikan selokan air
Bronjong disungai B jebol sepanjang 35 m
4 Banyak anak balita di RW 03 terserang penyakit campak
Kesadaran ibu-ibu tentang kesehatan rendah
- Puskesmas pembantu
- Posyandu - Kader
posyandu
Pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak
Pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak
Posyandu belum mengadakan imunisasi campak
Mengadakan imunisasi bagi anak balita di RW 03
Mengadakan imunisasi bagi anak balita di RW 03
Lingkungan RW 03 kurang sehat
Mengadakan gerakan kebersihan lingkungan
5 Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani tambak
Hasil tambak kurang mencukupi biaya pemeliharaan
- Kolam/tambak
- Irigasi - Petani
tambak
Pelatihan TTG/ pengolahan ikan bagi petani tambak
Pelatihan TTG/ pengolahan ikan bagi petani tambak
Petani tambak kurang trampil mengolah hasil
6 KUD kurang dalam pemasaran hasil pertanian
Pengurus KUD tidak aktif membina petani
Ada program pelatihan kredit bunga rendah
Penambahan dana melalui kredit bunga rendah
Penambahan dana melalui kredit bunga rendah
Dana terbatas untuk pembelian hasil pertanian
dst dst dst dst dst
112 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
4. PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN
Tindakan yang Layak Pemenuhan kebutuhan orang banyak
Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat
Dukungan Potensi Jumlah Nilai Peringkat
Tindakan
5 4 4 3 3 5 5 3 1
3 2 3 1 1 4 2 5 4
5 2 2 3 2 5 5 2 3
13 8 9 7 6 14 13 10 11
2 6 7 8 9 1 3 5 4
dst dst dst dst dst dst
Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)
Penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor
Penyuluhan kepada petani tentang pola tanam
Perbaikan selokan air
Perbaikan bronjong di sungai B
Pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak
Mengadakan imunisasi bagi anak balita di RW 03
Pelatihan pengolahan TTG pengolahan ikan bagi petani tambak
Penambahan dana melalui kredit bunga rendah
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 113
114
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
D. H
ASIL
1.
PER
ENCA
NAA
N P
EMBA
NG
UN
AN D
ESA
YAN
G D
IBIA
YAI
SWAD
AYA
MAS
YARAK
AT D
AN P
IHAK
KET
IGA
D
ESA
: ...
......
......
......
......
......
......
.. KE
CAM
ATAN
: ...
......
......
......
......
......
......
.. KA
BUPA
TEN
/KO
TA
: ...
......
......
......
......
......
......
.. N
o Pr
ogra
m K
egia
tan
Tuju
an
Kegi
atan
Loka
si
(RW
/RT,
ka
mpu
ng,
dusu
n, d
ll)
Sasa
ran
Targ
et
Sifa
t W
aktu
Pe
laks
anaa
n
Biay
a
Ket.
B
L R
P Rp
Su
mbe
r
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11
12
13
14
Kepa
la D
esa,
(.
......
......
......
......
......
...)
LPM
, LKM
D, a
tau
sebu
tan
lain
(.
......
......
......
......
......
......
...)
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
11
5 P
ETU
NJU
K P
ENG
ISIA
N
1.
PERE
NCA
NAA
N P
EMBA
NG
UN
AN D
ESA
YAN
G D
IBIA
YAI
SWAD
AYA
MAS
YARA
KAT
DAN
PIH
AK K
ETIG
A
1.
Lam
pira
n I
.D/1
ada
lah
kode
unt
uk f
orm
at (
daft
ar i
sian
) D
esa,
sup
aya
dico
ret
yang
tid
ak p
erlu
. Fo
rmat
ini
dim
aksu
dkan
seb
agai
re
ncan
a ke
giat
an-k
egia
tan
pem
bang
unan
Des
a ya
ng d
ibia
yai
swad
aya
mas
yara
kat
mau
pun
piha
k ke
tiga
seba
gai
mitr
a m
enur
ut j
enis
ke
giat
an.
Tuju
an k
egia
tan,
lok
asi RW
/RT,
Dus
un,
Kam
pung
dan
lai
n-la
in,
sasa
ran,
tar
get,
sifa
t, w
aktu
pel
aksa
naan
, bi
aya
dan
sum
ber
pem
biay
aan
dari
swad
aya,
mitr
a ke
rja
Des
a.
2.
Kolo
m 1
, cuk
up je
las.
3.
Ko
lom
2, d
iisi d
enga
n je
nis-
jeni
s ke
giat
an b
idan
g-bi
dang
sos
ial b
uday
a, s
aran
a pr
asar
ana
dan
usah
a ek
onom
i pro
dukt
if da
n la
in-la
in.
4.
Kolo
m 3
, di
isi
tuju
an k
egia
tan
dari
prog
ram
/keg
iata
n ya
ng a
kan
dila
ksan
akan
, m
isal
nya
: bi
dang
sar
ana
pras
aran
a ya
itu k
egia
tan
pem
bang
unan
jala
n D
esa,
RT/
RW d
an la
in-la
in.
5.
Kolo
m 4
, diis
i lok
asi p
elak
sana
an p
rogr
am k
egia
tan
ters
ebut
. 6.
Ko
lom
5, d
iisi s
asar
an p
okok
dar
i pro
gram
/keg
iata
n te
rseb
ut, m
isal
nya
: pe
nyul
uh, p
etan
i pem
akai
air,
ped
agan
g, P
KK, d
an la
in-la
in.
7.
Kolo
m 6
, diis
i tar
get
dari
prog
ram
/keg
iata
n te
rseb
ut d
ilaks
anak
an.
8.
Kolo
m (
7, 8
, 9, 1
0) d
iisi s
ifat
prog
ram
/keg
iata
n B=
Baru
, L=
Lanj
utan
, R=
Reha
bilit
asi,
P=Pe
rluas
an.
9.
Kolo
m 1
1, d
iisi w
aktu
pel
aksa
naan
( b
erap
a ha
ri, m
ingg
u, b
ulan
, tah
un).
10
. Ko
lom
(12
, 13)
diis
i jum
lah
biay
a ya
ng d
iusu
lkan
dan
sum
bern
ya, m
isal
nya
dari
: sw
aday
a, m
itra
kerj
a D
esa
11.
Kolo
m 1
4, c
ukup
jela
s.
116
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
2. P
EREN
CAN
AAN
PEM
BAN
GU
NAN
DES
A YA
NG
AD
A D
ANAN
YA, T
AHU
N ..
......
......
......
...
D
ESA
: ...
......
......
......
......
......
......
.. KE
CAM
ATAN
: ...
......
......
......
......
......
......
.. KA
BUPA
TEN
/KO
TA
: ...
......
......
......
......
......
......
.. N
o Pr
ogra
m
Kegi
atan
Lo
kasi
Ke
giat
an
(Kam
p,
Dus
un,
RW/R
T, d
ll)
Sifa
t Sa
sara
n M
anfa
at
Perk
iraan
Bi
aya
APBN
/APB
D/
APB-
DES
A SK
PD
Ket.
B
R L
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11
12
Kepa
la D
esa,
(.
......
......
......
......
......
...)
LPM
, LKM
D, a
tau
sebu
tan
lain
(.
......
......
......
......
......
......
...)
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
11
7 P
ETU
NJU
K P
ENG
ISIA
N
2. P
EREN
CAN
AAN
PEM
BAN
GU
NAN
DES
A YA
NG
AD
A D
ANAN
YA
1.
La
mpi
ran
I.D
/2,
adal
ah k
ode
untu
k D
afta
r Is
ian
Des
a, s
upay
a di
core
t ya
ng t
idak
per
lu,
form
at in
i dim
aksu
dkan
seb
agai
usu
lan
renc
ana
kerj
a pe
mba
ngun
an D
esa
yang
dib
iaya
i ole
h pe
mer
inta
h (A
PBN
, APB
D, A
PB D
esa)
unt
uk r
enca
na t
ahun
yan
g ak
an d
atan
g.
2. Ko
lom
1, c
ukup
jela
s.
3. Ko
lom
2, d
iisi d
enga
n pr
ogra
m, m
isal
nya
: pr
ogra
m p
enan
ggul
anga
n ke
mis
kina
n da
n la
in-la
in.
4. Ko
lom
3, d
iisi n
ama-
nam
a ke
giat
an m
isal
nya
: pr
ogra
m p
enan
ggul
anga
n ke
mis
kina
n da
n la
in-la
in.
5. Ko
lom
4, d
iisi l
okas
i keg
iata
n di
RW
/RT,
Dus
un, K
ampu
ng d
an la
in-la
in.
6. Ko
lom
(5,
6, 7
) di
isi s
ifat
kegi
atan
yan
g ak
an d
ilaku
kan
B=Ba
ru, R
=Re
habi
litas
i, L=
Lanj
utan
tah
un s
ebel
umny
a.
7. Ko
lom
8 d
iisi t
enta
ng s
asar
an d
an m
anfa
at k
egia
tan
terh
adap
mas
yara
kat
Des
a da
n la
in-la
in.
8. Ko
lom
9 d
iisi p
erki
raan
bia
ya y
ang
dibu
tuhk
an s
esua
i den
gan
RAB.
9.
Ko
lom
10,
diis
i sum
ber
biay
a (A
PBN
, APB
D P
rovi
nsi,
Kabu
pate
n/Ko
ta, A
PB-D
esa)
. 10
. Kol
om 1
1, d
iisi S
KPD
yan
g be
rtan
ggun
gjaw
ab a
tas
kegi
atan
-keg
iata
n pa
da k
olom
3.
11. K
olom
12,
cuk
up je
las.
118
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
3. A
GEN
DA
PAD
UAN
KEG
IATA
N A
NTA
RA
SWAD
AYA
DAN
DAN
A YA
NG
SU
DAH
AD
A TU
GAS
PEM
BAN
TUAN
DES
A
:
......
......
......
......
......
......
.....
KECA
MAT
AN
:
......
......
......
......
......
......
.....
TAH
UN
: ...
......
......
......
......
......
......
.. N
o Ke
giat
an
Pena
nggu
ngja
wab
Ke
tera
ngan
(1
. Sw
aday
a, 2
Kem
itraa
n, 3
. Pem
erin
tah/
TP)
1 2
3 4
Kepa
la D
esa,
(.
......
......
......
......
......
...)
LPM
, LKM
D, a
tau
sebu
tan
lain
(.
......
......
......
......
......
......
...)
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
11
9 P
ETU
NJU
K P
ENG
ISIA
N
3.
AGEN
DA
PAD
UAN
KEG
IATA
N A
NTA
RA S
WAD
AYA
DAN
DAN
A YA
NG
SU
DAH
AD
A TU
GAS
PEM
BAN
TUAN
1. L
ampi
ran
I.D
/3 A
dala
h ko
de u
ntuk
daf
tar
isia
n ag
enda
keg
iata
n pe
mba
ngun
an d
esa
untu
k 1
(sat
u) t
ahun
ang
gara
n.
2. K
olom
1, c
ukup
jela
s.
3. K
olom
2,
sebu
tkan
keg
iata
n ya
ng a
kan
dila
kuka
n di
des
a, m
isal
nya
: ke
giat
an p
embu
atan
jal
an d
esa,
pem
buat
an b
ak p
enam
pung
air
dan
lain
-lain
. 4.
Kol
om 3
, seb
utka
n/tu
lis s
iapa
pen
angg
ungj
awab
nya.
5.
Kol
om 4
, seb
utka
n pe
mbi
ayaa
nnya
dar
i sw
aday
a, A
PBN
, APB
D a
tau
APB
Des
a.
Cat
atan
:
D
afta
r is
ian
ini d
itand
atan
gani
dan
dic
ap K
epal
a D
esa
dan
juga
dita
ndat
anga
ni o
leh
LPM
/LKM
D
120
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
4.
REN
CAN
A PE
MBA
NG
UN
AN J
ANG
KA M
ENEN
GAH
DES
A (R
PJM
-DES
A)
D
ESA
: ...
......
......
......
......
......
......
.. KE
CAM
ATAN
: ...
......
......
......
......
......
......
.. KA
BUPA
TEN
/KO
TA
: ...
......
......
......
......
......
......
.. TA
HU
N
:
......
......
......
......
......
......
.....
No
Bida
ng/J
enis
Keg
iata
n Lo
kasi
Si
fat
Volu
me
Sasa
ran/
M
anfa
at
Wak
tu
Pela
ksan
aan
Biay
a da
n Su
mbe
r Pe
mbi
ayaa
n Ke
t.
Bida
ng
Jeni
s Ba
ru
Reha
b La
nj
Rp.
Sum
ber
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11
12
13
Kepa
la D
esa,
(.
......
......
......
......
......
...)
LPM
, LKM
D, a
tau
sebu
tan
lain
(.
......
......
......
......
......
......
...)
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
12
1 P
ETU
NJU
K P
ENG
ISIA
N
4.RE
NCA
NA
PEM
BAN
GU
NAN
JAN
GKA
MEN
ENG
AH D
ESA
(RP
JM-D
ESA
)
1.
Lam
pira
n I
.D/4
ada
lah
kode
unt
uk d
afta
r is
ian
Des
a su
paya
dic
oret
apa
bila
tid
ak p
erlu
, da
ftar
isi
an ini
dim
aksu
dkan
seb
agai
Ren
cana
Pe
mba
ngun
an J
angk
a M
enen
gah
Des
a (R
PJM
-Des
a) m
enur
ut b
idan
g (j
enis
keg
iata
n, lo
kasi
sifa
tnya
, vo
lum
enya
, sas
aran
dan
man
faat
nya,
w
aktu
pel
aksa
naan
nya
sert
a bi
aya
dan
sum
bern
ya).
2.
Kol
om 1
, cuk
up je
las.
3.
Kol
om (
2,3)
, diis
i den
gan
bida
ng d
an je
nis
kegi
atan
. 4.
Kol
om 4
, diis
i lok
asi R
T/RW
, Kam
pung
, Dus
un, d
an la
in-la
in.
5. K
olom
(5,
6, 7
) di
isi s
ifat
(Bar
u, R
ehab
ilita
si, L
anju
tan)
keg
iata
n-ke
giat
an t
erse
but.
6.
Kol
om 8
, diis
i vol
umen
ya, m
isny
a :
panj
ang
jala
n 1.
000
m, p
anja
ng s
alur
an ir
igas
i 200
m, P
elat
ihan
UEP
300
ora
ng d
an la
in-la
in.
7. K
olom
9, d
iisi s
asar
an/m
anfa
at, m
isal
nya
: un
tuk
100
KK/
men
anam
poh
on ja
rak
100
Ha
dan
lain
-lain
. 8.
Kol
om 1
0, d
iisi w
aktu
pel
aksa
naan
, mis
nya
: 10
har
i, 2
min
ggu,
3 b
ulan
dan
set
erus
nya.
9.
Kol
om (
11,
12)
diis
i de
ngan
ren
cana
bia
ya d
an s
umbe
rnya
, m
isal
nya
: da
ri AP
BN,
APBD
Pro
vins
i, Ka
bupa
ten/
Kota
, AP
B-D
esa
dan
kerj
asam
a de
ngan
pih
ak k
etig
a da
n la
in-la
in.
10. K
olom
13,
cuk
up je
las.
C
atat
an :
Set
iap
RPJ
M-D
esa
dita
ndat
anga
ni o
leh
Kepa
la D
esa
dan
LPM
/LKM
D.
122
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
5. P
EMER
ING
KATA
N U
SULA
N K
EGIA
TAN
PER
ENCA
NAA
N P
EMBA
NG
UN
AN D
ESA
BERD
ASAR
KAN
RPJ
M-D
ESA,
T
AHU
N ..
......
......
. s.d
. ....
......
......
...
D
ESA
: ...
......
......
......
......
......
......
.. KE
CAM
ATAN
: ...
......
......
......
......
......
......
.. KA
BUPA
TEN
/KO
TA
: ...
......
......
......
......
......
......
.. PR
OVI
NSI
: ...
......
......
......
......
......
......
.. N
o M
asal
ah
Krite
ria d
an N
ilai P
embo
bota
n Ju
mla
h N
ilai
Uru
tan
Perin
gkat
Ke
t.
Dira
saka
n ol
eh
oran
g ba
nyak
Sang
at
para
h
Men
gham
bat
peni
ngka
tan
pend
apat
an
Serin
g te
rjad
i Kr
iteria
la
inny
a
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
...
......
......
......
,.....
......
......
......
.,....
......
......
.. Ke
pala
Des
a,
......
......
......
......
......
......
(.
......
......
......
......
......
...)
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
12
3 P
ETU
NJU
K P
ENG
ISIA
N
5. P
EMER
ING
KATA
N U
SULA
N K
EGIA
TAN
PER
ENCA
NAA
N P
EMBA
NG
UN
AN D
ESA
BERD
ASAR
KAN
RPJ
M-D
ESA
1.
Lam
pira
n I
.D/5
, ad
alah
kod
e un
tuk
daft
ar i
sian
pem
erin
gkat
an u
sula
n ke
giat
an p
eren
cana
an p
emba
ngun
an d
i D
esa
berd
asar
kan
RPJM
Des
a da
ri ta
hun,
Mis
alny
a :
2007
s/d
201
2 da
n se
teru
snya
2.
Kol
om 1
, cuk
up je
las.
3.
Kol
om 2
, diis
i den
gan
mas
alah
-mas
alah
sec
ara
umum
yan
g di
hada
pi m
asya
raka
t D
esa.
4.
Kol
om (
3, 4
, 5, 6
, dan
7),
diis
i krit
eria
den
gan
pem
bobo
tan
1 s.
d 10
, mis
alny
a :
- di
rasa
kan
oleh
ora
ng b
anya
k, b
obot
nya
5;
- sa
ngat
par
ah, b
obot
nya
7;
- m
engh
amba
t pe
ning
kata
n pe
ndap
atan
, bob
otny
a 5;
-
serin
g te
rjad
i, bo
botn
ya 0
; -
krite
ria la
inny
a, b
obot
nya
3.
5. K
olom
8, d
iisi d
iisi j
umla
h ni
lai b
obot
nya,
mis
alny
a :
deng
an ju
mla
h 20
. 6.
Kol
om 9
, per
ingk
at d
iisi s
etel
ah t
eris
i mas
ing-
mas
ing
mas
alah
jum
lah
bobo
tnya
, mis
alny
a :
mas
alah
jala
n de
ngan
bob
ot 2
0.
7. K
olom
10,
cuk
up je
las.
C
atat
an :
Pem
erin
gkat
an u
sula
n di
tand
atan
gani
ole
h Ke
pala
Des
a
124
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
6.
IND
IKAS
I PE
REN
CAN
AAN
PEM
BAN
GU
NAN
DES
A D
ARI
RPJ
M-D
ESA
No
Indi
kasi
Pro
gram
Lo
kasi
Gar
apan
P
erki
raan
Sas
aran
K
eter
anga
n
1 2
3 4
5
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
12
5 P
ETU
NJU
K P
ENG
ISIA
N
6. I
ND
IKAS
I PE
REN
CAN
AAN
PEM
BAN
GU
NAN
DES
A D
ARI
RPJM
-DES
A
1. L
ampi
ran
I.D
/6, a
dala
h ko
de u
ntuk
daf
tar
isia
n in
dika
si p
rogr
am d
an k
egia
tan
pere
ncan
aan
pem
bang
unan
di D
esa
dari
RPJM
-Des
a.
2. K
olom
1, c
ukup
jela
s.
3. K
olom
2,
diis
i de
ngan
ind
ikas
i pr
ogra
m,
mis
alny
a :
prog
ram
per
baik
an k
eseh
atan
/ling
kung
an m
asya
raka
t da
lam
keg
iata
n, m
isal
nya
: ai
r be
rsih
, san
itasi
, giz
i dan
lain
-lain
. 4.
Kol
om 3
, diis
i den
gan
loka
si g
arap
anny
a di
RT/
RW
, Kam
pung
, Dus
un, d
an la
in-la
in.
5. K
olom
4, d
iisi d
enga
n pe
rkira
an s
asar
an u
ntuk
, mis
alny
a :
100
KK u
ntuk
air
bers
ih, s
anita
si 5
0 Rum
ah T
angg
a M
iski
n.
6. K
olom
5, c
ukup
jela
s.
126
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
7.
REN
CAN
A KE
RJA
PEM
BAN
GU
NAN
DES
A (R
KP-D
ESA)
TAH
UN
AN L
ING
KUN
GAN
/DU
SUN
/KAM
PUN
G/R
W/R
T
DES
A
:
......
......
......
......
......
......
.....
KECA
MAT
AN
:
......
......
......
......
......
......
.....
KABU
PATE
N/K
OTA
:
......
......
......
......
......
......
.....
No
Jeni
s Ke
giat
an
Tuju
an
Kegi
atan
Loka
si
(RW
/RT,
Ka
mpu
ng,
Dus
un, d
ll)
Sasa
ran
Targ
et
Sifa
t W
aktu
Pe
laks
anaa
n
Biay
a
Ket.
B
L R
P Rp
. Su
mbe
r
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11
12
13
14
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
12
7
P
ETU
NJU
K P
ENG
ISIA
N
7. R
ENCA
NA
KERJ
A PE
MBA
NG
UN
AN D
ESA
(RKP
-DES
A) T
AHU
NAN
1.
Lam
pira
n I
.D/7
ini
ada
lah
kode
daf
tar
isia
n te
ntan
g Re
ncan
a Ke
rja
Pem
bang
unan
Des
a (R
KP-D
esa)
den
gan
urai
anny
a ya
itu j
enis
ke
giat
an,
loka
si,
targ
et/v
olum
e, p
erki
raan
bia
ya d
ari
mitr
a/sw
aday
a m
asya
raka
t, A
PB-D
esa,
APB
D K
ab/K
ota,
Pro
v, A
PBN
Pus
at a
tau
sum
ber-
sum
ber
biay
a la
inny
a ya
ng t
idak
men
gika
t.
2. Ko
lom
1, c
ukup
jela
s.
3. Ko
lom
2, d
iisi d
enga
n je
nis
kegi
atan
-keg
iata
n pe
mba
ngun
an d
i Des
a.
4. Ko
lom
3, d
iisi d
enga
n tu
juan
keg
iata
n pe
mba
ngun
an d
i Des
a 5.
Ko
lom
4, d
iisi d
enga
n lo
kasi
keg
iata
n di
RT/
RW
, Kam
pung
, Dus
un d
an la
in-la
in.
6. Ko
lom
5, d
iisi d
enga
n sa
sara
n/m
anfa
at, m
isal
nya
: un
tuk
100
KK/
men
anam
poh
on ja
rak
100
Ha
dan
lain
-lain
7.
Ko
lom
6, d
iisi d
enga
n ta
rget
/vol
ume,
mis
alny
a :
100
Ha,
100
KK
dan
sete
rusn
ya.
8. Ko
lom
(7,
8, 9
, 10)
, diis
i pro
gram
/keg
iata
n B=
Baru
, L=
Lanj
utan
, R=
Reh
abili
tasi
, P=
Perlu
asan
. 9.
Ko
lom
11,
diis
i den
gan
wak
tu/la
man
ya p
elak
sana
an, m
isal
nya
: 10
har
i, 2
min
ggu,
3 b
ulan
dan
set
erus
nya.
10
. Ko
lom
(12
,13)
diis
i den
gan
biay
a da
n su
mbe
rnya
, m
isal
nya
: da
ri AP
BN,
APBD
Pro
vins
i, Ka
bupa
ten/
Kota
, AP
B-D
esa
dan
kerj
asam
a de
ngan
pi
hak
ketig
a da
n la
in-la
in.
11. K
olom
14,
cuk
up je
las.
128 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Format D.8 BERITA ACARA MUSRENBANG DESA (RPJM-DESA DAN RKP-DESA) Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun .......... di Desa ............................ Kecamatan ....................... Kabupaten/Kota .................... Provinsi ................................... dalam rangka penyusunan dan pembahasan RPJM-DESA dan RKP-DESA, maka pada hari ini : Hari dan Tanggal : ................................................... J a m : ................................................... Tempat : ................................................... Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir. Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :
A. Materi atau Topik ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................... B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat : .............................. dari .................................................... Sekretaris/Notulen : .............................. dari .................................................... Narasumber : 1 ........................... dari ....................................................
2 ........................... dari ..................................................... 3 ........................... dari ..................................................... 4 ........................... dari ..................................................... 5 ........................... dari .....................................................
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa yaitu : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 129
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..........................................., tanggal ...................................... Pimpinan Musrenbang Notulen / Sekretaris (_______________________) (___________________) Mengetahui, Kepala Desa ( _____________________ ) Mengetahui dan Menyetujui, Wakil dan peserta Musrenbang Desa No Nama Alamat Tanda Tangan 1
2
3
4
5
Catatan : *> coret yang tidak perlu
130 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
E. DAMPAK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA .......................... KECAMATAN ....................................... DESA ................................ Jalan. ........................................................................................... ----------------------------------------------------------------------------------- KEPALA DESA ............................... KECAMATAN .........................., KABUPATEN/KOTA ........................... PERATURAN DESA NOMOR : ................. TAHUN .......... TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ....................... Menimbang : a. bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat peraturan desa yang
merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
b. bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;
c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota..................., Nomor : ......................... Tahun ......, tentang ...................................................................
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 131
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ............................................................ .................................................................................................................. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : (1). Pemerintahan Desa adalah pemerintahan desa ................................................. dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)...................................... (2). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa. (3). Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD. (4). Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan
pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(5). Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
(6). Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
(7). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
(8). Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
(9). Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
132 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA Pasal 2 (1). Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa; (2). Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan
sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD; (3). Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa
kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
(4). Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa;
(5). Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh;
(6). Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJMDesa; (7). Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka
pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan
(8). Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.
BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA Pasal 3 (1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa; (2). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh keputusan kepala desa.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 133
Pasal 5 Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.
Ditetapkan di Desa ...................... pada tanggal ....................... KEPALA DESA ........................................,
.............................. Diundangkan di Desa Pada tanggal .......................... Sekretaris Desa (.............................)
134 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA) TAHUN : ………………../…………………. ----------------------------------------------------------------------------------- DESA :....................................... KECAMATAN :....................................... KABUPATEN/KOTA :....................................... PROVINSI :.......................................
I. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa guna meningkatkan kemandirian masyarakat sesuai hasil Musrenbang Desa dan telah ditetapkan melalui keputusan Desa Nomor :..................... tanggal......bulan.......tahun........... tentang APB-Desa, maka kegiatan pembangunan di Desa sebesar Rp. ................, sasaran penggunaannya adalah :
No Kegiatan
Sumber Pembiayaan (Rp. 000,-)
APBN APBD Swadaya, Mitra. III
Jumlah
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
Kegiatan PKK serta ibu dan anak
Penguatan kelambagaan
Kegiatan U E P
Pembangunan sarana &
prasarana
Dan seterusnya
Jumlah RP. Rp. Rp. Rp.
Rincian untuk masing-masing kegiatan tersebut yang tertuang dalam DURKP-Desa sebagaimana terlampir : - Lampiran DU-RKP-Desa 1 : Kegiatan PKK serta Ibu dan Anak; - Lampiran DU-RKP-Desa 2 : Penguatan Kelembagaan; - Lampiran DU-RKP-Desa 3 : Kegiatan UEP; - Lampiran DU-RKP-Desa 4 : Pembangunan Sarana dan Prasarana.
II. Bahwa kegiatan tersebut dikelolah oleh masyarakat melalui wadah LPM/LKMD atau sebutan lain secara terbuka, tertib dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu perlu ditetapkan susunan Tim pelaksana kegiatannya, yang terdiri dari :
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 135
1. Kepala Desa (pemerintah desa) : Pembina dan pengendali 2. Sekertaris Desa : Penanggungjawab
pelaksana kegiatan. 3. LPM/LKMD : Ketua Pelaksana kegiatan 4. Bendahara Desa atau Bendahara
LPM/LKMD : Bendahara
III. Bahwa DU-RKP-Desa yang telah disahkan sebagai dasar bank pengalur untuk pemindahbukuan bantuan kepada rekening giro Sekretaris Desa sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya pencairan dana dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan swadaya masyarakat atau mitra ketiga Desa. Oleh Sekretaris Desa bersama-sama dengan bendahara.
..........,.................,200.. Mengetahui, Kepala Desa, Pembina dan Pengendali (.................................)
Sekretaris Desa, Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan (.....................................)
Menyetujui: Camat : ................................ ( ............................................ ) Nip.
Disetujui dan diperintahkan kepada Kantor Cabang Bank Penyalur untuk Pencairan kepada Sekertaris Desa ybs. ................, tanggal : ..................200.. A.n. Bupati/Walikota Ka.Kantor/Dinas ............................. Kabupaten/Kota : ............................ ( ............................................ )
136
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
E.2
.a. D
AFT
AR
USU
LAN
REN
CA
NA
KEG
IATA
N P
EMB
AN
GU
NA
N D
ESA
(D
U-R
KP
-DES
A)
KEG
IATA
N :
.....
......
......
......
......
......
...
T
AH
UN
: ..
......
......
../...
......
......
......
.
DES
A
: ...
......
......
......
......
......
......
......
. K
ECA
MA
TAN
: ...
......
......
......
......
......
......
......
. K
AB
UP
ATE
N/K
OTA
:
......
......
......
......
......
......
......
....
PR
OV
INSI
: ...
......
......
......
......
......
......
......
. Ke
giat
an P
KK
ser
ta ib
u da
n an
ak d
alam
ran
gka
......
......
......
......
seb
esar
Rp.
.....
......
.... d
igun
akan
unt
uk :
.....
......
......
......
.....
No
Jeni
s Ke
giat
an
Loka
si
Volu
me
(jum
lah)
Si
fat
(B,L
,R)
Man
faat
Pe
mbi
ayaa
n
APBN
AP
BD
Prov
, Ko
ta/K
ab
Swad
aya/
Mitr
aKe
t.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
Men
gesa
hkan
a.
n.Bu
pati/
Wal
ikot
a Ca
mat
.....
......
(
......
......
......
......
......
. )
Men
geta
hui,
Kepa
la D
esa
(....
......
......
......
......
......
.....)
Ketu
a LP
M/L
KMD
Pe
nang
gung
jaw
ab P
elak
sana
(.
......
......
......
......
......
......
.....)
Sa
linan
:
1. U
ntuk
Bup
ati/W
alik
ota
2.
Unt
uk C
amat
4.
Ars
ip L
PM/L
KMD
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
13
7 E.
2.b
. DA
FTA
R U
SULA
N R
ENC
AN
A K
EGIA
TAN
PEM
BA
NG
UN
AN
DES
A (
DU
-RK
P-D
ESA
)
K
EGIA
TAN
: ..
......
......
......
......
......
......
TA
HU
N :
.....
......
...../
......
......
......
....
D
ESA
:
......
......
......
......
......
......
......
....
KEC
AM
ATA
N
:
......
......
......
......
......
......
......
....
KA
BU
PA
TEN
/KO
TA
: ...
......
......
......
......
......
......
......
. P
RO
VIN
SI
:
......
......
......
......
......
......
......
....
Pen
guat
an K
elem
baga
an d
alam
ran
gka
......
......
......
......
seb
esar
Rp.
.....
......
.... d
igun
akan
unt
uk :
.....
......
......
......
.....
No
Jeni
s Ke
giat
an
Loka
si
Volu
me
(jum
lah)
Si
fat
(B,L
,R)
Man
faat
Pe
mbi
ayaa
n
APBN
AP
BD
Prov
, Ko
ta/K
ab
Swad
aya/
Mitr
aKe
t.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
Men
gesa
hkan
a.
n.Bu
pati/
Wal
ikot
a Ca
mat
.....
......
(
......
......
......
......
......
. )
Men
geta
hui,
Kepa
la D
esa
(....
......
......
......
......
......
.....)
Ketu
a LP
M/L
KMD
Pe
nang
gung
jaw
ab P
elak
sana
(.
......
......
......
......
......
......
.....)
Sa
linan
:
1. U
ntuk
Bup
ati/W
alik
ota
2. U
ntuk
Cam
at
3. A
rsip
Des
a 4.
Ars
ip L
PM/L
KMD
138
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
E.2
.c. D
AFT
AR
USU
LAN
REN
CA
NA
KEG
IATA
N P
EMB
AN
GU
NA
N D
ESA
(D
U-R
KP
-DES
A)
KEG
IATA
N :
.....
......
......
......
......
......
...
T
AH
UN
: ..
......
......
../...
......
......
......
.
DES
A
: ...
......
......
......
......
......
......
......
. K
ECA
MA
TAN
: ...
......
......
......
......
......
......
......
. K
AB
UP
ATE
N/K
OTA
:
......
......
......
......
......
......
......
....
PR
OV
INSI
: ...
......
......
......
......
......
......
......
. K
egia
tan
UEP
dal
am r
angk
a ...
......
......
......
... s
ebes
ar R
p. ..
......
......
. dig
unak
an u
ntuk
: ..
......
......
......
......
.. N
o Je
nis
Kegi
atan
Lo
kasi
Vo
lum
e (j
umla
h)
Sifa
t (B
,L,R
) M
anfa
at
Pem
biay
aan
APBN
AP
BD
Prov
, Ko
ta/K
ab
Swad
aya/
Mitr
aKe
t.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
Men
gesa
hkan
a.
n.Bu
pati/
Wal
ikot
a Ca
mat
.....
......
(
......
......
......
......
......
. )
Men
geta
hui,
Kepa
la D
esa
(....
......
......
......
......
......
.....)
Ketu
a LP
M/L
KMD
Pe
nang
gung
jaw
ab P
elak
sana
(.
......
......
......
......
......
......
.....)
Sa
linan
:
1. U
ntuk
Bup
ati/W
alik
ota
2. U
ntuk
Cam
at
3. A
rsip
Des
a 4.
Ars
ip L
PM/L
KMD
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
13
9 E.
2.d
. DA
FTA
R U
SULA
N R
ENC
AN
A K
EGIA
TAN
PEM
BA
NG
UN
AN
DES
A (
DU
-RK
P-D
ESA
)
K
EGIA
TAN
: ..
......
......
......
......
......
......
TA
HU
N :
.....
......
...../
......
......
......
....
D
ESA
:
......
......
......
......
......
......
......
....
KEC
AM
ATA
N
:
......
......
......
......
......
......
......
....
KA
BU
PA
TEN
/KO
TA
: ...
......
......
......
......
......
......
......
. P
RO
VIN
SI
:
......
......
......
......
......
......
......
....
Pem
ban
guna
n s
aran
a &
pra
sara
na
dala
m r
angk
a ...
......
......
......
... s
ebes
ar R
p. ..
......
......
. dig
unak
an u
ntuk
: ..
......
......
......
......
..
No
Jeni
s Ke
giat
an
Loka
si
Volu
me
(jum
lah)
Si
fat
(B,L
,R)
Man
faat
Pe
mbi
ayaa
n
APBN
AP
BD
Prov
, Ko
ta/K
ab
Swad
aya/
Mitr
aKe
t.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
Men
gesa
hkan
a.
n.Bu
pati/
Wal
ikot
a Ca
mat
.....
......
(
......
......
......
......
......
. )
Men
geta
hui,
Kepa
la D
esa
(....
......
......
......
......
......
.....)
Ketu
a LP
M/L
KMD
Pe
nang
gung
jaw
ab P
elak
sana
(.
......
......
......
......
......
......
.....)
Sa
linan
:
1. U
ntuk
Bup
ati/W
alik
ota
2. U
ntuk
Cam
at
3. A
rsip
Des
a 4.
Ars
ip L
PM/L
KMD
140 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA .......................... KECAMATAN ....................................... DESA ................................ Jalan. ........................................................................... ----------------------------------------------------------------------- KEPUTUSAN KEPALA DESA ............................... KECAMATAN .........................., KABUPATEN/KOTA ........................... NOMOR : ................. TAHUN .......... TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ....................... Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan
pembangunan desa berupa rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa);
b. bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader
Pemberdayaan masyarakat; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang
Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang
Perencanaan Pembangunan Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang
Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan; 7. Peraturan Desa ......., Nomor : ....... Tahun ......, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 141
MEMUTUSKAN: Menetapkan : Pertama : Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam
menyusun RKP-Desa dan melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Kecamatan.
Kedua : RKP-Desa disusun berdasarkan RPJM-Desa 5 (lima) tahunan melalui forum Musrenbang-Desa.
Ketiga :
Berita acara RKP-Desa ditandatangani oleh Pemerintahan Desa dan LPM/LKMD atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusunan RKPDesa.
Kempat : RKP-Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untuk/wajib diusulkan ke RKP-Daerah.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ...................... pada tanggal ....................... KEPALA DESA ........................................, ..............................
142 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
BERITA ACARA MUSRENBANG DESA DALAM PENYUSUNAN RKP-DESA Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun ....... di Desa ............................ Kecamatan ....................... Kabupaten/Kota .................... Provinsi ................................... dalam rangka penyusunan dan pembahasan RKP-DESA, maka pada hari ini :
Hari dan Tanggal : ................................................... J a m : ................................................... Tempat : ...................................................
Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir. Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :
C. Materi atau Topik ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
D. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Rapat : .............................. dari ................................................. Sekretaris/Notulen : .............................. dari ................................................. Narasumber : 1 ........................... dari .................................................
2 ........................... dari ................................................. 3 dan seterusnya
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa yaitu : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pimpinan Musrenbang, (____________________)
Notulen / Sekretaris (____________________)
Mengetahui, Kepala Desa (____________________)
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 143
Mengetahui dan Menyetujui, Wakil dan peserta Musrenbang Desa No Nama Alamat Tanda Tangan 1
2
3
4
5
Catatan : *> coret yang tidak perlu
MENTERI DALAM NEGERI, H. MARDIYANTO
144
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
LAM
PIRA
N I
I :
PERA
TURA
N M
ENTE
RI D
ALAM
NEG
ERI
NO
MO
R :
66 T
AHU
N 2
007
TAN
GG
AL :
28
NO
PEM
BER
2007
__
____
____
____
____
____
____
___
1. R
EKA
PIT
ULA
SI P
EREN
CA
NA
AN
PEM
BA
NG
UN
AN
DES
A B
ERD
ASA
RK
AN
RK
P-D
ESA
TA
HU
N 2
0…
D
esa
: K
ecam
atan
: K
abu
pate
n/K
ota
:
Pro
vin
si
:
N0
JEN
IS
KEG
IATA
N
TUJU
AN
KEG
IATA
N
LOKA
SI
SASA
RAN
TA
RG
ET
SIFA
T W
AKTU
PE
LAKS
ANAA
N
BIAY
A PE
NAN
GG
UN
G
JAW
AB
KET
B L
R
P Rp
Sum
ber
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11
12
13
14
15
I II
II
I IV
V VI
APBN
:
1.
2.
APBD
Pro
vins
i 1.
2.
AP
BD K
ota/
Kab
1.
2.
APBD
esa
1.
2.
Swas
ta
1.
2.
Lain
-lain
(BL
N)
1.
2.
Ket
eran
gan
: 1.
Diis
i ole
h D
esa
tent
ang
Him
puna
n Pr
ogra
m/K
egia
tan
Mas
uk D
esa
seju
mla
h …
.. le
mba
r 2.
Lem
bar
1 :
Arsi
p D
esa
3. L
emba
r 2
: D
ikiri
m k
e Ke
cam
atan
4.
Lem
bar
3 :
Dik
irim
ke
Kabu
pate
n/Ko
ta (
PMD
, Bap
peda
dan
DPR
D K
ab/K
ota)
5.
Lem
bar
4 :
Dik
irim
ke
Prov
insi
(PM
D, B
appe
da, da
n D
PRD
Pro
vins
i) 6.
Lem
bar
5 :
Dik
irim
ke
Pusa
t (D
epda
gri/D
itjen
PM
D d
an B
appe
nas)
.
......
......
......
,.....
......
......
.,....
......
.....
Kep
ala
Des
a
( Nam
a Je
las)
145
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
PET
UN
JUK
PEN
GIS
IAN
1.
Lam
pira
n I
I.1
ada
lah
kode
unt
uk f
orm
at (
daft
ar i
sian
) D
esa.
For
mat
ini
dim
aksu
dkan
seb
agai
daf
tar
inve
ntar
isas
i da
ri Pe
renc
anaa
n Pe
mba
ngun
an D
esa
di t
iap
Des
a ag
ar d
apat
mem
berik
an h
asil
yang
men
doro
ng p
ertu
mbu
han
dan
perk
emba
ngan
pem
bang
unan
di
Des
a m
enur
ut lo
kasi
, sas
aran
, tar
get,
sifa
t, w
aktu
pel
aksa
naan
, bia
ya, d
an p
enan
ggun
gjaw
ab/p
elak
sana
. 2.
Ko
lom
(1)
cuk
up je
las.
3.
Kol
om (
2) d
iisi
deng
an j
enis
-jen
is k
egia
tan
yang
did
anai
ole
h AP
BN,
APBD
Pro
vins
i, AP
BD K
abup
aten
/Kot
a, A
PB-D
esa,
Sw
asta
, da
n la
in-la
in
(mis
alny
a :
BLN
) di
Des
a ya
ng b
ersa
ngku
tan.
Aga
r di
core
t, a
pabi
la d
ana
ters
ebut
tid
ak a
da.
4. K
olom
(3)
diis
i tu
juan
keg
iata
n da
ri pr
ogra
m/k
egia
tan
yang
aka
n di
laks
anak
an,
mis
alny
a :
prog
ram
/keg
iata
n pe
mba
ngun
an j
alan
Des
a, d
an
lain
-lain
. 5.
Ko
lom
(4)
diis
i lok
asi d
ari p
rogr
am/k
egia
tan
ters
ebut
aka
n di
laks
anak
an.
6. Ko
lom
(5)
diis
i sas
aran
pok
ok d
ari p
rogr
am/k
egia
tan
ters
ebut
, mis
alny
a ;
peny
uluh
an k
elom
pok
tani
, kur
sus/
latih
an P
KK b
agi k
ader
pos
yand
u.
