BPK RI · ayat 2. Posisi BPK pun sejajar dengan Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan KY. Pada era...

BPK RIMenjaga

Momentum Kemajuan

SUSUNAN PIMPINAN BPK RI

Ketua: ...................Wakil Ketua: ................

Anggota I: .......................Anggota II: ............................

Anggota III: .................................Anggota IV: ..........................

Anggota V: .....................Anggota VI: ................

Anggota VII: .........

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt karena atas rahmat dan karunia‐Nya BPK RIdapat menyelesaikan “Laporan Tahunan BPK 2010” ini.

Sejak didirikan pada 1947 hingga saat ini, BPK telah melalui deretan perjalanan di dalammengemban amanat UUD 1945 serta memenuhi tugas serta fungsinya yang diatur dalamketentuan peraturan perundang‐undangan. Selama rentang waktu tersebut, BPK telahmenyampaikan berbagai hasil pemeriksaannya dan menghasilkan capaian yang diharapkan,meskipun BPK juga menghadapi berbagai tantangan. Kesemuanya itu merupakan bagian dariperjalanan BPK yang perlu diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan.

Laporan tahunan ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas BPK untuk memberikaninformasi capaian tahunan BPK kepada para pemangku kepentingan. Sebagaimana kita ketahui,untuk memenuhi ketentuan dalam Undang‐Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BadanPemeriksa Keuangan, laporan keuangan dan sistem pengendalian mutu merupakan dua bentukakuntabilitas BPK yang keduanya diperiksa oleh pihak independen yang ditunjuk DPR. Selain untukmelengkapi kedua bentuk akuntabilitas BPK tersebut, laporan tahunan ini juga dibuat untukmenindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil peer review atas sistem pengendalian mutu BPKpada tahun 2009.

Dalam beberapa tahun terakhir, BPK mampu menjalankan tugas dan fungsinya yang telahdijabarkan dalam Rencana Strategis BPK 2006‐2010 melalui pencapaian visi dan misinya denganbaik. Hal ini tidak terlepas dari semakin kokohnya mandat BPK, khsususnya setelah AmandemenUUD 1945, paket tiga UU di bidang Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006. Di dalamrencana strategis tersebut serta implementasinya, BPK telah menjalankan Reformasi Birokrasi sejak2007 terkait dengan reformasi di bidang kelembagaan, proses bisnis, manajemen sumber dayamanusia, serta sarana prasana.

LAPORAN TAHUNAN 2010 レ iii

SambutanKetua BPK RI

Pada 2010 ini pula BPK mengembangkan pembangunan pusat data BPK yang disebut denganSinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI), berdasarkan pemikiran bahwa tantangan BPK terkaitpengelolaan keuangan Negara kedepannya akan semakin besar. Jumlah pemeriksa yang terbatasmenjadikan mustahil bagi BPK untuk memeriksa seluruh objek pemeriksaan, sehingga perluterobosan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses pemeriksaan.BPK berinisiatif membangun pusat data yang menggunakan sistem yang dibangun dengan caramenyinergikan data antara BPK dan Auditee. Sinergi data dilaksanakan dengan cara link & matchsehingga nantinya, dengan pusat data BPK, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, danmonitoring data yang bersumber dari berbagai pihak.

Khusus dalam Tahun 2010, BPK telah berhasil menyampaikan 1.262 laporan dengan jumlahtemuan 16.468 yang dimuat dalam IHPS I dan II Tahun 2010. Didalam IHPS tersebut dinyatakanbahwa senilai 197,02 Milyar dan USD 10.50 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kasnegara/daerah selama proses pemeriksaan.

Selain itu, Laporan keuangan BPK juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian ataspemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi.

Seluruh capaian penting BPK selama tahun 2010 merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas, dankerja ikhlas, serta ijin dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya berharap di masa yang akan datang BPK terusmeningkatkan kinerja dengan tetap berpegang teguh kepada independensi, integritas, danprofesionalisme. Saya ucapkan syukur Alhamdulillah dan terima kasih atas semua upaya yang telahdilakukan. Semoga apa yang telah kita perjuangkan selama ini dapat membawa kita menuju masadepan yang lebih cerah gemilang.

Jakarta, Desember 2011

BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

Ketua,HADI POERNOMO

iv レ LAPORAN TAHUNAN 2010

Pertama‐tama, kami panjatkan puji syukur ke Hadirat Allah Yang MahaKuasa, karena atas izin dankarunia‐Nya yang tak terhingga, “Laporan Tahunan 2010” ini dapat diselesaikan.

Laporan Tahunan ini merupakan laporan tahunan yang pertama disusun oleh BPK. Laporan inimerupakan salah satu bentuk akuntabilitas BPK kepada para pemangku kepentingannya, danmelengkapi akuntabilitas yang diwajibkan dalam ketentuan perundang‐undangan, yaitu laporankeuangan dan sistem pengendalian mutu, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP). Laporan ini juga dibuat sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil peer review sistempengendalian mutu yang dilakukan tahun 2009.

Kami berharap agar Laporan Tahunan ini dapat lebih memberikan gambaran mengenai capaianBPK Tahun 2010. Selain itu, kami juga mengharapkan bahwa laporan ini akan disusun setiap tahun.Sehubungan dengan itu, kami membuka diri untuk menerima berbagai masukan dan saran‐sarankonstruktif untuk penyempurnaan laporan ini ke depan. Dengan demikian, laporan ini dapatmemberikan manfaat dan memberikan informasi yang lebih baik kepada para pemangkukepentingan BPK.

Jakarta, Desember 2011

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal, HENDAR RISTRIAWAN

LAPORAN TAHUNAN 2010 レ v

PrakataSekretaris Jenderal BPK RI

vi レ LAPORAN TAHUNAN 2010

Sambutan Ketua BPK RI iii

Prakata Sekretaris Jenderal BPK RI v

Bab I Sejarah Ringkas BPK 1

Bab II Rencana Strategis 9

Bab III Rencana Kerja Tahun 2010 33

Bab IV Hasil Kerja dan Capaian Penting

Tahun 2010 53

Bab V Evaluasi dan Capaian Sasaran Strategis 65

Bab VI Reformasi Birokrasi BPK RI 89

Bab VII Hubungan dan Komunikasi 119

Bab VIII Terobosan E‐Audit 139

Bab IX Tantangan Masa Depan 147

LAPORAN TAHUNAN 2010 レ vii

Daftar Isi

viii レ LAPORAN TAHUNAN 2010

LAPORAN TAHUNAN BPK RI レ 1

Sejarah Ringkas BPK 1

Bab SatuSEJARAH

RINGKAS BPK

2 レ LAPORAN TAHUNAN BPK RI

Wajah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)era kini adalah wajah yang semakin

percaya diri dalam menjalankan tugaskonstitusinya. Lembaga ini telah melampauiperjalanan yang panjang, juga serangkaiantempaan sejarah berat untuk sampai padaposisinya yang cukup ideal seperti saat ini.Profil BPK yang sudah memenuhi harapan inisecara ringkas dapat digambarkan sebagaiberikut: independensi, integritas, danprofesionalisme.

Dengan seluruh aspek yang ada dalamdirinya tersebut, BPK ada di garda terdepandalam menjaga keuangan negara. Sebab, ditangan para pemeriksa lembaga inilah fungsipemeriksaan keuangan negara diwujudkan

dan dilaksanakan. Boleh dikatakan, salah satupilar utama yang menjaga kelangsungankehidupan bangsa ini ada di pundak BPK.

Independensi BPK mencakup banyak hal.Dari segi organisasi, anggaran, hingga parapersonil pemeriksanya, lembaga ini sudahmengatur dirinya sendiri. Secara organisasi,BPK tidak berada dibawah kendali lembaga‐lembaga lain (termasuk Presiden) ketikamelakukan pemeriksaan. Azas independensiini bisa dikatakan mutlak, karenamemudahkan BPK menjalankan amanatkonstitusi, yakni melakukan pemeriksaan ataspengelolaan dan tanggung jawab keuangannegara. Saat menjalankan tugas ini BPKdilindungi undang‐undang.

LAPORAN TAHUNAN 2010 レ 3

Sejarah Ringkas BPK 1Pasang Surut Sejarah dan Posisi Ideal

Penyerahan IHPSKepada DPR.Azas independensimembuat BPKsemakin kuat.

Aspek integritas lebih merujuk kepadakinerja pemeriksa. Bagi pemeriksa keuangan,kejujuran dan kepercayaan laiknya sudahmenjadi harga mati. Untuk mencapai kualitastersebut BPK memiliki kode etik yang menjadirambu‐rambu bagi pemeriksa dalam bertugas.Dengan kode etik tersebut para pemeriksa takakan terpengaruh dengan hal‐hal diluar tugasmereka. Harapannya adalah hasil pemeriksa ‐an akan tetap dapat dipercaya.

Selain itu, sebagai aparat pegawai negerisipil pemeriksa BPK juga terikat pada aturan‐aturan kepegawaian. Sehingga berbagainorma dan aturan yang tercantum di sanajuga menjaga integritas para pemeriksa.Sanksi yang terkait aturan PNS ini akan jatuhjika mereka melakukan pelanggaran.

Kemudian soal profesionalisme. Tenagapemeriksa yang dimiliki BPK selalu dilihatkompetensi teknisnya di bidang yang telah

ditugaskan kepadanya. Bagi yang dinilai belummencukupi akan diberikan berbagai pelatihandan pendidikan yang diperlukan.

Demikianlah, BPK benar‐benar memilikiperangkat yang komplit untuk menjalankantugasnya. Tetapi untuk sampai pada kondisiideal itu jalan panjang dan berliku mestiditempuh BPK. Pasang dan surut eksistensilembaga ini berjalan beriringan denganperjalanan bangsa. Maklum, sejarah BPKboleh dikata terentang sama panjangnyadengan usia Republik Indonesia.

Kilas Balik SejarahSebagai lembaga pemeriksa, institusi inisudah tercantum dalam rumusan Undang‐Undang Dasar yang digodok Badan PenyelidikUsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia(BPUPKI) pada sidang kedua tanggal 10‐16 Juli1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan

4 レ LAPORAN TAHUNAN 2010

BPK RI: Menjaga Momentum Kemajuan

WorkshopPemeriksaan

LKPP/LKKL. Kejujurandan kepercayaan

adalah harga mati.

Indonesia kemudian melanjutkan kerjaBPUPKI yang dibubarkan pada 7 Agustus1945 tersebut.

Dalam UUD 1945 pun landasan hukumBPK sudah tercantum, yakni pada Bab VIIItentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat5. Bunyi pasal ini adalah: Untukmemeriksa tentang keuangan negaradiadakan suatu Badan PemeriksaKeuangan Negara yang peraturannyaditetapkan dengan undang‐undang.

Institusi badan pemeriksa kemudianbenar‐benar berdiri setelah MenteriKeuangan Syafrudin Prawiranegaramenerbitkan Surat Edaran yang berisi rencanapembentukan BPK. Surat PenetapanPemerintah No. 11/OEM tanggal 28Desember 1946 tersebut menetapkanpembentukan Badan Pemeriksa Keuanganpada tanggal 1 Januari 1947. BPK pun berdiridengan hanya sembilan pegawai dan R.Soerasno menjadi ketua pertama BPK, yanguntuk sementara berkedudukan di Magelang.

Sebelum ada Undang‐Undang mengenaiBPK, Peraturan Pemerintah menyebutkan tatacara kerja dan kedudukan lembaga inidisamakan dan disesuaikan dengan AlgemeneRekankamer (ARK). ARK adalah lembagapemeriksa pada era Hindia Belanda yangditopang peraturan perundangan lengkap.

Kedudukan dan fungsi BPK menurun tajamdi masa Republik Indonesia Serikat (RIS).

Fungsi BPK saat itu digantikan oleh lembagayang bernama Dewan Pengawasan Keuanganyang dibentuk berdasar Undang‐UndangDasar Sementara (UUDS) 1950. Posisi BPKbelum juga menguat setelah Indonesiakembali ke UUD 1945 pada 1959.

Pada pertengahan dekade 60‐an terbit UU No. 17 Tahun 1965 yang khusus mengaturtentang BPK. Toh, posisi lembaga ini jugamasih lemah karena secara eksplisitdinyatakan BPK berada di bawah Presiden.Pada 1966 Pemerintahan baru menganulirundang‐undang itu dan menyatakankedudukan BPK dikembalikan seperti yangdiamanatkan UUD 1945.

Di masa Orde Baru eksistensi BPKdiperkuat dengan keluarnya Undang‐UndangNomor 5 Tahun 1973 tentang BadanPemeriksa Keuangan. Meski demikian,



Sidang Paripurna BPK membahas Perpu No. 16/1964 untukdijadikan UU No. 17/1965.

dibanding peraturan‐peraturan penopangAlgemene Rakenkamer, undang‐undang inimasih ”kalah jauh” dari segi kelengkapannya.Peraturan‐peraturan yang mendasari BPKmasih terbatas pada hal‐hal yang pokok saja.Keterbatasan peraturan ini membuat peranBPK masih belum optimal. Berbagai hasilpemeriksaan dan temuan BPK belum mampumemperbaki keadaan. Hal ini disebabkansecara politis BPK masih menjadi subordinant”kekuatan” lain sehingga belum memilikikemandirian.

Masih terbatasnya peran BPK jugadikarenakan adanya lembaga pemeriksa lainbentukan pemerintah (seperti BPKP, Irjen, danItwilprop). Obyek, metode, dan laporanpemeriksaan BPK amat dibatasi. Anggarandan Sumber Daya Manusia nya punditentukan pemerintah.

Pembatasan ini membuat BPK tak leluasamemeriksa semua instansi pemerintahan.

Pada masa itu lembaga‐lembaga sepertiPertamina, Bank Indonesia, dan bank‐bankplat merah serta BUMN haram hukumnyadiperiksa BPK. Tak heran, semuapenyelewengan keuangan di berbagai instansiini (jika ada) tak pernah bisa dibuka.

Pembatasan juga terjadi pada pelaporanhasil pemeriksaan BPK. Pada masa itu sungguhmustahil khalayak luas bisa mengetahui hasil‐hasil pemeriksaan terhadap lembaga‐lembagapemerintah. Akibatnya, laporan BPK tidak bisamenjadi sumber informasi atau deteksi dinikondisi keuangan negara. Ini mengakibatkanpara pengambil keputusan tidak memilikibahan lengkap guna mengantisipasi berbagaisituasi, termasuk ketika terjadinya krisismoneter pada 1997‐1998.

Boleh dikata, semua pembatasan itu kianmembuat BPK kurang berfungsi optimal.Kemandirian yang diamanatkan Undang‐Undang No. 5 Tahun 1973 takluk olehkekuatan politis. Meski hal ini memang tidakmengherankan karena pada era itu kekuasaanpemerintah memang demikian besar.Jangankan BPK, bahkan parlemen pun beradadi bawah dominasi kekuasaan eksekutif.

Lalu era baru bergulir ketika bangsa inimemutuskan tak bisa menerima lagi satukekuasaan berkuasa terus‐menerus tanpabatas. Presiden Soeharto makzul darikekuasaan, dan semangat reformasidigelorakan dimana‐mana. Aspirasiketerbukaan digemakan di segala bidang.



Serah terima jabatan Ketua BPK dari Mr. I.G.K. Pudja(1960‐1964) kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Parlemen akhirnya mengamandemen UUD1945 guna mengakomodasi sejarah baru ini.

Dalam amandemen tahun 2001, pasal‐pasal mengenai BPK ikut diperbarui danmenjadikan lembaga ini semakin kuat, bebas,dan mandiri. Hal itu terlihat pada Bab VIIIAtentang BPK Pasal 23E ayat 1‐3, dan Pasal 23Fayat 2. Posisi BPK pun sejajar denganPresiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan KY.

Pada era ini lahirlah paket tiga undang‐undang terkait keuangan negara yangmenyokong fungsi dan wewenang BPK.Ketiganya adalah UU No. 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara, danUU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,Pengelolaan, dan Tanggung Jawab KeuanganNegara. Ketiga aturan ini menegaskankedudukan dan peran BPK sebagai lembaga

pemeriksaan keuangan yang bebas danmandiri.

Lalu puncaknya, berdasar amandemenUUD 1945 pula lahir UU No. 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan untukmenggantikan UU No. 5 Tahun 1973 yang kianmemperkokoh kedudukan BPK. Berdasarsejumlah perangkat perundang‐undangan ini,tercantum tugas BPK adalah memeriksakeuangan pemerintah pusat, pemerintahdaerah, lembaga negara lainnya, BankIndonesia, Badan Usaha Milik Negara, BadanLayanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah,dan lembaga lain yang terkait pengelolaandan tanggung jawab keuangan negara.

Ada tiga jenis pemeriksaan yang dilakukanBPK, yakni pemeriksaan keuangan, kinerja,dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.Pemeriksaan keuangan dilakukan guna mem ‐beri kan pernyataan pendapat tentang tingkatkewajaran informasi yang disajikan dalamlaporan keuangan pemerintah. Pemeriksaankinerja meliputi aspek ekonomi, efisiensi, danefektivitas program dan kegiatan pemerintah.

Adapun pemeriksaan tujuan tertentubertujuan untuk memberikan simpulan atassuatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan dengantujuan tertentu dapat bersifat: eksaminasi,reviu, atau prosedur yang disepakati.Pemeriksa an ini meliputi, antara lainpemeriksaan atas hal‐hal lain di bidangkeuangan, pemeriksaan investigatif, danpemeriksaan atas sistem pengendalian intern.



Pimpinan BPK bersama Presiden Soeharto.Secara politis masih subordinant ”kekuatan” lain.

Sejumlah perundangan di atas jugamenyokong kemandirian BPK. Kemandirianitu, antara lain, terlihat dalam wewenang BPKyang dapat menentukan sendiri susunanorganisasi dan fleksibilitas dalam mengelolaSDM‐nya. Pemberhentian dan penunjukkanBPK tak lagi dilakukan Presiden, tetapi olehDPR. Lalu laporan hasil pemeriksaan tidak lagikepada Presiden, namun langsung kepadawakil rakyat di parlemen.

Pada saat menjalankan tugas dankewenangannya, angota BPK memilikikekebalan, yakni tidak dapat dituntut di mukapengadilan karena menjalankan tugas,kewajiban, dan wewenangnya sesuai undang‐undang BPK. Anggota BPK, Pemeriksa, danpihak lain yang bekerja untuk dan atas namaBPK diberikan perlindungan hukum danjaminan keamanan oleh instansi yangberwenang. (Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang‐undang No. 15 Tahun 2006). Meski demikianbukan berarti BPK menjadi institusi super‐body, sebab setiap tindak pidana yangdilakukan pimpinan atau pegawai BPK tetapbisa diproses hukum. Mekanisme untuk inisudah diatur dalam Pasal 24 dan 25 undang‐undang yang sama.

Demikianlah BPK telah telah ”lahirkembali” dengan kedudukan yang dulupernah dibayangkan para pendiri bangsa(founding fathers). Sebuah lembagapemeriksa keuangan yang menjadi bagianpenting dan tak terpisahkan dalam upaya

penegakan pemerintah yang bersih dan tatakelola yang baik.

BPK merumuskan visinya untuk menjadilembaga pemeriksa keuangan negara yangbebas, mandiri, dan profesional sertaberperan aktif dalam mewujudkan tata kelolakeuangan negara yang akuntabel dantransparan.

Adapun misinya adalah memeriksapengelolaan dan tanggung jawab keuangannegara dalam rangka mendorong terwujudnyaakuntabilitas dan transparansi keuangannegara, serta berperan aktif dalammewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan.

Sedangkan misinya ditegakkan menjaditekad sebagai berikut: memeriksapengelolaan dan tanggung jawab keuangannegara; memberikan pendapat untukmeningkatkan mutu pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara; danberperan aktif dalam mendeteksi danmencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

BPK pada era reformasi ini, telahmewujudkan diri sebagai lembaga yangsemakin dekat dengan harapan para pendiribangsa, yakni sebuah lembaga pemeriksakeuangan negara yang menjadi bagian takterpisahkan dari penegakan pemerintahanyang bersih dan tata kelola yang baik.




Rencana Strategis

9 レ LAPORAN TAHUNAN 20109 レ LAPORAN TAHUNAN 2010

Bab DuaRENCANA STRATEGIS


Rencana Strategis2

Rencana Strategis (Renstra) adalahkeniscayaan bagi sebuah organisasi ketika

proses‐proses yang berlangsung di dalamnyadan kondisi eksternal yang melingkupinyamembutuhkan suatu cara baru dalammemandang eksistensi dirinya. Kebutuhanakan cara pandang baru itu muncul ketikaproses‐proses yang ada tidak lagi memadaiuntuk memenuhi tuntutan dan tantanganbaru yang dihadapi organisasi. Tuntutan dantantangan baru itu bukan hanya dipicu olehkondisi eksternal, tetapi juga bersumber darikondisi internal sebagai akibat dariperkembangan organisasi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telahmengalami perkembangan yang signifikan

dalam dasawarsa terakhir ini. Gelombangreformasi yang bergulir sejak 1998 antara lainmemunculkan kesadaran kolektif bangsaIndonesia untuk memulihkan posisi dan peranBPK sebagaimana diamanatkan oleh Undang‐Undang Dasar 1945. Pemulihan posisi danperan BPK itu dimulai dengan amandemenkonstitusi I, II, dan III dan disusul denganserangkaian undang‐undang yang berkaitandengan BPK. Sejak terbitnya paket undang‐undang tentang keuangan negara pada tahun2003‐2004 dan disusul dengan UU No. 15Tahun 2006 Tentang BPK sebagai penggantiUU No. 5 Tahun 1973, peran dan posisi BPKsebagai lembaga pemeriksa keuangan negaradiperkuat, baik dari segi pemeriksaan,organisasi, pegawai, maupun anggarannya.

Rencana Strategis(Renstra) BPK 2006‑2010

Loka Karya Rencana Strategis. Memulihkan posisi dan peran BPK RI.

Keputusan‐keputusan politik mendasar itu,selain memulihkan dan menguatkan BPK, jugamembuahkan peningkatan perhatianpemangku kepentingan atas hasil kerja BPK,baik dari lembaga perwakilan, pemerintah,maupun masyarakat umum. Banyak pihakmenantikan dan memperhatikan opini BPKatas laporan keuangan pemerintah. Beberapahasil pemeriksaan kinerja dan investigatif BPKbahkan kerap menjadi referensi publik dimedia massa. Kondisi yang demikian kianmenguatkan BPK untuk melakukan perubahanparadigma pemeriksaan, dari hanya sekadarsuatu “keharusan” menjadi suatu“kebutuhan” untuk mewujudkan Indonesiayang maju, adil dan makmur.

Dalam paradigma baru ini terkandungsemangat kemitraan sinergis antara BPK danpihak‐pihak auditee. BPK memandang entitas‐

entitas terperiksa bukanlah objekpemeriksaan yang dicari‐cari kesalahannya,melainkan mitra‐mitra dalam mengupayakanpengelolaan dan tanggung jawab keuangannegara yang transparan dan akuntabel. BPKbersama mitra‐mitranya menuju satu tujuanyang sama: terciptanya pemerintahan yangbersih (clean government) dan tata kelolayang baik (good governance) dalam rangkamewujudkan kesejahteraan bagi seluruhrakyat Indonesia.

Dalam rangka mengejawantahkanparadigma baru inilah BPK menyusun Renstra2006‐2010. Renstra ini sekaligus merupakanbentuk penghargaan BPK terhadap sambutanbaik dari para pemangku kepentingan, danBPK bertekad untuk memberikan hasilpemeriksaan yang lebih baik.



Pertemuan AKNdengan Auditee.Pemeriksaansudah menjadikebutuhan, tidaksekadar kewajiban.

Visi, Misi dan Nilai Dasar BPKVisi dan Misi BPKRenstra BPK 2006‐2010 bertumpu padavisi BPK: menjadi lembaga pemeriksakeuangan negara yang bebas, mandiri,dan profesional serta berperan aktifdalam mewujudkan tata kelolakeuangan negara yang akuntabel dantransparan. Dengan visi itu, BPK akanmenjalankan misi: memeriksapengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara dalam rangkamendorong terwujudnya akuntabilitasdan transparansi keuangan negara,serta berperan aktif dalammewujudkan pemerintahan yang baik,bersih, dan transparan.

Visi dan Misi itu dijabarkan dalam empatTujuan Strategis sebagai berikut:

Tujuan 1:Mewujudkan BPK sebagai lembagapemeriksa keuangan negara yangindependen dan profesional

BPK mengedepankan nilai‐nilaiindependensi dan profesionalisme dalamsemua aspek tugasnya menuju terwujudnyaakuntabilitas dan transparansi pengelolaankeuangan negara.

Tujuan 2:Memenuhi semua kebutuhan dan harapanpemilik kepentingan

BPK bertujuan memenuhi kebutuhan danharapan pemilik kepentingan, yaitu DewanPerwakilan Rakyat (DPR), Dewan PerwakilanDaerah (DPD), Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD), dan masyarakat padaumumnya dengan menyediakan informasiyang akurat dan tepat waktu kepada pemilikkepentingan atas penggunaan, pengelolaan,keefektifan, dan pertanggungjawabanpengelolaan keuangan negara.

Tujuan 3:Mewujudkan BPK sebagai pusat regulator dibidang pemeriksaan pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara

BPK bertujuan menjadi pusat pengaturandi bidang pemeriksaan atas pengelolaan dan


Rencana Strategis2

Menjalin kemitraan strategis antara BPK dengan auditee.

tanggung jawab keuangan negara yangberkekuatan hukum mengikat, yang berkaitandengan pelaksanaan tugas, wewenang danfungsi BPK sebagaimana ditetapkan dalamperaturan perundang‐undangan.

Tujuan 4:Mendorong terwujudnya tata kelola yangbaik atas pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara

BPK bertujuan untuk mendorongpeningkatan pengelolaan keuangan negaradengan menetapkan standar yang efektif,mengidentifikasi penyimpangan,meningkatkan sistem pengendalian intern,menyampaikan temuan dan rekomendasikepada pemilik kepentingan, dan menilaiefektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Nilai Dasar BPKBPK menetapkan tiga Nilai Dasar sebagaipemandu bagi segenap insan BPK dalammenjalankan masing‐masing tugas danfungsinya. Ketiga Nilai Dasar itu adalah:

IndependensiBPK adalah lembaga negara yang

independen di bidang organisasi, legislasi, dananggaran serta bebas dari pengaruh lembaganegara lainnya.

IntegritasBPK menjunjung tinggi integritas dengan

mewajibkan setiap pemeriksa dalammelaksanakan tugasnya, menjunjung tinggiKode Etik Pemeriksa dan Standar PerilakuProfesional.



Workshoptentang LaporanKeuangan.Menjunjungtinggi kode etikdan standarperilaku.

ProfesionalismeBPK melaksanakan tugas sesuai dengan

standar profesionalisme pemeriksaankeuangan negara, kode etik, dan nilai‐nilaikelembagaan organisasi.

Lingkup Tugas BPK danLingkungan BPKLingkup Tugas BPKBPK mengemban amanat Konstitusi untukmemeriksa seluruh unsur keuangan negara,baik pusat maupun daerah, yang mencakup:anggaran pendapatan dan belanja negara(APBN), anggaran pendapatan dan belanjadaerah (APBD), badan usaha milik negara(BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD),Bank Indonesia (BI), badan hukum miliknegara (BHMN), badan layanan umum (BLU),dan badan lain yang ada kepentingankeuangan negara di dalamnya. Sesuai dengan

mandat dalam undang‐undang, berkenaandengan pengelolaan keuangan negara danpertanggungjawabannya, BPK melaksanakantiga macam pemeriksaan:

Pemeriksaan KeuanganPemeriksaan keuangan adalah

pemeriksaan atas laporan keuanganpemerintah, dalam rangka memberikanpernyataan opini tentang tingkat kewajaraninformasi yang disajikan dalam laporankeuangan pemerintah.

Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan

atas aspek ekonomi dan efisiensi, sertapemeriksaan atas aspek efektivitas.

Pemeriksaan dengan Tujuan TertentuPemeriksaan dengan tujuan tertentu


Rencana Strategis2

Ketua BPK RIbersama MenteriKeuangan.Konstitusimengamanatkanuntuk memeriksaseluruh unsurkeuangan negara.

adalah pemeriksaan yang dilakukan dengantujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangandan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalampemeriksaan tujuan tertentu ini adalahpemeriksaan atas hal‐hal lain yang berkaitandengan keuangan, pemeriksaan investigatif,dan pemeriksaan atas sistem pengendalianintern pemerintah.

Lingkungan BPKBPK memperhatikan berbagai perubahan

yang muncul, dapat berasal dari lingkunganglobal, regional, nasional, dan internalorganisasi, yang sekaligus menjadi faktortantangan dan peluang. Berikut ini adalahuraian tentang bagaimana BPK memandangdiri dan lingkungannya.

Organisasi BPKDalam melaksanakan tugasnya, BPK

dibantu oleh pelaksana BPK yang secaraadministratif dikoordinasikan oleh SekretarisJenderal.

Pegawai BPKBPK mengembangkan kemampuan

pegawainya dengan memberikan pendidikandan pelatihan dan pengembangan profesiyang berkelanjutan.

Pemilik KepentinganPihak‐pihak yang berkepentingan terhadap

hasil pemeriksaan BPK, antara lain:• Lembaga perwakilan, yaitu: DPR, DPD, dan

DPRD;• Pemerintah, yaitu instansi pemerintah yang

diperiksa (auditee) dan instansi penegakhukum;

• Lembaga lain yang dibentuk berdasarkanundang‐undang;



Workshop Renstra2006‐2010. Renstradisusun gunamemenuhi tuntutanpemangkukepentingan.

• Warga Negara Indonesia;• Lembaga‐lembaga internasional.

Laporan Hasil PemeriksaanLaporan hasil pemeriksaan BPK, yang

terdiri dari laporan hasil pemeriksaan ataslaporan keuangan, laporan hasil pemeriksaankinerja, dan laporan hasil pemeriksaandengan tujuan tertentu disampaikan kepadalembaga perwakilan dan Pemerintah sesuaidengan kewenangannya.

Sasaran Strategis dan Rencana AksiBPK berketetapan untuk melaksanakan suatusistem manajemen yang terintegrasi danpraktik‐praktik pemeriksaan yang dapatmenyajikan hasil‐hasil pemeriksaan dan

pelayanan kepada para pemilik kepentingan.Untuk mencapai hal tersebut, BPKmenerapkan kriteria dan kerangka kerjaberikut yang akan mengarahkanpengembangan BPK.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan‐tujuan organisasi BPK telah mengembangkansasaran‐sasaran strategis dan rencana aksi.Sasaran‐sasaran dan rencana aksi itu meliputibidang kepemimpinan; perencanaan strategis;pemilik kepentingan; pengukuran, analisa,dan pengelolaan pengetahuan; sumber dayamanusia; dan pengelolaan proses.

KepemimpinanSasaran Strategis1. Menyusun visi organisasi yang jelas, dapat


Rencana Strategis2

P r o f i l O r g a n is a s i

L in g k u n g a n , H u b u n g a n K e le m b a g a a n , T a n t a n g a n

2 .

P e r e n c a n a a n

S t r a t e g is

1

K e p e m im p in a n

7

H a s i l O r g a n is a s i

6

P e n g e lo la a n

P r o s e s

3

F o k u s k e p a d a

P e m i l i k

K e p e n t in g a n

5


S D M

4

P e n g u k u r a n , A n a l is a d a n

P e n g e lo la a n P e n g e t a h u a n

P r o f i l O r g a n is a s i

L in g k u n g a n , H u b u n g a n K e le m b a g a a n , T a n t a n g a n

2 .

P e r e n c a n a a n

S t r a t e g is

1

K e p e m im p in a n

7

H a s i l O r g a n is a s i

6

P e n g e lo la a n

P r o s e s

3


P e m i l i k

K e p e n t in g a n

5


S D M

4

P e n g u k u r a n , A n a l is a d a n

P e n g e lo la a n P e n g e t a h u a n

Profil OrganisasiLingkungan, Hubungan Kelembagaan, Tantangan

2.Perencanaan

Strategis

6.Pengelolaan

Proses

3.Fokus kepada

Pemilik Kepentingan

4.Pengukuran, Analisa, dan Pengelolaan Pengetahuan

5.Fokus kepada

S D M

1.Kepemimpinan

7.Hasil Organisasi

dicapai, dan mengikat yang dilengkapidengan nilai‐nilai yang sesuai denganperaturan perundang‐undangan yangberlaku.

2. Menciptakan dan mendorong lingkunganyang independen yang menghasilkantingkat yang tertinggi dalam penerapanhukum, etika perilaku, danpertanggungjawaban kepemimpinan.

3. Membangun organisasi yang berkelanjutandengan manajemen yang fleksibel danstrategis dalam mengantisipasi perubahandi masa depan.

4. Mendorong lingkungan yang kondusif bagipembelajaran organisasi dan pegawai.

5. Mempersiapkan pembinaan dan dukunganyang konkret untuk pemimpin organisasi dimasa depan.

6. Mendorong budaya yang terbuka dantransparan, dan memberdayakankomunikasi di seluruh lingkungan

organisasi.7. Memfokuskan kebutuhan pemilik

kepentingan dan memberikanpenghargaan dan pengakuan kepadapegawai yang berprestasi.

8. Mendorong sikap yang berorientasi padaaksi melalui segenap organisasi dalamusahanya mencapai tujuan organisasi,peningkatan kinerja, dan visi organisasi.

9. Mengevaluasi kinerja organisasi danmenyediakan umpan balik dan panduansesuai kebutuhan untuk mencapai kinerjayang tinggi.

10.Mendidik komunitas di lingkungankeuangan negara tentang peran BPK dalammeningkatkan kualitas hidup rakyatIndonesia.

Rencana Aksi1. Memberlakukan rencana strategis sebagai

dasar penentuan arah reformasi



Ketua BPK dalamEditors Forum.Upaya meningkatkankomunikasi dankepedulian publik(public awareness)terhadap peran dankedudukan BPK.

pengelolaan dan tata kelola organisasiselama lima tahun mendatang.

2. Menyusun dan menerapkan suatu metodeyang sistematis dalam memonitor danmemperbaiki strategi implementasi.

3. Mengimplementasikan suatu proses yangsistematis untuk menyediakan masukanbagi lembaga perwakilan dalampengembangan peraturan yang terkaitdengan misi dan tanggung jawab BPK.

4. Menugaskan dengan jelas pejabat BiroHukum dan Perundang‐undangan dan parapejabat eselon I untuk memperbaiki visi,misi, dan nilai‐nilai organisasi sertamembuat rekomendasi untuk BPKmengenai hal‐hal tersebut.

5. Mengevaluasi kode etik dan membangunsuatu sistem untuk mengukurpenerapannya oleh setiap pegawai.

6. Memulai suatu proses yang sistematisuntuk mencapai independensi dalam

bidang kepegawaian dan anggaran.7. Mengevaluasi peraturan perundang‐

undangan yang mengatur BPK dan institusiyang terkait dalam rencana strategis danmembuat rancangan Nota Kesepakatanyang memuat lingkup dan sifat hubungankerja sama tersebut.

8. Membentuk suatu dewan kehormatanyang bertanggung jawab langsung kepadaBPK untuk menentukan, memelihara, danmengukur penerapan peraturan dan kodeetik di BPK.

9. Memperkuat unit hubungan masyarakatuntuk mengomunikasikan pemahamanyang konsisten atas tujuan strategis, arah,fungsi, dan tanggung jawab BPK kepadaseluruh rakyat Indonesia.

10.Melibatkan Anggota BPK dan eselon Idalam proses suksesi manajemen danpengembangan pemimpin masa depanBPK.


Rencana Strategis2

Loka KaryaLaporanKeuangan.Upayameningkatkanmanajemenpemeriksaan.



11.Merancang dan mengimplementasikansuatu sistem informasi manajemen yangdapat menyajikan informasi kinerjapegawai pada semua tingkatan organisasi.

12.Menetapkan batasan yang jelas antaraperan dan tanggung jawab BPK danPelaksana BPK atas seluruh kegiatanorganisasi.

13.Menyiapkan proses yang sistematis dalammengumpulkan secara periodik masukandari seluruh lapisan pegawai sebagaibahan penentuan kebijakan dan keputusanoperasional.

Perencanaan StrategisSasaran Strategis1. Menyusun dan menerapkan proses

perencanaan strategis lima tahunan yangsistematis yang dapat mengarahkantransformasi BPK menuju lembagatertinggi pemeriksaan keuangan negarayang terbaik dalam menerapkan prinsipkepatuhan, akuntabilitas, dan transparansi.

2. Mengoptimalkan penggunaan seluruhsumber daya BPK dalam mencapai sasaranstrategis.

3. Membangun komitmen BPK terhadapsemua aspek rencana strategis BPK.

4. Menyebarluaskan sasaran dan strategi BPKkepada semua pegawai.

5. Mengumpulkan dan mengintegrasikanmasukan‐masukan dari pegawai, anggotalembaga perwakilan, dan pemilikkepentingan lainnya dalam penyusunanstrategi terutama terkait dengan

Penyerahan Laporan kepada Presiden. BPK melaksanakan tugas pemeriksaannya berdasar independensi,integritas, dan profesionalisme.


