Buku BKOL-final (1)
-
Upload
azhar-amir -
Category
Documents
-
view
46 -
download
6
description
Transcript of Buku BKOL-final (1)
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
i
33933o1
Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan
Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Penulis : Ir. Sapto Setyodhono, MM
Beni Teguh Gunawan, S.Si
Editor :
Design/Layout : Sudanar Budyo, ST, MMSI1
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
ii
EFEKTIVITAS
SISTEM BURSA KERJA ONLINE
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
iii
2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta
Pasal 2
1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang
timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Ketentuan Pidana
Pasal 72
1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu
juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima Miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil
pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
iv
EFEKTIVITAS
SISTEM BURSA KERJA ONLINE
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
v
KATA PENGANTAR
Permasalahan utama di bidang ketenagakerjaan antara lain adalah
masih banyaknya jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran
terbuka yang masih relatif tinggi, masih di atas pengangguran alami,
serta banyaknya setengah penganggur yang masih berusaha untuk
mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Padahal Undang-Undang Dasar
1945, pasal 27 ayat 2, mengamanahkan bahwa setiap warga negera
berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Sementara salah satu tugas pembangunan ketenagakerjaan adalah
mengupayakan agar mereka yang menganggur dan atau setengah
mendapatkan pekerjaan yang layak.
Salah satu upaya tugas tersebut adalah melakukan pelayanan kepada
pencaker dan pemberi kerja, sehingga pencaker dapat memperoleh
pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya, serta pemberi kerja
mendapatkan pekerja yang sesuai dengan syarat kerja yang
dibutuhkan.
Di pihak lain dengan perkembangkan Teknologi Informasi (TI) dan telah
memasyarakat, maka pemerintah juga telah mengembangkan
pengunaan TI tersebut, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi
lebih mudah, murah dan cepat.
Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, maka sejak tahun 2004
Direktorat Pengembangan Pasar Kerja, Ditjen Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja membangun dan mengembangan Bursa Kerja Online
(BKOL) di Kantor Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi
ketenagakerjaan, dengan memberikan bantuan sarana BKOL,
pembinaan tenaga pengelola, dan bantuan dana operasionalnya. Pada
tahun 2013 dengan prrogram tersebut di semua kabupaten/kota telah
dibangun dan dikembangkan BKOL.
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
vi
Agar program BKOL tersebut dapat lebih berdayaguna dan berhasil
guna, maka pada tahun 2013 Puslitbang Ketenagakerjaan melakukan
studi efektivitas sistem BKOL tersebut, khususnya implementasinya di
tingkat lapang. Dari studi tersebut dapat diketahui kesesuaian antara
rencana, program, pelaksanaan dan hasil di tingkat lapang dengan yang
diharapkan. Selain itu juga dapat ditemukenali permasalahan yang ada
serta saran alternatif perbaikannya.
Disadari bahwa studi ini masih jauh dari sempurna, karena itu saran
yang konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan.
Harapan kami, hasil studi ini dapat bermanfaat guna mendukung
keberhasilan program BKOL, serta berguna bagi para pihak lain yang
membutuhkannya.
Jakarta, Desember 2013
Penulis
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
vii
RINGKASAN
Permasalahan pokok ketenagakerjaan antara lain adalah:
jumlah penganggur yang relatif banyak dan tingkat pengangguran
terbuka yang masih relatif tinggi, serta banyaknya setengah pengangur
yang masih mencari pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan lain yang
lebih baik. Untuk itu diperlukan pelayananan antar kerja, kepada para
pencari kerja dan pemberi kerja, serta pengembangan Informasi Pasar
Kerja, atau sering disebut dengan Bursa Kerja.
Dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang pesat
dan diikuti oleh makin banyaknya masyarakat yang mengunakannya,
maka Direktorat Pengembangan Pasar Kerja, Ditjen Binapenta
mengembangan bursa kerja dengan menggunaan TI yang dikenal
dengan Bursa Kerja Online (BKOL). Program pengembangaan BKOL
dilakukan secara bertahap sejak tahun 2004 di mulai di 6 (enam)
provinsi dan 6 (enam) kabupaten/kota sampai tahun 2013 semua
propinsi dan kabupaten kota telah mendapatkan program tersebut.
Penelitian ini dilakukan di 18 Kabupaten/kota di 6 Propinsi,
yaitu Propinsi Bengkulu, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Ibu Kota Jakarta. Data
dikumpulkan dengan mengunakan pedoman yang telah disiapkan.
Adapun sumebr data dan informasi adalah petugas pengelola BKOL,
pejabat tekait, pencaker dan pemberi kerja, serta nara sumber lain yang
terkait. Sedangkan pengolahan dan analisis data dilakuan dengan
diskriptif.
Dengan berkembangnya teknolologi informasi, terutama
penggunaan internet, maka pelayanan antar kerja (informasi pasar kerja
dan penempatan tenaga kerja), dengan on-line (internet) atau Bursa
Kerja On-Line (BKOL), merupakan kebutuhan yang harus
dikembangkan;
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
viii
Pengelolaan BKOL di sebagian besar kabupaten/kota
khususnya di Pulau Jawa dapat berjalan, namun pada umumnya para
pengguna baik pencaker maupun perusahaan yang membutuhkan
pekerja belum mendaftarkan kebutuhannya secara on-line. Mereka pada
umumnya masih menyampaikan kebutuhannya dengan cara
mendatangi kantor dinas, dan cara memasukan datanya masih
dilakukan dengan bantuan petugas di dinas setempat. Hal ini antara lain
disebabkan oleh ketidaktahuan mereka, dan selama ini hampir
dikatakan tidak ada penyuluhan dan atau sosialisasinya. Untuk itu
diperlukan adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada para pihak yang
berkepentingan, terutama para pencari kera dan pengguna tenaga kerja
yang membutuhkannya.
Perhatian dan komitmen pimpinan di Dinas setempat,
berpengaruh terhadap pelaksaknaan BKOL. BKOL yang tidak berjalan
sama sekali, pada umunya disebabkan karena kurangnya perhatian dan
komitmen dari pempinannya. BKOL dianggap bukan prioritas, bahkan
ada beberapa daerah yang karena pimpinan teratas dan yang mengani
penempatan baru semua, tidak mengetahui adanya tupoksi antar kerja.
Oleh karena itu perlu pembinaan oleh pusat yang antara lain dengan
memberikan buku panduan tupoksi ketenagakerjaan sesuai dengan
jenjang jabatannya.
Transaksi data dari dinas ke pusat dan atau oleh masyarakat
sangat lambat, bakan dalam jam sibuk berhenti. Hal ini disebakan oleh
kapasitas jaringan yang tersedia di pusat terbatas, sehingga perlu
ditingkatkan. Begitu juga bebepa point isian yang ada di dalam aplikasi
yang tersedia kurang sesuai dengan konsisi riil di lapangan, sehingga
pengelola di dinas dan atau pengguna lainnya mengalami kesulitan
dalam pengisiannya. Aplikasi yang ada sebaiknya disempurnakan dan
dilengkapi dengan menu lain yang banyak dibutuhkan oleh para
pengguna. Menu yang banyak dibutuhkan oleh para pengguna antara
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
ix
lain: penjelasan/pengertian yang belum umum atau layanan jawaban
bila pengguna pengalami kesulitan dalam pengisian. Dalam aplikasi juga
perlu dilengkapi dngan Helpdesk dan atau Frequently Asked Question
(FAQ), sehingga para pengguna yang mengalami kesulitan yang sifatnya
umum sudah tersedia jawabannya. Selain itu dinas yang ingin
membangun server dan aplikasi sendiri belum dapat terintergasi dan
tersambung dengan sistem yang ada di pusat. Hal ini perlu
mendapatkan perhatian dan pelayanan dari pusat.
Untuk melengkapi data lowongan kerja yang ada dan tersedia
dalam BKOL, dapat bekerja sama dengan bidang pengawasan yang
selama ini juga menghimpun data lowongan kerja sebagaimana di
amanahakan dalam undangundang no 7 tahuan 1981, tentang wajib
ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah no 4 tahuan 1980 tentang
wajib lapor lowongan.
Dengan makin bertkembangnya Bursa Kerja Online swasta
seperti JobsDb dan JobStreet yang selama ini data IPK belum
diintergrasikan dengan IPK di kementerian, maka ke depan perlu di
koordinasikan dan intergrasikan sehingga IPK yang tersedia dapat lebih
lengkap, valid dan berkesinambungan.
Data Infotrmasi Pasar Kerja yang telah terkumpul di dinas
kabupaten/kota, Provinsi, maupun di pusat belum di manfaatkan
sebagai bahan penyusuan kebijakan, perencanaan dan program
pembangunan ketanagakerjaan. Selain itu bila BKOL sudah berjalan
sebagaimana mestinya, perlu adanya reorientasi tugas dan dan fungsi
pengantar kerja, selain tugas pelayanan yang semakian berkurang, lebih
banyak ke pemanfaatan data IPK untuk kepentingan pembangunan.