7. Ko
lom
(6)
diis
i tar
get
dari
prog
ram
/keg
iata
n te
rseb
ut d
ilaks
anak
an
8. K
olom
(7,
8,
9, 1
0) d
iisi
sifa
t da
ri pr
ogra
m/k
egia
tan
yang
aka
n di
laks
anak
an,
apak
ah p
rogr
am/k
egia
tan
ters
ebut
mer
upak
an b
aru,
lan
juta
n,
reha
bilit
asi,
atau
per
luas
an d
ari p
rogr
am/k
egia
tan
yang
ter
dahu
lu.
9. Ko
lom
(11
) di
isi w
aktu
pel
aksa
naan
pro
gram
/keg
iata
n te
rseb
ut a
kan
dila
ksan
akan
sam
pai d
enga
n be
rakh
irnya
. 10
. Ko
lom
(12
) s.
d (1
3) d
iisi
biay
a da
ri pr
ogra
m/k
egia
tan
yang
aka
n di
laks
anak
an,
yang
mel
iput
i ni
lai/b
esar
an p
rogr
am/k
egia
tan
ters
ebut
, da
n su
mbe
r pe
mbi
ayaa
n pr
ogra
m/k
egia
tan.
11
. Kol
om (
14)
diis
i den
gan
Pena
nggu
ngja
wab
dar
i pro
gram
/keg
iata
n te
rseb
ut d
ilaks
anak
an.
12. K
olom
(15
) cu
kup
jela
s.
146
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
2. R
EKA
PIT
ULA
SI P
EREN
CA
NA
AN
PEM
BA
NG
UN
AN
DES
A B
ERD
ASA
RK
AN
RK
P-D
ESA
TA
HU
N 2
0…
D
esa
: K
ecam
atan
: K
abu
pate
n/K
ota
:
Pro
vin
si
:
N0
JEN
IS
KEG
IATA
N
TUJU
AN
KEG
IATA
N
LOKA
SI
SASA
RAN
TA
RG
ET
SIFA
T W
AKTU
PE
LAKS
ANAA
N
BIAY
A PE
NAN
GG
UN
G
JAW
AB
KET
B L
R
P Rp
Sum
ber
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11
12
13
14
15
I II
II
I IV
V VI
APBN
:
1.
2.
APBD
Pro
vins
i 1.
2.
AP
BD K
ota/
Kab
1.
2.
APBD
esa
1.
2.
Swas
ta
1.
2.
Lain
-lain
(BL
N)
1.
2.
Ket
eran
gan
: 1.
Diis
i ole
h Ke
cam
atan
ten
tang
Him
puna
n Pr
ogra
m/K
egia
tan.
Mas
uk D
esa
seju
mla
h …
.. le
mba
r 2.
Lem
bar
2 :
Dik
irim
ke
Keca
mat
an
3. L
emba
r 3
: D
ikiri
m k
e Ka
bupa
ten/
Kota
(PM
D, B
appe
da d
an D
PRD
Kab
/Kot
a)
4. L
emba
r 4
: D
ikiri
m k
e Pr
ovin
si (
PMD
, Bap
peda
, da
n D
PRD
Pro
vins
i) 5.
Lem
bar
5 :
Dik
irim
ke
Pusa
t (D
epda
gri/D
itjen
PM
D d
an B
appe
nas)
.
......
......
......
,.....
......
......
.,....
......
.....
Cam
at
( N
ama
Jela
s)
147
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
PET
UN
JUK
PEN
GIS
IAN
1.
La
mpi
ran
II.
2, a
dala
h ko
de u
ntuk
for
mat
(da
ftar
isia
n) K
ecam
atan
, su
paya
dic
oret
yan
g tid
ak p
erlu
. Fo
rmat
ini d
imak
sudk
an s
ebag
ai d
afta
r in
vent
aris
asi d
ari k
egia
tan-
kegi
atan
Per
enca
naan
Pem
bang
unan
Des
a pa
da s
etia
p K
ecam
atan
aga
r da
pat
mem
berik
an h
asil
yang
men
doro
ng
pert
umbu
han
dan
perk
emba
ngan
pe
mba
ngun
an
di
Keca
mat
an
men
urut
lo
kasi
, sa
sara
n,
targ
et,
sifa
t,
wak
tu
pela
ksan
aan,
bi
aya,
da
n pe
nang
gung
jaw
ab/p
elak
sana
. 2.
Ko
lom
(1)
cuk
up je
las.
3.
Kol
om (
2) d
iisi
deng
an j
enis
-jen
is k
egia
tan
yang
did
anai
ole
h AP
BN,
APBD
Pro
vins
i, AP
BD K
abup
aten
/Kot
a, A
PB-D
esa,
Sw
asta
, da
n la
in-la
in
(mis
alny
a :
BLN
) di
Kec
amat
an y
ang
bers
angk
utan
. Aga
r di
core
t, a
pabi
la d
ana
ters
ebut
tid
ak a
da.
4.
Kolo
m
(3)
diis
i tu
juan
ke
giat
an
dari
prog
ram
/keg
iata
n ya
ng
akan
di
laks
anak
an,
mis
alny
a :
prog
ram
/keg
iata
n pe
mba
ngun
an
jala
n D
esa/
Kelu
raha
n, d
an la
in-la
in.
5. Ko
lom
(4)
diis
i lok
asi d
ari p
rogr
am/k
egia
tan
ters
ebut
aka
n di
laks
anak
an.
6. Ko
lom
(5)
diis
i sas
aran
pok
ok d
ari p
rogr
am/k
egia
tan
ters
ebut
, mis
alny
a ;
peny
uluh
an k
elom
pok
tani
, kur
sus/
latih
an P
KK b
agi k
ader
pos
yand
u.
7. Ko
lom
(6)
diis
i tar
get
dari
prog
ram
/keg
iata
n te
rseb
ut d
ilaks
anak
an
8. K
olom
(7,
8,
9, 1
0) d
iisi
sifa
t da
ri pr
ogra
m/k
egia
tan
yang
aka
n di
laks
anak
an,
apak
ah p
rogr
am/k
egia
tan
ters
ebut
mer
upak
an b
aru,
lan
juta
n,
reha
bilit
asi,
atau
per
luas
an d
ari p
rogr
am/k
egia
tan
yang
ter
dahu
lu.
9. Ko
lom
(11
) di
isi w
aktu
pel
aksa
naan
pro
gram
/keg
iata
n te
rseb
ut a
kan
dila
ksan
akan
sam
pai d
enga
n be
rakh
irnya
. 10
. Ko
lom
(12
) s.
d (1
3) d
iisi
Biay
a da
ri pr
ogra
m/k
egia
tan
yang
aka
n di
laks
anak
an,
yang
mel
iput
i ni
lai/b
esar
an p
rogr
am/k
egia
tan
ters
ebut
, da
n su
mbe
r pe
mbi
ayaa
n pr
ogra
m/k
egia
tan.
11
. Kol
om (
14)
diis
i den
gan
Pena
nggu
ngja
wab
dar
i pro
gram
/keg
iata
n te
rseb
ut d
ilaks
anak
an.
12. K
olom
(15
) cu
kup
jela
s.
148
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
3. R
EKA
PIT
ULA
SI P
EREN
CA
NA
AN
PEM
BA
NG
UN
AN
DES
A B
ERD
ASA
RK
AN
RK
P-D
ESA
TA
HU
N 2
0…
K
abu
pate
n/K
ota
:
Pro
vin
si
:
N0
JEN
IS
KEG
IATA
N
TUJU
AN
KEG
IATA
N
LOKA
SI
SASA
RAN
TA
RG
ET
SIFA
T W
AKTU
PE
LAKS
ANAA
N
BIAY
A PE
NAN
GG
UN
G
JAW
AB
KET
B L
R
P Rp
Sum
ber
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11
12
13
14
15
I II
II
I IV
V VI
APBN
:
1.
2.
APBD
Pro
vins
i 1.
2.
AP
BD K
ota/
Kab
1.
2.
APBD
esa
1.
2.
Swas
ta
1.
2.
Lain
-lain
(BL
N)
1.
2.
Ket
eran
gan
:
1. D
iisi o
leh
Kabu
pate
n te
ntan
g H
impu
nan
Prog
ram
/Keg
iata
n
Mas
uk D
esa
seju
mla
h …
.. le
mba
r 2.
Lem
bar
1 :
Arsi
p Ka
bupa
ten
3. L
emba
r 2
: D
ikiri
m k
e Pr
ovin
si (
PMD
, Bap
peda
, da
n D
PRD
Pro
vins
i) 4.
Lem
bar
3 :
Dik
irim
ke
Pusa
t (D
epda
gri/D
itjen
PM
D d
an B
appe
nas)
.
...
......
......
...,..
......
......
....,.
......
......
.. B
upat
i/Wal
ikot
a
( Nam
a Je
las)
149
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
PET
UN
JUK
PEN
GIS
IAN
1.
Lam
pira
n II
.3,
adal
ah k
ode
untu
k fo
rmat
(da
ftar
isia
n) K
abu
pate
n/K
ota,
sup
aya
dico
ret
yang
tid
ak p
erlu
. Fo
rmat
ini d
imak
sudk
an s
ebag
ai
daft
ar in
vent
aris
asi d
an r
ekap
itula
si d
ari k
egia
tan-
kegi
atan
Per
enca
naan
Pem
bang
unan
Des
a pa
da K
ecam
atan
di w
ilaya
h Ka
bupa
ten/
Kota
aga
r da
pat
mem
berik
an h
asil
yang
men
doro
ng p
ertu
mbu
han
dan
perk
emba
ngan
pem
bang
unan
di K
abup
aten
/Kot
a m
enur
ut lo
kasi
, sa
sara
n, t
arge
t,
sifa
t, w
aktu
pel
aksa
naan
, bia
ya, d
an p
enan
ggun
gjaw
ab/p
elak
sana
. 2.
Ko
lom
(1)
cuk
up je
las.
3.
Kol
om (
2) d
iisi
deng
an j
enis
-jen
is k
egia
tan
yang
did
anai
ole
h AP
BN,
APBD
Pro
vins
i, AP
BD K
abup
aten
/Kot
a, A
PB-D
esa,
Sw
asta
, da
n la
in-la
in
(mis
alny
a :
BLN
) di
Kab
upat
en/K
ota
yang
ber
sang
kuta
n. A
gar
dico
ret,
apa
bila
dan
a te
rseb
ut t
idak
ada
. 4.
Ko
lom
(3)
diis
i tu
juan
keg
iata
n da
ri pr
ogra
m/k
egia
tan
yang
aka
n di
laks
anak
an,
mis
: p
rogr
am/k
egia
tan
pem
bang
unan
jal
an D
esa,
dan
lai
n-la
in.
5. Ko
lom
(4)
diis
i lok
asi d
ari p
rogr
am/k
egia
tan
ters
ebut
aka
n di
laks
anak
an.
6. Ko
lom
(5)
diis
i sas
aran
pok
ok d
ari p
rogr
am/k
egia
tan
ters
ebut
, mis
alny
a ;
peny
uluh
an k
elom
pok
tani
, kur
sus/
latih
an P
KK b
agi k
ader
pos
yand
u.
7. Ko
lom
(6)
diis
i tar
get
dari
prog
ram
/keg
iata
n te
rseb
ut d
ilaks
anak
an
8. K
olom
(7,
8,
9, 1
0) d
iisi
sifa
t da
ri pr
ogra
m/k
egia
tan
yang
aka
n di
laks
anak
an,
apak
ah p
rogr
am/k
egia
tan
ters
ebut
mer
upak
an b
aru,
lan
juta
n,
reha
bilit
asi,
atau
per
luas
an d
ari p
rogr
am/k
egia
tan
yang
ter
dahu
lu.
9. Ko
lom
(11
) di
isi w
aktu
pel
aksa
naan
pro
gram
/keg
iata
n te
rseb
ut a
kan
dila
ksan
akan
sam
pai d
enga
n be
rakh
irnya
. 10
. Ko
lom
(12
) s.
d (1
3) d
iisi
Biay
a da
ri pr
ogra
m/k
egia
tan
yang
aka
n di
laks
anak
an,
yang
mel
iput
i ni
lai/b
esar
an p
rogr
am/k
egia
tan
ters
ebut
, da
n su
mbe
r pe
mbi
ayaa
n pr
ogra
m/k
egia
tan.
11
. Kol
om (
14)
diis
i den
gan
Pena
nggu
ngja
wab
dar
i pro
gram
/keg
iata
n te
rseb
ut d
ilaks
anak
an.
12. K
olom
(15
) cu
kup
jela
s.
150
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
REK
AP
ITU
LASI
PER
ENC
AN
AA
N P
RO
GR
AM
/KEG
IATA
N P
EMB
AN
GU
NA
N D
I D
ESA
P
rovi
nsi
:
N0
JEN
IS
KEG
IATA
N
TUJU
AN
KEG
IATA
N
LOKA
SI
SASA
RAN
TA
RG
ET
SIFA
T W
AKTU
PE
LAKS
ANAA
N
BIAY
A PE
NAN
GG
UN
G
JAW
AB
KET
B L
R
P Rp
Sum
ber
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11
12
13
14
15
I II
II
I IV
V VI
APBN
:
1.
2.
APBD
Pro
vins
i 1.
2.
AP
BD K
ota/
Kab
1.
2.
APBD
esa
1.
2.
Swas
ta
1.
2.
Lain
-lain
(BL
N)
1.
2.
Ket
eran
gan
:
1. D
iisi o
leh
Prov
insi
ten
tang
Him
puna
n Pr
ogra
m/K
egia
tan
M
asuk
Des
a se
jum
lah
…..
lem
bar
2. L
emba
r 1
: Ar
sip
Kabu
pate
n 3.
Lem
bar
2 :
Dik
irim
ke
Prov
insi
(PM
D, B
appe
da, da
n D
PRD
Pro
vins
i) 4.
Lem
bar
3 :
Dik
irim
ke
Pusa
t (D
epda
gri/D
itjen
PM
D d
an B
appe
nas)
. 5.
For
mat
dis
ahka
n ol
eh G
uber
nur
C.q.
Kep
ala
Bada
n/D
inas
/Kan
tor
PMD
151
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
PET
UN
JUK
PEN
GIS
IAN
1.
La
mpi
ran
II.
4,
adal
ah k
ode
untu
k fo
rmat
(da
ftar
isi
an)
Pro
vins
i, su
paya
dic
oret
yan
g tid
ak p
erlu
. Fo
rmat
ini
dim
aksu
dkan
seb
agai
daf
tar
inve
ntar
isas
i dar
i keg
iata
nkeg
iata
n Pe
renc
anaa
n Pe
mba
ngun
an D
esa
di K
abup
aten
/Kot
a di
tin
gkat
Pro
vins
i aga
r da
pat
mem
berik
an h
asil
yang
m
endo
rong
per
tum
buha
n da
n pe
rkem
bang
an p
emba
ngun
an d
i Pro
vins
i men
urut
loka
si,
sasa
ran,
tar
get,
sifa
t, w
aktu
pel
aksa
naan
, bi
aya,
dan
pe
nang
gung
jaw
ab/p
elak
sana
. 2.
Ko
lom
(1)
cuk
up je
las.
3.
Kol
om (
2) d
iisi
deng
an j
enis
-jen
is k
egia
tan
yang
did
anai
ole
h AP
BN,
APBD
Pro
vins
i, AP
BD K
abup
aten
/Kot
a, A
PB-D
esa,
Sw
asta
, da
n la
in-la
in
(mis
alny
a :
BLN
) di
Pro
vins
i yan
g be
rsan
gkut
an. A
gar
dico
ret,
apa
bila
dan
a te
rseb
ut t
idak
ada
. 4.
Kol
om (
3) d
iisi
tuju
an k
egia
tan
dari
prog
ram
/keg
iata
n ya
ng a
kan
dila
ksan
akan
, m
isal
nya
: pr
ogra
m/k
egia
tan
pem
bang
unan
jal
an D
esa,
dan
la
in-la
in.
5. Ko
lom
(4)
diis
i lok
asi d
ari p
rogr
am/k
egia
tan
ters
ebut
aka
n di
laks
anak
an.
6. Ko
lom
(5)
diis
i sas
aran
pok
ok d
ari p
rogr
am/k
egia
tan
ters
ebut
, mis
alny
a ;
peny
uluh
an k
elom
pok
tani
, kur
sus/
latih
an P
KK b
agi k
ader
pos
yand
u.
7. Ko
lom
(6)
diis
i tar
get
dari
prog
ram
/keg
iata
n te
rseb
ut d
ilaks
anak
an
8. K
olom
(7,
8,
9, 1
0) d
iisi
sifa
t da
ri pr
ogra
m/k
egia
tan
yang
aka
n di
laks
anak
an,
apak
ah p
rogr
am/k
egia
tan
ters
ebut
mer
upak
an b
aru,
lan
juta
n,
reha
bilit
asi,
atau
per
luas
an d
ari p
rogr
am/k
egia
tan
yang
ter
dahu
lu.
9. Ko
lom
(11
) di
isi w
aktu
pel
aksa
naan
pro
gram
/keg
iata
n te
rseb
ut a
kan
dila
ksan
akan
sam
pai d
enga
n be
rakh
irnya
. 10
.Kol
om (
12)
s.d
(13)
diis
i Bi
aya
dari
prog
ram
/keg
iata
n ya
ng a
kan
dila
ksan
akan
, ya
ng m
elip
uti
nila
i/bes
aran
pro
gram
/keg
iata
n te
rseb
ut,
dan
sum
ber
pem
biay
aan
prog
ram
/keg
iata
n.
11. K
olom
(14
) di
isi d
enga
n Pe
nang
gung
jaw
ab d
ari p
rogr
am/k
egia
tan
ters
ebut
dila
ksan
akan
. 12
. Kol
om (
15)
cuku
p je
las.
M
ENTE
RI
DA
LAM
NEG
ERI,
H
. MA
RD
IYA
NTO
152 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Klaten, 26 Juni 2006 BKM Dilibatkan dalam Musrenbangcam Ceper
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) yang dilakukan di Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah (Jateng) kini mulai melibatkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam rangkaian kegiatannya. Hal ini memberikan nuansa baru dalam setiap pengambilan keputusan, karena BKM dengan PJM Pronangkis banyak memberikan masukan-masukan kepada forum ini.
Mulai dari bagaimana menampung usulan, menyusun rencana, sampai pada pelaksanaan kegiatan di lapangan, yang semuanya memakai argumentasi atau data di lapangan dengan penekanan partisipasi masyarakat. Tidak asal menulis usulan dan diberikan langsung. Demikian terungkap dalam Musrenbangcam rencana pembangunan 2007, di Aula Kecamatan Ceper, pada Kamis (2-3-2006) lalu. Acara ini diikuti oleh pemerintahan tingkat kecamatan, kepala desa , unsur LPMD, BPD, BKM dari 18 desa di Kecamatan Ceper, Muspika kecamatan, dinas terkait tingkat kecamatan (Dinas pertanian Depdiknas, DPU, Pengairan, dan lain-lain) dan juga tim pemantau dari Bapeda, KPM, bagian pembangunan dan DPRD.
“Banyak nuansa baru timbul dengan hadirnya BKM di Musrenbangcam ini. Pelaksanaan kegiatan ini juga memuaskan,” kata Sucipto (Kasie Bang/PJOK P2KP Kecamatan Ceper) sebagai pemandu kegiatan. Dalam pengambilan keputusan penentuan prioritas, misalnya, BKM memberikan masukan apakah program yang diajukan layak masuk prioritas atau tidak. Penentuan skala prioritas didasarkan pada sebuah kebutuhan yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan atas keinginan atau desakan. BKM juga memberikan masukan mengenai cara menggali swadaya masyarakat.
Masukan BKM notabene merupakan sebuah kristalisasi pemahaman tentang bagaimana penerimaan mereka tentang P2KP adalah hal baru dalam Musrenbang. Masukan ini setidaknya memberikan pencerahan baru bagi para peserta bahwa ego pribadi/kewilayahan dapat dimentahkan oleh hal tersebut diatas. Adu argumentasi dalam penentuan prioritas ini merupakan sebuah upaya pembelajaran demokrasi yang ditekankan pada P2KP. Sehingga, hasil argumentasi yang sehat bukan hanya adu atau debat kusir. Hal-hal tersebut juga akan memberikan efek bagi peserta, seandainya usulan mereka tidak menjadi priorotas, ada dasar atau prioritas yang menjadi dasar penolakan itu. Bukan sekedar like and dislike, pemerataan, atau hal lainnya.
Meski demikian, masukan yang disampaikan BKM tidak mulus diterima oleh peserta. Masih banyak kendala atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Musrenbangcam. Di antaranya adalah pola pikir beberapa elit kecamatan dan desa yang masih berbeda persepsi dengan semangat pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kegiatan. Pemaksaan kehendak ataupun usulan—yang dapat dilihat dalam blue print usulan masing-masing desa—sulit dihilangkan. Bahkan, diperparah oleh sebuah pemahaman ada dikotomi/pemisahan antar program penanggulangan kemiskinan yang dibuat desa/LPMD dengan yang dibuat oleh BKM, meski ini hanya terjadi di beberapa desa saja. “Sebagai sebuah langkah awal, sangat sulit merubah sebuah pola yang sudah terbentuk. Tapi, minimal ada upaya pembelajaran dan ini diharapakan secara bertahap bisa diterima dan mampu merubah pola pikir dan pola tindak masyarakat. Ini adalah PR bagi kita semua,” tegasnya. Sebagai tindak lanjut Musrenbangcam,
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 153
lanjut Sucipto, tim fasilitasi yang terpilih akan mewakili Kecamatan Ceper dalam Musrenbangkab pada tahap selanjutnya.
Untuk diketahui, Musrenbangcam dibuka pukul 09.00 WIB oleh Camat Ceper, dilanjutkan dengan sambutan dari Kabid Perekonomian Bapeda, Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM), dan dari perwakilan DPRD (Komisi IV). Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim fasilitasi Musrenbang yang bertugas memandu pelaksanaan kegiatan. Tim fasilitasi yang terpilih adalah Supama (Kades Mlese) sebagai Ketua, Sucipto sebagai Sekretaris, dengan anggota Padiman (BKM Ngudi Luhur Desa Pasungan). Pembahasan diawali dengan menampung usulan masing-masing desa—baik dari Pemdes, LPMD maupun BKM—yang tertuang dalam PJM Pronangkis. Semua masukan kemudian direkap dan dilakukan penentuan skala prioritas. Setelah semua usulan masuk, dibuatlah draft usulan lalu dibahas untuk dilakukan prioritas oleh peserta.
Hasil Musrenbangcam itu antara lain, setiap usulan desa harus merupakan hasil Musbangdes/Musbangkel yang merupakan aspirasi kebutuhan masyarakat, yang ditandatangani unsur terkait dan wakil masyarakat. Usulan yang diajukan diharapkan ada unsur tridaya—meminjam istilah P2KP—yakni daya fisik, social, dan ekonomi. Usulan desa diharapkan yang dipaparkan di Musrenbangcam merupakan intregasi/gabungan usulan baik dari pemerintahan desa, LPM/BPD, ataupun BKM. Kecamatan akan membentuk tim fasilitasi/asistensi desa, berjumlah 5 orang, untuk mendampingi penyusunan usulan tingkat desa—18 desa di Kecamatan Ceper. (Tim Faskel 7 Korkot 2 Klaten, KMW XIV Jateng; nina
154 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Memampukan Organisasi Komunitas untuk Mengelola Informasi Pengantar Apa sajakah yang perlu dilakukan agar komunitas mampu mengelola informasi? Bagaimana cara melakukannya? Dari mana memulainya? Banyak pihak memilih untuk memulai dengan melakukan pembenahan dokumentasi organisasi. Memang benar adanya, dokumentasi merupakan kelemahan umum dari banyak organisasi komunitas. Tak jarang kita menjumpai dokumentasi BKM yang jauh dari rapi. Beberapa upaya dilakukan dengan mendidik beberapa relawan atau pengurus BKM untuk melakukan pencatatan (melengkapi lembar isian, menomori surat keluar/masuk, mengarsipkan, dst). Namun, upaya ini sering tak memberikan hasil yang memuaskan. Meskipun pelatihan sudah diberikan, dokumen tetap tercerai-berai tak beraturan. Banyak BKM tetap tidak sanggup memproduksi bahkan dokumen organisasi yang paling sederhana, seperti ringkasan pertemuan/rapat. Pekerjaan dokumentasi akhirnya terhenti sama sekali, setelah petugas penanggungjawabnya kehilangan minat untuk melanjutkan tugasnya. Mengapa kehilangan minat? Karena petugas tersebut kemudian mengamati bahwa seluruh hasil pekerjaannya hanya akan berakhir di rak penyimpanan dokumen. Tak seorang pun berminat memanfaatkan hasil pekerjaannya. Dimana letak kesalahan dari langkah pembenahan tadi? Kesalahan utama, yang sering terjadi, adalah ketika kerja penanganan informasi dicopot dari konteks seluruh aktivitas pengembangan komunitas dengan menempatkannya semata-mata sebagai tugas pencatatan, administrasi, dan pengarsipan. Adalah keliru menempatkan dokumentasi sekedar untuk menghasilkan atau melengkapi laporan kegiatan. Hal yang luput dari perhatian adalah: dokumentasi barulah sebagian dari kerja pengelolaan informasi. Sementara, pengelolaan informasi dan pengembangan komunitas semestinya dua hal yang senantiasa saling terhubung. Keduanya sebenarnya merupakan dua pokok pembicaraan yang sukar untuk dipisahkan secara tegas. Melalui aktivitas pengembangan komunitas, warga melakukan berbagai aktivitas bersama. Mulai dari mempelajari keadaan di kelurahannya, mempelajari hak-haknya, mengidentifikasi kemampuan dan potensi yang tersedia, mendaftar berbagai sumberdaya (internal, eksternal), mempelajari berbagai kemungkinan pemecahan masalah, dst. Dengan segera terlihat bahwa pengembangan komunitas merupakan aktivitas yang padat informasi dan padat pengetahuan. Pada semua bagian aktivitas tersebut di atas, banyak fakta perlu dihadirkan untuk dipelajari bersama. Aktivitas pengembangan komunitas hanya akan berlangsung bila disokong aliran informasi terpilih. Data dan informasi amat diperlukan untuk memutar gerak pengembangan komunitas. Ibarat minyak pelumas yang membantu mesin agar bekerja sempurna. Pada saat yang sama, pengembangan komunitas itu sendiri merupakan dinamika yang menghasilkan banyak informasi (pertemuan warga, seperti diketahui, adalah sarana yang efektif untuk memperoleh banyak informasi). Maka untuk menumbuhkan kemampuan mengelola informasi, hal dasar yang tak boleh dilupakan adalah: selalu menempatkan pengelolaan informasi dalam aktivitas pengembangan komunitas yang lebih luas. Alasan utama dari pengembangan sistem informasi adalah guna mendukung kerja pengembangan komunitas. Demikian sebaliknya, pengembangan komunitas
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 155
senantiasa berangkat dan berkembang dari informasi yang dimiliki organisasi. Maka selain membicarakan hal yang bersifat keterampilan teknis, pembenahan sistem informasi sedikit banyak akan menyentuh pembicaraan yang lebih luas yakni tentang organisasi, kultur dan tujuan-tujuan organisasi. Pelajari kembali Misi/Mandat, Program, dan Aktivitas Organisasi Seperti diungkap di atas, penanganan informasi komunitas harus senantiasa terhubung dengan segala aktivitas pengembangan komunitas. Maka, sebelum membayangkan sebuah pengelolaan informasi komunitas, hal pertama yang perlu dilakukan adalah justru memperjelas atau menegaskan (kembali) missi atau mandat dari BKM/organisasi warga. Memperjelas missi saja belum cukup. Missi organisasi biasanya belum menggambarkan dengan jelas tentang apa yang hendak dikerjakan. Oleh karenanya, sesudah memeriksa missi atau mandat, hal berikutnya yang perlu dipelajari adalah program dan aktivitas organisasi. BKM yang sudah mengembangkan beberapa program biasanya memiliki cukup banyak aktivitas. Dengan memperjelas komponen-komponen tersebut, kebutuhan akan informasi pun akan menjadi lebih jelas pula. Lain mandat, lain program, lain pula kebutuhan informasinya. Organisasi warga yang dibentuk untuk peningkatan kesehatan masyarakat atau perbaikan lingkungan akan membutuhkan jenis informasi tertentu. Dan karena itu mereka akan mengarahkan pengamatan pada fakta yang menyangkut kesehatan masyarakat (jumlah balita/anak di kelurahan, mencari tahu golongan darah warga setempat, kejadian wabah, dsb). BKM yang mengelola dana bergulir niscaya perlu paham arus dana yang digulirkan, melakukan pemutahiran daftar anggota, mendaftar bidang usaha anggota, dsb. Kebutuhan informasi lazimnya berkembang dari waktu ke waktu. Bergantung kepada dinamika dan tahap dari pengembangan komunitas. BKM yang sudah berhasil mengembangkan berbagai cabang aktivitas pasti memiliki kebutuhan informasi lebih banyak dan beragam, dibandingkan BKM yang baru dibentuk. Perumusan kebutuhan informasi biasanya jauh lebih mudah pada organisasi yang sudah menetapkan programnya, dan mampu menggulirkan aktivitasnya. Bantuan dari Faskel biasanya tetap dibutuhkan untuk mendaftar, memperjelas, dan menstrukturkan kebutuhan informasi. Fondasi suatu sistem informasi dapat diletakkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: • Apa masalah yang perlu dipecahkan? Program/aktivitas apa yang hendak dikerjakan? • Jika itu yang hendak dilakukan, apa saja fakta yang perlu diketahui? Data apa yang perlu
dihasilkan? Perumusan kebutuhan informasi merupakan tahap yang sangat penting untuk dilakukan. Langkah ini akan mengarahkan dan meletakkan landasan untuk tahap selanjutnya (pemerolehan, pengolahan dan pemanfaatan informasi). Merumuskan kebutuhan secara tidak langsung adalah menyusun prioritas. Mendahulukan yang penting dan menyisihkan yang kurang/tidak penting. Langkah ini sangat berguna untuk menghindarkan organisasi komunitas/BKM dari kerja tambahan yang tidak bermanfaat dan tidak beralasan. Jika daftar kebutuhan informasi demikian panjang, Faskel dan pengurus BKM tidak perlu berpikir untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut sekaligus. Pemenuhan kebutuhan informasi dapat dilakukan secara bertahap. Dapat dimulai dari hal sederhana yang mungkin untuk dikerjakan.
156 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Memperoleh Fakta, Menghasilkan Data. Dengan mempelajari mandat, program, dan aktivitas organisasi; kita dapat menurunkan daftar kebutuhan data/informasi. Biasanya daftar tersebut perlu diurai lebih lanjut. Selain mempelajari jenisnya, biasanya penting untuk juga memikirkan keluasan (seberapa banyak) dan kedalaman (seteliti apa) dari data dan informasi yang dibutuhkan. Data dasar yang bersifat permukaan (demografi dan peta kelurahan) selalu diperlukan untuk berbagai program pengembangan komunitas. Namun beberapa jenis program/aktivitas menghendaki data yang lebih teliti dan mendalam. Pikirkan juga seberapa sering atau seberapa teratur informasi diperlukan. Jenis program/aktivitas tertentu membutuhkan pasokan data secara berkala, ada pula yang hanya sesekali. Pengelola koperasi simpan-pinjam perlu memantau kinerja keuangan dari minggu ke minggu; namun hanya perlu melaporkannya satu kali dalam sebulan dalam rapat bulanan pengurus koperasi. Sementara, kegiatan khitanan massal, yang hanya berlangsung setahun sekali, pastilah tidak memerlukan pasokan informasi sesering itu. Sesudah merinci daftar kebutuhan informasi (jenis, kedalaman, keluasan), pastilah pengurus BKM memerlukan rancangan yang lebih teknis untuk memperoleh fakta dan menghasilkan data. Antara lain adalah menyangkut sumber data/informasi. Pelajari apa saja informasi yang perlu dicari dari luar komunitas (badan amal/korporasi yang bersedia memberikan bantuan), dan apa saja fakta yang perlu digali dari dalam komunitas (jumlah anak SD yang membutuhkan bea siswa). Tahap perancangan teknis perlu untuk dilalui, namun aspek yang lebih penting adalah membangun kemampuan BKM/organisasi warga untuk melakukan kerja informasi. Untuk keperluan tersebut, Faskel dapat merancang suatu lokakarya/pertemuan belajar yang melibatkan pengelola program/aktivitas. Lokakarya ini merupakan kesempatan untuk mendiskusikan daftar kebutuhan informasi, alur informasi, serta rancangan teknis memenuhi kebutuhan tersebut. Tujuan umum lokakarya adalah melekatkan, untuk menyambungkan, pelaksanaan program dengan kerja informasi. Untuk memastikan bahwa aktivitas pelaksanaan program menghasilkan dan didukung informasi yang memadai. Dari aspek lebih bersifat pengelolaan informasi, lokakarya ini bertujuan untuk menyiapkan orang/pekerja informasi, menyepakati alur informasi, dan menyempurnakan alat-alat pencatatan. Bilamana perlu Faskel dapat membantu pengurus BKM/pengelola program untuk merancang alat-alat bantu pencatatan, misalnya semacam formulir isian (intake form). Dalam lokakarya ini, peserta dapat sekaligus belajar keterampilan teknis untuk melakukan kerja informasi yang paling sederhana, yakni: menjaring fakta dan memproduksi data (tercatat). Di luar kegiatan semacam lokakarya/pelatihan, pengembangan kapasitas yang terpenting adalah belajar melaui praktek sehari-hari. Learning by Doing. Pengelola aktivitas perlu terus didorong untuk meningkatkan kemampuan melakukan pencatatan dengan baik. Untuk secara teratur menghasilkan data yang setepat mungkin dengan faktanya. Faskel kiranya perlu menemani petugas program simpan-pinjam agar mampu melakukan pencatatan dengan teliti dan seksama. Atau memberikan saran seperlunya agar pengurus BKM mampu meningkatkan kemampuannya dalam menyusun notulensi rapat pengurus BKM atau pertemuan warga. Petugas (pengawas) angkut sampah mungkin perlu dibekali alat/cara dan sedikit panduan untuk memantau dan mencatat lalu lintas kereta angkut sampah, atau mencatat pemasukan iuran sampah. Membangun suatu sistem informasi berarti menegakkan suatu keteraturan (regularitas) tertentu di setiap unit program/aktivitas. Faskel dan pengurus BKM perlu membuat kesepakatan seperlunya menyangkut alur data dari hulu ke hilir. Pengaturan tentang kapan dan bagaimana pengamatan lapangan dituangkan ke dalam lembar isian, siapa bertugas mengumpulkan data tertulis, dimana data tertulis disimpan, dst. Jika landasan keteraturan tersebut berhasil dibangun,
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 157
perlahan-lahan kualitas pencatatan dapat ditingkatkan. Peningkatan perlu dilakukan terus menerus hingga komunitas mampu menghasilkan data yang akurat, relevan, dan tersedia pada saat dibutuhkan. Bagian yang biasanya paling sulit, dalam membangun regularitas ini, adalah membiasakan penggiat komunitas bahkan pengurus BKM untuk membuat catatan secara teratur. Dan menumbuhkan kebiasaan mencatat bukanlah hal yang mudah. Boleh jadi organisasi komunitas memiliki cukup banyak program dan aktivitas. Namun aktivitas tersebut belum tentu seluruhnya terdokumentasikan dengan baik. Karena biasanya orang malas mencatat, sekalipun rajin beraktivitas. Menyangkut kemacetan pencatatan, Faskel memang perlu memperhatikan beberapa sumber kemacetan pencatatan. Kemungkinan pertama adalah karena cara pencatatan yang terlalu rumit dan membuat petugasnya patah semangat. Jika itu penyebabnya, tak ada cara lain kecuali menyederhanakan cara pencatatan. Faskel dapat merundingkannya cara pencatatan yang mungkin untuk dilakukan dengan petugas pencatat. Memang benar bahwa pencatatan semestinya dilakukan seakurat mungkin. Namun, perlu juga untuk disadari bahwa peningkatan kualitas pencatatan harus dilakukan secara bertahap. Bilamana perlu, Faskel dapat menyelenggarakan kegiatan tambahan yakni kursus menulis berita bagi tenaga pencatat, reporter komunitas, atau siapapun. Penyebab lain dari kemacetan dokumentasi adalah karena orientasi dari kerja dokumentasi yang keliru. Dokumentasi menjadi terasa memberatkan bila semata-mata berorientasi kepada penyelesaian tugas administratif, sekedar untuk keperluan pelaporan kegiatan. Karena itu, yang perlu dilakukan Faskel adalah senantiasa mengarahkan kerja dokumentasi untuk membentuk pengetahuan kolektif menyelesaikan masalah-masalah aktual komunitas. Karena itu pemerolehan pencatatan fakta untuk memproduksi data belumlah cukup. Langkah selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah menghasilkan data olahan dan mendayagunakannya untuk memajukan komunitas. Menghasilkan, Memanfaatkan, dan Menyebarkan Informasi. Kerja pengumpulan fakta dan dokumentasi data akan luntur dengan sendirinya, jika tidak menghasilkan data olahan yang bermanfaat. Tugas dari sebuah sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi guna proses pengambilan keputusan (Lihat kembali: Bahan Bacaan 1 - Daur Informasi). Maka, perlu dipikirkan cara mengalirkan informasi terolah ke berbagai arena pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, baik pengambilan keputusan di dalam maupun di luar komunitas. Beberapa informasi lebih relevan untuk penggunaan internal. Notulen rapat pengurus BKM, misalnya, berguna secara internal untuk mempelajari kembali keputusan yang pernah diambil. Beberapa informasi seharusnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih luas. Catatan tertulis apapun dapat diubah menjadi informasi umum yang, asalkan relevan, dapat dialirkan, untuk dibahas dalam pertemuan-pertemuan warga (Reportase peristiwa dan Laporan panitia pertolongan korban banjir, laporan akhir panitia khitanan massal, neraca bulanan program dana bergulir, situasi keamanan kelurahan, dst). Inti dari kerja informasi adalah membentuk pengetahuan kolektif. Untuk memudahkan warga bersama-sama menyusun pengetahuan tentang kondisi di kelurahannya. Untuk membuat orang lebih mudah menyimpulkan apa yang sudah terjadi, dan dapat memperkirakan apa yang dapat terjadi di kemudian hari. Dengan begitu, komunitas dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan terbaik. Sangat penting untuk menyebarkan berbagai informasi relevan, termasuk hasil pertemuan warga, atau pengetahuan-pengetahuan praktis, agar diketahui banyak pihak. Ada banyak cara untuk menyebarkan informasi. Pengurus BKM, perangkat desa, atau pengurus organisasi pemuda dapat memproduksi placard dan selebaran untuk mengumumkan apa saja; dari mulai
158 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
mengumumkan kenaikan iuran sampah sampai lomba marathon. Organisasi warga yang memiliki radio komunitas dapat melakukan banyak hal bagi pendengarnya, dari mulai memberitakan peristiwa banjir yang melanda kelurahan, mengkabarkan jumlah sumbangan yang sudah terkumpul, hingga mengumumkan pembukaan pendaftaran kursus tari. Tidak ada salahnya menggunakan faximile untuk meneruskan berita merebaknya demam berdarah ke pesawat fax kantor puskesmas setempat atau surat kabar lokal. Ketika fase ini tercapai, sesudah roda produksi informasi menggelinding, Faskel dapat memindahkan perhatian untuk meningkatkan kemampuan penggiat komunitas dalam menyebarkan dan mengemas informasi dengan baik dan menarik. Penyiar radio komunitas perlu berlatih menyajikan berita secara informatif dan menarik. Pengurus organisasi pemuda dapat mulai mempelajari unsur-unsur penting yang harus diperhatikan untuk menulis selebaran atau majalah, atau menyusun profil organisasi dan kegiatannya. Penyebaran informasi, elemen penting dalam kerja pengembangan komunitas, seringkali memberi dampak (terduga ataupun tidak terduga) yang mendinamisir. Penyebaran informasi membuat orang lebih paham keadaan (masalah, kendala, potensi) komunitas; mengundang mereka untuk memberikan tanggapan dan saran baru, dan membuat orang mengungkap fakta baru yang selama ini tidak terungkap atau tidak dianggap penting. Lebih dari itu, penyebaran informasi sedapat mungkin memanggil lebih banyak orang untuk bersedia terlibat dalam aktivitas bersama dan menggerakkan sumberdaya baru. Sekali lagi, menyangkut pengembangan kapasitas, tugas terpenting Faskel adalah menyambungkan atau melekatkan pengelolaan informasi komunitas dengan pengembangan komunitas yang lebih luas.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 159
Daur Informasi: Dari Kejadian Hingga Proses Pengambilan Keputusan
Peristiwa dan Fakta. Peristiwa adalah kejadian, segala hal pernah atau sudah terjadi dalam komunitas. Ada peristiwa ada pula fakta. Ada sedikit perbedaan antara peristiwa dengan fakta. Fakta adalah peristiwa yang teramati. Maka dari itu, fakta dikenai dua syarat: sudah terjadi dan teramati. Ada kalanya suatu peristiwa memang benar adanya sudah berlangsung, namun luput dari pengamatan. Sehingga hanya dapat diungkap melalui perkiraan, bukan dari pengamatan langsung.
