Buletin Kawasan Edisi 24-2010

b u l l e t i nK a w a s a n

Publ ikas iDIREKTORAT KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH BAPPENAS

E D I S I 2 4 . 2 0 1 0 ISSN 1693-6957

DINAMIKA PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Perspektif Pembangunan Perbatasan Antar Negara

Kunjungan Lapangan People-Centered Development Programme (PcDP)

Pendekatan Ekonomi Dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan

Dari reDaksiDaftar isi

Sebagian besar kawasan perbatasan di Indonesia hingga kini masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Pada masa lalu

paradigma pembangunan kawasan perbatasan negara lebih mengutamakan pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014) telah menetapkan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk kawasan perbatasan negara sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Pembangunan kawasan perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan perbatasan.

Komitmen pemerintah dalam pembangunan kawasan perbatasan ini diharapkan dapat mempercepat berkembangnya kawasan perbatasan negara sesuai dengan karakteristik fungsionalnya untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah lain di sekitarnya yang lebih berkembang ataupun untuk mensinergikan dengan perkembangan yang terjadi di negara tetangga. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga atau mengamankan kawasan Perbatasan Negara dari upaya-upaya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan dengan dorongan kepentingan negara tetangga, sehingga kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara lebih selektif dan optimal.

Atas dasar kondisi tersebut di atas, maka Tim Redaksi Bulletin Kawasan Direktorat KKDT mengangkat tema “Dinamika Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara” sebagai tema utama Bulletin Kawasan edisi kali ini. Secara mendalam berbagai kebijakan, strategi dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan di kawasan perbatasan akan dikupas dalam rubrik Fokus.

Dalam rubrik Opini, kami menampilkan tulisan Ir. Rohmad Supriadi, M.Si mengenai: Koordinasi, Realisasi, dan Implementasi Kebijakan Pembangunan “Beranda Depan” Indonesia. Rubrik wawancara kali ini menampilkan Dr. Suprayoga Hadi, dan Dr. Wijaya Adi, keduanya berbicara mengenai dinamika pembangunan di kawasan perbatasan.

Selanjutnya rubrik Pustaka menampilkan sebuah buku karya Suryo Sakti Hadiwijoyo, seorang PNS yang berpenglaman dalam mengikuti berbagai persidangan dan pertemuan internasional tentang perbatasan antar negara dan sebuah Policy Paper dari Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS).

Terakhir, Rubrik agenda memberikan kilasan berita dan peristiwa seputar kegiatan Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir.

Selamat membaca, semoga bermanfaat!

b u l l e t i nK a w a s a n

PELINDUNG: Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas, Max H. Pohan. PENANGGUNG JAWAB DAN PEMIMPIN REDAKSI: Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Suprayoga Hadi. DEWAN REDAKSI: Rohmad Supriyadi, Samsul Widodo, Sutiman, Kuswiyanto, Hermani Wahab, Moris Nuaimi, Aruminingsih, Diah Lenggogeni, Rayi Paramita. REDAKTUR: Pringgadi Kridiarto, Rahman Nidi, Yelda Rugesty. KONTRIBUTOR: Adolf Lucky Longdong, Wayan Darmawa, Alex Rumaseb, Wijaya Adi. KESEKRETARIATAN DAN DISTRIBUSI: M. Fadholi. TATA LETAK: Agung Cahyanto.

ALAMAT REDAKSI Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat 10310Telp. 3926249, 3101984, Faks. (021) 3926249, Situs: http://batas.bappenas.go.idRedaksi menerima tulisan dari pembaca dengan panjang tulisan maksimal 5 halaman pada kertas ukuran A-4.Redaksi berhak mengubah maupun mengedit tulisan.

fokus• Dinamika Pembangunan di Kawasan Perbatasan

Negara --- 1• Paradigma dan Strategi Pembangunan Kawasan

Perbatasan sebagai Beranda Depan Negara --- 5

Opini • Ir. Rohmad Supriyadi, M.Si, Antara Koordinasi,

Realisasi, dan Implementasi Kebijakan Pembangunan “Beranda Depan”

Indonesia --- 9

Wawancara• Dr. Suprayoga Hadi, Kebijakan, Strategi dan

Rencana Penanganan Kawasan Perbatasan Negara ----12• Dr. Wijaya Adi, Pendekatan Ekonomi dalam

Pembanguan kawasan Perbatasan Negara --- 15

Daerah• Perspektif Pembangunan Kawasan Perbatasan

Antar Negara di Provinsi Sulawesi Utara --- 17

agenda• Kunjungan Lapangan People-Centered Develop-

ment Programme (PcDP) ---20• Partisipasi Kementerian Bappenas Pada Pelak-

sanaan Persidangan Sekretariat Bersama ke-6 Kelompok Kerja (KK) / Jawatan Kelompok Kerja (JKK) Sosek Malindo --- 21

• Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan

Barat ---- 22• Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2010 ---- 23

Pustaka• Batas Wilayah Negara ---- 24• Pengelolaan dan Pengamanan Wilayah Perbatasan

Negara --- 27 Galeri kawasan --- 30

1 EDISI NOMOR 24 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

FOKUS

DiNaMika PeMBaNGUNaN kaWasaN PerBatasaN NeGara

Sebagai negara kepulauan dengan 17.000 lebih pulau yang tersebar dari Sabang

sampai Marauke, secara geografis wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga baik di wilayah darat maupun laut, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, India, Vietnam, Australia, Papua Nugini, Filipina, Timor Leste, dan Palau. Setidaknya terdapat 12 provinsi yang bagian wilayahnya merupakan kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar yang berhadapan langsung dengan wilayah kedaulatan maupun yurisdiksi negara tetangga, antara lain Provinsi NAD, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

Kawasan perbatasan negara memiliki permasalahan dan karakteristik tersendiri terutama berkaitan dengan transkultural antar penduduk di wilayah perbatasan, trafficking, illegal logging, kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan dan masalah-masalah sosial lainnya yang kesemuanya memiliki dampak tidak kecil bagi pencitraan Indonesia di mata Internasional.

Minimnya fasilitas infrastruktur dasar dalam mendorong aktivitas ekonomi membuat hampir sebagian besar kawasan perbatasan hingga kini dapat dikatakan masih belum beranjak menjadi lebih baik secara signifikan. Kondisi di kawasan perbatasan sangat memprihatinkan, kesenjangan ekonomi masyarakat sangat mencolok jika dibandingkan dengan kawasan di wilayah negara tetangga yang berbatasan.

Pembahasan dinamika pembangunan kawasan perbatasan kali ini difokuskan pada empat kawasan perbatasan yaitu kawasan perbatasan Kalimantan Timur- Malaysia, Sulut-

Philipina, Papua-PNG dan NTT-Timor Leste dengan berbagai pertimbangan yaitu; kawasan perbatasan Kaltim-Malaysia selain memiliki perbatasan darat juga memiliki perbatasan laut dengan Negara Malaysia yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari dunia internasional karena klaim penentuan batas yang kerap menimbulkan ketegangan antar kedua Negara. Kawasan perbatasan Papua-PNG adalah merupakan kawasan perbatasan yang memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan kawasan perbatasan antarnegara lain di Indonesia baik secara geografis maupun topografis wilayahnya, disisi lain secara kultural masyarakat Papua diakui masih memiliki ikatan kekrabatan yang erat dengan masyarakat di wilayah PNG. Kawasan perbatasan Sulut-Philipina yang memiliki perbatasan laut dengan pulau-pulau terluar kerap menjadi pintu keluar masuk berbagai tindakan kriminal seperti penyelundupan, trafficking, illegal logging dan sebagainya karena luasnya wilayah dan masih minimnya pengawasan oleh pemerintah. Semantara itu kawasan perbatasan NTT-Timor Leste memiliki sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia karena Tmor Leste pernah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PeMBaNGUNaN Di kaWasaN PerBatasaN PaPUa-PNG

Kondisi masyarakat kawasan perbatasan Papua-PNG masih tertinggal dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Kondisi geografis, topografi yang berat dan sulit dijangkau, terbatasnya infrastruktur (listrik, air, telekomunikasi, jalan, dan jembatan), rendahnya SDM baik level aparatur maupun masyarakat, menyebabkan rendahnya tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat di wilayah tersebut.

Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan provinsi Papua-PNG dirumuskan dengan memperhatikan kondisi wilayah dan potensi yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi. Kebijakan pembangunan dilakukan antara lain dengan pendekatan sebagai berikut:

1) Peningkatan dan penyediaan prasarana dan sarana perbatasan dalam bentuk Pos Pengawas Lintas Batas (PPLB), Pos Pelintas Batas (PLB) dan tanda fisik perbatasan. Hal itu mutlak harus dilakukan walaupun tidak gampang mengingat kondisi geografis dan topografis yang cukup sulit, khususnya di perbatasan bagian utara dan tengah yang berupa pegunungan.

Sum

ber

: Doc

Bap

pen

as

Pos Lintas Batas Kal Bar


memacu pembangunan wilayah perbatasan. Pendekatan yang

dapat dilakukan yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan dan meningkatkan pendidikan melalui pendidikan formal dan informal, membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut secara langsung dalam proses penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan turut menikmati hasil-hasil pembangunan yang telah direncanakan sejak awal.

Dalam rangka percepatan pembangunan dikawasan perbatasan, maka terdapat banyak stakeholders yang berkegiatan di daerah perbatasan, dan koordinasi pembangunan daerah perbatasan dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara, namun amanat Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara maka pada Tahun 2009, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah membentuk Badan Penelolaan Wilayah Perbatasan, untuk mengkoordinasi pembangunan daerah perbatasan di Sulawesi Utara. Badan ini akan mengkoordinasikan program/

Sumber: doc Bappenas

FOKUS FOKUS

2) Kondisi alam yang masih asli merupakan potensi yang sangat baik untuk pengembangan pariwisata khususnya pariwisata alam dan petualangan, hanya perlu ditunjang oleh faktor keamanan dan akses yang memadai. Pemenuhan aspek sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan ini akan mempengaruhi aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, sosial maupun budaya.

3) Pengembangan sumber daya manusia terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat di kawasan perbatasan mutlak diperlukan, saat ini kondisi sarana dan prasarananya kesehatan serta pendidikan yang ada masih sangat minim.