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
x
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .........................................................................v RINGKASAN ................................................................................... vii DAFTAR ISI .......................................................................................x DAFTAR TABEL .............................................................................. xi DAFTAR GAMBAR ......................................................................... xii BAB I PENDAHULUAN .....................................................................1
A. Latar Belakang ........................................................................1 B. Tujuan dan Sasaran ................................................................5 C. Kerangka Pemikiran ................................................................5 D. Ruang Lingkup dan Metode Penelitian .................................. 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................... 17 A. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja .................................. 18 B. Perkembangan Teknologi Informasi (TI) dan E-Government . 29 C. Otonomi Daerah ................................................................... 33
BAB III PEMBINAAN DAN PERKEMBANGAN BKOL ................... 35 A. Pembinaan BKOL .................................................................. 35 B. Perkembangan BKOL di Tingkat Lapang ............................... 52
BAB IV EFEKTIFITAS SISTEM BKOL ............................................ 79 A. Efektivitas Pengembangan Sistem BKOL............................... 79 B. Perhatian dan Komitmen Pimpinan ........................................ 80 C. Kapasitas Jaringan dan Server .............................................. 81 D. Pengembangan Aplikasi belum sesuai .................................. 84 E. Perkembangan Pengguna Online .......................................... 87 F. Pengelolaan IPK .................................................................... 88 G. Pelayanan Satu Atap di Kecamatan ...................................... 89 H. Koordinasi Dan Integrasi antar Pengelola BKOL ................... 90 I. Reorientasi Tugas dan Fungsi Antar Kerja ............................ 91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................... 93 A. Kesimpulan ........................................................................... 93 B. Saran: ................................................................................... 96
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ 99
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Penggunaan Teknologi di Indonesia ................................ 30
Tabel 3.1 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidkan di IPK Infokerja Nasional Selama 1 semester II (perode Juli-Desember 2012) ........................................................................................... 67
Tabel 3.2 Pencari Kerja Berdasarkan Kelompok Umur .................... 69
Tabel 3.3 Jumlah Lowongan Kerja yang Terdaftar Menurtut Pendidikan di IPK Nasional ......................................................... 70
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Skema Proses Pelayanan Antar Kerja .......................... 26
Gambar 2.2 Penggunaan Teknologi di Idonesia............................... 30
Gambar 3.1 Skema Networking Info Kerja (BKOL) .......................... 37
Gambar 3.2 Fitur Aplikasi di Fitur BKOL ......................................... 40
Gambar 3.3 Bagan Alur Aplikasi untuk pencaker ............................. 48
Gambar 3.4 Mekanisme Pemrosesan Registrasi Perusahaan ......... 50
Gambar 3.5 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidkan di IPK Infokerja Nasional Selama 1 semester II (perode Juli-Desember 2012) .......................................................................... 68
Gambar 3.6 Pencari Kerja Berdasarkan Kelompok Umur ................ 69
Gambar 3.7 Jumlah Lowongan Kerja yang Terdaftar Menurut Pendidikan di IPK Nasional ......................................................... 71
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu masalah Bangsa Indonesia saat ini adalah
masalah pengangguran dan setengah pengangguran yang
masih relatif tinggi. Berdasarkan Sakernas bulan Agustus 2011,
jumlah penganggur terbuka di Indonesia mencapai 7.700.086
orang atau 6,56% dari total angkatan kerja yang jumlahnya
117.370.485 orang. Sedangkan setengah penganggur, yaitu
penduduk usia kerja yang bekerja kurang dari 35 jam/minggu
dan masih berkeinginan untuk pindah kerja atau mencari
pekerjaan mencapai 13.524.054 orang atau 11,52% dari
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
2
angkatan kerja, atau 12,33% dari penduduk usia kerja yang
bekerja. Bila dibandingkan dengan tahun 2010 pada bulan yang
sama maka jumlah penganggur terbuka telah mengalami
penurunan, yaitu sebanyak 619.693 orang dengan tingkat
pengangguran terbuka turun 0,6 persen. Pada bulan Agustus
2010 jumlah penganggur terbuka berjumlah 8.319.779 orang,
dengan tingkat pengangguran 7,14 %.
Walaupun usaha pemerintah untuk menurunkan
tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun sudah
menunjukan hasil, namun angka tingkat pengangguran
tersebut masih di atas angka tingkat penganguran alami, yaitu
sekitar 4%.
Jumlah pengangguran dan setengah pengangguran yang
tinggi tersebut disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya
adalah: pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi yang dapat
mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang memasuki pasar
kerja; pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi daya
tampung dan daya serap terhadap angkatan kerja yang masuk
ke dalam pasar kerja; kualitas atau kompetensi pencari kerja
yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; dan informasi
pasar kerja yang kurang baik, sehingga antara pencari kerja
dengan yang membutuhkan pekerja tidak saling tahu informasi
pasar kerja tersebut. Ketidaktahuan informasi tersebut
mengakibatkan pencari kerja tidak dapat mengakses dengan
baik lowongan kerja yang ada di pasar kerja, dan sebaliknya
perusahaan pencari kerja sulit untuk mendapatkan pekerja
yang sesuai dengan kebutuhannya.
Salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki
kondisi pasar kerja, adalah dengan membangun dan
mengembangan bursa kerja. Hal ini dilakukan agar para
pencari kerja lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan yang
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
3
sesuai, serta perusahaan yang membutuhkan pekerja juga
dapat lebih mudah untuk mendapatkan tenaga kerja yang
diinginkan. Dalam hal ini pemerintah melakukan pembinaan
dan fasilitasi penempatan tenaga kerja, yaitu: pelayanan
kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai
dengan bakat, minat dan kemampuan, dan kepada pemberi
kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan syarat
jabatan yang dibutuhkan. Fasilitasi tersebut meliputi pelayanan
informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan,
serta perantaraan kerja.
Perantaraan kerja atau penempatan tenaga kerja adalah
proses pelayanan kepada: pencari kerja untuk memperoleh
pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja
sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Fasilitasi
informasi pasar kerja dimaksudkan agar para mencari kerja
yang membutuhkan pekerjaan, dan perusahaan atau
perorangan yang membutuhkan tenaga kerja dapat
memperoleh informasi, serta kedua belah pihak dapat bertemu
sesuai dengan kebutuhannya. Bila bursa kerja dapat
terselengara dengan baik, maka akan tersedia data dan
informasi pasar kerja (IPK) yang lengkap, akurat, terkini, dan
berkesinambungan, yang dapat digunakan sebagai dasar
penyusunan perencanaan tenaga kerja dan atau kebijaksanaan
lainnnya termasuk juga pembangunan ekonomi yang dapat
menciptakan lapangan kerja baru lebih banyak dan produktif.
Bila dilihat berdasarkan sasaran penggunanya, bursa
kerja dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu bursa kerja umum dan
bursa kerja khusus. Bursa kerja umum adalah bursa kerja yang
sasaran penggunanya adalah masyarakat umum, baik yang
diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta.
Sedangkan bursa kerja khusus adalah bursa kerja yang
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
4
diselenggarakan oleh sekolah atau perguruan tinggi yang
sasaran utamanya adalah lulusan sekolah atau perguruan
tinggi.
Pada awalnya penyelenggaraan bursa kerja dilakukan
secara manual, tetapi dengan makin berkembangnya teknologi
informasi terutama perkembangan penggunaan komputer dan
jaringan online, maka pengembangan bursa kerja selain secara
manual, juga diselenggarakan secara komputerisasi dan online
atau sering disebut dengan pengembangan sistem bursa kerja
online (BKOL) .
Sejak tahun 2004 sampai tahun 2012 pemerintah
dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Kemenakertrans) secara bertahap telah mengembangkan
BKOL di dinas yang menangani ketenagakerjaan di 33 provinsi
dan pada akhir tahun 2013 ini di semua dinas kab/kota yang
menangani ketenagakerjaan diharapkan sudah dapat menjadi
pusat pelayanan penempatan tenaga kerja (P3TK). Bursa kerja
yang dikembangkan tersebut dilengkapi dengan komputer
beserta aplikasi online. Menurut Menakertrans program P3TK,
selain bertujuan untuk mengurangi pengangguran, juga
merupakan ujung tombak dari program pengurangan
kemiskinan yang di bawah langsung Wakil Presiden.
Sampai saat ini perkembangan pengembangan dan
pemanfaatan bursa kerja online yang dikembangkan belum
dapat diketahui tingkat keberhasilananya, maka untuk itu pada
tahun 2013 Puslitbang Ketenagakerjaan melakukan penelitian
tentang efektifitas sistem bursa Kerja online tersebut.
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
5
B. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
a. Mengetahui pelaksanaan perkembangan sistem bursa
kerja online di tingkat lapang;
b. Mengetahui efektivitas bursa kerja online dan
permasalahan yang ada;
c. Merumuskan berbagai saran guna penyempurnaannya.
2. Sasaran
Sasaran dari kegiatan ini adalah diketahui sampai
seberapa jauh pelaksanaan pengembangan bursa kerja
online di tingkat lapang, dan ditemukenalinya permasalahan
yang ada, serta rumusan untuk penyempurnaan.
C. Kerangka Pemikiran
1. Kerangka Pemikiran
Lembaga pengelola penempatan tenaga kerja atau
bursa kerja memiliki fungsi pelayanan yang
mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja.
Pelayanan tersebut diarahkan supaya pencari kerja
menperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan
kemampuannya, serta pemberi kerja memperoleh pekerja
yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan
perkembangan teknologi komunikasi, untuk mempermudah
transaksi tersebut, maka bursa kerja dikembangkan secara
komputerisasi atau online.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, Nomor.
Per.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja,
bahwa: Mekanisme Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
6
dan Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja adalah sebagai
berikut:
a. Mekanisme Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
Kepada pencari kerja.
1) Pelayanan penempatan tenaga kerja dapat dilakukan
secara manual dan atau sistem daring (online
system); dan pelayanan dengan online harus
terintegrasi dalam satu sistem pelayanan
penempatan tenaga kerja nasional.
2) Pencari kerja yang dilayani harus menyerahkan
persyaratan; bagi yang telah mendaftar dan telah
menyerahkan persyaratkan mendapatkan bukti
pendaftaran pencari kerja (AK1), dan
pegawai/petugas pengantar kerja wajib melakukan
pengisian data pencari kerja (AK2) melalui
wawancara langsung untuk mengetahui bakat,
minat, dan kemampuannya; AK1 berlaku 2 (dua)
tahun, dan diperpanjang setiap 2 tahun sampai
mendapatkan pekerjaan. Bila 6 (enam) bulan
terhitung mulai tgl pendaftaran belum mendapatkan
pekerjaan; serta bila telah mendapatkan pekerjaan
wajib memberitahukan/melapor pada dinas yang
mengeluarkan AK1.
3) Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja
melaporkan kebutuhan atau lowongan yang ada di
perusahaannnya dengan mengisi Form AK3.
4) Petugas pengantar kerja berkewajiban menfasilitasi
antara pencari kerja dengan perusahaan yang
membutuhkan.
5) Bursa kerja online pada prinsipnya adalah bursa
kerja manual yang di kembangkan dengan sistem
komputerisasi. Dengan bursa kerja tersebut,
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
7
diharapkan perusahaan yang membutuhkan pekerja
dapat mendaftarkan lowongan kerja yang ada dan
dilengkapi dengan syarat kerjanya ke dalam bursa
kerja online. Begitu juga para pencari kerja secara
mandiri dapat memasukkan data individunya yang
dilengkapi dengan identitas diri (umur, jenis
kelamin, pendidikan dan pengalaman kerja),
kompetensi dan pekerjaan yang diminati, termasuk
jabatan, jam kerja dan gaji yang diminta.