Contoh: Jumlah penduduk Kelurahan Tirtawening berubah dari tahun ke tahun. Ada saja kejadian yang menambah atau mengurangi jumlah penduduk kelurahan ini. Bulan kemarin, menjelang musim panen, serombongan penduduk musiman pulang ke kampung asalnya di Indramayu. Tahun ini pun penduduk Tirtawening akan berkurang satu orang, karena Musa diterima masuk Akabri di Magelang dan sekarang sedang menyiapkan kepindahannya. Ada yang pergi ada pula yang penduduk baru yang datang. Bapak Dadang memutuskan untuk menampung seorang keponakannya yang akan melanjutkan sekolah di kota ini. Dan Anita melahirkan bayi laki-laki, anaknya yang ketiga. Data. Adalah peristiwa yang tercatat atau tertulis. Sudah dituangkan dalam bentuk catatan. Perubahan demografi pada contoh di atas lazimnya tercatat di sebagai data Demografi di Kelurahan Tirtawening. Mungkin dalam bentuk tabel, mungkin berupa diagram. Ada berbagai macam bentuk pencatatan. Bentuk pencatatan akan bergantung kepada teknologinya. Masyarakat pra-tulisan mungkin merekam fakta hanya secara lisan. Mereka menggunakan pantun dan hikayat untuk merekam kejadian penting (misal: gunung meletus) agar dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Untuk ukuran jaman sekarang fakta dapat dicatatkan dalam bentuk naskah, tabel, peta, atau gambar/bagan. Pada perkembangan sekarang, sejak harga
peristiwa
fakta
data
keputusan Informasi
160 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
komputer semakin murah dan penggunaannya semakin meluas, dimungkinkan untuk melakukan pencatatan secara digital. Ada perbedaan yang sangat penting antara peristiwa/fakta (tidak tercatat) dengan data tertulis. Data tertulis memungkinkan untuk disimpan, dikumpulkan dari waktu ke waktu, dan dapat digunakan atau diolah kembali di kemudian hari. Data tertulis dapat lebih mudah dihadirkan kembali. Sementara untuk menghadirkan fakta tidak tertulis, kita perlu memanggil saksi hidup suatu peristiwa. Tambahan lagi akurasi dari peristiwa akan sangat mengandalkan daya ingat orang yang menyaksikannya. Perbedaan yang lain adalah dalam hal kemungkinan penggandaan dan penyebarannya. Fakta yang sudah tertulis atau tercatat dimungkinkan untuk digandakan dan disebarluaskan (data digital dapat digandakan dan disebarkan hingga tak terbatas). Informasi. Menghimpun data dalam jumlah yang cukup, atau dalam rentang waktu yang cukup panjang, memungkinkan kita untuk dapat memproduksi informasi sesuai kebutuhan. Bagi organisasi komunitas, data kependudukan senantiasa berguna. Dengan mempelajari data kependudukan dari tahun ke tahun, kita dapat menyimpulkan kecenderungan pertambahan penduduk dan kita dapat menghubungkannya dengan berbagai persoalan komunitas. Jika jumlah keluarga meningkat, maka tentu semakin banyak pula jumlah anak yang perlu bersekolah. Pertambahan penduduk niscaya berkaitan dengan penyediaan air bersih, penambahan fasilitas lingkungan (tempat sampah, lahan bermain untuk anak, dsb), menambah potensi jumlah anggota koperasi simpan-pinjam, dst. Kinerja dari koperasi simpan-pinjam atau program dana bergulir hanya dapat dilihat dengan mempelajari catatan keuangan yang dihimpun dari waktu ke waktu. Seperti halnya data, informasi dapat digandaka dan disebarluaskan ke segala arah dalam berbagai bentuk. Keputusan. Pada akhirnya, muara dari kerja penanganan informasi adalah pengambilan keputusan. Tujuan dari produksi informasi adalah guna membantu proses pengambilan keputusan. Semakin berkualitas, semakin lengkap dan akurat informasi, seharusnya semakin berkualitas pula keputusan yang dihasilkan. Jika informasi kinerja keuangan tersedia, pengurus koperasi simpan-pinjam dapat mengambil keputusan misalnya untuk memperbesar layanan atau untuk mengatasi beberapa kelemahan tertentu. Sesudah mempelajari semua informasi yang relevan, organisasi warga terdorong untuk memperbanyak jadual angkut sampah. Pengambilan keputusan membutuhkan berbagai informasi. Untuk mengambil keputusan kadang-kadang dibutuhkan kerja tambahan untuk mendapatkan informasi dari luar, selain pasokan informasi tentang komunitas (yang dihasilkan sendiri oleh organisasi komunitas). Mengapa keputusan perlu diambil? Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memperbaiki suatu keadaan, atau mendorong munculnya peristiwa baru, atau untuk mencegah terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tindakan pembenahan dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja keuangan koperasi simpan-pinjam. Keputusan untuk menambah jumlah kereta pengangkut dan memperbaiki jadual angkut sampah rumah tangga ditujukan agar kejadian penumpukan sampah tidak berulang lagi. Jika mengikuti bagian demi bagian dari Daur di atas, maka ada banyak hal yang perlu dilakukan Faskel bersama pengurus BKM. Peran penting Faskel antara lain mendorong warga untuk mencatat fakta kasat mata yang relevan, lantas mengolah himpunan data menjadi informasi yang mendorong aksi konkrit, demikian seterusnya. Itu tak lain adalah tugas mengembangkan kapasitas BKM dan komunitas. Pustaka:
Andarmosoko, dkk. Pengelolaan Informasi. Satu Dunia, 2007. (tidak diterbitkan).
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 161
Daftar Periksa Mengembangkan Pengelolaan Informasi Komunitas 1. Misi/mandat BKM/Organisasi Komunitas. Apa tujuan-tujuan yang hendak dicapai? Apa
masalah komunitas yang hendak dipecahkan? 2. Program dan Aktivitas. Sebutkan apa saja program dan aktivitas yang dikembangkan
untuk tujuan di atas? Mulailah dari program atau aktivitas yang terpenting? 3. Kebutuhan Informasi. Jabarkan apa saja informasi yang diperlukan agar program/aktivitas
di atas dapat berlangsung dengan baik? Urutkan berdasar prioritas. Aktivitas 1 (sebutkan): Apa jenis informasi yang dibutuhkan
Kuantitas Kedalaman Seberapa sering informasi diperlukan?
Aktivitas 2 (sebutkan): Apa jenis informasi yang dibutuhkan
Kuantitas Kedalaman Seberapa sering informasi diperlukan?
4. Pemerolehan Fakta/Data.
o Apakah tersedia tenaga/orang untuk pemerolehan fakta/data. o Sudahkah tersedia metode dan alat kerja yang baku? o Apakah tenaga pelaksana memahami metode kerjanya? o Bagaimana tampilan kerja untuk pemerolehan fakta/data? o Bagaimana data didokumentasikan dan disimpan? Siapa yang menyimpan? o Apakah perbaikan proses diperlukan? Seberapa banyak? o Apakah ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman/keterampilan para
pelaksananya? Sebutkan bila ada. 5. Mengolah Data untuk Menghasilkan Informasi.
o Bagaimana data diolah untuk menghasilkan informasi? o Apakah informasi terolah memenuhi kebutuhan informasi di atas? o Apakah perbaikan proses diperlukan? Seberapa banyak? o Apakah ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman/keterampilan para
pelaksananya? Sebutkan bila ada?
162 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
6. Pemanfaatan Informasi.
o Identifikasi apa saja ruang/wahana pengambilan keputusan yang tersedia? o Apakah selama ini informasi yang dihasilkan dimanfaatkan untuk pengambilan
keputusan? o Apakah informasi yang dihasilkan membantu pengambilan keputusan? o Adakah jenis informasi yang belum dimanfaatkan secara optimal?
7. Pengemasan, Penyebaran Informasi.
o Bagaimana pengemasan dan penyebaran informasi dilakukan selama ini? o Apalagi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kemasan dan memperluas
penyebaran informasi? o Apakah ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman/keterampilan para
pelaksananya? Sebutkan bila ada?
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 163
Database yang Perlu Dimiliki UPL
Data yang Harus Dimiliki Kegunaan dalam Pelaksanaan Tugas
• Peta desa (skalatis & terlihat batas wilayah)
• Peta permasalahan tematik lingkungan (listrik,jalan,saluran,air bersih,failitas sosial)
• Potensi SDM/SDA terkait lingkungan
• Peta lokasi kegiatan lingkungan yg telah dibangun oleh pihak-pihak pembangunan lain
• Peta tata guna tanah
• Peta kepemilikan tanah
Dukung proses pelaksanaan pemetaan lingkungan yang dilakukan Tim PP untuk peroleh data riil kondisi lingkungan yang meliputi:
• Kebutuhan, Permasalahan, Potensi (SDA dan SDM) terkait lingkungan
• Mengidentifikasi penerima manfaat atas suatu kebutuhan kegiatan lingkungan
• Mengidentifikasi lembaga Kemasyarakatan terkait kegiatan lingkungan
• Teridentifikasinya kebutuhan lingkungan skala kelurahan yang dapat ditangani oleh BKM
• Identifikasi kepemilikan tanah warga (kemudahan penempatan lokasi prasarana)
Peta hasil PS Analisis masalah lingkungan, perumusan masalah, perumusan prioritas penanganan masalah dalam proses penyusunan PJM Pronangkis dan penetapan Renta Pertama
Memastikan prasarana lingkungan yang diusulkan memiliki satu kesatuan fungsi sehingga merupakan prasarana yang terintegrasi dengan prasrana terkait lainnya
Kebutuhan lingkungan tidak hanya melihat satu sisi kebutuhan kelompok/individu sehingga merupakan kebutuhan yang mampu menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi warga (skala publik)
• Peta status kepemilikan lahan dan adanya pernyataan kontribusi dari pemilik (masyarakat, PT KAI, PTP, Pemda dll)
• Standar pelayanan minimal prasarana
• Informasi harga/biaya proyek sejenis yang pernah dibangun masyarakat/pemerintah
Penetapan kegiatan lingkungan:
• Volume kebutuhan infrastruktur dan ketersediaan lahan • Memastikan volume kebutuhan infrastruktur khusus :
MCK, SUMUR, Hidram Umum • Memastikan agar taksiran/perkiraan biaya dari kebutuhan
infra tidak berlebih/kurang
164 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
setempat
Data KK Miskin Memastikan prioritas kegiatan Infra benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sesuai peruntukannya bagi warga miskin bukan untuk sebagian kecil warga
• Nama KSM yang dianggap layak untuk ikut dalam kegiatan lingkungan
• Daftar harga satuan dari toko-toko bangunan & kota/kabupaten
• Proposal kegiatan yang diajukan KSM yang akan mengerjakan kegiatan lingkungan
• Berita acara hasil verifikasi proposal kegiatan
• Nama KSM dan kegiatan sesuai proposal yang telah diverifikasi
Tahap Perencanaan kegiatan.
• Menyusun dan Mengumumkan Daftar Kegiatan dan KSM yang akan melaksanakan, termasuk Jadwal Pemasukan Dokumen Proposal Kegiatan;
• Memfasilitasi KSM dalam proses penyusunan Proposal Usulan Kegiatan Lingkungan
• Mengumpulkan dan mengarsipkan dokumen Proposal KSM Lingkungan
• Bersama Faskel Teknik dan atau Askot Infrastruktur melakukan Verifikasi Proposal Kegiatan. Dalam hal terdapat Proposal/Kegiatan KSM yang belum layak maka harus difasilitasi untuk memenuhi persyaratan kelayakan dan atau membatalkan kegiatan. Apabila ada pembatalan kegiatan maka harus dilakukan Musyawarah BKM untuk perubahan kegiatan;
• Bersama Konsultan (Faskel Teknik/Askot Infra) dan KSM terkait membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Proposal Kegiatan;
• Menyusun dan Mengumumkan Daftar Kegiatan Lingkungan (termasuk nama KSM-nya) yang dinyatakan layak dilaksanakan;
• Mengarsipkan dan memelihara semua administrasi kegiatan terkait tahapan ini;
• Nama pemasok bahan dan alat, tenaga kerja
• Form SPPD-L
• Modul OJT
• RPD,LPD Dan BA pembayaran tiap KSM
• Daftar calon suplier bahan dan alat
• Tata cara pelaksanaan kegiatan infrastruktur - standar pu
• Notulensi rapat yang memuat permasalahan dan progres pelaksanaan kegiatan KSM
• Data hasil opname pekerjaan di lapangan
Tahap Pelaksanaan Kegiatan
• Memfasilitasi pembentukan Organisasi Pengelola O&P setiap KSM (Tim Pengelola dan Rencana Kerjanya);
• Menyelenggarakan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) bagi semua KSM Lingkungan;
• Menyiapkan dan Memfasilitasi penandatanganan Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L) antara BKM dengan KSM pelaksana kegiatan Lingkungan;
• Bersama Faskel/Askot Infra memfasilitasi kegiatan Coaching atau On The Job Training (OJT) kepada KSM;
• Memfasilitasi dan Memverifikasi administrasi pencairan dana kepada KSM (RPD, LPD, BA Pembayaran);
• Merekomendasi dan Memfasilitasi pencairan dana kepada Panitia;
• Menyusun Tim, Jadwal dan Melaksanakan Pengadaan Bahan/Alat secara Terbuka (Bernilai diatas Rp. 15 Juta) yang dibutuhkan oleh KSM, (bila ada);
• Memfasilitasi, mengawasi dan mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan Panitia/KSM termasuk memberikan penguatan teknik konstruksi maupun administrasi
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 165
• Form daftar uji dampak lingkungan
• Form laporan harian, mingguan,bulanan,LPJ & dokumentasi progress
• Daftar SPPDL yang di amandemen
• Progress KSM
• Data hasil opname pekerjaan di lapangan & data inventarisasi O&M yg terbentuk
• Form Pemeriksaan/sertifikasi, Form BAP2
• Data swadaya masyarakat dari tiap pekerjaan KSM
• LPJ KSM
• Data permasalahan hasil rapat-rapat dengan KSM
kegiatan; • Menyelenggarakan rapat-rapat evaluasi rutin bersama
KSM untuk mengevaluasi kemajuan kegiatan infrastruktur dan mendorong upaya-upaya percepatan penyelesaiaan kegiatan lapangan;
• Bersama Faskel Teknik dan KSM melakukan Opname pekerjaan dilapangan;
• Memastikan seluruh kegiatan KSM tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
• Memfasilitasi penyusunan dan memverifikasi laporan-laporan Kegiatan KSM (Harian, Mingguan, Bulanan, LPJ, termasuk photo2 dokumentasi);
• Memfasilitasi dan merekomendasikan perubahan (amandemen) SPPD-L akibat adanya perubahan pekerjaan dilapangan (bila ada)
• Membuat dan menyampaikan laporan perkembangan kemajuan pekerjaan Infrastruktur kepada BKM;
• Memastikan semua infrastruktur memenuhi ”Lifetime’ minimal 3 tahun (Bangunan berKualitas Baik/Kuat & Tahan Lama, Bermanfaat/Berfungsi dan Ada O&M termasuk Rencana Kerjanya);
• Bersama Faskel/Askot Infrastruktur dan pihak KSM melakukan Pemeriksaan/Sertifikasi Kegiatan (termasuk membuat BAP2-nya);
• Memfasilitasi Peningkatan Swadaya Masyarakat • Menyelenggarakan rembug/musyawarah
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan - LPJ KSM; • Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin
muncul ditingkat kelurahan, termasuk merekomendasikan sanksi/peringatan atas pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam SPPD-L;
• Rencana kerja, anggaran dan penanggung jawab tim O&P di tiap kegiatan infrastruktur
• Form dan tata cara pemanfaatan dan Pemeliharaan kegiatan
Tahap Pemeliharaan Kegiatan
• Memfasilitasi penyusunan peraturan organisasi O&P ( jika belum ada dlm aturan KSMnya) termasuk aturan oprasional seperti kesepakatan iuran
• Memfasilitasi Kegiatan Pemanfatan dan Pemeliharaan prasarana yang telah dibangun melalui PNPM termasuk melakukan channeling pendanaan guna peningkatan prasarana
• Melakukan Pembinaan kepada Organisasi Pemanfaat & Pemelihara prasarana
• Menginventarisasi prasarana/infrastruktur yang tidak berfungsi/rusak;
• Mensosialisasikan organisasi O&P yang sudah ada, baik kepada masyarakat umum maupun kepada pihak pemerintah;
• Memfasilitasi penyusunan peraturan organisasi O&P ( jika belum ada dlm aturan KSMnya) termasuk aturan oprasional seperti kesepakatan iuran
166 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Database yang Perlu Dimiliki UPK
Data yang Harus Dimiliki Kegunaan dalam Pelaksanaan Tugas
• Peta ekonomi wilayah desa (pasar, toko, lokasi usaha dll)
• Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak
• Peta lembaga penyedia jasa keuangan (bank, koperasi, BMT dll)
• Peta program pemerintah yang memberi pinjaman lainnya
• Peta lembaga penyedia jasa peningkatan ketrampilan masyarakat
• Peta masyarakat miskin yang membutuhkan akses keuangan
Dukung proses pelaksanaan pemetaan lingkungan yang dilakukan Tim PP untuk peroleh data riil kondisi lingkungan yang meliputi :
• Kondisi pasar, potensi ekonomi dan SDA serta SDM pendukungnya
• Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dan menyerap tenaga cukup banyak
• Mengidentifikasi lembaga keuangan serta akses masyarakat ke lembaga keuangan
• Mengidentifikasi program pemerintah yang memberi pinjaman (bergulir) lainnya
• Mengidentifikasi lembaga yang menyediakan jasa peningkatan ketrampilan masyarakat
• Mengidentifikasi pemanfaat pinjaman bergulir yang mungkin dapat dijangkau
Peta (Daftar) PS 2 - KK - masyarakat miskin
Daftar KSM yang telah dibina untuk ditingkatkan kemampuan usaha dan telah memahami ketentuan pinjaman bergulir
Review PS
• Analisis masyarakat miskin pemanfaat pinjaman bergulir, jumlah, kemampuan usaha, besar kebutuhan modal, dan kemungkinan tersedianya modal untuk pinjaman
• Analisis kemungkinan masyarakat miskin bergabung dalam kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk kepentingan kemajuan usaha bersama dan pinjaman
• Analisis kemungkinan peningkatan kemampuan kelompok (KSM) beserta anggotanya agar dapat menjalankan usaha dengan baik dan memahami ketentuan pinjaman bergulir.
Daftar KSM yang layak mendapat pinjaman
Penetapan kegiatan pinjaman
• Mengidentifikasi kebutuhan dana untuk pinjaman bergulir
• Mengidentifikasi KSM yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh pinjaman
Daftar prioritas KSM yang layak mendapat pinjaman berguir
Membuat daftar prioritas KSM yang leyak mendapat pinjaman bergulir
Bukti kegiatan sosialisasi (Daftar hadir, materi dan tanya jawab
Tahap Perencanaan
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 167
pemahaman pinjaman dan tanggung enteng)
• Melakukan sosialisasi kepada KSM yang layak pinjam mengenai ketentuan dan syarat pinjaman bergulir dan pengertian serta fungsi tanggung renteng
• Bersama Faskel melakukan sosialisasi mengenai Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga (PERT) dan Wira usaha.
• Formulir permohonan dan
pengajuan pinjaman bergulir KSM dan anggotanya, BA KSM, Copy KTP
• Hasil pemeriksaan UPK terhadap calon peminjam dan usahanya analisa serta usulan kepada manajer UPK terhadap permohonan pinjaman KSM dan anggotanya
• Putusan Manajer UPK (setuju atau menolak) atas pengajuan permohonan pinjaman KSM dan anggotanya
• Berkas realisasi pinjaman kepada KSM dan anggotanya berupa Surat Perjanjian Pinjaman, Bukti Kas Keluar asli, Surat Kuasa
• Data besar pinjaman, jasa, jangka waktu, angsuran, anggota KSM miskin/tidak, Laki/Perempuan dalam Reg. Sisa Pinjaman.
Tahap Pelaksanaan
• Bersama Faskel membantu dan memahamkan pengisian formulir pengajuan permohonan pinjaman
• Memahamkan kembali KSM Calon peminjam mengenai ketentuan pinjaman bergulir dan tanggung renteng
• Pemeriksaan permohonan pinjaman KSM dan anggotanya, analisa petugas UPK serta usulan / rekomendasi terhadap permohonan pinjaman KSM dan anggotanya
• Putusan Manajer UPK atas rekomendasi petugas UPK
• Realisasi (pencairan) pinjaman kepada KSM dan anggotanya
• Data peminjam : KSM, anggota KSM, anggota perempuan, anggota miskin, yang memperoleh pinjaman, yang lunas, yang aktif, yang menunggak.
• Data pinjaman : yang direalisir, saldo pinjaman, yang dibayar kembali, yang dibayar maju
• Data tunggakan pinjaman : Besar tunggakan, Saldo pinjaman berdasarkan kolektibilitas
• Indikator kinerja pinjaman bergulir : LAR, PAR, CCr, ROI
Tahap pemeliharaan
• Bersama Faskel, Aparat Kelurahan dan Relawan, BKM, Pengawas dan UPK melakukan silaturahmi ke peminjam dan tempat usaha sebagai monitoring keadaan peminjam dan usahanya, apakah penggunaan pinjaman tepat sesuai pengajuan
• Bersama Ketua/Pengurus KSM, petugas UPK mengingatkan anggota KSM sebelum hari pembayaran angsuran
• Bersama Faskel, Aparat Kelurahan dan Relawan, BKM, Pengawas dan UPK melakukan penagihan terhadap anggota KSM yang menunggak dan mengupayakan pembayaran tunggakan dengan cara-cara persuasif.
168 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
• Melaporkan secara periodik dan tepat waktu Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Pinjaman Bergulir.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 169
1. Bertolak dari pemanfaat media, khalayak sasaran, kondisi sosial dan kultural (psikografis) komunitas
2. Ditujukan untuk menggali partisipasi aktif warga agar Media dapat :
dikelola oleh dan ditujukan kepada komunitasdifungsikan sebagai sarana pertukaran informasi, yang selalu dimanfaatkan komunitas
3. Selalu up to date menampilkan kondisi terkini komunitas, seperti permasalahan yang harus diselesaikan bersama ataupun kabar gembira yang perlu diketahui bersama
1. Merancang Pembuatan Media yang disesuaikan dengan Misi Media, mengacu pada keburuhan komunitas
2. Mengidentifikasi jenis-jenis Media yang terjangkau, mudah dipahami, sesuai kebutuhan dan efektif bagi warga
3. Membentuk Tim Pengelola Media Warga
170 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
1. Tim Pengelola terdiri dari relawan-relawan yang berminat
2. Pembagian tugas sesuai minat, talenta (bakat) dan ketrampilan agar masing-masing bekerja dengan arah yang jelas dengan peran yang sesuai yaitu :
Bagian Redaksi yang bertanggung jawab pada isi media, Bagian Keuangan yang mengurusi soal dana, iklan, biaya distribusi, promosi dsb,
Bagian Litbang yang bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen dan data-data penting komunitas, Bagian produksi yang nantinya mengerjakan tulisan sampai menjadi bentuk media yang siap edar Bagian umum yang mengurusi administrasi dan hal lain yang belum tergarap oleh bagian yang lain. Biasanya yang di bagian umum ini adalah pemimpin umum atau penanggung jawab dan Sekretaris umum.
Liputan
Cari iklan, promosi
Menulis
PRODUKSI
Riset, dokumentasi
Desain iklan
LiputanDISTRIBUSI
Rapatperencanaan
TERIMA KASIH
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 171
Pengembangan Strategi Komunikasi (Mengembangkan Media Berorientasi Khalayak, Studio Driya Media dan AUSAID) Apa pengembangan strategi komunikasi itu ? Pengembangan strategi komunikasi adalah usaha – usaha yang mencakup pemilihan pengembangan pesan , pemilihan media – media dan kombinasi media serta pemilihan pendekatan yang tepat untuk menumbuhkan partisipasi khalayak, dalam upaya pencapaian tujuan program. Mengapa kita perlu tahu hal ini? Ya, dengan mengetahui strategi komunikasi lembaga kita, tentunya kita bisa memahami seluruh perencanaan program pengembangan media. Sehingga, kita dapat merumuskan pesan – pesannya, serta memilih media – media yang cocok dengan khalayak dan kemampuan lembaga. Bagaimana biasanya dilakukan?
1. Biasanya dalam kegiatan ini, kita sebagai tim pengembang media sudha dilibatkan. Umumnya, pengembangan strategi komunikasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
2. Mempelajari dan mengkaji tujuan komunikasi yang telah ditetapkan 3. Mengkaji perubahan tingkat pengetahuan, sikap, perilaku dan kepercayaan yang
diinginkan 4. Mengkaji kembali indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 5. Mengembangkan pesan – pesan yang cocok dengan tingkat Pengetahuan, Sikap dan
Perilaku khalayak strategis kita. 6. Memilih metode – metode komunikasi yang cocok untuk menjangkau khalayak strategis
kita dan sesuai dengan perubahan yang diinginkan. 7. Memilih alternatif jenis – jenis media yang cocok dan kombinasinya. 8. Mengkaji jenis – jenis media yang teridentifikasi dilihat dari dana dan sumber daya yang
tersedia, fungsi media, saluran media dan karakteristik khalayak kita 9. Menentukan jenis media dan kombinasinya.
Informasi yang perlu kita ketahui
1. Siapa khalayak kita? Media – media apa saja yang sudah mereka kenal? Bahasa (lisan,tulisan dan simbol) apa yang biasa mereka gunakan? Bagaimana kemampuan baca tulis mereka?
2. Pesan – pesan pokok apa yang telah ditetapkan? Apakah pesannya bersifat informasional? (berisi informasi lengkap yang terdiri
dari fakta dan teori) Apakah pesannya bersifat motivasional? (bersifat membujuk dan berisi informasi
analitis/sebab – akibat) Apakah pesannya bersifat instruksional? (terdiri dari langkah – langkah, dan
akibatnya bila tidak mengikuti langkah tersebut) 3. Metode Komunikasi apa yang telah ditetapkan?
172 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Apakah metode komunikasi massa saja? Apakah metode komunikasi tatap muka saja? Apakah metode komunikasi massa dan tatap muka? (campuran)
4. Saluran media apa yang dipilih ? Saluran media berarti saluran yang kita Pilih untuk menjadi perantara pesan dan
media kita: Apakah media massa? (TV, radio, koran, tabloid, majalah, dll) Apakah media kelompok? (chalet, video, OHP, brosur, leaflet, buletin,dll) Apakah media individu/antar orang? (telepon/hotline, konsultasi, surat menyurat) Apakah campuran antara media massa, kelompok dan individu?
5. Media apa yang kita Pilih? Apakah media komunikasinya adalah leaflet? Poster? Artikel – artikel koran?
Berita radio? Apakah media yang dipilih adalah satu – satunya media untuk pesan pokok?
Ataukah ada media lainnya yang juga menyampaikan pesan pokok yang sama? (kombinasi media)
Media massa adalah media yang sifatnya satu arah. Dengan saluran yang tepat, media massa ini dapat menjangkau jumlah khalayak yang tak terhingga dan lebih bersifat sebagai media kampanye dengan target khalayak yang lebih banyak, seperti program TV, program radio, koran, majalah dan tabloid. Namun, media kategori ini bisa menjadi media belajar bila sudah didokumentasikan. Sedangkan media non – massa bisa kita gunakan sebagai media belajar maupun media kampanye dengan jumlah khalayak terbatas. Selain media yang disebut dalam lampiran, ada juga media tradisional sebagai media yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat. Media teater rakyat dan lenong adalah media oleh rakyat, untuk rakyat dan dari rakyat, sehingga tingkat partisipasinya sangat tinggi. Akan tetapi, ketoprak/ludruk, wayang, sendratari, dan puisi adalah media yang tingkat partisipasinya rendah. Sedangkan media – media infromal, misalnya arisan hanya bisa menjadi media informasional saja.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 173
Contoh Pengembangan Isi Pesan
Segmen khalyakak
Perubahan yang diinginkan Pengetahuan Sikap Perilaku Kepercayaan
Perempuan PSK di lokalisai x
Definisi HIV/AIDS dan perkembangannya Cara penularan HIV Perjalanan HIV/AIDS Pencegahan dini terhadap HIV/AIDS
Kebiasaan menawarkan penggunaan kondom adalah cara termudah dan termurah untuk mencegah tertular HIV/AIDS
Selalu menggunakan kondom setiap kali berhubungan seks Pemasangan kondom yang baik dan benar
Penggunaan kondom sesungguhnya tidak mengurangi kenikmatan
Mucikari di lokalisasi x
Definisi HIV/AIDS dan perkembangannya Cara penularan HIV Pencegahan diri terhadap penularan HIV/AIDS
Mengharuskan PSK selalu menawarkan penggunaan kondom kepada pelanggannya bisa mencegah penularan HIV/AIDS
Selalu mengharuskan PSK-nya untuk mengharuskan pelanggannya menggunakan kondom
HIV/AIDS ada di dalam cairan perma dan vagina, maka hubungan seks laki – perempuan tanpa kondom berisiko
174 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
PENGELOLAAN MEDIA WARGA
Pengelolaan Media Warga/Komunitas
Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai pengaturan. Lalu, sebenarnya bagaimana mengatur media? Sulitkah mengatur media? Atau bagaimana membuat media yang bagus? Marilah kita bahas hal tersebut satu persatu.
Mengelola Media Warga pada dasarnya sama dengan mengelola media umum lain, baik secara struktural maupun tanggungjawab tugasnya. Nyaris tidak ada perbedaan sedikitpun. Hanya saja, untuk media warga, struktur yang dibutuhkan tidak sebanyak dan serumit media umum.
Secara struktural sebuah penerbitan media terdiri dari dua bagian besar, yaitu Bagian Redaksi dan Bagian Usaha. Bagian Redaksi tugasnya meliput, menyusun, menulis, atau menyajikan berita. Orang-orangnya disebut wartawan.
Sementara Bagian Usaha bertugas menyebarluaskan media massa, yakni melakukan pemasaran (marketing) atau pendistribusian media massa. Bagian ini merupakan sisi komersial meliputi sirkulasi/distribusi, iklan, dan promosi.
Secara garis besar tugas dan tanggungjawab setiap bagian adalah sebagai berikut:
1. Pemimpin Redaksi
Pemimpin Redaksi merupakan orang yang mengepalai bagian redaksi. Ia bertanggungjawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja bagian redaksi sehari-hari. Ia harus mengawasi isi seluruh berita media yang dipimpinnya.
Di surat kabar mana pun, Pemimpin Redaksi menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional. Kewenangan itu dimiliki karena ia harus bertanggungjawab jika pemberitaan medianya digugat pihak lain.
Dalam pengelolaan media warga, pemimpin redaksi bisa dipilih dari anggota BKM, UP-UP atau masyarakat yang memiliki minat di bidang media atau jurnalistik. Pemimpin redaksi ini yang secara khusus bertugas mengelola media warga bersama tim lainnya. Dalam pelaksanaannya jika SDM yang ada kurang memadai maka pemimpin redaksi bisa merangkap redaktur.
2. Redaktur
Posisi Redaktur (editor) berada di bawah Pemimpin Redaksi. Tugas utamanya adalah melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau disiarkan. Termasuk memberikan tugas peliputan bagi reporter.
Sebenarnya posisi redaktur dalam pengelolaan media warga cukup penting sebagai orang yang mengumpulkan, menyeleksi dan memperbaiki jika diperlukan dari tulisan atau naskah yang akan dimuat atau disiarkan sehingga diperlukan orang yang sedikitnya paham tentang
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 175
editing atau kalau belum namun memiliki minat dan motivasi untuk belajar bisa dilatih terlebih dahulu.
3. Reporter
Di bawah redaktur adalah reporter. Mereka merupakan ujung tombak di bagian redaksi. Tugas utama reporter adalah mencari berita lalu menyusun dan menulis menjadi berita. Untuk posisi reporter atau pencari berita bisa dilakukan oleh relawan atau warga masyarakat yang memiliki informasi untuk disampaikan kepada pengelola media warga.
4. Fotografer Fotografer (wartawan foto atau jurupotret) bertugas mengambil gambar peristiwa atau objek tertentu yang bernilai berita untuk melengkapi tulisan berita yang dibuat wartawan tulis. Ia merupakan mitra kerja yang setaraf dengan wartawan tulis (reporter). Jika tugas wartawan tulis menghasilkan karya jurnalistik berupa tulisan berita, maka fotografer menghasilkan Foto Jurnalistik. Namun, seorang wartawan tulis bisa juga merangkap sebagai fotografer.
Dalam pelaksanaannya, seorang pencari berita (reporter) bisa merangkap sebagai fotografer (juru foto)
5. Kontributor
Kontributor atau penyumbang naskah/tulisan secara struktural tidak tercantum dalam struktur organisasi redaksi. Ia terlibat di bagian redaksi secara fungsional. Termasuk kontributor adalah para penulis artikel, kolom, dan karikatur.
Sumber informasi dalam media warga adalah seluruh masyarakat yang diharapkan bisa berpartisipasi dalam
6. Bidang Pendukung Redaksi
Bagian yang tak kalah pentingnya untuk membantu kelancaran kerja redaksi adalah bagian Perpustakaan dan Dokumentasi serta bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Litbang memantau perkembangan sebuah penerbitan, survei pembaca, dan memberikan masukan-masukan bagi pengembangan redaksi dan bagian lainnya. Termasuk pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.
Dalam pengelolaan media warga, bidang ini disesuaikan dengan kondisi SDM yang ada di masyarakat, artinya jika memang belum ada pengelola bisa melibatkan orang-orang Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) untuk bisa menjadikan media warga sebagai salah satu fokus diskusi dan pengamatan mereka dalam memberikan masukan kepada pihak pengelola media warga.
7. Bagian Usaha (Business Department)
Bertugas menyebarluaskan media, yakni melakukan pemasaran (marketing) atau distribusi media. Bagian ini merupakan sisi komersial meliputi sirkulasi/distribusi, iklan, dan promosi.
Bidang usaha ini terkait juga dengan bagaimana pengelola media bisa mendapatkan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk pengelolaan media warga, termasuk mencari peluang iklan dan kerjasama dengan pihak lain. Karena jika media warga hanya mengandalkan dari biaya operasional BKM atau UP akan sangat sulit untuk bisa berkembang, untuk itu bagian usaha ini menjadi penting untuk keberlanjutan pengelolaan media warga.
176 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Bagamana kalau sebuah komunitas belum mempunyai sebuah media warga?
Tentunya yang diperlukan adalah perencanaan untuk membuat media tersebut. Hal-hal apa saja yang perlu direncanakan? Hal pertama yang perlu direncanakan adalah misi media. Kenapa misi media harus direncanakan? Karena misi medialah yang akan sangat berpengaruh terhadap isi media, menjadi pedoman setiap anggota media tersebut dan bahkan menentukan kelangsungan media tersebut. Coba anda bayangkan apa jadinya kalau pesawat terbang tidak punya tujuan? Pasti hanya akan berputar-putar di udara sampai bahan bakar habis untuk kemudian jatuh dan hancur. Kira-kira seperti itulah jika sebuah media tidak punya misi. Lalu bagaimana cara menentukan misi ini?. Ada banyak pertimbangan sebenarnya, antara lain kondisi komunitas tersebut. Kalau komunitas itu misalnya hanya terdiri dari orang-orang yang lanjut usia, tentunya misi media kita tidak akan mencerdaskan komunitas lewat generasi muda misalnya, karena menjadi tidak sesuai.
Setelah misi terbentuk, baru kemudian menentukan sasaran pengguna/pemanfaat media, yang nantinya akan mempengaruhi kebijakan media juga. Nah bagaimana pula menentukan kebijakan media dengan sasaran pemanfaat media? Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Diantaranya adalah faktor data kependudukan atau demografis seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dll. Misalnya media yang ditujukan untuk usia dibawah 10 tahun, haruslah media yang mementingkan pembacanya, misalnya bentuk huruf yang mudah dibaca, bahasa yang sederhana dsb. Kemudian faktor sosial atau sosiografis seperti budaya, norma dan nilai sosial. Ketika masyarakat di Jawa Tengah membuat media warga, pasti akan sangat berbeda bila dibanding dengan media di masyarakat Papua, baik dari segi pemakaian bahasa, isi media atau tata letaknya. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah kondisi ekonomi anggota komunitas itu sendiri. Kalau anggota komunitas tersebut mayoritas adalah warga yang berpendidikan rendah, kita tentu tidak akan menggunakan bahasa penyampaian dan istilah-istilah yang rumit, bukan?
Yang juga akan berpengaruh terhadap kebijakan media adalah kondisi orang perorang dalam komunitas tersebut yang lazim disebut faktor psikografis. Anda pasti mengenal tabloid Motorplus atau Bola? Nah..media yang seperti itu, juga berangkat dari individu-individu yang menggemari otomotif dan sepakbola. Jelas kan?
Hal–hal diatas sedikit banyak juga akan mempengaruhi periodisasi media yang akan dibuat, misalnya komunitas yang mayoritas berpenghasilan rendah, pasti akan mempertimbangkan untuk tidak terbit terlalu sering, karena bisa memberatkan komunitas tersebut.
Sekarang berbicara bentuk media komunitasnya. Ada banyak sekali pilihan yang kesemuanya sama-sama boleh digunakan. Misalnya saja bentuk buletin yang banyak dipakai oleh media komunitas yang ada sekarang, semisal Angkringan atau Pasekan Pos. Pertimbangannya lebih ke murahnya dan kemudahan dalam memperbanyaknya. Tetapi bukan berarti yang lain tidak bisa digunakan. Itu akan sangat bergantung sekali pada kondisi komunitas itu sendiri. Misalkan saja komunitas dengan anggota yang rata-rata baru lulus ujian persamaan SD pasti akan lebih efektif jika media warga berukuran relatif besar dengan huruf yang besar pula, misalnya bentuk koran atau tabloid dengan hurufnya sebesar ibu jari. Demikian pula dengan komunitas yang lain. Sangat mungkin akan berbeda.
Nah, proses perencanaan telah selesai, bayangan media yang akan kita buat telah terpampang jelas di depan mata, mulai dari bentuk, periodisasi, misi dan sasaran pembaca. Langkah berikutnya tentu saja adalah merekrut orang-orang yang dirasa mampu dan mau mengembangkan sebuah media. Baru setelah itu diadakan seleksi yang bentuknya menyesuaikan kondisi komunitas tersebut. Nah setelah tahap penyaringan, sekarang kita sudah
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 177
memiliki orang-orang yang siap bekerja. Tetapi mampukah kalau hanya dengan kemauan tapi tanpa kemampuan dan ketrampilan? Tentu akan sulit. Disini kita membutuhkan pelatihan atau diklat yang bisa membekali mereka dengan pengetahuan yang memadai, seperti apa yang kita lakukan hari ini.
Baiklah sekarang kita sudah mempunyai gambaran jelas media, dan orang-orang yang berkemauan keras dan telah dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan. Apa lagi sekarang?
Kita harus membagi tugas supaya mereka bekerja dengan arah yang jelas dan tugas yang sudah sesuai. Banyak model pembagian tugas yang ada, namun yang umum dipakai adalah Bagian Redaksi yang bertanggung jawab pada isi media, Keuangan yang mengurusi soal dana, iklan, biaya distribusi, promosi dsb, Litbang yang bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen dan data-data penting komunitas, dan bagian produksi yang nantinya mengerjakan tulisan sampai menjadi bentuk media yang siap edar serta bagian umum yang mengurusi administrasi dan hal lain yang belum tergarap oleh bagian yang lain. Biasanya yang di bagian umum ini adalah pemimpin umum atau penanggung jawab dan Sekretaris umum.
Berikut tahapan langkah yang bisa dilakukan untuk menerbitkan Media Warga :
1. Susun visi dan misi.
Biasanya, secara redaksional dituangkan dalam motto. Secara ringkas, visi menjawab pertanyaan mengapa media warga itu harus diterbitkan, untuk alasan apa, dan idealisme apa yang melatarbelakanginya. Sedangkan misi merupakan target, sasaran, atau tugas yang diemban oleh media warga.
2. Menentukan nama media warga sesuai dengan visi dan misi. Usahakan nama yang mudah diingat atau mencerminkan sesuatu yang khas di wilayah setempat.
3. Menentukan kriteria berita/tulisan yang akan dimuat atau biasa disebut sebagai kebijakan redaksi.
4. Menyusun organisasi redaksi dan pemasaran/distribusi. SDM yang dilibatkan/direkrut mestilah mereka yang mengerti jurnalistik dan sedikitnya paham bisnis media massa. Untuk buletin, minimal ada pemimpin redaksi dan redaktur, serta bagian distribusi dan iklan.
Pemimpin Redaksi tugasnya memimpin rapat redaksi dan mengatur pembagian tugas plus pengawasannya. Ia juga bertanggungjawab secara hukum atas isi buletin. Redaktur tugasnya mengedit (termasuk seleksi dan penulisan) naskah. Misalnya, mengedit halaman satu (laporan utama), berita warga, dan berita-berita internal BKM, dst.
5. Buatlah jadwal kerja, mulai dari rapat redaksi hingga cetak. Ikuti alur kerja berikut:
a. Perencanaan isi berita
Perencanaan isi berita dilakukan dalam rapat redaksi. Seluruh bagian redaksi mulai dari Pemimpin Redaksi, Redaktur, Reporter hingga Fotografer diharapkan mengikuti rapat redaksi. Bagian usaha juga bisa dilibatkan untuk memberikan masukan berita yang akan dibuat. Rapat redaksi bisa dilakukan setiap tanggal 1 di awal bulan, sekaligus untuk mengevaluasi edisi sebelumnya.
b. Pencarian isi berita
Tahap ini merupakan kegiatan pengumpulan data atau bahan-bahan tulisan, bisa melalui wawancara atau studi literatur. Selain pihak pengelola yang mencari berita bisa juga berita didapat dari masyarakat yang dimasukan ke pihak pengelola media warga. Contoh: warga
178 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
memberikan informasi tentang kegiatan di lingkungannya untuk ditayangkan di buletin atau korang kampung.
c. Penulisan Berita
Pada proses ini reporter atau pencari berita mengolah bahan tulisan menjadi tulisan alias menulis naskah.
d. Penyuntingan Isi Berita
Redaktur melakukan pengeditan, koreksi, dan penyesuaian naskah yang telah dibuat reporter apakah sudah sesuai dengan tema yang diinginkan dan tidak melebihi ukuran/kolom yang tersedia.
e. Tata Letak Berita
Setelah berita selesai disunting langkah berikutnya adalah masuk ke Graphic Design. Di sini tata letak berita diatur sedemikian rupa sesuai dengan format yang ada. Di bagian ini pula dimasukan foto atau ilustrasi untuk memperkaya berita yang dimuat.
f. Percetakan
Langkah terakhir setelah tata letak selesai dilakukan adalah membawa ke percetakan untuk diperbanyak. Jika tidak melalui proses cetak bisa dilakukan penggandaan secara diphotocopy.