4) Peningkatan sarana dan prasarana aksessibilitas seperti jalan dan jembatan perhubungan mutlak diperlukan sehingga keterisolasian wilayah pada daerah perbatasan dapat terbuka untuk pelayanan pemerintah maupun pelayanan ekonomi.

Paradigma wilayah peyangga belakang menjadi beranda depan yang sangat strategis bagi perekonomian regional maupun nasional. Melalui daerah perbatasan kegiatan perdagangan antar negara dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan murah sehingga mendorong

meningkatnya aktivitas produksi dan pendapatan masyarakat yang akan meningkatkan kesejahteraan. Perbatasan Negara juga sebagai manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara sehingga penanganannya harus terpadu dalam satu kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan.

Untuk itu pembangunan kawasan perbatasan perlu dipercepat, baik perbatasan darat maupun laut melalui pendekatan sarana dan prasarana wilayah perbatasan negara dan ini telah diamanatkan dalam UU 26 tahun 2007, UU 32 tahun 2004, Perpres No.7 tahun 2005 dan UU No. 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua.

PeMBaNGUNaN kaWasaN PerBatasaN NeGara Di PrOViNsi sULaWesi Utara

Kawasan perbatasan di Sulawesi Utara memiliki 4 karakteristik wilayah yaitu daerah perbatasan, daerah kepulauan, daerah rawan bencana alam dan daerah tertinggal. Dengan memperhatikan karakteristik serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi di daerah perbatasan, maka kebijakan pembangunan kawasan perbatasan negara sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2005- 2010 Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

dan dana-dana khusus dari Pemerintah Provinsi yang berasal dari PAD.

c. Melakukan pembenahan institusi dan infrastruktur pendukung dalam rangka memperkuat pengembangan potensi-potensi ekonomi daerah serta memperkokoh struktur ekonomi daerah wilayah perbatasan. Pendekatannya dapat dilakukan dengan merevitalisasi institusi-institusi daerah yang sangat strategis berkaitan dengan pembangunan ekonomi, memprioritaskan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur dasar yang sangat mendesak dan sarana-sarana penunjang lainnya, memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan diciptakan keterkaitan kegiatan-kegiatan ekonomi dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi, dan orientasi pembangunan wilayah perbatasan diarahkan pada outward looking dengan memperhatikan aspek-aspek security dan prosperity.

d. Mengutamakan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal dalam

kegiatan semua SKPD di Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Pusat.

Pengembangan wilayah perbatasan juga dilaksanakan dengan Pola yang

berparadigma: Dari Heavy Security ke Prosperity, dengan strategi: Safety

Belt dan Outward Looking serta pedekatan: Top Down (Batas

Wilayah dan Pertahanan Keamanan) melalui program Pengembangan Kawasan Perbatasan (PKP) terpadu dan Safety Belt, Buttom-Up (Aspirasi Lokal) dan Pemberdayaan Masyarakat

(PPK/PNPM).

P e M B a N G U N a N kaWasaN PerBatasaN

NeGara Di PrOViNsi NUsa teNGGara tiMUr

Perbatasan Negara RI-RDTL sangat spesifik dan berbeda kondisinya dibandingkan perbatasan lain di Wilayah Indonesia antara lain karena Pertama; RDTL semula adalah Provinsi ke 27 Republik Indonesia yang dalam kebijakan pembangunan mendapatkan perlakukan khusus dari pemerintah, Kedua; Masyarakat RDTL dengan masyarakat Timor Barat merupakan etnis yang sama yaitu Etnis Timor dengan bahasa yang sama yaitu Bahasa Tetun yang kini menjadi bahasa resmi bangsa Timor Leste dan Ketiga; Dalam wilayah Timor Barat-RI ada wilayah Enclave RDTL (Wilayah Oekusi) yang secara kekerabatan sangat erat dengan masyarakat di wilayah perbatasan negara di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Berdasarkan kondisi lapangan dan permasalahan yang dihadapi maka strategi pengembangan kawasan perbatasan RI-Timor Leste adalah, Pertama, Faktor kunci keberhasilan dalam pembangunan aparatur negara yang inovatif dalam pengembangan ekonomi kawasan perbatasan RI-RDTL yaitu: (a) Implementasikan UU Nomor 43 tahun 2008 untuk membentuk Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Negara (BPKPN); (b) Menetapkan Otorita Kawasan Timor Barat didukung menciptakan kebijakan

a. Mengutamakan pembangunan wilayah perbatasan tanpa mempertimbangkan wilayah administrasi tapi lebih menekankan pada suatu sistem wilayah pembangunan ekonomi yang bersinergi dan terintegrasi. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan suatu sistem yang menarik minat investor melakukan bisnis di wilayah perbatasan khususnya pada pengembangan potensi unggulan seperti sektor perikanan dan pariwisata dengan pendekatan klaster. Selain itu, mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan keterpaduan antar sektor terkait (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam menciptakan wilayah perbatasan yang aman serta memiliki daya tarik khusus untuk investasi.

b. Meningkatkan keberpihakan pemerintah (nasional dan provinsi) membangun wilayah perbatasan untuk dapat berkembang lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah-daerah yang lain. Pendekatan yang memungkinkan dilakukan yaitu mengalokasi dana pemerintah lebih besar melalui dana alokasi khusus, Public Service Obligation (PSO), Universal Service Obligation (USO), dana keperintisan,

Pembangunan Sarana Pemerintahan di Perbatasan Kalimantan Barat

Gerbang Perbatasan Antar Wilayah di Kalimantan Barat

Pembangunan Infrastruktur di wilayah Perbatasan

Sumber: Doc Bappenas

Sum

ber

: Doc

Bap

pen

as


memacu pembangunan wilayah perbatasan. Pendekatan yang

dapat dilakukan yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan dan meningkatkan pendidikan melalui pendidikan formal dan informal, membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut secara langsung dalam proses penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan turut menikmati hasil-hasil pembangunan yang telah direncanakan sejak awal.

Dalam rangka percepatan pembangunan dikawasan perbatasan, maka terdapat banyak stakeholders yang berkegiatan di daerah perbatasan, dan koordinasi pembangunan daerah perbatasan dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara, namun amanat Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara maka pada Tahun 2009, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah membentuk Badan Penelolaan Wilayah Perbatasan, untuk mengkoordinasi pembangunan daerah perbatasan di Sulawesi Utara. Badan ini akan mengkoordinasikan program/

Sumber: doc Bappenas

FOKUS FOKUS

2) Kondisi alam yang masih asli merupakan potensi yang sangat baik untuk pengembangan pariwisata khususnya pariwisata alam dan petualangan, hanya perlu ditunjang oleh faktor keamanan dan akses yang memadai. Pemenuhan aspek sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan ini akan mempengaruhi aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, sosial maupun budaya.

3) Pengembangan sumber daya manusia terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat di kawasan perbatasan mutlak diperlukan, saat ini kondisi sarana dan prasarananya kesehatan serta pendidikan yang ada masih sangat minim.

4) Peningkatan sarana dan prasarana aksessibilitas seperti jalan dan jembatan perhubungan mutlak diperlukan sehingga keterisolasian wilayah pada daerah perbatasan dapat terbuka untuk pelayanan pemerintah maupun pelayanan ekonomi.

Paradigma wilayah peyangga belakang menjadi beranda depan yang sangat strategis bagi perekonomian regional maupun nasional. Melalui daerah perbatasan kegiatan perdagangan antar negara dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan murah sehingga mendorong

meningkatnya aktivitas produksi dan pendapatan masyarakat yang akan meningkatkan kesejahteraan. Perbatasan Negara juga sebagai manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara sehingga penanganannya harus terpadu dalam satu kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan.

Untuk itu pembangunan kawasan perbatasan perlu dipercepat, baik perbatasan darat maupun laut melalui pendekatan sarana dan prasarana wilayah perbatasan negara dan ini telah diamanatkan dalam UU 26 tahun 2007, UU 32 tahun 2004, Perpres No.7 tahun 2005 dan UU No. 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua.

PeMBaNGUNaN kaWasaN PerBatasaN NeGara Di PrOViNsi sULaWesi Utara

Kawasan perbatasan di Sulawesi Utara memiliki 4 karakteristik wilayah yaitu daerah perbatasan, daerah kepulauan, daerah rawan bencana alam dan daerah tertinggal. Dengan memperhatikan karakteristik serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi di daerah perbatasan, maka kebijakan pembangunan kawasan perbatasan negara sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2005- 2010 Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

dan dana-dana khusus dari Pemerintah Provinsi yang berasal dari PAD.

c. Melakukan pembenahan institusi dan infrastruktur pendukung dalam rangka memperkuat pengembangan potensi-potensi ekonomi daerah serta memperkokoh struktur ekonomi daerah wilayah perbatasan. Pendekatannya dapat dilakukan dengan merevitalisasi institusi-institusi daerah yang sangat strategis berkaitan dengan pembangunan ekonomi, memprioritaskan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur dasar yang sangat mendesak dan sarana-sarana penunjang lainnya, memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan diciptakan keterkaitan kegiatan-kegiatan ekonomi dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi, dan orientasi pembangunan wilayah perbatasan diarahkan pada outward looking dengan memperhatikan aspek-aspek security dan prosperity.

d. Mengutamakan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal dalam

kegiatan semua SKPD di Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Pusat.

Pengembangan wilayah perbatasan juga dilaksanakan dengan Pola yang

berparadigma: Dari Heavy Security ke Prosperity, dengan strategi: Safety

Belt dan Outward Looking serta pedekatan: Top Down (Batas

Wilayah dan Pertahanan Keamanan) melalui program Pengembangan Kawasan Perbatasan (PKP) terpadu dan Safety Belt, Buttom-Up (Aspirasi Lokal) dan Pemberdayaan Masyarakat

(PPK/PNPM).