Penyelenggaraan bursa kerja online dikatakan
efektif bila bursa kerja tersebut dapat berfungsi
sebagaimana yang diharapkan, yaitu dapat menfasilitasi
dan dimanfaatkan oleh para pihak yang
berkepentingan. Efektivitas tersebut dapat diukur
dengan banyaknya pencari kerja dan pencari pekerja
yang memanfaatkan bursa kerja, serta banyaknya
penempatan tenaga kerja yang menggunakan fasilitas
sistem bursa kerja online, dalam satu kesatuan waktu
tertentu.
Berdasarkan uraian tersebut, maka secara
garis besar efektivitas sistem bursa kerja di pengaruhi
oleh 4 faktor utama, yaitu: 1. Kualitas Pengelolaan
Bursa Kerja kerja ; 2) Kondisi pencari kerja yang terkait
dengan pemanfaatan bursa kerja online: 3) Kondisi
Pencari kerja yang terkait dengan pemanfatan bursa
kerja online; serta 4) komitmen dan pembinaan
dinas/lembaga yang menangani ketenagakerjaan baik
di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat.
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
8
Dengan demikian secara skema kerangka pikir
faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas bursa
kerja online adalah sebagai berikut:
Sumber: Subdit Informasi Pasar Kerja, Binapenta
Gambar 1
Kerangka Pikir Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Efektivitas Bursa Kerja Online
KONDISI PENCARI KERJA:
1. karateristik Pencaker
a. Jenis Kelamin; b. Umur c. Pendidikan;
2. Pengetahuan Ttg BKOL; 3. Pemanfaatan Bursa Kerja
KONDISI PERS. YANG MEMBUTUHKAN PEKERJA
1. Kondisi Perusahaa/perorangan 2. Pengetahuan ttg Bursa Kerja; 3. Pemanfaatan Bursa Kerja;
KUALITAS PENGELOLAAN BURSA KERJA ONLINE
1. Sarana dan prasarana
2. PENGELOLAAN BKOL a.Kelembagaan b. SOP c. SDM
DIT. PENGEMBANGAN
PASAR KERJA
Dinas Yang menangani
ketenagakerjaan di Prov
Dinas yang Menangani
Ketenaga kerjaan di kab/kota
EFEKTIVITAS BURSA KERJA
ONLINE
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
9
Dari gambar tersebut secara garis besar efektivitas
bursa kerja ditentukan oleh 4 faktor utama, yaitu:
1. Kualitas Pengelolaan Bursa Kerja Online:
Pengelolaan Bursa Kerja online diharapkan
dapat melayani para pelanggannya dengan mudah,
nyaman, cepat, dan murah. Sebagaimana tempat
pelayanan yang lain, untuk memenuhi harapan
pelanggan tersebut maka bursa kerja harus memenuhi
persyaratan:
a. Tempat bursa kerja: strategis dan mudah dijangkau,
serta dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi
para pelanggannya; Bursa kerja akan banyak
dikunjungi dan dimanfaatkan para pihak terutama
para pencari kerja bila tempat penyelenggaraanya
strategis: mudah dijangkau, mudah dilihat, dan
tempatnya dapat memberikan rasa aman dan
nyaman;
b. Sarana dan prasarana bursa kerja
Kelengkapan jenis, jumlah dan kualitas sarana
prasarana berpengaruh terhadap dapat
beroperasinya bursa kerja online.
c. Pengelolaan Bursa Kerja
Pengelolaan bursa kerja sebaiknya dilakukan oleh
unit organisasi/lembaga yang jelas kewajiban dan
tanggung jawabnya yang didukung oleh SOP yang
jelas dan tenaga pengelola (SDM) dalam jumlah yang
cukup dan berkualitas (kompeten).
d. Lembaga/unit organisasi yang penangani
Kelembagaan yg menangani: ada suatu unit yang
khusus diberi tugas untuk mengelola bursa kerja
online, sehingga tugas dan tanggung jawabnya jelas;
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
10
e. Adanya SOP (standard operational procedure);
Salah satu persyaratan dalam pengelolaan atau
penyelengaraan Bursa keraja perlu dudukung oleh
adanya SOP yang jelas dan mudah dilaksanakan
(applicable), oleh para pihak yang berkepentingan
terutama bagi tenaga pengelola bursa kerja;
f. Tersedianya Jumlah dan Kompetensi SDM,
Dalam pengelolaan bursa kerja, perlu didukung oleh
SDM dalam jumlah yang cukup dan berkualitas.
Kompetensi pengelola bursa kerja merupakan kunci
bagi keberhasilan pelayanannya. Kompetensi
tersebut meliputi:
Mempunyai pengetahuan tentang penggunaan
perangkat keras maupun perangkat lunak (seperti
aplikasi) yang tersedia di bursa kerja;
a. Dapat mengoperasikan peralatan perangkat
keras maupun perangkat lunak yang tersedia
dengan baik; serta
b. memiliki sikap kerja yang mampu berperilaku
sebagai pelayan bagi pelanggannya;
2. Kondisi Pencari Kerja;
Kondisi pencari kerja yang merupakan salah
satu sasaran pengguna bursa kerja online berpengaruh
terhadap efektivitas sistem bursa kerja online yang
dikembangkan. Bursa kerja online yang dikembangkan
sudah baik, tetapi bila tidak digunakan maka akan
menjadi percuma atau tidak efektif. Kondisi pencari
kerja yang diduga berpengaruh terhadap pemanfaatan
bursa kerja online adalah:
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
11
1) Karakteristik Pencari Kerja, yang meliputi:
2) Umur;
3) Jenis kelamin;
4) Pendidikan;
5) Hubungan dengan Bursa kerja online:
a. Pengetahuan tentang bursa kerja online; dan
b. Pemanfaatan Bursa Kerja online;
c. Pendapat tentang keberadaan sistem bursa
kerja online.
3. Kondisi perusahaan/perorangan yang memerlukan
pekerja.
Kedudukan perusahaan/perorangan yang
memerlukan pekerja atau yang mempunyai lowongan
kerja, juga sama dengan pencari kerja. Bila bursa kerja
online dapat beroperasi dengan baik, pencaker juga
sudah memasukan data identitas dan jabatan pekerjaan
yang diinginkan, namun bila tidak ada data lowongan
kerjanya, maka bursa kerja online tidak dapat efektif.
a. Karakteristik perusahaan;
1) Domisili/alamat
2) Sektor atau jenis usaha
b. Pengetahuan Bursa Kerja online;
c. Pemanfaatan Bursa Kerja online;
d. Pendapat tentang keberadaan sistem bursa kerja
online
4. Komitmen dan Pembinaan dari pimpinan Dinas (pemda)
yang menangani ketenagakerjaan di Kab/kota, provinsi
maupun pusat, dalam bentuk:
a. Kesadaran akan pentingnya bahwa bursa kerja
online;
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
12
b. Bantuan sarana dan sarana;
c. Mengalokasikan dana untuk kegiatan pengembangan
bursa kerja;
d. Menempatan SDM yang kompeten;
e. Melakukan monitoring dan pengendalian/supervisi;
f. Melakukan sosialiasi kepada para pihak pemangku
kepentingan;
Dengan demikian secara besar garis tata urut proses BKOL
menjadi efektif, bila: 1) BKOL di bangun (ada); di ketahui
keberadaannya oleh para pemangku kepentingan; dan di
manfaatkan oleh para pemangku kepentingan secara online
(mandiri)
D. Ruang Lingkup dan Metode Penelitian
Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan
penelitian terapan, yang diarahkan untuk mendapatkan
informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas
pelaksanaan sistem bursa kerja online, permasalahan yang ada
dan sekaligus merumuskan alternatif pemecahannya. Karena
adanya keterbatasan yang ada maka ruang lingkup penelitian
ini dibastasi sebagai berikut:
1. Ruang Lingkup
Pada penelitian ini dibatasi hanya bursa kerja on-
line yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang
menangani ketenagakerjaan di provinsi dan kab/kota.
2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode
evaluasi, yaitu mengevaluasi terhadap pelaksanaan program
pengembangan bursa kerja sistem online.
a. Jenis Data yang diperlukan
Berdasarkan sumbernya, data yang diperlukan, yaitu
data primer dan data sekunder.
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
13
1) Data Primer adalah data yang diperoleh atau
dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari
sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai
data asli atau data baru yang memiliki sifat up to
date. Untuk mendapatkan data primer, akan
dikumpulkan secara langsung di lokasi peneltian.
2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh atau
dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada
(peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder
diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat
Statistik (BPS), Dinas yang menangani
ketenagakerjaan di provinsi dan kab/kota, buku
laporan, buku rujukan, jurnal, dan lain-lain.
b. Metode Penentuan lokasi penelitian
Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan
metode purposive, yaitu Propinsi yang menurut
Direktorat Pengembangan Pasar Kerja
perkembangannya terbaik, sedang dan terbelakang,
sebanyak 6 Provinsi; sedang untuk kabupaten Kota
juga dipilih 2 dinas Kab/kota yang menurut
petugas/pejabat di tingkat provinsi termasuk kategori
baik dan jelek. Adapun daerah sampel studi ini adalah:
1. Provinsi Bengkulu:
a. Kota Bengkulu
b. Kabupaten Kepahiang
c. Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Provinsi Jawa Tangah:
a. Kota Semarang;
b. Kabupaten Temanggung
c. Kabupaten Pati
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
14
3. Provinsi Jawa Timur:
a. Kota Surabaya;
b. Kabupaten Pasuruan;
c. Kabupaten Malang
4. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:
a. Kota Yogyakarta;
b. Kabupaten Gunung Kidul;
c. Kabupaten Bantul
5. Provinsi Jawa Barat:
a. Kota Bandung;
b. Kabupaten Garut;
c. Kabupaten Bogor;
6. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
a. Jakarta Selatan;
b. Jakarta Timur;
c. Jakarta Pusat.
c. Metode penentuan Responden
Reponden ada tiga kategori, yaitu:
1) Responden di dinas, yaitu pejabat dan petugas
(petugas pengantar kerja dan operator) yang
menangani bursa kerja:
2) Responden Pencari Kerja: pencari kerja yang
menggunakan dan yang tidak menggunaan;
3) Responden yang mewakili perusahaan pencari
pekerja; petugas di bagian HRD yang menangani
rekruetmen, baik di perusahaan yang
memanfaatkan bursa kerja online, maupun yang
tidak menggunakan.