Dengan alur kerja seperti di atas, tenggat waktu Media Warga diharapkan bisa terpenuhi. Tentukan saja jadwal, misalnya rapat redaksi tiap tanggal 1, tenggat waktu penulisan dan penyuntingan berita tanggal 20, tata letak tanggal 21-22, masuk percetakan tanggal 23-24, selesai deh.
Selamat mencoba!
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 179
Membangun Kerjasama Kelompok BUJUR SANGKAR BERANTAKAN Strategi ini merupakan permainan yang dibuat untuk membangun kerjasama diantara team / kelompok. Petunjuk :
• Siapkan karton yang telah berbentuk bujur sangkar dengan ukuran yang cukup (20 cm x 20 cm) sebanyak 6 buah.
• Kemudian potonglah setiap bujur sangkar dengan secara bebas seperti dibawah ini :
(untuk lebih memudahkan pemandu mencari pasangannya, maka berilah tanda / hurup pada salah satu sisi disetiap potongnya tersebut , Namur dalam pemberian tanda, jangan sampai terlalu besar yang akhirnya diketahui oleh peserta)
• Selanjutnya Bujur sangkar yang telah dipotong masukanlah kedalam 4 buah amplop
secara acak. Dari 6 bujur sangkar dimasukan ke dalam 4 amplop. Dengan catatan setiap potongan disebar ke berbagai amplop. Hindari memasukan pasangan potongan secara utuh 1 bujur sangkar ke dalam 1 amplop, kaena akan lebih memudahkan menyusunya.
• Kemudian bagilah peserta menjadi 4 kelompok, dan berilah mereka setiap satu kelompok 1 amplop.
• setelah terbagi 4 kelompok, maka berilah tugas kepada setiap kelompok untuk menyambungkan setiap potongan yertas yang ada di amplop menjadi bentuk bujur sangkar.
• Biarlah setiap kelompok mengembangkan strategy dengan catatan hanya pada potongan kertas yang ada.
• Berilah waktu 10 menit untuk menyusun bujur sangkar tersebut. • Apabila di suatu kelompok ada kelebihan potongan kertas atau kekurangan, maka setiap
kelompok diperbolehkan untuk menukarkan kepada kelompok lainya yang ada pasangan potongan yertas tersebut.
• Apaila peserta merasa kesusahan mencari pasangan potongan ketas tersebut, maka pemandu memberikan kode hurup yang telah ditulis pada setiap potongan kertas. Setiap hurup dipasangkan dengan hurup yang sama lagi, seperti contoh diatas.
c c c
c
c
c
c
180 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Ngada, 5 November 2009 BKM Trikora Bermitra dengan BLH Ngada untuk Olah Sampah
Kehidupan masyarakat di wilayah perkotaan tidak akan pernah lepas dari yang namanya sampah, baik organik maupun sampah non organik. Setiap hari, kedua jenis sampah tersebut dihasilkan dan selalu menjadi permasalahan pemerintah dan masyarakat kota, termasuk di Bajawa, ibu kota kabupaten Ngada.
Sampah menjadi momok bagi masyarakat perkotaan, karena menjadi sumber penyakit dan sumber konflik sosial, terutama di lingkungan permukiman. Ini karena bau busuk dan kesan kotor pasti mengusik siapa pun yang melihat dan melewati sampah yang berserakan dan tertumpuk. Sampah mustahil
berkurang, apalagi habis! Setiap hari sampah selalu dihasilkan. Kita pasti sependapat, seiya-sekata, memandang bahwa sampah kotor dan berbau busuk. Sampah adalah barang atau sesuatu yang tidak berguna lagi.
Tapi imej tersebut sekarang harus diubah. Karena, sesuatu yang dianggap tidak berguna (terbuang) ternyata masih menyimpan nilai ekonomis, bahkan bisa menjadi sesuatu yang berguna dan bisa dirupiahkan. Artinya, masih bisa menjadi potensi sumber penghasilan tambahan bagi rumah tangga.
Terkait dengan penanganan sampah ini, di daerah-daerah lain sudah mengembangkan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos, sampah plastik diproses menjadi biji-bijian plastik, kertas dan kardus disulap menjadi kertas/kardus daur ulang.
Bajawa, sebagai ibukota Kabupaten Ngada harus menjadi contoh penyelesaian masalah persampahan dan pengelolaan yang benar, agar bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Dengan motto, “Wujudkan Bajawa sebagai Kota Sahabat yang Bersih dan Hijau”, begitu dikatakan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) kabupaten Ngada.
Pemerintah kabupaten (Pemkab) Ngada, melalui BLH yang dikomandani Hilarius Sutanto ini melakukan kerjasama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Wiu Riwu, kelurahan Trikora, kecamatan Bajawa dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lingkungan Mora Sama untuk mengelola persampahan.
Kesepakatan kerja sama tersebut yang disaksikan oleh Lurah Trikora itu ditandai dengan diluncurkannya dana sebesar Rp 90 juta, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada Tahun 2009. Dari pihak BKM sendiri menyiapkan lahan sebagai lokasi untuk pembangunan rumah mesin pengolah sampah, termasuk gudang, serta menyiapkan tenaga kerja.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 181
Pada tahap awal kerjasama ini BLH menyiapkan mesin pengolah sampah, dilanjutkan dengan menggelar pelatihan pengolahan sampah menjadi pupuk kompos kepada BKM Wiu Riwu dan KSM Mora Sama, sekaligus membantu mendisain kemasan produk pupuk kompos.
Koordinator BKM Wiu Riwu Yoseph Neko mengatakan, saat ini KSM Mora Sama telah memproduksi pupuk bokasi dalam kemasan Netto 5 Kg, dengan harga jual Rp 6.000 per kilogram, walau tempat proses produksinya masih menggunakan salah satu ruangan di BLH.
Namun, guna membangun lokasi pembuatan pupuk bokasi yang representatif, kini KSM yang dibantu Tim Fasilitator, tengah merampungkan proposal usulan kegiatan lingkungan, yakni pembangunan rumah mesin dan peralatan produksi lainnya senilai Rp 90 juta (dari dana APBD kabupaten) untuk diajukan ke BLH. “Lokasi pembangunan rumah mesin sudah ada dan lokasi lahan tersebut telah dihibahkan oleh pemiliknya. Sedangkan, format proposal menggunakan format proposal kegiatan lingkungan P2KP,” jelas Yoseph Neko, yang dibenarkan Ketua KSM Mora Sama Willybrodus Roga, seraya menunjukkan proposal di tangannya.
Kepala BLH kabupaten Ngada Hilarius Sutanto membenarkan mengenai kemitraan BLH dengan BKM Wiu Riwu, kelurahan Trikora dalam pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Selain mengadakan pelatihan kepada BKM dan KSM, lanjut dia, pihak BLH juga menyiapkan mesin produksi dan peralatan pendukung lain, seperti gerobak sampah, serta memberikan bantuan dana yang bersumber dari APDB sebesar Rp 90 juta. Menurut Hilarius Sutanto, jika KSM Mora Sama berhasil dalam pengelolaan sampah organik ini, BLH akan melanjutkan kemitraan dalam pengolahan sampah plastik.
Sementara itu, Lurah Trikora Yoseph Bhara, SE, mengaku menyambut baik kerja sama BKM dengan BLH kabupaten Ngada. “Karena, kerja sama ini dapat membantu mengatasi masalah persampahan di Bajawa umumnya dan kelurahan Trikora khususnya. Apalagi, sesuai presentasi yang disampaikan oleh Kepala BLH kabupaten Ngada, ternyata pengelolaan sampah menjadi pupuk bokasi dapat mendatangkan penghasilan baru bagi warga saya di kelurahan Trikora ini,” tuturnya.
Lurah Trikora juga sangat antusias ketika pihak BLH menyatakan akan meningkatkan program kemitraan dengan BKM dalam pengolahan sampah plastik, jika BKM dan KSM Mora Sama berhasil dalam pengolahan sampah organik ini. (Marius Y. Aiba, Askot CD Kabupaten Ngada, OC-7 NTT, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)
182 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Mataram, 14 September 2009 Pagesangan Channeling dengan Pegadaian
UPK-BKM Tunas Makmur, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil melakukan channeling dengan Perum Pegadaian dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir.
Kelurahan Pagesangan merupakan bagian dari wilayah dampingan P2KP sejak tahun 2004. Kelurahan ini merupakan miniatur Indonesia dengan pelbagai macam suku, ras, agama dan etnis yang tinggal dan bermukim dalam satu tempat. Mayoritas suku di kelurahan ini adalah suku Sasak, Bali, Jawa, Madura, Bugis, etnis Tionghoa dan etnis Arab. Mereka menganut agama yang berbeda-beda pula; Islam, Hindu dan Budha. Dapat dikatakan, Kelurahan Pagesangan merupakan sebuah representasi “Pluralisme yang beradab”. Pasalnya, masyarakat Kelurahan Pagesangan hidup rukun, damai dan sangat toleran, jauh dari huru-hara dan kasak-kusuk.
Mencapai Kelurahan Pagesangan hanya membutuhkan waktu 10 menit dari Bandara Selaparang, Mataram. Letaknya berada di bagian Selatan Kota Mataram, bertetangga dengan Kelurahan Sekarbela, yang terkenal sebagai sentra produksi dan jual-beli mutiara.
BKM Tunas Makmur, Kelurahan Pagesangan, terbentuk pada 7 Mei 2005 dan telah melaksanakan pemilihan anggota BKM yang kedua pada 12 September 2007. Berdasar musyawarah BKM, bersama dengan seluruh unsur masyarakat, diputuskan akan mengalokasikan dana pinjaman bergulir sebagai modal awal UPK sebesar Rp 167.614.500, hingga akhir Juli 2009, untuk melayani 59 KSM dengan jumlah anggota (pemanfaat) sebanyak 263 orang.
Manajer UPK-BKM Tunas Makmur terpilih adalah Roswati, atau akrab dipanggil Bu Ros. Ia menjadi manajer UPK sejak Juni 2008, menggantikan manajer UPK lama. Wanita kelahiran 21 Agustus 1963 ini masih terlihat sangat energik dalam menjalankan tugas tata buku dan administrasi seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan pinjaman bergulir. Ia juga tampak kompak dan guyub bersama Sekretaris BKM Tunas Makmur Eeng Maryani.
Berkat kegigihan dan keuletan Bu Ros inilah UPK-BKM Tunas Makmur Kelurahan Pagesangan berhasil melakukan channeling dengan Perum Pegadaian Kota Mataram dalam bentuk penambahan modal pinjaman bergulir.
Berawal dari adanya 12 KSM yang tercantum di daftar tunggu
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 183
dan belum terlayani oleh UPK, padahal mereka sangat membutuhkan penambahan modal usaha. Bu Ros yang telah berikrar untuk menghibahkan sebagian hidupnya untuk memberikan manfaat terhadap sesama, mencari informasi tentang kemungkinan melakukan kerja sama penambahan modal bagi warga miskin dalam menjalankan usahanya.
Dengan bantuan Fasilitator Ekonomi Nur Misnah, Bu Ros diajak melakukan negosiasi awal terkait penjajakan kerja sama dengan pihak Pegadaian. Kebetulan Bu Ros memiliki seorang kenalan di perum tersebut. Melalui Heri, kenalan Bu Ros tersebut, diperoleh informasi bahwa Pegadaian memiliki skim program pinjaman bergulir untuk kelompok masyarakat miskin, dengan syarat terdapat lembaga yang bersedia menjadi avalis (penjamin). Tak berselang lama, atas kesepakatan bersama seluruh anggota BKM dan UP-UP, UPK diberikan mandat agar dapat memfasilitasi semua persyaratan dalam menjalin kerja sama dengan Pegadaian.
Menyambut tugas yang diamanatkan oleh BKM, ibunda dari Heny Natasya Rosalina ini meningkatkan intensitas koordinasi dengan pihak manajemen Pegadaian. Petugas Pegadaian pun melakukan survai dan analisa kelayakan UPK-BKM sebagai lembaga penjamin, dimulai dengan pemeriksaan terhadap kas harian, Buku Besar dan Neraca Saldo serta buku Laba-Rugi.
Selanjutnya, Bu Ros memfasilitasi pembentukan KSM channeling pertama, terdiri dari 12 orang wanita (dalam satu KSM). KSM itu dinamai “Wanita Mandiri”, sebab seluruh anggotanya adalah wanita yang berikrar untuk mandiri dan dapat membantu pendapatan keluarga, sambil memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Selang tiga hari kemudian, petugas survai dari Pegadaian datang guna melakukan pemeriksaan usaha anggota dan mengetahui bentuk serta lokasi usahanya. Dua hari berikutnya, yakni 9 Juli 2009, seluruh anggota KSM Wanita Mandiri diminta berkumpul di kantor BKM dan dilakukan pencairan dana pinjaman sebesar Rp 30juta, atau Rp 2,5juta per anggota.
Jumlah bantuan modal tersebut dirasa sangat berarti bagi masyarakat Kelurahan Pagesangan untuk mengembangkan usahanya. Sebagaimana dirasakan oleh Ketua KSM Faridatul Ain (24). Ia sangat bersyukur mendapat pinjaman modal untuk mengembangkan usaha distribusi tempe dan pracangan di Pasar Pagesangan.
Dalam klausul perjanjian antara pihak pegadaian dengan UPK-BKM, selaku avalis, jumlah jasa 1,5 persen yang dikenakan kepada KSM—sama dengan jasa pinjaman bergulir yang dikelola UPK—dengan proporsi pembagian 1 persen untuk Pegadaian dan 0,5 persen untuk UPK.
Guna meningkatkan intensitas kerjasama, disiapkan KSM berikutnya, dengan jumlah 10 anggota. Kali ini diperkirakan dapat menyerap dana sebesar Rp 25juta. Jika rencana tersebut berhasil artinya beredar dana dari pihak lain (Pegadaian) di tengah masyarakat Kelurahan Pagesangan. Hal
184 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
ini diharapkan dapat merangsang tumbuh-kembangnya usaha-usaha produtif berskala home industry.
Usaha Mikro dan Kecil sebesar Rp 55 juta semakin menguatkan pernyataan bahwa masyarakat adalah tambang emas dan mutiara yang tak ternilai harganya jika digali dengan tekun dan sabar. Dan, akan ditemukan banyak mutiara seperti Bu Ros, yang bertebaran di tengah gerak dan dinamika masyarakat, yang umumnya mulai kedap dengan nilai-nilai kemanusiaan serta melupakan ajaran kitab suci.
“Saya berjuang mengobati ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan merasakan kepuasan manakala hidup ini bermanfaat bagi sesama,” kata Bu Ros, di sela-sela kesibukan menjalankan tugas dan kewajibannya. (Baiq Fitri Miswaryuni, S.E., Askot MK Mataram, OC-8 Provinsi NTB, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)
TanahPada
Pelaihpendu64.51petern
DalamTanahpotenAmbuLaut mternak
PropodengasebesRp 30pemb2 ekodipelih
Pelaks2006-
Pelakspeninbeternberka
h Laut, 3 Juniang Rump
hari ke Banjauduk 243.7626 jiwa (26,46nakan.
m rangka menh Laut tentannsi lokal yang ungan Pasar Jmembentuk Pk sapi yang d
osal tersebut dan pendanaasar Rp 157,5 0 juta. Dana belian sapi sebor sapi). Sedahara oleh 8 o
sanaan kegia-Januari 2007
sanaan progrgkatan pendanak sapi. Kart pakan terna
2008 put Ambun
armasin — I2 jiwa. Menuru6%). Hampir
ningkatkan peg pengembantersedia beru
Jayau, Desa APanitia Kemitriusulkan dala
disetujui dalaan bersumberjuta, ditambaAPBD disalu
banyak 42 ekoangkan, danarang KK misk
atan ini diker7 dan termin k
ram PAKET papatan rumahrena, selain tak yang tersed
Bahan S
ngan untu
Dlupcpitku
DPSd
bukota Proviut hasil pendar 75% mata
endapatan ekngan komoditupa padang rAmbungan, braan (Pakem)m Program P
m penetapanr dari APBD ah swadaya mrkan kepada or, yang dipe BLM PAKET
kin.
rjakan dalam kedua pada A
pengembangah tangga pemtelah terbuktidia di sekitar
Serahan | Pela
k Sapi Ber
Desa Ambunguas yang sapeternakan. Pukup lama
peternakan satulah Pemda komoditi peteunggulan ekon
Desa AmbungPelaihari KabuSelatan (Kalsedampingan P2insi Kalsel —ataan tahun 2pencaharian
konomi masyati unggulan pumput sebagbermitra deng. Kemudian, d
PAKET P2KP.
n kegiatan PAmelalui Din
masyarakat RKelompok T
elihara oleh 21P2KP diman
dua termin,April – Mei 200
n ternak sapmelihara sapi, i mendapat kdesa.
atihan Penguat
rgulir
gan memiliki angat potensPadang rumpoleh masya
api dan kamKabupaten
ernakan sebnomi rakyat.
gan termasuk upaten Tanahel), yang me2KP sejak tah
— sekitar 65 2005, jumlah masyarakatn
arakat dan mpeternakan, seai sumber pagan Dinas Pedibuat propos
KET P2KP daas Peternaka
Rp 10 juta daTani Mekar Ja1 orang petanfatkan untuk
yaitu termin07.
pi ini berdampsehingga ma
keuntungan,
tan BKM tahun
kawasan pasial untuk pput ini telah arakat lokal mbing. Atas
Tanah Lautagai salah
k dalam wilayh Laut, Provinerupakan salahun 2005. Jar
kilometer, dpenduduk mya adalah pe
mendukung Prerta dengan m
akan ternak saternakan Kabsal program p
n dilaksanakaan Kabupatean BLM Paketaya Desa Amni (setiap oran
membeli 8 e
n pertama pa
pak sangat pasyarakat lainpemeliharaan
n ke 2 185
adang rumpupengembanga
dimanfaatkauntuk usahdasar poten
t menetapkansatu komod
yah Kecamatansi Kalimantaah satu lokarak Kecamatadengan jumlaiskin mencaperkebunan da
rogram Pemdmemanfaatkaapi, maka BKbupaten Tanapengembanga
an tahun 2006n Tanah Laut P2KP sebesa
mbungan untung memeliharekor sapi yan
ada Desembe
ositif terhadan tertarik untun juga mudah
ut an an ha nsi n, iti
an an asi an ah ai
an
da an M ah an
6, ut ar uk ra ng
er
ap uk h,
186 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Guna memastikan terwujudnya keberlanjutan pengembangan program peternakan sapi ke depan, BKM bersama kelompok Tani Mekar Jaya Desa Ambungan sepakat menetapkan aturan main perguliran usaha sapi. Aturan ini bertujuan agar usaha peternakan sapi terus berkembang dan makin menjangkau masyarakat miskin yang memerlukan modal usaha berupa ternak sapi.
Aturan main yang disepakati untuk sistem penggemukan sapi adalah keuntungan yang didapat (selisih antara harga penjualan dengan harga pokok pembelian) diberikan kepada pemelihara sebesar 75% dan BKM 25%. Uang pokok akan dibelikan sapi kembali untuk dipelihara oleh masyarakat lain yang belum pernah memelihara. Hasil pembagian keuntungan yang diterima BKM (sebesar 25%) akan digunakan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa Ambungan, termasuk membeli sapi baru untuk menambah jumlah pemelihara penggemukan sapi.
Hingga kini, jumlah sapi yang telah dijual oleh peternak sebanyak dua ekor dengan harga jual masing-masing Rp 4 juta. Mengingat harga pokok pembelian sapi adalah Rp 3 juta, berarti, ada keuntungan sebesar Rp 1 juta. Sesuai dengan aturan yang disepakati, peternak mendapat keuntungan sebesar Rp 750.000 (75% dari total keuntungan) dan BKM sebesar Rp 250.000 (25% dari total keuntungan). Sedangkan harga pokok pembelian sebesar Rp 3 juta dibelikan sapi kembali untuk dipelihara oleh KK miskin lain. (Tim PAKET KMW IV Kalsel/PAKET KMP P2KP-2, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 187
Prasarana Dasar Infrastruktur A. Jenis jenis Kegiatan Lingkungan PNPM Jenis kegiatan lingkungan atau infrastruktur atau sarana & prasarana yang dibangun oleh KSM/PANITIA dalam PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya bersifat sangat luwes (flexible) sesuai usulan/kebutuhan masyarakat, terutama kegiatan perbaikan dan pembangunan lingkungan baik untuk kepentingan umum (kolektif) maupun kepentingan individu masyarakat miskin (Individual) yang merupakan perasarana dasar. Secara umum jenis – jenis sarana/prasarana dasar yang dibangun dalam PNPM Mandiri Perkotaan, antara lain, meliputi : A.1. Drainase Kegiatan drainase disini dapat meliputi saluran pembuangan air hujan/ air kotor rumah tangga di permukiman, termasuk sumur resapan. Untuk saluran drainase harus memiliki kemiringan pada dasar salurannya dan dinding saluran yang dapat menahan longsoran tanah A.2. Prasarana Air Bersih Pembangunan prasarana Air Bersih ini bersifat mendekatkan jangkauan/ pelayanan air bersih warmis dan warga lainnya Prasarana air bersih dikelompokkan dalam dua sistem yaitu ;
1. Sistem Komunal, pelayanan lebih dari 20 KK, seperti : Pelindung Mata Air (PMA); Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS), seperti SPL/SKNT; Sumur Bor (SBR); Hidran Umum (HU); Perpipaan, dll.
2. Sistem Individual, seperti; Sumur Gali (SGL); Sumur Pompa Tangan (SPT); Penampung Air Hujan (PAH)
Sistem air bersih sangat ditentukan oleh sumber airnya, karena itu survey sumber air harus dilakukan secara hati-hati dan teliti.
1) Pembuatan Perlindungan Mata Air (PMA) Bangunan pelindungi mata air terhadap pencemaran disertai bak penampung yang kedap air sebagai penampung air dari mata air sebelum di distribusikan ke masyarakat yang dilengkapi dengan penguras, pipa masuk, pipa keluar, pipa peluap dan meter air dan dapat dilengkapi dengan bangunan penangkap dan pengumpul dari mata air.
2) Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS) Bangunan pengolah air baku untuk keruh menjadi bersih secara sederhana, mudah pelaksanaannya, Murah biaya, mudah dalam operasi dan pemeliharaan.
3) Sumur Bor (SBR) Sarana penyediaan air bersih (sumur bor), direncanakan bila sumur pompa tangan tidak bisa dilakukan. Harus ada data potensi air tanah yang direkomendasikan dari instansi berwenang (seperti P2AT, Dinas Pertambangan, Dinas Sumber Daya Air setempat). Proses pengoboran, harus dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pengawasan.
4) Hidran Umum (HU)
188 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Sarana penyediaan air bersih bersumber dari air permukaan yang dialirkan melalui perpipaan ke tempat atau distribusi yang bersifat komunal, dapat melalui bak penampung dapat terbuat dari : Fibre glass, pasangan bata dan ferrocement. Bangunan Hidran umum terdiri dari : pondasi, bak penampungan air , lantai dan saluran drainase; Bentuk hidran umum merupakan pemasangan keran dengan diameter tertentu didalam satu areal pemukiman yang dilengkapi dengan lantai yang dapat dipergunakan sebagai sumber air minum dan untuk kegiatan mencuci. Perencanaannya untuk memenuhi kebutuhan beberapa kekeluarga (komunal).
5) Sistem Perpipaan
Jaringan pengaliran (transmisi) air bersih melalui pipa dari bangunan pengambil (sumber air baku) sampai ke pelanggan (SR dan HU) secara gravitasi maupun pompa. Bangunan dan perlengkapan system perpipaan ini terdiri atas :
a) Bangunan pengambil air baku (intake, sumur bor, bronkaptering); b) Jaringan pipa transmisi dan pipa distribusi; c) Bangunan penunjang seperti reservoir, Bak pelepas tekan, instalasi pengolah air
minum, rumah jaga, dll. d) Perlengkapan pipa seperti : katup (valve), meter air, katup udara, katup
penguras, dll; e) Bangunan Pelayanan, seperti Sambungan Rumah (SR), HU; f) Jembatan pipa (siphon).
6) Sumur Gali (SGL)
Sarana penyadap dan menampung air tanah dari akifer yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air bersih dan mampu menghasilkan air sebanyak minimal 400 liter setiap hari per keluarga, harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya.
7) Sumur Pompa Tangan (SPT)
Sarana penyediaan air bersih berupa sumur bor, yang digerakkan dengan pompa tangan.
8) Penampungan Air Hujan (PAH) Tangki penampung penyimpan air hujan selama musim kemarau dengan sistem individual, berfungsi untuk menampung air hujan dari atap rumah dan disalurkan melalui talang pada musim hujan saat musim kemarau, serta menampung air bersih lain seperti dari PDAM yang didistribusikan melalui mobil-mobil tangki, dibatasi hanya untuk air minum saja, dan untuk memenuhi kebutuhan 1 keluarga (bukan fasilitas umum) dan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air + 30 liter/orang/hari.
A.3. Prasarana Mandi, Cuci, Kakus Dapat berupa MCK Umum (Komunal) dan Jamban/WC Keluarga (Individual). MCK dapat dibedakan atas 2, yaitu;
• MCK umum permukiman, adalah suatu sarana atau fasilitas umum pada lingkungan pemukiman yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga (10 – 25 jiwa), untuk mandi, cuci dan buang air dilokasi tertentu yang terdiri dari bangunan bawah yang berupa cubluk atau tangki resapan.
• MCK pelayanan umum, adalah suatu sarana atau fasilitas umum didaerah komersial (pasar, pertokoan atau stasiun) yang digunakan bersama oleh beberapa jiwa (10-25 jiwa) untuk mandi, cuci dan buang air dilokasi tertentu yang terdiri dari bangunan bawah berupa cubluk atau tangki resapan.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 189
A.4. Jalan dan Bangunan Pelengkapnya Jalan disini adalah jalan yang dapat berfungsi sebagai penghubung antar desa/kelurahan atau ke lokasi pemasaran, atau berfungsi sebagai penghubung hunian/perumahan, serta juga berfungsi sebagai penghubung desa/kelurahan ke pusat kegiatan yang lebih tinggi tingkatannya (kecamatan/kab/kota). Jalan dibangun atau ditingkatkan untuk membangkitkan manfaat-manfaat bagi masyarakat, seperti :
• Membuka isolasi; Mempermudah pengiriman sarana produksi; • Mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar, baik yang di desa maupun yang
diluar • Meningkatkan jasa pelayanan sosial, termasuk kesehatan, pendidikan dan penyuluhan.
Jenis-jenis konstruksi jalan dibedakan atas 3, yaitu Jalan Tanah, Jalan Diperkeras dan Jalan Beraspal ; Jalan Tanah, merupakan badan jalan tanah dengan bahan setempat seperti tanah, pasir, kerikil atau kombinasi ketiganya yang kemudian permukaannya dipadatkan dengan mesin gilas atau stemper atau timbris. Jalan ini dapat merupakan jalan tanah didaerah galian atau didaerah timbunan. Jalan Diperkeras, pada dasarnya ada berbagai macam antar lain; a) Jalan Kerikil, jalan diperkeras dengan sirtu/kerikil (pasir campur batu), pasir batu diambil dari
alam (sungai) atau campuran antara kerikil ukuran 2 – 5 cm dengan pasir urug. Ketebalan minimum perkerasan Sirtu ini adalah 10 cm.
b) Jalan Telford, jalan yang diperkeras dengan dengan batu belah (telford), terdiri atas pasir urug, batu belah, batu pengisi dan batu tepi. Batu belah disusun sesuai dengan spesifikasi diatas alas pasir urug dengan ketebalan 20 cm. Perkerasan Telford harus bebas dari akar, rumput atau sampah dan kotoran lain. Untuk ketebalan pasir urug minimal 3 cm.
c) Jalan Makadam, jalan Perkerasan Makadam Ikat Basah (Waterbound Macadam), terdiri atas agregat pokok batu ukuran 3 - 5 cm, agregat pengunci dengan batu ukuran 1 – 2 cm dan pasir penutup.
d) Jalan Rabat Beton, jalan perkerasan Beton Tumbuk (Rabat Beton), dari bahan semen pasir dan kerikil dengan perbandingan campuran 1 semen : 3 pasir : 5 kerilil/batu pecah. Tebal perkerasan rabat beton ini minimal 7 cm.
e) Jalan Pavingblock, jalan yang diperkeras dengan beton blok terkunci, komposisi jalan pavingblok meliputi beton pembatas, pasir alas, blok beton pengunci dan pasir pengisi. Ukuran beton blok pada umumnya 60 mm , 80 mm dan 100 mm.
Jalan Beraspal, ada berbagai jenis antara lain; a) Lapis Permukaan Buras (Pelaburan Aspal), merupakan hasil penyiraman/penyomprotan aspal
diatas permukaan jalan, kemudian ditabur dengan pasir dan dipadatkan sebagai lapis penutup.
b) Lapis Penetrasi Makadam (Lapen), dimana bahan perkerasan terdiri dari susunan batu pokok (3-5cm), batu pengunci (1-2 cm) dan batu penutup (pasir) dan campuran aspal panas sebagai pengikat diantara tiap lapisan dan dipadatkan sebagai lapis penutup.
c) Lapis Asbuton Agregat (Lasbutag), dimana bahan perkerasan terdiri dari campuran agregat kasar (batu 3-5cm), agregat halus (batu 2-3cm), bahan pelunak/peremaja dan aspal buton yang dicampur secara dingin sebagai pengikat dan dipadatkan sebagai lapis penutup.
Lingkup pekerjaan Pembangunan Jalan Beraspal dibatasi dengan prioritas (1). Perbaikan jalan beraspal yang telah ada (2). Peningkatan jalan Diperkeras yang telah ada.
190 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Bangunan Pelengkap Jalan Infrastruktur Bangunan Pelengkap Jalan terdiri, antara lain; a) Gorong-gorong yang berfungsi untuk mengalirkan air yang melewati badan jalan b) Penahan Lereng/Tebing Jalan yang berfungsi untuk menahan terjadinya kelongsoran tanah ke
badan jalan atau kelongsoran badan jalan c) Saluran samping jalan. A.5. Jembatan Bangunan konstruksi di atas sungai/ jurang yang digunakan sebagai prasarana lalu lintas darat. Tujuan dari pembangunan jembatan di perdesaan adalah untuk sarana penghubung pejalan kaki atau lalu-lintas kendaraan ringan di perdesaan. Konstruksinya sederhana dengan mempertimbangkan sumberdaya setempat (tenaga kerja, material, peralatan, teknologi) sehingga mampu dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Jenis jembatan dikembangkan antara lain terdiri dari :
• Jembatan Beton, • Pelimpas/Bronjong/Batu; • Jembatan Gantung; • Jembatan Gelagar Besi; • Jembatan Kayu, dll.
A.6. Prasarana Irigasi (Bangunan Air) Irigasi yang dimaksud disini adalah irigasi yang dikelola oleh masyarakat. Tujuan pembangunan jaringan irigasi perdesaan, yaitu;
• Meningkatkan produksi pangan terutama beras. • Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan air irigasi. • Meningkatkan intensitas tanam. • Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan jaringan irigasi
perdesaan. Lingkup pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi sederhana dibatasi dengan prioritas perbaikan/peningkatan atau pembangunan baru irigasi pedesaan. Jenis infrastruktur Bangunan Pengairan/Irigasi yang dapat dibangun antara lain : Embung, Bendung Cerucuk, Bendung Bronjong, Saluran Pembawa & Boks Bagi, Bangunan Pelindung Pantai Sederhana dgn Turap, Bangunan Penahan Longsoran Tanah, dll. A.7. Prasarana Persampahan Prasarana persampahan yang dimaksudkan disini adalah prasarana persampahan dilingkungan permukiman yang mencakup rumah sampah (termasuk TPS) dan Gerobak sampah. A.8. Prasarana Kesehatan Kegiatan yang berkaitan dengan upaya kesehatan yang berbasis masyarakat (UKBM) yang dikembangkan dalam PNPM Perkotaan antara lain: Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos bersalin desa (Polindes), dalam cakupan layanan wilayah kelurahan/desa. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan atau renovasi atau pembangunan baru prasarana pelayanan kesehatan disini harus dikoordinasikan (termasuk desain dan penataan ruang) dan tidak bertentangan dengan kebijakan/perencanaan umum dari dinas Kesehatan/sektor terkait di daerah.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 191
A.9. Prasarana Pendidikan Perbaikan/ renovasi prasarana pendidikan baru dikelurahan/desa, seperti Taman Kanak-kanan (TK), Renovasi Sekolah Dasar/Madrasah dan Sekolah Menengah Pertama/MTs. A.10. Prasarana Perumahan/Permukiman Pembangunan rumah keluarga miskin atau perbaikan. A.11. Prasarana Penerangan Umum Prasarana penerangan jalan/ tempat umum (Tiang + Lampu) dan Pembangkit Listrik (Genset/PLTM + Jaringan + Rumah Genset). A.12. Prasarana Perdagangan Prasarana Perdagangan terutama bagi masyarakat miskin, Pasar Desa (termasuk Kios didalamnya) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). A.13.Tambatan Perahu Tempat untuk mengikat/ menambat perahu-perahu saat berlabuh. Fungsi tambatan perahu sebagai tempat untuk mengikat perahu saat berlabuh dan tempat penghubung antar 2 tempat yang dipisahkan oleh laut, sungai maupun danau. Terdapat 2 tipe tambatan perahu; terdiri dari :
1. Tambatan tepi, digunakan apabila dasar tepi sungai atau pantai cukup dalam, dibangun searah tepi sungai atau pantai.
2. Tambatan dermaga, digunakan apabila dasar sungai atau pantai cukup landai, dibangun menjalar ketengah.
B. Standart Minimal Kegiatan Lingkungan PNPM Kegiatan lingkungan PNPM yang dibangun haruslah memiliki persyaratan khusus atau standart minimal sebagai pemenuhan kriteria standart dari segi kelengkapan, kualitas, ketahanan, pemanfaatan serta kenyamanan (aman digunakan). Masing masing jenis kegiatan lingkungan memiliki standart minimal yang harus dipenuhi dalam pelaksaannya, antara lain; B.1. Drainase Pembuatan saluran drainase harus memiliki beberapa kriteria, antara lain;
1. Harus memiliki pengamanan di masing masing sisinya agar tidak tergerus longsor 2. Dasar saluran memadai 3. Saling berhubungan dengan saluran drainase yang telah ada.
B.2. Prasarana Air Bersih Prasarana ini diharapkan memiliki keamanan bagi pemanfaat, baik prasarananya maupun kualitas air itu sendiri jika dikonsumsi. Standart yang harus dipenuhi adalah, antara lain;
1. Sumber air bersih agar jauh dari sumber air kotor seperti Septick tank (minimal 10 meter)
2. Penampung air harus terlindung/ tertutup 3. Mudah dalam perawatan 4. Harus memiliki status hasil uji Laboratorium jika dikonsumsi
B.3. Prasarana Mandi, Cuci, Kakus Pada pembangunan prasarana MCK harus memiliki beberapa criteria sebagai standart minimal, antar lain;
192 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
1. Memiliki sumber air dengan jarak minimal 10 meter dari septick tank 2. Memiliki pencahayaan dan ventilasi yang cukup 3. Memiliki septicktank yang kedap air dan rembesan serta pipa udaranya 4. Memiliki saluran buangan limbah cuci maupun mandi
B.4. Jalan dan Bangunan Pelengkapnya Prasarana jalan harus berikut pelengkapnya sudah merupakan standart yang harus dipenuhi baik struktur/ konstruksi maupun kualitas bahannya, seperti;
1. Pemilihan jenis jalan dan konstruksi agar disesuaikan dengan kondisi setempat 2. Pemilihan kualitas bahan harus diperhatikan 3. Memiliki kemiringan jalan (punggung sapi) 4. Memiliki saluran air disisi jalan 5. Memiliki dilatasi jalan (pada jalan rabat)
B.5. Jembatan Jembatan memiliki berbagai jenis seperti jembatan beton, jembatan besi, jembatan kayu dan jembatan gantung bahkan jembatan pelimpas dan memiliki persyaratan standart tersendiri. Secara umum dalam pembuatan jembatan memiliki syarat, antara lain;
1. Penentuan jenis disesuaikan dengan kondisi setempat 2. Harus menggunakan kualitas bahan yang baik 3. Memiliki kenyamanan dan keamanan pemanfaat 4. Pemilihan konstruksi yang tepat sesuai kebutuhan
B.6. Prasarana Irigasi (Bangunan Air) Bangunan air terdiri dari Bangunan Penyedia, Bangunan Pembawa, Bangunan Pemanfaat dan Bangunan Pengaman, yang secara umum berfungsi sabagai penyimpan air dan dapat mengalirkannya sesuai yang diinginkan dengan cara membendung, dan yang perlu diperhatikan adalah;
1. Menyesuaikan dengan kondisi setempat 2. Pemilihan konstruksi dan bahan material tepat sesuai fungsi kebutuhan
B.7. Prasarana Persampahan Adalah merupakan prasarana pembuangan limbah padat yang perlu mendapat perhatian khusus, karena perlu memperhatikan faktor lingkungan terutama terhadap bau yang ditimbulkan. Prasarana dan sarana persampahan terdiri dari lahan pembuangan sampah (TPA atau TPS) maupun peralatan pendukung persampahan (gerobak ataupun tong sampah). Pemenuhan yang harus diperhatikan adalah, antara lain;
1. Status lahan untuk TPA/ TPS harus jelas 2. Sedapat mungkin TPA/ TPS jauh dari rumah warga 3. TPA/ TPS harus berupa bak penampung dan memiliki tutup serta ada saluran
pembuangan air 4. TPS dirumah warga harus memiliki penutup
B.8. Prasarana Kesehatan Umumnya prasarana kesehatan identik dengan posyandu, yaitu berupa bangunan rumah dengan beberapa penyekat ruang sesuai fungsinya, dan diharapkan memiliki ketentuan yaitu;
1. Lingkungan disekitar harus bersih dan tidak jauh dari permukiman warga 2. Memiliki pencahayaan dan ventilasi yang cukup 3. Ada sumber air yang memadai
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 193
B.9. Prasarana Pendidikan Prasarana pendidikan umunya hanya berupa peningkatan ruang kelas atau sarana pendukung permainan bagi murid, yang perlu diperhatikan adalah;
1. Status lahan/ sekolah itu harus jelas 2. Tidak jauh dari permukiman warga 3. Ruang kelas cukup penerangan dan ventilasi
B.10. Prasarana Perumahan/Permukiman Prasarana perumahan yang diharapkan adalah terbangunnya rumah sehat dengan standart yang harus ada minimal adalah;
1. Memiliki pencahayaan dan ventilasi yang cukup 2. Memiliki kualitas bahan material yang baik 3. Memiliki konstruksi yang layak baik pondasi, tiang, dinding hingga penutup atap 4. Memiliki jamban rumah tangga
B.11. Prasarana Penerangan Umum Merupakan prasarana pelengkap dilingkungan permukiman berupa penerangan jalan lingkungan dan bersumber dari listrik rumah warga secara swadaya, namun harus diperhatikan adalah;
1. Letak posisi harus terlindungi dari cuaca hujan 2. Aman dari jangkauan anak anak 3. Mudah dalam perawatan/ penggantian
B.12. Prasarana Perdagangan Ada beberapa kriteria dalam mengartikan perdagangan yaitu kios, los pasar dan pasar, walaupun kios merupakan bagian dari pasar atau kios yang berdiri sendiri. Yang perlu diperhatikan adalah;
1. Tidak jauh dari permukiman warga dan mudah dijangkau 2. Pasar harus memiliki utilitas yang baik (drainase, listrik, air bersih dan penampung
sampah) 3. Kualitas bahan dan konstruksi harus terjamin 4. Memiliki kenyamanan dan kebersihan yang memadai
B.13. Tambatan Perahu Tambatan perahu dapat pula berfungsi selain menambatkan perahunya juga sebagai sarana lalu lintas orang dan barang, sehingga ada beberapa hal yang harus dipenuhi demi keamanan dan kenyamanan penggunanya, yaitu;
1. Pemilihan lokasi yang tepat antara lain memiliki arus air yang tenang 2. Perhatikan permukaan air saat pasang atau surut 3. Pemilihan bahan material yang tepat
Sabtu, Mei 15, 2010
Pelayanan Dasar (MDGs) di Indonesia
Tujuan Pembangunan Milenium berisikan tujuan kuantitatif yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu, terutama persoalan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2015. Tujuan ini dirumuskan dari ‘Deklarasi Milennium’, dan Indonesia merupakan salah satu dari 189 negara penandatangan pada September 2000.