Rencana Strategis2

pelaksanaan tugas dan fungsi BPK.6. Merancang dan menerapkan mekanisme

monitoring dan evaluasi untuk menilaidampak rencana aksi denganmenggunakan tolok ukur internasionalapabila dimungkinkan.

7. Memastikan adanya proses perencanaanstrategis yang fleksibel yang mampumerespons perubahan lingkungan politik,sosial, ekonomi, dan lingkunganoperasional yang terjadi secara cepat.

Rencana Aksi 1. Membentuk suatu komite pengarah yang

berwenang untuk mengawasi sasaranstrategis dan pelaksanaan sertamemastikan kecukupan sumber daya yangdiarahkan secara memadai untukpelaksanaan proses rencana strategis.

2. Mengidentifikasi dan mempertegas

struktur organisasi di lingkungan BPK yangbertugas untuk mengembangkan sasaranstrategis dan rencana aksi.

3. Mendistribusikan tanggung jawab dalamproses evaluasi tahunan kepada unit‐unitkerja yang mampu mengidentifikasi danmerespons perubahan lingkungan politik,sosial, ekonomi, dan lingkunganoperasional yang terjadi secara cepat.

4. Mengimplementasikan proses yangsistematis dalam memperoleh danmengakomodasi masukan‐masukan daripegawai, anggota lembaga perwakilan,dan pemilik kepentingan dalam prosesperencanaan strategis.

5. Mengembangkan dan melaksanakanRencana Kerja Pemeriksaan (RKP) Tahunanyang diselaraskan dengan perencanaanstrategis berdasarkan skala prioritas,ketersediaan sumber daya, dan manfaatyang diharapkan.

SosialisasiPeraturan Ganti

Kerugian Negara.BPK memastikan

proses penetapankerugian negaradilakukan lebih

cepat.



6. Membangun mekanisme monitoringkinerja untuk menilai efektivitas setiapstrategi.

7. Menyebarluaskan informasi tentang prosesperencanaan strategis kepada seluruhpegawai dan pemilik kepentingan.

Pemilik KepentinganSasaran Strategis1. Meningkatkan komitmen semua pegawai

BPK untuk memberikan pelayanan utamakepada pemilik kepentingan.

2. Meningkatkan komitmen semua pegawaiBPK dalam menyajikan laporan hasilpemeriksaan dan jasa lainnya sesuaidengan standar internasional di bidangprofesionalisme, ketepatan waktu, dankualitas.

3. Mengidentifikasi dan mengelompokkanpemilik kepentingan dan menentukankebutuhan dan tuntutannya.

4. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaansesuai dengan kebutuhan dan tuntutankelompok pemilik kepentingan.

5. Mempermudah akses pemilik kepentinganterhadap BPK dan laporan hasilpemeriksaan.

6. Merespons setiap perubahan di masadatang atas tuntutan dan harapan pemilikkepentingan.

7. Mengidentifikasi dan mengukur unsur‐unsur penting dari kepuasan pemilikkepentingan.

8. Mengidentifikasi dan meningkatkankualitas dan kuantitas hubungan kerjadengan pemilik kepentingan.

Sosialisasi hasilpemeriksaanBank Century.Komitmen untukmemberikanpelayanan utamakepada pemilikkepentingan.


Rencana Strategis2

Rencana Aksi1. Menerapkan suatu proses komprehensif

untuk menanamkan budaya pelayananoleh pegawai BPK kepada pemilikkepentingan.

2. Mengidentifikasi standar internasionalyang harus dipatuhi oleh BPK.

3. Menentukan kekurangan‐kekurangandalam laporan hasil pemeriksaan sertamelakukan tindakan perbaikan.

4. Mengidentifikasi pemilik kepentingan yangada saat ini dan yang akan datang.

5. Menerapkan suatu proses sistematisdalam penentuan kebutuhan dan tuntutanpemilik kepentingan yang ada saat ini danyang akan datang.

6. Memastikan bahwa proses kegiatan danhasilnya telah dirancang sesuai denganperubahan kebutuhan dan tuntutan darikelompok pemilik kepentingan.

7. Membangun suatu unit yang bertanggung

jawab untuk meningkatkan aksesibilitaspemilik kepentingan terhadap BPK danlaporan hasil pemeriksaan.

8. Menerapkan suatu sistem pengukuran danmonitoring yang baku atas kepuasanpemilik kepentingan.

9. Membuat atau memberdayakan suatu unitkerja hubungan masyarakat yang efektif.

Pengukuran, Analisis, danPengelolaan PengetahuanSasaran Strategis1. Mengidentifikasi sumber–sumber dan

kebutuhan informasi BPK.2. Membangun infrastruktur teknologi

informasi yang andal dan aman yangdiselaraskan dengan kebutuhan dan arahorganisasi.

3. Mengumpulkan, menyeleksi, danmemproses informasi yang penting baik

RakernasAkuntansi danPelaporanKeuanganPemerintah.Mengidentifikasistandarinternasionalyang harusdipatuhi olehBPK RI.



internal maupun eksternal.4. Membangun indikator kinerja internal dan

eksternal yang bermanfaat. 5. Mengintegrasikan pengukuran kinerja yang

aktual dengan kemampuan manajemen.6. Menggunakan data pembanding dan tolok

ukur untuk meningkatkan prosespengambilan keputusan dan inovasi.

7. Memastikan ketersediaan, relevansi, danpemanfaatan indikator kinerja yangberkesinambungan dalam lingkungan yangberubah.

8. Memastikan BPK mempunyai kemampuanyang berkesinambungan untuk menelaahkinerja organisasi.

9. Memanfaatkan informasi secara efektifuntuk meningkatkan proses, kinerja, danhasil.

10.Menyebarluaskan hasil penilaian kinerjadan rekomendasi perbaikan kepada

pemilik kepentingan.11.Memastikan bahwa rekomendasi penilaian

kinerja telah ditindaklanjuti secara efektif.12.Membangun suatu proses yang sistematis

untuk berbagi pengetahuan dan praktik‐praktik terbaik di lingkungan BPK.

Rencana Aksi1. Melakukan survei kepada pemilik

kepentingan di dalam dan luar BPK untukmengindentifikasi sumber‐sumber dankebutuhan informasi BPK.

2. Mendefinisikan indikator kinerja utamayang selaras dengan sasaran strategis.

3. Membangun tolok ukur indikator kinerjautama BPK.

4. Membangun strategi teknologi informasiyang selaras dengan indikator kinerjautama serta kebutuhan dan kewajiban

Forum ManajerSIMAK BPK RI.Memastikanketersediaan,relevansi, danpemanfaatanindikator kinerja yangberkesinambungandalam lingkunganyang berubah.


Rencana Strategis2

organisasi. 5. Menerapkan sistem pengukuran dan

analisis kinerja yang terintegrasi.6. Membentuk subkomite di tingkat Badan

untuk mengevaluasi indikator kinerja dantolok ukur secara periodik dalam halrelevansi dan kegunaan.

7. Mengintegrasikan hasil‐hasil sistempengukuran dan analisis kinerja ke dalamkebijakan, prosedur, dan operasiorganisasi.

8. Membangun dan menerapkan mekanismepelaporan dan komunikasi untukmenyebarluaskan indikator kinerja utamadan rekomendasi kepada pemilikkepentingan internal dan eksternal.

9. Merancang dan menerapkan suatu prosespenilaian pascaimplementasi untukmemastikan efektivitas penerapan danimplementasi rekomendasi berbasiskinerja.

10.Menunjuk eksekutif pengelolapengetahuan yang memfasilitasipeningkatan aksesibilitas distribusipengetahuan dan informasi di lingkunganseluruh BPK.

Sumber Daya ManusiaSasaran Strategis1. Mengoptimalkan kinerja seluruh staf di

BPK. 2. Mencapai kemandirian dalam

melaksanakan pengelolaan pegawai.3. Menjadi pilihan utama bagi para

profesional dalam membina karier.4. Menyediakan lingkungan kerja yang aman

dan nyaman bagi semua pegawai.5. Membangun budaya organisasi yang

produktif yang dapat mendorong kepuasandan kinerja pegawai yang tinggi.

6. Membangun sistem promosi yang

Pelantikan PejabatEselon II. Menjadipilihan utama bagipara profesionaldalam membinakarier.

transparan dan efektif yang dapatmendorong peningkatan profesionalisme.

7. Menyelaraskan pengelolaan sumber dayamanusia dengan misi BPK dan tuntutantugas.

8. Mendistribusikan pekerjaan secara jelasyang dimuat dalam Rencana Kerja Tahunan(RKT).

9. Merancang dan menerapkan sistemmanajemen kerja yang dapat menelusuripencapaian kinerja dibandingkan denganrencana dan anggaran.

10.Merancang dan menyusun sistempendidikan dan pengembangan profesiyang selaras dengan persyaratan tujuanstrategis dan rencana kerja tahunan.

Rencana Aksi1. Memulai suatu proses yang sistematis

dalam memperoleh independensi dankeleluasaan dalam pengaturan pegawai.

2. Mempelajari pengalaman dari lembagapemerintah lain di Indonesia yang telahmemperoleh independensi dalampengaturan pegawai.

3. Melakukan evaluasi organisasi untukmengukur tingkat pembagian yang optimalatas struktur dan sumber daya yangtersedia saat ini untuk mencapai visi dantugas pokok BPK.

4. Menyiapkan rencana kerja tahunan yangmemuat rincian tugas dan fungsi yangrealistis dan mendistribusikan dengan jelastugas tersebut kepada unit kerja‐unit kerja.

5. Merancang dan mengaplikasikan sistemmonitoring kinerja yang dapatdibandingkan dengan rencana kerjatahunan.

6. Mengimplementasikan suatu programperekrutan pegawai yang dinamis yangdapat menempatkan BPK sebagai pilihanutama untuk berkarier.



WorkshopPemeriksaan LKPPdan LKKL. Budayaorganisasi yangproduktif.

7. Mendefinisikan secara jelas peluang daninsentif bagi pengembangan karier di BPKdan memulai suatu proses pengembanganSDM, promosi, dan pemberian imbalankepada pegawai secara terbuka,transparan, dan adil.

8. Menyelenggarakan lokakarya tentangrencana karier bagi pegawai baru.

9. Melakukan survei terhadap kenyamanandan keamanan fasilitas dan akomodasi dikantor pusat dan perwakilan BPK danmenindaklanjuti hasil survei secara cepatdan tepat berdasarkan prioritas.

10.Mengimplementasikan suatu pendekatanyang sistematis dalam mengidentifikasi,mengukur, dan meningkatkankesejahteraan, kepuasan, motivasi, danbudaya organisasi.

11.Membentuk komunikasi dua arah yangterbuka dan efektif antara pegawai danseluruh tingkat manajemen.

12.Mengimplementasikan suatu proses yangsistematis dalam mengevaluasi kebutuhanpendidikan dan pelatihan (diklat) diseluruh organisasi, merancang programdiklat, dan menyusun modul diklat yangmerujuk kepada pengembangan bidang‐bidang yang penting.

13.Merancang dan menerapkan sistemdisiplin pegawai yang modern dan efektif.

Pengelolaan ProsesSasaran Strategis1. Melakukan tugas pemeriksaan, serta tugas

penunjang dan pendukung yang beretika,efektif, dan efisien.

2. Menyelaraskan peraturan dan perundang‐undangan dengan visi, misi, dan tujuanstrategis BPK.

3. Menerapkan proses yang sistematis dalammengalokasikan keterbatasan sumber daya


Rencana Strategis2

Tes penerimaanpegawai. Programperekrutanpegawai yangdinamis.

pada bidang‐bidang terpenting dilingkungan keuangan negara.

4. Menerbitkan laporan pemeriksaan yangberguna dan dapat ditindaklanjuti.

5. Membangun kerja sama dengan DPR untukmemastikan tindak lanjut atas saran yangdimuat dalam laporan hasil pemeriksaanBPK secara tepat waktu.

6. Menyusun petunjuk pelaksanaan yangmengatur hubungan kerja sama denganpihak lain termasuk Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), Kejaksaan Agung, danKepolisian Republik Indonesia (POLRI).

7. Memberikan pertimbangan kepadaPemerintah dalam menyiapkan standarakuntansi pemerintahan danpenerapannya.

8. Meningkatkan fungsi penelitian danpengembangan untuk mengidentifikasidan memenuhi kebutuhan utama unit‐unitkerja di lingkungan BPK.

9. Membangun suatu proses sistem informasimanajemen yang memanfaatkan indikatorkinerja yang penting.

10.Meningkatkan fungsi pengawasan internalBPK.

11.Mempertimbangkan masukan dari pemilikkepentingan dalam merancang ulang ataumembangun suatu proses pemeriksaan.

12.Memastikan struktur fungsi penunjang danpendukung organisasi selaras dengankebutuhan proses pemeriksaan.

13.Memastikan sumber daya teknologiinformasi, yang tersedia, memadai, danterintegrasi secara efektif.

14.Mendidik dan menginformasikan kepadasemua Pegawai BPK mengenai tujuan danproses kegiatan penunjang danpendukung.

15.Memastikan adanya suatu mekanismeperlindungan terhadap pemeriksa atastuntutan hukum.

16.Menetapkan peraturan BPK tentangpenyelesaian ganti rugi keuangannegara/daerah dalam hal terjadipelanggaran hukum dan/atau kelalaianbendahara dalam melaksanakankewajibannya.

17.Menetapkan peraturan BPK tentang gantirugi pengelolaan keuangan negara padaperusahaan yang sahamnya lebih dari 51persen dimiliki oleh Negara.

18.Menetapkan peraturan BPK tentangpenyampaian laporan pertanggungjawabanbendahara.

19.Menetapkan peraturan tentang tata carapenyampaian laporan yang mengandungunsur pidana kepada instansi yangberwenang.

20.Menetapkan materi untuk menyempurna ‐kan sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintah.

Rencana Aksi1. Mengkaji dan menyempurnakan Standar

Audit Pemerintahan (SAP) menjadi StandarPemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

2. Mengkaji dan mengidentifikasi peraturandan perundang‐undangan yang tidakkonsisten dengan visi, misi, dan tujuan



strategis BPK.3. Memprioritaskan sumber daya yang

dimiliki untuk pemeriksaan laporankeuangan pusat/daerah, pemeriksaaninvestigatif, pemeriksaan lingkungan, danpemeriksaan atas bencana dan daerahkonflik.

4. Merancang dan menyusun bentuk laporanpemeriksaan yang dapat dipahami danditindaklanjuti oleh semua pemilikkepentingan.

5. Menyusun sistem monitoring atas tindaklanjut saran yang dimuat dalam laporanhasil pemeriksaan BPK.

6. Menyempurnakan Panduan ManajemenPemeriksaan (PMP) dengan materi, antaralain pengaturan hubungan kerja samadengan pihak lain termasuk KPK, KejaksaanAgung, dan POLRI.

7. Menyiapkan mekanisme dan sumber dayadalam rangka memberikan pertimbangan

mengenai aspek hukum, akuntansi, danpemeriksaan yang berkaitan denganstandar akuntansi pemerintahan danperaturan perundang‐undangan di bidangkeuangan negara.

8. Membangun suatu proses yang sistematisuntuk menyelaraskan kegiatan penelitiandan pengembangan (litbang) dengankebutuhan unit‐unit kerja di lingkunganBPK.

9. Merancang dan membangun suatu sistemmanajemen informasi yang didasarkanpada indikator‐indikator kinerja yang dapatmendukung kinerja BPK di masa datang.

10.Mengevaluasi dan menyesuaikan fungsipengawasan internal BPK yang efektif danefisien untuk meningkatkan kinerja dankepatuhan terhadap peraturan perundang‐undangan yang berlaku.

11.Mengidentifikasi pemilik kepentingan sertamembangun komunikasi dua arah antara


Rencana Strategis2

RakornasPelaksana BPK RI.Memastikan suatumekanismeperlindungan bagipemeriksa atastuduhan hukum.

BPK dan pemilik kepentingan dalam rangkamenyempurnakan proses pemeriksaan.

12.Mengevaluasi organisasi yang mencakup diantaranya proses penunjang danpendukung sebagai bagian dari usahatransformasi BPK.

13.Melakukan penilaian kebutuhan pemakaiatas teknologi informasi dan memasukkanhasilnya dalam suatu rencana strategis danoperasional.

14.Menyusun dan menyempurnakan modulDiklat tentang tujuan dan prosespenunjang dan pendukung.

15.Merancang mekanisme perlindunganhukum bagi pemeriksa.

16.Menyusun peraturan BPK tentangpenyelesaian ganti rugi keuangannegara/daerah dalam hal terjadipelanggaran hukum dan/atau kelalaianbendahara dalam melaksanakankewajibannya.

17.Menyusun peraturan BPK tentangpenyelesaian ganti rugi keuangan negarapada perusahaan yang lebih dari 51 persensahamnya dimiliki oleh Negara.

18.Menyusun peraturan BPK tentangpenyampaian laporan pertanggungjawabanbendahara.

19.Menyusun peraturan tentang tata carapenyampaian laporan yang mengandungunsur pidana kepada instansi yangberwenang.

20.Memberikan masukan untukmenyempurnakan sistem pengendalianintern di lingkungan pemerintah sebelumditetapkan menjadi peraturan pemerintah.

Indikator‑indikator Sukses BPKUntuk mengukur dan mengetahui tingkatpencapaian sasaran strategis, BPK menyusunsejumlah indikator sukses yang mendukungsistem manajemen BPK yang terintegrasi.Uraian indikator‐indikator sukses yangdipergunakan sebagai dasar pengukurankinerja BPK di bidang kepegawaian, publik,hasil, kualitas, ketepatan waktu, dan biayaadalah sebagai berikut.

Kepegawaian1. Prosentase pegawai yang menyatakan diri

bahwa mereka memahami dengan jelasmengenai tujuan‐tujuan strategis danagenda reformasi BPK.

2. Prosentase pegawai yang menyatakanbahwa mereka mengerti tentang kode etik BPK.

3. Prosentase pegawai yang yakin dapatmenerapkan kode etik.

4. Prosentase pegawai yang puas dengantingkat pencapaian independensi atasanggaran dan kepegawaian.

5. Prosentase pegawai yang memanfaatkansistem informasi manajemen yang cukupuntuk pengukuran kinerja secara memadai.

6. Prosentase pegawai yang puas denganpenjenjangan karier dan pengembangankarier.

7. Prosentase pegawai yang puas dengankomunikasi manajemen‐staf.

8. Prosentase pegawai yang puas denganpenjenjangan diklat dan kurikulum.

9. Prosentase pegawai yang memahami



peranan dan tanggung jawab BPK danpimpinan pelaksana BPK.

10.Prosentase pegawai yang puas denganefektivitas BPK dalam meresponsperubahan‐perubahan eksternal.

11.Prosentase pegawai yang memahamibahwa dirinya merupakan bagian dariproses perencanaan strategis.

12.Prosentase pegawai yang memahamibahwa sistem disiplin pegawai adil danefektif.

13.Prosentase pegawai yang berpendapatbahwa pimpinan pelaksana BPKmemperhatikan kesejahteraan.

14.Prosentase pegawai yang berpendapatbahwa hasil kerja mereka sesuai denganharapan pemilik kepentingan.

15.Prosentase pegawai yang berpendapatbahwa sistem informasi yang ada sesuaidengan tuntutan dan kebutuhan.

16.Prosentase pegawai yang berpendapatbahwa dukungan sarana dan prasaranaumum telah tersedia secara memadai.

17.Prosentase pegawai yang dibina dalampengembangan karier.

Pemilik Kepentingan (DPR, DPD,DPRD, Pemerintah, dan Publik)1. Prosentase responden yang menyatakan

bahwa BPK telah efektif.2. Prosentase responden yang menyatakan

bahwa sejauh mana BPKmengomunikasikan hasil pemeriksaannyasecara memadai kepada publik.

Hasil1. Jumlah masalah‐masalah yang signifikan

yang dilaporkan kepada DPR.2. Jumlah Pemeriksaan Keuangan.


Rencana Strategis2

Ketua BPK RIbersama PimpinanDPR RI. Memastikantindak lanjut atassaran yang dimuatdalam laporan hasilpemeriksaan BPKsecara tepat waktu.

3. Jumlah Pemeriksaan Kinerja.4. Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan

Tertentu.5. Jumlah penyampaian pertimbangan

kepada DPR tentang perubahanperundang‐undangan atau standarkeuangan.

6. Jumlah temuan‐temuan yang disampaikankepada Kepolisian RI dan Kejaksaan RI.

7. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjutioleh instansi yang diperiksa.

8. Jumlah kerugian negara yang ditemukanoleh BPK.

9. Jumlah uang negara yang diselamatkandibandingkan dengan biaya operasionalBPK.

10.Jumlah pemeriksaan di luar Rencana KerjaPemeriksaan (RKP).

11.Prosentase pencapaian RKP Tahunan.

Kualitas1. Prosentase pemilik kepentingan yang puas

dengan hasil pemeriksaan dan konsultasiBPK.

2. Prosentase pemilik kepentingan yang puas

dengan cara BPK mengomunikasikantemuan dan rekomendasi secara efektif.

3. Prosentase pemeriksaan yang konsistendengan standar‐standar yang berlaku.

Ketepatan Waktu1. Prosentase responden yang berpendapat

bahwa masalah‐masalah yang signifikandiungkapkan dalam laporan tepat waktu.

2. Prosentase laporan pemeriksaan yangditerbitkan sesuai dengan batas waktuyang ditetapkan.

Biaya1. Biaya rata‐rata tiap temuan yang signifikan.2. Biaya rata‐rata per pemeriksaan keuangan

dan pemeriksaan kinerja.3. Biaya rata‐rata per pemeriksaan dengan

tujuan tertentu.4. Jumlah jam yang digunakan dalam

melaksanakan pemeriksaan.5. Jumlah jam yang digunakan dalam

mengelola pemeriksaan.6. Jumlah jam yang digunakan untuk

pendidikan dan pelatihan.



LAPORAN TAHUNAN BPK RI レ 33

Rencana Kerja Tahun 2010

33 レ LAPORAN TAHUNAN BPK RI33 レ LAPORAN TAHUNAN BPK RI33 レ LAPORAN TAHUNAN BPK RI

3

Bab TigaRENCANA KERJA

TAHUN 2010


Latar Belakang dan SuasanaPeralihan

Tahun 2010 adalah titik strategis bagiBadan Pemeriksa Keuangan. Sebab, inilah

tahun terakhir dari pelaksanaan RencanaStrategis (Renstra) dan implementasi RenstraBPK 2006‐2010. Namun, pada saat ini pulamasa tugas Badan periode 2009—2014menapaki tahun pertamanya. Ini menjadisemacam masa peralihan yang akanmenentukan wajah keberhasilan Badan dimasa depan dalam mengemban tugasutamanya, yakni memeriksa pengelolaan dantanggung jawab Keuangan Negara, sertaberperan aktif mewujudkan pemerintahanyang baik, bersih, dan transparan.

Di tahun terakhir pelaksanaan Renstra danimplementasi Renstra 2006‐2010 itu, Badandituntut mengoptimalisasi sumber daya yangdimiliki. Tujuannya, adalah agar sasaran‐sasaran strategis yang sudah ditetapkanmampu dicapai. Serangkaian kebijakan jugamesti dirancang agar Badan mampumenjalankan tugas utamanya secaraberkesinambungan.

Ya, menjaga kesinambungan adalah katakunci di tahun strategis ini. Tahun 2010seperti sebuah jembatan yang menjaga agarkinerja Badan yang sudah mantap padaperiode sebelumnya, mampu diteruskan dan ditingkatkan para penerusnya. Agarperjalanan BPK yang sudah berada di track

Rencana Kerja di Tahun Strategis

Penyerahanmemori masajabatan KetuaBPK RI.


(jalur) yang tepat ini, kian melaju dan menujusasaran yang tepat. Maka dirumuskanlahsebuah acuan, bahwa rencana kerja tahunan(RKT) ini diprioritaskan pada kegiatan strategisyang belum dilaksanakan, dan pada saat yangsama melanjutkan kegiatan tahunsebelumnya.

Tetapi tentu saja dalam merumuskan RKTitu BPK tidak mungkin mengabaikan suasanayang berkembang di sekitarnya. Ada beberapafaktor yang mesti diperhatikan dan dalambanyak hal juga perlu disiapkan antisipasinya.Beberapa perkembangan itu, antara lain,sebagai berikut:

1. Terbenturnya judicial review yang diajukanBPK atas aturan yang dinilai membatasiwewenang Badan dalam menjalankantugas. BPK telah mengajukan judicial reviewatas Undang‐undang Pajak No. 28 Tahun2007 karena aturan ini dinilai membatasi

kewenangan konstitusionalnya sebagailembaga pemeriksa. Sayang keputusanMahkamah Konstitusi yang menyidangkangugatan ini tidak sesuai harapan BPK.Mahkamah menyatakan bahwa judicialreview itu tidak memenuhi syarat adanyakerugian terhadap kewenangankonstitusional BPK.

Namun harapan BPK masih terbukakarena ada langkah hukum berikutnya,yakni mengajukan Peninjauan Kembali (PK).Untuk itu Badan harus mengikhtiarkantemuan bukti‐bukti baru agar PK berjalansesuai harapan. Kondisi ini juga tak harusmembuat Badan mengurungkan niat untukmengajukan judicial review terhadap aturanlain yang juga menghambat kerja BPK,yakni Undang‐undang tentang PerseroanTerbatas dan Undang‐undang tentangYayasan.


Rapat Konsultasidengan DPR RIterkait KasusPajak.


2. Adanya tuntutan dari para pemangkukepentingan, yakni DPR, DPD dan DPRD.Tuntutan itu adalah:a. Memenuhi kebutuhan para pemangku

kepentingan berupa informasi seputarakuntabilitas penggunaan, pengelolaan,efektifitas, dan pertanggungjawabanKeuangan Negara.

b. Berperan lebih nyata dalam mendorongterwujudnya tata kelola yang baik ataspengelolaan dan tanggung jawabKeuangan Negara oleh pemerintah.

c. Memenuhi permintaan pemeriksaan(audit on request) atas isu‐isu yangberkaitan dengan penyimpanganpengelolaan dan pertanggung jawabanKeuangan Negara.

Atas segala tuntutan itu BPK harus dapatmemenuhinya secara selektif. Tak pelak, halini membutuhkan dukungan anggaran yang

cukup, serta ketersediaan sumber dayamanusia yang handal.

3. Lemahnya Sistem Pengendalian Internal(SPI) yang diselenggarakan pemerintah.Kelemahan di bidang ini menyebabkankinerja pelaporan keuangan pemerintahbelum sesuai harapan. Hal ini wajibdiperbaiki demi meningkatkan akuntabilitaspemerintah dalam pengelolaan KeuanganNegara. Beberapa hal yang bisa dilakukanBadan, antara lain: ● Membangun komunikasi dengan

pemerintah pusat dan daerah secarakonsisten dan proporsional.

● Proaktif mendorong pemerintah pusat(yang terdiri dari kementerian danlembaga) serta pemerintah daerah agarsegara menyusun rencana aksi untukmenindaklanjuti saran/rekomendasi BPK.


Rapat KonsultasiBPK RI denganDPR RI.Rekomendasipermintaan auditBPK.


4. Adanya perubahan lingkungan yangdemikian cepat dalam bidang teknologiinformasi, arus globalisasi, dan perubahaniklim. Ini menimbulkan tantangan tersendiriyang memerlukan antisipasi dini. Beberapahal yang bisa disiapkan, antara lain,menyiapkan sumber daya manusia yangkompeten di bidang pemeriksaan berbasisteknologi informasi (TI), perubahan iklimdan lingkungan, pada obyek pemeriksaan(auditee), baik di tingkat pemerintah pusat,daerah, BUMN, BUMD, LPS, BHMN, BLU,dan badan‐badan lainnya.

Berdasarkan latar belakang suasanatersebutlah RKT 2010 disusun dan akanmenjadi pedoman setiap satuan kerja (Satker)BPK dalam menentukan Rencana KerjaPemeriksaan (RKP) dan Rencana KerjaKegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP).Rencana Kerja ini pada dasarnya merupakanpenjabaran Renstra sesuai tahapan

pelaksanaan yang ditetapkan dalam RencanaImplementasi Renstra.

RKP dilaksanakan oleh AKN (AuditamaKeuangan Negara), sedang RKSP olehSekretariat Jenderal BPK, Direktorat UtamaRevbang, Direktorat Utama Binbangkum, danInspektorat Utama.

Di bidang pemeriksaan, Badan telahmenetapkan kebijakan umum berupa prioritaspemeriksaan. Strategi yang diterapkan untukmewujudkan hal itu adalah dengan menetap ‐kan pemeriksaan tematik atas isu strategispada 2010. Adapun kebijakan di bidangKesetjenan dan Penunjang diarahkan kepadapenguatan kelembagaan dan peningkatandukungan dalam pelaksanaan tugas pokokBPK. Dukungan itu terutama di bidanganggaran, penyediaan sarana dan prasarana,peningkatan SDM (misalnya dalam bentukdiklat serta penyusunan pedoman kerja).


Rapat Kerja 2010.MenjabarkanRenstra sesuaitahapanpelaksanaan yangditetapkan.




Skema Penyusunan RKT

Kebijakan dan Rencana Kerja 2010Peran BPK dalam menjalankan visi danmisinya mengalami peningkatan berarti dalambeberapa tahun terakhir. Tercatat ada empatperan yang menonjol, yakni: ● Meningkatkan kegiatan pemeriksaan dalam

rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi,Nepotisme (KKN)

● Memperluas obyek dan peningkatankualitas pemeriksaan demi terciptanyatransparansi dan akuntabilitas KeuanganNegara

● Membantu pemerintah meningkatkanimplementasi Paket UU tentang KeuanganNegara Tahun 2003‐2004

● Membantu pemerintah melakukan

reformasi institusional termasukrestrukturisasi BUMN dan Badan LayananUmum, seperti sekolah/universitas danrumah sakit.

Peran di keempat bidang itulah yang dijagakesinambungannya oleh Badan dalammenyusun Rencana Kerja Tahun (RKT) 2010.Diputuskan bahwa kebijakan umum di bidangpemeriksaan yang didukung kebijakan umumke‐Setjenan dan Penunjang harus mampumembangun sistem pemeriksaan yangterintegrasi. Dengan demikian setiappemeriksaan BPK dilakukan dengan kualitastinggi—mulai dari tahap perencanaan hinggapelaporan. Kegiatan pemeriksaan, disadari,merupakan pilar utama mewujudkan visi danmisi BPK.

RENSTRA

↓

RENCANA IMPLEMENTASI

↓

KEBIJAKAN BADAN

↓

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

↓ ↓

RENCANA KEGIATAN RENCANA KEGIATANPEMERIKSAAN (RKP) SETJEN & PENUNJANG

↑ ↑

ANGGARAN

↑ ↓

Rakor Pelaksanaan BPK RI dalam rangka PerencanaanPemeriksaan dan Kegiatan Setjen/Penunjang.


Kebijakan Umum PemeriksaanKebijakan umum ini disusun dengan

kesadaran untuk melaksanakan konstitusi danmemperhatikan tuntutan para pemangkukepentingan. Poin‐poinnya adalah:

● Penetapan prioritas pemeriksaan, terdiriatas: pemeriksaan laporan keuanganpemerintah pusat dan daerah;pemeriksaan menyangkut pelayanan sosialdan kepentingan hajat hidup orang banyak;penerimaan Negara/daerah; dan objekpemeriksaan yang rawan KKN

● Peningkatan kualitas dan efektivitas hasilpemeriksaan, melalui: pelaksanaanpemeriksaan sesuai Standar PemeriksaanKeuangan Negara (SPKN), Panduan

Manajemen Pemeriksaan (PMP), taat padajuklak/juknis dan kode etik; pemeriksaantematik dan isu strategis; format laporanyang sistematik dan informatif;mengefektifkan pemantauan atas tindaklanjut hasil pemeriksaan

● Melanjutkan kebijakan pemeriksaan 2009,dengan fokus: pelayanan kesejahteraan dibidang kesehatan, pendidikan daninfrastruktur, pengelolaan penerimaanNegara dan daerah—terutama yang terkaithubungan pusat‐daerah; pengelolaanlingkungan hidup.

Secara lebih detail, Badan telah menetap ‐kan kebijakan operasional pemeriksaan,dengan tujuan agar hasilnya bernilai strategis.Kebijakan tersebut, adalah sebagai berikut:

Pengarahan Ketua BPK RI kepada Tim Pemeriksa LKPP/LKLL.


1. Pemeriksaan KeuanganPemeriksaan Keuangan adalah

pemeriksaan atas laporan keuangan.Pemeriksaan keuangan bertujuan untukmemberikan keyakinan yang memadai(reasonable assurance) apakah laporankeuangan telah disajikan secara wajar, dalamsemua hal yang material sesuai denganprinsip akuntansi yang berlaku umum diIndonesia atau basis akuntansi komprehensifselain prinsip akuntansi yang berlaku umumdi Indonesia.

Untuk tujuan itu, Badan telah menetapkanpedoman pemeriksaan agar pemeriksaanberjalan optimal dan terjadi peningkatankualitas opini atas laporan keuangan yangdiperiksa. Pedoman itu, adalah:

a. Pemeriksaan seluruh entitas dilakukanpada semester I TA 2010. Untuk itudilakukan “pooling pemeriksa” padasatuan‐satuan kerja.

b. Kegiatan pemantauan kerugian dilakukanbersamaan dengan pemeriksaankeuangan. Tujuannya agar cakupanpemantauan kerugian Negara bisa lebihluas.

c. Ditetapkan departemen yang memerlukanperhatian khusus. Tujuannya agar BPKdapat memberikan dukungan perbaikanopini atas Laporan Keuangan PemerintahPusat.

d. Membangun hubungan komunikasi secarafungsional dan profesional dengan auditee.

Ini juga ditujukan untuk meningkatkankinerja laporan keuangan pemerintahmenuju opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP). Dalam hal ini, entitas yangdiperiksa mempunyai kewajiban untukmenindaklanjuti hasil pemeriksaan BPKdengan menyusun rencana aksi gunamerespon hasil pemeriksaan.

e. Untuk itu AKN juga perlu menyusunrencana aksi merespon rencana aksi yangdisampaikan setiap entitas itu kepada BPK.

2. Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan

atas pengelolaan keuangan negara yangterdiri atas pemeriksaan efekvifitas. Dalammelakukan pemeriksaan kinerja, pemeriksajuga menguji kepatuhan terhadap ketentuanperaturan perundang‐undangan sertapengendalian intern. Pemeriksaan kinerjadilakukan secara objektif dan sistematik



Rapat AKN IV. Merumuskan tindak lanjut atas rencanaaksi auditee.


terhadap berbagai macam bukti, untuk dapatmelakukan penilaian secara independen ataskinerja entitas atau program/kegiatan yangdiperiksa. Pemeriksaan kinerja menghasilkaninformasi yang berguna untuk meningkatkankinerja suatu program dan memudahkanpengambilan keputusan bagi pihak yangbertanggung jawab untuk mengawasi danmengambil tindakan koreksi sertameningkatkan pertanggungjawaban publik.Pemeriksaan kinerja dapat memiliki lingkupyang luas atau sempit dan menggunakanberbagai metodologi; berbagai tingkatanalisis, penelitian atau evaluasi. Pedomanbagi AKN/perwakilan dalam melakukanpemeriksaan kinerja adalah sebagai berikut:

a. Dilaksanakan pada Semester II, dandiupayakan terlaksana pada Triwulan IIIsetelah usainya pemeriksaan keuangan.

b. Setiap pemeriksaan/perwakilanmelaksanakan minimal 2 objekpemeriksaan kinerja

c. Prioritas objek pemeriksaan adalah padaprogram/kegiatan pelayanan masyarakat.

3. Pemeriksaan Dengan TujuanTertentu (PDTT) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

(PDTT) bertujuan untuk memberikansimpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTTdapat bersifat eksaminasi (examination), reviu(review), atau prosedur yang disepakati(agreed‐upon procedures). PDTT meliputiantara lain pemeriksaan atas hal‐hal lain dibidang keuangan, pemeriksaan investigatif,dan pemeriksaan atas sistem pengendalianintern. Hal‐hal yang perlu diperhatikan,adalah:

a. Pelaksanaannya pada Triwulan IVSemester II TA 2010

b. Prioritas pada objek strategis, bernilaimaterial, dan menyangkut hajat hiduporang banyak.

c. Berkesinambungan dan bersinergi denganpemeriksaan lainnya, agar hasilnya efektif.

4. Pemeriksaan Atas PermintaanBadan merasa perlu melakukan alokasi

anggaran untuk pemeriksaan ini. Sebabnyaadalah peningkatan permintaan lembagaperwakilan dan masyarakat agar dilakukanpemeriksaan atas isu tertentu pada tahun2010.


Peresmian Kantor Perwakilan BPK RI Sumatera Barat.