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
15
d. Metode Pengumpulan data:
1) Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan
dengan pencatatan dan atau fotocopy atau
mendapatkan bukunya. Dengan mengunan daftar
pertanyaan atau pointer yang telah disiapan:
2) Untuk mendapatakan data primer dilakukan denan
teknik wawancara dengan menggunakan daftar
pertanyaan yang telah disiapkan; selain itu juga
dilakukan dengan melakukan wawancara secara
lebih detail untuk mendalaminya, serta observasi;
e. Metode Pengolahan data;
Data yang telah terkumpul diolah dengan membuat
tebel-tabel sesuai dengan kebutuhan.
f. Metode analisis data
Data yang telah diolah kemudian di analisis secara
diskriptif dengan menganalisis keterkaitan antara
kondisi pengelolaan bursa kerja, penggunaan bursa
kerja online baik oleh pencari kerja, maupun oleh
perusahaan pencari pekerja, serta komitmen dan
pembinaan dari instansi yang menanganinya termasuk
pimpinannya. Menemukenali permasalahan yang ada
serta sekaligus merumuskan saran perbaikannya.
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
16
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
17
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Pengembangan sistem Bursa Kerja Online (BKOL) pada
prinsipnya merupakan pengembangan Bursa Kerja yang
dilaksanakan secara online. Dengan demikian dalam
pengembangannya tetap mengacu pada pelaksanaan bursa kerja
secara manual. Selain itu untuk mengembangkan online tersebut,
mempertimbangkan perkembangan Teknologi Informasi (TI) dan
e-goverment yang ada, serta lingkungan strategis lainnya yang
diduga berpengaruh terhadap pelaksanaan BKOL, seperti
perkembangan pelaksanaan Otonomi Daerah.
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
18
A. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
1. Penempatan Tenaga Kerja
Sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 27 ayat 2
Undang-undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara
berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak,
maka di lain pihak negara atau pemerintah wajib
memfasilitasi agar hak warga tersebut dapat terpenuhi.
Fasilitasi tersebut antara lain dengan pembangunan yang
dapat menciptakan kesempatan kerja, menfasilitasi
penempatan kerja, serta peningkatan kapasitas dan
produktivitas tenaga kerja yang akhirnya dapat
mensejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
Selain itu, sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang
no, 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada Bab VI
pasal 31 mengamanahkan bahwa tiap tenaga kerja
mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih,
mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh
penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Proses
tenaga kerja sampai mendapatkan pekerjaan disebut dengan
penempatan tenaga kerja. Adapun pelayanan penempatan
tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga
kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat
memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan
kemampuannya, di sisi lain pemberi kerja dapat memperoleh
tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya
Dalam undang-undang tersebut, juga mengamanahkan
bahwa pelaksanaan penempatan tenaga kerja mendasarkan
atas 4 asas, yaitu: 1) terbuka, 2) bebas, 3) obyektif, dan 4)
adil dan tanpa diskriminasi; serta diarahkan untuk
menempatakan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai
dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
19
dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan
perlindungan hukum. Selain itu penempatan tenaga kerja
dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan,
kesempetan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan
kebutuhan program nasional dan daerah. (pasal 32 );
Adapun uraian dari keempat asas penempatan
tersebut adalah sebagai beriku:
a. Terbuka: Pemberi informasi kepada pencari kerja harus
terbuka dan jelas, baik jenis pekerjaan, lokasi pekerjaan,
besaran upah dan jam kerja, maupun kondisi atau
ketentuan lain yang akan diterimakan oleh pekerja, dan
sebaliknya data atau keadaan pencari kerja: seperti
pendidikan, pengalaman kerja dan gaji yang diharapkan.
Hal ini diperlukan untuk melindungi pekerja/ buruh serta
untuk menghindari terjadinya perselisihan di tempat kerja.
b. Bebas : pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan
pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja, sehingga tidak
dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk menerima suatu
pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa
untuk menerima tenaga kerja yang ditawarkan.
c. Obyektif: pemberi kerja hendaknya menawarkan
pekerjaan/jabatan yang cocok kepada pencari kerja yang
sesuai dengan kemampuanya dan persyaratan jabatan
yang dibutuhkan, serta harus mempertahankan
kepentingan-kepentingan pihak tertentu.
d. Adil dan tidak diskriminasi : penempatan tenaga kerja
yang dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja, dan
tidak berdasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit,
agama dan aliran poilitik.
Sebagai negara yang masuk dalam organisasi
ketenagakerjaan internasional atau International Labour
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
20
Organization (ILO), negera Indonesia juga telah meratifikasi
konvensi ILO No. 88 tahun 1948 dengan Keputusan Presiden
No. 36 tahun 2002, mengenai Lembaga Pelayanan
Penempatan Tenaga Kerja, yang mewajibkan untuk
mendirikan lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja,
dengan pelayanan gratis. Amanah lain dalam konvensi
tersebut antara lian:
a. Adanya kerja sama antara instansi pemerintah maupun
swasta terkait, melalui bursa kerja, yang merupakan
program nasional untuk menghapus penangguran dan
mengembangkan serta menggunakan sumber-sumber
produktif (pasal 1 ayat 2);
b. Pengaturan dalam pelayanan dan kebijakannya, wajib
dilakukan melalui panitia penasehat yang terdiri dari
pengusaha dan pekerja (pasal 4)
2. Unsur-unsur Penempatan Tenaga Kerja
Bila dilihat berdasarkan unsur-unsurnya,
sebagaimana tertuang dalam pasal 36 Undang-undang no. 13
tahun 2003, bahwa unsur-unsur penempatan terdiri dari:
a. Pencari Kerja.
Pencari kerja adalah angkatan kerja yang
sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun
yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih
pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksanan
penempatan.
b. Lowongan Pekerjaan
Lowongan kerja adalah peluang kerja yang
belum terisi, baik untuk angkatan kerja dengan bekerja
secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak
lain, dan atau berusaha sendiri.
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
21
Sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 7
Tahun 1981, tentang Wajib lapor ketenagakerjaan di
Perusahaan, khususnya pasal 6 mengamanahkan bahwa:
(1) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara
tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30
(tigapuluh) hari setelah mendirikan, menjalankan
kembali atau memindahkan perusahaan;
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus memuat keterangan:
a. identitas perusahaan;
b. hubungan ketenagakerjaan;
c. perlindungan tenagakerja; dan
d. kesempatan kerja.
Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah
keterangan yang berhubungan dengan nama perusahaan,
alamat perusahaan, kepengurusan perusahaan,
permodalan perusahaan, proses produksi, hubungan
kerja, syarat kerja, kondisi kerja, rencana perluasan dan
pengurangan kesempatan kerja serta rencana latihan
kejuruan bagi tenaga kerja.
Dengan demikian setiap perusahaan wajib juga
untuk melaporkan rencana perluasan dan pengurangan
kesempatan kerja, dengan kata lain juga wajib
melaporkan tentang lowongan pekerja yang tersedia di
perusahaan bersangkutan.
Selanjutnya setelah menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tersebut,
pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun
secara tertulis mengenai ketenagakerjaan kepada
menteri atau pejabat yang ditunjuk (pasal 7 ayat 1)
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
22
Selain Undang-undang No. 7 tahun 1981, juga
ada Peraturan Presiden No, 4 Tahun 1980 tentang Wajib
Lapor Lowongan, yang memerintahkan kepada
pengusaha atau pengurus wajib serta melaporkan secara
tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan
kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk (pasal 2).
Laporan lowongan pekerjaan tersebut memuat: 1)
Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan ; 2) Jenis pekerjaan
dan syarat-syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis
kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian,
pengalaman dan syarat-syarat lain yang dipandang perlu.
Di samping itu pada pasal 4, mengamanahkan kepada
pengusaha yang akan mengumumkan lowongan
pekerjaan melalui mass- media, wajib melaporkan lebih
dahulu kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Jika
lowongan pekerjaan tersebut sudah terisi, maka
pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan
secara tertulis kepada Menteri atau Pejabat yang
ditunjuknya (pasal 5). Dalam Kepres tersebut juga
menyebutkan memberikan sanksi kepada perusahaan
yang tidak melaksanaan wajib lapor lowongan tersebut,
berupa denda Rp 100.000, atau kurungan maksimal 3
bulan.
c. Informasi Pasar Kerja (IPK), yang berisi:
1) Daftar dan rekap pencari kerja;
2) Daftar dan lowongan pekerjaan;
3) Data penempatan tenaga kerja
d. Pelaksana Penempatan
1) Penempatan tenaga keraja dapat melalui fasilitasi
dinas tenaga kerja/pengantar kerja; atau
2) Melalui Lembaga Penempatan tenaga kerja atau
melakukan transaksi sendiri,
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
23
Adapun unsur-unsur: pencari kerja
(pencaker), lowongan, IPK, dan penempatan tersebut
dapat dilaksanakan secara terpisah. Semua kegiatan
yang mempertemukan antara pencaker dengan
pemberi kerja, sehingga terjadi proses penempatan
dan tersedia IPK disebut kegiatan antar kerja
Dengan demikian kegiatan antar kerja
meliputi: menfasilitasi pencaker dan pemeberi kerja,
tersedianya IPK, sehingga terjadi proses penempatan
yang efektif. Kegunaan lain dari kegiatan antar kerja
tersebut adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan
daerah dan nasional
3. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
Pelayanan penempatan tenaga kerja pada prinsipnya
adalah merupakan upaya agar para pihak dalam hal ini
pencari kerja dan pemeberi kerja dapat terpetuhi
kebutuhannya masing-masing. Pencari kerja dapat
mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan, bakat
dan minatnya, dan di pihak lain pemberi kerja dapat
memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan
perusahaannya. Untuk itu, maka diperlukan informasi
tentang pencari kerja dan informasi lowongan kerja yang
tersedia. Adapun informasi pencari kerja dan lowongan kerja
yang diperlukan sebagaimana dalam lampiran Permen
Nakertrans Nomor: Per.07/Men/IV/2008 Tentang
Penempatan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:
a. Informasi Pencari kerja meliputi:
1) Identitas pencari kerja, yang terdiri dari:
a) Nama:
b) Jenis Kalamin:
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
24
c) tempat tanggal lahir
d) status:
2) Pendidikan Formal terakhir:
3) Keterampilan
4) Bahasa yang dikuasai:
5) Pengalaman Kerja
6) Jabatan yang diinginkan:
7) Lokasi Tempat kerja yang diinginkan dan
8) Banyaknya upah yang diinginkan.
b. Informasi lowongan kerja yang tersedia
1) Batas waktu permintaan tenaga kerja
2) Identitas Pemberi Kerja:
a) Nama Pemberi Kerja/perusahaan;
b) Lapangan usaha;
c) Alamat;
d) Kontak person dan jabatannya
3) Informasi lowongan jabatan/pekerjaan;
a) Nama Jabatan/pekerjaan:
b) Jumlah lowongan
4) Persayaratan Jabatan
a) Pendidikan formal:
b) Keterampilan/keahlian;
c) Pengalaman;
d) Syarat khusus.