194 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Delapan Tujuan Pembangunan Milenium juga menjelaskan mengenai tujuan pembangunan manusia, yang secara langsung juga dapat memberikan dampak bagi penanggulangan kemiskinan ekstrim. Masing-masing tujuan MDGs terdiri dari target-target yang memiliki batas pencapaian minimum yang harus dicapai Indonesia pada 2015. Buku ini berisikan sekelumit gambaran mengenai 8 tujuan Pembangunan Milenium, pencapaian serta tantangannya dalam mencapai 18 target tersebut di Indonesia Untuk mencapai tujuan MDG tahun 2015 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah (nasional dan lokal), masyarakat sipil, akademia, media, sektor swasta dan komunitas donor. Bersama-sama, kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di seluruh Indonesia.Pemerintah Indonesia tetap memegang komitmenya untuk melaporkan kemajuan pencapaian MDGs. Tujuan Ke-1: Mengentasan Kemiskinan Ekstrim dan Kelaparan Target 1: Menurunkan hingga setengahnya Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan ekstrim hingga 50%Target 2: Mengurangi Jumlah penduduk yang menderita kelaparan hingga setengahnya. Situasi Saat Ini Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai Target pertama MDGs. Pada tahun 1990, 15,1% penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan ekstrim. Jumlahnya saat itu mencapai 27 juta orang. Saat ini proporsinya sekitar 7,5% atau hampir 17 juta orang. Pada tingkat nasional, dengan usaha yang lebih keras, Indonesia akan dapat mengurangi kemiskinan dan kelaparan hingga setengahnya pada 2015. Meskipun begitu, masih terdapat perbedaan yang cukup besar antara daerah kaya dan miskin. Banyak daerah miskin di perdesaan, terutama di wilayah timur Indonesia yang memerlukan kerja lebih keras untuk mencapai target mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Tindak LanjutPencapaian tujuan MDG yang pertama tahun 2015 hanya akan dapat dilakukan dengan keikutsertaan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan di setiap kabupaten dan kota. Masyarakat miskin di Indonesia memerkukan akses yang lebih baik untuk mendapatkan makanan, air bersih, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan. Masyarakat miskin juga membutuhkan jalan dan infrastruktur lain untuk mendukung aktivitas ekonomi, dan membuka akses pasar untuk menjual produksi mereka. Tingkat pendapatan masyarakat miskin di Indonesia akan meningkat dengan peningkatan kesempatan kerja dan pengembangan usaha. Perubahan mendasar perlu dilakukan pada tingkat pembuatan kebijakan. Kebijakan yang pro-kemiskinan harus mulai dikembangkan. Dalam era desentralisasi, tanggungjawab pembuatan kebijakan dan penganggaran dibuat di tingkat lokal oleh pemerintahan daerah. Masyarakat sipil dan kalangan swasta, media dan akademisi dapat pula membantu pemerintah dengan menyampaikan kebutuhan kaum miskin melalui advokasi dan keterlibatan langsung dengan pembuat kebijakan. Keluarga dan kelompok masyarakat di seluruh Indonesia juga harus diberdayakan untuk lebih berperan aktif dalam menentukan dan meraih yang mereka perlukan. Pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari akar rumput, dan kemudain bergerak ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk membantu kaum miskin agar lebih sejahtera, mereka harus diberi sumberdaya yang cukup untuk membantu mereka tumbuh dan mebjadi sejahtera. Tujuan Ke-2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 195
Target 3: Pada 2015, semua anak Indonesia, baik laki-laki maupun prempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar Situasi Saat Ini Target MDG kedua adalah mencapai pendidikan dasar untuk semua pada 2015. Ini artinya bahwa semua anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memenuhi target ini dengan mencanangkan Program Wajib Belajar 9 tahun. Kebijakan ini terbukti telah meningkatkan akses untuk pendidikan SD. Akan tetapi, masih banyak anak usia sekolah di pelosok negeri yang belum dapat menyelesaikan SD-nya. Bahkan di perdesaan, tingkat putus sekolah dapat mencapai 8,5%. Kualitas pendidikan di Indonesia selama ini masih perlu ditingkatkan dan manajemen pendidikan juga kurang baik. Tindak Lanjut apabila target kedua ini ingin dicapai, seluruh pemangku kepentingan diseluruh negeri, termasuk pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat umum, akademisi, sektor swasta dan media perlu untuk bekerja sama memastikan bahwa kebijakan, strategi dan program di masa yang datang terkait Program Wajib belajar 9 tahun harus terfokus pada peningkatan akses dan memperluas kesempatan belajar kepada seluruh anak usia sekolah , terutama mereka yang berada di daerah miskin dan daerah pedalaman. Dinas Pendidikan di daerah juga perlu untuk meningkatkan kualitas dan kesesuaian pendidikan dasar untuk memastikan bahwa seluruh lulusannya akan memiliki kemampuan dasar untuk bekerja atau meneruskan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sistem manajemen sumberdaya pendidikan juga perlu ditingkatkan, sehingga seluruh lembaga yang terkait dengan pendidian dasar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih efisien dan efektif. Kunci dari kesusksesan pemerintah dalam mensukseskan pendidikan dasar 9 tahun adalah dengan keterlibatan orang tua murid dan tokoh masyarakat, sertaorganisasi masyarakat sipil dan sektor swasta. Kelompok pemangku kepentingan ini akan membantu memobilisasi berbagai sumberdaya untuk mendukung tercapainya tujuan program Wajar 9 Tahun. Selain itu, kesempatan juga perlu diperluas kepada sekolah swasta dan lembaga pendidikan berbasis masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dasar. Tujuan Ke-3: Mendukung Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan sekolah menengah di Indonesia Situasi Saat Ini Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam mengatasi persoalan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Program Wajib belajar 9 tahun telah membawa dampak positif dalam pengurangan kesenjagan dalam dunia pendidikan. Rasio antara partisipasi murid laki-laki dan perempuan, baik partisipasi bersih amupun kotor, sudah hampir mencapai 100% di seluruh tingkat pendidikan. Akan tetapi, keberhasilan ini masi perlu ditingkatkan, terutama untuk kelompok usia yang lebih tua. Masih terdapat cukup banyak kesenjangan dan anggapan yang salah dalam konteks peranan dan gender di masyarakat. Persepsi yang salah ini hampir terjadi di semua aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan (kesempatan dan kesetaraan imbalan) hingga keterwakilan di bidang politik. Proporsi perempuan dalam pekerjaan non-pertanian relative stagnan, begitu pula debngan keterwakilan perempuan di parlemen, yang masing-masing masih berkisar pada 33% dan 11%. Tindak LanjutPemerintah Indonesia saat ini tengah melakuan banyak strategi untuk mendukung pencapaian tujaun ketiga MDG. Selain program gender di bidang pendidikan, upaya juga dilakukan untuk meningkatkan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di sektor non-pertanian dan kesetaraan imbalan. Aspek pemberdayaan perempuan merupakan langkah penting
196 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
untuk mencapai tujuan ketiga MDG, termasuk juga peningkatan keterwakilan perempuan dalam aspek politik. Mekipun Pasal 27 UUD 45 menjamin kesetaraan hak bagi seluruh penduduk Indonesia – laki-laki maupun perempuan, cukup banyak ditemukan praktek-praktek yang justru mendiskriminiskian dan memicu terjadinya kesenjangan, terutama di tingkat daerah. Hal ini mencakup implementasi peraturan daerah yang mengandung unsur dualisme yang tidak sesuai dengan UUD 45. Seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, termasuk Pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi dan media dapat berperan dalam mencegah dampak negatif dari praktek semacam ini, dengan cara berpedoman secara teguh terhadap hak konstitusional setiap warga negara. Tujuan Ke-4: Mengurangi Tingkat Kematian Anak Target 5: Mengurangi hingga dua pertiga-nya , tingkat kematian anak dibawah usia 5 tahun Situasi Saat Ini Di Indonesia, dari setiap 1.000 kelahiran, 40 diantaranya akan mennggal sebelum mereka berusia 5tahun. Statistik ini dikenal dengan Angka kematian Balita (AKB). AKB Indonesia saat ini adalah yang tertinggi diantara Negara ASEAN lain. Meskipuns demikian, Indonesia sebenarnya telah mencapai tujuan keempat MDG. Hal yang menjadi pekerjaan kita sekarang adalah memastikan bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan hak konstitusional mereka. UU no 23 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan keamanan sosial menurut kebutuhan fisik, psikis dan sosial mereka. Sepertiga kematian bayi di Indonesia terjadi pada bulan pertama setelah kelahiran, 80% diantaranya terjadi pada minggu pertama. Penyebab utama kematian adalah infeksi pernafasan akut, komplikasi kelahiran dan diare. Selain penyebab utama, beberapa penyakit menular seperti infeksi radang selaput otak (meningitis), typhus dan encephalitis juga cukup sering menjadi penyebab kematian bayi. Tindak Lanjut Program Nasional Anak Indonesia menjadikan issu kematian bayi dan balita sebagai salah satu bagian terpenting. Program tersebut merupakan bagian dari Visi Anak Indonesia 2015, sebuah gerakan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, dari mulai pemerintah, sektor swasta hingga akademisi dan masyarakat sipil. Bersama-sama, kelompok ini berusaha meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejaheraan Bayi dan Balita. Selain mempromosikan hidup sehat untuk anak dan peningkatan akses dan kualitas terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, bagian dari Target keempat MDG adalah untuk meningkatkan proporsi kelahiran yang dibantu tenaga terlatih, sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku di masyarakat untuk lebih aktif mencari pelayanan kesehatan, terutama untuk anak dan balita. Tujuan Ke-5: Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 6: Menurunkan ¾-nya Tingkat Kematian Ibu di Indonesia Situasi Saat Ini Resiko kematian ibu karena propses melahirkan di Indonesia adalah 1 kematian dalam setiap 65 kelahiran. Setiap tahun diperkirakan terjadi 20.000 kematian ibu karena komplikasi sewaktu melahirkan dan selama kehamilan. Tingkat Kematian Ibu dihitung berdasarkan jumlah kematian setiap 100.000 kelahiran. Penyebab utama kematian ibu di Indonesia adalah haemorrhage, eclampsia yang menyebabkan tekanan darah tinggi sewaktu kehamilan, komplikasi karena aborsi, infeksi dan komplikasi sewaktu melahirkan. Meskipun Indonesia belum memiliki sistem pendataan
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 197
yang baik untuk mendapatkan infromasi mengenai AKI, para ahli memperkirakan bahwa AKI pada tahun 1992 di Indonesia adalah 425 Lebih dari satu dekade kemudian, angkanya berubah menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan laju ini, diperlukan usaha yang jauh lebih besar untuk mecapai Target MDG ke 5. Selain itu, perhatian khusus harus diberikan kepada daerah miskin, terutama di bagian timur Indonesia, dimana banyak daerah masih memiliki tingkat kematian ibu tertinggi di Indonesia, dan juga karena daerah tersebut memiliki infrastruktur yang sangat terbatas. Tindak LanjutYang sangat diperlukan oleh Ibu adalah peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan berualitas untuk ibu dan anak, terutama selama dan segera setelah kelahiran. Selain peningkatan pelayanan kesehatan, perlu juga diadakan perubahan perilaku masyarakat yang paling rentan terhadap kematian ibu. Hal ini termasuk peningkatan pengetahuan keluarga mengenai status kesehatan dan nurtisi, serta pemberitahuan mengenai jangkauan dan macam pelayanan yang dapat mereka pergunakan. Pemerintah juga perlu untuk meningkatkan sistem pemantauan untuk mencapai tujuan MDG ke 5. Peningkatan sistem pendataan terutama aspek manajemen dan aliran informasi terutama data dasar infrastruktur kesehatan, serta koordinasi antara instansi terkait dengan masyarakat donor juga perlu ditingkatkan untuk untuk menghindari overlap dan kegiatan yang tidak tepat sasaran, sehingga peningkatan kesehatan ibu dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien. Tujuan Ke-6: Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya Target 7: Menghentikan dan mulai menurunkan kecenderungan penyebaran HIV/AIDS di IndonesiaTarget 8: Menghentikan dan menurunkan kecenderungan penyebaran Malaria dan penyakit menular lain di Indonesia. Situasi Saat Ini AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV (the Human Immunodeficiency Virus) . HIV dapat merusak siste kekebalan tubuh terhadap penyakit dan infeksi, sehingga dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya. Pengobatan dengan Anti Retro Viral (ARV)dapat mennghambat perkembangan penyakit AIDS dan oleh karena itu meningkatkan kondisi tubu penderitanya. Tetapi obat ini tidak dapat menyembuhkan HIV, karena balum ditemukan obat untuk HIV dan AIDS. HIV disebarkan melalui kontak seksua dan melalui darah yang sudah terinfeksi. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 2007, jumlah penderitanya terus meningkat. Hingga Maret 2007 hampir 8.988 kasus AIDS dan 5.640 kasus HIV dilaporkan. Menurut beberapa ahli, jumlah ini hanya sebagian kecil dari keseluruhan penderita yang ada. Kalompok masyarakat yang paling beresiko untuk terinfeksi penyakit ini adalah Pekerja seks komersial dan pelanggannya, serta pengguna narkoba suntik. Selain itu, kesadaran dan pengetahuanyang benar mengenai HIV dan AIDS juga masih merupakan persoalan besar di Indonesia. Lebih dari sepertiga perempuan dan seperlima laki-laki belum pernah mendengar sama sekali mengenai HIV/AIDS. Apabila kecenderunganseperti ini tidak berubah, diperkirakan lebih dari 1 juta masyarakat Indonesia akan terinfeksi pada 2010. Penyakit lain yang juga menjadi perhatian MDG 6 adalah Malaria dan Tubeculosis (TBC). Setiap tahun diperkirakan terdapat 18 juta kasus Malaria dan lebih dari 520 ribu kasus TBC. Tindak LanjutUpaya pemerintah untuk memerangi HIV/AIDS dilaksanakan oleh Komisi Nasional Pemnanggulangan AIDS (KPA), sebuah badan nasional yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kampanye danpemberian informasi yang benar mengenai HIV/AIDS, penyebarannya dan apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menghindari dan melindungi diri mereka dari tertular penyakit tersebut. KPA juga membentuk masyarakat untuk mengerti bagaimana hidup bersama ODHA dan untuk tetap hidup secara produktif. Upaya peningkatan pemantauan dan peningkatan fasilitas kesehatan dan perawatan untuk ODHA juga perlu
198 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
dilakukan. Setiap warga negara dapat membantu menghentikan penyebaran HIV dengan mengurangi resiko penularan dengan melakukan praktek seksual yang aman dan menggunakan kondom secara teratur. Kampanye mengenai Roll Back Malaria dan DOTS juga termasuk usaha yang secara periodik dilakukan untuk memerangi Malaria dan TBC. Tujuan Ke-7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Target 9: Mengintergrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam kebijakan dan program pemerintah Indonesia, serat mengembalikan sumberdaya yang hilangTarget 10: Mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar.Target 11: Meningkatkan secara signifikan kehidupan masyarakat yang hidup di daerah kumuh. Situasi Saat Ini Antara tahun 1985 dan 1997, laju deforestasi di Kalimantan, Maluku, Papua, ulawesi dan Sumatra adalah 1.8 juta hektar per tahun. Ancaman utama tehadap hutan hujan Indonesia adalah pembalakan liar di kawasan hutan lindung. Di era desentralisasi dan otonomi daerah, lebih banyak hutan yang dikeploitasi, pembalakan liar semakin menjadi-jadi dan batas kawasan lindung sudah tidak diperdulikan lagi. Panyebab utamanya adalah lemahnya supresmasi hukum dan kurangnya pengertian dan pengetahuan mengenai ptujuan pembangunan jangka panjang dan perlindungna biosphere. Air - Kualitas air yang sampai ke masyarakat dan didistribusikan oleh PDAM ternyata tidak memenuhi persyarat air minum aman yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Hal ini utamanya disebabkan oleh kualitas jaringan disribusi dan perawatan yang kemudian menyebabkan terjadinya kontaminasi. Sanitasi - Berdasarkan data terahir yang tersedia, akses masyarakat secara umum terhadap fasilitas sanitasi adalah 68%. Akan tetapi, tampaknya sanitasi tidak menjadi prioritas utama pembangunan, baik di tingkat nasional, regional, badan legislative maupun sektor swasta. Hal ini tampat dari relatif kecilnya anggaran yang disediakan untuk sanitasi. Tindak Lanjut akses dan ketersediaan informasi mengenai sumberdaya alam dan lingkungan merpakan aspek yang perlu ditingkatkan. Program yang seperti ini dapat membantu memperkaya pengetahuan dan wawasan kelompok masyarakat yang hidup di daerah perdesaan dan daerah terpencil mengenai pentingnya perlindungan terhadap lingkungan. Hal ini juga perlu disandingkan dengan promosi mengenai kesehatan dan kebersihan, sehingga masyarakat akan lebih mengerti petingnya air bersih dan dapat berpartisipasi aktif menjaga dan merawat fasilitas air bersih yang ada. Kampanye mengenai pentingnya sanitasi juga perlu dilakukan kepada pemerintah, pembuat kebijakan, dan badan legislatif, termasuk juga kapada masyarakat. Diperlukan investasi dan prioritisasi yang lebih besar untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan pelayanan sanitasi untuk masyarakat di seluruh Indonesia. MDG 8: Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan Target 12: Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatifTarget 13: Mengatasi persoalan khusus dari negara-negara paling tertinggal. Hal ini termasuk akses bebas tariff dan bebas kuota untuk produk eksport mereka, meningkatkan pembebasan utang untuk negara berutang besar,
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 199
penghapusan utang bilateral resmi dan memberikan ODA yang lebih besar kepada Negara yang berkomitmen menghapuskan kemiskinan.Target 14: Mengatasi kebutuhan khusus di negara-negara daratan dan kepulauan kecilTarget 15: Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun Internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang.Target 16: Bekerja sama dengan negara berkembang mengembangkan pekerjaan yang layak dan produktif untuk kaum mudaTarget 17: Bekerjasama dengan Perusahaan Farmasi, memberikan akses untuk penyediaan obat-obatan penting dengan harga terjangkau di negara berkembangTarget 18: Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan kedelapan berisikan aksi yang harus dilakukan oleh Negara maju kepada negara berkembang untuk mencapai Tujuan 1-7 MDG. Konsensus Monterrey – yang merupakan hasil dari Konferensi Internasional tentang Pembiayaan untuk Pembangunan tahun 2002 – dipandang sebagai unsure kunci Tujuan 8. Konsensus tersebut berintikan kebebasan perdagangan, aliran dana swasta, utang, mobilisasi sumberdaya domestic dan hibah untuk pembangunan. Berkaca pada fakta bahwa investasi dalam bidang kesehatan publik adalah investasi yang non-profit, hibah menjadi penting, terutama di sector kesehatan. Diposkan oleh sanitasi bersih di 9:24 AM http://www.sanitasibersih.blogspot.com
200 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Layanan Pendidikan yang Diperuntukkan bagi Masyarakat Miskin Sekolah Dasar: Tidak Sepenuhnya Gratis – Walaupun Ada Bantuan Pemerintah Kurangnya pendidikan merupakan fakta adanya masyarakat miskin di Indonesia. Enam dari delapan lokasi, masyarakat miskin mempunyai karakteristik kemiskinan sebagai: “Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sering tidak terdaftar di sekolah dasar/tidak menyelesaikan sekolah dasar/hanya berhasil menyelesaikan sekolah dasar.” Di bulan Juli 2005, pemerintah Indonesia berjanji untuk menyediakan pendidikan dasar sembilan tahun untuk semua anak-anak usia sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun demikian, masyarakat miskin tetap harus membayar uang pangkal sekolah yang besar (kadang disebut sebagai biaya gedung), terutama di Jawa Walaupun murid-murid dilaporkan tidak lagi membayar uang sekolah bulanan (yang berkisar antara Rp.2.000 dan Rp.17.000 sebulan), biaya untuk pembelian uang buku, seragam, pelajaran komputer, ujian, dan ijazah bisa mencapai Rp.100.000 – Rp.150.000 per anak per tahun. Biaya tambahan yang “terselubung” meliputi sepatu (diharuskan oleh beberapa sekolah), tas sekolah, makanan ringan, dan sebagainya Layanan Kesehatan: Pra-persalinan, Persalinan, dan Layanan untuk Bayi Tersedianya berbagai jenis layanan publik serta persepsi tentang nilai dan mutu layanan tersebut merupakan factor penentu apakah rakyat akan memilih terhadap kesehatan atau tidak. Biasanya, perempuan memilih berdasarkan penyedia layanan tersebut, sementara pilihan laki-laki menentukan pilihan bereka berdasarkan besarnya-kecilnya biaya (rata-rata Rp.10.000,-). Setiap pilihan sangat rasional, berdasarkan pertimbangan keuntungan dan biaya sejauh dijangkau oleh masyarakat miskin. Kebijakan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada rakyat hanya dapat efektif jika pembuat kebijakan semacam itu mampu memahami cara berpikir dan hal-hal yang melandasi pengambilan keputusan mereka. Selama tahun 1990-an, bidan di desa yang sudah terlatih diperkenalkan di seluruh Indonesia sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kematian ibu yang tinggi. Satu dekade kemudian, bidan di desa tampaknya tidak mengubah kecenderungan masyarakat miskin untuk memilih menggunakan jasa dukun beranak yang juga memberikan layanan pra-persalinan dan persalinan. Sarana Air “Bersih” yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat miskin Masyarakat miskin di Indonesia tidak memiliki akses terhadap sarana air yang disediakan pemerintah tetapi mereka membeli air dengan harga 15 sampai 30 kali tarif penggunaan air PDAM.
Suara Masyarakat Miskin: Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia Oleh : Nilanjana Mukherjee Indopov World Bank
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 201
202 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 203
204 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 205
206 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 207
208 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
BKM/LKM sebagai Organisasi Nirlaba Sebagai suatu organisasi nirlaba, BKM/LKM lebih berorientasi pada visi/misinya ketimbang untuk mencari keuntungan (laba), yaitu mendukung, mendorong serta memperkuat berbagai kepentingan masyarakatnya guna perbaikan sehingga menjadi lebih baik. Keuntungan yang diperoleh oleh BKM /LKM selama menjalankan kegiatan-kegiatannya akan didayagunakan kembali melalui penyelenggaraan berbagai program kerja dalam rangka pencapaian visi/misi keberadaan BKM/LKM. Hal inilah juga yang membedakannya dengan organisasi profit. Pada organisasi profit, yang memang berorientasi semata keuntungan, berbagai laba yang diperolehnya akan dinikmati hanya oleh pihak-pihak yang menjadi “pemiliknya”. Perbandingan Ciri-ciri Organisasi Profit dan Nonprofit (BKM/LKM)
Aspek Organisasi Profit BKM/LKM
1. Kepemilikan Pendiri, Pemilik Modal Komunitas, Pengelola ditetapkan berdasarkan musyawarah komunitas
2. Orientasi Keuntungan Ekonomi (Laba) Keuntungan yang diperoleh dinikmati oleh pemilik
Visi/misi: Pemberdayaan masyarakat. Keuntungan yang diperoleh didayagunakan kembali untuk menjalankan berbagai program kerja guna mencapai visi/misi
3. Sumber Pendanaan
Investor dan Pengguna jasa/produk
Donasi CSR APBN/APBD
4. Jenis Layanan Produk dan atau Jasa Layanan
Berbagai program dan layanan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan dan layanan publik komunitas yang dilayaninya
5. Pertanggung-jawaban Pada pemilik dan investor
Komunitas yang dilayaninya, Publik, serta Pihak-pihak yang menjadi sumber pendanaan
Sebagai suatu organisasi nirlaba, BKM/LKM membutuhkan pengelolaan yang berbeda dengan organisasi profit dan pemerintahan. Pengelolaan organisasi nirlaba dan kriteria-kriteria
Suatu organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mendukung atau terlibat aktif dalam berbagai aktifitas publik tanpa berorientasi mencari keuntungan moneter atau komersil. Organisasi nirlaba mencakup berbagai bidang, antara lain lingkungan, bantuan kemanusiaan, konservasi, pendidikan, kesenian, isu-isu sosial, derma-derma, pendidikan, pelayanan kesehatan, politik, agama, riset, olahraga, dan lain-lain. *Sumber: http://en.wikipedia.org
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 209
pencapaian kinerja organisasi tidak berdasar pada pertimbangan ekonomi semata, Namun, terutama pada perbaikan dan peningkatan kehidupan komunitas yang dilayaninya; Memberdayakan sesuai dengan konteks hidup dan potensi-potensi kemanusiaannya. Sifat sosial dan kemanusiaan sejati merupakan ciri khas pelayanan organisasi-organisasi nirlaba. Manusia, di dalam organisasi nirlaba (BKM/LKM), menjadi pusat sekaligus agen perubahan dan pembaruan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan kesejahteraan, kesetaraan gender, keadilan, dan kedamaian, bebas dari konfilk dan kekerasan. Pengelolaan BKM/LKM, membutuhkan kepedulian dan integritas pribadi dan organisasi sebagai agen perubahan masyarakat.
210 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Nasib BKM Bersama Kita Bisa Pertama sekali, sewaktu PNPM Mandiri Perkotaan disosialisasikan kepada masyarakat Kelurahan Perintis Perjuangan, warga masyarakat menerimanya dengan penuh pengharapan. Setiap ada musyawarah, baik itu di tingkat kelurahan maupun pertemuan di tingkat RT yang diadakan Faskel, selalu banyak yang hadir. Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya warga masyarakat yang mendaftar untuk jadi relawan. Tahapan demi tahapan dilalui, dengan dipandu Faskel relawan dibekali dengan nilai-nilai dasar yang sudah mulai pudar ditengah-tengah masyarakat. Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menjadi misi penting dalam program ini. Relawan yang bekerja membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat, juga telah sukses membentuk BKM Bersama Kita Bisa, dengan jumlah anggota 13 orang. Pada awal perjalanan BKM, segala sesuatu berjalan dengan lancar. Prinsip musyawarah diutamakan dalam mengambil keputusan. Hal ini berlangsung sampai pelaksanaan dana tahap I dengan dana 40 juta. Penyimpangan mulai terjadi sejak pencairan dana tahap II dengan nilai 100 juta. Pengambilan dan penggunaan uang dilakukan sendiri oleh koordinator BKM, dengan terlebih dahulu meminta 2 tanda tangan anggota BKM lainnya pada beberapa slip pengambilan. Begitupun anggota BKM lainnya tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan BKM. Bahkan ketika pengajuan proposal tahap III dilakukan, anggota BKM diminta menandatangani proposal pengajuan dengan cara menemui satu demi satu anggota BKM di rumahnya. Selain itu, menurut ketua Unit Pengelola Ekonomi (UPE), ada dana yang diperuntukkan bagi UPE yang dialihkan kepada Unit Pengelola Lingkungan (UPL) sebesar Rp 10 juta. Kebijakan ini diambil tanpa ada musyawarah dengan anggota BKM lainnya. Yang menjadi tanda tanya adalah mengapa fasilitator kelurahan membiarkan kondisi ini terjadi, padahal dalam setiap pertemuan dengan BKM yang hadir hanya koordinator dan satu anggota BKM. Bagaimana sebaiknya kami menangani persoalan ini? Hormat kami Anggota BKM Bersama Kita Bisa
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 211
Slide 1
Slide 2
212 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Slide 3
Slide 4
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 213
Slide 5
Slide 6
214 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Slide 7
Slide 8
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 215
Slide 9
Slide 10
216 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Slide 11
Slide 12
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 217
Slide 13
Slide 14
218 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Slide 15
Slide 16
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 219
Slide 17
Slide 18
220 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Slide 19
Slide 20
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 221
Slide 21
Slide 22
222 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Slide 23
Slide 24
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 223
Apa itu Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)? PPM adalah singkatan dari Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, adalah suatu kegiatan menampung dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat maupun pelaku PNPM Mandiri berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri di lapangan. Jadi PPM itu proses pengelolaan aduan atau tempat menyampaikan aduan atau apa? PPM itu sejenis unit atau satuan kerja yang menangani pengaduan yang masuk. Di unit tersebut masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Kalau begitu di mana tempat PPM itu? PPM itu ditangani oleh BKM, jadi di mana tempat PPM itu tergantung BKM yang menempatkannya. Mengapa PPM diperlukan ? PPM diperlukan agar ada wadah atau media yang menampung keluhan dan aspirasi masyarakat maupun pelaku PNPM Mandiri sehingga ketidak tahuan dan keluhan yang dialami oleh masyarakat dapat segera terpecahkan. Selain itu aspirasi masyarakat perlu diwadahi agar masyarakat terdorong untuk melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri sehingga penyimpangan bisa diminimalisir
Keberadaan PPM bermakna apa bagi masyarakat? Dengan PPM masyarakat bisa belajar banyak, karena PPM bisa berfungsi dalam beberapa hal antara lain: • Membantu masyarakat untuk menyampaikan keluhan yang muncul berkaitan dengan
pelaksanaan PNPM Mandiri • Mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi pelaksanaan
kegiatan penaggulangan kemiskinan di wilayah kelurahan • Membantu masyarakat untuk mewujudkan sistem kontrol bagi pelaksanaan PNPM
Mandiri sebagai program penanggulangan kemiskinan. • Mendorong masyarakat untuk bisa menjadi kritis dan peka terhadap penyimpangan-
penyimpangan Prinsip apa saja yang mendasari pelaksanaan PPM? Ada beberapa prinsip yang menjadi dasar PPM di PNPM Mandiri antara lain: • Mudah : Sistem pengaduan masyarakat harus mudah dipahami dan dilakukan oleh
semua pihak. • Sikap positif : Setiap jenis pengaduan harus diterima dan disikapi secara positif,
dan harus ditangani secara optimal. Demikian juga terhadap pihak pengadu, harus
224 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
diposisikan secara proporsional dan positif, karena pengaduan adalah salah satu bentuk kepedulian yang bersangkutan untuk memperlancar kegiatan yang sedang berlangsung.
• Transparan: Semua pihak yang ingin mendapatkan penyelesaian masalah diberi informasi yang lengkap dan secara transparan. Demikian pula dengan hasil penyelesaian pengaduan, disampaikan ke semua pihak secara transparan pula.
• Obyektif: Penanganan masalah pengaduan dilakukan dengan menghindari keberpihakan yang tidak berimbang terhadap pihak-pihak yang terlibat.
• Rahasia dijamin : Dalam upaya penanganan pengaduan, kerahasiaan identitas pengadu harus dapat dijamin untuk rasa keamanan yang bersangkutan.
Pengaduan itu wujudnya apa saja? Apakah penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri? Ya, itu termasuk tapi tidak selalu penyimpangan, keluhan-keluhan yang muncul dikarenakan ketidak-tahuan maupun ketidakpuasan atas pelaksanaan program PNPM Mandiri di lapangan. Namun kadangkala pengaduan juga bisa dikategorikan sebagai aspirasi yang muncul dari masyarakat yang merasa pendapatnya perlu disampaikan. Mengapa masyarakat sampai menyampaikan pengaduan? Karena masyarakat mempunyai keluhan dan aspirasi yang perlu disampaikan kepada PNPM Mandiri, dan kalau di tingkat kelurahan disampaikan kepada BKM Keluhan itu disebabkan oleh apa ya? Ketidakpuasan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri bisa disebabkan oleh banyak hal antara lain: • Pemahaman substansi PNPM Mandiri dan informasi yang disampaikan kurang utuh • Proses kegiatan di lapangan kurang sempurna, sehingga muncul penyimpangan • Pendekatan yang digunakan keliru sehingga menimbulkan pemahaman yang salah di
masyarakat. • Adanya kepedulian masyarakt dan kontrol sosial pada PNPM Mandiri Siapa saja yang bisa menyapaikan pengaduan kepada PPM ? Pengaduan dapat berasal dari individu, kelompok masyarakat, lembaga, institusi pemerintah, kelompok peduli dan pihak lain yang berkepentingan. Apa saja jenis /sifat pengaduan ? • Pengaduan Informatif : termasuk dalam sifat ini, adalah setiap pengaduan yang
dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan selengkapnya kepada pengadu. • Pengaduan Masalah : Yang termasuk dalam sifat ini adalah setiap pengaduan yang
dalam penyelesaiannya perlu langkah-langkah penanganan lebih lanjut (lihat langkah penanganan pengaduan)
Sekarang bicara tentang penyimpangan yang diadukan masyarakat, apa penyebabnya? Berdasarkan penyebab terjadinya indikasi penyimpangan, di PPM PNPM Mandiri pengaduan dapat dibedakan ke dalam 7 (tujuh) kategori, yaitu :
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 225
a. Kategori 1 = Pelanggaran mekanisme dan prosedur : Berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan adanya penyimpangan
mekanisme dan prosedur dari yang telah ditetapkan. b. Kategori 2 = Penyimpangan dana : Berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan adanya penyimpangan,
penyelewengan ataupun penyalahgunaan dana c. Kategori 3= adanya intervensi negatif : Berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan karena adanya intervensi
negatif yang dapat menyebabkan kerugian masyarakat maupun kepentingan proyek/program.
d. Kategori 4 = Masalah Kebijakan : Berkaitan dengan pengaduan terhadap masalah yang diakibatkan adanya
perubahan/pelanggaran terhadap suatu kebijakan/ketetapan sesuai dengan tingkatannya.
e. Kategori 5 = Kejadian Forje majeur : Berkaitan dengan pengaduan masalah yang diakibatkan kejadian yang mengarah
diluar kemampuan manusia, misalkan bencana alam, kerusuhan masal dan sejenisnya.
f. Kategori 6 = Pelanggaran kode etik/kinerja pelaku : berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan adanya pelangaran kode
etik atau kinerja pelaku g. Kategori 7 = Lain-lain Berkaitan dengan pengaduan masalah yang diakibatkan diluar katagori 1,2,3,4,5
dan 6
Melalui media apa aja masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya? Sesuai dengan prinsip kemudahan maka pengaduan dapat disampaikan mulai tingkat kelurahan sampai dengan tingkat pusat, dengan cara sebagai berikut :
1. Lisan, disampaikan kepada anggota ataupun sekretariat PPM secara langsung atau melalui telepon, khususnya sekretariat PPM yang ada fasilitas telponnya.
2. Tertulis, disampaikan baik melalui surat, faksimili, sms, maupun e-mail. Bagaimana agar masyarakat mudah menyampaikan pengaduan? Sekretariat BKM menyediakan sarana untuk menerima pengaduan masyarakat (misal : kotak pengaduan dan alamat sekretariat, dan jika ada dapat disediakan no.telp, e-mail, sms, dsb).
Bagaimana caranya agar masyarakat mau mengadukan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri, sebab tidak banyak orang peduli…..
• Keberadaan PPM disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu. Untuk itu alamat pengaduan disebarluaskan kepada masyarakat dengan berbagai cara. Salah satu cara adalah menempel poster mengenai PPM minimal di 5 (lima) tempat umum
226 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
yang strategis (misal : kantor kelurahan, pasar, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya).
• Agar masyarakat terdorong unutk menyampaikan pengaduan maka BKM perlu memotivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, agar masyarakat menyampaikan pengaduan
Setelah ada sosialisasi dan ternyata banyak pengaduan yang masuk, apakah itu mengindikasikan kinerja PNPM Mandiri sangat buruk ?
Banyaknya pengaduan memang bisa menunjukkan banyaknya penyimpangan dan ketidakpuasan masyarakat, dan itu memang bisa menunjukkan kinerja yang kurang bagus. Namun di sisi lain adanya pengaduan bisa dianggap sebagai koreksi sehingga akan mendorong terjadinya perbaikan kinerja PNPM Mandiri. Selain itu jika pengaduan yang disampaikan ternyata merupakan gambaran dari ketidak tahuan atau kesalahpahaman maka tindak lanjut pengaduan tersebut merupakan klarifikasi dan penjelasan pokok persoalan. Dengan demikian ketidaktahuan dan kesalahpaman yang mengakibatkan ketidakpuasan bisa dikurangi .
Hal itu jauh lebih bagus dibandingkan jika ada penyimpangan atau kesalahpahaman akan tetapi tidak ada pengaduan atau koreksi dari masyrakat maka bukan hanya tidak ada perbaikan melainkan akan mengakibatkan masalah besar.
Terus, kalau sudah disosialisasi ternyata tetap saja tidak ada orang yang menyampaikan pengaduan, hal itu mengindikasikan apa ? Ada dua indikasi, pertama : masyarakat memang sudah paham dan pelaksanaan PNPM Mandiri memang tidak ada penyimpangan sehingga tidak perlu ada pengaduan. Kedua ada penyimpangan tapi masyarakat tidak menyampaikan pengaduan, dikarenakan beberapa hal, antara lain : • Masyarakat tidak berani melakukan karena takut ada resiko • Masyarakat tidak enak hati dan menghindari konflik, apalagi bila menyangkut orang
yang telah dikenal • Masyarakat tidak peduli dan apatis Pelajaran apa yang bisa diperoleh masyarakat maupun BKM sebagai pimpinan kolektif dari adanya PPM ini? Dengan adanya pengaduan yang masuk kemudian ditangani dan dicarikan jalan keluarnya. Dari langkah tersebut masyarakat bisa belajar bahwa jika ada masalah ataupun penyimpangan perlu dikelola dengan baik.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 227
PENANGANAN PENGADUAN KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN • Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat oleh PPM secara operasional
dilaksanakan oleh Sekretariat BKM. Sementara itu BKM bertanggungjawab terhadap upaya penemuan solusi dan upaya tindak lanjutnya dari setiap pengaduan yang berasal dari masyarakat di wilayahnya.
• Segala upaya penanganan masalah dan proses pelaksanaannya harus disosialisasikan kepada masyarakat umum sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasil penanganan pengaduan masyarakat harus dapat menjadi bagian dari kegiatan pemeriksaan/audit oleh pihak masyarakat, pemerintah (misal : kegiatan audit oleh BPKP), maupun oleh auditor independen.
• Setiap bentuk maupun cara pengaduan harus diusahakan untuk ditangani melalui satu pintu yaitu melalui PPM.
• PPM BKM mempunyai kewajiban untuk mencarikan solusi untuk setiap pengaduan masyarakat diwilayahnya yang terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri. Namun sesuai dengan kapasitasnya, apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan pada tingkat PPM BKM maka harus secepat mungkin disampaikan kepada tingkat yang lebih tinggi (PPM Kabupaten/Kota).
• Penyelesaian pengaduan tidak hanya terhadap pihak-pihak yang terkait secara langsung, akan tetapi perlu juga melibatkan pihak lain yang dapat memberikan masukan dalam penyelesaian masalah terhadap pokok pengaduan. Dengan keterlibatan pihak yang lebih luas, maka penyelesaiannya dapat lebih menyeluruh.
SARANA DAN PRASARANA YANG PERLU ADA DI PPM Untuk mengelola pengaduan dengan baik BKM memerlukan beberpa sarana yang memperlancar pengaduan. • Kotak pengaduan/saran, yang ditempatkan di BKM, di kantor Kelurahan/desa atau di
tempat berkumpulnya warga. • Blanko format Pengaduan Masyarakat untuk pengaduan masalah di wilayah kerja
BKM. • Buku Pengaduan, yang selalu tersedia di sekretariat PPM. • Media Sosialisasi PPM dilakukan dengan menggunakan Media Warga baik yang
dikelola BKM maupun Media Warga lainnya. LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 1. Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Fasilitator/Sekretariat BKM melalui
berbagai sarana dicatat berdasarkan prinsip administratif yang baik 2. Pengaduan diidentifikasi dan dikelompokkan sesuai dengan format yang ada
228 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
3. Proses penyelesaian dimulai : data di lapang dikumpulkan, pihak-pihak terkait di konfirmasi, dan di klarifikasi, dan dilakukan investigasi untuk mendapatkan kejelasan permasalahan sebenarnya.
4. Fasilitator beserta Anggota BKM melakukan pembahasan secara internal terhadap temuan lapang, dan menindaklanjuti dengan pembahasan umum dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.
5. Hasil pembahasan dan kesepakatan didokumentasikan, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat umum dengan cara yang seefektif mungkin.
DERAJAT MASALAH DALAM PENGADUAN Berdasarkan tingkat penanganan masalah yang seharusnya dilakukan, maka masalah yang dikelola oleh PPM PNPM Mandiri dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) derajat masalah, yaitu : • Derajat 1 = Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dapat dikelola
dan diselesaikan di tingkat Kelurahan/desa. Dalam mengelola pokok masalah yang menjadi pengaduan dapat diselesaikan oleh atau bersama-sama BKM, Aparat kelurahan, Faskel, Institusi tingkat kelurahan, Tomas, pihak peduli, dan lainnya. Contoh : Apabila dalam pelaksanaan pemilihan BKM ada seseorang yang melakukan kampanye, Apabila Panitia kegiatan fisik/sosial tidak transparan dalam mengelola dana kegiatan fisik, dan sebagainya.
• Derajat 2 = Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dapat
dikelola dan diselesaikan di tingkat Kecamatan. Dukungan atau fasilitasi dapat diberikan oleh atau bersama-sama LKM, Aparat Kecamatan, Tim Faskel, Institusi tingkat Kecamatan, PJOK, Tokoh masyarakat, pihak peduli, dan lainnya. Contoh : Apabila dalam penyusunan PJM Nangkis diindikasikan adanya intervensi aparat untuk memaksakan kegiatan di tingkat Kelurahan/Desa. Apabila Panitia kegiatan fisik/sosial tidak transparan dalam mengelola dana kegiatan fisik, permasalahan KSM, kinerja faskel dipertanyakan, LKM dan atau UPK tidak transparan dalam mengelola kegiatan atau dana BLM, BOP LKM tidak jelas dan sebagainya.
• Derajat 3 = Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dalam
pengelolaan ataupun penyelesaian masalah perlu dukungan dan fasilitasi oleh PPM tingkat Kabupaten/Kota. Dukungan dan fasilitasi dapat diberikan oleh atau bersama-sama TKPP, Korkot, Instansi tingkat Kota/Kabupaten, pihak peduli, aparat hukum ataupun pihak lainnya. Contoh : Apabila dalam penyusunan PJM pronangkis diindikasikan adanya intervensi aparat untuk memaksakan kegiatan di tingkat Kecamatan, apabila suatu permasalahan berlarut-larut tidak dapat diselesaikan oleh PPM LKM, dan sebagainya.
• Derajat 4 = Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dalam
pengelolaan ataupun penyelesaian masalah perlu dukungan dan fasilitasi oleh PPM tingkat Provinsi/KMW. Dukungan dan fasilitasi dapat diberikan oleh atau bersama-sama TKPP Prov, KMW, Instansi tingkat Prov, pihak peduli, aparat
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 229
hukum ataupun pihak lainnya. Contoh : Permasalahan yang berlarut-larut tidak dapat diselesaikan oleh PPM kab/kota, Korkot tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, dan sebagainya.