Jenis‐jenis pemeriksaan di atas dapat dilaksanakan dengan metode pemeriksaan tematik,yakni merupakan pemeriksaan yang melibatkan lebih dari satu AKN dengan hasil satu LaporanHasil Pemeriksaan (LHP). Pemeriksaan ini diutamakan pada pemeriksaan program atau kegiatanpelayanan masyarakat yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Pada tahun 2010,pemeriksaan tematik yang direncanakan adalah sebagai berikut:

a. Adapun penjabaran dari pemeriksaan Kinerja, atas:Dana stimulus Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan, Irigasi, Listrik, Jalan dan Jembatan,

serta Perumahan Khusus Nelayan, adalah


��

��

��

� ��

��

� ��

� !�� " ��#

� $ ��$��%&�� '(�� #

)�� #

� *'%��

� '�� +, '�� '(, '�� , '�� , '�� -��

�� .�� /, '��

��

��'(��!'��0*�)��'12�� '��' �3"!��"!��#

$!2�%&�-'4/��$!2�%��%%��&��&%��&%%

��

�

�

�

��

�

��

�� !��"�#��$��%��&��%��'��(��(%��%��)�( �#)��*� � ��+)�,-)��+)�,-�� .��(��#��(.��%/0!-%/0#��$��/��%��%�#��$��(��.1��2�$� � �� +2 ,�%��#&� ��%/0!#

��

��.

�''

�''

�''�''�''

�''

��

2 !��3�+��,��2 !��3��3��3��

2 !��+��,��2 !��3

2 !��+��,��2 !�3��3��3��

2 !��+��,��2 !�3��3��3��2 !��3�+��,��2 !��3��3�2 !�3��+��,��2 !�3

2 !�3��+��,��2 !��3��3��3�

b. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas: 1) Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Titipan berupa Barang Bukti dan Rampasan.

2) Rekening Dana Investasi (RDI)/Rekening Pembangunan Daerah (RPD)/PenerusanPinjaman kepada Daerah.



��

��

��

� ��

��

� �� !�� "�� #��#��$�� !��%& ��!��'(()��!�"!��#�� !�� "��#��#��

� ��"!�� *�� "��!��

� +��$!�! ��#�� +�� ,�!�� #�� !��!��*��

��$�� ,��!�� #�� !��"�-��

� �!�� #��./+��./+��

0&��1 23�#��0&��4��4��4��

3) Perpajakan BUMN/BUMD.

4) Pengelolaan Pertambangan Umum Batubara.



��

��

��

� ��

��

� ��

�� !��"��# $��#� � �$��

� �� !��"�� # �� $�� !��"�

"�� !��"�

%&�''(�)*��%&�+,+',+''�

��

��

��

� ��

��

� ��

� �� !��"�

� #�� $�� %�� &

'��(� )��#��*��

� #��+�,�� # -#,.-/,��#�.�� 0��

'��1��,��(

� #��+�� # -#��%).�&��

� �� %.-/&).��

� 2��#�.�� .�2,��23�#2�.��'�23'#2�

.��4).�,#�� !3��3� ��5��,6��,��,#��0��#��-��-��,.��,��2/�

�� *7%#6&�� **,7,7*

5) Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan.

6) Sistem Pengendalian Interen BUMN.



��

��

��

� ��

��

�� ! �� "�

#�� $% &�� &��'(� (�� &)�� *�� "

% �� ! �� + � � �� "

% �� ! � �� "

% &�� ,�� &)�-% &�� ! �� #�."

&�� (��

��/�01�,&2-�� /�0

��

��

��

� ��

��

� �� !"

� #�� $��$�� $��%�� $��$�� "

� &��$��'�� $��$��(��)��)�� $�%��*�� $��(�$�� "

� +��,��$��!�*�� $�� (�$��*�� *�� $��"

�� $�� $�� -�!

� �� .�$��(��%��+��#��!�� $��-�"

�� $��$�� $��$��)��*�� $��*)��)��)��)�� !"

�$��%�� (��$�%�/0/�� 1��$��234��$�%��$��!��$��2� �1��%�� $��'��53�� $�%��!��"

� �1�� #��67/7��!��0��!��'��(��67��$�%!��+##��4��$��!��$��'��$��"

85��(�%��$$�%�� !��$�� 1�� )�� !

�'��9��:!��'��9��9��9�

Kebijakan Umum dan RencanaKerja Kesetjenan dan PenunjangUndang‐Undang No. 15 Tahun 2006merupakan tonggak strategis bagi kelembaga ‐an BPK. Dengan kewenangan yang lebihbesar, Badan menjawabnya dengan berbagaipenyempurnaan di bidang kelembagaan.

Badan, antara lain, melakukanpenyempurnaan Struktur Organisasi dan TataKerja Pelaksanaan BPK. Meski demikian masihperlu dilengkapi dengan Tata Kerja Badan danmengeliminir kelemahan yang terdapat padaOganisasi Pelaksana.

BPK sudah memiliki pewakilan di setiapprovinsi, sehingga jumlahnya mencapai 33kantor. Implementasi Renstra mengamanat ‐kan agar setiap Kantor Perwakilan memeriksaseluruh aspek Keuangan Negara, yakniAPBN/D, BUMN/D, BHMN, dan BLU. Agaramanat ini tercapai perlu disiapkan sumberdaya yang memadai, terutama sumber dayamanusia (SDM).

Guna memenuhi kebutuhan SDMberkualitas, BPK menyusun PerencanaanManajemen Sumber Daya Manusia (HRMPlan) sehingga tercipta pengelolaan SDM yangterintegrasi. Untuk kepentingan ini diperlukankoordinasi antara Biro SDM dengan Pusdiklatdan Satker terkait. Kelak diharapkan akanterwujud SDM berbasis kompetensi danpengukuran kinerja individu.

Terkait pengembangan aplikasi TI, BPKtelah menyusun berbagai pedoman kerja(juklak/juknis pemeriksaan dan SOP).Tujuannya agar pelaksanaan proses bisnispada Satker, pengukuran kinerja Satker, danpenerapan SPI menjadi efisien dan efektif.

BPK berusaha meningkatkan akuntabilitaskinerja dan meningkatkan pengelolaankeuangan guna mempertahankan opini WTPatas Laporan Keuangan BPK yang dicapai ditahun 2007. Untuk tujuan yang sama, BPKjuga telah menerapkan Sistem ManajemenKinerja (SIMAK).

Sebagai upaya mewujudkan BPK sebagailembaga pemeriksa Keuangan Negara yangindependen dan profesional, telah diterapkanSistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM)pada 2009. Diharapkan sistem ini akan


Pelantikan jabatan fungsional.


mendorong terciptanya peningkatan kualitaspemeriksaan.

Terakhir, BPK menggelar berbagai kegiatan,seperti, penyusunan peraturan BPK,harmonisasi peraturan perundangan, sertamenempuh upaya hukum atas beberapaperaturan yang membatasi kewenangan BPK.Kerja sama dengan aparat penegak hukumjuga dilakukan guna ikut berperan dalampemberantasan korupsi.

Berdasar semua kondisi itulah kebijakandan rencana kerja 2010 Setjen dan Penunjangdisusun. Dalam rencana ini termuat pencapai ‐an sasaran sasaran strategis, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemenuhan PeraturanPerundangan di Bidang PemeriksaanKeuangan Negara

Kebijakan dalam bidang ini adalah

mengelola legislasi, harmonisasi peraturanperundang an, dan informasi hukum. Padatahun ini akan dituntaskan delapan peraturanyang sudah disusun sejak tahun sebelumnya,yakni:

Total, guna memenuhi amanat undang‐undang tentang BPK, Badan harus menyusun15 Peraturan. Dari jumlah itu tujuh peraturansudah ditunaikan pada tahun‐tahunsebelumnya. BPK menyusun rencana kerjaguna memonitor pelaksanaan peraturan yangsudah terbit tersebut. Ini urgen karenaperaturan tersebut juga mengikat pihakeksternal BPK.

Rencana kerja itu adalah:a. Menyusun pedoman evaluasi penerapan

peraturan di bidang pemeriksaanKeuangan Negara.



RENCANA PERATURAN

● Tata Cara Pemberian Keterangan Ahlioleh BPK

● Tata Cara Pengambilan Sampel olehPemeriksa

● Tata Cara Pemantauan PelaksanaanTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

● Pemberian bantuan Hukum KepadaAnggota BPK

● Tata Cara Mengakses Data● Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian

Negara Terhadap BUMN/BUMD● Peraturan Tentang Jabatan Fungsional

Pemeriksa● Peraturan Tentang Pembentukan

Peraturan dan Naskah Dinas BPK

Forum Manajer dan SIMAK BPK RI.

b. Monitoring atas penerapan regulasi yangdilakukan pihak terkait.

c. Mengevaluasi hasil monitoring tersebutd. Menyampaikan usulan atas hasil.

monitoring kepada Badan untuk ditindaklanjuti.

2. Meningkatkan Efektifitas dan EfisiensiManajemen Pemeriksaan

Kebijakan dalam konteks ini adalahmeningkatkan mutu pemeriksaan dandiseminasi hasil‐hasil pemeriksaan BPK.Diharapkan, ini akan menciptakan Tata Kelolayang Baik atas Pengelolaan dan Tanggung ‐jawab Keuangan Negara. Hal ini dapattercapai jika rekomendasi pemeriksaan ke ‐uangan, kinerja, dan dengan tujuan tertentuditindak lanjuti oleh auditee. Sejauh evaluasiberdasar SIMAK, ternyata belum ada pening ‐katan opini berarti dan tindak lanjut atas

rekomendasi yang disampaikan masih rendah.

Berdasar hal itu disusunlah rencana kerjasebagai berikut:

a. Menyusun juklak/juknis pemeriksaansesuai tema pemeriksaan.

b. Mengembangkan perangkat yangdiperlukan guna me‐review SistemPengendalian Mutu Pemeriksaan.

Sedangkan untuk melaksanakan kebijakandiseminasi hasil‐hasil pemeriksaan dilakukankegiatan sebagai berikut:

a. Membangun hubungan komunikasidengan pemangku kepentingan melaluikegiatan public awareness danmembangun media center.

b. Melakukan kerja sama dengan pemangkukepentingan.

c. Membangun kerja sama dengan APIP.



PeresmianAssessment CenterBPK RI.

3. Meningkatkan Efektifitas PemberianPendapat dan Rekomendasi kepadaPemerintah

Kebijakan yang diterapkan adalahpengelolaan evaluasi dan pelaporan hasilpemeriksaan. Untuk itu BPK melakukanlangkah berikut:

a. Memberikan pendapat kepada DPR, DPD,DPRD, Pemerintah Pusat/Daerah, LembagaNegara Lain, Bank Indonesia, Badan UsahaMilik Negara, Badan Layanan Umum,BUMD, Yayasan, dan lembaga atau badanlain yang diperlukan karena sifatpekerjaannya.

b. Memberikan pertimbangan ataspenyelesaian kerugian Negara/Daerahyang ditetapkan oleh PemerintahPusat/Daerah.

c. Memberikan keterangan ahli dalam prosesperadilan mengenai kerugianNegara/Daerah.

BPK berpendapat kualitas pengelolaanKeuangan Negara dapat ditingkatkan seiringmeningkatnya pemberian pendapat dariBadan. Untuk itu dilakukan kegiatan:

a. Menetapkan mekanisme pemberianpendapat.

b. Mendayagunakan Pemeriksaan/Perwakilan untuk mengusulkan pendapat.

c. Merumuskan pendapat terkait bidangpendapatan pemerintah.

4. Meningkatkan Efektivitas PenyelesaianGanti Kerugian Negara

Kebijakan yang dilakukan adalahmemperluas cakupan pemantauan kerugianNegara/Daerah. Maka kegiatan yang dilakukanadalah:

a. Mengelola pemantauan penyelesaiankerugian Negara yang terintegrasi

b. Mengimplementasikan databasePemantauan Kerugian Negara

5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan SDM yang terintegrasi

Kebijakan yang dilakukan adalahmeningkatkan kualitas pengelolaanpengembangan SDM secara terintegrasi.Untuk itu BPK akan mewujudkan HRManagement Plan melalui kegiatan‐kegiatanberikut:

a. Mengembangkan Manajemen KinerjaIndividu (MAKIN).

b. Mengembangkan Assesment Center.c. Melakukan assesment Pegawai.d. Mengembangkan Kurikulum Berbasis

Kompetensi (KBK).e. Mengembangkan SDM berdasar assesment.f. Menyempurnakan Sistem Remunerasi

pegawai.g. Mengimplementasikan JFP.

6. Mengoptimalkan Pemanfaatan TeknologiInformasi dan Komunikasi

Kebijakan BPK adalah melakukanpeningkatan kualitas pengelolaan teknologiinformasi. Untuk itu akan dilakukan efisiensimekanisme tata kerja melalui kegiatanberikut:



a. Mengembangkan aplikasi dan pusat dataBPK yang terintegrasi dan efektif.

b. Mengembangkan e‐audit.c. Modernisasi TI.

7. Mentransformasikan Organisasi MenjadiOrganisasi Prima

BPK akan melakukan pengelolaan sistempengendalian mutu pemeriksaan, sistempengendalian intern BPK, dan mendorongterwujudnya tata kelola yang baik dilingkungan BPK.

Sesuai pengembangan organisasi BPK,kegiatan di bidang ini diarahkan pada empatpilar reformasi birokrasi yakni kelembagaan,proses bisnis, SDM dan sarana/prasarana.

Rencana kerjanya adalah:a. Menindak lanjuti hasil peer review ARK

Belanda.b. Menyusun Renstra 2011‐2015.c. Pilot project revitalisasi kantor perwakilan.d. Menyempurnakan organisasi pelaksana

BPK, termasuk kajian unit investigatif,penyelarasan Tusi, bisnis proses dan uraianjabatan.

e. Menyusun juknis review SPM ManajemenSDM, SPM Standar dan Metodologi, SPMDukungan Kelembagaan dan SPKberkelanjutan.

f. Menerapkan SPKM secara bertahap (SPMManajemen SDM dan SPM Standar danMetodologi).

g. Menerapkan standar sarana dan prasaranaBPK.

h. Mengelola Keputusan Badan.



PengoptimalanTeknologi Informasidan Komunikasi.

8. Meningkatkan Efektivitas dan EfisiensiPengelolaan Sumber Daya Keuangan

Kebijakan yang digariskan adalahmeningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya keuangan. Tujuan strategis ini akandicapai dengan menggelar kegiatan berikut:

a. Pemeriksaan pengadaan barang dan jasaBPK dalam rangka pemerolehan keyakinanmutu pengelolaan keuangan BPK.

b. Melakukan restrukturisasi program dankegiatan dalam rangka penerapananggaran berbasis kinerja.



Forum Manajerdan SIMAK BPK RI.


Hasil Kerja dan Capaian Penting Tahun 20104

Bab EmpatHASIL KERJA DAN

CAPAIAN PENTINGTAHUN 2010

Gebrakan di Tahun Pertama

Di tahun pertama masa tugas periode2009‐2014, Badan Pemeriksa Keuangan

telah menggelar dua kali audit semesteran.Pemeriksaan meliputi audit keuangan, auditkinerja, dan audit dengan tujuan tertentuatau audit investigatif.

Masing‐masing audit dilaksanakanterhadap objek‐objek pemeriksaan dilingkungan pemerintah pusat, pemerintahdaerah, badan usaha milik negara (BUMN),dan badan usaha milik daerah (BUMD), sertalembaga atau badan lainnya. Singkatnya,semua yang dinilai mengelola KeuanganNegara menjadi objek pemeriksaan BPK.

Dimulai pada semester pertama 2010, parapemeriksa BPK memeriksa sebanyak 528objek. Tanggung jawab pengelolaan keuangannegara di pemerintah pusat, daerah, BUMN,BUMD, dan badan hukum milik negara(BHMN) atau badan‐badan layanan umum(BLU) diuji akuntabilitasnya.

Yang menjadi prioritas pemeriksaan iniadalah audit atas Laporan KeuanganPemerintah Pusat (LKPP) 2009. Disusulkemudian, pemeriksaan atas LaporanKeuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) 2009,dan pemeriksaan atas Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD). Badan jugamemeriksa delapan laporan keuangan badan‐badan lainnya, termasuk BUMN.



Hasil Kerja dan CapaianPenting Tahun 2010

Pengarahan KetuaBPK RI kepada TimPemeriksaLKPP/LKKL.

Dari total 528 objek pemeriksaan itu,menurut data Ikhtisar Hasil PemeriksaanSemester (IHPS) Semester I 2010, sebanyak437 objek pemeriksaan berupa laporankeuangan. Pemeriksaan mencakup audit atasneraca, laporan realisasi anggaran (LRA),laporan arus kas (LAK), dan catatan ataslaporan keuangan (CALK).

Jika dirinci, cakupan audit semesterpertama ini meliputi neraca dengan nilai asetnegara Rp 3.934,76 triliun, kewajiban senilaiRp 2.566,67 triliun, serta ekuitas senilai Rp1.368,08 triliun. Kemudian laporan realisasianggaran dengan rincian jumlah pendapatannegara senilai Rp 985,82 triliun, belanja/biayasenilai Rp 1.255,98 triliun dan pembiayaanneto senilai Rp 42,02 triliun.

Selanjutnya masuk ke pemeriksaan kinerja.Dalam semester pertama 2010, ada tujuhobjek yang menjadi sasaran audit kinerja,untuk menguji realisasi kerja dengan target‐target yang diinginkan (dengan cakupanpemeriksaan tidak secara spesifik menunjuknilai tertentu). Ada lagi pemeriksaan dengantujuan tertentu terhadap 84 objekpemeriksaan dengan cakupan audit senilai Rp 413,45 triliun.

Hasilnya, dari seluruh objek yang diaudititu, BPK menemukan 10.113 kasus senilai Rp26,12 triliun. Termasuk di dalamnya adalahtemuan pelanggaran pada aturan yangmengakibatkan kerugian negara, potensikerugian, dan kekurangan penerimaan negara

sebanyak 3.289 kasus dengan nilai Rp 9,55triliun. Sebagian telah ditindaklanjuti selamaproses pemeriksaan dengan penyetoran kekas negara sebanyak Rp 93,01 miliar.

Selesai pemeriksaan semester pertama,pada semester kedua 2010, BPK memeriksalagi 734 objek. Berbeda dengan yangpertama, di audit kedua ini, para pemeriksadiprioritaskan untuk meng garap Audit Kinerjadan Audit Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).Selebihnya adalah peme riksa an keuanganatas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) Tahun 2009 yang belum diperiksapada semester sebelumnya.

Jika dirinci, objek pemeriksaan semesterkedua ini meliputi pemeriksaan keuanganterhadap 159 LKPD, Laporan KeuanganBUMN, dan Laporan Keuangan BadanLainnya. Mencakup neraca keuanganpemerintah dengan total aset Rp 344,21triliun, kewajiban senilai Rp 40,40 triliun, danekuitas Rp 303,81 triliun. Juga laporanrealisasi anggaran (LRA) dengan rincianpendapatan senilai Rp 130,18 triliun, belanjasenilai Rp 135,23 triliun, dan pem biaya anneto senilai Rp 22,27 triliun.

Untuk pemeriksaan kinerja yang memangmenjadi prioritas, BPK menguji 147 objekpemeriksa an. Dengan cakupanpemeriksaannya tidak secara spesifikmenunjuk nilai tertentu. Sementarapemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)meliputi 428 objek peme riksaan dengan



cakupan pemeriksaan senilai Rp 539,48triliun.

Dari keseluruhan objek pemeriksaanditemukan sebanyak 6.355 kasus senilai Rp 6,46 triliun dan US$ 156.43 juta. Beberapatemuan berpotensi merugikan keuangannegara, selebihnya adalah temuan‐temuanbersifat kelemahan administrasi dandirekomendasikan adanya perbaikan Sistempengendalian internal atau tindakanadministratif.

Temuan potensi kerugian maupunkekurangan penerimaan negara sebanyak3.760 kasus dengan nilai Rp 3,87 triliun danUS$ 156.43 juta. Sebanyak Rp 104,01 miliardan US$ 10.50 juta telah ditindaklanjutiberupa pengembalian ke kas negara/daerah.

Ikhtisar hasil pemeriksaan semesteran initelah disampaikan kepada pemberi tugas BPK.Yaitu, Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan

Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan RakyatDaerah. Laporan tentunya diberikan kepadamasing‐masing lembaga sesuaikewenangannya. Hasil pemeriksaan jugadisampaikan kepada presiden serta gubernur,bupati, dan wali kota. Publik juga bisamengakses informasi tentang hasilpemeriksaan BPK lewat situs resmi BPK.

Pemeriksaan Keuangan danRekor yang Terpecahkan

Pemeriksaan keuangan ini bertujuanmemberikan pendapat atau opini atas tingkatkewajaran informasi keuangan yang disajikandalam laporan keuangan. Dalam auditsemester pertama 2010, BPK memeriksa satuLKPP Tahun 2009, 78 LKKL Tahun 2009, dan350 LKPD.

Laporan keuangan pemerintah daerahmeliputi 348 LKPD Tahun 2009, satu LKPDTahun 2007 dan satu LKPD Tahun 2008.



RapatPemeriksaanProgram StimulusPembangunanInfrastruktur.

Sisanya laporan keuangan badan lainnya,serta dua laporan keuangan BUMN Tahun2009 dan satu laporan keuangan BUMNTahun 2008.

Sisanya diperiksa pada semester kedua,yaitu meliputi 151 Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2009 dandua LKPD Tahun 2008, serta enam LaporanKeuangan BUMN/D dan badan lainnya.

Khusus LKPP 2009, yang diperiksa padatahun 2010, menjadi catatan tersendiri bagiBPK maupun pemerintah. Inilah pertamakalinya dalam sejarah laporan keuanganpemerintah pusat mendapatkan opini WajarDengan Pengecualian (WDP) dari BPK.Kemajuan luar biasa karena dalam lima tahunberturut‐turut, sejak LKPP pertama kalinyadisusun pada 2004, BPK selalu memberikanopini Tidak Memberika Pendapat (TMP) ataudisclaimer opinion.

Dengan BPK memberikan opini wajardengan pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2009, bisa dikatakan, rekor sudahterpecahkan. Ini merupakan sebuahpeningkatan kualitas opini yang cukupsignifikan bagi pemerintah tentunya. PenilaianBadan Pemeriksa tidak lepas dari perbaikanberbagai lini yang dilakukan pemerintahsesuai dengan rekomendasi BPK.

Langkah‐langkah perbaikan yang telahdilakukan pemerintah di 2009 yang membuatBPK menilai akuntabilitas dan transparansikeuangan pemerintah membaik antara lain:

(a) pemerintah berhasil menetapkanperaturan rekonsiliasi perpajakan;

(b) memperoleh dasar hukum pembebananPajak Bumi dan Bangunan (PBB) ataskontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yangbelum berproduksi yaitu Undang‐UndangNomor 1 Tahun 2010 mengenai per tang ‐gungjawaban atas APBN Tahun 2008;

(c) melakukan rekonsiliasi data penarikanpinjaman luar negeri;

(d) melakukan inventarisasi dan penilaian (IP)atas aset tetap yang diperoleh sebelumTahun 2004 yang telah mencapai 98persen;

(e) menilai sebagian aset eks BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN)dan sebagian aset KKKS;

(f) menetapkan penyajian aset KKKS di luarneraca (off balance sheet) danmengungkapkannya dalam catatan atasLKPP sampai ada kejelasan statuskepemilikan dan kebijakan akuntansinya;

(g) menetapkan selisih kas tahun‐tahunsebelumnya sebagai penambah saldoanggaran lebih (SAL) sebagaimanadisahkan dalam Undang‐Undang Nomor 1Tahun 2010 tentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBN Tahun 2008, sertamengidentifikasi penyebab selisih SALtersebut.

Hasil Beragam dan Peningkatan Akuntabilitas

Selain laporan keuangan pusat, BPK jugamemeriksa laporan keuangan di setiapkementerian dan lembaga negara (LKKL).Masing‐masing mendapatkan opini beragam.



Dari 78 kementerian dan lembaga yangdiperiksa, sebanyak 44 entitas diberi opiniwajar tanpa pengecualian (WTP), 26 entitasmendapat opini wajar dengan pengecualian(WDP), tapi sayangnya masih ada 8 entitaslagi yang masih disclaimer.

Cakupan pemeriksaan atas 78 LKKLtersebut meliputi neraca kementerian danlembaga dengan rincian aset senilai Rp1.795,04 triliun, kewajiban senilai Rp 1.676,53triliun, dan ekuitas senilai Rp 118,50 triliun.Sementara laporan realisasi anggaranmencatat pendapatan senilai Rp 678,95 triliundan belanja senilai Rp 936,27 triliun.

Tabel di bawah menunjukkan secaraprosentase sudah terjadi peningkatan kualitaslaporan keuangan kementerian dan lembaga.Proporsi opini WTP pada 2009 meningkatdibandingkan Tahun 2008 dan 2007.Sementara opini WDP dan TMP (disclaimer)menurun. Gambaran ini secara sederhanabisa disimpulkan bahwa sudah ada perbaikanpertanggungjawaban keuangan kementeriandan lembaga.

Selain memberikan opini, laporan hasilpemeriksaan (LHP) BPK juga banyak me ma ‐par kan temuan‐temuan kelemahan sistempengendalian internal (SPI) pemerintah danbadan pengelolaan keuangan negara yanglain. Ditemukan juga berbagai ketidakpatuhanterhadap peraturan perundang‐undangan.

Pemeriksaan BPK terhadap 78 LKKLmenemukan 477 kasus kelemahan SPI dan650 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturanperundang‐undangan senilai Rp 4,98 triliun.Temuan itu sebagian telah ditindaklanjutidengan penyetoran ke kas negara senilai Rp 40 miliar.

Untuk laporan keuangan pemerintahdaerah (LKPD), pada audit semester pertama,BPK memeriksa 348 dari 498 LKPD 2009.Meliputi total aset senilai Rp 1.136,79 triliun,kewajiban senilai Rp 6,10 triliun, dan ekuitassenilai Rp 1.130,69 triliun. Laporan realisasianggaran berupa pendapatan senilai Rp276,72 triliun, belanja (termasuk transferdana dari pusat) senilai Rp 281,22 triliun, danpembiayaan neto senilai Rp 42,02 triliun.



LKKL Opini Jumlah

WTP % WDP % TW % TMP %

Tahun 2007 15 19,00% 31 39,00% 1 1,00% 33 41,00% 80

Tahun 2008 34 41,00% 30 37,00% 0 0,00% 18 22,00% 82

Tahun 2009 44 57,00% 26 33,00% 0 0,00% 8 10,00% 78

Perkembangan Opini LKKL Tahun 2007‐2009

BPK memberikan opini WTP terhadaplaporan keuangan milik 14 daerah, lalu opiniWDP terhadap 259 entitas, opini tidak wajar(TW) atas 30 entitas. Selebihnya, BPKmemberikan opini Tidak MemberikanPendapat (TMP) atas 45 entitas.

Selain opini, LHP BPK atas LKPD jugamengungkap temuan tentang SPI sertaberbagai ketidakpatuhan terhadap peraturanperundang‐undangan. Pemeriksaan BPKterhadap 348 LKPD menemukan 3.179 kasus kelemahan SPI dan 4.708 kasus ketidak ‐patuhan terhadap peraturan per undang‐undangan senilai Rp 3,55 triliun. Sebanyak Rp38,22 miliar potensi kerugian telah disetorkanke kas negara selama proses audit.

Sedangkan untuk audit LKPD semesterkedua, dari 151 objek audit, BPK memberikanopini WTP atas 1 entitas (Kota Langsa), opiniWDP atas 71 entitas, opini TW atas 18 entitas,dan opini TMP atas 61 entitas. Sedangkanterhadap dua LKPD Tahun 2008 BPKmemberikan opini disclaimer.

Cakupan pemeriksaan atas 151 LKPDtersebut meliputi: neraca dengan rincian asetsenilai Rp 289,70 triliun, kewajiban senilai Rp3 triliun, dan ekuitas senilai Rp 286,70 triliun;dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) denganrincian pendapatan senilai Rp 112,97 triliun,belanja senilai Rp 118,45 triliun, danpembiayaan neto senilai Rp 21,88 triliun.

Dengan demikian, dalam 2010 BPK telahmenyelesaikan laporan hasil peme riksa an atas499 LKPD 2009. Dari 524 pemerintah daerah,sebanyak 504 pemerintah daerah telah me ‐nyusun dan menyerahkan laporan keuanganTahun 2009. Sedangkan 20 pemerintahdaerah merupakan daerah pemekaran baruyang belum diperiksa. Itu karena merekamemang belum diwajibkan menyusun danmenyampaikan laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan atas empatLKPD yaitu Kabupaten Kepulauan Aru,Kabupaten Seram Bagian Barat, danKabupaten Seram Bagian Timur pada ProvinsiMaluku, serta Kabupaten Mamberamo Raya



LKPD Opini Jumlah

WTP % WDP % TW % TMP %

Tahun 2007 4 1,00% 283 60,00% 59 13,00% 123 26,00% 469

Tahun 2008 13 3,00% 323 67,00% 31 6,00% 118 24,00% 485

Tahun 2009 15 3,00% 330 66,00% 48 10,00% 106 21,00% 499

Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007‐2009

pada Provinsi Papua masih dalam prosespenyelesaian. Pemeriksaan LKPD KabupatenTeluk Wondana pada Provinsi Papua Baratditunda disebabkan force major (banjir Wasior).

Melihat catatan di atas bisa dinilai LKPDTahun 2009, yang diperiksa pada semesterpertama tahun 2010, juga mengalamipeningkatan akuntabilitas. Proporsi opini WTPdan WDP naik dibandingkan Tahun 2008 dan2007. Namun, sayangnya jumlah laporankeuangan tak wajar justru meningkatdibanding 2008, meski masih sedikit lebihbaik dibandingkan LKPD 2007. Proporsi opiniTMP LKPD 2009 menurun dibandingkan 2007dan 2008. Secara umum bisa dikatakankualitas laporan keuangan pemerintah daerahmembaik walaupun belum signifikan.

Kelemahan Pengendalian Internal danKetidakpatuhan terhadap Perundangan

Opini TMP dan TW diberikan oleh BPKsebagian besar disebabkan kelemahan sistempengendalian internal (SPI) atas laporankeuangan pemerintah daerah. Kelemahantersebut tercermin dari belum memadainyapengendalian fisik atas aset, kelemahanmanajemen kas, pencatatan transaksi yangbelum akurat dan tepat waktu serta masalahdisiplin anggaran.

Kelemahan SPI yang sering terjaditerutama dalam pengendalian aset tetapseperti nilai aset tetap tidak dikapitalisasidengan biaya‐biaya yang telah dikeluarkan.Adanya perbedaan pencatatan antara saldo

aset tetap pada neraca dengan dokumensumber dan penyajian aset tetap tidakdidasarkan hasil inventarisasi dan penilaian.

Hal‐hal tersebut berpengaruh terhadapsaldo aset tetap sehingga mempengaruhikewajaran laporan keuangan. Kelemahan SPIlainnya yang juga berpengaruh terhadapkewajaran penyajian laporan keuangan antaralain: pengelolaan kas belum tertib, nilaipersediaan yang dilaporkan tidak berdasarkaninventarisasi fisik, pencatatan penyertaanmodal pemerintah dan dana bergulir tidaksesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kemudian realisasi belanja yang tidaksesuai dengan peruntukannya, dan peraturan‐peraturan tentang pengelolaan keuangandaerah belum dibuat. Selain pengendalianintern, opini atas LKPD juga dipengaruhi olehketidakpatuhan entitas terhadap ketentuanperundang‐undangan dalam kerangkapelaksanaan APBD dan pelaporan keuangan.

Ketidakpatuhan atas ketentuanperundang‐undangan ini yang dapatmempengaruhi opini LKPD adalahketidakpatuhan yang mempunyai dampakmaterial terhadap penyajian kewajaranlaporan keuangan.

Pemeriksaan BPK terhadap LKPD Tahun2009 menemukan 1.460 kasus kelemahan SPI,dan 2.320 kasus ketidakpatuhan terhadapper aturan perundang‐undangan senilai Rp 1,43 triliun. Dari temuan ketidakpatuhan



ini, temuan yang mengakibatkan kerugian,potensi kerugian dan kekurangan penerimaandaerah yang telah ditindaklanjuti olehpemerintah daerah dengan penyetoran ke kasdaerah selama proses pemeriksaan senilai Rp 21,87 miliar.

Pemeriksaan BUMN dan BadanPengelola Keuangan NegaraLainnya

BPK juga memeriksa laporan keuanganBUMN dan badan pengelola keuangan negarayang lain. Pada semester pertama 2010, BPKmemberikan opini WTP terhadap LK PT Pelni(Persero) Tahun 2008, opini WDP terhadap LKPT Taspen (Persero) Tahun 2009, dan opiniTMP terhadap LK PT Dirgantara Indonesia(Persero) Tahun 2009.

Selain itu, BPK juga memberikan opiniWTP terhadap laporan keuangan BankIndonesia Tahun 2009 dan laporan keuanganPT Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Tahun2009, opini WDP terhadap laporan keuanganSekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)Tahun 2009 dan laporan keuangan BadanRehabilitasi dan Rekonstruksi NAD‐Nias Tahun2008, serta opini TMP terhadap laporankeuangan Lembaga Penjamin SimpananTahun 2009.

Selanjutnya pada semester kedua 2010,BPK memeriksa enam laporan keuanganBUMN/D dan lainnya. Opini WTP diberikankepada West Sumatera Earthquake Disaster

Project Badan Nasional PenanggulanganBencana (WSEDP BNPB) 2010, PDAM KotaPadang 2009 diberi opini WDP. Opini samadiberikan juga kepada Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam 2009.

Tapi untuk laporan keuangan PTPerkebunan Nusantara (PTPN) XII (Persero)serta Laporan Keuangan PenyelenggaraanIbadah Haji 1430H/2009 dan Tahun 1429H/2008 BPK memberikan opini disclaimer.

Pemeriksaan KinerjaTak hanya audit keuangan. BPK juga mulai

mengembangkan pemeriksaan kinerjapengelola keuangan negara. Tujuannya untukmenilai aspek ekonomis, efisiensi, danefektivitas entitas tersebut dalam pengelolaankeuangan negara.

Pengujian kinerja ini juga mengukurkepatuhan pada ketentuan perundang‐undangan dan sistem pengendalian intern.

Pada semester pertama 2010, kinerja tujuhlembaga di lingkungan pemerintah pusat danBUMN diperiksa. Hasilnya, banyak aturanyang masih dilanggar mengakibatkanburuknya kinerja.

Semester kedua 2010, BPK meningkatkanobjek pemeriksaan kinerja dengan memeriksasekaligus 147 objek. Terdiri dari 46 objek dipemerintah pusat, 89 objek di daerah, 3BUMN, dan 9 PDAM.



Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Pemeriksaan jenis ketiga yang dilakukanBPK adalah Pemeriksaan Dengan TujuanTertentu. Tujuannya untuk memberikansimpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Ada 84 objek pemeriksaan pada 57 entitasyang diperiksa BPK sepanjang semesterpertama 2010. Dari jumlah itu, 27 berada dipusat, 27 di daerah, 22 BUMN, 1 BUMD, dan7 BHMN/BLU/badan lainnya. Kesemuanyamencakup keuangan negara senilai Rp 413,45triliun.

Temuannya cukup signifikan. Setidaknyaada 185 kasus kelemahan SPI dan 795 kasusketidakpatuhan terhadap ketentuanperundang‐undangan senilai Rp 7,55 triliun.

Selama proses pemeriksaan, Rp 14,78miliar potensi kerugian disetorkan kembali kekas negara/daerah.

Jumlah yang diperiksa meningkat empatkali lipat pada semester kedua. BPKmemeriksa 428 objek, terdiri dari 117 objek dipusat, 250 objek di daerah, 16 BUMN, 44BUMD, dan 1 BLU. Total aset yg diperiksamencapai Rp 539,48 triliun.

Hasilnya terungkap 1.168 kasus yangmenunjukkan lembahnya kontrol pengelolaanggaran (SPI), dan 3.817 kasus pelanggaranhukum yang mengakibatkan kerugianmencapai Rp 4,67 triliun dan US$ 156.43 juta.

Sebagian berhasil diminta mengembalikan kekas negara senilai Rp 43,04 miliar dan US$10.50 juta.

Dalam Semester II Tahun 2010 ditemukan505 kasus kekurangan volume pekerjaan/barang/jasa senilai Rp 123,50 miliar dari1.211 kasus kerugian negara/daerah hasilPDTT senilai Rp 368,82 miliar dan US$ 7.54juta.

Hasil PDTT secara menyeluruhmengungkap sebanyak 795 kasus kekuranganpenerimaan senilai Rp 895,99 miliar dan US$95.73 juta. Hilangnya potensi penerimaannegara itu akibat kekurangan pemungutanpajak dan PNBP, wanprestasi pihak ketigadalam pe man faatan aset negara/daerah,penghilangan dan penundaan penetapan hakpenerimaan daerah, pembebasan pajakkepada wajib pajak (WP) tertentu oleh kepaladaerah. Ada juga kepala daerah yang belummenetapkan tarif retribusi dan pajak daerah,serta pajak yang dipungut daerah tetapi tidaksegera disetor ke kas negara.

Kekurangan penerimaan umumnya terjadikarena kelemahan pencatatan dan adminis ‐trasi penatausahaan pendapatan, perjanjiandengan pihak ketiga dalam pemanfaatan asetnegara/daerah tidak dibuat secara tegas,serta pimpinan KL atau kepala daerah tidakintensif dan tegas dalam menagih penerima ‐an yang sebenarnya sudah menjadi haknegara/daerah.