5) Sistem Pengupahan
a) Sistem pegupahan
b) Gaji/upah per bulan
c) Status hubungan kerja
d) Jumlah jam kerja dalam seminggu
e) Jaminan sosial lainnya
6) Uraian singkat pekerjaan
7) Uraian tugas
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
25
Pencari kerja yang datang dan mencatatkan diri ke
dinas tenaga kerja memberikan data dirinya sesuai dengan
form AK2 dan bila sudah terdaftar sebagai bukti yang
bersangkutan mendapatan bukti AK1 atau sering disebut
dengan Kartu kuning. Sedangkan pihak pencari kerja
mendaftarakan diri dengan di lengkapi dengan jumlah dan
jenis jabatan, serta syarat kerja lainnya dari lowongan yang
ada di perusahaan tersebut. Selain itu dalam pelayanan antar
kerja di dinas yang menangani ketenagakerjaan juga
melakukan kegiatan bimbanganan jabatan, bimbingan
penempatan/usaha dan bimbingan pelatihan. Secara skematis
pelalayan antar kerja dapat dilhat dalam gamba sebagai
berikut:
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
26
Sumber: Subdit Informasi Pasar Kerja, Binapenta
Gambar 2.1 Skema Proses Pelayanan Antar Kerja
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
27
Untuk memenuhi kebutuhan ke dua belah pihak, yaitu pencari kerja dan pemberi kerja, serta guna meningkatan kehidupan masyarakat. Maka diperlukan upaya lainya, baik itu yang berkaitan dengan pencari kerja (supply side), seperti pendidikan dan pelatihan kerja; serta pihak lain yang berkaitan dengan pemberi kerja (demand side). Selain itu keberhasilan pelayanan penempatan tenaga kerja tersebut juga di tentukan oleh SDM yang menanganinya, dalam hal ini adalah petugas pengantar kerja.
4. Dukungan Petugas Pengantar Kerja
Guna Kelancaran Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, dilakukan oleh petugas pengantar kerja, yg mempunyai kompetensi di bidang:
a. Perencanaa Tenaga Kerja b. Informasi Pasar Kerja; c. Penyuluhan Jabatan; d. Bimbingan jabatan; e. Wawancara; f. Analisa Jabatan; g. Pelayanan Pencari Kerja; h. Pelayanan Pemberi Kerja; i. Pelayanan Lembaga Pelatihan dan Penempatan Tenaga
Kerja; j. Pelayanan Pemenuhan Lowongan Kerja; k. Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; l. Pelayanan AKL m. Pelayanan AKAD n. Pelayanan AKAD o. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Pemerintah; p. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Khusus; q. Pelayanan Penemapatan Tenaga kerja Antar Negara; r. Pelayanan Pengendalian Tenaga Kerja Asing; s. Pemasaran Tenaga kerja, dan pelaporan
Dengan dermikian, seorang petugas pengantar kerja
diharapankan mampu dan dapat menangani pekerjaan tersebut. Petugas pengantar kerja di daerah selama ini baru
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
28
mengerjakan pekerjaan pelayanan kepada pencaker, pemberi kerja termasuk kanvasing (mendatangi dan mencatat lowongan di perusahaan), melakukan bimbingan jabatan kepada para pencari kerja, penyusunan dan pelaporan IPK, serta pelayanan penempatan tenaga kerja. Pekerjaan lain seperti mengelola IPK untuk kepentingan pembangunan ketenagakerjaan di daerah bersangkutan, sebagai contah: penyusunan perencanaan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja belum dilaksanakan.
5. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja:
Sebagaimana diamanahkan dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pelaksana penempatan tenaga kerja dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini dinas yang menangani ketenagakerjaan, lembaga swasta yang berbadan hukum atau secara mandiri. Adapun ketentuan pelaksana pemerintah dan lembaga swasta adalah sebagai berikut: a. Pemerintah
Pemerintah sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja, dilaksanankan oleh lembaga/institusi pemerintah yang menangani ketenagakerjaan, dan dalam era otonomi daerah kedudukannya berada di Satuan Kerja Pemerintah Derah (SKPD) kabupaten/kota.
b. Lembaga swasta berbadan hukum. Selain pemerintah, kepada swasta yang berbadan
hukum juga dapat melaksanakan penempatan tenaga kerja dengan ketentuan: 1) wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat
yang ditunjuk. 2) Dilarang memungut biaya, kecuali pada golongan
atau jabatan tertentu yg ditetapkan oleh menteri; dan
3) Wajib melaporkan 1 (satu) bulan sekali kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Keputusan Dirjen Binapenta, No 99/PPTK/IV/2009)
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
29
B. Perkembangan Teknologi Informasi (TI) dan E-
Government
1. Perkembangan Teknologi Informasi (TI) Teknologi informasi berkembang dengan pesat, untuk
mendapatkan informasi dari satu tempat ke tempat lain tidak dibatasi oleh waktu, baik melalui media elektronik seperti Radio dan TV maupun alat komunikasi lain seperti handphone dan internet. TI berkembang di hampir semua negara, dan dimanfaatkan oleh pemertintah dan swata, maupun individu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing.
Perkembangan dan kemajuan TI yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang dan berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang RI. No.11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi elektronik, bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan: a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia; b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian
nasioanl dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan publik; d. Membuka seluas-seluasnya kepada setiap orang untuk
memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan
e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.
Selain itu negara, perusahaan, maupun individu yang tidak dapat memanfaatkan TI dengan baik sulit untuk maju.
Dengan demikian dalam pengembangan sistem Bursa Kerja Online (BKOL) harus diselaraskan dengan undang-undang tersebut.
Perkembangan penggunanan komunikasi dengan internet di Indonesia cukup pesat. Dari 3 (tiga) indikator
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
30
Persentase Rumah tangga yang: 1) Memiliki/ Menguasai telepon kabel; 2) Memiliki/menguasai telepon seluler, dan 3) pernah mengakses internet selama 3 bulan terakhir, ternyata untuk yang memilki telepon tetap kabel menurun, dan yang memiliki telepon seluler meningkat. Begitu juga yang mengakses internet. Perkembngan tersebut dapat dilihat pada Tabel dan gambar grafik sebagai bertikut:
Tabel 2.1 Penggunaan Teknologi di Indonesia
No Keterangan 2008 2009 2010 2011
1 Persentase RT yang memiliki/menguasai telepon tetap kabel
11.67 10.36 9.46 7.85
2 Persentase RT yang memiliki/menguasai telepon seluler
51.99 61.84 72 78.96
3
Persentase RT yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir
8.47 11.59 22.4 25.9
Sumber : Statistik Indonesia, BPS Tahun 2012, diolah
Gambar 2.2 Penggunaan Teknologi di Idonesia
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
31
Pengembangan TI, pada umumnya bertujuan untuk melayani kebutuhan para pihak, dalam teknik mengelola data dan informasi dari mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, mengolah, mengumumkan, menganalisis, dan atau penyebarluasan, serta transaksi data dan informasi dengan berbasis komputer di satu tempat (sendiri) dan atau antar satu tempat dengan tempat lain (ada sharing sumber daya data dan informasi). Untuk mengolah data dan informasi maka diperlukan aplikasi pengelolaan data dan informasi, sedangkan untuk shering/transaksi data dan informasi dibutuhkan jaringan.
2. Pengembangan E-Goverment
Perkembangan TI yang cepat tidak dapat dihindari, karena kebutuhan informasi yg sangat cepat, tepat dan akurat menjadi kebutuhan bagi para pihak, perorangan/individu, perusahaan atau swasta maupun pemerintahan. TI yang banyak dibutuhkan oleh para pihak tersebut antara lain adalah Web atau Internet yang berfungsi sebagai penyimpan, penampilan dan transaksi data dan informasi, serta aplikasi pengelolaan data dan informasi.
Penggunaan TI, khususnya pengguna web dan internet dalam penyelengaraan pemerintahan, disebut dengan e-goverment. Agar penggunaan TI dalam pemerintah dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna maka diterbitkanlah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, tanggal 9 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Pengembangan e-goverment merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-goverment dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan informasi.
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
32
Pemanfaatan TI tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan, yaitu: a. Pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem
manajemen dan proses kerja secara elektronik; b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar
pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negera.
Untuk melaksanakan maksud tersebut, pengembangan e-goverment diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu: a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan
publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangaku oleh masyarakat;
b. Pembentukan hubungan interaksi dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasioanl dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam rumusan kebijakan negara.
d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efesien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintahan dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonomi.
Dengan demikian pembangunan dan pengembangan BKOL, harus juga mengacu pada tujuan e-goverment tersebut. Dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa kegagalan e-goverment di sejumlah negara dikarenakan oleh: Ketidak siapaan SDM baik pengelola maupun pengguna, Sarana dan Prasaran TI yang kurang memadai, Kurang perhatian para pihak yang terlibat langsung. Oleh karena itu hal ini harus mendapatkan perhatian dalam pengembangan sistem BKOL.
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
33
C. Otonomi Daerah
Untuk mempercepat terwujudnya tata pemerintahan yang lebih baik, pemerintah telah melaksanakan otonomi daerah sejak Januari 2000. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat telah mengalihkan kewenangannya kepada kabupaten dan kota untuk mengelola kegiatan pemerintahannya secara otonom, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Pengalihan kekuasaan dari pusat ke daerah diharapkan dapat mendorong proses kebijakan publik menjadi partisipatif, transparan, dan akuntable sehingga kebijakan publik lebih memperhatikan kepentingan stakeholders-nya, terutama masyarakat setempat. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat membuat pemerintah kabupaten dan kota menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika lokal.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, ternyata tidak semulus seperti yang harapkan, dan banyak masalah yang timbul. Permasalahan yang timbul antara lain: 1. Adanya distorsi pemahaman terhadap kebijakan otonomi
daerah. Temuan dari Goverment and Desentralization Survey 2022 (Agus Dwiyanto dkk, 2002), walaupun secara umum menunjukan bahwa para pemangku kepentingan memahami otonomi daerah secara benar, ternyata persentase pemangku kepentingan dan agen pelaksana yang memahami kebijakan otonomi daerah secara salah cukup besar. Pemahaman yang salah mengenani otonomi daerah antara lain: penafsiran otonomi daerah sebagai kewenangan untuk menggali sember dana sebsesar-besarnya melalui pajak dan retribusi, kewenangan untuk memperjuangkan penduduk asli dalam pemerintahan dan pembangunan, dan kewenangan untuk daerah sendiri.