P e M B a N G U N a N kaWasaN PerBatasaN

NeGara Di PrOViNsi NUsa teNGGara tiMUr

Perbatasan Negara RI-RDTL sangat spesifik dan berbeda kondisinya dibandingkan perbatasan lain di Wilayah Indonesia antara lain karena Pertama; RDTL semula adalah Provinsi ke 27 Republik Indonesia yang dalam kebijakan pembangunan mendapatkan perlakukan khusus dari pemerintah, Kedua; Masyarakat RDTL dengan masyarakat Timor Barat merupakan etnis yang sama yaitu Etnis Timor dengan bahasa yang sama yaitu Bahasa Tetun yang kini menjadi bahasa resmi bangsa Timor Leste dan Ketiga; Dalam wilayah Timor Barat-RI ada wilayah Enclave RDTL (Wilayah Oekusi) yang secara kekerabatan sangat erat dengan masyarakat di wilayah perbatasan negara di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Berdasarkan kondisi lapangan dan permasalahan yang dihadapi maka strategi pengembangan kawasan perbatasan RI-Timor Leste adalah, Pertama, Faktor kunci keberhasilan dalam pembangunan aparatur negara yang inovatif dalam pengembangan ekonomi kawasan perbatasan RI-RDTL yaitu: (a) Implementasikan UU Nomor 43 tahun 2008 untuk membentuk Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Negara (BPKPN); (b) Menetapkan Otorita Kawasan Timor Barat didukung menciptakan kebijakan

a. Mengutamakan pembangunan wilayah perbatasan tanpa mempertimbangkan wilayah administrasi tapi lebih menekankan pada suatu sistem wilayah pembangunan ekonomi yang bersinergi dan terintegrasi. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan suatu sistem yang menarik minat investor melakukan bisnis di wilayah perbatasan khususnya pada pengembangan potensi unggulan seperti sektor perikanan dan pariwisata dengan pendekatan klaster. Selain itu, mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan keterpaduan antar sektor terkait (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam menciptakan wilayah perbatasan yang aman serta memiliki daya tarik khusus untuk investasi.

b. Meningkatkan keberpihakan pemerintah (nasional dan provinsi) membangun wilayah perbatasan untuk dapat berkembang lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah-daerah yang lain. Pendekatan yang memungkinkan dilakukan yaitu mengalokasi dana pemerintah lebih besar melalui dana alokasi khusus, Public Service Obligation (PSO), Universal Service Obligation (USO), dana keperintisan,

Pembangunan Sarana Pemerintahan di Perbatasan Kalimantan Barat

Gerbang Perbatasan Antar Wilayah di Kalimantan Barat

Pembangunan Infrastruktur di wilayah Perbatasan


Sum

ber

: Doc

Bap

pen

as


khusus pengembangan ekonomi perbatasan yang berdaya saing; (c) Menciptakan SDM aparatur, swasta dan masyarakat di perbatasan berdaya saing global; (d) Menyiapkan sarana prasarana yang mendukung pembinaan aparatur dan pengembangan ekonomi.

Kedua, Kebijakan yang direkomendasikan untuk pengembangan kawasan perbatasan RI-Timor Leste dari perspektif kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia yaitu: (a) Aspek kelembagaan, perlu percepatan untuk mengimplementasikan UU Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara dengan membentuk Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Negara (BPKPN) yang memiliki otoritas penuh dalam pengambilan keputusan yang dapat memperpendek birokrasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan; (b) Aspek ketatalaksanaan, perlu kebijakan khusus yaitu Menetapkan Otorita Kawasan Timor Barat didukung menciptakan kebijakan khusus pengembangan ekonomi perbatasan yang berdaya saing untuk mencegah pandangan masyarakat perbatasan bahwa lepas dari NKRI dan menjadi wilayah merdeka adalah cara terbaik untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan; (c) Aspek SDM, perlu adanya komitmen untuk menciptakan SDM aparatur, swasta dan masyarakat di perbatasan berdaya saing global yang menjamin adanya persaingan yang sehat, efisien dan produktif dengan SDM Negara RDTL yang telah menetapkan kebijakan SDM berorientasi pasar bebas; (d) Aspek pendukung, Untuk mempercepat berfungsinya kelembagaan, ketatalaksaan dan inovasi SDM pengelola kawasan perbatasan maka perlu dukungan sarana prasarana yang mendukung pembinaan aparatur dan pengembangan ekonomi untuk mewujudkan kesetaraan pembangunan dengan RDTL yang didukung banyak negara donor termasuk bantuan RI dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung pembangunan SDM, ekonomi dan pelayanan sosial dasar.

PeMBaNGUNaN kaWasaN PerBatasaN NeGara Di PrOViNsi kaLiMaNtaN tiMUr

Provinsi Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Negara Malaysia yang meliputi wilayah laut dan daratan. Terdapat 3 Kabupaten dan 13 kecamatan di Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia (Serawak dan Sabah) yaitu 7 kecamatan di Kabupaten Nunukan (Kecamatan Sebatik Induk, Sebatik Barat, Nunukan, Sebuku, Lumbis, Krayan dan Krayan Selatan), 4 kecamatan di Kabupaten Malinau (Kecamatan Pujungan, Kayan Hulu, Kayan Hilir dan Kayan Selatan) serta 2 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat (Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari).

Kawasan perbatasan negara di provinsi Kalimantan Timur memiliki kondisi yang jauh dari sejahtera, keadaan sebagian besar wilayah perbatasan masih banyak berupa desa yang terpencil, terisolasi, dan masih berupa hutan. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan sarana insfrastruktur yang ada di wilayah perbatasan tersebut, baik sarana transportasi, komunikasi, dan fasilitas lainnya.

Perbedaan kemajuan pembangunan perbatasan Kaltim sangat kontras dengan negara tetangga (Sabah/Tawau Malaysia), saat ini secara sosial ekonomi, kawasan perbatasan masih bergantung pada negara tetangga, hal ini dapat

FOKUS

dilihat karena belum memadainya fasilitas sosial dan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurang memadainya pelayanan kesehatan, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diantaranya kesulitan memenuhi kebutuhan BBM dan kebutuhan pokok dan lain-lain. Permasalah-permasalah di atas menjadi pekerjaaan rumah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur telah melakukan berbagai terobosan diantaranya melalui pembentukan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Terpencil dan Terisolasi serta melalui pendekatan pada pemerintah pusat untuk mendapatkan peningkatan pembiayaan pembangunan kawasan perbatasan. Pembangunan dikawasan perbatasan, harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat, potensial yang ada, dan permasalahan yang dihadapi. Penyusunan pengembangan rencana pembangunan kawasan perbatasan merupakan langkah awal yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Daerah Kalimantan Timur. Mengingat kompleksitasnya permasalahan perbatasan di Kalimantan Timur, kedepan harus disediakan suatu acuan/pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan di masa depan khususnya pada periode 2010-2013 yang terpadu, sistematika, dan berkesinambungan.

*)Diolah dari berbagai sumber.

kebijakan dan strategi Pembangunan kawasan Perbatasan sebagai Beranda Depan Negara

Pembangunan nasional merupakan wujud nyata usaha pemerintah untuk

menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, pembangunan nasional haruslah memiliki sifat yang multidimensional dalam berbagai bidang sektor yang tersebar di seluruh tanah air.

Kawasan perbatasan negara merupakan suatu wilayah yang mempunyai posisi strategis di dalam keberadaan suatu negara dan dinamika hubungan dengan negara tetangga. Kedaulatan suatu negara bisa tampak perwujudannya dalam kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan negara. Di kawasan perbatasan suatu negara tersimpan hal-hal strategis berupa tapal batas wilayah kedaulatan, pertahanan dan keamanan serta pemanfaatan dan pengelolaan segala sumberdaya untuk pembangunan.

Pembangunan di kawasan perbatasan harus dilakukan dengan mengutamakan kombinasi dan perpaduan antara pendekatan lintas wilayah dan lintas sektor untuk mendayagunakan potensi dan kemampuan daerah dengan berbagai alat kebijakan yang mendukung perkembangan wilayah. Pembangunan lintas wilayah dimaksudkan untuk mempercepat perwujudan pemerataan pembangunan ke seluruh daerah di kawasan perbatasan melalui pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha serta keterkaitan dan kerjasama ekonomi antar pelaku, antar desa dan kota, antar daerah dan antar wilayah yang saling menguntungkan.

RPJMN II 2010-2014 telah disusun dengan rekomendasi berupa arah kebijakan, strategis, fokus dan kegiatan prioritas, sasaran dan indikator kinerja. Rekomendasi ini disusun berdasarkan karakteristik dan kondisi umum, tinjauan RPJMN I 2004 2009, isu pengembangan wilayah dan persoalan pembangunan serta kerangka pengembangan wilayah.

1. arah kebijakan

Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik itu dari faktor sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan lingkungan, maupun faktor-faktor lain yang datangnya dari luar namun memberi pengaruh yang berarti terhadap keberhasilan pencapaian pembangunan.

Untuk mewujudkan pengembangan kawasan perbatasan yang sesuai dengan hasil-hasil analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka perlu disusun arah kebijakan yang sesuai dengan kondisi-kondisi yang dihadapi dan kemungkinan-kemungkinan perkembangan lebih lanjut di masa depan. Maka arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan untuk pembangunan periode 2010-2014 adalah:

“Percepatan pengembangan kawasan perbatasan di berbagai bidang pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas keamanan nasional dengan memperhatikan pengembangan wilayah di pedalaman dan pulau-pulau kecil terluar dengan berpijak pada keberlanjutan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup.”

2. strategi dan fokus Prioritas

Strategi merupakan suatu respon terhadap arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan. Strategi ini menjadi rujukan dari seluruh kebijaksanaan dan program-program kegiatan pembangunan yang bakal dilaksanakan oleh pemerintah. Strategi ini sifatnya berkelanjutan dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Strategi pengembangan kawasan perbatasan antara lain meliputi :

1. Penuntasan masalah kejelasan batas wilayah kedaulatan (teritorial) dan batas yuridiksi dengan negara tetangga melalui penetapan batas darat dan batas laut (Batas Laut Teritorial, Batas Landas Kontinen, Batas Zona Tambahan maupun Batas Zona Ekonomi Eksklusif ) berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tetangga. Strategi ini dijabarkan melalui fokus prioritas:

(a) penyelesaian penetapan batas wilayah teritorial.

(b) penegasan batas wilayah yurisdiksi.

2. Peningkatan pertahanan dan keamanan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Strategi ini dijabarkan melalui fokus prioritas:

(a) Peningkatan upaya pertahanan.

(b) Peningkatan upaya keamanan.

(c) Penegakkan hukum.

3. Mempercepat pembangunan melalui pengembangan ekonomi lokal dengan diciptakannya

FOKUS

Salah satu upaya pembangunan wilayah perbatasan Kaltim

Sum

ber

: Doc

Bap

pen

as

keterkaitan pengembangan wilayah antara kota utama di kawasan perbatasan (PKSN) dengan desa-desa sekitarnya dan negara tetangga. Strategi ini dijabarkan melalui fokus prioritas:

(a) Pengembangan ekonomi lokal berbasis masyarakat.