Pelaksanaan Tindak Lanjut RekomendasiHasil Pemeriksaan Pemantauan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yangmasuk dalam IHPS Semester II Tahun 2010,BPK kemudian memberikan 76.722rekomendasi senilai Rp 103,35 triliun dansejumlah valuta asing untuk ditindaklanjuti.Kalau ada kelemahan sistem pengendalianinternal maka entitas terperiksa tentu harusmenyempurnakan, sedang potensi kerugiannegara tentu harus dikembalikan ke kasnegara/daerah.

Sayangnya, dari hasil pemantauanpelaksanaan tindak lanjut rekomendasi itubaru 28.028 atau 36,53 persen rekomendasisenilai Rp 23,53 triliun dan sejumlah valasyang ditindaklanjuti. Sebanyak 18.546 (24,18persen) rekomendasi senilai Rp 38,39 triliundan sejumlah valas belum ditindaklanjutisesuai rekoemndasi. Sisanya, 30.148rekomendasi (39,29%) senilai Rp 41,42 triliundan sejumlah valas belum ditindaklanjutisama sekali.

Khusus rekomendasi BPK dalam Tahun2009 dan Tahun 2010 terkait denganpenyetoran kas/penyerahan aset kenegara/daerah/perusahaan yang telahditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksaadalah berkisar Rp 1,93 triliun.

Pemantauan Penyelesaian GantiKerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian gantikerugian negara/daerah pada Tahun 2010

menunjukkan selama 2009‐2010 terjadi 4.302kasus kerugian negara/daerah senilai Rp 908,28 miliar dan US$ 228.21 juta.

Penyelesaian ganti kerugian negara/daerahberupa angsuran terpantau sebanyak 1.362kasus senilai Rp 42,77 miliar serta pelunasansebanyak 977 kasus senilai Rp65,53 miliar danUSD1.03 ribu. Sehingga totalnya 2.339 kasussenilai Rp 108,30 miliar dan USD1.03 ribu.

Untuk temuan‐temuan yang terindikasipidana korupsi, BPK menyerahkan laporannyakepada aparat penegak hukum (KPK,Kepolisian, dan Kejagung).

Dalam Tahun 2009 dan Tahun 2010,jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPKberindikasi tindak pidana yang telahdisampaikan kepada instansi berwenangadalah sebanyak 105 kasus senilai Rp 1,11triliun dan USD11.06 juta.

Dari sebanyak 105 kasus tersebut, instansiyang berwenang (Kepolisian, Kejaksaan, danKPK) telah menindaklanjuti 8 kasus dalamproses peradilan, yaitu penyelidikan sebanyak3 kasus, penyidikan sebanyak 2 kasus,penuntutan sebanyak1 kasus, dan putusanhakim sebanyak 2 kasus.

Sisa kasus sebanyak 97 kasus merupakankasus dalam proses penelaahan, prosespengumpulan bahan dan koordinasi, prosesgelar perkara, proses banding/kasasi,dan/atau belum ditindaklanjuti.




Evaluasi dan Capaian Sasaran Strategis5

Bab LimaEVALUASI DAN

CAPAIAN SASARANSTRATEGIS

Setiap instansi pemerintah dan lembaganegara, tidak terkecuali Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK), sebagai salah satu unsurpenyelenggara negara diwajibkan memberi ‐kan pertanggung jawaban pelaksanaanTupoksi (tugas pokok dan fungsinya) yaknisejauhmana upaya instansi itu mengelolasegala sumber daya yang dimiliki dalammencapai misi dan tujuan organisasi.

Pertanggungjawaban itu diatur melaluiInstruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun1999 tentang Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (AKIP). Instruksi ini semacamaturan pelaksanaan dari Ketetapan MajelisPermusyawaratan Rakyat NomorXI/MPR/1998 dan Undang‐Undang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negarayang bersih dan bebas KKN.

Sebagai bentuk tanggungjawab itu, secaraperiodik, di setiap akhir tahunnya, BPKmenyusun Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP). Laporankemudian diserahkan kepada Pemerintah, c.q.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi, yang mengevaluasipertanggungjawaban segala kegiatan BPKkepada publik.

LAKIP secara garis besar diharapkanmemberikan gambaran tentang berbagaicapaian kinerja selama setahun (2010). Inisekaligus mewakili hasil evaluasi terhadappengukuran pencapaian atas visi, misi, sasarandan program yang ditetapkan dalam RencanaStrategis BPK 2006‐2010.



Evaluasi dan CapaianSasaran Strategis

Penyampaian IHPSsemester II kepadaDPR RI.Pertanggungjawabanpelaksanaan tugaspokok dan fungsi.

Hasil dari pencapaian sasaran strategistersebut dituangkan dalam SistemManajemen Kinerja (SIMAK) BPK 2010.Seluruhnya ada 11 poin strategis yang disasar.Yakni: (1) Terwujudnya tata kelola yang baikatas pengelolaan dan tanggungjawabKeuangan Negara, (2) Memenuhi kebutuhandan harapan pemilik kepentingan dalammengambil keputusan, (3) Menjadi lembagapemeriksa keuangan negara yang independendan profesional, (4) Terwujudnya pemenuhanperaturan perundangan di bidangpemeriksaan Keuangan Negara.

Selanjutnya, sasaran strategis (5)Meningkatkan efektivitas dan efisiensimanajemen pemeriksaan, (6) Meningkatkanefektivitas pemberian pendapat danrekomendasi kepada pemerintah, (7)Meningkatkan efektivitas penyelesaian gantikerugian negara/daerah, (8) Meningkatkankualitas pengelolaan sumber daya manusia

yang terintegrasi, (9) Mengoptimalkanpemanfaatan teknologi informasi dankomunikasi, (10) Mentransformasikanorganisasi menjadi organisasi prima, dan(11) Meningkatkan efektivitas dan efisiensipengelolaan sumber daya keuangan.

Seluruh sasaran itu bila diringkas menjaditiga perspektif SIMAK. Selanjutnya bersamapenilaian insiatif strategis akan menunjukkanberapa skor pencapaian kinerja BPK. Di mana,alokasi untuk masing‐masing perspektiftersebut adalah 30 persen untuk PerspektifPemenuhan Kebutuhan dan Harapan PemilikKebutuhan, 30 persen untuk PerspektifPengelolaan Fungsi Strategis, 30 persen untukPertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi,dan 10 persen lagi untuk Inisiatif Strategis.

Secara umum, dari hasil pencapaiankinerja dan evaluasi tersebut boleh dikatakantelah terlaksana dengan baik dan lancar.



Forum Manajerdan SIMAK BPK RI.Meningkatkankualitaspengelolaansumber dayamanusia yangterintegrasi.

Sebab secara keseluruhan, berdasarkanjumlah skor ketiga perspektif dan inisiatifstrategis tersebut, sasaran kinerja mampudirealisasikan hingga 89,41 persen darirencana yang ditargetkan. Apalagi realisasianggaran untuk capaian kinerja itu hanya86,44 persen dari pagu anggarannya. Dengankata lain mampu menghemat.

Pencapaian kinerja 2010 ini ternyata jugamembaik dibandingkan tahun‐tahunsebelumnya. Di mana, pada 2008 sasarankinerja terealisasi 83,05 persen atau 2009yang hanya sebesar 79,11 persen.

Sebuah catatan yang baik tentu saja.Terlebih karena tahun 2010 adalah terminyang sangat penting bagi BPK. Sebab, di tahuninilah akhir dari implementasi Renstra 2006‐2010. Pencapaian sasaran dan tujuan strategisini menjadi lebih krusial lagi karena menjadisemacam acuan kerja bagi tugas Badanperiode 2009‐2014 yang menapaki tahunpertamanya mengayuh roda organisasi.

Evaluasi dan Capaian Kinerja BPKUntuk mengukur tingkat pencapaian danevaluasi kinerja, BPK melakukanpembandingan target dan realisasi masing‐masing indikator kinerja utama setiap sasaranstrategis. Dengan cara ini akan diperolehlahgambaran yang lebih utuh pencapaian kinerja2010. Sebagai pembandingnya digunakanevaluasi tahun‐tahun sebelumnya (2008 dan2009).

Sasaran Strategis 1:Terwujudnya Tata Kelola yang Baik

atas Pengelolaan dan TanggungjawabKeuangan Negara.

Ya, mewujudkan tata kelola yang baik ataspengelolaan dan tanggungjawab keuangannegara memang menjadi visi utama BPK. Itudiejawantahkan melalui akuntabilitas dantransparansi pemerintah dalam menyajikanlaporan keuangannya.

Keberhasilan poin ini adalah semakinmeningkatnya akuntabilitas pengelolaan dantanggungjawab keuangan negara. Selanjutnyadiukur dengan dua indikator kinerja utama.Yaitu, (1) Berapa banyak laporan keuanganyang mendapat opini wajar tanpapengecualian (WTP) dan (2) Indeks penerapantata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance).

Seperti diketahui, opini WTP merupakanpenilaian tingkat akuntabilitas tanggungjawabkeuangan negara yang terbaik diberikan oleh



1TerwujudnyaTata Kelola yang Baikatas Pengelolaan danTanggungjawabKeuangan Negara.

Sasaran Strategis

BPK. Indikator kinerja utama ini menjadiukuran sejauh mana BPK berhasilmeningkatkan kualitas auditee dalammenyusun laporan keuangan mereka.

Sederhananya, semakin banyak opini WTPyang diberikan berarti semakin baik peranBPK mewujudkan akuntabilitas pengelolaandan tanggungjawab keuangan negara. Sebagaiukurannya, digunakan formula jumlah entitasyang mendapat opini WTP dibagi jumlahentitas yang diperiksa.

Sepanjang 2010, BPK mengaudit laporankeuangan atas 589 entitas. Seluruhnya adalahsatu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat(LKPP) 2009, kemudian 79 Laporan KeuanganKementerian dan Lembaga (LKKL) 2009, dan501 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD). Selebihnya, adalah empat laporan

keuangan BUMN 2009 dan empat badanlainnya.

Pada 2010, dari target 20 persen entitasyang diaudit bakal memperoleh opini WTPternyata 10,7 persen saja atau 63 entitas yangberhasil mendapatkannya. Itu berarti hanya53,48 persen sasaran tercapai. Biar begitu,angka ini masih lebih baik dibandingkan 2008yang hanya 19,75 persen (22 entitas) dancapaian kinerja 2009 yang sebesar 44,43persen (51 entitas).

Semakin banyaknya jumlah entitas yangmendapat opini WTP menunjukkan doronganentitas pengelola keuangan negara telahmeningkat. Ini tentu tak lepas dari desakanuntuk menyusun rencana aksimenindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.



Prosentase Pencapaian dari Target Jumlah WTP (%)

Sementara Indeks Penerapan GoodGovernance dilihat dari seberapa banyakinformasi keuangan yang disajikan dalamcatatan atas LK yang seharusnya diungkapkansesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah(SAP) dalam LKPP, LKKL, dan LKPD. SAPmengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor24 tahun 2005.

Formula pengukurannya adalah rata‐rataindeks Good Governance dari seluruh catatanatas laporan keuangan yang dinilai.Selanjutnya disederhanakan dengan skala 1‐5.Skala 1 menggambarkan ukuran terburuk(tidak memuaskan), skala 2 kurangmemuaskan, 3 cukup memuaskan, 4memuaskan, dan 5 sangat memuaskan.

Hasil pengukuran Indeks Good Governanceterhadap 502 laporan hasil pemeriksaan ataslaporan keuangan entitas 2009 ternyatamenunjukkan skor 2,49. Itu berarti belumcukup memuaskan.

Tapi hasil itu tak terlalu mengecewakan.Alasannya, target awal BPK adalah untukmencapai skor 3. Karena skor yang diperoleh2,49 itu berarti 83 persen target tercapai. Danternyata, hasil ini jauh lebih baikdibandingkan 2009 yang hanya tercapai 50,49persen dan 36,54 pada 2008. Tren ini seiringdengan upaya BPK mendorong entitaspengelola keuangan negara meningkatkantransparansi informasi keuangannya.

Berdasarkan perbandingan target danrealisasi Indikator Kinerja Utama 2010,Sasaran Strategis 1 adalah sebesar 68,24persen. Ini adalah rata‐rata pencapaian duaindikator kinerja utama. Dengan kata lain,sasaran pertama belum sepenuhnya tercapai.Meski demikian, untuk mencapai sasarantersebut, BPK berhasil melakukan efisiensi. Dimana, dari pagu anggaran Rp 108,79 miliarhanya terpakai 83,53 persen.

Sasaran Strategis 2:Memenuhi Kebutuhan dan Harapan

Pemilik Kepentingan dalam MengambilKeputusan.

Hasil pemeriksaan BPK tentu saja bukanproduk tanpa manfaat. Sebab setiappemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara ditujukan untukmengawal pembangunan. Informasi BPK akanmenjadi dasar bagi pengambilan keputusandalam pengelolaan keuangan negara.



2MemenuhiKebutuhan danHarapan PemilikKepentingan dalamMengambilKeputusan.

Sasaran Strategis

Karena itu, BPK selalu berupaya agar hasilauditnya menyediakan informasi yang akurat,relevan, dan tepat waktu bagi kebutuhan danharapan setiap pemilik kepentingan. Pemilikkepentingan itu adalah Dewan PerwakilanRakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah(DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD), Pemerintah, dan masyarakat padaumumnya.

Dengan sasaran strategis ini berarti BPKharus berupaya agar hasil pemeriksaannyamemiliki kualitas terbaik agar mampumemberikan manfaat maksimal bagi pemilikkepentingan.

Seberapa jauh keberhasilan sasarankepuasan para pemilik kepentingan, BPKmenggunakan dua indikator kinerja utama.Yaitu mengukur; (1) Indeks kepuasan atasLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan (2)Indeks kepuasan atas Ikhtisar HasilPemeriksaan Semesteran (IHPS).

Untuk mengetahui Indeks kepuasan atasLHP itu dilakukanlah sebuah survei/kuisionerkepada para entitas pengelola keuangannegara yang diperiksa BPK. Survei itumengukur kualitas LHP dari sisi kejelasaninformasi, sistematika penyajian, manfaat,dan ketepatan waktu penyajiannya.

Selanjutnya, formula pengukurannyaadalah rata‐rata skor indeks kepuasanstakeholder. Indeks tersebut dicatat dalamskala 1‐5. Skala 1 menggambarkan ukuran

terburuk (tidak memuaskan), skala 2 kurangmemuaskan, 3 cukup memuaskan, 4memuaskan, dan 5 sangat memuaskan.

Hasilnya, dari 575 kuisioner yangdikembalikan ke BPK menunjukkan skorkepuasan atas LHP 2010 mencapai 3,95persen. Artinya mendekati skala 4 ataumemuaskan. Dan skor 4 memang target awalBPK. Dengan begitu, pada 2010 ini targettercapai 98,8 persen. Sedikit membaikdibanding 2009 (97,95 persen) dan 2008(97,15 persen).

Sementara Indeks kepuasan atas IHPSdiperoleh dari survei atau kuisioner yangdibagikan kepada DPR, DPD, dan DPRD.Acuannya adalah Undang‐Undang Nomor 15tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara yangmengamanatkan BPK menyampaikan IHPSpaling lambat tiga bulan setelah audit.

Formulanya pengukurannya sama dengansebelumnya, yaitu rata‐rata skor indekskepuasan stakeholder. Indeks tersebut dicatatdalam skala 1‐5. Skala 1 menggambarkanukuran terburuk (tidak memuaskan), skala 2kurang memuaskan, 3 cukup memuaskan, 4memuaskan, dan 5 sangat memuaskan.

Hasilnya, dari 108 kuisioner yangdikembalikan menunjukkan skor kepuasanatas IHPS 2010 mencapai 3,83 persen. Ataubisa dikatakan memuaskan. Angka inimencapai 95,75 persen dari target awal BPK



mendapatkan skor 4. Dengan begitu,dibandingkan periode sebelumnya mengalamisedikit penurunan. Sebab pada 2008 dan2009, kepuasan atas IHPS mencapai 96,25persen.

Berdasarkan perbandingan target danrealisasi dua Indikator Kinerja Utama itu makabisa disimpulkan Sasaran Strategis 2 telahtercapai. Sebab dari rata‐rata dua indikator—kepuasan LHP dan IHPS—mencapai 97,27persen. Untuk mencapai sasaran itu, BPKmenggunakan 81,99 persen dari paguanggaran Rp 18,936 miliar.

Sasaran Strategis 3:Menjadi Lembaga Pemeriksa Keuangan

Negara yang Independen dan Profesional.

Sebagaimana diamanatkan dalamkonstitusi, BPK adalah satu‐satunya lembagapemeriksa keuangan negara di Indonesia.Posisi ini tentu saja harus diikuti denganindependensi yang kuat. Yakni, tidak bolehada intervensi maupun pembatasan apapunoleh pihak manapun terhadap BPK dalam

melakukan tugas dan fungsinya sebagaipemeriksa keuangan negara. Selain itu, takboleh dilupakan, BPK juga mesti memilikiprofesionalitas tinggi untuk mencapai hasilpemeriksaan keuangan negara yangberkualitas.

Keberhasilan Sasaran Strategis 3 ini diukurdengan dua indikator kinerja utama. Yaitu, (1)Ada tidaknya pembatasan akses data atauinformasi dalam pemeriksaan untukmengukur tingkat independensi dan (2)Berapa tingkat pelanggaran Kode Etik untukmengukur tingkat profesionalisme pemeriksaBPK.

Yang dimaksud sebagai penghalangindependensi BPK adalah setiap peraturanperundang‐undangan yang berpotensimembatasi pemeriksa memperoleh data atauinformasi selama proses audit. Dan ternyata,sepanjang 2010, pemeriksa BPK takmenghadapi halangan tersebut. ArtinyaIndikator Kinerja Utama (1) tercapai 100persen alias sangat memuaskan.

Akan tetapi, perlu sedikit catatan, bahwamemang ada sedikit modifikasi. Di mana,substansi regulasi yang menghalangipemeriksa pada 2010 berbeda denganpengukuran pada periode 2008 dan 2009.BPK pada 2010 ini ternyata takmempersoalkan lagi Judicial Review atasUndang‐Undang Perpajakan, seperti tahun‐tahun sebelumnya.



3MenjadiLembaga PemeriksaKeuangan Negarayang Independen danProfesional.

Sasaran Strategis

Sementara untuk mengukur tingkatprofesionalitas pemeriksa, BPK mendasarkanpada berapa banyak kasus pelanggaran Etikyang diputuskan bersalah oleh MajelisKehormatan Kode Etik. Dan ternyata,pencapaian indikator ini sangat memuaskan.Itu karena sampai akhir tahun tak ada satupun keputusan Majelis Kehormatan yangmenyatakan pegawai BPK melanggar KodeEtik organisasi.

Berdasarkan perbandingan target danrealisasi indikator‐indikator tersebut makabisa disimpulkan sasaran Strategis 3 tercapai100 persen. Untuk mencapai itu juga terjadibanyak efisiensi. Sebab satuan kerjaInspektorat Utama dan InspektoratPerwakilan BPK sepanjang 2010 hanyamenggunakan 72,24 persen dari paguanggarannya sebesar Rp 5,958 miliar.

Sasaran Strategis 4:Terwujudnya Pemenuhan Peraturan

Perundangan di Bidang PemeriksaanKeuangan Negara.

Penyusunan sasaran ini sebenarnya lebihkepada upaya BPK melaksanakan mandatUndang‐Undang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Yaituagar BPK menyusun peraturan‐peraturantentang pelaksanaan tugas dan wewenangBadan. Tentu saja peraturan itu adalah aturanhukum yang dikeluarkan BPK yang mengikatsecara hukum dan dimuat dalam LembaranNegara RI.

Undang‐Undang BPK tak mungkin bisadiimplementasikan optimal jika tidak adaaturan pelaksana di bawahnya. Ini sudahtentu untuk memudahkan BPK melaksanakantugas dan fungsinya. Dus, memastikan adanyakepastian hukum bagi internal BPK sendiri.

Dalam mengukur Sasaran Strategis ini, adadua indikator kinerja utama yang digunakan.Yaitu (1) Berapa banyak harmonisasiperaturan perundanganan di bidangPemeriksaan Keuangan Negara dilakukan, dan(2) Pemenuhan Peraturan BPK di bidangpemeriksaan Keuangan Negara.

Upaya harmonisasi ini dilakukan Badanuntuk memastikan tidak ada peraturanperundangan yang saling bertentangan satusama lain. Sejumlah kajian dilakukan untukmenilai produk legislasi dan regulasi yangtelah maupun akan diterbitkan DPR danPemerintah tidak bertentangan denganwewenang BPK dalam melakukan



4TerwujudnyaPemenuhanPeraturanPerundangan diBidang PemeriksaanKeuangan Negara.

Sasaran Strategis

pemeriksaan keuangan negara.

Setiap peraturan perundangan yangmenjadi isu pada setiap semester diiden tifi ‐kasi kemudian dikaji potensi adanya benturandengan kewenangan BPK. Dan ternyata,sepanjang 2010, ditemukan 76 peraturanperundang‐undangan yang kemudiandilakukan harmonisasi atau sinkronisasi.Angka ini jauh dari target semula yang hanyamemperkirakan satu peraturan perundanganyang berbenturan dengan Tupoksi BPK.

Sementara indikator penyusunan produkhukum BPK sepanjang 2010 baru tercapai28,57 persen. Sebab dari target 14 peraturanyang ditargetkan baru tercapai sebanyakempat Peraturan BPK. Peraturan BPK tersebutyaitu: Pembagian Tugas dan WewenangKetua, wakil Ketua, dan Anggota BPK;Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi HasilPemeriksaan BPK; Tata Cara PemberianKeterangan Ahli, dan Jabatan FungsionalPemeriksa.

Selanjutnya ada 10 peraturan yang belumselesai. Lima di antaranya dalam proseslegislasi. Yaitu Peraturan tentang: PemberianBantuan Hukum, Majelis Kehormatan kodeEtik, Pemeriksaan Investigatif, Peraturantentang Publikasi LHP, dan aturan tentangTata Cara Pemberian Ganti Rugi Negaraterhadap BUMN/BUMD.

Sementara lima aturan yang baru dibahasTim Perumus adalah Paraturan tentang

Pemberian Pendapat BPK, Tata Kerja,Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, Tata CaraPelaporan Unsur Pidana yang ditemukandalam pemeriksaan kepada InstansiBerwenang, dan aturan tentang Tata CaraTugas dan Wewenang Pemeriksaan oleh BPK.

Selain menyusun peraturan‐peraturan itu,BPK juga melakukan kerja sama denganinstansi‐instansi terkait. Kerja sama ini tentumemiliki arti penting untuk memudahkan BPKmelaksanakan Tupoksi. Hingga Desember2010, sebanyak 529 Nota Kesepahaman telahditeken.

Meski hanya 28,57 persen target pem ben ‐tukan peraturan BPK terpenuhi, ternyata angkaini masih lebih baik dibandingkan 2009 yanghanya 12,50 persen. Namun, bila di banding ‐kan 2008, prestasi ini sangat jomplang. Sebab,pada tahun itu Badan mampu merampungkan42,86 target legislasinya.

Masih buruknya pencapaian itu diakui BPKkarena tiga sebab. Mereka adalah 1) belumadanya dasar hukum bagi Badan dalampembentukan produk hukum, 2) belumadanya prosedur operasional standarmelakukan legal drafting, dan 3) payunghukum yang sudah tak sesuai lagi denganzamannya.

Di tahun 2011, BPK menyatakan akanmelakukan langkah‐langkah pencegahan.Misalnya dengan berperan aktif dalam prosespenyusunan Rancangan Peraturan Perundang‐



Undangan yang berkaitan dengan KeuanganNegara. Ini agar tidak sampai ada kataterlambat ketika suatu saat ada peraturanyang berbenturan dengan Tupoksi BPK.Sasaran Strategis 5:

Meningkatkan Efektivitas dan EfisiensiManajemen Pemeriksaan.

Manajemen pemeriksaan oleh pemeriksaditargetkan terus meningkat dari waktu kewaktu. Ukuran efisiensi misalnya terjadi jikapemeriksaan berhasil dilakukan secarasederhana untuk menghasilkan laporan yangtepat waktu dan sesuai program yangditetapkan. Sementara efektif bila seluruhprogram pemeriksaan dan penyusunanlaporan pemeriksaan sesuai dengan standarpemeriksaan keuangan negara (SPKN).

Untuk mengukur pencapaian SasaranStrategis ini, digunakan empat indikator. Yaitu(1) Pelaksanaan Pemeriksaan sesuai RKP, (2)Ketepatan waktu pelaksanaan dan pelaporanpemeriksaan, (3) Ketepatan waktupenyerahan IHPS, (4) pemenuhan sistempengendalian mutu dan proses pemeriksaan.

Sasaran Strategis 6:Meningkatkan Efektivitas Pemberian

Pendapat dan Rekomendasi kepadaPemerintah.

Melalui pengukuran sasaran ini,diharapkan kualitas rekomendasi BPK terusmembaik dari waktu ke waktu. Begituselanjutnya berpengaruh signifikan terhadaptata laksana pemerintahan yang baik pula.Inilah poin penting peran BPK mendorongakuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Untuk mengetahui capaian sasarantersebut, digunakan tiga indikator utama.Yakni (1) berapa banyak rekomendasi yangditindaklanjuti auditee, (2) opini yangdisampaikan kepada pemerintah, dan (3)pemeriksaan kinerja.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksaatas hasil pemeriksaannya. Tentu saja saran‐saran itu ditujukan kepada orang atau instansiyang berwenang melakukan tindakan ataupembenahan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2009dan Tahun 2010, BPK telah memberikan



5MeningkatkanEfektivitas danEfisiensi ManajemenPemeriksaan.

Sasaran Strategis

6MeningkatkanEfektivitas PemberianPendapat danRekomendasi kepadaPemerintah.

Sasaran Strategis

76.722 rekomendasi senilai Rp 103,35 triliundan sejumlah valas. Rekomendasi ini harusditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksaantara lain dengan melakukan perbaikansistem pengendalian intern (SPI), tindakanadministratif dan/atau penyetorankas/penyerahan aset kenegara/daerah/perusahaan.

Hasil pemantauan pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPKtersebut menunjukkan sebanyak 28.028(36,53%) rekomendasi senilai Rp 23,53 triliundan sejumlah valas telah ditindaklanjutisesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 18.546(24,18%) rekomendasi senilai Rp38,39 triliundan sejumlah valas yang ditindaklanjuti belumsesuai dengan rekomendasi (dalam prosesditindaklanjuti), dan sebanyak 30.148(39,29%) rekomendasi senilai 41,42 triliundan sejumlah valas belum ditindaklanjuti olehentitas yang diperiksa.

BPK menyayangkan masih kurangnyaentitas pengelola keuangan negaramerespons rekomendasi ini. Sebabketerlambatan tindaklanjut tentu akanberpengaruh pada masih buruknya penilaiantata kelola dan tanggungjawab keuangannegara secara keseluruhan.

Indikator lainnya adalah pendapat yangdiberikan kepada pemerintah danpengelolaan keuangan negara yang lain.Pendapat sebenarnya boleh diberikan atautidak. Namun, BPK merasa berkepentingan

karena dengan pendapat itu diharapkanmendorong upaya pemerintah meningkatkankinerjanya.

Sebenarnya rumusan rekomendasi danpendapat memiliki persamaan tujuan.Keduanya merupakan saran bagi pemerintahmelakukan perbaikan. Hanya saja pendapatmemiliki cakupan lebih luas dan bersifatanalisis.

Akan tetapi, untuk 2010 ini BPK belumdapat memberikan rumusan pendapat.Sehingga target yang ditetapkan indikatorkinerja utama ini tidak dapat tercapai.

Hal ini terjadi karena sejumlah kendala.Misalnya karena kurangnya pemahamansatker merumuskan pendapat, amanahundang‐undang yang tak mewajibkandiberikannya pendapat, belum adanyamekanisme pemberian pendapat dan masihlemahnya koordinasi antar satker PemeriksanKeuangan Negara.

Berdasarkan perbandingan target danrealisasi indikator‐indikator di atas,disimpulkan bahwa Sasaran Strategis 6 belumtercapai dengan baik. Terutama karena tidakterlaksananya indikator pemberian pendapatyang tentu mempengaruhi keseluruhancapaian yang rata‐rata hanya 54,6 persen.Dalam pencapaian sasaran ini, pagu anggaransenilai Rp 60,915 miliar hanya terpakai 83,45persen.



Sasaran Strategis 7:Meningkatkan Efektivitas penyelesaian

Ganti Kerugian Negara/Daerah.

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah sebenarnya menjadi tanggung jawabentitas pengelola keuangan negara. Tetapi se ‐bagai lembaga yang menilai, menetapkan,dan memantau penyelesaian ganti rugi, makaBPK merasa perlu melakukan penilaian dan

men jamin efektivitas penyelesaian ganti rugiitu.

Untuk mencapai sasaran ini, diukur melaluidua indikator kinerja utama. Yaitu (1)penyelesaian atas penetapan ganti rugi, dan(2) cakupan laporan pemantauan kerugian.Diharapkan dengan semakin luas cakupanentitas yang dipantau akan meningkatkanjumlah ganti rugi untuk negara.

Penilaian kerugian negara dan ataupenetapan pihak yang berkewajibanmembayar ganti kerugian itu ditetapkanmelalui Keputusan BPK. Pengetahuantersebut diperoleh dari temuan audit yangmencium adanya perbuatan melawan hukumpengelola keuangan negara. Sengaja ataupunkarena kelalaian.Hasil pengukuran atas pe ‐



7MeningkatkanEfektivitasPenyelesaian GantiKerugian Negara/Daerah.

Sasaran Strategis

Penyampaian IHPSSemester II di DPD.Kualitas rekomendasiyang membaik akanmemperbaiki tatalaksana pemerintahan.

netap an kerugian negara pada 2010, realisasicapaian indikator ini sebesar 120 persen.Angka ini lebih tinggi dari target 80 persen.Dengan rata‐rata waktu penyelesaian konseppertimbangan kerugian mencapai 19,6 hari.

Sementara itu, untuk indikator cakupanlaporan pemantauan kerugian realisasinyamencapai 120 persen. Lebih tinggi dari target80 persen. Pencapaian ini meningkat daritahun ke tahun. Pada 2009 (120 persen) dan2008 (85,63 persen). Tapi memang peng ‐ukurannya baru sebatas cakupan. Sedangkanjumlah kerugiannya belum dihitung.

Alasannya, BPK masih kesulitan melakukanpemantauan kerugian negara/daerah, khusus ‐nya di luar yang ditetapkan BPK. Yakni 1) pe ‐nye lesaian ganti rugi yang ditetapkan peme ‐rintah terhadap pegawai negeri bukanbendahara dan pejabat lain. 2) pelaksanaanpengenaan ganti rugi ditetapkan berdasarkanputusan pengadilan yang berkekuatan hukumtetap.

Karena itu, pada tahap selanjutnya, untukmengoptimalkan pemantauan kerugiannegara/daerah, BPK memanfaatkan sisteminformasi berbasis TI. Yakni Sistem InformasiKerugian Negara dan Daerah (SIKAD).

Berdasarkan perbandingan target danrealisasi indikator kinerja utama tersebut, bisadikatakan sasaran strategis 7 tercapai denganbaik, bahkan melebihi target. Penggunaananggaran untuk mencapai sasaran itu sebesar

69,24 persen dari pagu anggaran Rp 15,963miliar.

Sasaran Strategis 8:Meningkatkan Kualitas Pengelolaan

SDM yg Terintegrasi.

Dalam pengukuran sasaran ini, BPKmenggunakan tiga indikator kinerja utama.Yaitu (1) jumlah pegawai yang memenuhistandar kompetensi, (2) terpenuhinya jumlahkebutuhan pegawai, dan (3) jumlah pegawaipemeriksa yang memenuhi standar jampelatihan.



“BPK masih kesulitan melakukan

pemantauan kerugiannegara/daerah,

khusus nya di luaryang ditetapkan BPK”

8MeningkatkanKualitasPengelolaan SDMyang Terintegrasi.

Sasaran Strategis

Indikator kepegawaian dinilai penting.Sebab bagi BPK, pegawai merupakan asetutama organisasi. Itu karena merekalah ujungtombak organisasi menghasilkan laporanpemeriksaan.

Badan telah menyusun cetak biru jangkapanjang dalam upaya pengelolaan SDM pada2007. Cetak biru itu kemudian dimatangkanmenjadi Human Resources Management PlanBPK sebagai panduan strategi, perencanaandan pengembangan SDM. Begitu sehinggaada persamaan persepsi, arah, dan kebijakanterkait pengembangan SDM.

Selama tahun 2010, realisasi jumlahpegawai yang memenuhi standar kompetensimencapai 61,2 persen. Sedikit di atastargetnya sebesar 60 persen. Artinya 102persen di atas target. Angka ini jauh lebih baikdibanding 63,6 persen (2008) dan 75,57persen (2009).

Pengukuran kompetensi ini dilakukanmelalui assesment terhadap para pejabateselon 2, 3, 4 dan beberapa staf di lingkunganInspektorat Utama. Hanya memangpengukuran kompetensi ini baru sebatas softskill. Sedangkan standar kompetensi teknis(hard skill) belum ditetapkan standarnya. Tapipada tahun itu, BPK telah membentukAssesment Center yang diharapkan akanmempercepat proses pemenuhan kompetensitenaga pemeriksa.

Untuk ukuran pemenuhan jumlah

pegawai, secara kuantitas maupun kualitas,mengacu pada analisis kebutuhan pegawaisecara periodik untuk setiap level maupunper satuan kerja.

Tapi karena keterbatasan data, peng ‐ukuran indikator ini pada 2010 hanyadidasarkan pada realisasi pegawai baru. Dataitu dibandingkan dengan formasi pegawaiyang tersedia. Dari kebutuhan 533 kebutuhanpegawai baru, BPK hanya berhasil merekrut487 pegawai.

Dengan begitu, pencapaian indikator inihanya mencapai 96,18 persen. Catatan ituternyata turun drastis dibanding 104,82persen pada 2009. Juga tidak lebih baik daricatatan 2008 yang mencapai 98,63 persen.

Sementara itu, untuk indikator pegawaiyang memenuhi standar jam pelatihan dilihatdari jumlah jam pendidikan yang secaralangsung meningkatkan kecakapan pemeriksa.Sebagai benchmark sesuai SPKN, setiap duatahun seorang pemeriksa diharuskanmengikuti 80 jam pendidikan.

Sesuai dengan standar itu realisasiindikator sampai semester II 2010 adalahsebesar 61,57 persen. Karena ternyata dari3.065 pegawai pemeriksa baru 1.887 pegawaiyang telah mencapai jam pelatihan minimal40 jam. Angka ini masih di bawah target 75persen yang ditetapkan di awal. Itu berartitarget tercapai 82,09 persen. Turun di ‐banding kan 2009 yang mencapai 120 persen.



Secara umum sebenarnya pencapaiansasaran 8 cukup baik. Tapi dari tiga indikatorhanya dua yang tercapai. Rata‐rataperbandingan target dan realisasi ketigaindikator mencapai 93,42 persen. Sementarapemanfaatan anggaran hanya terserap 81,38persen dari pagu anggaran Rp 52,364 miliar.

Penilaian kesesuaian pelaksanaan denganrencana kerja ini menjadi semacam pengujikualitas perencanaan yang disusunpemeriksa. Baik kesesuaian entitas yangdiperiksa, objek pemeriksaan, maupuntenggat waktu audit.

Hasilnya, hingga semester kedua 2010,realisasi indikator kinerja ini sebesar 101,75

persen. Jauh melampaui target 95 persen.Artinya capaian kesesuaian dengan RKPmencapai 107,11 persen. Jauh meningkatdibanding 2009 (102,64 persen) dan 2008(98,05 persen).

Tingginya angka capaian yang melebihitarget itu disebabkan banyaknya pemeriksaanon call (pemeriksaan atas permintaan). Inibiasanya terjadi saat muncul isu baru yangmenarik perhatian masyarakat. Namun, isu itusedari awal belum masuk dalam perencanaanBPK.

Pengukuran ketepatan waktu pelaksanaandan pelaporan pemeriksa ditujukan untukmendorong disiplin waktu. Apalagi undang‐



Prosentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi (%)

undang menekankan BPK harus merampung ‐kan pemeriksaan dua bulan sejak laporankeuangan diterima. Baik itu untuk pemeriksa ‐an laporan keuangan, kinerja, maupunpemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Rata‐rata capaian ketepatan waktu auditdan pelaporannya pada 2010 mencapai 90,82persen. Tentu saja meningkat dibandingkan2009 (84,2 persen) dan 2008 (78,87 persen).Faktor yang mendukung capaian ini adalahpedoman penyusunan pelaporanpemeriksaan. Tentu saja terbitnya pedomanini sangat membantu satuan‐satuan kerjamerampungkan tugas pemeriksaannya.

Untuk pengukuran ketepatan waktupenyerahan IHPS menggunakan acuanundang‐undang yang mengamanatkanpemeriksaan disusun selambat‐lambatnyatiga bulan setelah berakhirnya semester yangdiperiksa.