2. Tidak adanya pembagian kewenangan yang jelas, terbatasanya keuangan daerah, lemahnya sumber daya aparatur dan struktur kelembagaan daerah;
3. Akibat lebih lanjut dari permasalahan tersebut, maka masalah ketenagakerjaan di sebagian kabupaten dan kota tidak menjadi prioritas. Hal ini tercermin dari besarnya APBD yang dialokasikan ke bidang ketenagakerjaan, serta dukungan SDM yang kurang. Setelah era otoda, pemahaman pimpinan daerah
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
34
terhadap pentingnya tupoksi pejabat, khususnya penjabat fungsional, termasuk pejabat pengantar kerja rendah, sehingga sering terjadi mutasi tanpa mempertimbangkan kompetensinya. Tingginya mutasi pejabat daerah dan fungsional yang tidak sesuai denga bidang tugas dan kompetensi, sehingga mengakibatkan penguasaan dan pelaksanaan fungsi lembaga di bidang teknis menjadi menurun (Ratna, 2011).
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
35
BAB III
PEMBINAAN DAN PERKEMBANGAN BKOL
A. Pembinaan BKOL
Dalam Pengembangan BKOL, yang merupakan program Direktorat Pengembangan Pasar Kerja, Ditjen Binapenta, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Masing masing satuan kerja yang menagani ketenagakerjaan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota punya peran dan fungsi masing-masing.
1. Permbinaan di Tingkat Pusat
a. Pembangunan Jaringan dan Aplikasi BKOL Dalam pengembangan BKOL di tingkat pusat dalam hal ini Direktorat Pengembangan Pasar Kerja, Ditjen Binapenta membangun jaringan dan aplikasi BKOL.
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
36
1) Jaringan: Jaringan yang dikembangkan adalah terpusat,
yaitu hanya dikembangkan satu server yang keberadaannya di pusat yang di bangun oleh Direktorat Pengembangan Pasar Kerja dan ditempatkan di Gedung Cyber. Sedangkan di dinas kabupaten/kota disediakan beberapa set perangkat komputer yang berfungsi sebagai pengentri data. Selain dari komputer yang disediakan di dinas kabupaten/kota, para pencaker, yang membutuhkan pekerjaan, dan atau masyarakat umum dapat juga mengakses dari Warung Telekomunikasi (warnet), komputer pribadi atau HP yang dapat tersambung dangan internet.
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
37
Sumber: Subdit Informasi Pasar Kerja, Binapenta
Gambar 3.1
Skema Networking Info Kerja (BKOL)
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
38
Adapun spesifikasi komputer yang digunakan sebagai server di pusat adalah sebagai berikut:
1. Nama Server : Server2 depnakertrans.go,id 2. Lokasi collacatioan : colo Masterweb posisi di inter
data center 3. IP Publik server : 27.111.40.202 4. Domain : infokerja.depnakertrans.go.id 5. Kondisi Bandwidth Internasional
a. Koneksi Bandwith Internasional 1) International : 1 Mbps 1:16 atau setara 512
Kbs 1:8 2) Bandwidth International Sharing dengan
Server lain b. Koneksi IIX
6. Catatan Login Server
1) IXX : 100 Mbbps 2) User login : xxxxx 3) Password log : xxxxxxxxx
7. Operating Sistem : Linux 64 bit 2.6.32.279.19.1.el6.x86_64
8. Aplikasi Terinstal a. Webserver : Apache b. Database : MySqL, PostgreSQL dan Oracia
9. Spesifikasi Hardware dan Statusnya: a. Processor
1. Number of Proc : Dual 2. Core : 24 Core 3. Model : Intel (R) Xeon (R) CPU ES-
2620 0 @2.00GHz b. Memory : 32 GB
# Free : 26 GB c. HardDisk : 2 Unit (terpisah)
# sda : Utama
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
39
Status Partisi: / : 21 GB use 39 % /home : 358 GB use 1 % /tmp : 8.3 GB use 2 % / var : 52 GB use 12 % . sdb : Backup Status Partisi: /backup : 932 G
2) Pembangunan Aplikasi
Aplikasi yang dibangun di server pusat merupakan satu-satunya data base. Aplikasi yang dibangun terdiri dari: 1) aplikasi untuk pencaker (AK2), 2) Aplikasi untuk pemberi kerja (AK3), dan 3) aplikasi IPK yang merupakan data kumulatif dari pencaker dan lowongan, serta data penempatan. Selain itu pada aplikasi tersebut dikembangkan juga aplikasi transaksi data yang dapat mendukung kelancaran proses pencarian data pencaker bedasarkan karakteristiknya, dan proses pencarian data lowongan yang tersedia berdasarkan karakteristiknya, serta proses penempatan, pengolahan data IPK, dan pelaporannya. Gambaran umum aplikasi yang tersdia dalam BKOL, dapat dilihat dalam gambar fitur sebagai berikut:
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
40
Sumber: Subdit Informasi Pasar Kerja, Binapenta
Gambar 3.2 Fitur Aplikasi di Fitur BKOL
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
41
Untuk dapat membuka aplikasi tersebut, pengguna yang mengakses ke info kerja tersebut dapat membuka dengan htt.www. infokerja. depnakertrans.go.id. Pada fitur tersebut pencaker dapat mengisi identitasnya dalam pendaftran pencari kerja. Setelah mengisi dengan pasword tertentu pencaker diharapkan datang ke kantor dinas kabupten/Kota yang mengelola BKOL dan membawa berkas ijazah terakhir, pas foto dan kelengkapan lainnya, untuk di verifikasi dan mendapatkan kartu AK1 (kartu kuning) sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pencari kerja. Selain itu fasilitas lain dalam aplikasi yang ada untuk pencaker adalah: pencaker dapat melihat lowongan yang sudah terdaftar dalam aplikasi BKOL. Bila dari lowongan yang ada pencaker berminat untuk mendaftar, maka dapat menghubungi kantor dinas atau melamar secara langsung ke perusahaan tersebut.
Sebaliknya, bagi perusahaaan yang membutuhkan tenaga kerja dapat mendaftarkan lowongannya ke aplikasi yang telah tersedia. Bila sudah mengisi aplikasi lowongan segera memberi tahu dengan surat dan atau telp/sms ke dinas yang menangani BKOL untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi maka lowongan tersebut baru tercatat dan tertayang dalam aplikasi BKOL dan dapat di akses oleh para pencari kerja. Bila setelah melihat daftar pencari kerja yang ada di BKOL, dan suatu perusahaan berminat untuk merekrut pencaker tersebut dapat memanggil pencaker bersangutan untuk ikut serta dalam proses rekruetmen. Selain itu pihak perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak dinas setempat, untuk ikut serta membantu dalam proses rekruetmen.
b. Pembinaan
1) Persiapan Setelah mempersiapkan rancangan
pengembangan BKOL, membangun jaringan dan server yang dilengkapi dengan aplikasi, maka Direktorat
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
42
Pengembangan Pasar Kerja memberi bantuan perangkat BKOL, seperti: komputer, printer, dan telepon, faksimile, kepada dinas yang menangani ketenagakerjaan di kabupaten/kota. Sebelum dinas tersebut diberi bantuan, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dan di identifikasi kesiapannya, terutama ketersediaan ruangan khusus yang akan dijadikan tempat pelayanan BKOL. Selain itu juga diidentifikasi ketersedian tenaga/pegawai yang akan diberi tugas sebagai petugas operator/pengelola BKOL di dinas bersangkutan.
2) Bantuan Perangkat Peralatan BKOL Ke daerah
Agar pelaksanaan BKOL dapat berjalan dengan baik, maka setiap dinas yang menangani ketenagakerjaan di kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan, diantaranya telah menyedikan tempat secara khsusus untuk pelayanan BLKOL, dan tenaga pengelolanya, maka secara bertahap diberi bantuan seperangkat peralatan berupa: a) Komputer PC sebanyak 4 unit; b) Web camera MobileGear Silver 2.2-White pr Balack ,
sebanyak 4 Unit; c) Printer Cilor Epson L 200, sebanyak 1 unit d) Telephon/Fax Panasonik KX-FT987, sebanyak 1 unit e) Switch Hub ALLIED NETGEAR JF S516, sebanyak 1
set; f) Air Cooler Sanyo REF-B91 MK2,m sebanyak 1 set; g) TV LCD 32 PABASONIC L32CAG, sebanyak 1 unit; h) Braket 1 unit; i) Kabel VGA sebanyak 10 meter.
3) Pemberian perangkat peralatan BKOL kepada masing-
masing dinas kabupaten/kota tidak dilakukan secara serentak dalam satu tahun, tetapi dilakukan secara bertahap, yaitu dilaksanakan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 dengan rincian sebagai bertikut:
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
43
a) Tahun 2004, sebanyak 12 pkt untuk 6 prov. dan 6 Kab/kota;
b) Tahun 2005, sebanyak 36 pkt untuk 3 Provinsi dan 33 Kab/kota;
c) Tahun 2006, sebanyak 25 pkt untuk 10 prov dan 15 kab/kota;
d) Tahun 2007, sebanyak 30 pkt untuk 3 prov, dan 27 kab/kota;
e) Tahuan 2008, sebanyak 6 pkt untuk 1 prov, dan 5 kab/kota;
f) Tahun 2009, sebanyak 146 Pkt untuk 2 prov. Dan 144 Kab/kota;
g) Tahun 2010, tidak melakukan bantuan ke daerah, tetapi kegiatan diarahkan untuk modernisasi atau perbaikan di tingkat pusat;
h) Tahun 2011, sebanyak 200 pkt untuk 200 kab/kota; i) Tahun 2012, sebanyak 100 pkt untuk 100 Kab/kota;
dan pada j) Tahun 2013, pkt pengadaan peralatan guna
melengkapi kabupaten/kota yang belum memperoleh bantuan dari pusat.