(b) Peningkatan ekonomi daerah berbasis sektor unggulan.

(c) Penyediaan dan peningkatan fasilitas perekonomian.

(d) Pengembangan kesempatan kerja.

4. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung keber-lanjutan percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Strategi ini di-jabarkan melalui fokus prioritas:

(a) Peningkatan aksesibilitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi

(b) Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi

(c) Penyediaan dan peningkatan energi listrik

5. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga termasuk di pulau-pulau kecil terluar. Strategi ini dijabarkan melalui fokus prioritas:

(a) Peningkatan pelayanan kesehatan.

(b) Peningkatan pelayanan pendidikan.

(c) Penyediaan pemukiman dan perumahan.

6. Meningkatkan pelestarian kawasan lindung untuk menunjang keberlanjutan pembangunan yang

berwawasan lingkungan. Strategi ini dijabarkan melalui fokus prioritas:

(a) Peningkatan kegiatan rehabilitasi lingkungan hidup.

(b) Pemeliharaan lingkungan hidup.

7. Membentuk dan mengembangkan kapasitas kelembagaan pemerintahan dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Strategi ini dijabarkan melalui fokus prioritas:

(a) Penyediaan sarana penunjang pemerintahan.

(b) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah.

(c) Peningkatan koordinasi dan kerja sama.

3. sasaran dan indikator

Strategi pengembangan kawasan perbatasan harus dilengkapi dengan adanya sasaran dan indikator kinerja. Sasaran ditetapkan sebagai acuan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu satu hingga lima tahun. Oleh karena itu, indikator disusun untuk dilaksanakan pada jangka waktu satu hingga lima tahun juga. Indikator merupakan uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur. Indikator berguna tatkala evaluasi dijalankan guna melihat atau menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.

RPJMN Tahun 2010-2014 telah menyebutkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan menjadi beranda depan Negara merupakan prioritas nasional. Program ini ditujukan untuk; Pertama, menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional, Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial, dan budaya, serta keuntungan lokasi geografis yang strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga.

Pembangunan kawasan perbatasan pada masa lalu

Beberapa puluh tahun ke belakang masalah perbatasan memang masih

belum mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah. Hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah, dan potensial. Usaha dan kebijakan pemerintah dalam percepatan pembangunan perbatasan menjadi salah satu kawasan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara khusus dalam berbagai bidang pembangunan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Daerah Perbatasan memiliki permasalahan yang kompleks dalam penanganannya.

Daerah perbatasan merupakan wilayah strategis sekaligus daerah rawan terkait dengan masalah-masalah pertahanan dan keamanan negara. Oleh karenanya sangat perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar khususnya yang menyangkut pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi produktif masyarakat dan keamanan. Selama ini daerah perbatasan masih identik dengan daerah yang terisolasi, terpencil, terbelakang dalam berbagai macam aspek kegiatan baik sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan (Sondakh, 1996; Kamaluddin, 2003). Disparitas pembangunan khususnya di daerah perbatasan dan non perbatasan yang masih terjadi memang merupakan akumulasi dari berbagai masalah yang sangat kompleks antara lain meliputi:

• Model paradigma pembangunan di masa pemerintahan Orde Baru yang memang sangat kurang memperhatikan pembangunan daerah, khususnya pembangunan daerah-daerah perbatasan.

• Letak geografis yang tidak menguntungkan dan jauh dari pemukiman perkotaan.

• Kurangnya sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi sehinggga mengakibatkan kecamatan tersebut terisolasi, terpencil, dan terbelakang dari orbit kegiatan sosial dan ekonomi.

• Lemahnya SDM yang diakibatkan karena minimnya pendidikan yang diperoleh masyarakat serta kurangnya transportasi dan komunikasi.

• Karena sulitnya transportasi mengakibatkan kebutuhan pokok masyarakat harganya menjadi mahal, di lain pihak hasil-hasil produksi masyarakat di bidang pertanian tidak dapat dipasarkan ke kota (Sondakh, 1996; Alfais, 2003).

kondisi Daerah Perbatasan saat ini

Pada umumnya daerah pebatasan belum mendapat perhatian secara proporsional. Kondisi ini terbukti dari kurangnya sarana prasarana pengamanan daerah perbatasan dan aparat keamanan di perbatasan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan trans nasional (transnational crimes). Kondisi umum daerah perbatasan dapat dilihat dari aspek Pancagatra yaitu:

• Aspek Ideologi.

Kurangnya akses pemerintah baik pusat maupun daerah ke kawasan perbatasan dapat menyebabkan masuknya pemahaman ideologi lain seperti paham komunis dan liberal kapitalis, yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari rakyat Indonesia. Pada saat ini penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa tidak disosialisasikan dengan gencar seperti dulu lagi, karena tidak seiramanya antara kata dan perbuatan dari penyelenggara negara. Oleh karena itu perlu adanya suatu metode pembinaan ideologi Pancasila yang terus-menerus, tetapi tidak bersifat indoktrinasi dan yang paling penting adanya keteladanan dari para pemimpin bangsa.

• Aspek Politik.

Kehidupan sosial ekonomi di daerah perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik, karena meskipun orientasi masyarakat masih terbatas pada bidang ekonomi dan sosial, terutama apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan mempunyai ketergantungan kepada perekonomian negara tetangga, maka hal inipun selain dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa. Situasi politik yang terjadi di negara tetangga seperti Malaysia (Serawak & Sabah) dan Philipina Selatan akan turut mempengaruhi situasi keamanan daerah perbatasan.

• Aspek Ekonomi.

Daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal (terbelakang) disebabkan antara lain:

1) Lokasinya yang relatif terisolasi (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang rendah.

2) Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

3) Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal).

4) Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat di daerah perbatasan (blank spot).

Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme. Maka tidak jarang daerah perbatasan sebagai pintu masuk atau tempat transit pelaku kejahatan dan teroris.

• Aspek Sosial Budaya.

Akibat globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, teknologi informasi dan komunikasi terutama internet, dapat mempercepat masuk dan berkembangnya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh budaya asing tersebut banyak yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita, dan dapat merusak ketahanan nasional, karena mempercepat dekulturisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masyarakat daerah perbatasan cenderung lebih cepat terpengaruh oleh budaya asing, dikarenakan intensitas hubungan lebih besar dan kehidupan ekonominya sangat bergantung dengan negara tetangga.

• Aspek Pertahanan dan Keamanan.

Daerah perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktivitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional maupun internasional baik secara langsung dan tidak langsung. Daerah perbatasan rawan akan persembunyian kelompok GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), penyelundupan dan kriminal lainnya termasuk terorisme, sehingga perlu adanya kerja sama yang terpadu antara instansi terkait dalam penanganannya.

Keamanan wilayah perbatasan mulai menjadi konsentrasi setiap pemerintah yang wilayah negaranya berbatasan langsung dengan negara lain. Kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan antar negara telah mendorong para birokrat dan perumus kebijakan untuk mengembangkan suatu kajian tentang penataan wilayah

FOKUS FOKUS


Dermaga Teluk Dalam NiasSumber: Doc Bappenas

8 EDISI NOMOR 24 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.EDISI NOMOR 24 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN. EDISI NOMOR 24 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

OPINI

antara koordinasi, realisasi, dan implementasi kebijakan Pembangunan “Beranda Depan”

indonesiaOleh :

ir. rohmad supriyadi , M.si.(kasubdit kawasan khusus dan Perbatasan, Bappenas)

perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan sistem keamanannya. Hal ini menjadi isu strategis karena penataan kawasan perbatasan terkait dengan proses nation state building terhadap kemunculan potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan pula dengan negara lainnya (neighbourhood countries). Penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Sabarno, 2001) .

strategi Pengembangan Daerah Perbatasan

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Konsepsi pengelolaan perbatasan negara merupakan “titik temu” dari tiga hal penting yang harus saling bersinergi, yaitu:

1) Politik Pemerintahan Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam wadah NKRI.

2) Pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama masyarakat di daerah-daerah.

3) Politik luar negeri yang bebas-aktif dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan Ekonomi dan Percepatan Pertumbuhan Perekonomian Perbatasan Berbasis Kerakyatan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan ketahanan di daerah perbatasan. Kualitas sumber daya manusia ataupun tingkat kesejahteraan yang rendah akan mengakibatkan kerawanan terutama dalam hal yang menyangkut masalah sosial dan pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah perbatasan. Hal-hal yang perlu

diperhatikan dalam usaha pertumbuhan perekonomian perbatasan yang berbasis kerakyatan antara lain:

1) Potensi sumber daya alam setempat.

2) Kelompok swadaya masyarakat.

Sedangkan bentuk usaha percepatan pertumbuhan perekonomian perbatasan yang berbasis kerakyatan antara lain:

• Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat/kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang sudah ada.

• Pemberdayaan, pendampingan dan penguatan peran serta perempuan dalam kegiatan perekonomian atau sosial.

• Pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat di kawasan perbatasan.

• Menghidupkan peran lembaga keuangan mikro dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian.

• Identifikasi potensi dan pengembangan sektor-sektor unggulan di daerah perbatasan.Daerah perbatasan merupakan

kawasan khusus sehingga dalam penangannya memerlukan pendekatan yang khusus pula. Hal ini disebabkan karena semua bentuk kegiatan atau aktivitas yang ada didaerah perbatasan apabila tidak dikelola akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, ditingkat regional maupun internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Permasalahan yang timbul sering dikarenakan adanya kesan jenjang sosial di dalam masyarakat, hal semacam inilah yang perlu untuk dihindari terutama bagi masyarakat di daerah perbatasan. Penanganan yang mungkin dilakukan adalah secara adat, tetapi apabila sudah menyangkut stabilitas dan keamanan nasional maka hal tersebut akan menjadi urusan pemerintah.

FOKUS

Apapun alasannya, pembangunan daerah perbatasan harus dilaksanakan hal ini dikarenakan menyangkut masalah kedaulatan dan harga diri bangsa. Oleh karenanya penanganan dan pembangunan daerah perbatasan perlu dilakukan secara komprehensif dalam arti tidak hanya melalui pendekatan kesejahteraan, akan tetapi juga dilakukan dengan pendekatan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan dan komitmen, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda depan bangsa.