Dalam dua kali audit semesteran, BPKberhasil memenuhi target ini 100 persen.Tentu ini harus dipenuhi karena undang‐undang yang mengamanatkan. Sebab,penyampaian IHPS akan memberikan nilaimanfaat bagi pemilik kepentingan dalammengambil keputusan dalam rangkapengelolaan keuangan negara.

Terakhir untuk menjamin mutupemeriksaan, BPK menggunakan pedomanSistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM).Indikator ini untuk memastikan kualitas

pemeriksaan BPK sesuai standar pemeriksaanyang berlaku, termasuk kode etik, panduanpemeriksaan, juklak/juknis. Semua diukurdengan formula rata‐rata nilai kesesuaiandengan quality assurance review checklist.

Hasilnya, capaian 2010 sebesar 89,56persen. Sayangnya angka ini masih lebihrendah dari periode sebelumnya. Pada 2009kesesuaian mutu mencapai 91,1 persen.Sementara pada 2008 belum dilakukanperhitungan ini.

Berdasarkan perbandingan target danrealiasi indikator‐indikator tersebut, makabisa dikatakan Sasaran Strategis 5 tercapai96,87 persen. Capaian ini merupakan rata‐rata keempat indikator yang diukur. Yangkemudian bisa disimpulkan capaian 2010sudah cukup memuaskan. Apalagi anggaranyang digunakan hanya 81,75 persen dari paguRp 120,177 miliar.

Sasaran Strategis 9:

Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Teknologi informasi dan komunikasi

memang tak mungkin lepas dari kerja‐kerja



9MengoptimalkanPemanfaatanTeknologi Informasidan Komunikasi.

Sasaran Strategis

pemeriksaan BPK. Apalagi Badan dihadapkanpada tuntutan untuk semakin meningkatkanefisiensi dan efektivitas operasionalnya. Danjawabannya adalah bagaimana menerapkanteknologi informatika yang tepat.

Sasaran ini tentu harus diupayakanrealisasinya oleh BPK. Sebab, pemanfaatanteknologi yang tepat akan sangat menolongbagi upaya Badan mewujudkan reformasibirokrasi. Teknologi akan memudahkan danmempercepat kegiatan pemeriksaan maupunnon‐pemeriksaan. Apalagi saat ini jumlahSDM BPK belum memenuhi kapasitassehingga keberadaan teknologi bisa mengisikekosongan itu. Misalnya dengan electronicaudit yang sudah mulai dikembangkan BPK.

Apa yang dinilai dari evaluasi sasaranstrategis ini adalah sejauh mana pemanfaatanTIK dilaksanakan seluruh satuan kerja di BPK.Penerapan dan optimalisasi teknologiinformasi dan komunikasi ini menjaditanggung jawab Biro TI.

Seberapa jauh pencapaian sasaran itudiukur dengan dua indikator. Yakni (1)prosentase bisnis proses atau kegiatan apasaja di BPK yang telah memanfaatkan TIK dan(2) Angka indeks pemanfaatan TIK dalamaktivitas sehari‐hari.

Untuk mengukur tingkat penggunaanaplikasi TI, BPK menggunakan acuan rencanastrategis Biro TI dan data monitoringpengembangan aplikasi TIK triwulanan.

Hasilnya, realisasi kegiatan pemeriksaanmaupun nonpemeriksaan BPK yang meman ‐faatkan TIK pada 2010 mencapai 85,71persen. Lebih tinggi dari target 70 persen.

Biro TI telah berhasil mengidentifikasi danmemetakan kegiatan apa saja yang perlumengaplikasikan TIK. Di mana, sampai 2010,dari 12 kegiatan yang ada di BPK, biro TKIberhasil mengimplementasikan 10 prosesbisnis atau mencapai 83,33 persen. Tapidiakui bahwa hasil ini belum menggambarkankondisi ideal karena Direktorat Litbang BPKmasih melakukan pemetaan sesuai denganperkembangan organisasi.

Proses bisnis yang telah memanfaatkan TIKjuga terus meningkat. Setiap tahun indikatorkinerja ini mencapai 120 persen dari target.Pada 2009 Badan menetapkan tar get 50persen dan naik jadi 70 persen pada 2010.

Sementara itu, indeks pemanfaatan TIKdigunakan untuk mengukur tingkat peng ‐gunaan aplikasi TIK oleh seluruh satuan kerjaBPK. Yaitu dengan menghitung rata‐rataprosentase aplikasi yang telah tersedia itudimanfaatkan secara optimal.

Hasilnya, pemanfaatan aplikasi TIK olehsatuan kerja mencapai 99,58 persen, sedikitlebih kecil dari target 100 persen. Untukmencapai itu, Badan menyusun inisiatifstrategis berupa: 1) pengembangan aplikasidan pusat data terintegrasi melalui penyusun ‐an arsitektur aplikasi‐aplikasi. Di mana,



sampai 2010 BPK telah mengembang kan 22aplikasi. 2) pengembangan elektronik audit.Implementasi e‐audit telah dimulai pada auditkeuangan PT PLN dan PT Aneka Tambang.

BPK juga melakukan Kajian ImplementasiSistem Informasi dan Komunikasi untukseluruh kantor perwakilan. Tujuannyamemodernisasi data center BPK, perangkatjaringan dan infrastruktur, serta menjaminketersediaan layanan TI.

Secara umum, hasil evaluasi atas sasaranstrategis ini memberikan penilaian baik.Pencapaian relatif stabil di mana pada 2010sebesar 99,58 persen. Trennya stabil danterus meningkat dibanding 2009 (98,84persen) dan 2008 (98,62 persen).

Sehingga jika di rata‐rata pencapaian duaindikator tersebut adalah 109,79 persen. Arti ‐nya target tercapai. Pagu anggaran sebesar Rp22,62 miliar hanya perpakai 71,92 persen.

Sasaran Strategis 10:Mentransformasikan Organisasi Menjadi

Organisasi Prima.

Yang dimaksud sebagai transformasiorganisasi ini adalah upaya perbaikan secaraterus menerus yang dilakukan secaraterstruktur, terukur, dan berkelanjutan.Tujuannya menciptakan BPK sebagaiorganisasi pemeriksa keuangan negara yangprima. Yang ditandai dengan iklim organisasiyang kondusif untuk peningkatan kualitassecara berkelanjutan, pegawai yang loyalterhadap organisasi serta standarisasi proseskegiatan di dalamnya.

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini,digunakan tiga indikator kinerja utama. Yaitu (1) Indeks iklim organisasi, (2) Indekskepuasan kerja pegawai, (3) ketersediaanpedoman pemeriksaan dan nonpemeriksaan.

Indeks iklim organisasi merupakan ukuranyang menunjukkan derajat empat aspekorganisasi yang prima. Mencakup aspekleadership, culture, teamwork, and alignment.Berdasarkan hasil survei kemudian rata‐rataindeks seluruh satuan kerja diukur dalam skala1‐5. Skala 1 menunjukkan derajat tidak kon ‐dusif hingga sangat kondusif dengan skala 5.

Pada 2010, indeks iklim organisasimendapat nilai 3,77. Lebih tinggi dari targetdi level 3,5 atau tercapai 107,71 persen. Inimenunjukkan iklim organisasi kondusif. Daritujuh satuan kerja yang dinilai, indekstertinggi dicapai Ditama Binbangkum sebesar3,86 dan terendah Inspektorat Utama 3,5.



10Mentransformasikan OrganisasiMenjadi OrganisasiPrima.

Sasaran Strategis

Indikator kedua indeks kepuasan kerjapegawai. Variabelnya terkait kesejahteraandan ketersediaan sarana dan prasarana kerja.Dengan survei diukur tingkat kepuasan disetiap satuan kerja dengan skala 1‐5. Angkalima menunjukkan kepuasan tertinggi. Hal inisekaligus menjadi media mengidentifikasiupaya‐upaya perbaikan yang diperlukan untukmewujudkan organisasi prima.

Hasil survei pada 2010, indeks kepuasankerja berada di level 3,17. Angka ini di bawahtarget 3,5 atau hanya tercapai 90,57 persen.Indeks kepuasan tingkat kesejahteraansebesar 3,2 sedangkan kepuasan atasketersediaan sarana dan prasarana 3,14. Yangartinya kepuasan kerja pegawai berada padatingkatan cukup.

Indikator ketiga ketersediaan pedomandiukur dari ketersediaan perangkat lunakpemeriksaan dan ketersediaan SOP. Data‐datauntuk pengukuran ini meliputi data pemetaankebutuhan juklak/juknis pemeriksaan, datapermintaan reviu usulan SOP, inventarisasikebutuhan SOP dan lainnya.

Sayangnya, dari hasil identifikasipenyelesaian juklak/juknis dan SOP selama2010 masih kurang memuaskan. Dari rencana16 juklak/juknis yang direncanakan belumsatu pun ditetapkan. Sedangkan, dari tiga SOPyang direncanakan baru satu yang selesai. Itupun belum ditetapkan. Artinya total hanya43,75 persen yang tergarap. Jika di awal

tahun ditargetkan 70 persen penyelesaianmaka capaian indikator ini hanya 62,5 persen.

Berdasarkan perbandingan target danrealisasi ketiga indikator maka sasaranstrategis transformasi organisasi adalah 86,93persen. BPK menggunakan 96,60 persen dariRp 820,02 miliar anggaran yang disediakan.

Sasaran Strategis 11:Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi

Pengelolaan Sumber Daya Keuangan.

Sebagai pemeriksa pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara, BPKdituntut untuk lebih baik dibanding lembaga‐lembaga lain. Artinya efektivitas dan efisiensipenge lolaan anggaran harus tercapai denganbaik.

Untuk mengukur pencapaian sasaranstrategis ini digunakan dua indikator. Yaitu (1)tingkat penyerapan anggaran, dan (2) opiniatas laporan keuangan BPK dan satu inisiatifstrategis yakni Penyusunan Sistem Monitoringdan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran.



11MeningkatkanEfektivitas dan EfisiensiPengelolaan SumberDaya Keuangan.

Sasaran Strategis

Tingkat penyerapan anggaranmenunjukkan sejauh mana upaya BPKmengoptimalkan pemanfaatan anggarandalam melaksanakan Tupoksi dan kegiatan‐kegiatan penunjangnya. Angka itu diperolehdari perbandingan realisasi dengan totalanggaran yang diperoleh dari APBN.

Pada 2010, BPK mendapat alokasianggaran sebesar Rp 2,30 triliun. Tapi hinggaakhir tahun hanya bisa terserap Rp 1,99triliun atau 86,44 persen dari pagunya.Angka ini turun bila dibandingkan 2009 yangmencapai 100,45 persen dari target.

Indikator kedua adalah penilaian KantorAkuntan Publik yang memeriksa LaporanKeuangan BPK. Di mana, atas laporankeuangan 2009, KAP Husni, Mucharam, danRasidi memberikan opini wajar tanpapengecualian. Capaian ini stabil dari tahun ketahun yakni 100 persen target.

Secara umum sasaran strategis ini tercapaidengan baik. Meskipun ada beberapa catatanyang masih jadi kendala. Antara lain; integrasidan sinkronisasi aplikasi perangkat lunakuntuk pengembangan database anggaranbelum berjalan maksimal.

Kedua, koneksitas jaringan sistemmonitoring dan pengendalian pelaksanaananggaran di kantor pusat belum terhubungsempurna. Di samping itu SDM belum ada

yang menguasai teknologi sistem. Sementaraterkait SOP penatausahaan bendahara pusatdan perwakilan belum terbentuk. Perlutambahan waktu lagi untuk menyusunmekanisme Sistem Informasi dan Komunikasiyang terintegrasi di kantor pusat denganperwakilan BPK di daerah.

Laporan Keuangan BPK: Wajar Tanpa PengecualianSebagai badan pemeriksa keuangan Negara,BPK memiliki tanggung jawab kelembagaanuntuk selalu meningkatkan akuntabilitaskinerja dan meningkatkan pengelolaankeuangan di dalam dirinya. Hal itu diperlukanagar opini WTP atas Laporan Keuangan BPKyang sudah diperoleh sejak 2007 dapatdipertahankan.

Pada 2010, Neraca BPK tertanggal 31Desember 2009 telah diperiksa olehpemeriksa independen dari Wisnu B. Soewitodan Rekan. Selain itu diperiksa pula laporanrealisasi anggaran untuk tahun yang berakhirpada tanggal tersebut. Tak ketinggalan,kantor akuntan tersebut juga mengujikepatuhan BPK terhadap peraturanperundang‐undangan dan pengendalianintern, serta tindak lanjut atas hasil audittahun sebelumnya.

Hasilnya adalah laporan keuangan BPKdinyatakan telah disajikan secara wajar dalam



semua hal yang material. Adapun realisasianggarannya juga dilaksanakan sesuai denganprinsip akuntansi pemerintahan yang berlakudi Indonesia.

Kantor akuntan ini menegaskanpelaksanaan audit dilakukan berdasarkanstandar auditing yang ditetapkan InstitutAkuntan Publik Indonesia dan StandarPemeriksaan Keuangan Negara yangditerbitkan BPK. Dengan demikian munculkeyakinan bahwa laporan keuangan BPKbenar‐benar bebas dari salah saji material.

Tidak ada keraguan pula bahwa dalampenyusunan Laporan Keuangan ini BPK telahmenerapkan kaidah‐kaidah pengelolaankeuangan yang sehat di lingkunganpemerintah an. Pasalnya, semua itu dilakukandengan mengacu pada Standar AkuntasiPemerintah (SAP) yang ditetapkan berdasarPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun2010.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIALAPORAN REALISASI ANGGARAN STATEMENT OF BUDGET REALIZATIONUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR FOR THE PERIOD31 DESEMBER 2010 DAN 2009 DECEMBER 31, 2010 AND 2009

PENDAPATAN 2.a, 3 REVENUESPENDAPATAN DALAM NEGERI DOMESTIC REVENUES

Pendapatan Perpajakan - - - - - - Tax RevenuesPendapatan Negara Bukan Pajak 464.415.000 2.852.775.024 614,27 547.000.000 2.974.695.971 543,82 Non - Tax Revenues

PENDAPATAN HIBAH - - - - - - GRANT REVENUESJUMLAH PENDAPATAN 464.415.000 2.852.775.024 614,27 547.000.000 2.974.695.971 543,82 TOTAL REVENUES AND GRANTS

BELANJA 2.b, 4 EXPENDITURESBelanja Pegawai 674.261.438.000 520.435.179.520 77,19 553.327.062.000 475.033.044.240 85,85 Employee ExpendituresBelanja Barang 832.759.585.000 669.124.755.650 80,35 626.637.487.000 568.918.455.141 90,79 Goods Expenditures

Belanja Modal 798.937.190.000 784.641.820.179 98,21 556.314.788.000 546.969.183.039 98,32 Capital ExpendituresSubsidi - - - - - - SubsidiesHibah - - - - - - GrantsBantuan Sosial - - - - - - Social AidsBelanja Lain-Lain - - - - - - Other Expenditures

JUMLAH BELANJA 2.305.958.213.000 1.974.201.755.349 85,61 1.736.279.337.000 1.590.920.682.420 91,63 TOTAL EXPENDITURES

PEMBIAYAAN FINANCINGPENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO) DOMESTIC FINANCING ( NET )

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan - - - - - - Domestic Borrowing - Banking SectorNon Perbankan Dalam Negeri - - - - - - Non Banking - Domestic Borrowing

PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO) FOREIGN FINANCING (NET)

Penerimaan Pinjaman Luar Negeri - - - - - - Receipt of Borrowing from OverseasPembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri - - - - - - Disbursement of Principal from Overseas

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 2.305.958.213.000 1.974.201.755.349 85,61 1.736.279.337.000 1.590.920.682.420 91,63 TOTAL FINANCING

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisadari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes forman integral part of thesefinancial statements

Realisasi/ Realization Rp. (IDR)

% % Anggaran/ Budget

Rp. (IDR)

Catatan/ Notes

2010 2009Anggaran/ Budget

Rp. (IDR)Realisasi/ Realization

Rp. (IDR)

Uraian Details



��

�� !"!#!��!$!%�&'�!(�')�&(*

�� ++!,!� )!$�-!-� . ��++!,!� )!$�-!-� .

��

/��

��/��

� !"#$"� %"&"' �� !"#$"�"("#% �� !"#$"�)*"! �� +,"-"("#�.#%"�/"#% � � � � � ��.,0'*' � � � � � ��',"1 � � � �� "#/."#�)0'"! � � � � � �� !"#$"�"'#��"'# � � � � � �

��2��3��("#04 (3"#"� ('+,"#%"# � � � � � ��("#04 (3"#"5/)#)+'�1.0.0*"#� #- '+,"#% � � � � � �

/��/��

�� 0��1� ��

�� +,'"-""#3"!"+� % ('6� /)7 � � � � � �� +,'"-""#�."(� % ('6� /)7 � � � � � �

/��

��

�� 2��

�

89 レ LAPORAN TAHUNAN BPK RI LAPORAN TAHUNAN BPK RI レ 89

Reformasi Birokrasi BPK RI6

Bab EnamREFORMASI

BIROKRASI BPK RI


Konteks dan Dasar HukumReformasi BPK RI

Penguatan mandat terhadap BadanPemeriksa Keuangan sejak bergulirnya era

reformasi telah meningkatkan perhatianpemilik kepentingan–yaitu lembagaperwakilan, pemerintah, dan masyarakatumum—terhadap BPK. Mereka, misalnya,mulai memperhatikan hasil pemeriksaan BPK,terutama opini BPK atas laporan keuanganpemerintah yang sejak tahun 2005 diperiksaBPK.

Beberapa hasil pemeriksaan kinerja BPKjuga mendapat sorotan media massa. Bahkan,hasil pemeriksaan atas kasus Bank Century

pada akhir tahun 2009 mendapat sorotan luasdan apresiasi tinggi pemilik kepentingan.Selain itu, tingginya tindak pidana korupsiyang melibatkan pejabat publik dalammengelola uang rakyat, serta Indeks PersepsiKorupsi (IPK) Indonesia yang berada diperingkat 107, telah mendorong kesadarankolektif akan pentingnya percepatan upayapemberantasan korupsi. BPK sangatdiharapkan meningkatkan kiprahnya guna ikutmemposisikan diri di garda terdepanmendukung pemberantasan korupsi, kolusidan nepotisme. Dengan mandat dankewenangan yang dimiliknya, BPK menjawabharapan tersebut dengan suatu arah,kebijakan dan strategi pemeriksaan yangtepat, relevan, dan efektif.

Reformasi Birokrasi BPK RI

KunjunganCivitasAcademicaUniversitasDiponegoro,Semarang.Berbagaikalangan kianmemperhatikanhasilpemeriksaanBPK.


Sadar akan ekspektasi publik yang terusmemuncak, BPK melakukan perbaikan kedalam dan keluar sejak tahun 2004. Perbaikanitu dilakukan guna memahami tantanganstrategis yang dihadapi BPK baik sekarangmaupun masa depan. Tantangan strategis itudimaknai sebagai suatu katalisator bagi BPK,guna merekonstruksi dan mereposisi jalinan‐jalinan program dan kegiatan BPK. Dengan

demikian diharapkan BPK dapat menjawabtantangan strategis itu.

Dalam konteks inilah BPK menempuhReformasi Birokrasi (RB) sebagai manifestasikesadaran pentingnya perbaikan internal gunamenjawab tantangan strategis tersebut.Jawaban yang dibutuhkan itu meliputi dimana posisi BPK saat ini, ke mana akanmenuju serta bagaimana BPK akanmencapainya.

Program RB di BPK pada dasarnya telahdimulai sejak tahun 2006 dengan diberlaku ‐kan nya Rencana Strategis BPK 2006‐2010 danRencana Implementasi Rencana Strategis (RIR)2006‐2010. Program RB tahun 2008 yangdigulirkan oleh pemerintah menjadi penguatuntuk penataan BPK dan selanjutnyaimplementasi Renstra 2006‐2010mengakomodasi tuntutan program RBtersebut.

Program RB pemerintah diawali denganpenerapan di institusi percontohan yangterdiri dari BPK, Kementerian Keuangan, danMahkamah Agung. Pemerintah sendiri telahmembuat pedoman Umum RB, dengankeluarnya Peraturan Presiden Nomor 81Tahun 2010 Tentang GRAND DESIGNREFORMASI BIROKRASI 2010‐2025. BPK,sebagai institusi percontohan tentunyapengalaman BPK dalam menerapkan RB bisamenjadi bahan yang berguna bagi instansi‐instansi lain yang akan menjalankan RB.


BPK menjadi salah satu percontohan dalampelaksanana reformasi birokrasi.


Kerangka Berpikir ReformasiBirokrasi BPKBPK memerlukan upaya besar sebagaipenggerak dinamika perubahan dalam tubuhorganisasi. Pekerjaan besar ini tidak hanyaberdimensi satu, lima, atau sepuluh tahunan,melainkan mencakup waktu yang panjang.Dengan demikian, peranan organisasi BPKbukanlah suatu “immediate actions”, tetapipada upaya perbaikan evolutif dalamkehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedikitnya ada empat tantangan strategisyang akan dihadapi BPK dalam mengembantugas memeriksa pengelolan dantanggungjawab keuangan negara. Tantanganpertama adalah tingginya harapan dankebutuhan pemilik kepentingan terhadap hasilpemeriksaan BPK, terutama percepatanakuntabilitas dan transparansi pengelolaankeuangan negara. Kedua, kebutuhanpeningkatan kapasitas kelembagaan BPK gunamenggerakkan operasional organisasi. Ketiga,adanya potensi tuntutan hukum dari pemilikkepentingan terhadap proses dan hasil kerjaBPK. Tantangan strategis yang keempat adalahharmonisasi dan sinkronisasi ketentuanperaturan di bidang pemeriksaan keuangannegara.

Bertolak dari keempat tantangan strategissebagaimana disebutkan di atas, BPK telahmengembangkan suatu kerangka perananinstitusi ke masa depan, sebagai dasarpenyusunan formulasi dan bentuk implemen ‐

tasi Rencana Strategis (Renstra) BPK yangterarah, komprehensif, dan berkelanjutan.Salah satunya adalah dengan mengadopsikerangka peranan lembaga audit dariInternational Organization of Supreme AuditInstitution (INTOSAI) yang telah dikembang ‐kan oleh United States GovernmentAccountability Office (US GAO) dalam kontekspengelolaan keuangan negara.

Dengan memperhatikan kewenangan danmandat yang dimilikinya, peran BPK masa kinidan masa datang sangat relevan denganmodel yang dikembangkan GAO tersebut.Peran BPK dalam upaya pemberantasankorupsi dilakukan melalui penyampaianlaporan indikasi tindak pidana korupsi kepadainstansi penegak hukum. Peran BPK dalampeningkatan transparansi dan akuntabilitaspengelolaan keuangan negara dilakukanmelalui pelaksanaan pemeriksaan keuangan.Selanjutnya, BPK berupaya untuk dapat jugamemainkan perannya secara lebih optimaldalam mendorong pengelolaan keuangannegara yang ekonomis, efektif, efisien,beretika, dan berkeadilan melaluipemeriksaan kinerja.

Peningkatan peran tersebut, yang dalamjangka panjang mencakup pelaksanaan fungsiinsight dan foresight, dapat membantu BPKuntuk terlibat aktif dalam mewujudkan arahpembangunan bangsa yang sesuai dengancita‐cita bernegara mencapai masyarakat adil,makmur dan sejahtera. Hal ini dapatdilaksanakan melalui pemberian pendapat



BPK kepada pemerintah, lembaga perwakilan,maupun para pengelola dan penanggung ‐jawab keuangan negara.

Bercermin pada hasil pencapaian Renstra2006‐2010 dan hasil peer review AlgemeneRekenkamer (ARK –BPK negara Belanda) ataspelaksanaan pemeriksaan BPK tahun 2009,BPK masih dihadapkan pada tantangan‐tantangan untuk dapat mewujudkankebebasan, kemandirian, dan profesionalismeBPK secara penuh, melaksanakan wewenangpemantauan kerugian negara dan pemberianpendapat secara efektif, menjamin kepastianmutu pemeriksaan, serta meningkatkanakuntabilitas BPK. Tantangan lain yang sangatpenting adalah bagaimana BPK dapatmemberikan rekomendasi hasil pemeriksaanyang bermutu sehingga dapat meningkatkanmutu pengelolaan dan pertanggungjawabankeuangan negara.

Mengacu pada Pedoman Umum RB,program RB pemerintah dibagi menjadi tigaaspek, yakni aspek kelembagaan, aspekproses bisnis, dan aspek sumberdayamanusia. Namun, demikian, BPK menganggapperlu menambah aspek sarana dan prasaranamengingat dampak amandemen UUD 1945dan paket UU di bidang Keuangan Negara,serta UU BPK juga berakibat padaekstensifikasi sarana dan prasarana. Aspekterakhir ini, antara lain meliputi pembukaankantor perwakilan di setiap provinsi sertamodernisasi peralatan.

Sebagaimana di singgung di muka,program RB BPK telah dimulai sejak tahun2006 (lihat Gambar 2.1). Program ini dimulaidengan identifikasi kondisi internal BPKsebelum RB dan bagaimana pandangan parapemangku kepentingan terhadap BPK.Kemudian diidentifikasi juga lingkungan



Gambar 2.1 Program RB BPK

Proses pembangunanRenstra BPK 2006‐2010dalam suatu kerangka

Malcolm BaldrigeExcellence Criteria yang

dibantu oleh USAID(2005)

Mulaimembangun

RencanaImplementasiRenstra BPK 2006‐2010

▪ MembangunRenstra yangterintegrasi

2005 2006 2007 2008 2009/2010

▪ Implementasiperencanaanstrategis

▪ Indikator KinerjaUtama (IKU) tanpaPeta Strategi danpengukuran

▪ Meningkatkan kerangkaperencanaan strategisberdasarkan BSC

▪ Dilengkapi dengan PetaStrategi mencakupSasaran Strategis danIKU baik BPK Widemaupun tingkat Satker

▪ Penetapan IKUsebagai kontrak kerjadengan para pimpinanSatker (PernyataanKomitmen) yang akandipantau dengansistem SIMAK

▪ Aplikasi awal sistemmanajemen kinerjasecara on line diseluruh Satker

▪ Mengevaluasi danmemperbaiki kualitasPeta Strategi dan IKU,serta meningkatkanpenilaian kinerjahingga ke tingkatindividu

▪ Pelaksanaan SIMAKsebagai alatmendorong perubahanperilaku pengelolaankegiatan Satker

MelakukanReframe

ImplementasiRenstra dalamkerangka BSC

Sistem

Mulai mengukurdan mengevaluasi

kinerja setiapSatker di BPK

Evaluasi danperbaikan

kinerja paraSatker secaraterus menerus

Pencanangan SIMAK

strategis yang ada seperti masalahotonomi daerah, privatisasi BUMN, danlembaga‐lembaga di luar negeritermasuk Supreme Audit Institutions(SAI) negara lain dan negara donator.Pertimbangan utama penentuankegiatan dalam program RB adalahamanat peraturan perundang‐undangan.Ada empat aspek yang perlu dibenahi,yakni kelembagaan, proses bisnis,sumberdaya manusia, serta sarana danprasarana. Sedangkan metode yangdipakai adalah restrukturisasi,modernisasi, penanaman budaya,pengukuran kinerja, dan sistempemastian keyakinan mutu (SPKM).

Kerangka berpikir RB di BPK seperti terlihatpada Gambar 2.2, tidak hanya fokus padaproses pembenahan saja tapi juga dilihatdampaknya terhadap output utama BPK, yaknikualitas hasil pemeriksaan. Selanjutnya outputitu diharapkan berdampak pada terwujudnyapengelolaan dan tanggung jawab keuangannegara yang akuntabel dan transparan.Langkah selanjutnya adalah memastikanbahwa keseluruhan pembenahan dilingkungan BPK dapat berjalan dengan benar,dan untuk itu BPK melakukan pengawasaninternal. Di samping itu, BPK meyakini bahwaupaya pembenahan melalui RB tidak akansukses tanpa pengelolaan orang terkaitpembenahan dari kondisi sebelum RB menujukondisi yang diharapkan. Oleh karena itu BPKmengimplementasikan manajemenperubahan.

Reformasi Birokrasi dalam Pengalaman BPK Sesuai dengan komitmen BPK dalam ForumBersama BPK, MA, KPK, Depkeu, danKemeneg PAN yang dimulai sejak Oktober2006, BPK telah mempersiapkan program‐program yang menjadi Quick Win BPK. Sepertiyang disebutkan dalam pedoman pelaksanaanRB, setiap kementerian/lembaga harusmenyusun quick win yang bertujuanmembangun kepercayaan publik danpemangku kepentingan. BPK harus memilih 3sampai 5 aktivitas yang mempunyai dayaungkit (leverage) yang terkait denganperbaikan produk utama, selesai dalam jangkawaktu 12 bulan, dan hasil perubahan ituharus mudah terlihat di masyarakat.



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir RB di BPK

Berdasarkan kriteria tersebut, BPK memilihaktivitas sebagai berikut: (1) penyempurnaanstruktur organisasi, (2) penyusunan standarpemeriksaan keuangan negara (SPKN) danpanduan manajemen pemeriksaan (PMP), (3)penyusunan HRM plan sebagai blue printtermasuk pelaksanaan analisa jabatan,evaluasi jabatan, pemeringkatan jabatan,pemberian remunerasi dan perekrutanpemeriksa, (4) pembukaan kantor perwakilan,dan (5) public awareness atas produk BPK.Kelima aktivitas tersebut telah menyentuhaspek kelembagaan (struktur organisasi,pembukaan kantor perwakilan dan publicawareness), tatalaksana (SPKN, PMP) danSumberdaya manusia (HRM plan, perekrutanpemeriksa).

Program‐program Quick Win BPK ditujukanuntuk mencapai hal‐hal berikut:

a. Memperluas akses para pemangkukepentingan (stakeholders) terhadapproduk‐produk BPK.

b. Meningkatkan jangkauan pemeriksaandengan memperluas objek pemeriksaan,membuka kantor perwakilan, danmenambah tenaga pemeriksa.

c. Meningkatkan mutu hasil pemeriksaanmelalui penyusunan kode etik, standar danpedoman pemeriksaan, penyusunan HRMplan, pelaksanaan analisa jabatan, danevaluasi jabatan.


Berkomitmenmerumuskanprogram quick winbagi lembagaterkait gunameningkatkankepercayaanpublik.


Hasil‑hasil Reformasi Birokrasi di BPKSelama tahun 2007‐2010, BPK melakukanpenataan terhadap empat aspek sesuaidengan program Quick Win yang selesai tahun2008. BPK kemudian mengimplementasikanpengawasan internal untuk memastikanpenataan tersebut “on the right track”.Rincian pencapaian atas RB BPK hingga tahun 2010 berikut:

Program Manajemen PerubahanPengelolaan program dan kegiatan

manajemen perubahan memang belum diatursecara spesifik dalam bentuk pedomanmengenai program manajemen perubahan.Perhatian khusus dari pemerintah mengenaibagaimana suatu Kementerian/Lembaga danPemerintah Daerah mengelola perubahanyang diperlukan agar pelaksaan RB dapatberjalan dengan baik, baru dilakukan padaperiode RB saat ini (2010‐2014) melaluipenerbitan Peraturan Menteri PAN dan RB No.10 Tahun 2011 tanggal 25 Februari 2011tentang Pedoman Pelaksanaan ProgramManajemen Perubahan.

Menurut Buku 4 Pedoman PelaksanaanProgram Manajemen Perubahan yangditerbitkan oleh MenPAN dan RB, manajemenperubahan didefinisikan sebagai suatu prosesyang sistematis dengan menerapkanpengetahuan, sarana dan sumber daya yangdiperlukan organisasi untuk bergeser darikondisi sekarang menuju kondisi yang

diinginkan, yaitu kinerja yang lebih baik. Initentu saja berimbas pada pengelolaanindividu yang akan terkena dampak dariproses perubahan dimaksud. Jelas, perubahantidak berhenti ketika sarana dan prasaranaselesai dibangun, tapi juga diikuti denganlangkah menyiapkan pegawai yang akanmelaksanakan program dan memperhatikanpegawai yang akan terkena dampak negatifdari perubahan, sehingga tidak memengaruhikinerja mereka.

Mengacu kepada definisi itu, sebetulnyaBPK telah melakukan serangkaian kegiatanterkait dengan pengelolaan manajemenperubahan, walaupun pedoman programmanajemen perubahan dalam rangka RBbelum diatur secara spesifik. BPK memulainyadengan membentuk tim manajemenperubahan. Pada sidang Badan tanggal 18September 2007, BPK membentuk SSChampion (Sasaran Strategis Champion)sebagai sponsor dari program yang dijalankanBPK dalam rangka mencapai sasaran strategissesuai dengan Renstra BPK Tahun 2006‐2010.Ketua, Wakil Ketua dan Anggota masing‐masing menjadi SS Champion, yangmerupakan bentuk serupa dengan tim ChangeManagement (CM) dalam hal bertindaksebagai sponsor utama untuk pencapaiansuatu sasaran strategis. Peran SS Championdiperkuat dengan penandatangananpernyataan komitmen level satuan kerja(satker) eselon I dan II di BPK, sebagai bentukdukungan dan peran satker. Selain itu ditunjukpula seorang manajer IKU (Indikator Kinerja



Utama) di setiap Satker dengan peran sebagaiChange Agent.

BPK juga telah menyusun strategimanajemen perubahan dan strategikomunikasi. Pada tahun 2010, BPK telahmengirimkan sejumlah pegawainya (beberapapejabat eselon I, II dan III) untuk mengikutisertifikasi di bidang manajemen perubahan.Selain itu, BPK menyelenggarakan kegiatandiklat CM di Pusdiklat BPK dan melaksanakanKnowledge Transfer Forum (KTF) tentang CM.KTF merupakan salah satu sarana untukmelakukan transfer pengetahuan dari parapegawai yang mengikuti program diklat danmagang pada lembaga di luar BPK kepadapara pegawai lainnya.

Program Penataan PeraturanPerundang‑undangan

BPK memiliki mandat untuk membuat danmenetapkan Peraturan BPK tentang materi‐materi tertentu yang disebutkan padabeberapa Pasal dalam Undang‐Undang Nomor15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan (UU BPK). Materi‐materi yangsecara tetas diamanatkan kepada BPK untukdiatur adalah: peraturan tentang tata carapelaksaan tugas BPK, peraturan tentang tatacara pelaksanaan kewenangan BPK, tata carapemilihan Ketua dan Wakil Ketua sertapembagian tugas dan wewenang Ketua, WakilKetua dan Anggota BPK, dan MajelisKehormatan Kode Etik BPK. Pasal 1 ayat 17UU BPK mendefinisikan Peraturan BPK

sebagai aturan hukum yang dikeluarkan olehBPK yang mengikat secara umum dan dimuatdalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Sebelum UU BPK ditetapkan, BPK telahmenetapkan berbagai produk hukum dalambentuk Petunjuk Pelaksanaan maupunPetunjuk Teknis yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan tugas maupun wewenangBPK. Sampai dengan tahun 2010, pencapaiandi bidang penataan perundang‐undanganyang berhasil dilakukan BPK meliputi:

1. Penyusunan beberapa produk hukum atauperaturan di lingkungan BPK, yang meliputi:Peraturan BPK, Keputusan BPK, KeputusanKetua BPK, Keputusan Wakil Ketua BPK,dan Keputusan Sekjen BPK. Jumlah produkhukum atau peraturan di lingkungan BPKyang dihasilkan dalam periode 2007‐2010(setelah UU BPK ditetapkan) adalah 11Peraturan BPK dan 61 Keputusan.

2. Penandatanganan Memorandum ofUnderstanding (MoU) atau NotaKesepahaman atau Kesepakatan antara BPKdan lembaga‐lembaga negara atau entitaspemeriksaan atau dengan Supreme AuditInstitution (SAI) negara lain. Jumlahnyamencapai 550, yang bisa diklasifikasimenurut substansinya sebagai berikut:

• 12 MoU BPK dengan SAI atau timbalanBPK dari negara lain sebagai wujudhubungan kerjasama bilateral yangmenyepakati kerjasama di bidang



pemeriksaan dengan tujuan untukmeningkatkan kapasitas pelaksanaanpemeriksaan sektor publik.

• 8 MoU BPK dengan instansi pemerintahanatau institusi lain yang menyepakatitentang penegakan hukum atas LHP BPKyang mengandung unsur pidana ataudalam rangka menunjang pelaksanaantugas BPK.

• 491 MoU dengan lembaga perwakilanyang menyepakati tentang tata carapenyampaian laporan hasil pemeriksaankepada lembaga perwakilan.

• 39 MoU dengan kementerian/lembaga/BUMN/Pemda yang menyepakati tentangtata cara akses data/dokumen/informasientitas pemeriksaan oleh BPK.

3. Identifikasi peraturan‐peraturan yang terbitsebelum pengundangan UU BPK yang perludisinkronkan dengan UU BPK. Ada 48produk hukum atau peraturan yang telahdisinkronkan atau disesuaikan dengan UUBPK.