• Derajat 5 = Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dalam
pengelolaan ataupun penyelesaian masalah perlu dukungan dan fasilitasi oleh PPM tingkat Pusat. Dukungan atau fasilitasi dapat diberikan oleh atau bersama-sama PMU, Proyek, Bank Dunia, Departemen/ Lembaga/Badan tingkat pusat, KMP. Contoh : Permasalahan yang berlarut-larut tidak dapat diselesaikan oleh PPM tingkat Kota/Kab atau provinsi/KMW, permasalahan krusial yang dapat berdampak secara luas di seluruh wilayah sasaran PNPM Mandiri Perkotaan, adanya indikasi penyimpangan mekanisme dan prosedur suatu kegiatan siklus karena kebijakan konsultan atau proyek, seluruh pengaduan yang diterima oleh PPM Pusat.
INDIKATOR PENANGANAN PENGADUAN Penanganan pengaduan dinyatakan selesai ditangani, apabila : 1. Pengaduan masalah adalah berasal dari masyarakat yang diasumsikan merugikan
masyarakat, sehingga masalah dianggap ”masalah selesai” harus ada legitimasi dari masyarakat itu sendiri (ada keputusan hasil musyawarah).
2. Jika permasalahan disebabkan adanya salah/perbedaan informasi, maka masalah dianggap selesai, apabila pihak yang menerima informasi berbeda telah menerima informasi yang sebenarnya dan dapat diterima oleh pengadu.
3. Jika masalahnya adalah mengenai penyimpangan mekanime atau prosedur, maka kegiatan yang mekanisme atau prosedurnya diselewengkan sudah dapat diluruskan kembali sesuai dengan ketentuan dan panduan yang berlaku.
4. Diupayakan penanganan masalah yang merugikan masyarakat harus dipulihkan atau kerugian diminimalisir. Jika masalahnya disebabkan adanya penggelapan/penyelewengan uang untuk keperluan diluar ketentuan PNPM Mandiri, maka seluruh uang yang digelapkan sudah dikembalikan dan dapat dipergunakan kembali oleh masyarakat.
5. Pelaku sebagai pembuat masalah (siapapun tanpa pilih bulu / tebang pilih) harus diberikan sanksi, sebagai pembelajaran bagi masyarakat.
6. Harus ada upaya fasilitasi/terjadinya musyawarah khusus untuk pembahasan hasil investigasi atau hasil klarifikasi sehingga dapat disepakati langkah selanjutnya dan target penyelesaian.
7. Ada bukti-bukti pendukung dan saksi-saksi terhadap upaya penanganan pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti; kuitansi, sebagai bukti pengembalian dana, rekening bank, foto, berita acara penanganan masalah.
8. Jika masalahnya disebabkan oleh intervensi negatif, maka intervensi negatif sudah dapat dihentikan, dan kegiatan yang diakibatkan sudah dapat berjalan sesuai aturan, mekanime dan prosedur yang berlaku.
9. Jika permalahan disebabkan karena adanya perubahan kebijakan, maka masalah dianggap selesai apabila telah terjadi singkronisasi antara kebijakan dengan sesuatu yang dipermasalahkan
230 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
10. Terhadap permasalahan yang dinyatakan benar-benar karena kondisi force majeur, semaksimal mungkin tetap diupayakan adanya langkah perbaikan terhadap kegiatan yang mengalami kerusakan, baik melalui swadaya masyarakat atau pihak-pihak lain yang memungkinkan membantu upaya perbaikan. Jika kegiatan menyangkut pinjaman bergulir maka proses pengambilan keputusannya harus didasarkan atas tim investigasi terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya.
11. Jika masalahnya disebabkan oleh kinerja pelaku/kode etik, maka kegiatan yang tidak optimal yang diakibatkan oleh pelaku bersangkutan sudah dapat berjalan optimal sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan pelaku menyadari kesalahan dan siap untuk menerima segala konsekuensinya.
12. Apabila masalah yang penanganannya sudah sampai pada wilayah hukum, maka dinyatakan selesai: Jika prosesnya sudah di tangani oleh aparat hukum (secara administrasi untuk
penutupan database aplikasi PPM). Namun demikian PPM harus tetap memantau dan melaporkan proses perkembangannya.
Dalam memenuhi rasa keadilan serta pembelajaran kepada masyarakat, maka masalah dianggap selesai jika sudah ada keputusan tetap pengadilan. Selama proses hukum, konsultan diwajibkan memonitor dan melaporkan sampai ada keputusan tetap pengadilan.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 231
Pencatatan Masalah
Identifikasi masalah
Analisis Masalah - Fakta Lapangan - Verifikasi - Investigasi - Klarifikasi
Fasilitasi Penanganan Umpan Balik ke pengadu / Diseminasi ke Masyarakat
232 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
KETERANGAN BAGAN 1. Pengaduan dari siapapun dan darimanapun harus mudah untuk menyampaikannya.
Untuk itu, pengadu dapat menyampaikan pengaduan baik pada PPM tempat keberadaan pengadu maupun kepada PPM yang ada di seluruh level, dengan mengunakan media-media yang diinginkan. Media pengaduan dapat berupa lisan, tertulis, telepon, SMS, Website dan media lain yang dapat dipergunakan. Demikian juga keberdaan PPM di seluruh tingkatan harus diketahui oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan
2. Pengaduan sedapat mungkin dapat diselesaikan di setiap PPM asal pengadu, hal ini dimaksudkan agar penangan pengaduan dapat ditangani dengan cepat, tepat dan menguntungkan semua pihak. Disampaing itu apabila pengaduan dapat diselesaikan di PPM bersangkutan, dapat menjadi media pembelajaran dan pemberdayaan bagi seluruh pihak di level bersangkutan.
3. Namun begitu, apabila pengaduan tersebut tidak dapat dikelola di PPM bersangkutan dikarenakan otoritas penanganan tidak di tingkat PPM bersangkutan, harus segera disampaikan pada PPM di tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan harus jelas dan dapat diimplementasikan di seluruh tingkatan.
4. Apabila PPM tingkat kelurahan/desa tidak mampu untuk menangani, maka segera mungkin sampaikan kepada PPM di tingkat yang lebih tinggi, demikian seterusnya.
5. Sebaliknya PPM di tingkat yang lebih tinggi harus segera menangani pengaduan yang berasal dari PPM di bawahnya, dan segera menyampaikan informasi penanganan dan hasil pengaduan kepada pengadu dan pihak lain yang berkepentingan.
6. Penyampaian penanganan pengaduan baik kepada pengadu maupun pihak lain yang membutuhkan sangat penting dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri (atau kegiatan pembangunan lainnya), pelaku PNPM Mandiri maupun keberadaan PPM sendiri.
7. Informasi penanganan pengaduan harus segera mungkin disampaikan dan memberikan kepuasan bagi pengadu maupun pihak lain yang membutuhkan. Untuk itu penanganan pengaduan haruslah tuntas dan memberikan jawaban yang tepat atas persoalan/masalah yang diadukan.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 233
234 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Laporan Pengaduan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) Kelurahan/desa : Kabupaten
/Kota :
Kecamatan : Provinsi :
Tanggal Pengaduan : No. :
Media Pengaduan Datang/lapor ke UPM
Buku Pengaduan
Kotak Pengaduan Telepon SMS Faksi
mili Surat Email P.O MB UP Laporan/temuan BPKP
Lain-lain
Catatan : Coret media yang digunakan. P.O: Pengaduan On-line; MB: Mimbar Bebas; UP: Uji Petik; Nama pengadu : Alamat: Status Pengadu :
Permasalahan yang diadukan Personal yang diadukan Harapan
Bila ada dugaan Penyimpangan Dana wajib di tuliskan nilai rupiahnya Rp.
Pengadu (................................) Nama dan tanda tangan
Penerima (...................................) Nama dan tanda tangan
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 235
Format ini digunakan untuk mencatat pengaduan, khusunya pengaduan di tingkat kelurahan/desa atau di tingkat Kabupaten/kota Keterangan Pengisian Format PPM : 1. Tanggal Pengaduan : adalah tanggal pengadu menyampaikan pengaduan pada
PPM, isikan juga bulan dan tahun.
2. No Pengadu : Isikan dengan nomor urut pengaduan sesuai dengan urutan pengaduan yang diterima oleh sekretariat PPM
3. Media pengaduan : Coret media pengaduan yang digunakan
4. Nama Pengadu : Cukup jelas Alamat : Cukup jelas
Status : Yang dimaksud adalah posisi/jabatan pengadu dalam proyek, misal : Masyarakat, relawan, LKM,UP, kelembagaan di desa (BPD,LPM,PKK,Karang taruna, dll) Aparat kelurahan, aparat Pemda, Faskel,Korkot,TA KMW, TL,RM/Staf, TA KMP, Co-Tl,TL, dll.
5. Permasalahan yang diadukan : Tuliskan pokok yang diadukan, yakinkan kepada pengadu tentang isian format ini.
6. Personal yang diadukan : Jika ada personal yang dianggap menjadi sumber masalah (kotak ini tidak wajib diisi)
7. Harapan : Tuliskan harapan penyelesaian pengaduan dari pengadu atas pokok pengaduan. Kolom ini dapat menjadi kontrol terhadap pelaksanaan pengaduan. Kolom ini dapat menjadi kontrol terhadap pelaksanaan pengaduan.
236 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Format Pengaduan, Klarifikasi, Analisis dan Monitoring penanganan Provinsi : Kabupaten : Kecamatan : Kelurahan/desa :
Nama pengadu dan status : Alamat: Tanggal : Permasalahan yang diadukan Tgl Klarifikasi/pengumpulan fakta
Oleh Hasil Klarifikasi dan hasil analisis
Tanggal Penanganan Oleh Langkah Penanganan Hasil
Tanggal Status Status Permasalahan
1. Identifikasi/ klarifikasi lapangan
2. Proses Penanganan
3. Selesai
Acuan
Catatan: Format di atas hanya format dasar, dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Mengetahui
...................,...................,........
.................. .................................. BKM Sekretariat PPM
No :
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 237
Keterangan Pengisian Format PPM :
1. No Pengadu : Isikan dengan nomor urut pengaduan sesuai dengan urutan pengaduan yang diterima oleh sekretariat PPM
2. Nama Pengadu : Cukup jelas b. Alamat : Cukup jelas c. Status : Yang dimaksud adalah posisi/jabatan pengadu dalam proyek, misal :
Masyarakat, relawan, BKM,UP, kelembagaan di desa (BPD,LPM,PKK,Karang taruna, dll) Aparat kelurahan, aparat Pemda, Faskel,Korkot,TA KMW, TL,RM/Staf, TA KMP, Co-Tl,TL, dll.
3. a. Tanggal Pengaduan : adalah tanggal pengadu menyampaikan pengaduan pada PPM, isikan juga bulan dan tahun.
b. Permasalahan yang diadukan : Tuliskan pokok yang diadukan, yakinkan kepada pengadu tentang isian format ini.
4. a. Tanggal Klarifikasi : Isikan tanggal, bulan dan tahun dilaksanakan klarifikasi/pencarian fakta atas pengaduan yang diterima. b. Oleh : Isikan nama dan jabatan pelaksana klarifikasi(contoh Oneng/Anggota
BKM). c. Rekomendasi Penanganan : Isikan dengan rekomendasi penanganan
berdasarkan akar masalah pengaduan, pihak terkait dengan masalah, pihak yang mempunyai otoritas penanganan, strategi penanganan, tahap penanganan, target penanganan (jangka waktu penanganan dan target masakah dianggap selesai).
5. a. Tanggal Penanganan : Isikan tanggal, bulan dan tahun setiap tahap penanganan.
b. Oleh : Isikan pelaksana penanganan c. Langkah penanganan : Isikan dengan langkah-langkah penanganan, apabila
ternya langkah-langkah tersebut berbeda dengan rekomendasi, sebutkan alasanya.
d. Hasil : Isikan hasil setiap langkah penanganan
6. a. Tanggal status : Isikan tanggal di tahapan setiap status b. Status : Cukup jelas c. Permasalah : Jika ada, isikan permasalahan utama setiap tahapan status.
7. Acuan: tuliskan dasar acuan dalam menyelesaikan masalah, contoh pedoman umum, pedoman teknis P2KP, AD/ART BKM, surat perjanjian antara UPK dengan KSM/anggota dll.
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
238
Lam
pira
n Fo
rmat
Mon
itor
ing
239
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
TAB
EL K
END
ALA
DA
N L
AN
GK
AH
PEN
AN
GA
NA
N
DA
LAM
PEN
GEL
OLA
AN
PEN
GA
DU
AN
MA
SYA
RA
KA
T
No
KEN
DA
LA
LA
NG
KA
H P
ENA
NG
AN
AN
A. K
esu
litan
mem
pero
leh
dat
a da
lam
inve
stig
asi
A1.
Ada
nya
an
cam
an/i
nti
mid
asi
La
ngka
h pe
nang
anan
As
umsi
:
1 pe
ndek
atan
per
sona
l den
gan
toko
h ya
ng n
etra
l/tid
ak t
erlib
at
1.
ter
orga
nisi
r 2
koor
dina
si d
enga
n in
stan
si y
ang
lebi
h tin
ggi
2.
aka
n tu
tup
mul
ut
3 bu
kti a
ncam
an h
arus
sel
alu
terd
okum
enta
si
3.
anc
aman
4
men
ggun
akan
info
rman
ata
u pi
hak
ketig
a/ne
twor
king
Lang
kah
lanj
utan
:
1 m
eman
ggil
kedu
a be
lah
piha
k ba
ik y
ang
mel
apor
dan
ter
lapo
r ol
eh p
ihak
yan
g le
bih
tingg
i
2 m
embu
at k
esep
akat
an p
enye
lesa
ian
seca
ra k
ompr
ehen
sif
baik
mas
alah
uta
ma
mau
pun
mas
alah
ikut
an
3 m
enja
lank
an d
an m
enge
valu
asi k
esep
akat
an p
enye
lesa
ian
mas
alah
A2
. B
ukt
i ter
tulis
su
lit d
idap
at
La
ngka
h :
1.
sur
at p
enya
taan
yan
g be
rten
tang
an
1 pe
nelu
sura
n ad
min
istr
asi d
ari a
wal
den
gan
mel
akuk
an c
ross
che
ck d
i lap
anga
n
2.
tid
ak b
eran
i mem
buat
sur
at p
erny
ataa
n 2
pend
ekat
an p
ersu
asiv
e te
rhad
ap p
ihak
-pih
ak y
ang
men
geta
hui t
erja
diny
a m
asal
ah
3.
dat
a at
au b
ukti
dihi
lang
kan
3 m
enca
ri or
ang
atau
sak
si k
unci
yan
g m
endu
kung
ter
jadi
pen
yim
pang
an
4 m
embu
at s
urat
per
nyat
aan
dari
piha
k ya
ng d
irugi
kan
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
240
5 pr
oses
eks
ekus
i
A3.
Kon
sult
an a
tau
fas
ilita
tor
tida
k m
engu
asai
m
asal
ah a
tau
mek
anis
me
pen
anga
nan
La
ngka
h :
1 m
eneg
aska
n al
ur d
an m
ekan
ism
e pr
ogra
m d
an p
enan
gana
n m
asal
ah
2 m
elak
ukan
pen
dam
ping
an/a
sist
ensi
dar
i sup
ervi
sor
dala
m m
elak
ukan
pen
anga
nan
mas
alah
3 m
emun
culk
an k
emba
li ko
mitm
en d
an ik
tikad
bai
k da
ri ko
nsul
tan/
fasi
litat
or
4 pe
nang
anan
mas
alah
ter
mas
uk d
alam
indi
cato
r ev
alua
si k
iner
ja
A4.
Tida
k ad
a kh
usu
s pe
rang
kat
di m
asya
raka
t
La
ngka
h :
m
empe
rkua
t/m
emba
ngki
tkan
ke
mba
li le
mba
ga
mas
yara
kat
yang
ad
a de
ngan
ca
ra
mel
ibat
kan
dala
m p
enan
gana
n m
asal
ah,
cont
oh t
uha
peut
, tu
ha d
elap
an,
imam
muk
im,
imam
mes
jid, f
onra
khe
(Nia
s)
A5.
Apa
rat
iku
t be
rmai
n
Penj
elas
an s
ama
deng
an a
ncam
an d
an in
timid
asi
A6.
Pel
aku
mel
arik
an d
iri
La
ngka
h :
1 m
elap
or k
epad
a pi
hak
berw
ajib
unt
uk d
imas
ukan
dal
am d
afta
r pe
ncar
ian
oran
g
2 Pr
oses
yan
g di
laku
kan
sebe
lum
mel
apor
:
-
h
asil
mus
yaw
arah
des
a
-
h
asil
dari
mus
yaw
arah
des
a di
buat
ber
ita a
cara
yan
g ak
an d
igun
akan
seb
agai
buk
ti m
elap
or k
e pi
hak
berw
enan
g
3 da
na y
ang
dise
lew
engk
an a
kan
disi
ta
4 m
elak
ukan
pen
deka
tan
kepa
da p
ihak
kel
uarg
a un
tuk
mem
buat
kes
epak
atan
pen
ggan
tian
241
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
B. H
amba
tan
ter
kait
den
gan
par
a pi
hak
B1
. ap
arat
des
a, k
ecam
atan
Lang
kah
:
1
men
ghim
pun
info
rmas
i dar
i ber
baga
i pih
ak
2 m
elak
ukan
ver
ifika
si d
enga
n to
koh
desa
3
men
gada
kan
rem
buk
desa
den
gan
lem
baga
des
a da
n m
asya
raka
t
4 m
elib
atka
n tu
ha p
eut
dala
m p
enye
lesa
ian
mas
alah
5 jik
a tid
ak s
eles
ai p
ada
taha
pa d
esa
mak
a m
asya
raka
t ak
an m
elan
jutk
an k
e je
njan
g be
rikut
nya
6 ha
rus
diso
sial
isas
ikan
has
il pe
nang
anan
dar
i aw
al s
ampa
i ak
hir
pada
mas
yara
kat
teru
tam
a pe
lapo
r
B2.
Kon
sult
an
La
ngka
h :
1 M
elap
or k
e ko
nsul
tan
yang
lebi
h tin
ggi
2 M
elak
ukan
ver
ifika
si d
an t
urun
ke
lapa
ngan
3
Dok
umen
tasi
ver
ifika
si
4 Pe
laku
aka
n di
hadi
rkan
di
prov
insi
yan
g m
elib
atka
n se
mua
pih
ak d
an d
ilaku
kan
pros
es h
earin
g
5 Si
dang
maj
elis
kod
e et
ik d
an d
iput
uska
n be
rsal
ah a
tau
tidak
, ad
a ke
sepa
kata
n te
rhad
ap p
elak
u.
B3.
Mas
yara
kat
La
ngka
h :
1 Ta
hapa
n aw
al s
ama
deng
an a
para
t
2 Ad
a fo
rum
mus
yaw
arah
yan
g m
elib
atka
n le
mba
ga d
esa
dan
keca
mat
an,
toko
h m
asya
raka
t da
n pe
laku
3 Ad
a pe
nyel
esai
an b
erup
a ke
sepa
kata
n da
n sa
nksi
4
Dis
osia
lisas
ikan
ke
mas
yara
kat
mel
alui
for
um f
orm
al d
an in
form
al
B4.
Pih
ak la
in (
prem
an, a
para
t ke
aman
an d
ll)
La
ngka
h :
1 M
elak
ukan
iden
tifik
asi p
elak
u
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
242
2 D
ilaku
kan
sosi
alis
asi o
leh
kons
ulta
n te
rhad
ap o
rang
yan
g be
rsan
gkut
an
3 Ap
abila
bel
um b
erha
sil,
ada
koor
dina
si d
enga
n at
asan
.
4
Dila
pork
an p
ada
piha
k be
rwaj
ib
C. H
amba
tan
ole
h P
elak
u
C1.
Kon
sult
an
La
ngka
h :
a.
pem
aham
an
1 co
achi
ng d
an p
elat
ihan
2
Mon
ev s
ecar
a pe
riodi
k
b. m
enta
litas
- p
eman
taua
n se
cara
per
iodi
c
- P
ener
apan
atu
ran
seca
ra k
onsi
sten
3
Rew
ard
and
puni
shm
ent
C2.
apar
at/
inst
ansi
pem
erin
tah
Lang
kah
:
a. k
utip
an/p
ungl
i 1
Sosi
alis
asi d
an k
oord
inas
i
b. in
vest
igas
i ter
ham
bat
kare
na t
idak
koo
pera
tif
2 Pe
njel
asan
pro
gram
c. p
ajak
nan
ggro
e 3
Sosi
alis
asi d
an k
oord
inas
i
4
Penj
elas
an p
rogr
am
C3.
mas
yara
kat
Lang
kah
:
- le
mah
nya
mek
anis
me
cont
rol
1 M
emba
ngun
mek
anis
me
cont
rol d
i sem
ua le
vel
-
in
form
asi t
idak
utu
h 2
Dei
min
asi d
an s
osia
lisas
i ber
lanj
ut p
elak
sana
an p
rogr
am d
an h
asil
mus
yaw
arah
3 M
edia
si
D. T
idak
kon
sist
en d
enga
n h
asil
mu
syaw
arah
(fo
rmal
) D
1.
Kes
ulit
an d
alam
mem
ban
gun
kes
epak
atan
Lang
kah
:
a.
kem
ampu
an f
asili
tasi
yan
g le
mah
1
Fasi
litat
or h
arus
men
guas
ai d
an p
aham
ten
tang
pro
gram
sec
ara
men
yelu
ruh
243
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
2 Fa
silit
ator
har
us m
emah
ami k
arak
ter,
bud
aya
dari
mas
yara
kat
dam
ping
anny
a
3 K
emam
puan
ber
kom
unik
asi d
enga
n m
asya
raka
t da
mpi
ngan
nya
4 Te
knik
men
gend
alik
an for
um
5 M
emba
ngun
hub
unga
n em
osio
nal d
enga
n m
asya
raka
t da
mpi
ngan
nya
b.M
asya
raka
t tid
ak/k
uran
g m
emah
ami p
rogr
am
1 So
sial
isas
i sec
ara
kont
inyu
fo
rmal
mau
pun
non
form
al
2 M
engg
unak
an m
edia
info
rmas
i
c. M
inim
nya
data
1
Men
gum
pulk
an p
rofil
des
a
2
Mem
etak
an p
rogr
am y
ang
ada
D2.
K
esu
litan
da
lam
m
emas
tika
n
has
il ke
sepa
kata
n
dapa
t di
jala
nka
n d
enga
n b
enar
Lang
kah
:
a.
Lem
ahny
a pe
ngaw
asan
1
Mem
beka
li m
asya
raka
t de
ngan
inst
rum
ent
peng
awas
an c
onto
h BA
per
tem
uan
2 M
emba
ngun
hub
unga
n em
osio
nal d
enga
n m
asya
raka
t
3
Mel
ibat
kan
toko
h-to
koh
mas
yara
kat
seba
gai p
engg
erak
pen
gaw
asan
b.
Kur
angn
ya o
torit
as
1 M
empe
rkay
a w
awas
an
mas
yara
kat
deng
an
info
rmas
i te
ntan
g pe
ran
dan
tang
gung
jaw
ab s
esua
i de
ngan
atu
ran
prog
ram
dan
atu
ran
huku
m (
adat
, ag
ama
dan
huku
m N
egar
a)
c.
Pem
biar
an m
asal
ah
1 M
empe
rkay
a w
awas
an m
asya
raka
t de
ngan
info
rmas
i ten
tang
per
an d
an t
angg
ung
jaw
ab m
asya
raka
t se
suai
den
gan
atur
an p
rogr
am d
an a
tura
n hu
kum
2 M
emba
ngun
kep
ekaa
n te
rhad
ap m
asal
ah
3 Ad
anya
kem
ampu
an m
engi
dent
ifika
si m
asal
ah
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
244
4
Mem
bang
un k
emam
puan
mer
espo
n m
asal
ah (
mel
akuk
an k
oord
inas
i, m
elak
ukan
cr
ossc
heck
lap
anga
n, m
elak
ukan
kla
rifik
asi
data
, m
elak
ukan
kla
rifik
asi
lang
sung
te
rhad
ap o
bjec
t m
asal
ah,
upay
a pe
nyel
esai
an m
asal
ah s
ecar
a be
rjen
jang
dal
am
kera
ngka
huk
um)
D3.
Ti
dak
ters
edia
nya
dan
a da
lam
mel
aku
kan
pro
ses
hu
kum
Lang
kah
:
1 D
isar
anka
n ke
pada
pro
gram
unt
uk m
enye
diak
an d
ana
duku
ngan
unt
uk k
asus
-ka
sus
huku
m d
an a
dvok
asi
2 U
ntuk
PP
K,
R2P
M,
P2KP
da
n Rek
ompa
k ag
ar
dapa
t m
enga
loka
sika
n da
na
duku
ngan
bag
i pro
ses
huku
m y
ang
bera
sal d
ari p
rose
ntas
e bi
aya
OP
kegi
atan
3 M
emba
ngun
jarin
gan
untu
k su
mbe
r da
na la
in
D4.
K
etik
a pe
laku
tid
ak k
oope
rati
f
La
ngka
h :
1 I
nves
tigas
i khu
sus
seca
ra b
erje
njan
g
2
Lapo
rkan
kep
ada
yang
ber
waj
ib
3 Ya
ng b
ersa
ngku
tan
dim
asuk
kan
ke d
alam
daf
tar
hita
m
E. K
esu
litan
dal
am f
asili
tasi
pen
gam
bila
n k
epu
tusa
n p
enan
gan
an
E1.
Ada
nya
kej
enu
han
dan
keb
osan
an d
alam
tat
aran
m
asya
raka
t da
lam
kej
enu
han
per
mas
alah
an
La
ngka
h :
1 S
osia
lisas
i
2
Peng
uata
n m
asya
raka
t/ke
lom
pok
3
Pend
ekat
an p
ada
toko
h (t
oga,
tod
a, t
oma)
4
Dia
daka
n m
usya
war
ah k
husu
s
245
Bah
an S
erah
an |
Pel
atih
an P
engu
atan
BK
M t
ahu
n k
e 2
E2.
adan
ya a
nca
man
dan
inti
mid
asi
La
ngka
h :
1 pe
rlu a
dany
a pe
met
aan
keku
atan
yan
g da
pat
mem
peng
aruh
i pen
ganc
am
2 pe
ndek
atan
pad
a pe
ngan
cam
3
klar
ifika
si d
an p
enje
lasa
n se
cara
utu
h
4
perlu
nya
info
rmas
i dar
i pro
gram
lain
5
men
cari
toko
h ku
nci
6 pe
ndek
atan
per
sona
l
E3
. ku
ran
g pe
mah
aman
Lang
kah
:
1
pem
anfa
atan
med
ia p
apan
info
rmas
i, le
bih
aktr
aktif
dan
ber
pola
2 pe
rlu a
da p
elat
ihan
khu
sus
tent
ang
hand
ling
kom
plai
n pa
da t
ahap
ber
jenj
ang
E4.
Ren
dah
nya
kom
itm
en k
onsu
ltan
Lang
kah
:
1
recr
uitm
ent
kons
ulta
n pe
rlu m
engg
unak
an p
siko
test
2
perlu
kod
e et
ik k
onsu
ltan
dan
peni
laia
n ki
nerj
a di
sem
ua p
rogr
am
3 m
eman
faat
kan
data
base
bag
i kon
sulta
n na
kal u
ntuk
6 p
rogr
am
4 st
anda
risas
i sal
ary
dan
fasi
litas
ber
dasa
rkan
kon
disi
wila
yah
E5.
Sulit
men
dapa
tkan
dat
a ya
ng
aku
rat
La
ngka
h :
1 v
erifi
kasi
dat
a la
pora
n
2
sert
ifika
si p
elak
sana
an p
eker
jaan
3
deng
ar p
enda
pat
4 ku
njun
gan
lapa
ngan
unt
uk u
ji si
lang
(
Sum
ber
: W
OR
KSH
OP
HC
U B
AN
DA
AC
EH, 1
7-1
9 A
PR
IL 2
00
7 )
246 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Proses Hukum Pidana dan Perdata Untuk Memberikan informasi yang luas kepada masyarakat dan pelaku PNPM Mandiri Perkotaan dalam memfasilitasi permasalahan yang bersentuhan dengan hukum, maka panduan ini diharapkan dapat bermanfaat. KASUS PIDANA UMUM Contoh-Contoh Kasus Pidana: • Kekerasan akibat perkelahian atau penganiayaan • Pelanggaran (senjata tajam, narkotika, lalu lintas) • Pencurian • Korupsi • Pengerusakan • Kekerasan dalam rumah tangga • Pelecehan seksual dan pemerkosaan Proses Hukum Kasus Pidana Umum 1. PELAPORAN
Proses pertama bisa diawali dengan laporan atau pengaduan ke kepolisian. Siapa yang bisa melapor ? a. Korban (Terutama untuk delik aduan) b. Saksi c. Siapa saja yang mengetahui bahwa ada tindak kejahatan
2. PENYIDIKAN
Setelah menerima laporan, Polisi melakukan penyidikan. Penyidikan adalah: serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat jelas tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam kasus korupsi yang dilakukan pegawai negeri, penyidikan dilakukan oleh penyidik PNS. Dalam penyidikan, diperlukan kerjasama dari anggota masyarakat yang diminta sebagai saksi. Seringkali karena tidak terbiasa berhubungan dengan aparat penegak hukum, warga yang diminta menjadi saksi memerlukan pendampingan dari paralegal selama proses penyidikan berlangsung.
3. PENUNTUTAN
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan meminta Hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara.
Lalu Jaksa akan membaca dengan tekun dan teliti untuk merumuskan dokumen tuntutan untuk di limpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 247
4. PERSIDANGAN Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak. Hakim mengadili kasus di depan sidang pengadilan. Dalam persidangan diperlukan pemantauan dari warga bersama paralegal baik bila warga masyarakat menjadi korban maupun bila dituduh sebagai tersangka.
5. EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN
Bila semua pihak setuju dengan putusan pengadilan, maka putusan akan memiliki kekuatan hukum tetap, dan disusul dengan pelaksanaan eksekusi. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tapi bila salah satu pihak keberatan dengan putusan tingkat pertama, maka bisa mengajukan banding. Untuk meminta banding/kasasi, diperlukan dasar hukum dan alasan yang kuat. Untuk itu sebaiknya minta nasihat dari pengacara bila ingin mengajukan banding atau kasasi.
Upaya Hukum Setelah Keluar Putusan Pengadilan Negeri Banding Banding ke Pengadilan Tinggi (di tingkat Propinsi): bila jaksa atau terdakwa atau kedua-duanya keberatan dengan putusan majelis hakim di pengadilan negeri, maka mereka bisa mengajukan banding atas putusan tersebut ke pengadilan tinggi. Kasasi Kasasi: bila jaksa atau terdakwa atau kedua-duanya tetap keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi, maka bisa dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung (di tingkat Nasional)
Semua putusan hakim wajib ditulis dan bisa diakses oleh para pihak dan masyarakat umum
PN PT
PUTUSAN
248 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Apa Yang Harus Diperhatikan Bila Kita Menjadi Tersangka Sebuah Tindak Pidana ? Bila Terjadi Penangkapan: A. Pertama, periksa prosedur penangkapan, tanyakan apa kesalahan yang dituduhkan. Tanyakan
surat perintah penangkapan, dan bacalah surat itu dengan teliti. Surat penangkapan dikeluarkan oleh kantor polisi atau jaksa untuk kasus pidana khusus.
B. Hubungi pengacara/lembaga bantuan hukum. Sekalipun kita memang melakukan apa yang dituduhkan, kita tetap berhak atas bantuan/pendampingan hukum. (daftar LBH/pengacara masyarakat bisa dilihat di kantor LBH atau posko bantuan hukum terdekat).
C. Proses pemeriksaan: kita boleh menolak memberi kesaksian selama proses pemeriksaan bila
belum didampingi oleh pengacara hukum.
D. Lamanya masa penahanan untuk penyidikan dan persidangan
Penyidikan/Kepolisian
20 hari dapat ditambah 40 hari
Penuntut Umum/Jaksa
20 hari dapat ditambah 40 hari lagi
PT MA
PUTUSAN
Surat Perintah Penangkapan, minimal isinya memuat: 1. Identitas lengkap si tersangka 2. Pelanggaran pasal/peraturan yang disangkakan
Hak tersangka: • Persidangan yang adil • Didampingi oleh penasehat hukum • Memperoleh berkas perkara dalam setiap tingkat
pemeriksaan • Tidak mengalami kekerasan atau tekanan.
Bagaimana Bila Anda Mengalami Kekerasan Fisik Selama Proses Penyidikan
Segera Hubungi Keluarga Atau Pengacara Untuk Minta Visum Dokter
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 249
Persidangan tingkat pertama
30 hari dapat ditambah 60 hari lagi
Persidangan tingkat banding
30 hari dapat ditambah 60 hari lagi
Persidangan tingkat kasasi
50 hari dapat ditambah 60 hari lagi
Kalau Masa Penahanan Yang Benar Tidak Dipatuhi
Definisi SAKSI Orang yang dianggap mengetahui terjadinya tindak pidana atau kasus perdata. Dia diminta oleh polisi untuk menceritakan apa yang dia ketahui tentang kasus tersebut.
Apa yang bisa dilakukan oleh korban
atau keluarga dan teman korban?
Yang bisa dilakukan adalah mengajukan gugatan
praperadilan... Gugatan diajukan ke
Pengadilan Negeri tempat tersangka ditahan. Yang jadi
tergugat adalah Polisi tempat ia ditahan
A B
Presumption of Innocence Asas Praduga Tidak Bersalah
Selama Proses Pidana Berlangsung, Seseorang
Dianggap Tidak Bersalah Sampai Pengadilan Dapat Membuktikan
Sebaliknya
250 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
TERSANGKA Orang yang diduga melakukan tindakk pidana namun sesuai asas praduga tak bersalah, sebelum ada keputusan pengadilan maka dia belum dianggap bersalah. TERDAKWA Tersangka disebut terdakwa pada saat dia mulai disidangkan dipengadilan. TERPIDANA Setelah ada putusan pengadilan maka terdakwa menjadi terpidana, terpidana adalah orang yang telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman. Apa Yang Perlu Dilakukan Jika Kita Adalah Korban Tindak Kejahatan ? A. Melaporkan: bisa dilakukan oleh anda sendiri atau orang yang anda percayai
(paralegal/pengacara/LBH/Kepala Desa dan lain-lain). Lapor kepada Kepolisian setempat. Untuk pidana korupsi, anda bisa laporkan langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri setempat.
B. Memantau perkembangan kasus yang sudah anda laporkan. Bagaimana bila terjadi kemandegan dalam penanganan sebuah kasus ?
Datangi kantor aparat hukum untuk menanyakan perkembangan kasus dan catat keterangan yang diberikan. Beritahukan kepada paralegal, bila kita menganggap proses hukum berjalan tidak transparan.
C. Melakukan tindakan tekanan penyelesaian kasus; bekerja sama dengan LSM advokasi, pengacara
masyarakat atau rekan-rekan media massa untuk bersama-sama melakukan pemantauan dan penyebarluasan hasil pemantauan tersebut ke media massa atau cara penyebaran informasi yang lain.
KASUS PERDATA Contoh-Contoh Kasus Perdata
• Sengketa Tanah • Hutang Piutang • Sengketa Jual Beli • Perceraian
Proses Hukum Kasus Perdata Persengketaan perdata adalah persengketaan kepentingan perseorangan/badan hukum. Sebelum menempuh penyelesaian lewat jalur hukum. Sebelum menempuh penyelesaian lewat jalur hukum, disarankan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui proses musyawarah/mediasi, baik melalui mekanisme adat, lembaga keagamaan maupun kebiasaan masyarakat setempat. Bila tidak berhasil, barulah proses penyelesaian perdata di pengadilan dimulai. Proses hukum perdata secara berurutan adalah sebagai berikut 1. Pendaftaran
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 251
Pendaftaran gugatan dilakukan oleh penggugat di Pengadilan Negeri dimana tergugat bertempat tinggal.
2. Pengajuan Gugatan
Gugatan yang sudah didaftarkan lalu diajukan ke pangadilan untuk diproses lebih lanjut. Sebaiknya surat gugatan dilengkapi dengan salinan berbagai dokumen atau bukti-bukti tertulis lainnya.
3. Pemeriksaan dan Tawaran Perdamaian
Hakim akan memeriksa kasus dan menawarkan kepada Tergugat dan Penggugat untuk melakukan perdamaian.
4. Persidangan
Jika tidak disetujui untuk berdamai maka diteruskan dengan pembacaan gugatan, putusan sela, pemeriksaan alat bukti, kesimpulan dan putusan.
5. Eksekusi
Eksekusi keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Pengadilan Negeri.
Apa yang perlu Diperhatikan bila anda Menjadi penggugat ? A. Syarat formil gugatan (bentuk gugatan yang harus dipenuhi secara memadai) yaitu:
• Dibuat secara tertulis • Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri • Memuat identitas para pihak secara lengkap • Memuat dasar-dasar/alasan/fakta/hukumnya • Sebaiknya surat gugatan dilengkapi dengan salinan berbagai dokumen atau bukti-bukti tertulis
lainnya. • Memuat tuntutan secara jelas • Diberi materai • Ditandatangani oleh penggugat
B. Syarat materiil gugatan (isi gugatan yang harus dipenuhi secara memadai) yaitu:
• Berdasarkan alasan/fakta yang sebenarnya • Memiliki urutan fakta yang sesuai dan sebenarnya • Gugatan diajukan dengan logika yang patut dan wajar (untuk kerugian yang MEMANG
disebabkan oleh tergugat dan merupakan akibat langsung)
(Sumber Data : Proses Hukum Pidana, Perdata & Pengorganisasian Rakyat Untuk Advokasi, Justice For The Poor Program)
252 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Teknik Negosiasi
Tanpa kita sadari, setiap hari kita sesungguhnya selalu melakukan negosiasi. Negosiasi adalah sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan kita. Selain itu negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan.
Kita memperoleh apa yang kita inginkan melalui negosiasi. Mulai dari bangun pagi, mungkin kita harus mengambil kesepakatan siapa yang harus menggunakan kamar mandi terlebih dahulu, kemudian apakah sopir harus mengantar isteri anda atau anda terlebih dahulu. Demikian pula di kantor misalnya kita melakukan negosiasi dalam rapat direksi, rapat staf, bahkan untuk menentukan di mana akan makan siang kita harus bernegosiasi dengan rekan sekerja kita. Jadi kita semua pada dasarnya adalah negosiator. Beberapa dari kita melakukannya dengan baik, sedangkan sebagian lagi tidak pernah memenangkan negosiasi. Sebagian kita hanya menjadi pengikut atau selalu mengikuti dan mengakomodasi kepentingan orang lain. Negosiasi dilakukan oleh semua manusia yang berinteraksi dengan manusia lainnya. Mulai dari anak kecil sampai orang tua, semua lapisan dari kalangan sosial terbawah sampai dengan kaum elit di kalangan atas.
Negosiasi dilakukan mulai dari rumah, sekolah, kantor, dan semua aspek kehidupan kita. Oleh karena itu penting bagi kita dalam rangka mengembangkan dan mengelola diri (manajemen diri), untuk dapat memahami dasar-dasar, prinsip dan teknik-teknik bernegosiasi sehingga kita dapat melakukan negosiasi serta membangun relasi yang jauh lebih efektif dan lebih baik dengan siapa saja.
Kita bernegosiasi dengan siapa saja, mulai dari isteri atau suami, anak, orang tua, bos kita, teman dan relasi bisnis. Dan kegiatan negosiasi kita lakukan setiap saat setiap hari. Negosiasi dapat berupa apa saja – gaji kita, mobil dan rumah yang kita beli, biaya servis mobil, biaya liburan keluarga, dan sebagainya.
Negosiasi terjadi ketika kita melihat bahwa orang lain memiliki atau menguasai sesuatu yang kita inginkan. Tetapi sekedar menginginkan tidak cukup. Kita harus melakukan negosiasi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari pihak lain yang memilikinya dan yang juga mempunyai keinginan atas sesuatu yang kita miliki. Sedangkan agar negosiasi dapat terjadi dengan sukses, kita harus juga bersiap untuk memberikan atau merelakan sesuatu yang bernilai yang dapat kita tukar dengan sesuatu yang kita inginkan tersebut.
Dalam buku "Teach Yourself Negotiating", karangan Phil Baguley, dijelaskan tentang definisi NEGOSIASI yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Sedangkan negosiasi memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu:
• Senantiasa melibatkan orang – baik sebagai individual, perwakilan organisasi atau perusahaan, sendiri atau dalam kelompok;
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 253
• Memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi;
• Menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu – baik berupa tawar menawar (bargain) maupun tukar menukar (barter);
• Hampir selalu berbentuk tatap-muka – yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah;
• Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi;
• Ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat.
Manajemen Konflik
Karena setiap negosiasi memiliki potensi konflik dalam seluruh prosesnya, penting sekali bagi kita untuk memahami cara mengatasi atau menyelesaikan konflik. Untuk menjelaskan berbagai alternatif penyelesaian konflik dipandang dari sudut menang – kalah masing-masing pihak, ada empat kuadran manajemen konflik:
• Kuadran Kalah-Kalah (Menghindari konflik)
Kuadran keempat ini menjelaskan cara mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Atau bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik tersebut. Kita tidak memaksakan keinginan kita dan sebaliknya tidak terlalu menginginkan sesuatu yang dimiliki atau dikuasai pihak lain.
Cara ini sebetulnya hanya bisa kita lakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Jadi agar tidak menjadi beban dalam pikiran atau kehidupan kita, sebaiknya memang setiap potensi konflik harus dapat segera diselesaikan.