Pemberdayaan masyarakat dan kebijakan tingkat lokal merupakan kunci sukses dalam pembangunan daerah perbatasan. (*)

Daftar Pustaka

1. Adri Patton, Direktur Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur, http://www.setneg.go.id.

2. Depkimpraswil, 2002, Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara. Jakarta.

3. Eddy MT. Sianturi, SSi dan Nafsiah, SP, Peneliti Puslitbang Strahan Balitbang Dephan, Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI, http://www.bulletinlitbang.dephan.go.id.

4. Firkan Maulana, Input Paper RPJMN II 2010-2014, Pengembangan Kawasan Perbatasan, DSF – The World Bank & Bappenas Direktorat Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal

5. Mickael Andjioe, 2001, Pengelolaan PPLB Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, http://www. perbatasan. com.

6. Pellindou P. Jack A., Ir., MM., 2002. Peningkatan Kerja sama Perbatasan Antar Negara Guna Memperlancar Arus Perdagangan di Daerah Frontier Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Lemhanas. Jakarta.

7. Sabarno Hari, 2001, Kebijakan/Strategi Penataan Batas dan Pengembangan Wilayah Perbatasan, http://www. perbatasan.com.

Jalan berstatus nasional penguhung Putussibau (Ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu) dengan perbatasan Badau rusak parah_salah satu Jembatan di portal masyarakat.

Sum

ber

: Doc

Bap

pen

as

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan banyak

negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG), dan Timor Leste yang tersebar di tiga pulau, empat provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga yang berbatasan baik bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik, maupun budayanya. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Wilayah-wilayah yang berada di perbatasan dengan negara

tetangga ini sesungguhnya merupakan kawasan yang strategis dari aspek pengembangan ekonomi dan sekaligus tetap dalam koridor wilayah pertahanan dan keamanan negara.

keBiJakaN PeMeriNtaH DaLaM PeMBaNGUNaN kaWasaN PerBatasaN

Perpres No. 17/2005 tentang RPJP Nasional 2005-2025 telah menegaskan arah pengembangan jangka panjang kawasan perbatasan antar negara dimana pengembangan kawasan ini dilakukan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Pendekatan pembangunan yang dilakukan saat ini, selain menggunakan pendekatan pertahanan dan keamanan (Hankam), juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian. Arah kebijakan dalam RPJP ini kemudian diterjemahkan dalam rencana pembangunan lima tahunan, RPJMN dan rencana kerja tahunan pemerintah.

Pada RPJMN periode 2010-2014, pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, seperti termuat dalam buku I RPJMN Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik. Dengan adanya arah kebijakan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional ini, maka Kementerian/Lembaga terkait wajib menempatkan upaya pembangunan kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar ke dalam dokumen perencanaan di sektornya masing-masing, baik itu dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan maupun Rencana Kerja (Renja) tahunan sebagai bentuk keberpihakan bagi pembangunan kawasan perbatasan. Dari sisi penataan ruang, kawasan perbatasan juga telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.

Keberpihakan tersebut diwujudkan dalam bentuk penerbitan kebijakan, program, dan kegiatan termasuk alokasi pendanaannya yang ditujukan bagi para pelaksana tugas dan pelayanan di wilayah perbatasan. Sebagai contoh, baru saja diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun

9 EDISI NOMOR 24 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN. EDISI NOMOR 24 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

OPINI

antara koordinasi, realisasi, dan implementasi kebijakan Pembangunan “Beranda Depan”

indonesiaOleh :

ir. rohmad supriyadi , M.si.(kasubdit kawasan khusus dan Perbatasan, Bappenas)

perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan sistem keamanannya. Hal ini menjadi isu strategis karena penataan kawasan perbatasan terkait dengan proses nation state building terhadap kemunculan potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan pula dengan negara lainnya (neighbourhood countries). Penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Sabarno, 2001) .

strategi Pengembangan Daerah Perbatasan

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Konsepsi pengelolaan perbatasan negara merupakan “titik temu” dari tiga hal penting yang harus saling bersinergi, yaitu:

1) Politik Pemerintahan Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam wadah NKRI.

2) Pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama masyarakat di daerah-daerah.

3) Politik luar negeri yang bebas-aktif dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan Ekonomi dan Percepatan Pertumbuhan Perekonomian Perbatasan Berbasis Kerakyatan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan ketahanan di daerah perbatasan. Kualitas sumber daya manusia ataupun tingkat kesejahteraan yang rendah akan mengakibatkan kerawanan terutama dalam hal yang menyangkut masalah sosial dan pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah perbatasan. Hal-hal yang perlu

diperhatikan dalam usaha pertumbuhan perekonomian perbatasan yang berbasis kerakyatan antara lain:

1) Potensi sumber daya alam setempat.

2) Kelompok swadaya masyarakat.

Sedangkan bentuk usaha percepatan pertumbuhan perekonomian perbatasan yang berbasis kerakyatan antara lain:

• Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat/kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang sudah ada.

• Pemberdayaan, pendampingan dan penguatan peran serta perempuan dalam kegiatan perekonomian atau sosial.

• Pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat di kawasan perbatasan.

• Menghidupkan peran lembaga keuangan mikro dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian.

• Identifikasi potensi dan pengembangan sektor-sektor unggulan di daerah perbatasan.Daerah perbatasan merupakan

kawasan khusus sehingga dalam penangannya memerlukan pendekatan yang khusus pula. Hal ini disebabkan karena semua bentuk kegiatan atau aktivitas yang ada didaerah perbatasan apabila tidak dikelola akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, ditingkat regional maupun internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Permasalahan yang timbul sering dikarenakan adanya kesan jenjang sosial di dalam masyarakat, hal semacam inilah yang perlu untuk dihindari terutama bagi masyarakat di daerah perbatasan. Penanganan yang mungkin dilakukan adalah secara adat, tetapi apabila sudah menyangkut stabilitas dan keamanan nasional maka hal tersebut akan menjadi urusan pemerintah.

FOKUS

Apapun alasannya, pembangunan daerah perbatasan harus dilaksanakan hal ini dikarenakan menyangkut masalah kedaulatan dan harga diri bangsa. Oleh karenanya penanganan dan pembangunan daerah perbatasan perlu dilakukan secara komprehensif dalam arti tidak hanya melalui pendekatan kesejahteraan, akan tetapi juga dilakukan dengan pendekatan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan dan komitmen, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda depan bangsa.

Pemberdayaan masyarakat dan kebijakan tingkat lokal merupakan kunci sukses dalam pembangunan daerah perbatasan. (*)

Daftar Pustaka

1. Adri Patton, Direktur Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur, http://www.setneg.go.id.

2. Depkimpraswil, 2002, Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara. Jakarta.

3. Eddy MT. Sianturi, SSi dan Nafsiah, SP, Peneliti Puslitbang Strahan Balitbang Dephan, Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI, http://www.bulletinlitbang.dephan.go.id.

4. Firkan Maulana, Input Paper RPJMN II 2010-2014, Pengembangan Kawasan Perbatasan, DSF – The World Bank & Bappenas Direktorat Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal

5. Mickael Andjioe, 2001, Pengelolaan PPLB Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, http://www. perbatasan. com.

6. Pellindou P. Jack A., Ir., MM., 2002. Peningkatan Kerja sama Perbatasan Antar Negara Guna Memperlancar Arus Perdagangan di Daerah Frontier Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Lemhanas. Jakarta.

7. Sabarno Hari, 2001, Kebijakan/Strategi Penataan Batas dan Pengembangan Wilayah Perbatasan, http://www. perbatasan.com.

Jalan berstatus nasional penguhung Putussibau (Ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu) dengan perbatasan Badau rusak parah_salah satu Jembatan di portal masyarakat.

Sum

ber

: Doc

Bap

pen

as

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan banyak

negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG), dan Timor Leste yang tersebar di tiga pulau, empat provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga yang berbatasan baik bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik, maupun budayanya. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Wilayah-wilayah yang berada di perbatasan dengan negara

tetangga ini sesungguhnya merupakan kawasan yang strategis dari aspek pengembangan ekonomi dan sekaligus tetap dalam koridor wilayah pertahanan dan keamanan negara.

keBiJakaN PeMeriNtaH DaLaM PeMBaNGUNaN kaWasaN PerBatasaN

Perpres No. 17/2005 tentang RPJP Nasional 2005-2025 telah menegaskan arah pengembangan jangka panjang kawasan perbatasan antar negara dimana pengembangan kawasan ini dilakukan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Pendekatan pembangunan yang dilakukan saat ini, selain menggunakan pendekatan pertahanan dan keamanan (Hankam), juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian. Arah kebijakan dalam RPJP ini kemudian diterjemahkan dalam rencana pembangunan lima tahunan, RPJMN dan rencana kerja tahunan pemerintah.

Pada RPJMN periode 2010-2014, pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, seperti termuat dalam buku I RPJMN Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik. Dengan adanya arah kebijakan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional ini, maka Kementerian/Lembaga terkait wajib menempatkan upaya pembangunan kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar ke dalam dokumen perencanaan di sektornya masing-masing, baik itu dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan maupun Rencana Kerja (Renja) tahunan sebagai bentuk keberpihakan bagi pembangunan kawasan perbatasan. Dari sisi penataan ruang, kawasan perbatasan juga telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.