Program Penataan dan PenguatanOrganisasi

Program ini terdiri dari dua bentukkegiatan yaitu restrukturisasi/penataan tugasdan fungsi unit kerja serta kegiatan penguatanunit kerja. Berikut ini adalah gambaranpencapaian dari kedua bentuk kegiatan itu:

1. Restrukturisasi/Penataan Tugas dan FungsiUnit Kerja pada BPK.

Memenuhi amanat Pasal 3 ayat (2) UU BPKyang menyatakan bahwa BPK memilikiperwakilan di setiap provinsi, BPK telahmeluaskan kapasitas kelembagaan darisemula hanya berada di kantor pusat dan 6(enam) kantor perwakilan (sebelum 2004)menjadi kantor pusat dan 33 kantorperwakilan di seluruh provinsi (2009).Dalam hal penataan kelembagaan, BPK RImenetapkan Keputusan Ketua BPK RINo.34/K/I‐VII.3/6/2007 tentang StrukturOrganisasi BPK RI dan Keputusan BPKR RINo. 39/K/I‐VIII.3/7/2007 tentang Organisasidan Tata Kerja Pelaksana BPK RI.

Perubahan yang signifikan terkait denganstruktur organisasi baru tersebut antaralain:

• Unit Eselon I Auditorat Utama KeuanganNegara I s.d. VII melaksanakan fungsiutama organisasi Pelaksana BPK, yaitufungsi pemeriksaan.

• Inspektorat Utama, Direktorat UtamaPerencanaan, Evaluasi, Pengembangan,Pendidikan dan Pelatihan (DitamaRevbang), dan Direktorat UtamaPembinaan dan Pengembangan Hukum(Ditama Binbangkum), melaksanakanfungsi penunjang dan mempunyaiketerkaitan secara langsung dengan fungsipemeriksaan.

• Sekretariat Jenderal melaksanakan fungsipendukung dan tidak terkait langsungdengan fungsi pemeriksaan. BiroSekretariat Pimpinan dibentuk dengan



tujuan untuk memisahkan fungsikesekretariatan dan penyelenggaraankegiatan pimpinan/badan dari fungsikehumasan.

• Biro Hukum ditingkatkan statusnyamenjadi unit Eselon I (Direktorat UtamaPembinaan dan Pengembangan Hukum)sebagai upaya meningkatkan kualitasLaporan Hasil Pemeriksaan terkait denganpermasalahan hukum dan memudahkantindak lanjut oleh Aparat Penegak Hukumserta meningkatkan fungsi pengkajian danpenyusunan produk hukum sesuai denganmandat yang harus dihasilkan.

• Fungsi perencanaan strategis danmanajemen kinerja menjadi unit Eselon IIyaitu Direktorat Perencanaan Strategisdan Manajemen Kinerja sebagai upayameningkatkan kualitas perencanaanpemeriksaan dan non‐pemeriksaan sertapengelolaan kinerja satuan kerja.

2. Penguatan Unit Kerja yang MenanganiFungsi Organisasi, Tatalaksana, PelayananPublik, Kepegawaian, dan Diklat.Hasil‐hasil yang dicapai dalam kegiatan Penguatan Unit Kerja ini adalah sebagaiberikut:

• Reposisi fungsi Biro Organisasi dan TataLaksana (Biro Organta). Fungsi BiroOrganta sebagian dialihkan ke BiroSumber Daya Manusia (Biro SDM) dansebagian dialihkan ke DirektoratPenelitian dan Pengembangan (Litbang)

pada Sub Direktorat Litbang danKelembagaan. Ini dilakukan karenaterdapat tumpang tindih pekerjaan padaunit‐unit kerja tersebut agar tugas danfungsi yang ada menjadi lebih efektif danefisien.

• BPK menyadari bahwa identifikasi danpemenuhan ekspektasi stakeholder(pemangku kepentingan) amatlah pentingsehingga eksistensi BPK benar‐benardibutuhkan oleh stakeholder, bukansemata‐mata untuk memenuhi amanatperundang‐undangan. Ini menjadi dasarbagi reposisi Bagian Hubungan AntarLembaga (HAL) dan Bagian Humas dibawah Biro Hukum dan Perundang‐undangan menjadi Biro Humas dan LuarNegeri (unit Eselon II).

• Penyempurnaan dan reposisi PusatPendidikan dan Pelatihan Pegawai(Pusdiklat) yang sebelumnya berada dibawah Sekretariat Jenderal, dipindahmenjadi di bawah Ditama Revbang. Hal inidimaksudkan untuk lebih memperkuatfungsi pendidikan dan pelatihan pegawaidengan mengacu kepada standar, metodedan petunjuk pemeriksaan yangdihasilkan oleh Direktorat Litbang, yangmasih dalam satu unit eselon I danmemfungsikan secara lebih optimal BalaiDiklat yang ada (Balai Diklat di Medan,Makassar, dan Yogyakarta).

Program Penataan TatalaksanaProgram penataan tatalaksana mempunyai



dua kegiatan yaitu penyusunan proseduroperasional standar penyelenggaraan tugasdan fungsi dan kegiatan pembangunan ataupengembangan e‐government. Pencapaianpada masing‐masing kegiatan disajikansebagai berikut:

1. Prosedur Operasional Standar (POS)Penyusunan POS di BPK dimulai dengan

melakukan identifikasi proses bisnis yangada di BPK. Dari situ diketahui bisnis inti(core business) dan proses pendukung atasbisnis inti yang kemudian diuraikan kedalam sub‐sub proses sampai ke tingkataktivitas atau kegiatan.

Pemetaan proses bisnis BPK dimulai dariidentifikasi atas tugas dan wewenang BPKberdasarkan peraturan yang berlaku, laludipetakan proses‐proses yang ada.Pemetaan proses‐proses dengan caramelakukan dekomposisi, yaitu memetakanproses‐proses pada level 0 BPK. Prosespada level 0 menggambarkan input yangberasal dari mandat BPK untuk melaksana ‐kan pemeriksaan pengelolaan keuangannegara. Selanjutnya input tersebut diolaholeh BPK menjadi beberapa proses yangterdiri dari proses inti (primary process)BPK, proses penunjang (support process)dan proses manajemen. Proses akanmenghasilkan output berupa laporan ataspemeriksaan pengelolaan keuangan negarayang telah dilaksanakan untuk kemudiandisampaikan kepada lembaga perwakilan,yaitu DPR, DPD, dan DPRD.

Penjabaran proses bisnis level 0 untukproses inti dalam lingkup BPK secara garisbesar dimulai dengan penyusunan RencanaKegiatan Pemeriksaan (RKP), perencanaanpemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan,pelaporan hasil pemeriksaan, pemantauantindak lanjut hasil pemeriksaan, sampaidengan evaluasi pemeriksaan yang me rupa ‐kan siklus pemeriksaan BPK.

Untuk memudahkan dan menyeragam ‐kan penyusunan POS unit kerja, BPK telahmenyusun Pedoman Penyusunan POS diLingkungan BPK. Dengan pedoman inidiharapkan POS yang akan ditetapkan telahsesuai dengan Pedoman Penyusunan POSserta tidak tumpang tindih dengan POSyang lain, baik dalam unit kerja penggunatersebut maupun unit kerja lain yang ter ‐kait. Perkembangan jumlah POS/juklak/juknis/pedoman yang telah dihasilkan olehBPK selama periode 2007‐2010 adalah:

• Jumlah juklak/juknis/pedoman peme rik ‐sa a n yang telah disahkan sebanyak14 buah.

• Jumlah POS/juklak/juknis non pemeriksa ‐an yang telah disahkan sebanyak 21 buah,sedangkan yang masih dalam proseslegislasi (konsep) sebanyak 79 buah.

2. Pembangunan atau PengembanganE‐Government

Kerangka pemikiran pengembangane‐government di BPK didasarkan padaRencana Strategis (Renstra) TeknologiInformasi (TI) 2006‐2010 yang disahkan



melalui SK Sekretaris Jenderal No. 219/SK/VIII‐VIII.3/8/2006 tanggal 29 Agustus 2006.Renstra TI 2006‐2010 memuat grand designsistem internal (e‐BPK) dan sistem eksternal(e‐Audit). E‐BPK merupakan vitalisasisistem‐sistem informasi yang ada dilingkungan internal BPK, sedang e‐Auditmerupakan sistem informasi yangmenggambarkan pemanfaatan TIK dalammendukung pemeriksaan BPK atau terkaitdengan sistem eksternal BPK. Uraiantentang e‐BPK dan e‐Audit diuraikan lebihlanjut pada Bab 8.

Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Pengelolaan SDM BPK secara profesionaltelah dimulai sejak tahun 2007, meskipunkonsideran mengenai pengelolaan SDM baru

ditetapkan berdasarkan Surat KeputusanSekretaris Jenderal BPK RI No. 456/K/X‐XII.2/2009 tentang penetapan HRM Plansebagai sistem pengelolaan SDM secaraterpadu. HRM Plan memungkinkan sub‐subsistem di dalamnya meliputi integrasi darifungsi‐fungsi SDM dari perencanaan, analisajabatan, rekrutmen, manajemen kinerja,manajemen karier, pengembangan dan fungsi‐fungsi lainnya, berjalan secara holistik.

Pendekatan pengelolaan SDM BPKdituangkan dalam suatu sistem manajemenSDM yang disusun selaras dengan visi, misi,dan strategi BPK. Keseluruhan fungsi‐fungsiSDM kemudian saling terkait dan terintegrasisehingga berjalan ke arah yang sama untukmendukung visi BPK yang dapat dilihat dalamBagan Sistem Manajemen SDM:



Bagan Sistem Manajemen SDM

1. Penataan Sistem Perekrutan PegawaiRekrutmen pegawai seperti yang dimaksud

dalam Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil,merupakan proses pengisian posisi yangmempertimbangkan fungsi‐fungsi lain padasistem manajemen SDM dengan berdasarkanpada keluarga jabatan yang ada, kompetensiSDM yang dibutuhkan, pola karir yang dimilikimapun analisis beban kerja yang ada di BPK.Menjawab tuntutan masyarakat dalam prosesrekrutmen pegawai agar memenuhi sifatterbuka, transparan, akuntabel dan berbasiskompetensi ditampilkan dalam BaganPenataan Sistem Rekrutmen berikut ini:

Proses seleksi CPNS terdiri dari:a. Seleksi administrasi. Dalam seleksi

administrasi, para calon peserta yang tidakmemenuhi kualifikasi yang dipersyaratkantidak akan dapat mengikuti tes tahap satu.

b. Ujian tahap 1 (tes kompetensi dasar) yangmeliputi TPA, TOEFL, dan Bahasa Indonesia.

c. Ujian tahap 2 (asesmen psikologis) yangmeliputi Psikotes, FGD, wawancarapsikolog; dan

d. Ujian tahap 3 (wawancara orientasi) yangdilakukan oleh pejabat struktural dilingkungan BPK.

Untuk menjaga independensi dantransparansi serta mendapatkan hasil yangobjektif dan kompeten dalam proses seleksi,maka untuk tes tahap 1 dan tahap 2 meng ‐guna kan jasa pihak ketiga yang dipilih melaluiproses seleksi.

Dalam kurun waktu 2000–2010, BPK telahmerekrut 2.544 orang dan animo masyarakatuntuk melamar di BPK sangat besar dancenderung meningkat. Rinciannya terlihatpada tabel 2 berikut ini:



Sifat

TERBUKA

TRANSPARAN

AKUNTABEL

BERBASIS KOMPETENSI

Keterangan

Diumumkan melalui media massa nasional Kompas, MediaIndonesia dan laman://cpns.bpk.go.id

Seluruh hasil yang dinyatakan lolos setiap seleksi diumumkanmelalui laman: //cpns.bpk.go.id

Proses seleksi menggunakan pihak ketiga yang telah terstandarpada ISO dan memiliki sertifikasi secara nasional

Seluruh ujian telah didasarkan pada kebutuhan organisasi, baikdari sisi program studi maupun kompetensi yang diharapkan

Penataan Sistem Rekrutmen

Rekrutmen tersebut terutama untukmemenuhi kebutuhan jumlah pemeriksauntuk ditempatkan pada unit‐unit pemeriksa,baik di kantor pusat maupun kantorperwakilan yang baru dibuka. Rekrutmensebelum terbitnya UU BPK hanya berfokuspada kebutuhan akuntan dan pegawai jurusanakuntansi, kemudian untuk mendukungpemeriksaan kinerja dan pemeriksaan yangterkait dengan keuangan (bagian daripemeriksaan dengan tujuan tertentu), makaBPK merekrut pegawai dari berbagai latarpendidikan, baik dari jurusan TeknikPertanian, Kehutanan, dan sebagainya.Sedangkan untuk membantu bidangpenunjang telah direkrut berbagai disiplinilmu antara lain: sastra, ilmu pendidikan,komunikasi, informatika dan sebagainya.

2. Analisis JabatanAnalisis jabatan yang dilaksanakan pada

tahun 2007 telah menghasilkan uraian jabatanuntuk seluruh posisi/struktur dalam organi ‐sasi. Uraian jabatan merupakan dokumenhidup (living document) yang seiringberjalannya waktu dan perkembanganorganisasi akan mengalami prosespenyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, proses analisis jabatandilaksanakan secara rutin dan bertahapsehingga dapat diperoleh uraian jabatan yangkomprehensif, lengkap, dan terkini. Analisisjabatan di lingkungan pelaksana BPK telahdilaksanakan secara bertahap dalam rangkapenyempurnaan uraian jabatan. Tingkatkemajuan penyempurnaan tersebut sebagaiberikut:



Tahun Formasi Pelamar Rasio

Formas/Pelamar Sarjana Diploma SMA.SMK Honorer JUMLAH

2007 682 60 - 70 812 29.809 1: 36,7

2008 464 128 - 44 636 28.684 1: 45,1

2009 273 320 - 15 608 34.684 1: 57

2010 250 113 125 - 488 43.383 1: 88,9

TOTAL 1669 621 125 129 2544 136.560 1:53,7

Tabel 2 Data Formasi dan Pelamar Tahun 2007‐2010

Tahun Jumlah Awal

Tahun

Penambahan

Pengurangan Jumlah Akhir Tahun CPNS Baru Lolos

Butuh Honorer Dipekerjakan

Umum STAN Pensiun Berhenti Meninggal Pindah Instansi

Diper-bantukan

2007 3.556 682 60 27 17 3 32 9 6 1 3 4.294 2008 4.294 464 128 23 44 1 56 14 14 - - 4.870 2009 4.870 457 151 28 15 3 62 16 11 9 - 5.426 2010 8.426 443 45 - - - 49 14 13 - - 5.838

TOTAL 2.048 384 78 76 7 199 53 44 10 3

Tabel Rekrutmen Pegawai

a. Uraian jabatan struktural pada InspektoratUtama telah ditetapkan dengan KeputusanSekjen No. 344/K/X‐XIII.2/8/2010 Tanggal 11Agustus 2010.

b. Uraian jabatan bagi jabatan fungsionalpemeriksa masih dalam proses legislasi.

c. Uraian jabatan struktural pada KantorPerwakilan masih dalam proses legislasi.

3. Evaluasi JabatanEvaluasi jabatan telah dilaksanakan pada

tahun 2007 dengan menghasilkan peringkatjabatan yang ditetapkan dengan KeputusanKetua BPK RI No. 60/K/I‐XIII.2/10/2007tentang Peringkat Jabatan dan PenyesuaianTarif TKPK BPK‐RI. Hasil evaluasi jabatan yangkemudian dijalankan pada periode tahun2008 itu selanjutnya menghasilkan perubahandan penghapusan pemeringkatan jabatantertentu yang dituangkan dalam KeputusanKetua BPK RI Nomor 29/K/I‐XIII.2/10/2009tentang perubahan atas Keputusan BPK RI

Nomor 60/K/I‐XIII.2/10/2007 Tahun 2007.

4. Standar Kompetensi JabatanBPK memiliki 13 (tiga belas) keluarga

jabatan, termasuk jabatan fungsional, yangmemiliki karakteristik teknis pekerjaan yangberbeda. Masing‐masing keluarga jabatantersebut memiliki tugas dan fungsi yangberbeda dan membutuhkan persyaratanjabatan yang berbeda‐beda juga, khususnyastandar kompetensi. Oleh karena itu, BPKsejak tahun 2007 sampai dengan 2010 telahmelakukan serangkaian kegiatan untukmenyusun standar kompetensi jabatan sesuaidengan keluarga jabatan yang ada, yaitu:

a. Penetapan Standar Kompetensi PerilakuPegawai BPK RI yang tertuang dalam SuratKeputusan Sekretaris Jenderal Nomor380/K/X‐XIII.2/10/2009. StandarKompetensi Perilaku ini diperuntukkan bagi13 (tiga belas) keluarga jabatan.



Tabel Lima Kelompok Kompetensi Perilaku

Kelompok 1: Intelektual Individu1. Information Seeking (INF)2. Analytical Thinking (AT)3. Conseptual Thinking (CT)4. Strategic Thinking (ST)5. Creativity and Innovation (CI)

Kelompok 2: Efektivitas Individu1. Achievement Orientation (ACH)2. Managing Change (MCH)3. Integrity (ING)4. Independent (IND)5. Initiative (INT)6. Organizational Awaraness (OA)

Kelompok 3: Pengelolaan Tugas1. Planning and Execution (PE)2. Concern for Order (CO)

Kelompok 4: Bekerja dengan Orang Lain1. Interpersonal Understanding (IU)2. Relationship Building (RB)3. Teamwork and Cooperation (TW)4. Customer Service Orientation (CSO)

Kelompok 5: Bekerja Melalui Orang Lain1. Impact and Influence (IMP)2. Team Leadership (TL)3. Developing Others (DEV)

Sampai dengan tahun 2010, StandarKompetensi (Stankom) perilaku ini telahdigunakan sebagai kriteria dalam prosesasesmen yang berlangsung di BPK. Salahsatunya dengan metode Assessment Centeryang digunakan untuk memetakankompetensi perilaku Struktural Eselon II, III,IV, dan staf pada Inspektorat Utama, sertaEselon IV di unit pemeriksaan. Stankomperilaku ini juga dijadikan kriteria untukproses seleksi program secondment USGAO dan beasiswa S2/S3 ADS.

b. Penyusunan standar kompetensi teknisdilakukan dengan prioritas untuk pemeriksakarena terkait dengan core business utamadan sejalan dengan implementasi JabatanFungsional Pemeriksa. Dalam tahun 2010sudah dihasilkan draf Standar KompetensiTeknis Pemeriksa untuk ditetapkan olehSekretaris Jenderal.

5. Asesmen Individu BerdasarkanKompetensiPengembangan Assessment Center (AC) di

BPK dimulai setelah ditetapkannya RencanaStrategis BPK tahun 2006‐2010. ACmerupakan salah satu Rencana Implementasidi bidang Sumber Daya Manusia. Pada tahapawal, Biro SDM melakukan studi banding kebeberapa instansi yang telah menerapkan AC,seperti PT TELKOM, Dinas Psikologi TentaraNasional Indonesia Angkatan Darat,Departemen Kehutanan, dan BadanKepegawaian Negara. Dengan dibiayai dariproyek STAR SDP, perencanaan pembangunanAC dan infrastrukturnya dimulai pada tahun

2008 dan selesai pada tahun 2010 yangditandai dengan peresmian fasilitas AC padatanggal 26 Oktober 2010.

Sebelum memiliki fasilitas AC, Biro SDMtelah melaksanakan kegiatan assesmensebagai berikut:

a. Asesmen terhadap 578 pemeriksa (ketuatim) pada tahun 2007 dan 480 pemeriksa(anggota tim) pada tahun 2008 yangbertujuan mengidentifikasi kompetensipemeriksa dan kesesuaiannya denganpersyaratan kompetensi peran.

b. Asesmen dengan menggunakan metodeassessment center terhadap 68 pejabatstruktural Eselon II dan 178 pejabatstruktural Eselon III pada tahun 2009 yangbertujuan mengetahui profil kompetensipejabat struktural.

c. Asesmen dengan menggunakan metodeassessment center terhadap 10 pejabatstruktural Eselon IV dan 61 orang staf padaInspektorat Utama pada tahun 2009.

d. Asesmen dengan menggunakan assessmentcenter terhadap 238 pejabat strukturalEselon IV (kepala seksi) pada unitpemeriksaan pada tahun 2010.

Sampai dengan tahun 2010, BPK telahmelakukan asesmen terhadap 1.613 pegawaidan telah memiliki asesor internal ber ‐sertifikasi sebanyak 13 orang dan 14 calonasesor internal dalam proses sertifikasi.Asesor internal yang bersertifikasi telahmelaksanakan asesmen untuk keperluaninternal, di antaranya:



a. Penetapan Jabatan Fungsional PranataKomputer di Lingkungan BPK denganKeputusan Keputusan Sekretaris JenderalNo. 229/K/X‐XII.2/6/2009 tanggal 30 Juni2009, maka Jabatan Fungsional PranataKomputer secara resmi mulai diterapkan diBPK. Pada tanggal 21 Oktober 2010, 14Pejabat Fungsional Pranata Komputer telahdilantik dan diambil sumpahnya olehSekretaris Jenderal BPK untuk pertamakalinya.

b. Rekrutmen Pejabat FungsionalWidyaiswara. Untuk memenuhi kebutuhan Widyaiswaradi lingkungan BPK, telah dilakukanrekrutmen pejabat fungsional widyaiswaramelalui proses seleksi internal. Berdasarkanpenilaian tim Seleksi Internal Calon PejabatFungsional Widyaiswara BPK yang telahmelaksanakan seleksi administrasi danportofolio, microteaching dan wawancara,maka diperoleh 2 (dua) calon pejabatfungsional widyaiswara yang dinyatakanlulus seleksi internal. Dua calon pejabatfungsional widyaiswara tersebut telahmelaksanakan proses magang di PusatPendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPKselama kurang lebih tiga bulan dari bulanOktober sampai dengan Desember 2010.Setelah menjalani proses magang internal,dua calon pejabat fungsional widyaiswaratersebut akan mengikuti Training ofTrainers (TOT) di Lembaga AdministrasiNegara pada awal tahun 2011 sebelumditetapkan pengangkatannya dalam jabatanfungsional widyaiswara.

c. Penetapan Jabatan Fungsional Pemeriksa diLingkungan BPKDalam rangka pengembangan profesi dantuntutan kompetensi pemeriksa di BPK,maka pada tanggal 2 September 2010ditetapkan Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa danAngka Kreditnya (Permenpan dan RB17/2010) yang sekaligus mencabutKeputusan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996tentang Jabatan Fungsional Auditor danAngka Kreditnya.

Salah satu bentuk manajemen karieradalah pemindahan/mutasi pegawaiberupa promosi, demosi, maupun rotasi.Pola promosi dan rotasi di BPK dilakukansecara berkala baik untuk pegawai yangmenduduki jabatan struktural maupunpegawai nonstruktural. Untuk pelaksanaanpromosi dan rotasi pegawai yangmenduduki jabatan struktural di lingkunganBPK, dalam hal pengangkatan, pemindahan,dan pemberhentian dalam dan dari jabatanstruktural eselon II ke bawah, SekretarisJenderal selaku Pejabat PembinaKepegawaian mendapatkan pertimbangandan usul dari Badan Perimbangan Jabatandan Kepangkatan (Baperjakat). Biro SDMselaku Sekretaris Baperjakat membantuBaperjakat dalam melaksanakan tugastersebut di atas dengan menyiapkan danmemberikan data‐data yang lengkap danmutakhir untuk keperluan Rapat



Baperjakat. Selama periode 2007 sampaidengan 2010, Sekretaris Jenderal telahmenetapkan keputusan pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian dalamdan dari jabatan struktural eselon II kebawah sebanyak 100 keputusan denganrincian sebagai berikut:

Untuk pelaksanaan rotasi pegawai non‐struktural di lingkungan BPK, Biro SDMtelah menyusun aturan mutasi dan telahditetapkan dalam Keputusan SekretarisJenderal No. 366/K/XXIII.2/9/2010 tentangPemindahan Pegawai Non‐Struktural PadaPelaksana Badan Pemeriksa Keuangan padatanggal 14 September 2010.

d. Penetapan Sistem Penilaian Kinerja IndividuPengembangan dan PelaksanaanManajemen Kinerja Individu (MAKIN) diBPK merupakan bagian dari implementasiSistem Pengelolaan SDM secara terpadu

yang tertuang dalam HRM PLAN.Kemudian, Peraturan Pemerintah No. 53tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 3Ayat 12 juga memperkuat kedudukanMAKIN sebagai perangkat penilaian kinerja.

MAKIN terdiri dari tiga tahap, yakniperencanaan, bimbingan, dan penilaian.

MAKIN mengandung tiga komponen yaknisasaran kerja (hard goals), kompetensiperilaku (Soft competencies) dankompetensi teknis (hard competencies).Pada tahap awal, MAKIN diberlakukanuntuk pemeriksa yang disasar sesuaidengan peran pemeriksaan (anggota tim,ketua tim, pengendali teknis danpengendali mutu) sesuai dengan jabatanfungsional pemeriksa yang baru berlakusejak 2010.

MAKIN, selain untuk menilai kinerjapegawai, ke depan akan digunakan sebagaiinput bagi sistem SDM lainnya seperti



Tahun Jenis Keputusan Jumlah Pegawai dalam Jabatan Struktural

Eselon II Eselon III Eselon IV Total

2007 33 40 169 389 598

2008 26 21 85 260 366

2009 19 4 20 56 80

2010 22 42 69 114 225

Total 100 107 343 819 1.269

Tabel 3.6 Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural

dalam hal pengembangan karier danpengembangan kompetensi pegawai, baikmelalui sistem pendidikan dan pelatihan,self assignment, coaching, maupunpenugasan.

Pencapaian dari program MAKIN adalah:1) Pembuatan sistem MAKIN pada tahun

2010.2) Pelaksanaan Pilot Project pada tahun

2010.

e. Pembangunan/Pengembangan DatabasePegawai

Pengembangan Sistem Informasi SDM(SISDM) di BPK telah dilaksanakan secarabertahap, dimulai dari pengembangan coresystem SDM, dilanjutkan denganpengembangan sistem aplikasi lain yangterkait (surrounding) dan dikembangkansesuai dengan kebutuhan BPK RI.Pengembangan SISDM yang berkelanjutantersebut dimaksudkan untuk memenuhikebutuhan informasi dari segenappemangku kepentingan SISDM.

Sampai dengan 2010, yang sudahdikerjakan dalam pengembanganSISDM adalah:1) Pengembangan SISDM Berbasis

Desktop.2) Pengembangan Pusat Informasi

Pegawai melalui portal hattp://pip.3) Pengembangan Sistem Kearsipan

Digital.4) Pengembangan executive

information system berbasis web

melalui portal http:/sie.5) Penggunaan sistem absensi atau presensi

dengan sarana finger print atas seluruhpegawai yang terdaftar dalam databasekepegawaian dan menghasilkaninformasi rekapitulasi kehadiran sebagaidasar pembayaran tunjangan kegiatan.

f. Pengembangan Pendidikan dan PelatihanPegawai Berbasis Kompetensi

Berikut ini adalah gambaran pencapaianBPK terkait dengan pengembanganpendidikan dan pelatihan (diklat) berbasiskompetensi.

1) Jenis DiklatDiklat yang dilaksanakan di BPK meliputiDiklat Sebelum Jabatan dan Diklat DalamJabatan. (lihat tabel Diklat)

Jumlah peserta diklat yang telahdilaksanakan BPK tergambar dalam grafik dibawah ini:



5.076

11.51814.4332

10.649

2) Program Pengembangan KelembagaanPusdiklat Standar kelulusan adalah bahwa lembaga

pendidikan (Pusdiklat) disyaratkan memilikisuatu mekanisme yang dapat menjaminkelulusannya. Standar isi adalah substansiyang diajarkan di Pusdiklat yang tertuangdalam bentuk kurikulum, silabus, danmodul. Standar proses adalah bahwaPusdiklat dapat memanfaatkan seluruhpanca indera peserta diklat sebagai mediapembelajaran, memanfaatkan teknologiatau fasilitas lain untuk membantuefektivitas pembelajaran. Dengan demikian,

proses pengajaran tidak hanya dilakukan dikelas dengan cara tatap muka, tetapi jugadengan cara lain seperti pemberian tugasmandiri, pembelajaran jarak jauh ataudikenal dengan e‐learning, dan pemberianbimbingan (coaching dan mentoring).

Standar untuk instruktur mensyaratkanPusdiklat memiliki tenaga pengajar dengankompetensi yang diperlukan. Instrukturdituntut untuk tidak hanya memahamimateri yang diajarkan, tetapi juga memilikikemampuan memanfaatkan semua metodediklat yang tersedia guna memaksimalkanproses pembelajaran. Selain itu, instrukturjuga memiliki kemampuan memotivasipeserta untuk belajar, kemampuanmendesain dan menyusun materipelatihan, serta menyusun instrumenevaluasi pembelajaran, dan lain‐lain.

Standar fasilitas pembelajaran meliputiketersediaan fasilitas belajar sepertiperpustakaan dan sarana belajar mandiri.Standar pembiayaan terkait denganpembiayaan kegiatan diklat. Standarpengelolaan atau manajemenmensyaratkan pola pengelolaan seluruhkegiatan kediklatan dilaksanakan secaraprofesional. Pengelolaan yang harusdilakukan antara lain pada pengelolaandata atas peserta diklat, data tentanginstruktur, hubungan dengan pihak laindalam mendukung kegiatan diklat danpengelolaan atas infrastruktur.

Standar sarana dan prasarana adalahkualitas dari ruang kelas, wisma danlingkungan Pusdiklat yang mendukung



No. JENIS/NAMA DIKLAT

A. Diklat Sebelum Jabatan

1. Diklat Prajabatan Gol. II

2. Diklat Prajabatan Gol. III

3. Diklat Orientasi Ke-BPK-an

B. Diklat Dalam Jabatan

1. Diklat Fungsional

a. Diklat Fungsional Auditor (sebelum 2011)

1) Diklat Auditor Terampil

2) Diklat Auditor Ahli

3) Diklat Ketua Tim Yunior 4) Diklat Pengendali Teknis Yunior b. Diklat Fungsional Pemeriksa (mulai 2011) 1) Diklat Pembentukan Pemeriksa 2) Diklat Peran Anggota Tim Yunior 3) Diklat Peran Anggota Tim Senior 4) Diklat Peran Ketua Tim Yunior 5) Diklat Peran Ketua Tim Senior 6) Diklat Peran Pengendali Teknis 7) Diklat Peran Pengendali Mutu 2. Diklat Struktural a. Diklat Kepemimpinan Tingkat II b. Diklat Kepemimpinan Tingkat III

c. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 3. Diklat Teknis

T a b e l D i k l a t

proses pembelajaran. Hal yang palingmendasar dari semua standar tersebutadalah standar atas staf yang bekerja didalam Pusdiklat. Dalam hal ini stafdiharapkan memahami seluruh proses yangharus dilakukan dalam melaksanakankegiatan diklat, mulai dari perencanaansampai dengan evaluasi diklat.

Seperti telah disebutkan sebelumnya,pengembangan Pusdiklat pada tahun 2007‐2010 tidak difokuskan pada semua aspek,tetapi desain kurikulum dan modul, fasilitatoratau instruktur, fasilitas pembelajaran, prosespembelajaran, serta struktur organisasi yangmerupakan bagian dari aspek manajemenatau pengelolaan Pusdiklat.

Penyusunan program pengembangankelembagaan Pusdiklat ini memperhatikankondisi yang ada di lingkungan eksternal daninternal BPK. Perubahan eksternal yanghendak diantisipasi antara lain berupatuntutan masyarakat yang semakin tinggi ataskinerja BPK, mulai berlakunya desentralisasidan perubahan dalam standar dan sistemakuntansi pemerintahan, terbitnya beberapaundang‐undang baru seperti UU di bidangKeuangan Negara dan UU BPK, bencana yangterjadi terus menerus yang mendorong BPKuntuk ikut memastikan akuntabilitas dantransparansi atas dana bantuan melaluikegiatan pemeriksaan. Kegiatan ini dilakukankarena pada tahun 2007 para pemeriksadisiapkan untuk dapat beradaptasi denganperubahan yang terjadi di sistem pengelolaan

keuangan negara. Selain itu juga untukmemperkuat kompetensi auditor agar lebihsiap pakai.

Perubahan internal BPK yangmempengaruhi penyempurnaan kurikulumantara lain adalah dibukanya kantorperwakilan BPK di seluruh provinsi, rekrutmenpegawai baru BPK untuk menjadi tenagaauditor yang berasal dari berbagai disiplinilmu, rekrutmen pegawai baru dalam jumlahyang besar, serta kebutuhan tenagapemeriksa yang siap pakai untuk melakukanpemeriksaan.

Program pengembangan kelembagaanPusdiklat tahun 2007‐2010 telah mendapatpersetujuan dari Pimpinan. Segera setelahpersetujuan diperoleh, maka eksekusi atassemua agenda pengembangan dilaksanakan.Realisasi kegiatan yang sudah dilakukanselama tahun 2007 sampai dengan 2010antara lain adalah sebagai berikut:

Desain dan modul. Penyempurnaankurikulum untuk diklat fungsional auditor.Kurikulum untuk auditor disusun denganmemperhatikan kompetensi yang seharusnyadimiliki, yaitu para auditor yang memahamiorganisasi BPK dengan baik, memahamiteknik‐teknik pemeriksaan, dan memahamisubstansi yang akan diperiksa atau entitasyang akan diperiksa. Selain itu, para auditorjuga harus menunjukkan sikap dan perilakuyang sesuai dengan nilai‐nilai dasar BPK, yaituindependensi, integritas dan profesionalisme.



Keempat kelompok ini tercermin dalam limakelompok mata diklat (schools).

Penyempurnaan kurikulum telahmenghasilkan kurikulum dan silabus untukauditor tingkat anggota tim yunior dan senior,ketua tim yunior dan senior, serta pengendaliteknis dan pengendali mutu. Penyempurnaankurikulum untuk pembentukan auditordisusun dengan memperhatikan latarbelakang pendidikan yaitu akuntansi dan non‐akuntansi. Selain menyusun kurikulum untukdiklat fungsional auditor, Pusdiklat jugamenyusun kurikulum dan silabus untuk diklatteknis pemeriksa dan non‐pemeriksa.

Sampai 2010, Pusdiklat telah selesaimengembangkan kurikulum, semua silabusdan sebagian modul untuk enam keluargajabatan. Keluarga jabatan yang mulaidikembangkan KBK‐nya adalah keluargajabatan (KJ) Pimpinan satuan kerja (PISAT), KJAuditor, KJ SDM, KJ Teknologi Informasi, KJPengawas Intern, dan KJ Hukum. Hasil daripengembangan kurikulum berbasis komptensiadalah struktur kurikulum untuk enamkeluarga jabatan, semua silabus.

Pengembangan Modul. Sampai dengan2010, pengembangan modul masih dibedakandalam dua kelompok, yaitu kelompok modulfrekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Modulfrekuensi rendah adalah modul‐modul terkaitmateri sangat spesifik yang hanya dibutuhkanoleh suatu satuan kerja atau sekelompokpegawai dan dilaksanakan hanya satu atau

dua kali dalam setahun. Modul ini disusundalam bentuk slide saja. Sedangkan moduldengan frekuensi tinggi adalah modul‐modulyang akan dimanfaatkan untuk beberapa kalidiklat dan ditargetkan untuk pegawai denganjumlah cukup banyak. Pengembangan modulfrekuensi tinggi dilaksanakan denganmenerapkan standar penyusunan modul diPusdiklat. Hal ini untuk menjaga kualitaspembelajaran.

Sampai dengan tahun 2010, Pusdiklat telahberhasil menyusun modul dengan standarPusdiklat sebanyak 100 modul yang terdiridari modul ke‐BPK‐an, Modul AuditorTerampil, Modul Auditor Ahli, Modul KTY,Modul PTY, modul diklat teknis dan modullaboratorium. Laboratorium pembelajaranyang dikembangkan Pusdiklat sampai dengan2010 adalah Lab. Akuntansi, Lab. Auditing,Lab. Sistem Keuangan Daerah, dan Lab.Pemeriksaan Keuangan LKPD.

Fasilitator. Kualitas pembelajaranditentukan, antara lain, oleh kualitas moduldan instruktur. Penyusunan modul yang sudahterstandardisasi perlu dilengkapi para tenagapengajar yang memiliki keahlian memadaidalam memfasilitasi pembelajaran. Untukmemastikan kualitas instruktur ini sampaitahun 2010, BPK telah melakukan beberapakali diklat untuk instruktur antara lain diklatTOT, diklat penyusunan soal ujian, diklatfasilitas kelas yang efektif, diklat penyusunankurikulum dan penyusunan modul. Meskipunsampai tahun 2010 sebagian besar instruktur



Pusdiklat berasal dari unit kerja atau lembagalain, namun kualitas pengajaran tetap dapatdijaga. Agar kompetensi instruktur lebihefisien dibutuhkan penyusunan modulterstandardisasi, penyediaan diklat untukinstruktur serta diskusi persiapan denganinstruktur sebelum pelaksanaan diklat.

Fasilitas Pembelajaran. Pengembanganfasilitas pembelajaran sampai dengan tahun2010 dilaksanakan melalui kegiatanimplementasi sistem informasi perpustakaanyang dibangun pada tahun 2008,mengadministrasi pemakaian fasilitas/materiLab. Akuntansi dan Lab. Auditing, dan Lab.Komputer serta penambahan jumlah koleksiPerpustakaan.