• Kuadran Menang-Kalah (Persaingan)
Kuadran kedua ini memastikan bahwa kita memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya kita menggunakan kekuasaan atau pengaruh kita untuk memastikan bahwa dalam konflik tersebut kita yang keluar sebagai pemenangnya. Biasanya pihak yang kalah akan lebih mempersiapkan diri dalam pertemuan berikutnya, sehingga terjadilah suatu suasana persaingan atau kompetisi di antara kedua pihak. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenakkan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga sebaiknya hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas.
• Kuadran Kalah-Menang (Mengakomodasi)
Agak berbeda dengan kuadran kedua, kuadran ketiga yaitu kita kalah – mereka menang ini berarti kita berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini kita
254 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
gunakan untuk menghindari kesulitan atau masalah yang lebih besar. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan.
Mengalah dalam hal ini bukan berarti kita kalah, tetapi kita menciptakan suasana untuk memungkinkan penyelesaian yang paripurna terhadap konflik yang timbul antara kedua pihak. Mengalah memiliki esensi kebesaran jiwa dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk juga mau mengakomodasi kepentingan kita sehingga selanjutnya kita bersama bisa menuju ke kuadran pertama.
• Kuadran Menang-Menang (Kolaborasi)
Kuadran pertama ini disebut dengan gaya manajemen konflik kolaborasi atau bekerja sama. Tujuan kita adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya.
Proses ini memerlukan komitmen yang besar dari kedua pihak untuk menyelesaikannya dan dapat menumbuhkan hubungan jangka panjang yang kokoh . Secara sederhana proses ini dapat dijelaskan bahwa masing-masing pihak memahami dengan sepenuhnya keinginan atau tuntutan pihak lainnya dan berusaha dengan penuh komitmen untuk mencari titik temu kedua kepentingan tersebut.
Negosiasi dengan Hati
Pada dasarnya negosiasi adalah cara bagaimana kita mengenali, mengelola dan mengendalikan emosi kita dan emosi pihak lain. Di sinilah seringkali banyak di antara kita tidak menyadari bahwa negosiasi sebenarnya lebih banyak melibatkan apa yang ada di dalam hati atau jiwa seseorang. Ini seperti gambaran sebuah gunung es, di mana puncak yang kelihatan merupakan hal-hal yang formal, tuntutan yang dinyatakan dengan jelas, kebijakan atau prosedur perusahaan, maupun hubungan atau relasi bisnis yang didasarkan pada hitungan untung rugi.
Sedangkan yang sering dilupakan dalam proses negosiasi adalah hal-hal yang tidak kelihatan, seperti misalnya hasrat, keinginan, perasaan, nilai-nilai maupun keyakinan yang dianut oleh individual yang terlibat dalam konflik atau yang terlibat dalam proses negosiasi. Hal-hal yang di dalam inilah justru seringkali menjadi kunci terciptanya negosiasi yang sukses dan efektif. Negosiasi sebenarnya melibatkan tiga hal pokok yang kami sebut sebagai Negotiation Triangle, yaitu terdiri dari HEART (yaitu karakter atau apa yang ada di dalam kita yang menjadi dasar dalam kita melakukan negosiasi), HEAD (yaitu metoda atau teknik-teknik yang kita gunakan dalam melakukan negosiasi), HANDS (yaitu kebiasaan-kebiasaan dan perilaku kita dalam melakukan negosiasi yang semakin menunjukkan jam terbang kita menuju keunggulan atau keahlian dalam bernegosiasi).
Jadi sebenarnya tidaklah cukup melakukan negosiasi hanya berdasarkan hal-hal formal, kebijakan dan prosedur, atau teknik-teknik dalam negosiasi. Justru kita perlu menggunakan ketiga komponen tersebut yaitu: karakter, metoda dan perilaku.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 255
Dalam banyak hal, negosiasi justru tidak terselesaikan di meja perundingan atau meja rapat formal, tetapi justru dalam suasana yang lebih informal dan relaks, di mana kedua pihak berbicara dengan hati dan memanfaatkan sisi kemanusiaan pihak lainnya. Karena pada dasarnya selain hal-hal formal yang ada dalam proses negosiasi, setiap manusia memiliki keinginan, hasrat, perasaan, nilai-nilai dan keyakinan yang menjadi dasar bagi setiap langkah pengambilan keputusan yang dilakukannya.
Langkah-langkah Bernegosiasi
Persiapan
Langkah pertama dalam melakukan negosiasi adalah langkah persiapan. Persiapan yang baik merupakan fondasi yang kokoh bagi negosiasi yang akan kita lakukan. Hal tersebut akan memberikan rasa percaya diri yang kita butuhkan dalam melakukan negosiasi. Yang pertama harus kita lakukan dalam langkah persiapan adalah menentukan secara jelas apa yang ingin kita capai dalam negosiasi. Tujuan ini harus jelas dan terukur, sehingga kita bisa membangun ruang untuk bernegosiasi. Tanpa tujuan yang terukur, kita tidak memiliki pegangan untuk melakukan tawar-menawar atau berkompromi dengan pihak lainnya.
Hal kedua dalam persiapan negosiasi adalah kesiapan mental kita. Usahakan kita dalam kondisi relaks dan tidak tegang. Cara yang paling mudah adalah dengan melakukan relaksasi. Bagi kita yang menguasai teknik pemrograman kembali bawah sadar (subconscious reprogramming) kita dapat melakukan latihan negosiasi dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga setelah melakukannya berkali-kali secara mental, kita menjadi lebih siap dan percaya diri
Pembukaan
Mengawali sebuah negosiasi tidaklah semudah yang kita bayangkan. Kita harus mampu menciptakan atmosfir atau suasana yang tepat sebelum proses negosiasi dimulai. Untuk mengawali sebuah negosiasi dengan baik dan benar, kita perlu memiliki rasa percaya diri, ketenangan, dan kejelasan dari tujuan kita melakukan negosiasi. Ada tiga sikap yang perlu kita kembangkan dalam mengawali negosiasi yaitu : pleasant (menyenangkan), assertive (tegas, tidak plin-plan), dan firm (teguh dalam pendirian). Senyum juga salah satu hal yang kita perlukan dalam mengawali sebuah negosiasi, sehingga hal tersebut akan memberikan perasaan nyaman dan terbuka bagi kedua pihak. Berikut ada beberapa tahapan dalam mengawali sebuah negosiasi:
• Jangan memegang apa pun di tangan kanan anda ketika memasuki ruangan negosiasi
• Ulurkan tangan untuk berjabat tangan terlebih dulu;
• Jabat tangan dengan tegas dan singkat;
• Berikan senyum dan katakan sesuatu yang pas untuk mengawali pembicaraan.
Selanjutnya dalam pembicaraan awal, mulailah dengan membangun common ground, yaitu sesuatu yang menjadi kesamaan antar kedua pihak dan dapat dijadikan landasan bahwa pada dasarnya selain memiliki perbedaan, kedua pihak memiliki beberapa kesamaan yang dapat dijadikan dasar untuk membangun rasa percaya
256 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Memulai proses negosiasi
Langkah pertama dalam memulai proses negosiasi adalah menyampaikan (proposing) apa yang menjadi keinginan atau tuntutan kita. Yang perlu diperhatikan dalam proses penyampaian tujuan kita tersebut adalah:
• Tunggu saat yang tepat bagi kedua pihak untuk memulai pembicaraan pada materi pokok negosiasi;
• Sampaikan pokok-pokok keinginan atau tuntutan pihak anda secara jelas, singkat dan penuh percaya diri;
• Tekankan bahwa anda atau organisasi anda berkeinginan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mereka;
• Sediakan ruang untuk manuver atau tawar-menawar dalam negosiasi, jangan membuat hanya dua pilihan ya atau tidak;
• Sampaikan bahwa ”jika mereka memberi anda ini anda akan memberi mereka itu – if you'll give us this, we'll give you that.” Sehingga mereka mengerti dengan jelas apa yang harus mereka berikan sebagai kompensasi dari apa yang akan kita berikan.
• Hal kedua dalam tahap permulaan proses negosiasi adalah mendengarkan dengan efektif apa yang ditawarkan atau yang menjadi tuntutan pihak lain. Mendengar dengan efektif memerlukan kebiasaan dan teknik-teknik tertentu. Seperti misalnya bagaimana mengartikan gerakan tubuh dan ekspresi wajah pembicara. Usahakan selalu membangun kontak mata dengan pembicara dan kita berada dalam kondisi yang relaks namun penuh perhatian.
Zona Tawar Menawar (The Bargaining Zone)
Dalam proses inti dari negosiasi, yaitu proses tawar menawar, kita perlu mengetahui apa itu The Bargaining Zone (TBZ). TBZ adalah suatu wilayah ruang yang dibatasi oleh harga penawaran pihak penjual (Seller's Opening Price) dan Tawaran awal oleh pembeli (Buyer's Opening Offer). Di antara kedua titik tersebut terdapat Buyer's Ideal Offer, Buyer's Realistic Price dan Buyer's Highest Price pada sisi pembeli dan Seller's Ideal Price, Seller's Realistic Price dan Seller's Lowest Price pada sisi pembeli.
Kesepakatan kedua belah pihak yang paling baik adalah terjadi di dalam wilayah yang disebut Final Offer Zone yang dibatasi oleh Seller's Realistic Price dan Buyer's Realistic Price. Biasanya kesepakatan terjadi ketika terdapat suatu overlap antara pembeli dan penjual dalam wilayah Final Offer Zone. Membangun Kesepakatan
Babak terakhir dalam proses negosiasi adalah membangun kesepakatan dan menutup negosiasi. Ketika tercapai kesepakatan biasanya kedua pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda bahwa kesepakatan (deal or agreement) telah dicapai dan kedua pihak memiliki komitmen untuk melaksanakannya.
Yang perlu kita ketahui dalam negosiasi tidak akan pernah tercapai kesepakatan kalau sejak awal masing-masing atau salah satu pihak tidak memiliki niat untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan harus dibangun dari keinginan atau niat dari kedua belah pihak, sehingga kita tidak bertepuk sebelah tangan.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 257
Karena itu, penting sekali dalam awal-awal negosiasi kita memahami dan mengetahui sikap dari pihak lain, melalui apa yang disampaikan secara lisan, bahasa gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Karena jika sejak awal salah satu pihak ada yang tidak memiliki niat atau keinginan untuk mencapai kesepakatan, maka hal tersebut berarti membuang waktu dan energi kita. Untuk itu perlu dicari jalan lain, seperti misalnya: conciliation, mediation dan arbitration melalui pihak ketiga.
Demikian sekilas mengenai negosiasi, yang tentunya masih banyak hal lain yang tidak bisa dikupas dalam artikel pendek. Yang penting bagi kita selaku praktisi Mandiri, kita harus tahu bahwa negosiasi bukan hal yang asing.
Setiap kita adalah negosiator dan kita melakukannya setiap hari setiap saat. Selain itu negosiasi memerlukan karakter (artinya menggunakan seluruh hati dan pikiran kita), memerlukan penguasaan metoda atau pun teknik-tekniknya dan memerlukan kebiasaan dalam membangun perilaku bernegosiasi yang baik dan benar. (*)
( Sumber : Aribowo Prijosaksono dan Roy Sembel, adalah co-founder dan direktur The Indonesia Learning Institute – INLINE, sebuah lembaga pembelajaran untuk para eksekutif dan profesional )
258 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Apakah Arti Sebuah Kelompok Kelompok merupakan medium strategis yang dapat dipilih Fasiltator sebagai tempat untuk menggerakkan usaha masyarakat. Pilihan ini jauh lebih strategis daripada membangun komunitas secara umum atau menangani individu satu demi satu secara langsung. Kelompok memiliki karakteristik dan dinamika yang khusus. Penampilan kelompok akan jauh lebih besar daripada sekedar penjumlahan dari individu-individu anggotanya. Sebagaimana pepatah dari Afrika mengatakan: “Menyeberanglah sungai secara beramai-ramai dan buayanya tidak akan memangsamu”. Apa Itu Kelompok ? Pelbagai pengembangan tentang kelompok, pada umumnya mengandung paling tidak satu dari 4 ciri berikut: Persepsi Tujuan Motivasi dan Pemuasan kebutuhan Interaksi dan interdependensi antar anggota kelompok
Secara sederhana dapat diajukan pengertian suatu kelompok adalah suatu kumpulan dua orang atau lebih yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama. Kelompok memainkan fungsi yang penting paling tidak; karena 3 alasan: Pertama, kelompok sebagai agen kebudayaan. Dalam kelompok, seorang individu mendapat
arahan tingkah laku berdasar pada nilai dan norma komunitas yang berlaku; dipihak lain, perubahan nilai dan norma komunitas selalu dimulai dari suatu kelompok.
Kedua, kelompok menghubungkan kelompok individu dengan komunitasnya. Individu mampu memenuhi kebutuhan-kebuituhan sosialnya melalui keanggotaanya dalam suatu komunitas tertentu.
Ketiga, kelompok lebih mudah dipelajari sehingga perubahan tingkah laku para anggotanya lebih mudah untuk diarahkan, lebih mudah dibanding dengan mempelajari dan merubah tingkah laku komunitas secara makro.
Dalam kaitannya dengan komunitas kelompok merupakan pintu masuk menuju komunitas. Melalui pintu ini upaya pengembangan komunitas dimungkinkan. Lima hal berikut: menjelaskan kedudukan penting dari kelompok. Kelompok tidak bisa dan tidak akan berhadapan dengan masalah praktis yang sehari-hari
ditemui anggotanya. Permasalahan-permasalahan anggota kelompok adakalanya mendorong timbulnya perubahan, namun kelompok senantiasa memberikan pengaruh sosio-psikologis terhadap anggotanya.
Kehadiran kelompok adalah tidak terelakkan. Kodrat biologis manusia, kapasitasnya menggunakan bahasa dan kodrat lingkungannya terolah sedemikian rupa sehingga telah terbukti sejak ribuan tahun yang lalu, manusia hidup dalam kelompok. Walaupun perlu pula diberikan catatan bahwa mungkin saja manusia secara bersama hadir dalam kedekatan secara fisik tapi tidak berada dalam kelompok.
Kelompok memiliki suatu daya rekat tertentu terhadap anggotanya. Berbagai penelitian
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 259
mengenai kekompakkan kelompok (group cohessiveness) menunjukkan pengaruh tersebut. Penelitian klasik dan Seashore menunjukkan bahwa semakin kompok suatu kelompok semakin rendah kadar kecemasan anggotanya. Secara umum, dapat disimpulkan, proses-proses dan kejadian-kejadian pada tingkat kelompok memberi pewarnaan pada kepribadian para anggotanya.
Kelompok dapat mengahasilkan konsekuensi yang baik dan juga yang buruk. Dengan mempertimbangkan kedua sisi itu, akan didapat pemahaman yang lebih jelas mengenai kelompok dan upaya mengendalikan kelompok akan lebih terarah.
Pemahaman yang tepat terhadap dinamika kelompok memberikan manfaat yang berarti dalam menangani dan mendorong kelompok ke arah yang dirugikan.
Mengapa Individu Bergabung dengan Suatu Kelompok? Tidak ada orang yang hidup tanpa pernah berkelompok. Keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok tampaknya terjadi begitu saja secara ‘alamiah’. Meskipun begitu, secara umum ada tiga alasan pokok yang menarik seseorang untuk bergabung dalam kelompok: Tertarik pada kegiatan kelompok
Semakin besar minat seseorang pada kegiatan kelompok, maka semakin besar pula potensinya untuk berpartisipasi.
Menyukai orang-orang di dalam kelompok tersebut Faktor ini selain merupakan faktor utama, juga membuat kelompok menjadi tempat seseorang menemukan pengalaman positif terhadap kelompok, yang pada gilirannya akan membuat orang tersebut memberikan andil bagi keberhasilan kelompok.
Sebagai alat dan sarana untuk memenuhi kebutuhan. Meskipun kelompok tidak memenuhi kebutuhan secara langsung, namun seseorang dapat saja menganggap kelompok sebagai alat atau sarana untuk mencapai pemenuhan kebutuhannya.
Daya tarik kelompok yang baru dikemukakan di atas tentu dapat ditemui pada kelompok yang berupaya menanggulangi kemiskinannya. Namun rupanya banyak kelompok mengabaikan dua aspek pertama dan hanya menekankan alasan ketiga saja, yakni kelompok sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan (“Marilah kita membentuk kelompok, supaya mudah mendapatkan kredit atau dana pemerintah”).
Lalu hal apa saja yang mengikat anggota adalah untuk tetap berada di kelompoknya? Kelompok yang mampu mengikat anggotanya adalah kelompok yang dapat memenuhi kebutuhan sosio-psikologis anggotanya. Kelompok yang demikian memiliki sifat-sifat tertentu: 1. Daya tarik kelompok bagi anggota
Ikatan seseorang pada kelompok semakin kuat, semakin ia menyukai anggota lainnya. Hal ini terutama berlaku pada kelompok dengan tingkat interaksi yang meninggi.
2. Kesamaan antar anggota Dua orang atau lebih akan tertarik satu sama lain apabila penilaian mereka tentang lingkungannya kurang lebih serupa. Dengan demikian daya tarik kelompok meningkat sejalan meningkatnya kesamaan antar anggota.
3. Tujuan kelompok Seseorang bergabung dengan suatu kelompok setelah mempertimbangkan tujuan kelompok (baik dalam hal isi, perumusan maupun cara untuk mencapai tujuan). Orang tertarik pada kelompok yang memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan sikapnya.
4. Saling ketergantungan antar anggota kelompok Ada pendapat mengatakan bahwa orang akan saling tertarik satu sama lain apabila mereka bekerja sama.
5. Aktivitas kelompok Penilaian tentang aktivitas kelompok mempengaruhi minat anggotanya. Apabila aktivitasnya tidak
260 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
menarik daya tarik kelompok akan melemah. 6. Pola kepemimpinan kelompok
Daya tarik kelompok dipengaruhi oleh pola kepemimpinan kelompok. Kepemimpinan yang membuka lebar partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan akan lebih menarik bagi anggotanya.
7. Struktur kelompok Struktur kelompok terlihat dari pola hubungan yang berlaku tetap antar anggota kelompok. Pola hubungan yang terbangun akan menciptakan tempat (posisi) bagi anggota kelompok. Jika seseorang merasa puas dengan posisi yang ia tempati, ia akan tetap tinggal dalam kelompoknya.
8. Iklim kelompok Iklim yang sesuai dengan ciri kepribadian anggotanya akan memberikan pengalaman yang positif dan menyenangkan. Demikian pula sebaliknya.
9. Ukuran kelompok Ketika ukuran kelompok makin membesar, semakin besar pula kemungkinan munculnya masalah, seperti tingkat drop-out yang tinggi dan konflik antar anggota. Berbagai masalah bermunculan manakala komunikasi tidak lagi lancar. Semakin besar kelompok semakin sulit pula membangun komunikasi antar pribadi yang lancar.
Gejala drop-out pada kelompok akan ditentukan dalam pengalaman praktis kerja fasilitator nanti. Beberapa penyebab drop-out tentu dapat ditemukan pada sembilan ciri kelompok yang dikemukakan di atas. Memelihara keutuhan kelompok merupakan pekerjaan tersendiri bagi Fasilitator kelurahan. Berikut ini adalah tinjauan mengenai satu aspek penting dalam pemeliharaan kelompok : kekompakan kelompok (group cohesiveness). Kekompakan Kelompok Kekompakan kelompok merupakan aspek menarik yang menempati tempat penting dalam teori tentang kelompok. Aspek ini banyak dibicarakan karena menentukan keutuhan suatu kelompok. Rumusan umum tentang kekompakan kelompok adalah perpaduan atau tarik menarik perlbagai kekuatan yang membuat seseorang tetap bertahan di dalam kelompok. Kekuatan-kekuatan yang dimaksud ditentukan bersama oleh sifat-sifat tertentu dari kelompok tersebut dan karakteristik-karakteristik tertentu para anggotanya. Secara sederhana terdapat dua kekuatan utama. Kekuatan pertama menahan seseorang untuk berada di kelompoknya dan yang kedua adalah membuat seseorang tertarik untuk bergabung dengan kelompok lain. Kekompakan kelompok berpengaruh kuat terhadap anggota-anggotanya untuk bertindak sesuai dengan harapan-harapan kelompok. Bila derajat kekompakan tinggi, anggota kelompok cenderung memberikan respon positif terhadap anggota lain dalam kelompoknya dan akan berusaha keras mencapai tujuan kelompok. Demikian pula sebaliknya. Jadi, kekompakan kelompok niscaya berkait erat secara positif dengan produktivitas kelompok dan kepuasan anggota. Kekompakan kelompok ditentukan oleh : 1. Berbagai perangkat kelompok, seperti tujuan, program, karakteristik anggota, cara menjalankan
program, prestise, dan perangkat-perangkat lain yang mengikat dan memenuhi kebutuhan/motif anggota kelompok.
2. Kemampuan kelompok untuk memenuhi motif anggota kelompok, yang berupa kebutuhan berteman : rasa ingin tahu, rasa aman, uang, dan nilai-nilai lain yang bisa diperoleh dari kelompok.
3. Harapan anggota akan hasil-hasil yang akan diperoleh, yakni perkiraan subyektif anggota terhadap keuntungan atau kerugian berkelompok.
4. Daya tarik suatu kelompok dibandingkan dengan kelompok lain, baik dalam hal proses yang
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 261
dialami maupun hasil yang diperoleh anggota. Kelompok yang kompak mudah dibedakan dari yang tidak. Karena kekompakan kelompok akan memberikan dampak berikut terhadap kelompok: 1. Kemampuan kelompok untuk mempertahankan anggotanya
Aspek terpenting dari kekompakkan kelompok adalah kekuatan kelompok untuk mempertahankan anggotanya. Selama kekompakkan terpelihara selama itu pula anggota akan setia pada kelompok.
2. Pengaruh kelompok terhadap anggotanya Pada kelompok yang derajat kekompakannya tinggi anggotanya akan lebih mudah menerima keputusan, tujuan, dan tugas-tugas yang dibebankan kelompok. Semakin tringgi derajat kekompakan kelompok, semakin besar pula kecenderungan saling mempengaruhi di antara anggotanya, mengingat setiap anggota bersedia membuka driri untuk dipengaruhi yang lain.
3. Derajat partisipasi dan kesetiaan anggota kelompok Semakin tingi kekompakan, semakin besar kecenderungan anggota untuk berpartisipasi dalam setiap aktivitas kelompok. Seseorang yang merasa diterima di kelompok, lebih mungkin untuk berpartisipasi lebih banyak.
4. Hasil pada tingkat pribadi anggotanya Pada kelompok dengan kekompakan yang tinggi, terbangun pula hubungan inter-personal di antara anggotanya dan akan menumbuhkan pula rasa saling percaya, saling menerima, memberikan rasa aman, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan rasa percaya diri.
Bagan berikut ini memperlihatkan kaitan antar kelompok, penentu-penentu dan akibat-akibatnya.
Pengalaman lapangan memperlihatkan bahwa kekompakan kelompok ada pasang surutnya. Mengendurnya kekompakan kelompok ditujukan oleh berbagai gejala, seperti keengganan anggota kelompok menghadiri pertemuan, kelompok sulit mencapai kesepakatan kelompok, yakni : Ketidaksetujuan mengenai tujuan dan orientasi kegiatan. Perbedaan ini dapat menimbulkan
konflik antar anggota. Menurunnya interaksi antar anggota. Menurunnya interaksi antar anggota dapat disebabkan
besarnya ukuran kelompok. Dengan interaksimennurun, menrun pula kedekatan anggota satu sama lain.
Pengalaman berkelompok yang tidak menyenangkan. Dalam aktivitas berkelompok tentu ada
Kekompakkan Kelompok
Perpaduan dari pelbagai kekuatan yang membuat seseorang tetap bertahan di dalam kelompok. Komponennya adalah ketertarikan terhadap kelompok dimana ia menjadi anggotanya dan ketertarikan untuk
Penentu kekompakkan kelompok: Perangkat kelompok Motif untuk menjadi anggota Harapan akan perolehan hasil Perbandingan dengan kelompok lain
Hasil kekompakkan kelompok: Terpeliharanya keanggotaan Pengaruh kelompok terhadap anggota Kesetiaan dan partisipasi Rasa aman dan penghargaan diri
262 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
pengalaman bersama. Pegalaman yang tidak menyenangkan akan melemahkan kekompakan kelompok.
Persaingan antar kelompok kecil. Persaingan yang berlangsung terus-menerus antar kelompok-kelompok kecil akan menimbulkan frustasi. Keadaan yang demikian potensial memicu konflik sesama anggota kelompok.
Dominasi satu atau sebagaian anggota. Ada dominasi satu atau beberapa anggota kelompok biasanya pimpinan yang otoriter menghambat partisipasi anggota kelompok. Pada gilirannya hambatan untuk berpartisipasi akan menurunkan kekompakan kelompok.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 263
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat akan menghadapi berbagai persoalan dimana persoalan tersebut bisa diselesaikan secara individu namun juga perlu diselesaikan secara bersama-sama. Ketika persoalan diselesaikan dengan banyak orang akan memunculkan banyak gagasan sehingga akan banyak alternatif pemecahan. Sebab pada dasarnya warga masyarakat mempunyai niat baik untuk membantu sesama, sehingga masalah yang dihadapi oleh orang-perorang akan dirasakan sebagai persoalan bersama jika dalam kelompok. Selain itu setiap orang mempunyai motivasi, pengalaman, serta potensi-potensi yang lain yang pada umumnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Jika dihimpun dalam kelompok maka potensi tersebut akan menjadi kekuatan besar yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ibarat seikat sapu lidi maka jika satu lidi potensi dan manfaatnya sangat kecil serta gampang dipatahkan. Namun ketika diikat menjadi sapu lidi maka menjadi lebih kuat serta lebih bermanfaat. Oleh karena itu ketika dalam bermasyarakat orang-perorang perlu menghimpun diri dalam kelompok ketika menghadapi masalah ataupun dalam mengembangkan potensi. Kelompok-kelompok yang tumbuh di masyarakat dikarenakan kebutuhan tersebut, sering disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu kumpulan orang yang menghimpun diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu yaitu adanya Visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. Dalam penanggulangan kemiskinan, visi yang menjadi ikatan pemersatu. Kelompok swadaya masyarakat (KSM) berorientasi pada penanggulangan kemiskinan sehingga harus dipastikan warga miskin terdaftar dan terlibat dalam kegiatan kelompok dan merupakan penerima manfaat primer sebagai kelompok sasaran dari program-program yang sudah dikembangkan dalam PJM Pronangkis. Manfaat yang dirasakan dapat berupa peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta peningkatan kualitas hidup seperti kualitas pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, pemukiman dan lainnya. Posisi KSM adalah independen, artinya KSM bukan bawahan BKM/LKM atau unit pengelola (UP). Hubungan KSM dan BKM/LKM dan UP merupakan hubungan kemitraan, karena itu pengembangan KSM tidak boleh berorientasi semata-mata mengakses dana yang ada di BKM/LKM, KSM harus mengembangkan kegiatan mandiri atau mengembangkan akses sumber daya sendiri. Semua ini dilakukan agar KSM dapat menjadi kelompok pemberdaya, baik bagi anggota KSM maupun masyarakat umum. Pemberdayaan ini dilakukan melalui proses berbagi pengalaman, bertukar informasi dan mendiskusikan berbagai persoalan kemasyarakatan. Karena BKM/LKM menjalankan tugas dan fungsinya merupakan amanah (mandat) dari masyarakat untuk menjamin tercapainya kualitas kehidupan warga, khususnya warga miskin, maka KSM harus mampu berperan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BKM/LKM, KSM juga mempunyai tanggung jawab untuk terlibat dalam keseluruhan siklus yang harus berlanjut dan difasilitasi oleh BKM/LKM sehingga dapat dijamin anggota KSM ikut dalam proses-proses pengambilan keputusan dalam setiap tahapan siklus. Keberadaan KSM Di masyarakat pada umumnya telah ada banyak Kelompok Masyarakat, baik yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat sendiri, maupun oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepedulian. Ketika PNPM Mandiri Perkotaan juga menggunakan pendekatan kelompok, maka PNPM Mandiri Perkotaan
264 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
akan banyak membentuk KSM, meskipun tidak menutup kemungkinan memaksimalkan kelompok-kelompok yang sudah ada, sebab ada kemungkinan kelompok PNPM Mandiri Perkotaan agak berbeda dengan kelompok lain yang sudah ada, karena KSM di PNPM Mandiri Perkotaan adalah KSM yang terdiri dari warga miskin dan manfaatnya langsung dirasakan oleh warga miskin. Terbentuknya KSM-KSM yang dibentuk PNPM Mandiri Perkotaan akan muncul di antara kelompok-kelompok yang sudah eksis. Hal itu akan menambah dinamika di masyarakat karena antar kelompok akan bisa saling berinteraksi dan saling belajar. Bahkan sangat memungkinkan kelompok yang telah lama eksis dan mempunyai banyak pengalaman bisa memberikan banyak masukan, bimbingan dan dorongan kepada kelompok baru. Sebaliknya, kelompok yang sudah eksis juga bisa belajar dari kelompok PNPM Mandiri Perkotaan. Dengan demikian masing-masing kelompok bisa menggalang persatuan dan kekuatan untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Prinsip-prinsip KSM Agar KSM dalam PNPM Mandiri Perkotaan benar-benar menjadi wadah bagi pemberdayaan anggota maka ada beberapa prinsip yang perlu disepakati, yang bisa dijadikan pedoman di internal KSM, antara lain : Saling mempercayai dan saling mendukung. Sikap tersebut bisa membuat anggota mampu mengekspresikan gagasan, perasaan dan kekhawatirannya dengan nyaman. Setiap anggota KSM bebas mengungkapkan pemikiran dan pendapat serta mengajukan usul dan saran yang perlu dijadikan pembahasan dalam rapat kelompok tanpa adanya rasa segan atau adanya hambatan psikologis lainnya. e. Bebas dalam membuat keputusan. Kelompok bebas menentukan dan memutuskan menurut
kesepakatan yang diambil oleh kelompok sendiri. Keputusan kelompok harus merupakan hasil dari permusyawaratan bersama dan tidak diperkenankan adanya dominasi dari perorangan atau beberapa orang yang bersifat pemaksaan kehendak atau intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Kelompok juga berwenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan keputusan bersama
f. Bebas dalam menetapkan kebutuhan. Dalam rangka peningkatan dan penguatan kapasitasnya, KSM meningkatkan dan menguatkan tingkat kemampuan para anggotanya seperti: peningkatan kesejahteraan, peningkatan wawasan dan pengetahuan serta ketrampilan baik bersifat individu maupun kelompok
g. Berpartisipasi nyata. Setiap anggota wajib berkontribusi kepada kelompok sebagai wujud komitmen dalam rangka keswadayaan serta ikatan kelompok.
Peran dan fungsi KSM Dengan berkelompok, masyarakat bisa mengambil banyak manfaat darinya, karena KSM bisa memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis. Oleh karena itu, KSM bisa berperan dan berfungsi dalam banyak hal antara lain: f. Sebagai sarana proses perubahan sosial. Proses pembelajaran yang terjadi dalam KSM
adalah menjadi pendorong terjadinya perubahan paradigma, pembiasaan praktek nilai-nilai baru, cara pandang dan cara kerja baru, serta melembagakannya dalam praktek kehidupan sehari-hari
g. Sebagai wadah pembahasan dan penyelesaian masalah. Setiap kegiatan yang dilaksanakan KSM haruslah mengambarkan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok, dan penyelesaiannya disepakati bersama
h. Sebagai wadah aspirasi. Jika ada masalah, kepentingan, atau harapan yang berkembang di masyarakat; maka kelompok bisa berfungsi untuk menerima, membahas dan menyalurkan, kepada pihak-pihak yang relevan, dengan berpijak pada hak-hak warga
i. Sebagai wadah menggalang tumbuhnya saling kepercayaan (menggalang social trust). Dalam kelompok anggota bisa saling terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan membagi
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 265
tanggung jawab. Saling kepercayaan sosial ini dibangun melalui cara penjaminan dan rekomendasi kelompok. Ketika kelompok membangun hubungan dengan pihak lain, kepercayaan tersebut sebagai modalnya.
j. Sebagai sumber ekonomi. Jika masyarakat membutuhkan dana, maka KSM bisa berfungsi sebagai sumber keuangan. Keuangan di KSM bisa saja bersumber dari pihak luar, maupun juga dari internal anggota sendiri. dengan cara iuran bersama. Iuran tersebut bisa menjadi modal usaha dan sekaligus menjadi salah satu bentuk ikatan/ pemersatu dan membangun kekuatan sendiri.
KSM Mandiri Dalam perjalanannya, tidak sedikit KSM mengalami kegagalan dalam membangun kelompok, sehingga tidak mampu bertahan lama. Adapun faktor – faktor yang menjadikan KSM mandiri, diantaranya sebagai berikut: a. Keorganisasian :
• KSM memiliki tujuan dan program kerja yang jelas • Semua pengurus KSM mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara
profesional • KSM memiliki AD/ART (tertulis) • Semua anggota melaksanakan kewajiban dan haknya dengan baik • Solidaritas antar anggota semakin kuat • KSM mampu mengambil keputusan secara mandiri dan demokratis
b. Administrasi • KSM memiliki perangkat pembukuan (organisasi dan keuangan) yang lengkap • Pengurus KSM memiliki kemampuan dan trampil mengelola pembukuan • KSM memiliki laporan keuangan yang lengkap dan dilaporkan secara rutin ke anggota • KSM memiliki sistem informasi manajemen
c. Permodalan • Tabungan KSM beragam dan terus meningkat • kSM mampu mengelola dana dari luar • Dana kelompok mampu memenuhi kebutuhan pinjaman anggotanya • Pengembalian pinjaman anggota lancar (95%)
d. Usaha • Usaha produktif anggota terus berkembang dan menguntungkan • Sarana kerja dan pelayanan semakin lengkap • KSM mampu membiayai operasional secara layak
e. Akseptasi • Keanggotaan KSM terus meningkat baik jumlah maupun mutunya • Pengetahuan dan keterampilan anggota semakin berkembang • Kehadiran KSM semakin dikenal dan diterima masyarakat • KSM ikut menentukan dalam pengambilan keputusan tingkat desa/kelurahan.
266 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Tahapan Perjalanan Kelompok Dalam kerja fasilitator akan banyak ditemukan masalah yang menyangkut keutuhan kelompok. Beberapa penyebabnya memang berkait dengan sifat dasar dari pembangunan perumahan yang berjangka wakatu lama, dan harus menempuh satu demi satu periode kritis untuk mendapatkan pendanaan, pengadaan tanah, dan lain-lain. Faktor lain yang mengganggu keutuhan kelompok adalah diabaikannya segi pemeliharaan kelompok, Padahal berbagai masalah dapat mengganggu keutuhan kelompok, baik ketika kelompok baru dibentuk hingga kelompok mencapai tahap perkembangan yang lebih lanjut. Ketika sejumlah orang bersama-sama bekerja untuk sebuah proyek atau aktivitas yang sama, mereka belum tentu merupakan sebuah tim yang produktif. Sebelum sebuah kelompok dapat berfungsi dengan baik, mereka harus melewati serangkaian tahapan. Tahapan tersebut meliputi : 1. Masa Pembentukan (Forming) 2. Masa Krisis atau Badai (Stroming) 3. Masa Normalisasi (Norming) 4. Masa Prestasi (Performing) Masa Pembentukan (Forming) Kelompok masih belum berupa kelompok, namun kumpulan individu-individu Individu ingin menetapkan identitas pribadi di dalam kelompok dan membuat kesan Partisipasi sebatas idividu-individu yang telah akrab dengan suasana, fasilitator dan individu
lainnya. Individu mulai memusatkan pada tugas-tugas yang ada dan mendiskusikan tujuan Kelompok mulai membicarakan aturan-aturan dimana keputusan dan tindakan yang akan datang
ditetapkan. Masa Krisis atau Badai (Storming) Dicirikan oleh konflik di dalam kelompok dan tidak adanya persatuan Aturan-aturan dasar awal tentang tujuan, kepemimpinan dan perilaku dilanggar Individu bisa saling bermusuhan satu sama lain dan mengekpresikan individualitasnya dengan
mengajukan atau menonjolkan agenda pribadi Perselisihan makin meningkat, aturan dilanggar, perbantahan terjadi Namun, bila berhasil diatasi, tahap ini akan mengarah pada suasana yang baru dan lebih realistik
tentang sasaran, prosedur, dan norma. Masa Normalisasi (Norming) Dicirikan oleh konflik di dalam kelompok dan tidak adanya persatuan Anggota kelompok menerima kelompok dan menerima masing-masing kekurangan anggota lain Persatuan kelompok berkembang dan kelompok terdorong untuk mempertahankannya Berkembang semangat kelompok keselarasan menjadi hal penting
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 267
Masa Prestasi (Performing) Dicirikan oleh kematangan dan produktivitas maksimum Hanya dapat dicapai bilamana tiga tahap sebelumnya bisa dilampaui dengan berhasil Anggota-anggota mengambil peran untuk memenuhi aktivitas kelompok Energi kelompok disalurkan ke dalam tugas-tugas yang telah diidentifikasi Pemahaman, wawasan, dan solusi mulai muncul
Dipandang dari dinamikanya, suatu kelompok lahir dan berkembang hingga mencapai keadaan puncak melalui empat tahapan. Bagan berikut ini menjelaskan tahapan tersebut beserta persoalan-persoalan yang dapat terjadi pada setiap tahap.
SITUASI KELOMPOK
PERSOALAN DALAM STRUKTUR KELOMPOK
PERSOALAN DALAM KEGIATAN KELOMPOK
Pembentukan Kekhawatiran muncul bersumber dari “situasi apa yang sedang dihadapi”, “apa yang bisa dilakukan pemimpin kelompok”, dan “tingkah laku apa yang tepat dan tidak tepat.”
Belum jelasnya tugas kelompok, dimana anggota masih mencari jawaban dan pertanyaan-pertanyaan pokok tersebut, bersamaan dengan adanya pencarian tentang aturan dan metode apa yang akan digunakan.
Krisis Konflik muncul antar sub-kelompok atau antar otoritas di dalam kelompok. Kemampuan pemimpin sedang diuji. Pendapat anggota terpecah. Anggota bereaksi menentang keputusan kelompok atau pemimpin yang berusaha mengendalikannya.
Penting nya suatu tugas dan kelayakan pelaksanaannya dipertanyakan oleh anggota. Anggota bereaksi secara emosional terhadap tuntutan tugas yang diberikan padanya.
Normalisasi Kelompok mulai menemukan keharmonisan, pengalamn berkelompok sudah menjadi modal kekompokan untuk pertama kalinya. Pegangan “apa yang telah dilakukan” sudah ditemukan mayoritas anggota. Konflik telah ditemukan pemecahannya. Telah muncul saling mendukung dalam kerja satu sama lain.
Kerjasama dalam bertugas mulai terbangun. Perencanaan dibuat dan kerja telah dijalankan berdasarkan standar yang disepakati komunikasi berbagai pandangan tercipta. Dan, sudah ada pengalaman berbagai emosi, baik dalam pekerjaan atau lainnya.
Prestasi Karateristik kelompok telah diterima secara sukarela dan tidak dipersoalkan lagi. Struktur kelompok sudah menjadi dasar pengerjaan tugas-tugas. Peran anggota satu sama lainnya dilihat sebagai cara mencapai tujuan. Dan, adanya toleransi terhadap perbedaan.
Kerja kelompok sudah terlihat hasilnya. Kemajuan sudah dirasakan sebagai pengalaman bersama. Energi individu sudah dianggap sebagai energi kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
Dalam pengelolaan KSM, hal-hal yang terjadi dalam setiap tahapan perkembangan kelompok dapat digambarkan sebagai berikut:
268 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
SITUASI KELOMPOK
PERSOALAN DALAM STRUKTUR KELOMPOK
PERSOALAN DALAM KEGIATAN KELOMPOK
Pembentukan Kekhawatiran muncul bersumber dari “situasi apa yang sedang dihadapi”, “apa yang bisa dilakukan pemimpin kelompok”, dan “tingkah laku apa yang tepat dan tidak tepat.”
Belum jelasnya tugas kelompok, dimana anggota masih mencari jawaban dan pertanyaan-pertanyaan pokok tersebut, bersamaan dengan adanya pencarian tentang aturan dan metode apa yang akan digunakan.
Krisis Konflik muncul antar sub-kelompok atau antar otoritas di dalam kelompok. Kemampuan pemimpin sedang diuji. Pendapat anggota terpecah. Anggota bereaksi menentang keputusan kelompok atau pemimpin yang berusaha mengendalikannya.
Penting nya suatu tugas dan kelayakan pelaksanaannya dipertanyakan oleh anggota. Anggota bereaksi secara emosional terhadap tuntutan tugas yang diberikan padanya.
Normalisasi Kelompok mulai menemukan keharmonisan, pengalamn berkelompok sudah menjadi modal kekompokan untuk pertama kalinya. Pegangan “apa yang telah dilakukan” sudah ditemukan mayoritas anggota. Konflik telah ditemukan pemecahannya. Telah muncul saling mendukung dalam kerja satu sama lain.
Kerjasama dalam bertugas mulai terbangun. Perencanaan dibuat dan kerja telah dijalankan berdasarkan standar yang disepakati komunikasi berbagai pandangan tercipta. Dan, sudah ada pengalaman berbagai emosi, baik dalam pekerjaan atau lainnya.
Prestasi Karateristik kelompok telah diterima secara sukarela dan tidak dipersoalkan lagi. Struktur kelompok sudah menjadi dasar pengerjaan tugas-tugas. Peran anggota satu sama lainnya dilihat sebagai cara mencapai tujuan. Dan, adanya toleransi terhadap perbedaan.