Keberpihakan tersebut diwujudkan dalam bentuk penerbitan kebijakan, program, dan kegiatan termasuk alokasi pendanaannya yang ditujukan bagi para pelaksana tugas dan pelayanan di wilayah perbatasan. Sebagai contoh, baru saja diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun


OPINI OPINI

Pengiriman bahan bakar ke Perbatasan Badau Kabupaten Kapuas Hulu terkendala jembatan rusak berat

Sum

ber

: Doc

Bap

pen

as

2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan. Dengan dikeluarkannya Perpres ini, maka para prajurit TNI dan PNS yang bertugas di pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan menerima tunjangan khusus mulai dari 50% hingga 150% dari gaji pokok.

kOOrDiNasi DaLaM raNGka MeNsiNerGikaN PeNGeLOLaaN kaWasaN PerBatasaN

Permasalahan koordinasi memang merupakan salah satu kendala utama di dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia. Tumpang tindih kebijakan dan program serta tidak terkoordinasinya kebijakan setiap sektor kerapkali terjadi, termasuk masih lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. Koordinasi penanganan batas wilayah maupun pembangunan kawasan perbatasan saat ini masih bersifat ad-hoc serta parsial. Permasalahan un-coordinated memang klasik, karena selalu terjadi pada setiap aspek pembangunan, namun untuk pembangunan kawasan perbatasan disebabkan belum adanya grand design sebagai instrumen untuk menyelaraskan. Grand design ini harus mampu memberikan arah pengembangan dan langkah-langkah ke depan untuk mengembangkan kawasan perbatasan negara secara terintegrasi. Untuk mewujudukan manajemen pengelolaan batas wilayah dan pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi, tahun depan kita akan memiliki Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang telah disahkan pada tanggal 28 Januari 2010 lalu melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010. Dalam beberapa waktu kedepan BNPP dengan dukungan Bappenas akan menyusun Rencana Induk dan Rencana Aksi Perbatasan sebagai “Halaman Depan Negara” yang diharapkan dapat menjadi grand design untuk mensinergikan setiap sektor dan antara pusat dan daerah. Perwujudan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara ini juga tidak terlepas dari

peran dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang memahami karakteristik masyarakat, sumber daya alam, dan negara tetangganya.

BNPP memiliki tugas untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Untuk melaksanakan tugas tersebut BNPP menyelenggarakan beberapa fungsi. Pertama, penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; Kedua, pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan; Ketiga, pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; Keempat, pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara; Kelima. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; Keenam, penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di Kawasan Perbatasan; dan ketujuh, penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

BNPP nantinya akan melakukan koordinasi secara intensif dengan Badan Pengelola Perbatasan di tingkat daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur. Dari 12 provinsi perbatasan, hingga saat ini telah terdapat 3 Provinsi yang membentuk Badan Pengelola Perbatasan yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Papua. Badan Pengelola Perbatasan di Provinsi Kalimantan

Timur dinamakan Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil (BPKPPDT) yang baru dibentuk Februari 2009. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Barat bernama Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerjasama (BPKPK) yang dibentuk tahun 2008. Adapun di Provinsi Papua, telah dibentuk Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) sejak tahun 2001.

PeNiNGkatkaN PeraN PeMeriNtaH DaN kerJasaMa aNtar DaeraH Di kaWasaN PerBatasaN

Peningkatan peran pemerintah daerah dilakukan melalui peningkatan kapasitas (capacity building) baik terhadap kelembagaan, keuangan daerah, maupun aparatur pemerintahnya. Dalam aspek kelembagaan, nanti akan dibentuk Badan Pengelola Perbatasan di tingkat daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur. Pembentukan badan pengelola perbatasan di daerah ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam aspek keuangan daerah, pemerintah telah mengupayakan peningkatan keberpihakan pendanaan pembangunan terhadap pembangunan kawasan perbatasan, salah satunya melalui mekanisme DAK. Dalam perhitungannya, DAK telah memasukkan karakteristik perbatasan negara sebagai kriteria khusus. Lebih jauh lagi, mulai tahun 2011 pemerintah merencanakan untuk memberikan DAK khusus yang ditujukan bagi kepentingan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan. Untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah di daerah perbatasan, pemerintah akan menerbitkan berbagai kebijakan, pedoman dan NSPM sebagai guidance bagi pemda untuk melakukan pengelolaan batas wilayah dan pembangunan kawasan perbatasan.

Sedangkan untuk meningkatkan kerja sama antar daerah di kawasan perbatasan, diperlukan peranan Pemerintah Provinsi melalui Badan Perbatasan Daerah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai upaya pembangunan yang dilaksanakan kabupaten-kabupaten yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi juga perlu memiliki rencana pembangunan kawasan perbatasan yang terintegrasi antar sektor dan antar daerah sebagai acuan bagi seluruh sektor dan kabupaten terkait untuk melakukan kegiatan pembangunan secara terintegrasi Pembentukan forum pemerintah kabupaten perbatasan juga merupakan wacana yang perlu ditindaklanjuti sebagai wadah kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama pembangunan kawasan perbatasan.

keNDaLa-keNDaLa DaLaM PeMBaNGUNaN Di kaWasaN PerBatasaN

Kendala utama yang dihadapi pemerintah dalam proses pembangunan kawasan perbatasan ke depan antara lain

belum tersedianya rencana induk dan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh pihak terkait untuk bersinergi dan berkoordinasi dalam melakukan pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi. Oleh karena itu, penyusunan rencana induk ini akan menjadi prioritas utama bagi BNPP pasca terbentuk. Kendala lain yang ditemui adalah minimnya alokasi pendanaan pembangunan di kawasan perbatasan. Pendanaan dengan mekanisme reguler seperti selama ini akan sulit menciptakan percepatan pembangunan perbatasan, sehingga memerlukan terobosan pendanaan seperti kebijakan penganggaran khusus bagi wilayah perbatasan (diluar DAK), maupun pelibatan sektor swasta, Kendala lain adalah keterisolasian kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang sangat menghambat masuknya investasi pemerintah maupun swasta.

Dalam merealisasikan pembangun wilayah perbatasan, pemerintah juga telah menjalin berbagai bentuk kerja sama dengan pihak luar yang diwujudkan

dalam bentuk PHLN maupun kegiatan investasi di kawasan perbatasan. Misalnya, kerja sama dengan ADB untuk membiayai pembangunan jalan Aruk-Entikong-Badau, yang menghubungkan Kalimantan dengan Malaysia. Sedangkan untuk kerja sama investasi salah satunya dilaksanakan melalui forum Kerja sama Ekonomi Sub-Regional (KESR) misalnya BIMP-EAGA, AIDA, IMT-GT, IMS-GT. Selain itu ada juga kerja sama yang dilakukan antara BUMN dengan negara tetangga, misalnya kerja sama penyediaan energi listrik antara PLN dengan pihak Malaysia untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Mekanisme koordinasinya dilakukan melalui masing-masing sektor terkait.

Perhatian serius pembangunan perbatasan memerlukan terobosan kebijakan, inovasi pengelolaan, konsistensi dalam penyelenggaraan, dan kesungguhan hati.

Semoga bermanfaat.(*)


WAWANCARA

kebijakan, strategi dan rencana Penanganan kawasan Perbatasan Negara

Oleh :Dr. suprayoga Hadi

(Direktur kawasan khusus dan Daerah tertinggal, Bappenas)

Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pembangunan di kawasan perbatasan negara?

Kalau kita bicara tentang kebijakan, strategi, rencana dan sebagainya kita tinggal mengacu kepada RPJP dan RPJM yang telah disusun serta tahunannya pada RKP. Dalam RPJP sudah jelas bahwa dalam konteks pembangunan nasional kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas penanganan karena sampai kapan pun kawasan perbatasan tetap ada dan harus diperhatikan secara khusus oleh pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Strategi dan kebijakan yang menjadi prioritas pada lima tahun kedua RPJP 2005 -2025 adalah menata kembali NKRI, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan penguatan daya saing.

Dari empat hal tersebut dua hal sangat berkaitan dengan perbatasan yaitu Pertama, kedaulatan NKRI yang dijalankan dengan berbagai pendekatan menempatkan perbatasan sebagai suatu hal yang penting. Kedua adalah peningkatan daya saing artinya perbatasan dibangun tidak hanya dari sisi pertahanan keamanan semata, akan tapi juga pada aspek perekonomian sehingga memiliki daya saing ekonomi yang kuat dengan wilayah negara lain di perbatasan.

Bagaimana implementasi kebijakan, strategi dan rencana penanganan kawasan perbatasan tersebut?

Dalam RPJP lima tahun ke dua sudah tergambar dengan jelas bahwa pada prioritas nasional yang kesepuluh adalah daerah tertinggal, terdepan dan terluar serta pasca konflik. Esensi terluar dan terdepan tersebut adalah perbatasan yaitu daerah yang merupakan frontier serta pulau-pulau kecil terluar atau outer island dalam konteks pelaksanaan tahunan telah dijabarkan dalam RPJM 2010-2014.

Dalam implementasi kebijakan bagaimana koordinasi dilakukan antar sektor terkait?

Pembangunan perbatasan itu tidak bisa dilepaskan dari pembangunan nasional secara keseluruhan sehingga dalam konteks pelaksanaan pembangunan nasional tidak ada satu institusi tertentu bertanggung jawab penuh atas pembangunan suatu wiayah, misalnya pembangunan yang bersifat pendidikan, kesehatan akan sangat terkait dengan lembaga lainnya. Mengenai pembangunan kawasan perbatasan, pemerintah secara khusus sudah ditetapkan suatu Badan Koordinasi Pengelolaan Perbatasan yang disebut dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbataan (BNPP), yang dibentuk dengan Perpres No. 12 tahun 2010, pembentukan badan tersebut adalah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang wilayah Negara Nomor 43 tahun 2008. Jadi kalau kita melihat konteks kelembagaan atau koordinasi lintas lembaga maka pembentukan BNPP itu sendiri adalah untuk mengoptimalisasi

penanganan yang sifatnya koordinatif di wilayah perbatasan termasuk juga di daerah sesuai dengan amanat UU No. 43 tahun 2008 nantinya juga akan dibentuk badan penanganan perbatasan di tingkat daerah.

tantangan apa saja yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pembangunan di kawasan perbatasan?

RPJM yang telah disusun akan berimplikasi pada tantangan, prioritas dan strategi yang meliputi lima hal yaitu; Pertama; konteks kedaulatan negara, yaitu adanya penguatan kedaulatan negara melalui penguatan batas-batas wilayah negara yang dilakukan melalui penataan kembali tapal batas, pos lintas batas, penamaan terhadap pulau-pulau kecil terluar dan penguatan batas-batas fisik negara. Kedua; dalam

Dr. Supryoga Hadi

konteks hankam, mengingat perbatasan merupakan salah satu kawasan strategis nasional (KSN) yang berbasis hankam maka aspek Hankam ini harus mendapat perhatian karena banyak sekali wilayah perbatasan yang menjadi lalu lintas trafficing, illegal logging dan sebagainya yang harus ditangani dalam konteks Hankam dan law enforcement, dalam rangka penegakan hukum. Ketiga; berkaitan dengan pengembangan perekonomian wilayah, perbatasan agar tidak lagi dilihat sebagai tempat yang tidak produktif tapi bagaimana kita membuat konversi yang awalnya dianggap bukan kawasan prioritas menjadi kawasan prioritas khususnya aspek ekonomi dan kita berharap di perbatasan dibangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Keempat; Pelayanan sosial dasar yaitu bagaimana mensejahterakan kehidupan masyarakat diperbatasan misalnya tingkat kesehatan, pendidikan harus menjadi perhatian karena mereka ini sangat rentan tehadap infiltrasi budaya dan informasi dari luar sehingga kita harapkan konteks pelayanan sosial dasar ini diperkuat pada tingkat budaya dan komunikasi dan sebagainya. Kelima; penguatan kelembagaan yang tidak hanya pada tingkat nasional tapi juga di tingkat daerah, penguatan kelembagaan ini dalam konteks koordinasi, SKPD tingkat daerah dan berbagai stakeholders dalam penanganan kawasan perbatasan dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga kelompok masyarakat termasuk juga swasta.