Sarana dan Prasarana. Pada tahun 2007,BPK memiliki fasilitas gedung administrasi,gedung kelas dan gedung wisma di Jakarta,dan tiga balai diklat di Yogyakarta, Medan,dan Makassar. Balai Diklat Yogyakarta danMakassar telah memiliki fasilitas untukadministrasi, kelas dan wisma bagi pesertadiklat. Capaian pengembangan sarana danprasarana pada tahun 2007‐2010 meliputipengembangan ruang kelas untukpembelajaran laboratorium, renovasi ruangkelas, pembangunan tempat ibadah (masjid),pembangunan ruang makan, optimalisasipemanfaatan komputer, penyediaan saranadan prasarana perpustakaan, peningkatanpengelolaan aset Pusdiklat termasuk Wisma,pengadaan perlengkapan TI dan renovasiruang kerja.

Proses Pembelajaran. Pengembangandalam proses pembelajaran dilaksanakanuntuk memastikan seluruh tipe pembelajaran(learning style) para pegawai dapatdiakomodasi oleh modul diklat dan instruktur.Pengembangan proses pembelajaran inidilaksanakan melalui pengembangan sistempengajaran yang lebih menekankan padakemandirian peserta, yang mendorongkreativitas dan pemahaman struktur berpikir(participant centered learning),pengembangan metode pengajaran berbasiskasus, pengembangan kasus‐kasus untukkeperluan pengajaran, serta pendefinisiankembali kriteria kelulusan.

Capaian dalam proses pembelajaransampai dengan tahun 2010 adalahpelaksanaan TOT bagi instruktur pengajarlaboratorium pembelajaran, pengembanganmodul laboratorium dan penyusunan studikasus untuk beberapa modul di Modul DiklatAuditor Terampil dan Auditor Ahli serta diklatteknis.

Pengembangan dalam hal strukturtermasuk di antaranya pengembangankualitas Pusdiklat, mekanisme koordinasi, baikinternal maupun eksternal Pusdiklat, sertapengembangan kualitas dalam manajemenpengelolaan kegiatan diklat.

Kualitas dan kuantitas Pusdiklat. PegawaiPusdiklat merupakan pegawai BPK yangdimutasikan dari unit lain, baik unitpemeriksaan maupun unit non‐pemeriksaan.



Dengan demikian, tidak ada pegawai Pusdiklatyang memiliki keahlian dalam teknikpendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu,selama tahun 2007‐2010 Pusdiklat telahmengirimkan beberapa staf maupun pejabatstrukturalnya untuk mengikuti diklat teknispengajaran seperti Training Failure Analysis,Management of Training Development On theJob Training Program, Training NeedsAssessment, dan Designing Competency‐BasedCurriculum, Diklat Penyusunan Kisi‐Kisi, DiklatPengoperasian Peralatan Kediklatan.

BPK sangat memahami bahwa kegiatandiklat harus memberi manfaat positif, baikbagi pegawai peserta diklat maupun bagiatasan langsung, dan terutama bagi unit kerja.Oleh karena itu, pemahaman atas kebutuhanketerampilan dan keahlian yangdikembangkan melalui diklat perlu diketahuidengan baik oleh Pusdiklat sebagai bahanuntuk mendesain kurikulum dan materi diklat.Sejak tahun 2007, Pusdiklat telah memilikihubungan yang erat dengan para satuan‐satuan kerja di BPK. Hal ini ditandai dengandibentuknya tenaga penghubung diklat ataudikenal dengan LO Diklat. LO Diklatmerupakan pejabat eselon IV dari setiapsatuan kerja eselon II yang bertugas mewakilisatkernya dalam mengoordinasi kebutuhandiklat satker dan koordinasi pelaksanaandiklatnya.

LO Diklat memiliki peran sangat pentingbagi efektivitas pelaksanaan diklat. Olehkarena itu, LO Diklat mendapat bimbingan

khusus tentang bagaimana mengidentifikasikesenjangan kompetensi di satuan kerjanyaserta menuangkan hasil analisis tersebut kedalam bentuk proposal diklat. Pada tahun2007, Pusdiklat telah menyusun standarprosedur operasi (SOP) untukpengidentifikasian diklat (training needsassessment).

Selain pembentukan LO, Pusdiklat jugamelakukan koordinasi dengan para instruktursebelum kegiatan diklat dilaksanakan. Hal iniuntuk mengomunikasikan harapan daripeserta diklat dan Pusdiklat agar instrukturdapat mengajarkan materi dengan metodeseperti yang diharapkan. Kinerja instrukturjuga dievaluasi. Hasil evaluasi ini dimanfaat ‐kan untuk menentukan pengembanganinstruktur yang diperlukan serta gunamenentukan apakah seseorang instrukturdapat dimanfaatkan Pusdiklat atau tidak.

Pemastian kualitas penyelengaraankegiatan diklat dilaksanakan melalui kegiatanevaluasi diklat. Pusdiklat menerapkanpendekatan dari Kirk Patrick dalammengevaluasi kepuasan peserta ataspenyelengaraan diklat, tingkat pembelajaran,tingkat aplikasi atau transfer pengetahuanyang dipelajari, serta evaluasi atas manfaatdiklat bagi organisasi BPK secara keseluruhan.Selama tahun 2007‐2010 Pusdiklat telahmenyusun Standar Prosedur Operasi (SOP)untuk pelaksanaan evaluasi atas kepuasanpeserta diklat.



Kegiatan reformasi birokrasi aspek SDMakan dilanjutkan sampai dengan tahun 2015untuk mencapai kondisi ideal seperti telahdijelaskan sebelumnya. Rencanapengembangan pengelolaan SDM BPK tahun2010‐2015 adalah melanjutkan kegiatan yangsudah dimulai dan menambah beberapakegiatan lain yang diperlukan.

Penguatan Sarana dan PrasaranaSeperti disebutkan sebelumnya, aspek

sarana dan prasarana merupakan keunikanprogram Reformasi Birokrasi BPK karenaBadan menganggap pembenahan di bidang inisangat penting dan merupakan amanatperundang‐undangan. Hal itu terkait dengan

pengembangan organisasi BPK denganpembukaan kantor perwakilan di setiapprovinsi.

Termasuk aspek sarana dan prasarana iniadalah peran teknologi informasi dankomunikasi (TIK) di lingkungan BPK, dalamrangka menjamin tercapainya tujuan penguat ‐an kapasistas institusional BPK. Sebagailembaga negara dengan ukuran organisasiyang besar yang terdiri dari kantor pusat danperwakilan di 33 provinsi, akan ada persoalanjarak dan waktu. Jika ini tidak diantisipasi ataudiefisiensikan dengan memanfaatkan tekno ‐logi informasi, maka unsur jarak dan waktuakan bisa mengganggu proses kinerja BPK.



DIMENSI

PEMANFAATANTEKNOLOGIINFORMASI

MODERNISASIPERALATANKERJA

FASILITASPENDUKUNG

KONDISI SETELAHREFORMASI BIROKRASI

Pemanfaatan teknologi untukmendukung efisiensi danproduktivitas spt; aplikasiperencanaan pemeriksaan,penganggaran danpemantauan realisasinya

Pengadaan dan pemanfaatanperalatan kerja yang moderndan aplikatif

Fasilitas pendukung yangaman dan nyaman untukmendukung produktivitaskerja

KONDISI SEBELUMREFORMASI BIROKRASI

Sangat terbatas

Peralatan kerja yangada banyak yang idle

Bangunan dan fasilitaspendukung lainnyamasih terbatas dankurang nyaman

Sarana dan Prasarana Kerja

UPAYA YANG DILAKUKAN

Pengembangan sistem untukkegiatan utama di BPK(perencanaan, pemeriksaan,personel dan keuangan),networking (internet, LAN, WAN)dan dukungan hardware untukpelaksanaan tugas (notebook,printer, scanner, VOIP)

Menyusun standarisasi dan SOPpengadaan dan pemanfaatanfasilitas kerja

Pembangunan dan renovasigedung kantor dan fasiltaspendukung yang aman dannyaman untuk mendukungproduktivitas

Penggunaan teknologi elektronik, yangterkait dengan tugas pokok BPK untukkegiatan audit maupun yang terkait denganinternal BPK memang ditujukan untukkepentingan institusi. Dengan begitu,pimpinan BPK, baik itu Ketua, Wakil Ketua,dan Anggota, bisa mengetahui kegiatan‐kegiatan di perwakilan, di unit kerja yang lain,tanpa ada halangan jarak dan waktu. Merekabisa mengakses informasi secara online danrealtime. Pemanfaatan teknologi informasiditempuh dengan menyusun aplikasi untukkegiatan utama di BPK (perencanaan,pemeriksaan, personel dan keuangan),networking, dan dukungan hardware. Inimerupakan salah satu program modernisasiperalatan kerja.

Tentu saja, penyediaan fasilitas sarana danprasarana modern itu diikuti denganpenyusunan standarisasi dan SOP pengadaandan pemanfaatan fasilitas kerja. Selain itu,peningkatan fasilitas pendukung melaluipembangunan dan renovasi gedung kantor,dan ruang kerja dan peningkatan keamananserta kenyamanan kerja telah dilakukan untukmendukung produktivitas dan kinerjapegawai.

Teknologi Informasi dan KomunikasiPeran TIK dalam suatu organisasi dapat

dibagi menjadi dua, yakni peran sebagaipendukung (supporting) dan sebagaipendorong (enabler). Sebelum pencananganRB, peran TIK hanya sebagai fungsi pendukung

(supporting) dalam menyelesaikan tugas‐tugas/pekerjaan yang ada di lingkungan BPKatau otomatisasi pekerjaan. Secarakelembagaan, peran satker pengelola TIKberada pada struktur eselon III, yaitu BagianPengelolaan Data Elektronik, sehingga tingkatkewenangan dan kapabilitas pengelolaan TIKseluruh BPK masih terbatas.

Di sisi lain, aspek sarana dan prasaranadari sisi ketersediaan dan pemanfaatanperangkat TIK dalam era global menjadi salahsatu faktor penting bagi BPK untukpelaksanaan misi dan pencapaian misinya.Ketersediaan perangkat TIK menjadi salahsatu faktor yang mendorong adanyapemeriksaan berbantuan komputer,komunikasi yang lebih efisien dan efektifmelalui pemanfaatan akses atas hasilpemeriksaan yang lebih mudah oleh publikmelalui situs web BPK (www.bpk.go.id),transparansi pelaksanaan kegiatan, baikrekrutmen secara online maupun pengadaanbarang dan jasa melalui publikasi elektronikdan peningkatan produktivitas kerja.

Peran TIK setelah penerapan RB di BPK,mengalami perubahan sangat signifikan, dimana TIK menjadi faktor pendorong (enabler)seluruh proses bisnis yang ada di BPK. Secarakonseptual, perubahan TIK sebelum dansesudah RB di BPK adalah sebagai berikut:





PERKEMBANGAN TAHUN 2008‐2010

Rasio pegawai: komputer = 2:134 kantor dan 1 Pusdiklat pegawai15 Mbps18 kantor (1 kantor pusat, 16

perwakilan dan 1 PusdiklatPegawai)

1 kantor pusat dan 5 kantorperwakilan

34 kantor dan 1 Pusdiklat Pegawai34 kantor dan 1 Pusdiklat Pegawai

Aplikasi berbasis web telahmeliputi hampir seluruh prosesbisnis (Audit, Hukum, Humas,Keuangan, SDM, Diklat,Administrasi) dengan totalpengembangan aplikasi selamaperiode 2008‐2010 sebanyak 15aplikasi berbasis web yang baru.Aplikasi yang dikembangkantersebut tidak termasuk jumlahaplikasi hasil outsourcing

Bertambah luas terutama untukdukungan audit bersifat tematikseperti SI Audit DanaPerimbangan, SI Manajemen Kas,SI Audit LKPP, SIAP LKPD, DatabaseSumberdaya Alam, Pemanfaatanteknologi GIS/GPS untuk auditlingkungan dan bencana

Perencanaan anggaranpemeriksaan (RKP) dan RKSP,penerimaan pegawai, absensipegawai, publikasi laporan BPK,kalender diklat, monitoring kondisijaringan seluruh kantor, pengadaanbarang secara elektronik dansurvei pegawai online

Mulai menggunakan software ACLdan Arburtus termasuk penyiapanCD‐ROM based‐learning sebagaidukungan untuk pengguna

KETERANGAN

INFRASTRUKTUR

Ketersediaan perangkat komputer(PC/NB)

Kantor yang terkoneksi LAN/WANKetersediaan akses internetKantor BPK yang memiliki akses WiFiPerangkat video conferencePerangkat VOIPData Center

AplikasiKetersediaan aplikasi berbasis web

Pemanfaatan aplikasi untuk audit

Pemanfaatan teknologi dan aplikasiuntuk transparansi proses

Pemanfaatan software audit

Tabel Peningkatan Sarana dan Prasarana TIK

STATUS SAAT AWAL PENCANANGAN RB 2007

Rasio pegawai: komputer = 3:114 kantor5 Mbps1 kantor pusatTidak ada5 kantor5 kantor

Terbatas hanya untuk aplikasiweb BPK, portal siska, CAMISdan Dosir Induk Wilayah(DIW). Aplikasi lainnnyaberbasis klien (client‐based).Total aplikasi secarakeseluruhan sebanyak 4aplikasi

Terbatas pada aplikasi CAMISdan DIW

Terbatas untuk pengaduanmasyarakat pada websitebpk.go.id

Terbatas pada software ACL


Hubungan dan Komunikasi7

Bab TujuhHUBUNGAN DAN

KOMUNIKASI



Sejak Amandemen UUD 1945 danditetapkannya paket UU di bidang

Keuangan Negara, peran BPK semakindipertegas sebagai satu‐satunya lembagapemeriksa di Indonesia. Untuk mewujudkankeberhasilan menjalankan amanat tersebut,BPK menyadari arti penting peningkatanhubungan dan sinergi dengan para pemangkukepentingan, seperti lembaga perwakilan(DPR, DPD, dan DPRD‐Provinsi, Kabupaten/Kota), pemerintah (pusat maupun daerah),penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, danKPK), lembaga donor, BPK luar negeri, danmasyarakat termasuk LSM dan media cetakserta elektronik. Hubungan dan sinergi yangkuat akan mendorong pengelolaan danpertanggungjawaban keuangan Negara yangtransparan dan akuntabel sehingga

membantu BPK mencapai efektivitas dalamtugasnya.

Reformasi yang dilakukan BPK telahmengubah pola hubungan BPK dengan parapemangku kepentingan. Misalnya, hubunganBPK dengan lembaga legislatif dan penegakhukum yang semula pasif menjadi aktif.Kemudian, hubungan dengan entitaspemeriksaan yang sebelumnya sebatas padahubungan kerjasama dalam penyelesaianrekomendasi, menjadi hubungan kemitraan,di mana BPK mendorong terciptanya tatakelola keuangan negara yang baik padaentitas pemeriksaan. Hubungan denganlembaga lainnya yang lebih bersifat protokolermenjadi aktif dalam kegiatan kesadaranmasyarakat (public awareness). Sementara

Hubungan dan Komunikasi

Ketua BPK RIbersama Ketua DPRRI. Hubunganmenjadi lebih aktif.

hubungan kerjasama dalam dan luar negeriterus ditingkatkan.

Pada 28 Januari 2010, BPK berinisiatifmembuka komunikasi dengan para pemangkukepentingan dengan mengadakan forum “BPKMendengar” di Auditorium BPK. Forum inidiselenggarakan dengan tujuan untukmenggali informasi tentang pandangan sertapenilaian pemangku kepentingan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi BPK. Forumberbentuk one‐way communication tersebutmenghadirkan pembicara dari pemangkukepentingan yang terdiri dari pimpinanKementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah,Penegak Hukum, Lembaga Legislatif,Akademisi, Lembaga Donor, LSM, dan MediaMassa. Para pemangku kepentinganmemaparkan pandangannya serta kebutuhandan harapan mereka terhadap pelaksanaantugas serta fungsi BPK. Paparan tersebutdidengarkan oleh Pimpinan dan Anggota BPK,

para pejabat Eselon I, II, III, dan IV, serta paraPemeriksa BPK.

Berikut ini adalah upaya‐upaya BPK sejakRB dalam meningkatkan hubungan dengansejumlah pemangku kepentingan: yaituentitas pemeriksaan (pemerintah), lembagaperwakilan, pemerintah, penegak hukum,media massa, masyarakat umum, danlembaga internasional.

Realisasi Hubungan dengan Entitas PemeriksaanUU No. 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentangBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara jelasmengatur kedudukan, wewenang, sifatkemandirian dan independensi BPK dalammelakukan pemeriksaan atas pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara. Sesuai



Forum “BPKMendengar”.Komunikasi terbukadengan para pelakukepentingan.

dengan mandat dan kewenangan tersebut,BPK dapat melakukan pemeriksaan keuangan,pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaandengan tujuan tertentu yang hasilnya berupaopini atas laporan keuangan, simpulan danrekomendasi atas hasil pemeriksaan kinerjadan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKtersebut mencakup seluruh unsur keuangannegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangannegara, yaitu APBN, APBD, BUMN, dan BUMDserta badan dan lembaga lainnya yangmemperoleh dan menggunakan fasilitas yangdiberikan oleh Pemerintah.

Dalam melakukan pemeriksaannya,Pemeriksa BPK juga harus menerapkanStandar Pemeriksaan Keuangan Negara(SPKN) dan mematuhi Kode Etik Pemeriksaanserta melaksanakan sistem pengendalian

mutu BPK. Oleh karena itu, Pemeriksa BPKtidak boleh terlibat secara langsung atau tidaklangsung dalam kegiatan entitas pemeriksaan,seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi,pengembangan sistem, serta menyusun/ataumereviu laporan keuangan entitas.

Dengan kemandiran dan independensinyaBPK tetap dapat membangun sinergi yangharmonis, baik dengan lembaga negaralainnya termasuk pemerintah selaku entitaspemeriksaan maupun Aparat PengawasanIntern Pemerintah (APIP). Sinergi antara BPK,dengan entitas pemeriksaan dan APIPmerupakan suatu keharusan dalam rancangbangun sistem tata kelola keuangan negarayang baik. Hasil pemeriksaan APIP merupakansumber informasi yang sangat berharga bagiBPK dalam merencanakan kegiatanpemeriksaan untuk menentukan luas lingkupdan fokus pemeriksaan BPK.



Pertemuan BPK RIdengan MenkoPolhukam.Menjalin sinergiyang harmonisdengan tetapmenjagaindependensi.

Sebagai gambaran sederhana, jika APIPmenyampaikan laporan hasil pemeriksaanatas pengurusan dan pertanggungjawabankeuangan bendahara (bendahara penerimaandan bendahara pengeluaran) secara berkalapada saat periode tutup buku semesteran danakhir tahun anggaran, maka BPK tidak perlumengulang kembali pemeriksaan ini pada saatmelakukan pemeriksaan atas laporankeuangan. Hal ini sangat membantu BPKdalam memperluas cakupan pemeriksaan,sehingga proses pemeriksaan dapat dilakukansecara efisien dan efektif. Selain itu,terjadinya tumpang tindih pemeriksaanantara APIP dan BPK dapat diminimalisir.Sayangnya sampai saat ini masih sedikit APIPyang menyampaikan laporan hasilpemeriksaannya kepada BPK meskipun Pasal9 UU No. 15 Tahun 2004 menyatakan wajib.

Hal ini menjadi suatu problem tersendiri.

Selain itu, pada tahun 2010, BPK memulaiinisiatif BPK Sinergi, yakni pembangunanpusat data BPK (e‐BPK) yang terhubungsecara online dengan entitas pemeriksaanuntuk keperluan akses data (e‐Audit). Inisiatifini dibahas lebih terperinci pada Bab VIII.Sebelum ada inisiatif ini, BPK dalammelakukan pemeriksaan atas pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara bidangsumber daya alam, lingkungan hidup daninfrastruktur telah memulai menjalin kerjasama dengan entitas pemeriksaan, diantaranya dengan Lembaga Penerbangan danAntariksa Nasional (LAPAN) dalam bentukpemanfaatan data spatial milik LAPAN untukkepentingan pemeriksaan lingkungan,manajemen hutan, dan pertambangan yang



Diskusi BPK RI dan BPKP. Terjadinya tumpang tindih pemeriksaan antara APIP dan BPK dapat diminimalisir.

diolah melalui metode pemeriksaan berbasiselektronik (e‐audit) yaitu dengan bantuanteknologi Geografic Information System (GIS)maupun teknologi remote sensing. Meskipundata dan informasi yang disediakan olehLAPAN tersebut belum terkoneksi denganjaringan pusat data BPK, namun hasil yangdiperoleh menunjukkan bahwa sinergi denganentitas pemeriksaan memberikan dampakpositif terhadap peningkatan efisiensi danefektivitas pemeriksaan BPK.

Bentuk kerja sama seperti ini dapatdikembangkan dalam aspek yang lebih luasdengan Kementerian/Lembaga (KL) lainnyatermasuk dengan Kementerian Kelautan danPerikanan, sehingga data dan informasi yangbersumber dari KL terkait denganpengelolaan dan tanggung jawab keuangannegara di lingkungannya dapat dengan mudahdiakses secara elektronis untuk kepentinganpemeriksaan BPK. Untuk itu perlu dukungan

KL sebagai pihak penyedia data dan informasiuntuk mewujudkan hal tersebut. Oleh karenaitu, perlu ditindaklanjuti dengan bentuk kerjasama yang lebih konkret.

Setelah reformasi, BPK memandangpentingnya menjalin hubungan konstruktifdengan pemerintah. Dalam perspektif BPK,pemerintah memiliki dua posisi, yaitu sebagaiauditee dan sebagai mitra dalam mendorongtransparansi dan akuntabilitas pengelolaankeuangan negara. BPK menyampaikan laporanhasil pemeriksaan kepada presiden/gubernur/bupati/walikota, yaang meliputihasil pemeriksaan atas Laporan KeuanganPemerintah Pusat (LKPP) dan LaporanKeuangan Pemerintah Daerah (LKPD), laporanhasil pemeriksaan kinerja, laporan hasilpemeriksaan dengan tujuan tertentu, IkhtisarHasil Pemeriksaan Semester/IHPS danpemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasilpemeriksaan. Prinsip utamanya adalah tugas



Pertemuan BPK RIdengan KementerianKehutanan.Meningkatkanhubungan kemitraandengan salingmenghormati tugasdan wewenangmasing‐masing.

BPK tidak hanya memeriksa, tetap BPKmenjadi mitra pemerintah dalam rangkamencapai keadaan yang lebih baik. BPKmemikul tanggungjawab untuk bersama‐samadengan pemerintah memperbaikitransparansi dan akuntabilitas keuangannegara. Untuk mencapai sasaran ini, BPKmelakukan antara lain, (1) komunikasi dankonsultasi dengan pemerintah, (2)pemantauan tindak lanjut rekomendasi, dan(3) melakukan pemberdayaan aparatpengawas intern pemerintah (APIP).

Selanjutnya BPK akan terus bekerjasamadan meningkatkan hubungan kemitraandengan saling menghormati tugas danwewenang masing‐masing. Dengan demikian,diharapkan semua pihak dapat berperan lebihbaik dalam mengemban amanat konstitusiuntuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai target periode 2011‐2015, yakni upaya mendorong percepatan

pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasilpemeriksaan BPK dan dalam rangkapeningkatan efektivitas pelaksanaanpemeriksaan, BPK akan menjalin kerjasamalebih erat dengan APIP, seperti BPKP,Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Daerah.Selain itu, untuk memperoleh feedback ataskualitas dan efektivitas hasil kerja BPK, akandilaksanakan survei kepuasan lembagaperwakilan atas hasil kerja BPK oleh pihakluar yang kompeten dan independen. Jugaakan dilakukan penelitian tingkat penggunaanhasil pemeriksaan dalam pengambilankeputusan lembaga perwakilan.

Untuk mendorong percepatan peningkatankinerja pemerintah, BPK juga berencanamenyusun MoU mengenai tatacara hubungankerjasama BPK dengan BAKN, badan yangbertugas untuk menelaah hasil pemeriksaanBPK dan menyampaikan kepada Komisi‐Komisi terkait.



Penyerahan hasilpemeriksaankepada DPD. Tatacara diatur dalamKesepakatanBersama.

Hubungan dengan LembagaPerwakilanHubungan BPK dengan lembaga perwakilandiatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 15Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara. Di sana dinyatakan bahwa dalammerencanakan tugas pemeriksaan, BPKmemperhatikan permintaan, saran, danpendapat lembaga perwakilan. Selanjutnyaayat (2) menyatakan dalam rangka membahaspermintaan, saran, dan pendapatsebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKatau lembaga perwakilan dapat mengadakanpertemuan konsultasi.

Selain itu, BPK menyerahkan hasilpemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara kepada DPR, DPD,dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasilpemeriksaan BPK sesuai dengan Peraturan.Tatacara penyerahan hasil pemeriksaan BPKkepada DPR diatur dalam KesepakatanBersama antara pimpinan BPK dan pimpinanDPR RI yang ditandatangani pada 15Desember 1998.

Pada tahun 2010, kesepakatan tersebutdirevisi untuk disesuaikan dengan Undang‐Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD (UU 27/2009).Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepadaDPD juga diatur dalam Kesepakatan Bersamaantara BPK dan DPD yang ditandatanganipimpinan masing‐masing lembaga padatanggal 10 Juni 2009. Di tingkat daerah, tata



Petemuan BPK RI dengan BAKN DPR RI. Mendorong percepatan peningkatan kinerja pemerintah.

cara penyerahan hasil pemeriksaan BPKkepada DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota telahdiatur dalam kesepakatan bersama yangditandatangani oleh Kepala Perwakilanmasing‐masing kantor perwakilan BPK denganKetua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Hubungan kerja antara DPR dan BPKsebelum RB telah terjalin dengan baik.Dukungan DPR tidak hanya dalampeningkatan anggaran yang diterima BPK,tetapi juga pada penguatan kelembagaanBPK, yaitu antara lain (1) pengesahan UU BPKyang telah memulihkan independensi danotonomi BPK. Kedudukan BPK menjadisemakin kokoh sebagai lembaga yang bebas,mandiri, dan profesional; dan (2)pembentukan kantor perwakilan BPK disemua provinsi sebelum akhir tahun 2008.

Di lain pihak, kerjasama yang baik antaraBPK dan DPR juga telah membantu DPR

dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan.Sesuai dengan usulan BPK, DPR telahmembentuk Badan Akuntabilitas KeuanganNegara (BAKN) sebagai salah satu alatkelengkapan DPR berdasarkan UU 27/2009yang telah disahkan dalam Sidang ParipurnaDPR pada tanggal 2 Agustus 2009.

Hubungan BPK dengan Penegak Hukum Laporan Pemeriksaan BPK bisa berdampaksecara politis maupun hukum. Sesuaiketentuan undang‐undang, LaporanPemeriksaan BPK diserahkan kepada lembagaperwakilan (DPR, DPD, dan DPRD Provinsi,Kabupaten/Kota). Berdasar laporan inilah,DPR dan DPRD yang memiliki hak budjetdapat menyusun undang‐undang danmendesak pemerintah memperbaiki sistempengelolaan uang beserta asetnya. Inilahdampak politik.



Penyerahan LHPatas LaporanKeuangan KPK.Laporanpemeriksaan BPKbisa berdampaksecara politismaupun hukum

BPK juga memiliki mandat untuk ikutmemperbaiki sistem pengelolaan keuangannegara. Ini berarti jika dalam pemeriksaannyaBPK menemukan indikasi tindak pidana, BPKtidak berdiam diri. Undang‐undangmemerintahkan, jika terjadi indikasi tindakpidana, BPK melaporkannya kepada aparatyang berwenang. Hasil inilah yang dijadikandasar penyidikan. Itulah dampak hukum.

Kerja sama BPK dengan penegak hukumdilakukan terkait dengan tindak lanjut hasilpemeriksaan yang mengandung unsur pidana.Laporan hasil pemeriksaan itu dijadikansebagai dasar penyidikan oleh pejabatpenyidik yang berwenang sesuai ketentuanPasal 8 ayat (4) UU BPK.

Sepanjang tahun 2006 hingga 2008 BPKtelah melakukan langkah strategismeningkatkan kerja sama dengan berbagaiinstitusi penegak hukum, yaitu Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian.Undang‐undang tentang BPK (No. 15/2006)jelas menegaskan laporan BPK tentangadanya indikasi tindak pidana akan dijadikandasar penyidikan. Polisi, Kejaksaan, jugaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terikatoleh undang‐undang untuk menindaklanjutihasil pemeriksaan BPK.

BPK terikat kewajiban untuk menyerahkanlaporan semacam ini kepada aparat ber ‐wenang. Ada satu pasal yang mencantumkanancaman pidana kalau lembaga ini tidakmenyerahkan temuan ”bermasalah”. Bahkanada batasan waktu bagi pemeriksa, kapanlaporan itu harus disampaikan. Konstruksihubungan semacam ini disusun semata untukmenegakkan tata kelola keuangan yang bersihdan bertanggung jawab. BPK sebagai lembagayang berwenang mengawasi dan memeriksa



PenandatangananMoU denganLembaga‐lembagaNegara. Demimenegakkan tatakelola keuanganyang bersih danbertanggungjawab.

keuangan negara, ibaratnya adalah peng ‐endus pertama terjadinya penyelewengankeuangan.

Dalam Tahun 2009 dan 2010 Laporan HasilPemeriksaan BPK mengungkapkan indikasitindak pidana dan telah disampaikan kepadainstansi penegak hukum sebanyak 105 kasussenilai Rp 1,11 triliun dan USD 11.06 juta.Dari jumlah tersebut delapan kasus telahditindaklanjuti yaitu: tiga kasus dalampenyelidikan, tiga kasus dalam penyidikan,satu kasus dalam penuntutan, dan dua kasusputusan hakim.

Kerja Sama dengan Kepolisian Kerja sama dengan kepolisian dimaksudkanuntuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPKyang berindikasi tindak pidana. Dengandemikian, proses dan penegakan hukumdapat segera dilakukan kepolisian.Penyerahan hasil pemeriksaan berindikasi

tindak pidana ini tidak hanya dilakukan olehKetua BPK, tetapi juga bisa dilakukan KepalaPerwakilan BPK di daerah kepada Kepala PolisiDaerah setempat.

Kedua pihak menyepakati, sebelum hasilpemeriksaan diserahkan terlebih duludilakukan pemaparan oleh BPK. Kemudiandilakukan pembahasan bersama yang bisaberujung pada dua kemungkinan. Jikadisimpulkan hasil pemeriksaan belum cukupmenemukan bukti awal, maka BPK harussegera melengkapi. Namun, jika disimpulkanbahwa bukti awal sudah cukup, maka hasilpemeriksaan bisa segera diserahkan kepadakepolisian. Pihak terakhir itu lalu segeramenindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Kerja sama tidak lantas berhenti sampaitahap itu. Jika dalam proses hukumdiperlukan berbagai penjelasan lanjutanmengenai hasil pemeriksaan, kepolisian dapatmeminta keterangan ahli dari BPK.



Ketua BPK RIbersama Kapolri.Pembahasanbersama bisaberujung pada duakemungkinan.

Sementara itu, untuk kepentinganmonitoring, kepolisian secara berkala (setiapsemester) akan menyampaikan informasitertulis seputar penanganan hukumnyakepada BPK. Dan sendainya sebuah perkaramendapat perhatian publik atau atensipemerintah, kepolisian dapat memaparkan ‐nya secara lisan.

Kerja sama kedua pihak juga menyangkutperkara‐perkara yang tidak berasal dari hasilpemeriksaan BPK. Misalnya, kepolisian tengahmenangani perkara tetapi memerlukan buktiadanya kerugian negara. Untuk kepentinganitu, kepolisian dapat meminta bantuan BPK.Selain itu, kepolisian juga dapat meminta BPKmelakukan audit dengan tujuan tertentu.Permintaan ini diajukan sebelum masuk tahappenyidikan.

Hasil perhitungan BPK atas kerugiannegara atau hasil pemeriksaan dengan tujuantertentu itu kemudian disampaikan kepadakepolisian. Kedua pihak kemudian dudukbersama untuk melakukan pembahasanbersama. Semua bentuk kerja sama tersebutjuga dapat dilakukan di tingkat daerah. Dalamhal ini, Kepala Perwakilan BPK dan KepalaPolisi Daerah yang mengambil peranan.

Kerja Sama dengan KPK Kerja sama dengan KPK dimaksudkan untukmeningkatkan efektivitas pencegahan danpemberantasan korupsi. Ruang lingkup kerjasama yang MoU‐nya ditandatangani pada 25

September 2006 ini meliputi: pertukaraninformasi, bantuan personil, pendidikan danpelatihan, pengkajian, dan koordinasi.Namun, harus dicatat kerja sama ini tidakmenghilangkan independensi masing‐masing.

Pertukaran informasi itu dapat dilakukan,misalnya, KPK menyerahkan laporanpengaduan masyarakat yang berindikasiadanya tindak pidana korupsi. KPK juga dapatmemberikan informasi lain yang diperlukanBPK untuk melakukan pemeriksaaninvestigatif. Sebaliknya, BPK juga dapatmemberikan informasi mengenai LaporanHasil Pemeriksaan guna melakukanpenanganan suatu kasus, penyelidikan,penyidikan, dan supervisi serta monitor untukpemberantasan korupsi. Informasi lain yangdianggap berguna juga bisa diserahkan.

Untuk memperlancar kerja sama itu kedualembaga sepakat menggelar rapat koordinasi



Pertemuan dengan KPK. Kerjasama tidak menghilangkanindependensi masing‐masing.

sekurang‐kurangnya satu kali dalam tigabulan. Jika dipandang perlu dan mendesak,rapat koordinasi khusus bisa segera dilakukan.

Kerja sama dengan Kejaksaan AgungUntuk menindaklanjuti perintah undang‐undang ihwal penyerahan laporan hasilpemeriksaan BPK kepada Kejaksaan Agung,kedua lembaga menerjemahkannya dalamsebuah Kesepakatan Kerja Sama yangditandatangani pada 25 Juli 2007. HasilPemeriksaan yang dimaksud adalah yangberindikasi tindak pidana. Tujuan darikesepakatan ini adalah mendukungpelaksanaan tugas masing‐masing agar lebihoptimal. Tentu saja tujuan akhir dari sinergiini adalah mewujudkan penyelenggaraannegara yang bebas korupsi‐kolusi‐nepotisme,alias KKN.

Hasil Pemeriksaan BPK yang mengandungtindak pidana itu akan dipaparkan dandibahas bersama BPK. Jika pemeriksaansudah diangap cukup, maka Kejagunglangsung melakukan penyidikan. Namun, jikabukti permulaan tidak cukup, Kejagung dapatmeminta BPK melakukan pemeriksaanlanjutan.

Agar temuan BPK tidak ”mangkrak”, kedualembaga sepakat bahwa Kejagung akanmemberitahukan perkembangan penyidikanselambat‐lambatnya dalam dua bulan.Dengan demikian, ada jaminan bahwa hasil

pemeriksaan BPK benar‐benar diresponssesuai koridor hukum yang berlaku. Tentusaja kedua lembaga akan tetap menggelarkoordinasi sehingga tujuan penegakan hukumbenar‐benar tercapai.

Bentuk‐bentuk koordinasi yangdimungkinkan, antara lain pemberianketerangan ahli atau pemeriksa BPK untukKejaksaan Agung. Sebaliknya, BPK juga dapatmeminta bantuan tenaga ahli atau bantuandan pertimbangan hukum kepada KejaksaanAgung.

Kerja sama dengan PPATKBPK menyadari bahwa salah satu caramenyamarkan harta kekayaan yangmerupakan hasil korupsi dan penyimpanganadalah dengan pencucian uang. Moduspenyamaran ini sudah demikian canggihsehinga diperlukan sinergi antarlembaga yang



Ketua BPK RI bersama Jaksa Agung. Perkembangan penyidikandisampaikan selambat‐lambatnya dua bulan.

berkompeten guna menyelamatkan uangnegara tersebut. Untuk itulah, BPK dan PPATKmelakukan kerja sama yang ditandai denganpenandatanganan kesepakatan pada 25September 2006. Bentuk kerja sama ituadalah tukar menukar informasi terkaitdengan tugas dan kewenangan masing‐masing, saling bantu guna menunjang tugaskedua institusi, melakukan sosialisasi rezimantipencucian uang, dan menggelarpendidikan serta pelatihan.

Bentuk informasi yang diberikan BPKkepada PPATK berupa hasil pemeriksaandengan indikasi adanya tindak pidanapencucian uang. PPATK juga dapat memintainformasi lain dalam rangka melakukananalisis laporan mengenai laporan pencucianuang. Sebaliknya, PPATK dapat memberikaninformasi serupa kepada BPK yang terkaitadanya penyelewengan keuangan negaraberupa pencucian uang.

Patut dicatat infomasi‐informasi tersebutbersifat rahasia sehingga masing‐masingbertangung jawab menjaga kerahasiaantersebut.