4) Pembinaan Tenaga Operasional Sebelum dinas di Kab/Kota mendapatkan
bantuan peralatan, terlebih dahulu tenaga calon pengelola BKOL yang telah ditunjuk oleh Dinas Kabuapten/Kota diikutkan dalam bimbingan teknik (Bimtek) pengelolaan BKOL yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Pasar Kerja. Bagi petugas yang telah mengikuti Bimtek, diberi buku pedoman atau panduan BKOL, sebagai buku pegangan dalam pengelolaan BKOL di tempat tugasnya. Selain itu setiap tahun para pengelola dari kabupaten/kota tertentu, juga diundang sebagai peserta dalam rapat monitoring dan evaluasi dalam rangka pengembangan BKOL. Dalam rapat tersebut di himpun permasalahan dan usulan perbaikan BKOL, baik jaringan maupun aplikasi, dan SDM Pengelolanya.
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
44
5) Bantuan dana operasional; Agar penglelolan BKOL di daerah dapat
berjalan, maka di setiap Kabupaten/Kota diberi bantuan dana opreasional BKOL berupa honor operator;
6) Monitoring dan evaluasi Dalam pelaksanaan BKOL pihak pusat, dalam
hal ini Direktorat Pengembangan Pasar Kerja, juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksnaan BKOL di daerah, baik dengan melakukan kunjungan ke Propinsi dan atau ke beberapa Kabupaten/kota; maupun dengan cara mengundang para pengelola BKOL di tingkat propinsi dan beberapa kabupaten/kota.
c. Pembinaan Informasi Pasar kerja (IPK) Oleh JICA
Selain pembinaan tersebut, Direktorat Pengembangan
Pasar Kerja Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
juga mendapat bantuan teknis dari JICA jepang, yaitu
dengan melakukan survye dan identifikasi kondisi
perkembangan Informasi Pasar kerja di Kabupaten Kota.
Dari hasil survei tersebut, maka ditetapkan 10 dinas
kabupaten/kota yang mendapat pembinaan secara khusus
oleh JICA. Kabupten/kota yang mendapatkan pembinaan
dari Jica adalah: 1) Kabupaten Bantul, 2) Kota Bandung; 3)
Kota. Semarang; 4) Kab. Sragen; 5)Kota Padang; 6)
Kabupaten Pati; 7) Kab. Pati; 8) Kabupaten Pasuruan; 9)
Kota Makasar; dan 10) Kota Yogyakarta;
Pembinaan yang dilakukan oleh JICA lebih di titik
beratkan pada manajemen pelayanan yang mengacu pada
Perencanaan, Pelaksanaan, Kontroling (evaluasi) yang
diukur dengan tingkat kepuasan para pelanggannya, dan
pengembangan lebih lanjut. Sebagai contoh pada pelayanan
kepada pencaker untuk mengurus kartu kuning (AK1)
sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah terdaftar
dalam IPK di dinas tenaga kerja. Dalam pengurusan tersebut
para pencaker diwajibkan mengisi form AK2 dan
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
45
melengkapi berkas yang dibutuhkan, seperti ijazah terakhir
dan pasfoto diri. Pelayanan tersebut direncanakan dari yang
paling sederhana, dievaluasi, kemudian ditingkatkan lagi,
dievaluasi lagi ditingkatkan lagi, dan seterusnya. Sehingga
pelayanan kepada para pelanggannya dari waktu ke waktu
terus meningkat. Peningkatan pelayanan tersebut diukur
bedasarkan kepuasan pelanggannya. Adapun pelayanan
yang diukur antara lain: kemudahan dalam prosedur
pengurusan. sikap petugas waktu melayani, kenyaman
ruang pelayanan, dan waktu penyelesiaan pelayanan.
Apabila pelayanan tersebut telah baik dan memenuhi
standar yang di berlakukan oleh ISO, maka di daftarkan
untuk memperoleh sertifikati ISO. Dari 10 lokasi yang
dibina oleh JICA yang mendapatkan sertifikasi ISO, baru
pelayanan Bursa Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota
Semarang.
d. Pengembangan ISO di BKOL
Mulai tahun 2014 akan telah ditentukan 7 lokasi yang
akan dikembangkan untuk mendapatkan sertifikasi ISO,
yaitu: 1) Kabupaten Bogor (Jawa Barat), 2) Kabupaten
Sleman (Prov. DIY); 3) Kab Pati (Prov. Jateng); 4) Kabupaten
Pasuruan (Prov, Jatim); 5) Kabupaten Langkat (Sumatera
Utara); 6) Kota Makasar (prov. Sulawesi Selatan); dan 7)
Kota Padang (prov. Sumatera barata).
2. Pembinaan di Tingkat Provinsi
a. Pembinaan Dinas yang menangani ketenagakerjaan di tingkat
provinsi, selain melakukan penyusunan Data Infornasi Pasar Kerja (IPK), dari BKO di kabupaten/kota di wilayahnya, juga melakukan pembinaan dan pematauan tentang perkembangan pelaksanaan BKOL di wilayahnya.
b. Monitoring dan Evaluasi
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
46
Dinas di tingkat provinsi, juga melakukan monitoring dan evaluasi perekembangan BKOL di wilayahnya. Monitoring tersebut dilakukan dengan cara mengundang rapat dan atau kunjungan ke daerah.
c. Pelaporan Selain melakukan pembinaan, monitoring dan
evaluasi terhadap perkembanan pelaksanaan BKOL di masing-msing kabupatem dan kota di wilayah kerjanya. Dinas di provinsi juga berkewajiban mengelola IPK Provinsi dan menyampaikan laporan perkembangan BKOL dan IPK di wilayah provinsi ke pusat.
3. Di Tingkat Kabupaten/Kota
Dinas di Kabupaten/kota, bertugas mengelola BKOL, dan pelayanan penempatan tenaga kerja di wilayahnya. Tugas dan fungsi tersebut antara lain: 1. Melayani Pencaker;
Tugas dinas di kabupten/kota salah satunya adalah melayani para pencaker yang ingin mencatatkan diri sebagai pencari kerja, sehingga namanya terdaftar dalam informasi pasar kerja, baik secara off-line maupun online. Pencatatan diri pencaker dilakukan dengan cara mengisi formulir AK2, kemudian diserahkan kepada petugas dengan melampirkan persyaratan, seperti ijazah terakhir dan pas foto. Oleh petugas, isian AK2 di entrti ke dalam computer. Cara lain adalah pencaker secara langsung mengisi sendiri kedalam aplikasi yang telah tersedia di web infokerja, kemudian yang bersangkutan datang dengan membawa berkas persyaratan untuk di cek kebenarannya (divalidasi). Setelah petugas mengecek kebenarnnya, data AK2 yang telah ter-entri dimasukan dalam aplikasi oleh petrugas. Sebagai bukti telah mencatatkan dirinya, setiap pemcari kerja yang telah terdaftar di beri kartu AK1 atau sering disebut dengan Kartu Kuning. Kepada para pencari kerja yang telah terdaftar, apabila dalam waktu 6 bulan belum mendapatkan pekerjaan diharapkan mendaftar ulang/memperpanjang ke dinas.
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
47
Selain itu, petugas di dinas diharapkan juga memberikan informasi adanya lowongan dan bimbingan jabatan, serta layanan konsultasi kepada pencari kerja supaya mereka dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Untuk lebih jelasnya tata-urut proses pelayanan bagi pencari kerja dalam dilihat dalam Gambar 3.3
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
48
Sumber: Subdit Informasi Pasar Kerja, Binapenta
Gambar 3.3
Bagan Alur Aplikasi untuk pencaker
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
49
2. Melayani Pemberi Kerja Kepada pemberi kerja, petugas di dinas
kabupeten/kota bertugas melayanai mereka dengan memasukan lowongan kerja yang ada di perusahaan ke dalam informasi pasar kerja. Bagi peruasahaan yang telah mendatarkan diri mendapatkan kartu AK3. Perusahaan yang mempunyai lowongan kerja juga dapat mendaftar melalui on-line, dengan cara mengisi form aplikasi yang sudah ada di web info kerja, kemudian petugas dinas menverifikasinya dengan cara menelpon/menyurati dan atau mendatanginya. Setelah diverifikasi tentang keberadaannya serta adanya lowongan kerja, baru dimasukan kedalam aplikasi yang dapat di lihat oleh masyarakat umum, khususnya pencari kerja. Untuk lebih jelasnya proses pelayanan bagi perusahaan yang mendaftarkan lowongan kerjanya, dapat dilihat pada Gambar 3.4.
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
50
Sumber: Subdit Informasi Pasar Kerja, Binapenta
Gambar 3.4.
Mekanisme Pemrosesan Registrasi Perusahaan
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
51
3. Pelayanan Penempatan; Petugas di kabupaten kota juga bertugas untuk
melakukan matching yaitu mencocokkan antara lowongan yang ada dan potensi pencari kerja yang terdaftar. Bila ada yang sesuai, petugas dapat memanggil kedua belah pihak untuk melakukan proses seleksi dan penempatan. Dalam hal ini petugas dinas ikut serta dalam proses seleksi dan penempatan. Selain itu dengan informasi yang ditayangkan dalam website, pencaker dan pemberi kerja dapat melakukan proses penempatan secara mandiri. Namun demikian apabila sudah terjadi penempatan, kepada mereka diwajibkan untuk memberitahukan kepada dinas ketenagakerjaan, sehingga datanya akan dihapus dan dimasukan sebagai data penempatan.
4. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK)
IPK yang ada selain untuk melayani pencaker dan pemeberi kerja, sehingga kedua belah pihak dapat memenuhi kebutuhannya; juga dapat digunaan oleh para pihak sesuai dengan kepentingannya. Penggunaan data tersebut terutama dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan seperti: pengembangan pelatihan kerja, perencanaan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Untuk itu petugas di kabupyen/kota juga berkewajiban mengelola IPK dengan baik, serta melayani kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Dinas yang menagnai ketenagakerjaan diharapkan dapat mengelola IPK yang ada di wilayahnya, serta melaporkan ke Dinas Provinsi. Begitu juga dinas provinsi juga diwajibkan mengelola IPK dari Kabupaten dan kota di wilayahnya menjadi IPK provinsi dan melaporkan ke Pusat yang akan disusun menjadi IPK Nasional. Dengan BKOL diharapkan pengolahan dan pelaporan IPK dari kabupaten/kota ke provinsi dan provinsi kepusat dapat berjalan secara otomatis.