Bagaimana peran sektor swasta dalam pengembangan kawasan perbatasan negara?

Peran swasta tentu saja penting dalam kaitannya dengan pengembangan kawasan perbatasan contohnya di Kalimantan dan Papua banyak sekali kegiatan-kegiatan sektor swasta seperti perkebunan, konsensi hutan dan pertambangan. Swasta berperan dalam mendukung pengembangan kawasan perbatasan karena kawasan perbatasan dibangun melibatkan mullti stakeholders contohnya dalam pembangunan Kota

Tepadu Mandiri yang dilakukan oleh Kementerian Nakertrans basisnya adalah kota-kota yang dianggap berhasil dicoba ditingkatkan statusnya menjadi kota terpadu mandiri, jadi yang namanya kota terpadu mendiri tidak ada lagi mendapatkan suntikan dana dari pemerintah sepenuhnya sudah dilakukan oleh sektor swasta dan kelompok masyarakat.

saat ini apakah penentuan titik batas negara masih menjadi persoalan juga?

Ya masih menjadi persoalan, banyak sekali kesepakatan batas negara yang masih harus dibicarakan lebih lanjut dan dinegosiasikan lagi seperti dengan Singapura, Malaysia, Philipina, Papua Nugini dan Timor Leste, tidak hanya perbatasan darat tapi juga laut. Kasus Sipadan Ligitan beberapa tahun lalu merupakan ekses dari persoalan batas wilayah negara dan itu menjadi pelajaran berharga bagi negara kita.

Bagaimana dengan perbatasan laut termasuk juga keberadaan pulau-pulau terluar?

Pemerintah saat ini memprioritaskan pembangunan pulau-pulau kecil terluar yang berpenduduk, serta memastikan

ke-92 pulau kecil terluar yang ada termasuk yang tidak berpenghuni terdaftar di PBB sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari 92 pulau terluar ada 12 pulau yang kita anggap prioritas dari sisi hankam, seperti pulau Nipah yang berbatasan dengan Singapura misalnya, perlu di reklamasi lalu menjadi pangkalan militer armada barat. Meskipun menggunakan pendekatan security/keamanan karena menjadi batas kedaulatan negara namun kita juga harus memperhatikan aspek non hankamnya yaitu aspek ekonomi dan sosial budaya serta pengembangan ekonomi lokal agar bisa beraktivitas secara ekonomi dengan negara tetangga.

Nasionalisme masyarakat di kawasan perbatasan Negara diberitakan cenderung menurun mengapa?

Betul, sebagai contoh di perbatasan Kalimantan-Malaysia akses masyarakat terhadap informasi, pemberitaan dan sebagainya jauh lebih gampang didapatkan dari Televisi Malaysia dari pada Televisi RI melalui sumber informasi ini mengakibatkan mereka jauh lebih paham kondisi yang terjadi di Malaysia di bandingkan dengan Indonesia

WAWANCARA

Dr. Suprayoga Hadi, adalah Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Bappenas. Sesuai dengan tema yang diangkat dalam bulletin edisi kali ini maka Tim Redaksi Bulletin Kawasan berkesempatan mewawancarai beliau mengenai pembangunan di kawasan perbatasan berikut ini:

Infrastruktur jalan yang perlu perbaikan

Sum

ber

: Doc

Bap

pen

as

Sum

ber

: Doc

Bap

pen

as


WAWANCARA

PeNDekataN ekONOMi DaLaM PeMBaNGUNaN kaWasaN PerBatasaN

apa arti penting kawasan perbatasan bagi sebuah Negara?

Kalau kita lihat dari sisi filosofisnya sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar (UUD 45) dimana salah satu tujuan Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa artinya tidak peduli siapa dan dimana dia berada selama masih berada di wilayah kedaulatan Negara Repubik Indonesia, maka negara wajib memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu sudah seharusnya masyarakat yang berada di kawasan perbatasan juga mendapat perlakuan yang sama dengan mereka yang berada di daerah lain di Indonesia.

Nilai strategis apa yang sesungguhnya yang dimilliki kawasan perbatasan sehingga perlu mendapat perhatian khusus?

Pertama, dari segi fisiknya perbatasan itu erat kaitannya dengan kedaulatan negara, karena batas negara akan sangat menentukan luas suatu negara, juga kekayaan di ada dalamnya dan sebagainya. Sebagai contoh daerah perbatasan Provinsi Papua dengan Papua Nuginie (PNG) yang sangat panjang jika ada pergeseran 1 kilometer saja misalnya, sudah bisa dibayangkan berapa luas negara secara keseluruhan yang hilang. Kedua dari sisi pengelolaan

sumber daya alam, sebagai contoh komoditi alam di kawasan perbatasan Kalimantan saat ini nilai tambahnya lebih banyak dinikmati oleh negara tetangga Malaysia sementara masyarakat kita disana cenderung hanya sebagai konsumen.

Bagaimana kondisi kawasan perbatasan saat ini menurut pengamatan anda?

Sangat memprihatinkan, dari sisi kesejahteraan masyarakat disana sangat tertinggal, infrastruktur yang dimiliki sangat buruk, pelayanan pemerintah juga sangat kurang, ini terjadi karena perbatasan masih dianggap sebagai beranda belakang karena yang dianggap beranda depan adalah masih ibukota, itulah yang membuat mereka terabaikan. Selain itu secara makro ekonomi perhatian para pengambil kebijakan baik di tingkat nasional maupun di daerah belum banyak, selama ini pendekatannya adalah pendekatan militer atau pertahanan keamanan. Namun demikian, sekarang sudah bergeser dengan pendekatan ekonomi yang coba dikedepankan dan tentunya tanpa mengabaikan faktor pertahanan dan keamanan.

Variabel apa saja yang dapat menjadi ukuran pembangunan di kawasan perbatasan?

Saya kira hanya ada 3 yang pertama makro ekonomi, indikatornya adalah tingkat pendapatan, lapangan kerja, dan daya saing ekonomi. Varibel yang kedua adalah kesehatan indikatornya adalah jumlah layanan kesehatan, dokter, rumah sakit, puskesmas, klinik, bidan, dan seterusnya. Sedangkan varibel yang ketiga adalah pendidikan, ini menjadi penting karena berkaitan dengan tujuan pembangunan nasional dimana sumber daya manusia harus ditingkatkan, masyarakat yang berada di perbatasan tidak harus kalah kemampuannya dari mereka yang jauh dari perbatasan. Nah, itu semua menjadi tantangan berat bagi pemerintah untuk mewujudkannya.

Menurut anda upaya konkret apa yang harus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan?

Yang paling pokok adalah menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sehingga warga diperbatasan tidak mesti mencari pekerjaan di wilayah negara tetangga. Secara historis memang masyarakat di perbatasan seperti Kalimantan dan Papua faktanya lebih dekat dengan masyarakat yang ada di negara tetangga dibandingkan dengan warga yang berada di kabupaten, mungkin karena hubungan kekrabatan atau kedekatan wilayah. Nah, ada kekhawatiran jika terjadi persoalan dengan negara tetangga apakah warga di perbatasan loyal kepada negara kita? sementara selama ini mereka mendapatkan pengahasilan dan keuntungan dari negara tetangga. Sehingga jika terjadi kasus bergesernya perbatasan itu sangat mungkin terjadi. Jadi sulit bagi pemerintah untuk menuntut nasionalisme masyarakat di perbatasan sama dengan di wilayah lain selama mereka merasa terabaikan. Karena pada akhirnya orang akan

sendiri. Oleh karena itu konteks yang ke empat tadi pelayanan sosial dasar, pendidikan dan kesehatan juga erat kaitannya dengan kemudahan informasi dan komunikasi.

Bagaimana dengan pengalokasian dana bagi pembangunan di kawasan perbatasan?

Kita harus melihat perbatasan secara proposional, alokasi perbatasan secara keseluruhan memang belum sepadan dengan kebutuhan perbatasan yang riil, sudah ada upaya kita untuk melakukan alokasi secara sektoral dari kementrian yang ada dan ini akan kita coba untuk di konsolidasikan pada saat BNPP sudah beroperasi Jadi fungsi BNPP nantinya adalah melakukan koordinasi penganggaran karena dalam UU maupun dalam Perpres pembentukan BNPP mengamanatkan rencana dan anggaran dari pembangunanan kawasan perbatasan. Nanti koordinasi yang dilakukan berbasis pada rencana induk dan rencana aksi dari masing-masing provinsi yang ada diperbatasan. BNPP akan mengkoordinasi lebih lanjut dengan lembaga terkait yaitu ada 21 kementrian lembaga yang tekait dalam penanganan perbatasan.

Dalam program dan alokasi anggaran pembangunan kawasan perbatasn, penguatan disektor apa yang menjadi prioritas saat ini?

Yang paling banyak diminta adalah pembangunan infrastruktur, tapi kita juga

WAWANCARA

Dr. Wijaya adiPeneliti LiPi

tidak bisa hanya fokus pada infrastruktur saja. Karena infrastruktur dalam arti luas tidak hanya jalan, jembatan dan segala macam tapi juga bagaimana infrastruktur ekonomi seperti pasar, sosial budaya

seperti RRI, TVRI perlu difungsikan secara baik, kemudian bagunan sekolah dan segala macam, irigasi dan sebagainya serta infrastruktur yang menunjang aspek sosial dan budaya. (*)

Dr. Wijaya Adi, APU adalah seorang peneliti senior bidang pembangunan daerah di Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI). Meraih gelar Doctor of Philosofy Enricomental Science Hokaido Universitas Jepang pada tahun 1989. Hingga saat ini puluhan tulisan hasil penelitian, buku dan makalah telah di publikasikan khususnya yang berkaitan dengan Ekonomi Pembangunan dan Otonomi Daerah. Berikut hasil wawancara dengan beliau seputar pembangunan di kawasan perbatasan Negara:

Dermaga di wilayah perbatasan

Kapal sarana penghubung antar pulau

Sum

ber

: Doc

Bap

pen

as

Sum

ber

: Doc

Bap

pen

asSu

mb

er: D

oc B

app

enas

Sum

ber

: ww

w.In

spira

sita

blo

id.c

om

Jembatan Penghubung Antar Wilayah


WAWANCARA

PeNDekataN ekONOMi DaLaM PeMBaNGUNaN kaWasaN PerBatasaN

apa arti penting kawasan perbatasan bagi sebuah Negara?