Hubungan BPK dengan Media MassaBPK selama ini telah membangun hubunganharmonis dan saling mendukung denganberbagai media massa cetak dan elektronik,baik di tingkat nasional maupun lokal. Kerjasama yang baik selama ini dapat terjalinkarena BPK dan media memiliki kesamaantujuan, yakni mendorong transparansi danakuntabilitas keuangan negara, meskipuntugas dan fungsinya berbeda satu sama lain.

Untuk mengelola pesan agar dapatdisampaikan kepada publik secara cepat,tepat, akurat, mudah dipahami, danbermanfaat bagi pencitraan positif lembaga,BPK telah merancang message house yaitukumpulan pesan‐pesan kunci (key messages)mengenai BPK yang akan disampaikan kepadapublik secara berkelanjutan. Pesan tersebutdisebarluaskan melalui communication mixberupa berbagai variasi saluran komunikasibaik cetak maupun elektronik. Hal itudimaksudkan untuk meningkatkan efektivitaspenyampaian pesan. Misalnya dalam rangkakegiatan penyampaian IHPS kepada lembagaperwakilan, selain mempublikasikannyamelalui website, BPK juga menyebarluaskaninformasi melalui live report yang dilakukansetelah acara penyampaian IHPS. Juga



Jumpa Pers BPK RI. Pesan kepada publik melaluisaluran komunikasi yang beragam.

diadakan press conference, crisismanagement atas berbagai kasus pentingyang dihadapi BPK, seperti pemeriksaan atasbiaya perkara pada Mahkamah Agung,pemeriksaan pajak, dan pemeriksaan atasaliran dana YPPI.

Untuk menjalin dan meningkatkanhubungan kemitraan dengan media massa,BPK juga menyelenggarakan kegiatan temumuka dengan para wartawan dan pimpinanredaksi melalui kegiatan media gathering,media visit, press gathering, dan editor’sforum. Dalam Editor’s Forum, para editormemperoleh penjelasan yang memadai daripimpinan BPK terutama seputar hasilpemeriksaan investigatif BPK atas kasus yangmenonjol. Untuk mendorong para insan persataupun masyarakat umum mengenal lebihdalam tentang BPK, telah diadakanperlombaan karya jurnalistik bagi para jurnalis

atau penulis untuk kategori pemberitaansoftnews dan feature serta penulisaneditorial/tajuk. Dengan kegiatan inidiharapkan insan pers dan masyarakat umumikut berpartisipasi dalam mendorongtransparansi dan akuntabilitas keuangannegara.

BPK berharap dengan semakin banyaknyakegiatan yang dipublikasikan media massa,para pemangku kepentingan semakinmemahami tugas dan peran BPK dalammendorong transparansi dan akuntabilitaskeuangan negara.

Hubungan dengan BPK NegaraLain dan Asosiasi InternasionalDalam pergaulan internasional, kualitashubungan BPK dengan institusi sejenis dinegara lain serta lembaga donor jugameningkat. Keadaan itu tidak hanyamendatangkan manfaat bagi BPK, tetapi di sisilain BPK dapat memberikan kontribusinyadalam pengembangan kapasitas BPK negaralain di lingkup ASOSAI (Asian Organization ofSupreme Audit Institution) dan INTOSAI.

Dalam ASOSAI, BPK terpilih menjadi salahsatu dewan pengurus (Governing Board)ASOSIAI periode 2009‐2012 bersama delapannegara lain. Governing Board mempunyaikewenangan untuk merumuskan rencanastrategis ASOSAI dan kebijakan lain terkaitdengan pengembangan kapasitas para negaraanggota melalui program‐program ASOSAI.



Ketua BPK RI bersama SAI Rusia. Kontribusi timbal balik.

Pada 2‐6 Agustus 2010, BPK menghadiripertemuan ke‐42 Governing Board ASOSAI diHanoi, Vietnam. Pertemuan ini merupakankegiatan rutin yang diselenggarakan minimal1 tahun sekali dan diikuti oleh sebelasLembaga Pemeriksa atau Supreme AuditInstitution (SAI) anggota Dewan Pengurus,yaitu: SAI Pakistan, SAI Korea Selatan, SAIJepang, SAI Bangladesh, SAI Cina, SAI India,SAI Indonesia, SAI Iraq, SAI Kuwait, SAI Turkey,dan SAI Vietnam. Delegasi BPK dipimpin olehKetua BPK, Hadi Poernomo dan didampingioleh Anggota I BPK, Moermahadi SoerjaDjanegara, Tortama KN I BPK, GatotSupiartono, Plt. Kepala Direktorat LitbangBPK, Bahtiar Arif dan Kepala BagianHubungan Luar Negeri BPK , Juska M.E. Sjam.

Keikutsertaan BPK merupakan wujudkomitmen BPK dalam hubungan internasionalsesuai perannya sebagai anggota DewanPengurus periode 2009‐2012. Pertemuan inimembahas mengenai rencana strategis

ASOSAI 2011‐2015, laporan kegiatan dankeuangan ASOSAI selama setahun dan ASOSAIyang akan datang.

Kemudian, di tempat yang sama pada 7‐8Agustus 2010, INTOSAI Development Initiative(IDI) bersama dengan ASOSAImenyelenggarakan Strategic PlanningMeeting on Quality Assurance onPerformance Auditing (QAPA). Pertemuan inimembahas rencana kerjasama IDI‐ASOSAIdalam pengembangan pedoman pemastiankualitas pemeriksaan kinerja yang akandilakukan selama 2 tahun yaitu 2010‐2012dengan kegiatan: 1) Pertemuan Instrukturmembahas perencanaan pada 6‐17September 2010 di Bhutan, 2) Workshoppada November/Desember 2010, 3) uji coba(piloting) di masing‐masing SAI padaDesember 2010‐Februari 2011, 4) reviu ujicoba dan pelaporan pemanfaatan pada Maret2011, 5) pertemuan reviu bulan April 2011, 6)kegiatan pasca pertemuan reviu, 7) evaluasi



PertemuanGoverning BoardASOSAI. Wujudkomitmen BPK RIdalam hubunganinternasional.

kerjasama oleh ASOSAI dan IDI. Pada akhiracara Ketua Delegasi SAI menandatanganikesepakatan kerjasama IDI‐ASOSAI dalamprogram QAPA tersebut.

Hadir dalam pertemuan ini adalah delegasidari 11 SAI, IDI, dan ASOSAI TrainingAdministrator. BPK RI mengikuti program inibersama dengan 10 SAI lainnya, yaitu: SAIBangladesh, SAI Bhutan, SAI Cambodia, SAICina, SAI Malaysia, SAI Mongolia, SAI Nepal,SAI Pakistan, SAI Thailand, dan SAI Vitenam.Delegasi BPK RI dipimpin oleh Anggota I BPK,Moermahadi Soerja Djanegara dengananggota delegasi Inspektur Utama BPK, NizamBurhanuddin, dan Plt. Kepala DirektoratLitbang BPK, Bahtiar Arif.

Di tingkat INTOSAI, BPK terlibat aktifsebagai wakil ketua, anggota SteeringCommittee maupun project leader dalamINTOSAI Working Group on EnvironmentalAudit (WGEA), Working Group onAccountability for and Audit of Disaster‐related Aid (AADA), Working group on FightAgainst International Money Laundering andCorruption (FAIMLAC), Working Group on KeyNational Indicators (KNI), Task Force onGlobal Financial Crisis dan ProfessionalStandard Committee.

Dalam perannya sebagai project leaderINTOSAI WGEA, BPK berhasil menyelesaikanGuidance Materials on Forestry Auditing yangtelah disahkan menjadi dokumen INTOSAI.Dokumen tersebut akan dipergunakan

sebagai petunjuk pemeriksaan oleh seluruhsupreme audit institution di dunia dalampemeriksaan kehutanan. Saat ini BPK jugasedang menyusun petunjuk pemeriksaanINTOSAI serupa khususnya untukpemeriksaan dana bantuan bencana.

BPK juga berperan aktif dalampengembangan kapasitas pemeriksa dikawasan Asia, Afrika dan Karibia di bidangkehutanan dengan menjadi subject matterexpert dan mengajarkan teknik penggunaanteknologi Geographic Information System(GIS) dalam pemeriksaan yang telahdikembangkan BPK. Atas upayamengembangkan GIS untuk pemeriksaan, BPKmendapat penghargaan dari Masyarakat AhliPenginderaan Jauh Indonesia (MAPIN) padatahun 2008 sebagai institusi yangmenggunakan teknologi GIS dan remote



Kunjungan Delegasi SAI Vietnam. Model kehutanan BPK RImenjadi dokumen INTOSAI.

sensing dalam pemeriksaan. Denganteknologi ini, BPK dapat menghemat waktudan tenaga serta menghasilkan temuan yangsulit ditemukan di lapangan.

BPK telah menandatangani MoU bilateraldalam hal pemeriksaan keuangan negaradengan supreme audit institution di tiga belasnegara yaitu, Aljazair, Australia, Ceko, Cina,Iran, Kamboja, Malaysia, Maroko, Norwegia,Polandia, Rusia, Swedia, dan Tunisia. Melaluikegiatan kerjasama tersebut BPKmeningkatkan kemampuan pemeriksanya diberbagai bidang seperti pemeriksaan kinerja,militer, lingkungan, bank sentral, dan lainnya.Tujuannya adalah agar kualitas pemeriksaanBPK berstandar internasional.

Selain itu, melalui kerjasama ini, BPK jugaturut meningkatkan kemampuan negara laindalam berbagai bidang yang lebih dikuasaioleh BPK. Misalnya, BPK menjadi salah satutempat tujuan BPK negara lain untukmelakukan studi banding atau pertukaranpengalaman. Badan Pemeriksa Keuangannegara Bhutan, Cina, Vietnam, dan Malaysia,misalnya, pernah meminta BPK membagipengetahuannya di bidang pemeriksaanlingkungan, pemeriksaan investigatif,penerapan GIS, organisasi, SDM, infrastruktur,pemeriksaan internal, dan keyakinan mutu.

Dewasa ini, hubungan BPK denganlembaga donor berkembang bukan sajadalam program‐program bantuan untukpengembangan kapasitas BPK, namun juga

dalam hal pemeriksaan proyek‐proyeklembaga donor di Indonesia. Dengan semakindiakuinya keberadaan BPK, lembaga donorseperti World Bank dan Asian DevelopmentBank mulai meminta BPK untuk menjadipemeriksa atas proyek‐proyeknya diIndonesia. Hal ini sekaligus menjadi tantanganbagi BPK di masa datang.

Hubungan dengan KantorAkuntan Publik (KAP)UUD 1945 mengamanatkan bahwakeberadaan BPK adalah untuk memeriksapengelolaan dan tanggung jawab keuangannegara. Berdasarkan amanat ini, dapatdibayangkan bahwa objek pemeriksaan BPKsangat besar dan luas karena meliputi semualingkup keuangan negara sebagaimana diaturdalam pasal 2 UU 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara. Namun seberapa luas danbesarnya objek pemeriksaan BPK tersebut,tidak berarti bahwa BPK tidak harusmelakukan pemeriksaan. Untuk itu, UU 15Tahun 2004 dan 2006 sedari awalmengingatkan BPK mengenai dua hal; yaitu:

• BPK harus melakukan evaluasi atasLaporan Hasil Pemeriksaan Kantor AkuntanPublik (KAP) yang melakukan pemeriksaanberdasarkan UU atas lingkup keuangannegara; dan

• BPK dapat menggunakan tenaga ahli danatau pemeriksa dari luar BPK untukmelakukan pemeriksaan untuk dan atasnama BPK jika BPK belum memiliki



kemampuan baik jumlah pemeriksamaupun keahlian.

Dengan demikian, UU 15 Tahun 2004 inimerupakan momentum yang makinmempertegas jalinan harmonis antara BPKdengan Kantor Akuntan Publik (KAP).Hubungan antara BPK dengan KAPsebagaimana dimungkinkan dalam UU 15Tahun 2004 dan 2006, perlu diatur lebihlanjut mekanismenya. Oleh karenanya, BPKtelah menyusun Peraturan BPK Nomor 1Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksadan atau tenaga ahli dari luar BPK. PeraturanBPK ini dilengkapi dengan Keputusan BPKNomor 10/K/I‐XIII.2/7/2008 tentangPersyaratan Akuntan Publik dan KantorAkuntan Publik yang melakukan PemeriksaanKeuangan Negara; dan Keputusan BPK Nomor11/K/I‐XIII.2/7/2008 tentang Petunjuk TeknisEvaluasi terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan

Akuntan Publik atas Laporan Keuangan. BPKmeyakini bahwa peraturan maupunkeputusan yang telah ditetapkan BPK harusmemiliki daya ungkit yang luar biasa dalammempercepat semangat mentransformasipemeriksaan menjadi sebuah “kebutuhan”.

Untuk itu peraturan yang disusun BPK iniharus disusun dengan mempertimbangkanmasukan dari para pihak yang terkait dansetelah selesai disusun pun harusdisosialisasikan kepada para pihak terkait.Peraturan dan keputusan BPK terkait denganpenggunaan para pemeriksa dari KAP ini puntelah didiskusikan secara intensif dengan IAPI.Untuk itu, BPK sangat memberikan apresiasiyang setinggi‐tingginya kepada IAPI ataskomitmennya dalam pengaturan pemeriksaankeuangan negara ini, bahkan sosialisasi inipun diselenggarakan BPK secara bersama‐sama dengan IAPI.




Terobosan e‑Audit8

Bab DelapanTEROBOSAN E‑AUDIT



Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuanganmemeriksa 2.547 laporan keuangan

entitas, yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, perusahaan BUMN dan pemerintahpusat dan daerah. Tugas itu diawaki parapemeriksa BPK, yang jumlahnya 2.717 orangper 1 Desember 2010, dengan waktu yangdibatasi hanya dua bulan. Selain audit laporankeuangan yang bersifat rutin, danpemeriksaan kinerja, BPK juga mengembanamanat untuk melakukan audit dengan tujuantertentu bilamana hasil pemeriksaanmemunculkan keharusan untuk mendalamipemeriksaan. Apakah rasio itu cukup? Sulituntuk menyatakan demikian, meskipun bolareformasi yang menggelinding sejak 1998telah membawa banyak perbaikan, termasukpenambahan jumlah pemeriksa BPK secarasignifikan.

Dalam bingkai Reformasi Birokrasi yangtelah ditempuh BPK sejak 2006, kendalarendahnya rasio jumlah pemeriksa denganjumlah entitas itu pelan‐pelan akan dicoba‐atasi dengan terobosan e‐BPK dan e‐Audit.Terobosan ini menjadi bagian dari langkahReformasi Birokrasi BPK di bidang ProsesBisnis dan secara tegas dinyatakan dalamRencana Strategis TI BPK 2006‐2010. Secarasederhana bisa dijelaskan di sini bahwa e‐BPKdan e‐Audit adalah suatu proyek untukmengefisienkan serta mengefektifkansumberdaya BPK dalam menjalankan tugaskonstitusionalnya dengan pemanfaatanteknologi informasi dan komunikasi (TIK).Sebelumnya, pemanfaatan TIK dalamorganisasi BPK masih bersifat pendukung(support). Dengan proyek ini, pemanfaatanTIK meningkat menjadi pendorong (enabler).

Terobosan e‑Audit

Penandatanganan NotaKesepahaman Antara BPK RIDengan Bank Indonesia,Kementerian Perdagangan,Kementerian Komunikasi danInformatika, Kementerian Koperasidan Usaha Kecil Menengah, BadanKoordinasi Penanaman Modal,Badan Pusat Statistik, PusatPelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan, dan Lembaga PenjaminSimpanan – 29 Desember 2010

E‐BPK adalah virtualisasi sistem‐sisteminformasi yang ada di BPK, sedangkan e‐Auditmenggambarkan pemanfaatan TIK dalammendukung pemeriksaan BPK.

Salah satu dampak dari pemulihankedudukan konstitusional BPK, yang bermuladari amandemen Konstitusi, dan kemudianterbitnya paket tiga undang‐undang di bidangkeuangan, adalah pengembangan organisasiBPK. Kini, BPK memiliki postur organisasi yangbesar, dengan perwakilan di 33 provinsi. Darisisi internal BPK, persoalan jarak dan waktumengiringi pertumbuhan postur organisasitersebut. Jika tidak diantisipasi denganpemanfaatan teknologi informasi, kendala itutentu dapat mengganggu proses kinerja BPK.Dari sisi eksternal, pemanfaatan teknologiinformasi untuk membangun sinergi denganentitas terperiksa adalah potensi yang sangatmenjanjikan dalam mendukung kinerja BPK.Ini sejalan dengan paradigma baru BPK dalammemandang entitas terperiksa sebagai mitrademi mewujudkan pengelolaan dantanggungjawab keuangan negara yangtransparan dan akuntabel.

E‐audit merupakan sebuah metodepemeriksaan yang memanfaatkan sinergiantara Sistem Informasi Internal BPK‐RI (e‐BPK) dengan Sistem Informasi Internal milikentitas pemeriksaan (e‐Auditee) yangmembentuk komunikasi data online antara e‐BPK dengan e‐Auditee dan secara sistematismembentuk Pusat Data Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara di BPK.

Inisiatif ini mula‐mula ditawarkan Ketua BPKHadi Poernomo kepada para pimpinanLembaga Negara dalam pertemuan di IstanaBogor pada 21 Januari 2010. Ketua BPKmenjelaskan bahwa lembaganya berinisiatifmenjalin sinergi dengan lembaga‐lembaganegara dalam rangka membentuk pusat dataBPK dengan memanfaatkan kemajuanlembaga informasi. Dengan pusat datadimaksud, BPK akan dapat melakukanperekaman, pengelolaan, pertukaran,pemanfaatan dan monitoring data dalamrangka pemeriksaan atas pengelolaan dantanggungjawab keuangan negara. Konsep inidiberi nama BPK Sinergi. Pada prinsipnya, BPKSinergi bertujuan mewujudkan efektivitaspemeriksaan BPK dan mendorongoptimalisasi pengelolaan dan tanggungjawabkeuangan negara yang transparan danakuntabel.

Secara internal, BPK telah melakukanpengembangan yang meliputi penambahankapasitas jaringan dan jumlah perangkatkomputer, termasuk peripheral bagi parapelaksana BPK. Berbagai aplikasi juga telahmulai diintegrasikan secara bertahap. Pada2010, misalnya, telah tersedia aplikasi SistemInformasi Eksekutif (SIE) yang merupakanintegrasi dari berbagai aplikasi pemeriksaandan non‐pemeriksaan yang ada di BPK.

Contoh aplikatif tentang kegiatan e‐BPKyang menunjang pemeriksaan adalahpenguat an jaringan dokumentasi daninformasi hukum (JDIH) BPK dengan cara:



(a) meredesign program dan tampilan webJDIH yang berorientasi pada kebutuhan pelak ‐sana an pemeriksaan BPK, (b) mem bangunweb JDIH di setiap kantor perwakilan yangter hubung secara online dengan web JDIH diPusat serta Pusat JDIH di level nasional danseluruh JDIH pada tiap‐tiap kementerian danprovinsi/kabupaten/kota, (c) secara berkalameng‐update materi yang di tampil kan webJDIH, dan (d) menyesuaikan materi webdengan tematik pemeriksaan BPK.

Gambaran tentang peningkatan saranadan prasarana TI sejak pencananganReformasi Birokrasi di BPK hingga tahun 2010bisa dilihat pada tabel di Bab IV (Aspek Saranadan Prasarana).

Nota KesepahamanPara pimpinan Lembaga Negara menyambutbaik inisiatif BPK Sinergi. BPK dengan sigapmenyiapkan langkah‐langkah awal untukmerealisasikan inisiatif tersebut dan telahmembuahkan sejumlah nota kesepahamandengan Lembaga‐lembaga Negara,Kementerian dan lembaga‐lembaga di bawahPresiden, serta Badan‐Badan Usaha MilikNegara (BUMN). Pada tahap awal BPKmenandatangani kesepakatan denganmenteri BUMN, Kementerian Dalam Negeri.Selain itu juga telah ditandatangani notakesepahaman dengan beberapa BUMNseperti PT PLN, PT Pertamina, PT KrakatauSteel dan PT Aneka Tambang.



Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara BPK RI Dengan Kementerian Energi Sumber Daya Alam,Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KementerianPekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi, Lembaga Sandi Negara, Badan Narkotika Nasional – 22 Desember 2010

Bak bola salju, kesepakatan untukmewujudkan BPK Sinergi itu terus bergulir.Pada 17 Desember 2010, BPK menanda ‐tangani nota kesepahaman dengan MajelisPermusyawaratan Rakyat (MPR), DewanPerwakilan Rakyat (DPR), Dewan PerwakilanDaerah, Mahkamah Agung (MA), MahkamahKonstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY)mengenai pengembangan dan pengelolaansistem informasi. Lima hari kemudian, pada22 Desember 2010, BPK menandatanganikesepakatan dengan sejumlah kementerian/lembaga, antara lain Kementerian EnergiSumber Daya Alam, Kementerian Pertanian,Kementerian Kehutanan, KementerianKelautan dan Perikanan, KementerianPekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan,Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi, LembagaSandi Negara, dan Badan Narkotika Nasional.Selanjutnya, pada 29 Desember 2010, BPK

menandatangani nota kesepahaman denganBank Indonesia, Kementerian Perdagangan,Kementerian Komunikasi dan Informasi,Kementerian Koperasi dan UKM, BadanKoordinasi Penanaman Modal, Badan PusatStatistik, Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan dan Lembaga PenjaminSimpanan. Menyusul kemudian notakesepahaman dengan Komnas HAM,Kementerian Hukum dan HAM, BadanMeteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,Kementerian Pembangunan DaerahTertinggal, dan Badan Pengawas Obat danMakanan. Penandatanganan MoU denganentitas untuk merealisasikan BPK Sinergi terusdilakukan pada tahun 2011.

Sampai dengan akhir 2010, untukkeperluan BPK Sinergi, BPK telah menanda ‐tangani nota kesepahaman dengan 6Lembaga Negara, 29 Kementerian/Lembaga,



Aktivitas

MoU dengan entitas yangdiperiksa untukpengembangan akses datasecara online dalam rangkapembangunan Pusat Data BPK

Penyusunan grand designkegiatan audit BPK denganmemanfaatkan Pusat DataBPK

Sinergi antara BPK dan entitasyang diperiksa melalui audittematik

Target

2010‐2011

2011

2012

Status s.d Desember 2010

Telah ditandatangani MoU dengan6 Lembaga Negara, 29 KementerianNegara/Lembaga dan empat BUMN

Direncanakan akan dilaksanakanoleh Tim Kerja yang akanmenyusun tema audit dan mappinginformasi audit pada tahun 2011

Tabel Roadmap Pengembangan e‐Audit

Tahap

e‐Linking

e‐Matching

e‐Audit

dan empat BUMN. Yang disepakati dalamnota‐nota kesepahaman tersebut adalahhubungan kerjasama pengembangan danpengelolaan sistem informasi untuk aksesdata, dalam rangka pemeriksaan ataspengelolaan dan tanggungjawab keuangannegarai. Paling tidak, nota‐nota kesepahamanitu membawa tiga manfaat, yakni terbentuk ‐nya pusat data BPK, mempermudah pelak ‐sanaan pemeriksaan BPK dan mendorongtransparansi dan akuntabilitas auditee. Secarabertahap, realisasi inisiatif BPK Sinergi dimulaidengan penjalinan hubungan (linking) selamatahun 2010 dan dilanjutkan dengan upayapemaduan (matching) pada tahun 2011.Tahap matching yang dimaksud di sini adalahpemenuhan kebutuhan data untukkepentingan audit BPK oleh auditee.

Antisipasi KendalaSebagai sebuah gebrakan baru, inisiatif BPKSinergi tentu saja tak lepas dari kendala‐kendala, baik internal maupun eksternal.Untuk internal BPK, tenaga‐tenaga pemeriksaakan dididik untuk menguasai sistem yangdipakai dalam e‐Audit. Bukan e‐Audit saja, e‐BPK perlu pemahaman dan pelatihan bagikaryawan. Intinya, bagaimana teknologi inibisa digunakan. Penggunaan TI juga rawanterhadap gangguan‐gangguan, seperti hackerdan lain‐lain. Oleh karena itu, BPKmenggunakan sistem pengaman berlapis.Misalnya, untuk perangkat komputernya,tidak semua komputer di BPK dapatdigunakan untuk mengakses data auditee.Komputer harus didaftar dulu. Sehingga



Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara BPK RI Dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan KomisiYudisiall – 17 Desember 2010

komputer lain tak bisa mengaksesnya.Pengguna komputer tersebut juga didaftardengan kata sandi khusus.

Kendala eksternalnya terutamamenyangkut kesalahpahaman. Misalnya,dengan amanat undang‐undang, BPKmemang memiliki wewenang untukmengakses data entitas terperiksa. Namun,dalam melaksanakan itu, BPK memerlukancara komunikasi yang baik dengan auditee.Hal semacam ini kerap memunculkananggapan keliru dari masyarakat bahwa untukmelakukan audit, BPK memerlukankesepakatan. Padahal, kesepakatan yangdibuat BPK dengan auditee adalah untukmenyusun protokol. Dalam konteks BPKSinergi, protokol yang dibuat adalah prosedurperolehan data/informasi elektronik secara

online, yaitu bagaimana BPK, tanpamenghadirkan pemeriksanya di tempatauditee, tanpa terikat waktu, bisa mengambildata. Termasuk di dalam protokol itu tentusaja adalah urusan pengamanan data auditee.

Inisiatif BPK Sinergi tidak menghadapiresistensi dari entitas terperiksa. Bahkan,sebagian instansi yang telah mendapatpenjelasan menyambut dengan antusias daningin segera dimasukkan dalam program e‐Audit. Ini dikarenakan auditee bisa meng ‐hemat waktu dibandingkan dengan jikapemeriksa BPK mendatangi instansi yangbersangkutan, karena pemeriksa tak perlumenggunakan waktu kerja auditee dalammemperoleh, mempelajari dan menganalisadokumen. Yang masih menjadi persoalanadalah sebagian entitas belum mengarah kanteknologi informasinya untuk men dukung e‐Audit. Bagi BPK, ini bukan masalah besar.Sebab, setiap intansi atau auditee biasanyamemiliki anggaran TI, dan BPK cukupmeminta optimalisasi anggaran yang sudahada guna menyukseskan e‐Audit.

Dalam jangka panjang, realisasi inisiatifBPK Sinergi diharapkan dapat membawasejumlah manfaat: Pertama, mengurangikorupsi, kolusi, dan nepotisme secarasistemik. Kedua, mendukung optimalisasipenerimaan negara. Ketiga, mendukungefisiensi dan efektivitas pengeluaran negara.Keempat, mengoptimalkan tindak lanjuttemuan BPK; dan Kelima, mengoptimalkanpemeriksaan kinerja.



Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara BPK RIDengan Kementerian BUMN, PT Krakatau Steel(Persero), dan PT Aneka Tambang (Persero) – 8November 2010


Tantangan Masa Depan9

Bab SembilanTANTANGAN

MASA DEPAN

Badan Pemeriksa Keuangan berhasilmelewati tahun strategis ini dengan baik.

Target pemeriksaan yang telah dicanangkandapat terpenuhi, sedangkan dari sisi kinerjaakuntabilitas mampu masuk kategori baik.Buktinya Kementerian PendayagunaanAparatur Negara memberikan pernghargaankepada BPK atas Hasil Laporan EvaluasiAkuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah Pusatdan Lembaga 2010. Bagi sebuah lembagapemeriksa, posisi semacam ini tentu menjadimodal berharga untuk meneruskanpengabdian di tahun‐tahun berikutnya.

Tantangan InternalDalam beberapa tahun terakhir BPK mampumenjalankan visi, misinya dengan baik.Bahkan ada tren yang meningkat dari tahunke tahun. Ini tak lepas dari kian kokohnyamandat BPK setelah ditetapkannya UU No. 15Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan. Selain itu BPK menjawab peluangyang kian terbuka tersebut dengan melakukanreformasi birokrasi yang digelar sejak 2007.Sebenarnya proyek ini merupakan pilotproject yang dilakukan bersama KementerianKeuangan dan Mahkamah Agung dengantujuan membentuk birokrasi yang bersih,efisien, efektif, produktif, transparan, melayanimasyarakat, dan akuntabel.

Harus dicatat, sebelumnya BPK sudahmencanangkan tekad melakukan penataaninstitusi dengan menyusun Rencana Strategis2006 ‐ 2010. Target program ini adalahmeningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPK.Maka penetapan BPK sebagai pilot projectreformasi birokrasi bagai–dalam ungkapanbahasa Jawa–“tumbu ketemu tutup”, karenaprogram itu bisa menjadi ujung tombak dalammemperlancar dan mengefektifkan visi, misi,sasaran, dan kegiatan Renstra.

Hasilnya tidak mengecewakan. ProgramReformasi Birkorasi telah berhasil mencetakberbagai prestasi internal, antara lain, opinilaporan keuangan BPK yang diaudit kantorakuntan publik hasil penunjukan PR, hasil peerreview oleh BPK Belanda tahun 2009, Laporanakuntabilitas kinerja intansi pemerintah(LAKIP), dan laporan Sistem ManajemenKinerja (SIMAK) yang menunjukkan adanyaperbaikan sangat signifikan.

Toh, di tengah berbagai pencapaian positifitu, BPK menyadari segalanya belumlahsempurna. Masih terdapat permasalahan‐permasalahan yang membutuhkan perhatianguna diatasi pada waktu‐waktu mendatang.Permasalahan tersebut, adalah:



Tantangan Masa Depan

● manajemen perubahan belum dilakukanoptimal

● proses pemeriksaan walaupun sudahmengalami perkembangan pesat, masihmemerlukan penyempurnaan

● masih ada berbagai peraturan yang belumharmonis dan sinkron

● masih terdapat fungsi di dalam organisasiyang kurang tepat

● Prosedur Operasional Standar (POS) yangbelum lengkap

● otomatisasi kantor yang masih perludikembangkan

● implementasi sistem manajemen SDM yangmasih perlu dikembangkan

● penguatan Inspektorat Utama (Itama)sebagai unit pemastian kualitas di BPKperlu terus dilakukan

● pelayanan publik yang belum optimal, dan● pola pikir dan budaya kerja birokrat belum

mendukung birokrasi yang efisien, efektif,produktif dan profesional.

Berdasar pengalaman kesuksesanreformasi birokrasi sebelumnya, BPKmemandang jalan itu masih layak diteruskan.Maka BPK mencanangkan komitmenReformasi Birokrasi 2011 ‐ 2015 yangdiwujudkan dalam dalam Renstra dan RIR BPK2011 ‐ 2015. Selain itu juga disusun RoadMap Reformasi Birokrasi BPK 2011‐ 2015.

Target dari reformasi birokrasi jilid dua ini,adalah:

● menghasilkan kesamaan persepsi,

komitmen, konsistensi serta keterlibatanseluruh tingkatan pegawai dalampelaksanaan reformasi birokrasi BPK

● tercapainya peraturan‐peraturan yangharmonis dan sinkron serta dapatdilaksanakan secara efektif dan efisien

● meningkatnya efektivitas dan efisiensipelaksanaan tugas dan fungsi BPK

● terselenggaranya transparansi,akuntabilitas, dan standarisasi

● proses penyelenggaraan pemerintahanditerapkannya sistem manajemen SDMguna mendukung birokrasi yang efisien,efektif, produktif dan profesional,

● tercapainya tujuan organisasi sertaberjalannya pengelolaan keuangan negarayang andal dan terpercaya

● berjalannya sistem akuntabilitas kinerjaorganisasi yang efektif

● serta terselenggaranya pelayanan publikyang lebih cepat dan lebih baik.

Sedangkan tujuan besar dari pencapaianitu, adalah:

● terciptanya efisiensi dan optimalisasipenggunaan anggaran

● peningkatan kualitas pelayanan publik● serta peningkatan akuntabilitas kinerja BPK

dan pencegahan Korupsi, Kolusi, danNepotisme (KKN).

Tantangan EksternalTantangan eksternal yang dihadapi BPK jugatidak kalah berat. Upaya BPK untuk terus



mendorong transparansai dan akuntabilitasKeuangan Negara dalam rangka penegakangood governance tidak bisa dikatakansemakin ringan meskipun sistem keuanganNegara menunjukkan tanda‐tanda membaikdalam beberapa tahun terakhir.

Tantangan masih besar karena sistemmanajemen keuangan pemerintah masihlemah, tingkat korupsi yang masih tinggi, dantindak lanjut hasil pemeriksaan yang rendah.Ini semua merupakan kendala bagiterciptanya transparansi dan akuntabilitasKeuangan Negara.

Harus disadari kian kokohnya BPK sebagailembaga pemeriksa Keuangan Negara,memang menjadi modal kuat, namun tidakmenjadikan tugas ke depan semakin enteng.Negeri ini tengah berjuang luar biasa kerasmelepaskan diri dari jebakan budaya korupsiyang seperti tak kunjung lenyap saja. BPKbagaimana pun berada di garda depanbersama lembaga penegak hukum dalamupaya menumpas budaya haram itu.

Hingga tahun 2010, alias sesudah lebihdari 10 tahun sejak negeri ini mencecapreformasi, hantu korupsi masih sajamengancam masa depan republik. Ibaratnya,praktik penilapan uang rakyat sekarangmenjadi musuh nomor satu di Bumi Pertiwi.Mari simak data berikut.

Berdasar survey TransparencyInternational (TI) 2010, Corruption

Perspective Index (CPI) Indonesia adalah 2.8.Ini sangat buruk sekali, karena dalam skala 1 –10, angka 10 menunjukkan sebuah negeriyang bebas dari korupsi. Dengan demikiankondisi Indonesia benar‐benar memprihatin ‐kan. Negeri ini berada di peringkat 110diantara negara‐negara lain di dunia. CPItertinggi diraih Denmark, Selandia Baru, danSingapura dengan angka 9.3.

BPK tentu saja tidak dalam posisimemberantas budaya korupsi itu dari sisihukum, karena itu adalah ranah para penegakhukum. Peran Badan bisa diibaratkan sebagaijalan pembuka kearah pemberantasan korupsisecara lebih efektif melalui berbagai audityang dilakukan. Sumbangsih yang dilakukanBadan adalah berusaha menemukan berbagaipraktik penyimpangan Keuangan Negara yangdikelola lembaga pemerintah. Penyimpanganyang berindikasi pelanggaran hukum itulahyang kemudian diserahkan kepada penegakhukum dengan harapan akan diresponssecara memadai.

Justru pada aspek terakhir itulah yangmasih menjadi masalah. Sejauh ini tindaklanjut atas hasil pemeriksaan masih lemah.Ini sejajar dengan lemahnya transparansi danakuntabilitas keuangan pemerintah. Sehinggayang terlihat adalah terciptanya kesenjanganantara apa yang diharapkan BPK (das sein)dengan realitas yang dihasilkan dari peme rik ‐sa an tersebut (das sollen). Jarak ini harus di ‐persempit, sebab jika semakin lebar akan kianbesar pula tantangan yang dihadapi BPK.



Tak berlebihan, menghadapi situasi ituperanan BPK untuk mendorong menciptakantransparansi dan akuntabilitas keuanganNegara harus terus ditingkatkan. Langkahkonkret yang bisa dilakukan, adalah:

● tak henti menyampaikan temuanpemeriksaan yang berindikasi tindakpidana korupsi kepada penegak hukum

● memperluas cakupan pemeriksaan● membantu pemerintah menerapkan tiga

paket undang‐undang Keuangan Negara2003‐2004

● secara bertahap meningkatkanpemeriksaan kinerja guna menilai efisiensi,nilai ekonomi, maupun efektifitas kegiataninstansi pemerintah

Satu program yang tak mungkin terelakkansesuai tuntutan kemajuan adalahpengembangan e‐Audit guna mewujudkansistem pemeriksaan atas pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara yang lebihefisien dan efektif. Program ini layakdiprioritaskan tak lain untuk mencapaisasaran program reformasi birokrasi. Alasan mendasar sehingga e‐Audit menjadiprioritas adalah:

Berdasarkan hasil evaluasi terhadappelaksanaan Renstra 2006–2010, outcome(hasil) yang diperoleh BPK masih belumoptimal. Pada tahun 2010 terdapat 63Laporan Keuangan yang memperoleh opiniWajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 590laporan keuangan yang diperiksa BPK. Hal itumenandakan tingkat transparansi informasikeuangan dalam laporan keuanganpemerintah masih rendah dan belummemenuhi standar akuntansi pemerintahyang berlaku. Dengan e‐Audit diharapkan adaperbaikan dalam kualitas laporanpemeriksaan atas keuangan Negara diberbagai instansi.

Demikianlah, sejumlah agenda yangmenunggu dan akan dijalankan BPK gunamenjalankan peran sejarahnya secaraoptimal. BPK akan terus melangkahmelaksanakan tugas sesuai amanatperundang‐undangan dan berusahamemperbaiki diri agar memenuhi harapanbanyak pihak, yakni menjadikan BPK sebagailembaga pemeriksa Keuangan Negara yangkredibel dengan menjunjung tinggi nilai‐nilaidasar, dan berperan aktif dalam mendorongterwujudnya tata kelola keuangan negarayang akuntabel dan transparan.



BPK RI · ayat 2. Posisi BPK pun sejajar dengan Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan KY. Pada era...

Documents

Transcript of BPK RI · ayat 2. Posisi BPK pun sejajar dengan Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan KY. Pada era...