Kerja kelompok sudah terlihat hasilnya. Kemajuan sudah dirasakan sebagai pengalaman bersama. Energi individu sudah dianggap sebagai energi kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
Komposisi dan Peran-Peran dalam kelompok Pada saat kelompok bekerja sama, maka ia dapat mencapai tujuan bersamanya. Untuk melakukan hal tersebut kelompok harus memiliki anggota-anggota dengan cakupan keterampilan dan kemampuan. Semakin besar ukuran kelompok, tampak semakin luas beragam bakat. Keterampilan dan pengetahuan yang bisa ditampilkan. Kelompok yang terlalu kecil bisa jadi kurang efektif karena keterbatasan cakupan pengetahuan kolektifnya. Namun demikian bila kelompok terlalu besar, maka hambatan-hambatan proses belajar juga bisa akan bermunculan. Individu-individu makin sedikit yang berbicara dalam diskusi dan anggota yang lebih aktiflah yang akan mendominasi kelompok. Kelompok yang terdiri dari 5-7 orang lah yang umumnya bisa bekerja paling baik untuk mencapai partisipasi dan produktivitas optimun.
Ukuran Kelompok dan Partisipasi Pengetahuan ilmiah tentang Dinamika Kelompok membuka pemahaman mengenai hubungan antara ukuran kelompok dan kualitas partisipasi.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 269
Ukuran Kelompok Kualitas Partisipasi 3 – 6 orang Setiap orang berbicara 7 – 10 orang Hampir tiap orang berbicara. Orang yang sangat pendiam berbicara
sedikit, satu atau dua orang mungkin tidak berbicara sama sekali 11 – 18 orang 5 – 6 orang akan berbicara banyak 3 atau 4 orang akan bergabung
kadang-kadang saja. 19 – 30 orang 3 atau orang mendominasi > 30 orang Kemungkinan partisipasi kecil Kapasitas individu-individu anggota kelompok tidak selalu menentukan penampilan baik dari kelompok tersebut. Kelompok yang terdiri dari individu-individu yang sangat cemerlang tidak selalu menghasilkan produktivitas terbaiknya. Fasilitator hendaknya bisa mengenali cakupan atau ruang lingkup yang diperlukan untuk menjadikan penampilan kelompok cukup bagus untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dalam hal ini, melalui metode partisipasi. Adalah penting untuk memperhitungkan peran-peran pekerjaan atau tugas, yakni mereka yang membantu mencapai tujuan-tujuan kelompok dan peran-peran mempertahankan, mereka yang membantu dalam proses mencapai tugas-tugas tersebut. Tidak ada seorang pun yang sempurna dan karena itu setiap peran dan fungsi selalu ada sisi kelemahan atau kekurangan yang bisa diterima. Menghargai kekurangan yang bisa diterima tersebut menciptakan suasana keterbukaan di dalam kelompok. Individu anggota kelompok merasa lebih nyaman dan bisa menerima ketidaksempurnaan dan merasa dapat berkonsentrasi pada kekuatannya. Kelompok yang bagus adalah kelompok yang bisa menampung persenyawaan berbagai peran dan fungsi. Kelompok yang hanya terdiri dari satu jenis orang, betapapun hebatnya individu-individunya bisa menjadi sangat tidak efektif.
270 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Bagaimana Arah Pengembangan Kelompok? Upaya-upaya pendampingan yang diarahkan kepada pembangunan kelompok mandiri sekurang-kurangnya terfokus kepada 2 hal penting. Penguatan ke dalam Kelompok Pertama, berorientasi kepada peningkatan pendapatan anggota dan kelompok. Dalam rangka ini perlu diupayakan terus-menerus pemahaman dan peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran kelompok dan anggaran rumah tangga bagi anggota. Kapasitas ini terutama dalam hal pembentukan cadangan atau tabungan yang efektif, pemupukan modal swadaya dan pengembangan usaha-usaha produksi dan pemasaran. Kedua, penguatan organisasi kelompok. Hal ini ditandai oleh pertemuan yang teratur, rutin dan berkelanjutan. Sistem administrasi keuangan tertib dan transparan. Pemilihan pengurus dipilih dari dan oleh anggota, secara teratur melakukan program pendidikan anggota. Perencanaan program kelompok, pelaksanaan, dan evaluasinya dilakukan secara partisipatif. Ketiga, penguatan nilai-nilai dalam kelompok. Terutama menanamkan sikap keterbukaan di kalangan anggota terhadap hal-hal seperti peluang kerjasama dan teknologi-teknologi baru untuk mencapai skala usaha yang lebih besar. Selain itu juga menanamkan prinsip demokrasi dan partisipasi dalam kelompok, serta kesetaraan jender (laki-laki dan perempuan). Penguatan ke tingkat Komunitas Pertama, penguatan kepemimpinan alternatif. Selama proses pendampingan kelompok diharapkan muncul personil-personil yang mampu menjadi alternatif kepemimpinan lokal (kepemimpinan informal). Mengapa disebut kepemimpinan alternatif? Karena di desa telah ada kepemimpinan formal (pemerintah desa) dan informal (tokoh agama, adat, ketokohan). Kepemimpinan alternatif ini diharapkan bisa muncul karena kualitas dan kemampuannya, serta kepeduliannya kepada persoalan dan masa depan masyarakat. Kedua, pengembangan kader-kader dan agen perubahan masyarakat. Kelompok, kepemimpinan kelompok, dan kader-kadernya yang kuat diharapkan menjadi agen perubahan di komunitasnya. Mereka menjadi kelompok dan personil-personil yang aktif, kritis, dan berpengaruh di komunitasnya sehingga berkembang dinamika baru. Kelompok-kelompok ini – termasuk individu-individu yang menjadi anggotanya – menjadi simpul komunikasi di dalam dan keluar komunitasnya. Pengaruh yang diharapkan dari kelompok dan anggota-anggota kelompok adalah suatu penguatan kerjasama, jaringan komunikasi dan pembelajaran yang lebih terbuka dan partisipatif.
Ketiga, mendorong transformasi sosial dengan adanya penguatan organisasi, kepemimpinan lokal alternatif dan berkembangnya dinamika di masyarakat. Ini diharapkan terjadi karena kepemimpinan alternatif (demokratis, partisipatif, terbuka) menjadi pilihan baru ketimbang kepemimpinan tradisional (paternalistik, feodal). Model komunikasi pembangunan konvensional (penyuluhan, penerangan) diperkaya/ digantikan dengan model komunikasi dialogis (seperti misalnya kegiatan-kegiatan musyawarah, lokakarya desa, forum warga, diskusi, dan sebagainya).
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 271
Format Isian Masalah
(1)
Alokasi waktu
(2)
Alokasi dana
(3)
272 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Semarang, 25 Juli 2006
Membidik Mitra Strategis
Banyak jalan menuju Roma, mungkin itu istilah yang tepat untuk menangkap peluang kemitraan. Kesempatan untuk melakukan kemitraan dengan berbagai pihak terbuka luas bagi BKM. Bahkan, pemerintah telah mendorong proses berjalannya kemitraan itu sendiri dengan mengeluarkan berbagai regulasi yang mengoptimalkan lembaga perbankan nasional maupun BUMN untuk berperan serta memberikan wadah bagi berjalannya kemitraan. Selama ini pemerintah menilai bahwa BUMN maupun perbankan dipandang memiliki peran strategis dalam membantu pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dampaknya adalah mengatasi kemiskinan di masyarakat.
Pihak BUMN dan perbankan sendiri ternyata menyambut baik adanya regulasi pemerintah, seperti Program Kredit Usaha Mikro Kecil yang menggunakan dana SUP 005 dan Keputusan Menteri BUMN No. 236 tahun 2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Karena, misi mereka selain membantu usaha kecil yang ada di wilayah kerjanya, juga untuk meningkatkan citra perusahaan yang mampu mengembangkan mitra binaan di sektor usaha inti maupun non-inti.
Sekarang permasalahannya, sejauh mana BKM peka terhadap iklim kondusif yang diciptakan pemerintah dengan adanya program kemitraan yang terbuka luas ini. Hal tersebut memerlukan suatu strategi yang harus dimiliki BKM guna menangkap peluang tersebut. Keberadaan sebuah program kemitraan sebenarnya oleh BKM sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dielakkan. Karena, dalam perkembangannya BKM dituntut untuk mandiri. Sedangkan di sisi lain, perkembangan jumlah KSM menuntut BKM untuk mencari solusi dalam penambahan modal.
Menggali Potensi dan Menjajaki Kemitraan
Bagaimana kita bisa melakukan kemitraan tanpa mengenal terlebih dulu apa yang kita miliki dan siapa yang akan kita ajak bermitra, jawabnya tidak akan mungkin. Menggali potensi masyarakat dan mengenal lebih dulu siapa yang akan kita ajak bermitra adalah penting. Menggali potensi masyarakat ini dimaksudkan supaya kemitraan tersebut benar-benar tepat sasaran dan dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai terjadi, BKM sudah banyak melakukan kemitraan dengan pihak luar tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat karena kurang diminati dan kurangnya informasi. Sehingga, tidak bisa sesuai dengan tujuan untuk keberlanjutan penanggulangan kemiskinan.
Tidak serta merta BKM akan memperoleh mitra yang strategis seperti yang diharapkan. Khususnya dalam penambahan modal untuk program penanggulangan kemiskinan atau pengembangan KSM. BKM perlu dikenal terlebih dulu, bukan hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh pihak yang akan bermitra. Dari berbagai pengalaman yang telah dilakukan oleh BKM-BKM yang berhasil melakukan kemitraan dengan dinas pemerintah, perbankan maupun BUMN, kemitraan diperoleh dari adanya kesadaran dan semangat pengurus BKM untuk melanjutkan program penanggulangan kemiskinan.
Seperti yang dilakukan BKM Podosugih, Kota Pekalongan. Menurut Bapak Anton (pengurus BKM Podosugih), hasil kemitraan yang ada selama ini berawal dari sosialisasi terprogram yang dilakukan BKM. Bahkan, BKM sendiri mempunyai unit khusus yang bertugas untuk bersosialisasi dengan
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 273
masyarakat dan selalu hadir di forum RT atau RW sambil mengenalkan BKM dan program-programnya. Maksud sosialisasi tersebut, agar masyarakat lebih merasa memiliki dan menumbuhkembangkan BKM. Sehingga, dengan ikatan yang erat antara BKM dan masyarakat, pihak luar yang ingin mengembangkan potensi di kelurahan akan dapat memanfaatkan BKM sebagai mitra untuk mengembangkan masyarakat.
Begitu juga yang terjadi di BKM Sari Asih, Kelurahan Padang Sari, Semarang. Walaupun tidak ada unit khusus untuk melakukan sosialisasi seperti di Podosugih, strategi yang dilakukan BKM ini sama, yaitu mengenalkan KSM-KSM yang potensial. Cara tersebut lebih efektif, dengan mengadakan pasar rakyat secara rutin, bekerjasama dengan aparat kelurahan untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Hasilnya sangat memuaskan. Pasar rakyat tersebut ternyata mampu mencuri perhatian Pertamina dan BTN yang pada waktu itu memang sedang fokus mencari mitra binaan guna membantu perbankan dan BUMN menyalurkan pinjaman kepada pengusaha kecil. Langkah yang ditempuh oleh kedua BKM di atas setidaknya telah memberikan gambaran bahwa sebenarnya sosialisasi adalah kunci awal untuk meraih kemitraan.
Menurut Pertamina UPMS Jateng dan DIY sebagai salah satu BUMN yang ikut serta mengembangkan mitra binaan, pihak Pertamina akan menyalurkan pinjaman ke usaha mikro kepada lembaga yang kegiatannya jelas dan dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga, pihak Pertamina percaya akan kemampuan dari lembaga tersebut untuk mengelola dan mengembangkan usaha mikro sesuai dengan tujuan bersama, yaitu penanggulangan kemiskinan dan kemanfaatan bersama.
Selain sosialisasi yang baik, hal lain yang perlu ditindaklanjuti dari kemitraan adalah menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Mungkin ini diperlukan konsistensi dari berbagai pihak. Baik pengurus maupun masyarakat sebagai pengguna hasil kemitraan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga harus tepat sasaran sesuai dengan keinginan masyarakat, dan sesuai dengan prosedur dari pihak pemberi mitra. Kemudian juga perlu dilakukan monitoring dan pembinaan KSM. Dengan adanya monitoring dan pembinaan KSM, resiko dari pemanfaatan dana kemitraan tidak tepat sasaran akan bisa diminimalisir. Monitoring dan pembinaan ini tidak saja dilakukan oleh BKM. Sebagian BUMN biasanya memiliki program-program monitoring dan pembinaan yang dilakukan secara rutin, karena mereka juga bertanggungjawab terhadap dana yang disalurkan tersebut.
Dari kiat-kiat yang ada dalam menangkap peluang kemitraan, sekarang tergantung BKM untuk mengoptimalkan implementasinya. Mungkin masih banyak cara yang lebih kreatif untuk bisa memanfaatkan kemitraan dengan pemerintah, perbankan, BUMN atau dengan masyarakat sendiri.
(Haz, Tabloid Swara Mandiri, Edisi 03 Februari – Maret 2006, KMW Propinsi Jawa Tengah; nina).
274 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) PEMINJAM Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Peminjam adalah KSM yang dibentuk oleh warga masyarakat dalam kepentingannya untuk memanfaatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan untuk kegiatan Pinjaman Bergulir. Disebut KSM Peminjam, karena KSM ini dibentuk hanya untuk kepentingan memperoleh pinjaman bergulir sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan mereka yang pada umumnya adalah warga masyarakat miskin. PENGELOLAAN KSM PEMINJAM : Agar KSM berfungsi sesuai dengan tujuan dibentuknya, maka KSM perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan KSM dilakukan secara partisipatif oleh seluruh anggota KSM dipimpin oleh Pengurus KSM. Langkah-langkah pengelolaan KSM yang baik antara lain :
1. Pengurus KSM membuat pembagian tugas antara Ketua dan Sekretaris. Ketua memimpin KSM dalam setiap pertemuan, melakukan pencatatan / pembukuan KSM dan mengarahkan anggota-angotanya sesuai tujuan dibentuknya KSM. Tugas sekretaris adalah mencatat hasil kesepakatan pertemuan anggota KSM, membantu Ketua dalam mengelola kelompok dan membuat aturan main kelompok.
2. Pengurus membuat aturan main KSM antara lain :
a. Jadwal pertemuan rutin dan insidentil untuk membahas masalah usaha, pinjaman, tabungan dan tunggakan,
b. Kesepakatan tanggung renteng dan bentuk pelaksanaannya, c. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan usaha anggota, dll.
3. Seluruh anggota diusahakan memahami seluruh aturan main yang ditetapkan KSM dengan melakukan tanya jawab untuk pemahaman dan pemberian penjelasan terhadap hal-hal yang masih belum dipahami. Apabila diperlukan dapat meminta BKM/LKM atau UPK untuk memfasilitasi dan memberikan penjelasan atas hal-hal yang belum dipahami tersebut.
4. Apabila seluruh anggota KSM sudah memahami aturan main KSM, diminta mereka mewujudkannya dengan mematuhi semua aturan main tersebut dalam bentuk :
a. Menghadiri setiap pertemuan yang diadakan KSM baik yang rutin maupun yang insidentil
b. Menandatangani pernyataan sepakat menanggung bersama (tang gung renteng) dan merealisasikan dalam bentuk saling mengingat kan kepada sesama anggota KSM tentang kewajian-2 yang harus dipenuhi dan menanggung bersama apabila terdapat anggota KSM yang menungak.
c. Senantiasa mengikuti kegiatan pelatihan maupun coaching yang diadakan oleh BKM/LKM/UPK/Fasilitator dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrapilan usaha mereka.
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 275
Gambar 1
Gambar 2
276 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
Nganjuk, 20 September 2010 Tumbuhkan Kesadaran dengan Cara Rutin Membina KSM
LKM Sumber Makmur, Desa Sugihwaras, Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, dibentuk pada 6 Oktober 2009 melalui rembug warga. Anggaran dasar lembaga telah dicatatkan pada Akta Notaris Sri Mulyani, SH dengan No. 48.196/W/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009. LKM Sumber Makmur, melalui UPK-nya melakukan kegiatan pinjaman bergulir sejak 6 April 2010.
Dana awal untuk kegiatan ekonomi pinjaman bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebesar Rp56.250.000 dari BLM Tahap-2 Tahun 2009. KSM ekonomi yang terbentuk sebanyak 12 KSM. KSM ekonomi tersebut beranggotakan warga miskin dengan sistem tanggung renteng. Hal ini dilakukan dengan tujuan meminimalisir kemacetan agar anggota dapat saling mengingatkan pengembalian pinjaman, dan terpenting adalah untuk penguatan kelompok agar menjaga komunikasi, sekaligus
sebagai proses belajar bersama dalam manfaat jangka panjangnya.
Salah satu KSM yang dianggap berhasil adalah KSM Makmur Jaya 2 yang beranggotakan 10 orang, diketuai oleh Suwadji. Semua anggota KSM mempunyai usaha bermacam-macam. Ada produsen tahu, tempe, perdagangan dan lain-lain. KSM ini pertama kali menerima dari UPK LKM Sumber Makmur pada 6 april 2010. Pada periode pinjaman pertama itu Suwadji mendapatkan pinjaman sebesar Rp500.000 yang digunakannya untuk menambah modal pembelian bahan baku berupa kedelai, yang dibeli dari masyarakat sekitar.
Usaha produksi tahu ini mulai dirintis Suwadji pada tahun 1982. Awalnya, usaha yang dijalani Suwadji mampu berproduksi sebanyak 6 kilogram per hari. Seiring waktu dan usaha tak kenal
lelah, ditambah dengan modal dari BLM bergulir, usaha Suwadji mampu memproduksi 42 kilogram tahu per hari. Usaha ini dilakukan bersama istri dan anaknya, dibantu seorang tetangganya. Di samping usaha tahu, Suwadji juga memproduksi semacam tempe, yang bahan bakunya merupakan ampas (limbah) tahu tersebut. Makanan ini dikenal dengan nama Tempe Gembos. Jadilah tahu dan tempe gembos sebagai usaha utama keluarga Suwadji.
Sebagai pembuat tahu, tentu saja Suwadji tidak ingin mengecewakan pelanggan. Untuk itu ia terus menjaga kualitas produksi tahunya. Hal itu juga dilakukannya bersama sejumlah anggota KSM Makmur Jaya 2. Para Pimpinan Kolektif LKM dan Pengurus UPK Sumber Makmur selalu memberikan pengarahan tentang pentingnya menjaga kepercayaan, baik kepada konsumen, ataupun kewajibannya sebagai anggota KSM dan nasabah UPK LKM Sumber Makmur.
Sebelum pelaksanaan ekonomi pinjaman bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan terealisasi, banyak anggapan kegiatan ini
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 277
tidak akan lancar seperti pinjaman lain. Karena, umumnya program pinjaman bergulir lain yang berjalan di desa ini memiliki tingkat pengembalian kecil atau tidak memuaskan. Anggapan lain dari masyarakat adalah dana PNPM Mandiri Perkotaan ini merupakan dana hibah pemerintah, sehingga sejumlah warga pesimis mengenai kelancaran pengembalian pinjaman bergulir.
Anggapan tersebut tidak mematahkan semangat anggota LKM Sumber Makmur dan seluruh unsur pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan—mulai Fasilitator Kelurahan (Faskel), relawan, hingga perangkat desa—untuk mengembangkan seluruh kegiatan PNPM Mandiri
Perkotaan di Desa Sugihwaras, utamanya pada kegiatan ekonomi pinjaman bergulir. LKM Sumber Makmur pun menyertai dana bergulir dengan aturan, yang diharapkan bisa membantu pelaksanaan kegiatan ekonomi PNPM Mandiri Perkotaan. Terbukti, perkembangan pinjaman bergulir menunjukkan tingkat yang memuaskan terkait tingkat pengembaliannya. Dalam menentukan prioritas KSM ekonomi, LKM melakukan proses verifikasi yang dimusyawarahkan oleh UPK dan anggota LKM Sumber Makmur. Dengan adanya prioritas pembentukan KSM tersebut ternyata membuat awal yang baik dalam perjalanan dimulainya PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sugihwaras.
Manajer UPK LKM Sumber Makmur Sutiono, pengurus UPK dan Pimpinan Kolektif LKM tak bosan-bosannya mengunjungi anggota KSM guna memberikan pengarahan tentang pentingnya pengelolaan ekonomi rumah tangga (PERT). Hal ini dimaksudkan sebagai pelayanan yang baik dan menjaga silaturahmi antara Pimpinan Kolektif LKM dan pengurus UPK dengan masyarakat. Dengan pelayanan yang baik, masyarakat pun sangat senang, karena merasa diperhatikan oleh para wakil yang mereka pilih dalam LKM ini. Strategi yang diterapkan oleh LKM ternyata mampu membangkitkan kembali kesadaran masyarakat akan suatu program, terutama yang berkaitan dengan pinjaman bergulir.
Dulu masyarakat selalu apatis setiap mendengar program pinjaman bergulir. ”Pasti macet,” begitu vonis itulah yang keluar dari masyarakat setiap kali ada program pinjaman bergulir. Namun, berkat usaha tak kenal lelah dari Pimpinan Kolektif LKM dan Pengurus UPK LKM Sumber Makmur, yang sering berkunjung dan memberi pengarahan tentang pengelolaan ekonomi rumah tangga, kini masyarakat sadar betul akan pentingnya pengelolaan ekonomi rumah tangga, sehingga masyarakat bisa menabung dan membayar angsuran pinjaman tepat waktu.
Selanjutnya, masyarakat Desa Sugihwaras diharapkan bisa mandiri mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat kemiskinan. Antara lain, kurangnya modal, kurangnya keterampilan kerja yang nantinya dibutuhkan pelatihan-pelatihan kerja, dan lain sebagainya. Dengan kinerja UPK di LKM Sumber Makmur yang dinilai baik dan UPK yang aktif hadir rutin setiap harinya di Sekretariat LKM—minimal dua hari dalam seminggu—ternyata mampu membantu kelancaran proses pembukuan UPK. Dengan kemajuan perkembangan tersebut di Desa Sugihwaras, masyarakat semakin merespon positif kehadiran PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sugihwaras. (Tim MK OC-6 Jawa Timur, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)
Informasi selengkapnya silakan menghubungi: LKM Sumber Makmur Desa Sugihwaras, Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Contact Person: Wardoyo (UPK LKM), Sutiono (Manager UPK LKM), HP. 085 233 664 397
278 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
PERAN DAN TUGAS BKM DALAM MENDAMPINGI KSM
Sesuai dengan panduan siklus PNPMMP, maka peran dan fungsi BKM adalah untuk menggerakkan potensi warga masyarakat kelurahan untuk menanggulangi kemiskinan. Oleh karenanya, BKM mempunyai tugas untuk membangun modal sosial di wilayahnya. Modal sosial yang dibangun akan menjadi modal yang sangat besar bagi seluruh warga kelurahan untuk berjaringan di antara sesama warga maupun dengan pihak luar. Salah satu modal sosial yang dibangun oleh BKM adalah menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan dengan warga masyarakat dan antar kelompok masyarakat. Caranya, antara lain dengan menggalang kegiatan yang bisa menumbuhkan kebersamaan melalui kelompok-kelompok minat seperti KSM. BKM pun bertugas untuk mengembangkan sikap saling percaya diantara anggota kelompok. Sehingga, misalnya: sikap konsisten dalam membayar pinjaman bergulir, merupakan salah satu modal sosial yang harus dijaga oleh BKM. Untuk menjalankan fungsinya ini secara efektif, BKM dibantu oleh relawan-relawan yang tergabung dalam UP-UP. Sampai saat ini, UP-UP yang biasa dibentuk adalah untuk keuangan, lingkungan, sosial. Secara umum, tugas BKM dalam mengkoordinasi UP-UP dalam mendampingi KSM adalah sebagai berikut:
• Merumuskan dan menegakkan aturan-aturan yang diperlukan untuk membentuk KSM-KSM yang bisa menjadi modal sosial masyarakat (yang bisa dipercaya)
• Memfasilitasi pembentukkan KSM-KSM • Memonitor pelaksanaan fungsi KSM (melalui UP-UP) • Membangun transparansi dan akuntabilitas • Mengembangkan kapasitas orang dan kelompok (pengembangan pengetahuan dan
keterampilan) • Membantu me-mediasi KSM untuk berjaringan dengan berbagai pihak (mengembangkan
jaringan kerja/ kemitraan dengan berbagai pihak)
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 279
PNPM 2009 DAN 2010
APA YANG BARU/BERUBAHPEDOMAN LAMA PEDOMAN BARU
BP DIBAGI DLM BAB BP DIBAGI DALAM BAGIAN A,B,C DAN BAB
STRUKTUR ORGANISASI BP TDK ADA
STRUKTUR ORGANISASI BP DIPERJELAS
TIDAK PERAN KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK MEMASUKKAN PERAN KONSULTAN S/D FASILITATOR
TUJUAN SENDIRI SAMA DGN PEDOMAN NASIONAL
KONSEP SIKLUS = SIKLUS PROYEK BERORIENTASI KEGIATAN FASILITATOR
DIBEDAKAN SIKLUS PROYEK (INPUT) DAN SIKLUS MASYARAKAT DIMULAI BLN JANUARI
LANGKAH-LANGKAH DI TEKS UTAMA
PINDAH KE LAMPIRAN
KPI DI LAMPIRAN PINDAH KE TEKS UTAMA
PERUBAHAN SUBSTANSI
Katagori Lokasi
Katagori Jumlah Penduduk Kelurahan/Desa
(jiwa)
<3000 3000-10000 >10000
%-tase KK miskin > 10% (baru masuk tahun ke 1 atau 2 di PNPM-MP)
150 jt 200 jt 350 jt
%-tase KK miskin > 10% (telah masuk tahun ke 3 di PNPM-MP)
100 jt 150 jt 200 jt
%-tase KK miskin <10% ( telah masuk tahun ke 3 )
100 jt 150 jt 200 jt
%-tase KK miskin <10% ( baru masuk tahun ke 1 atau 2)
Jumlah kk miskin < 50 kk, BLM = 50 jtJumlah kk miskin > 50 kk, BLM = 100 jt
Mekanisme Pencairan Dana BLM Dilakukan 3 tahap, yakni : Tahap 1= 30%, Tahap 2=50% dan Tahap 3=20%
DISTRIBUSI ALOKASI BLM PER KELURAHAN
280 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
SISTEM PENCAIRAN & PEMANFAATAN
PENCAIRAN
ORIENTASI PELAKU
KETERSEDIAAN BKM YG BAIK DAN BENAR
ADMINISTRASI SIAP
SDH DILAKUKAN PELATIHAN
PEMANFAATAN
ORIENTASI PELAKU & PRODUK
RENCANA SIAP
PELAKU (KSM/PANITIA) SIAP
ADMINISTRASI SIAP
Tujuan Akhir Indikator Dampak Kegunaan dari Informasi Dampak
Masyarakat miskin di lokasi PNPM Mandiri Perkotaan mendapat manfaat dari perbaikan sosial ekonomi dan tata kepemerintahan setempat
Peningkatan akses ke pelayanan infrastruktur, ekonomi dan sosial di minimum 80% kelurahan pada tahun 2013.
• Jumlah penduduk di daerah perkotaan yang mendapat akses ke jalan yang baik dalam rentang 500 meter di bawah proyek.
Infrastruktur dibangun minimum 20% lebih murah dibandingkan dengan yang dibangun dengan pola tidak bertumpu pada masyarakat, di 80% kelurahan.
Minimum 80% tingkat kepuasan pemanfaat terhadap peningkatan pelayanan dan tata kepemerintahan setempat.
Minimum 90% pengaduan diselesaikan.
Menentukan apakah PNPM memberikan dampak kesejahteraan sosial dan ekonomi sesuai dengan yang diharapkan.
Indikator Sektor Inti Bank Dunia
Hasil Antara Indikator Hasil Kegunaan Pemantauan Hasil
Komponen 1:
a. Kelompok masyarakat yang terorganisasi memiliki akses untuk menyuarakan pendapat dalam menyusun Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan.
b. Pemerintah kota/kab memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat miskin.
Komponen 1:
Min. 40% tingkat partisipasi kaum miskin dan kelompok rentan dalam pertemuan2 perencanaan dan pengambilan keputusan.
Min. 40% tingkat kehadiran perempuan dalam pertemuan perencanaan dan pengambilan keputusan.
Min. 30% penduduk dewasa mengikuti pemilihan LKM di tingkat RT/komunitas basis.
LKM terbentuk di minimum 90% kelurahan.
Min. 90% dari kelurahan telah menyelesaikan PJM Pronangkis dan telah selesai dan titerima dalam uji publik.
Min. 80% Pemerintah Kota/Kabupaten menyediakan Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB) sebesar min. 20%.
Komponen 1:
Menilai apakah rancangan pembentukan LKM dan PJM Pronangkis perlu diperbaiki .
Menentukan apakah proses pemilihan LKM dan sosialisasi perlu diperbaiki.
Komponen 2:
Masyarakat mendapat peningkatan akses infrastruktur berdasarkan PJM Pronangkis.
Komponen 2:
Jumlah dari setiap kegiatan infrastuktur, ekonomi dan sosial yang diselesaikan di min. 80% kelurahan.
Min. 70% dari infrastuktur yang dinilai memiliki kualitas baik.
Min. 70% kelurahan dengan program pinjaman dana bergulir memiliki pinjaman beresiko (LAR) ≥ 3 bulan <10%.
Min. 90% kelurahan dengan program pinjaman dana bergulir memiliki rasio pendapatan dan biaya >125%.
Min. 90% kelurahan dengan program pinjaman dana bergulir memiliki tingkat pengembalian modal tahunan >10%.
Komponen 2:
Menentukan apakah dibutuhkan peningkatan bantuan teknik di bidang tertentu.
Komponen 3:
Konsultan menyediakan bantuan teknik dan dukungan dalam pelaksanaan proyek
Komponen 3:
Min. 90% KMW menyediakan data secara akurat dan tepat waktu melalui SIM.
Min. 70% LKM telah menyelesaikan audit keuangan tahunan
Komponen 3:
Menilai apakah bantuan teknik dan dukungan pelaksanaan perlu diperbaiki/ditingkatkan
Menyediakan data yang akurat tepat waktu untuk pengambilan keputusan di tingkat manajemen.
CAPAI AN
RK
RKM
LKMPS
KSM
PJM/ RENTA
Pemanfaatan BLMSosialisasi Awal&Pemet
aan Awal
Pencairan BLM
SIKLUS 1
REVIEW PARTISIPATIF (Review Kelembagaan, Review Keuangan, & Review Program Penanggulangan Kemiskinan
REVIEWRENTA,KINERJA LKM, danKEUANGAN
KSM
PJM/ RENTA
Musrenbang Desa/Ke, Kec dan Kab/Kota
Tambahan BLM Tahun ke‐2
Pencairan & Pemanfaatan BLM
PJM sebagai input bagi RPJM Kel/Des dan Renta sebagai input bagi Renja SKPD Kel/ Renja Desa
KSM
SIKLUS 2
REVIEWRENTA,KINERJA LKM, danKEUANGAN
KSM
PJM/ RENTA
Musrenbang Desa/Ke, Kec dan Kab/Kota
PJM sebagai input bagi RPJM Kel/Des dan Renta sebagai input bagi Renja SKPD Kel/ Renja Desa
Tambahan BLM Tahun ke‐3
Pencairan & Pemanfaatan BLM
SIKLUS 3
RK
REFLEKSI 3 TH PNPM-MP DI KELURAHAN
LKM
PS
KSM
PJM/ RENTA
Pencairan dana (hasil sinergi program/channelingkemitraan)
Musrenbang Desa/Ke, Kec dan Kab/Kota
PJM sebagai input bagi RPJM Kel/Des dan Renta sebagai input bagi Renja SKPD Kel/ Renja Desa
KSM
SIKLUS 4
Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2 281
SKENARIO PELAKSANAAN
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
Siklus Proyek Sos RKM RK PS BKM BLM‐1
Siklus Masyarakat RWT
Musrenbang
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
Siklus Proyek BLM‐2 BLM‐3
Siklus Masyarakat Audit‐1 RWT
Musrenbang M.Kel M.Kec M.Kab
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
Siklus Proyek BLM‐1 BLM‐2 BLM‐3
Siklus Masyarakat Audit‐2 RWT
Musrenbang M.Kel M.Kec M.Kab
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
Siklus Proyek BLM‐1 BLM‐2 BLM‐3
Siklus Masyarakat RWT
Musrenbang M.Kel M.Kec M.Kab
Review Partisipatif : Review Renta Tahun I & Penyusunan Renta IIReview Kinerja BKM sesuai AD/ARTReview Keuangan BKM Melalui Audit
RWT = Rembug Warga Tahunan
Pemb. BKM Perencanaan Partisipatif
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Review Partisipatif
Tahun ke‐2
Review Partisipatif
Tahun ke‐3
Tahun ke‐4
KegiatanTahun ke‐1
PJM
SIAPA YANG MELAKUKAN SIKLUS MASYARAKAT ???
12
Tahun ke- Siklus Kegiatan Masyarakat Peran Fasilitasi
Tahun ke - 1
Tahun ke - 2
Tahun ke - 3
Tahun ke – 4..dst
PascaPendampingan
RKM, RK, PS, BKM, PJM, BLM, KSM, RWT, dll
Audit, BLM, Review –Rewiew, & RWT
FASILITATOR MASYA-RAKAT
FASILITATOR MASYA-RAKAT
Audit, BLM, Review –Rewiew, & RWTFASILITATOR MASYA-RAKAT
Audit, BLM, RK, PS, BKM , PJM, dll FASILI-TATOR MASYA-RAKAT
Audit, BLM, Review –Rewiew, & RWTMASYA-RAKAT
Sosialisasi Draft PJM
oleh Tim PP
Tim Perencanaan Partisipatif
Serangkaian Koordinasi dan Komunikasi dengan SKPD-2
terkait dan Swasta ttg sosialisasi pemahaman Perencanaan Strategis
masing-2 SKPD dan Swasta
Serangkaian Koordinasi dan Komunikasi dengan Pemkot /
Kab ttg sosialisasi pemahaman kebijakan
pembangunan dan rencana Makro Pemkot/Kab (RTRW,
RTBL, RPJP-D, Dll)
Serangkaian Koordinasi dan Komunikasi dengan
masyarakat dan pemerintah kelurahan ttg visi, misi, masalah, potensi dan kebutuhan/prioritas
kebutuhan masyarakat
Lokakarya Perencanaan
Partisipatif Kelurahan/Desa
Penyusunan Draft Dokumen PJM
Pronangkis oleh Tim Inti PP
Konsultasi & Sosialisasi PJM
Prongkis di Kelurahan /Desa
Revisi dan Pengesahan
Dokumen PJM Pronangkis
Integrasi dan Koordinasi Program
Tkt. Kel/Desa(Keterpaduan PJM Pronangk is
dgn RPJMD Kel)
MUSRENBANG :- Tkt. Kel/DesaTkt. Kecamatan- Tkt. Kota/Kab
Dok. Kebijakan
Pemda
Dok. Pemetaan Swadaya
Dok. Rens tra SKPD
Channeling Program
PERENCANAAN PARTISIPATIF DAN PJM
14
a. Meningkatkan Dampak Kemanfaatan bagi Masyarakat Miskin serta Kontribusi Pada Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPMM Perkotaan
b. Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan akses pengelolaan bantuan BLM
c. Peningkatan nilai tambah kegiatan Infrastruktur bagi masyarakat miskin (Memenuhi kriteria standard teknis PU, dan mempertimbangkan Manfaat Sosial, Dampak Sosial dan Aksesbilitas)
d. Penerapan Siklus Masyarakat secara konsisten sesuai Pedoman Pelaksanaan PNPMM Perkotaan 2009
e. Integrasi Proses perencanaan partisipatif (Penyusunan PJM Pronangkis dengan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah yang Pro Poor Planning and Budgeting (Musrenbang , Forum SKPD dan DPRD utk APBD);
f. Meningkatkan Good Governance, transparansi & Akuntabilitas BKM melalui perbaikan aturan dan tanggungjawab BKM/LKM;
g. Channelling dan Sinergi dengan berbagai Program Sektor, program Pemda, KUR dan Swasta (CSR, donor, dll)
h. Penajaman Strategi penguatan KSM, terutama di lokasi phasing out
Orientasi dan Substansi Dasar Konsep 2010
Penyempurnaan Konsep PNPM-MP 2010
No Tujuan Penyempurnaan Konsep
1 Meningkatkan Akses dan DampakMasyarakat Miskin serta Kontribusi Pada Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPMM Perkotaan
a. Menyiapkan dan Mematangkan “Mangkuk” melaluipenguatan BKM dan PJM Pronangkis yang aspiratif,partisipatif dan dapat “mengakses” serta “diakses” olehpihak-pihak peduli
b. Scale Up Lokasi Program Neighbourhood Development(ND) Program dgn alokasi Rp 1 M /kelurahan terseleksi
c. Menyempurnakan Konsep PAKET berorientasipelaksanaan RTBL dengan sharing program 50:50
d. Menjamin Penerima Manfaat Program PAKET dan NDadalah Warga Miskin, tercermin pada PJM Pronangkis danproposal kegiatan yang diajukan
e. Channelling program2 PBL & Cipta Karya, untuk aksesBLM Sektor ke-Cipta Karya-an
f. Akses Channelling ke program2 Cluster 1 & Cluster 3(KUR) serta CSR dan Pemda
g. Lokasi-lokasi yang telah phasing out (BLM 3x) tetap akandifasilitasi untuk channeling program dgn BLM CapacityBuilding @ Rp 50 jt/kel, fokus penguatan KSM unggulan
No Tujuan Penyempurnaan Konsep
2 Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan akses pengelolaan bantuan BLM
a. Safeguard selain antisipasi dampak sosial, terutama juga pada peningkatan kemanfaatan sosial (warga miskin) & aksesibilitas (jompo, anak2, wnt, dll)
b. Skala prioritas hasil pemetaan swadaya (PS) dan PJM/Renta Pronangkis diprioritaskan pada Wilayah yang paling miskin di kelurahan tersebut
c. BLM = PS 2 (penerima manfaat BLM harus warga miskin, sdgkan pengelola adl masyarakat peduli)
d. Sosialisasi & Pertemuan khusus bagi warga miskin pd setiap siklus kegiatan
e. RWT sah dilaksanakan bila dihadiri oleh minimal 30% warga miskin yang terdaftar di PS2
f. Meningkatkan pelatihan ketrampilan usaha dan Kelmpok Usaha Bersama (KUB) yg melibatkan warga miskin sbg prioritas penerima manfaat
g. Mendorong UPK-BKM menghilangkan persyaratan “memiliki usaha dan jaminan’
h. Meningkatkan konsistensi ketentuan 2/3 anggota KSM adalah warga miskin (PS2) pd setiap KSM (ekonomi, prasarana & sosial)
282 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 2
No Tujuan Penyempurnaan Konsep
3 Peningkatan Peran Pemda
a. Korkot khusus fasilitasi Pemda, Askot-Askot untukpengendali fasilitator
b. Penyiapan NPK untuk pelaksanaan program
c. Pelaksanaan Program PAKET berbasis implementasiPLP-BLK dengan sharing program 50%:50%
d. Peningkatan pelatihan TOT Pemda, dg target minimal3-5 orang dari setiap kota/kab
e. Pelatihan2 bagi Lurah/Kades, PJOK, Camat, SKPD-SKPD dan KBP
f. Memperkuat kapasitas KBP dan TKPK-D
g. Pelatihan khusus KBP dan Workshop regional KBPserta KBP Award
h. Insentif bagi Pemda replikasi di lokasi phasing out (3xBLM)
i. Insentif Program ND bagi Pemda yang menunjukkanintegrasi perencanaan partisipatif dengan Musrenbang
j. Integrasi pendampingan Pemda (oleh Korkot PNPMdan P2KP Advanced)
No Tujuan Penyempurnaan Konsep
4 Integrasi PJM Pronangkis dan Musrenbang
a. Tim Fasilitator fasilitasi integrasi PJM Pronangkis di tkt kecamatan dan Tim Korkot (PNPM & Adv) bersama tim faskel PAKET fasilitasi integrasi di tingkat kota/kab
b. Penyusunan PJM Pronangkis oleh masyarakat diawali kegiatan Workshop dg nara sumber SPKDS-SKPD dan Pemda
c. NPK DJCK-Pemkot/Kab salah satunya tentang butir kewajiban pemda untuk mendukung proses integrasi PJM Pronangkis dalam Musrenbang desa/kel, kec dan kota/kab
d. Seleksi Lokasi Program ND dilaksanakan salah satu pertimbangan utama ialah atas dasar Integrasi PJM Pronangkis dg Musrenbang
e. Tim Korkot bersama KBP fasilitasi dialog reguler dengan SKDP dan DPRD
20
a. Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas Pemda
Fasilitasi Masyarakat di lokasi PNPMM (belum terima BLM 3x)Facilitasi Masyarakat di lokasi “graduated” BKMs (telah terima BLM > 3x)Pengembangan Kapasitas Pemerintah DaerahFasilitasi Penyadaran Disaster Risk Reduction (DRR) dengan sumber dana grant @ $5 million dariThe Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR)
b. Komponen 2 : Stimulan BLM
Stimulan BLM bagi Lokasi PNPMM Perkotaan 2010 untuk pembiayaan upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya pelayanan infrastruktur
Stimulan BLM Koordinasi bagi lokasi > 3x BLM PNPMM untuk koordinasi, promosi, pengembangan kapasitas menuju channelling program
c. Komponen 3 : Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan Teknis
Dukungan bantuan teknis konsultan, monitoring dan evaluasi, SIM, dll;
d. Component 4 : Contingency for Disaster Risk Response
Komponen Program
Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
MandiriPerkotaan
KANTOR PUSAT
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia - 12110
KANTOR PROYEK
Jl. Penjernihan 1, No.19F, Pejompongan, Jakarta Pusat, Indonesia - 10210
SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRIwww.pnpm-mandiri.org
PENGADUAN P.O. Box 2222 JKPMT
SMS : 0817 148 048e-mail : [email protected]
www.p2kp.org l www.pnpm-perkotaan.org