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
52
B. Perkembangan BKOL di Tingkat Lapang
1. Prasarana dan Sarana a. Prasarana
Salah satu persyaratkan dari Dinas Kabupaten/Kota yang manangani ketenagakerjaan akan dikembangkan dan mendapatkan bantuan sarana komputer apabila di dinas tersebut dapat menyediakan ruangan khusus sebagai tempat pelayanan BKOL.
Dari ke 18 kab/kota di 6 provinsi daerah sampel, dalam melakukan pelayanan AK1 ada beberapa daerah yang melakukan pelayanan AK1 di tempat pelayanan satu atap di Kecamatan, seperti di Kabupaten Pasuruan, Kota Surabaya, Suku dinas Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, namun mereka tetap melakukan pelayana BKOL di tingkat kabupaten/kota. Dinas Kabupaten Kota pada umumya telah meyediakan ruangan khusus sebagai tempat pelayanan BKOL.
Secara garis besar kondisi prasaran BKO adalah: 1) Ketersediaan Ruangan Pelayanan
a. Ketersediaan Ruangan Pelayaan BKOL Hampir semua Dinas telah
menyediakan ruangan pelayanan BKOL yang terpisah atau menyatu dengan yang lain tetapi ada pintu tersendiri dan langung dapat masuk ke ruangan pelayanan BKOL sehingga mudah dijangkau. Adapun dinas yang penyediaan ruangah belum sesuai dengan yang disyaratkan, yaitu di: 1) kabupaten Bengkulu Utara letaknya sudah terpisah tetapi ada di belakang kantor dan tidak dilengkapi dengan petunjuk arah, 2) Kabupaten Malang ada di dalam kantor menempatan lorong antar ruangan dan tidak dilengkapi dengan petunjuk arah, dan 3) Kota Surabaya ada di dalam bercampur dengan ruangan lainnya tetapi tidak dilengkapi dengan petunjuk arah,
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
53
b. Kelengkapan dan Kenyamanan Ruangan Pelayanan
1) Adanya Ruang Tunggu Pada umumnya ruangan pelayanan
BKOL yang disediakan telah dilengkapi dengan ruang tunggu dan dilengkapi dengan kursi yang cukup; kecuali di 1) kabupaten Bengkulu tidak ada ruang tunggu; 2) Kabupaten Malang, 3) Kota Surabaya, dan 4) Kabupaten Bantul.
2) Ketersediaan AC Guna melengkapi dan kenyamanan
ruangan pelayanan BKOL, kepada dinas diberi bantuan AC portable 2 buah, yang diharapkan agar dipasang di ruangan pelayanan BKOL.
Dari hasil pendataan dan observasi di daerah, pada umumnya AC tersebut tidak dipasang di Ruang Tunggu BKOL kecuali di Kota Semarang, Kab. Pati, dan Kabupaten Pasuruan;
3) Ketersediaan Pangumuman dan atau Petunjuk yang terkait dengan Pelayanan Antar Kerja dan atau BKOL.
Ketersediaan pengumuman atau petunjuk prosedur ternyata dapat menambah mengetahuan dan membimbing para pencaker, pemberi kerja dan atau para pihak yang berkepentingan dalam mengurus kepentinganya. Dengan adanya kelengkapan tersebut, mereka sudah mendapatkan sebagian informasi yang mereka inginkan, sehingga tidak bertanya lagi. Hampir di semua dinas telah menyediakan papan pengumuman yang berisikan pengumuman lowongan kerja, Pengumunan ini telah ada sebelum ada program BKOL. Namun pada umumnya
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
54
belum dikaitkan dengan keberadaan BKOL. Namun untuk dinas kabupaten/kota yang yang mempunyai kepedulian, terutama yang dibina oleh Jica di kantornya di lengkapi dengan spanduk BKOL dan petunjuk prosedur pengurusan AK1 dan atau AK3.
b. Sarana
1) Pengembangan Jaringan dan Koneksitas Jaringan yang dikembangkan adalah
jaringan terpusat, yaitu jaringan pusat ke daerah sebaliknya dari pusat ke daerah. Server yang tersedia hanya ada di pusat, sedangkan daerah kabupaten kota hanya berfungsi sebagai operator baik dalam mengirim data/informasi maupun dalam hal membaca data/informasi. Dinas kabupten/kota hanya dapat mangentri dan mengolah data dan informasi yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu data dan informasi di wilayahnya.
Agar dari kab/kota dapat mengirim dan mengambil data/informasi atau dapat online dengan pusat, maka di masing-masing kantor dinas kabupaten/kota menggunakan jaringan tersendiri. Jaringan di Kabupaten/kota dapat punya sendiri dengan langganan jaringan internet atau merupakan bagian dari jaringan yang telah ada. Dinas yang mengunakan jaringan bersama dengan Jaringan lain seperti dengan Pemda setempat adalah Kota Bandung, sedang lainnya memasang jaringan tersendiri dengan menggunakan internet mandiri. Pada saat pengumpulan data, ada dinas yang tidak memasang atau berlangganan jaringan internet yaitu Kabupaten Bengkulu Utara sehingga BKOLnya sama sekali tidak berjalan. Sedangkan jaringan online yang tidak beroperasi adalah di Kabupaten Kepahiang, karena masih dalam proses perpindahan kantor.
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
55
2) Sarana komputer Dalam mengembangkan BKOL di daerah, di
setiap Dinas Kabupaten/Kota mendapatkan bantuan sarana komputer senayak 4 buah, yang darai hasil observasi di lapangan, pemanfaatan di daerah bervariasi. Bagi dinas yang pimpinannya mempunyai komitmen dan kepedulian, tidak saja menggunakan komputer bantuan tersebut, bahkan untuk meningkatan pelayanannya, menambah jumlahnya. Tujuan petambahan komputer tersebut, selain untuk memperbanyak pelayanan oleh petugas, juga digunakan untuk memberikan pelayanan kepada pencaker secara mandiri. Penggunaan Ketersdiaan dan penggunaan komputer, apabila diklasifikan menjadi 3 kelompok, maka: a) dioperasionalkan, bahkan ditambah oleh Dinas
atau Pemda setempat terdapat di: 1) Kota Semarang, 2) Kabupaten Pati, 3) Kabupaten Pasuruan; dan 4) Kota Bandung;
b) dioperasionalkan tetapi tidak menambah jumlahnya terdapat di: 1) Kabupaten Temanggung, 2) Kabupaten Gunung Kidul, 3) kabupaten Bantul (hilang karena dicuri tetapi dinas sudah menggantinya), 4) Kota Yogyakarta; 5) Kabupapten Garut, 6) Kabupaten Bogor; 7) Suku dinas Jakarta Selatan, 8) Suku dinas Jakata Utara, dan Kota Surabaya.
c) Tidak/belum dioperasionalkan sebagimana mestinya; yaitu di: 1) Kota Bengkulu, 2) Kabupaten Kepahiang, 3) Kabupaten Bengkulu Utara, 4) Kabupaten Malang, dan 5) Suku dinas Jakarta Timur.
3) Alat Foto
Alat foto yang diberikan oleh pusat, diharapkan dapat digunakan untuk membuat pas foto bagi pencaker, sehingga secara langsung dapat di masukan dalam aplikasi yang telah dibanngun.
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
56
Pada waktu kunjungan lapangan pada umunya alat foto tersebut tidak digunakan, kecuali untuk di Kabupeten Pati dan Pasuruan bila kondisinya tidak sibuk dipergunakan. Bagi pencaker yang tidak membawa foto dapat difoto dengan alat tersebut dan langusng masuk dalam aplikasi yang telah ada, sehingga begitu di cetak AK1nya sudah ada fotonya, begitu juga data (AK2) yang ada di data base telah dilengkapi dengan foto bersangkutan.
4) Printer Bagi dinas kabupaten/kota yang dapat
melakukan pelayanan pencaker, alat ini digunakan untuk mencetak form AK1, sebagai bukti bahwa dirinya sudah terdaftar sebagai pencari kerja di dinas ketenaga kerja. AK1 tersebut digukanakn sebagai persayaratan dalam mencari pekerjaan, tertutama bila melamar kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
5) Alat lainnya, sperti mesin fax, dan layar TV, pada umumnya tidak begitu digunakan, dan kegunaannyapun relatif kurang penting.
2. Kelembagaan dan Dukungan SDM
a. Kelembagaan Kelembagaan yang menangani BKOL secara umum
sama, hanya saja ada yang di bawah seksi penempatan atau ada di bawah seksi penempatan dan pelatihan sesuai dengan nomenklatur orgainasi di dinas bersangkutan. Begitu juga eselon III yang membidangi penempatan cukup bervariasi, ada Bidang Penempatan, Bidang penempatan dan Perluasan, atau Bidang Penempatan dan pelatihan, sesuai dengan nomenklatur di masing-masing dinas bersangkutan. Beberapa kabupte/kota, karena ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pelayanan kepada pencaker untuk mendapatkan kartu AK1 dilakukan di pelayanan satu atap di tingkat kab/kota seperti di Kota Surabaya, dan Pelayanan Satu Atap di Kecamatan. Kondisi ini
-
Efektifitas Sistem Bursa Kerja Online
57
terjadi di kabupaten Malang dan Suku dinas di lingkungan Dinas Tenaga kerja dan Trasmigrasi Prov. DKI. Di Kabupaten Malang dan Suku dinas jakarta Timur, pelayanan AK1 memang di lakukan namun, AK2 dari pencaker tidak diolah lebih lanjut, sehingga tidak tercatat dalam IPK. Dengan demikian informanasi pencaker yang bersangkutan tidak dapat dilihat oleh para pemberi kerja atau pihak lain yang perkepentingan. Sedangkan di Kota Surabaya, suku dinas jakarta pusat dan jakarta selatan berkas AK2 yang terkumpul di kecamatan dikirim ke kantor dinas atau suku dinas dan oleh petugas di entri ke dalam aplikasi BKOL, sehingga datanya tercatat di IPK BKOL, sehingga dapat dilihat oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
b. Dukungan Sumber Daya Manusia
Sebagaimana telah di jelaskan pada Bab sebelumnya bahwa kegagalan pengembangan e-goverment, salah satunya adalah kurang adanya dukungan atau kesiapan pengelol e Govermen atau para pihak yang terkait dengan E-goverment termasuk para pengguna/konsumen