Kalau kita lihat dari sisi filosofisnya sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar (UUD 45) dimana salah satu tujuan Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa artinya tidak peduli siapa dan dimana dia berada selama masih berada di wilayah kedaulatan Negara Repubik Indonesia, maka negara wajib memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu sudah seharusnya masyarakat yang berada di kawasan perbatasan juga mendapat perlakuan yang sama dengan mereka yang berada di daerah lain di Indonesia.

Nilai strategis apa yang sesungguhnya yang dimilliki kawasan perbatasan sehingga perlu mendapat perhatian khusus?

Pertama, dari segi fisiknya perbatasan itu erat kaitannya dengan kedaulatan negara, karena batas negara akan sangat menentukan luas suatu negara, juga kekayaan di ada dalamnya dan sebagainya. Sebagai contoh daerah perbatasan Provinsi Papua dengan Papua Nuginie (PNG) yang sangat panjang jika ada pergeseran 1 kilometer saja misalnya, sudah bisa dibayangkan berapa luas negara secara keseluruhan yang hilang. Kedua dari sisi pengelolaan

sumber daya alam, sebagai contoh komoditi alam di kawasan perbatasan Kalimantan saat ini nilai tambahnya lebih banyak dinikmati oleh negara tetangga Malaysia sementara masyarakat kita disana cenderung hanya sebagai konsumen.

Bagaimana kondisi kawasan perbatasan saat ini menurut pengamatan anda?

Sangat memprihatinkan, dari sisi kesejahteraan masyarakat disana sangat tertinggal, infrastruktur yang dimiliki sangat buruk, pelayanan pemerintah juga sangat kurang, ini terjadi karena perbatasan masih dianggap sebagai beranda belakang karena yang dianggap beranda depan adalah masih ibukota, itulah yang membuat mereka terabaikan. Selain itu secara makro ekonomi perhatian para pengambil kebijakan baik di tingkat nasional maupun di daerah belum banyak, selama ini pendekatannya adalah pendekatan militer atau pertahanan keamanan. Namun demikian, sekarang sudah bergeser dengan pendekatan ekonomi yang coba dikedepankan dan tentunya tanpa mengabaikan faktor pertahanan dan keamanan.

Variabel apa saja yang dapat menjadi ukuran pembangunan di kawasan perbatasan?

Saya kira hanya ada 3 yang pertama makro ekonomi, indikatornya adalah tingkat pendapatan, lapangan kerja, dan daya saing ekonomi. Varibel yang kedua adalah kesehatan indikatornya adalah jumlah layanan kesehatan, dokter, rumah sakit, puskesmas, klinik, bidan, dan seterusnya. Sedangkan varibel yang ketiga adalah pendidikan, ini menjadi penting karena berkaitan dengan tujuan pembangunan nasional dimana sumber daya manusia harus ditingkatkan, masyarakat yang berada di perbatasan tidak harus kalah kemampuannya dari mereka yang jauh dari perbatasan. Nah, itu semua menjadi tantangan berat bagi pemerintah untuk mewujudkannya.

Menurut anda upaya konkret apa yang harus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan?

Yang paling pokok adalah menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sehingga warga diperbatasan tidak mesti mencari pekerjaan di wilayah negara tetangga. Secara historis memang masyarakat di perbatasan seperti Kalimantan dan Papua faktanya lebih dekat dengan masyarakat yang ada di negara tetangga dibandingkan dengan warga yang berada di kabupaten, mungkin karena hubungan kekrabatan atau kedekatan wilayah. Nah, ada kekhawatiran jika terjadi persoalan dengan negara tetangga apakah warga di perbatasan loyal kepada negara kita? sementara selama ini mereka mendapatkan pengahasilan dan keuntungan dari negara tetangga. Sehingga jika terjadi kasus bergesernya perbatasan itu sangat mungkin terjadi. Jadi sulit bagi pemerintah untuk menuntut nasionalisme masyarakat di perbatasan sama dengan di wilayah lain selama mereka merasa terabaikan. Karena pada akhirnya orang akan

sendiri. Oleh karena itu konteks yang ke empat tadi pelayanan sosial dasar, pendidikan dan kesehatan juga erat kaitannya dengan kemudahan informasi dan komunikasi.

Bagaimana dengan pengalokasian dana bagi pembangunan di kawasan perbatasan?

Kita harus melihat perbatasan secara proposional, alokasi perbatasan secara keseluruhan memang belum sepadan dengan kebutuhan perbatasan yang riil, sudah ada upaya kita untuk melakukan alokasi secara sektoral dari kementrian yang ada dan ini akan kita coba untuk di konsolidasikan pada saat BNPP sudah beroperasi Jadi fungsi BNPP nantinya adalah melakukan koordinasi penganggaran karena dalam UU maupun dalam Perpres pembentukan BNPP mengamanatkan rencana dan anggaran dari pembangunanan kawasan perbatasan. Nanti koordinasi yang dilakukan berbasis pada rencana induk dan rencana aksi dari masing-masing provinsi yang ada diperbatasan. BNPP akan mengkoordinasi lebih lanjut dengan lembaga terkait yaitu ada 21 kementrian lembaga yang tekait dalam penanganan perbatasan.

Dalam program dan alokasi anggaran pembangunan kawasan perbatasn, penguatan disektor apa yang menjadi prioritas saat ini?

Yang paling banyak diminta adalah pembangunan infrastruktur, tapi kita juga

WAWANCARA

Dr. Wijaya adiPeneliti LiPi

tidak bisa hanya fokus pada infrastruktur saja. Karena infrastruktur dalam arti luas tidak hanya jalan, jembatan dan segala macam tapi juga bagaimana infrastruktur ekonomi seperti pasar, sosial budaya

seperti RRI, TVRI perlu difungsikan secara baik, kemudian bagunan sekolah dan segala macam, irigasi dan sebagainya serta infrastruktur yang menunjang aspek sosial dan budaya. (*)

Dr. Wijaya Adi, APU adalah seorang peneliti senior bidang pembangunan daerah di Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI). Meraih gelar Doctor of Philosofy Enricomental Science Hokaido Universitas Jepang pada tahun 1989. Hingga saat ini puluhan tulisan hasil penelitian, buku dan makalah telah di publikasikan khususnya yang berkaitan dengan Ekonomi Pembangunan dan Otonomi Daerah. Berikut hasil wawancara dengan beliau seputar pembangunan di kawasan perbatasan Negara:


Kapal sarana penghubung antar pulau

Sum

ber

: Doc

Bap

pen

as

Sum

ber

: Doc

Bap

pen

asSu

mb

er: D

oc B

app

enas

Sum

ber

: ww

w.In

spira

sita

blo

id.c

om

Jembatan Penghubung Antar Wilayah


memilih mana yang lebih enak dan layak untuk diri dan keluarganya. Inilah yang mestinya juga menjadi perhatian pemerintah.

Lalu untuk memperkuat nasionalisme masyarakat di perbatasan upaya apa yang harus dilakukan ?

Pemerintah daerah dalam hal ini yang memiliki kawasan perbatasan harus mempunyai target bahwa tingkat kesejahteraan masyarakatnya harus diupayakan minimal bisa sama dengan masyarakat yang ada di negara tetangga dengan begini tidak perlu kita menuntut nasionalisme karena secara otomatis jika mereka merasakan kesejahteraan yang sama bahkan lebih dari masyarakat di negara tetangga maka dengan sendirinya nasionalisme mereka akan menjadi kuat.

Bagaimana anda melihat koordinasi pemerintah dalam penanganan permasalahan di kawasan perbatasan Negara ?

Di Indonesia koordinasi itu masih menjadi sesuatu yang luar biasa mahalnya, kadang-kadang begitu sulitnya sehingga perlu dicari terobosan lain. Nah, dalam hal ini menurut saya pertama, Kementrian Daerah Tertinggal bisa menjadi leading sector dalam mengkoordinasikan kontribusi dari masing-masing departemen/instansi terkait dalam penanganan wilayah

perbatasan. Yang kedua perlu ada kerja sama dengan pemerintah daerah setempat karena pada akhirnya yang akan melaksanakan adalah pemerintah daerah pada level kabupaten. Oleh karena itu perlu ditata kembali cara pengelolaannya. Salah satu caranya adalah menemukenali potensi yang dimiliki wilayah yang bersangkutan mulai dari sumber hingga tingkat pemasarannya.

faktor apa saja yang dapat menentukan keberhasilan pembangunan di kawasan perbatasan sesuai dengan yang diharapkan ?

Yang pertama, political will dari pemerintah, jangan sekadar bicara

dan wacana saja, karena m a s y a r a k a t di perbatasan m e n u n g g u langkah konkret dari pemerintah m e l a l u i p r o g r a m -program yang sifatnya tidak uniform atau seragam karena k a r a k te r i s t i k masing-masing

perbatasan berbeda misalkan program yang dilakukan di wilayah perbatasan Kalimantan tidak harus sama dengan daerah Papua karena mungkin kebutuhannya berbeda. Kedua, dukungan pendanaan yang cukup dan ketiga, yang tidak kalah penting adalah sosialisasi kepada masyarakat, karena dukungan masyarakat terhadap program pemerintah amat penting masyarakat perlu diajak bicara tentang hal ini karena merekalah pihak yang paling mengetahui persoalan yang mereka hadapi.

Bagaimana dengan peluang investasi di wilayah perbatasan ?

Saya optimis selama iklim investasi di daerah perbatasan itu dijaga, misalnya pemerintah daerah tidak mengeluarkan Perda-perda yang justru membatasi peluang investasi maka potensi investasi diberbagai sektor di wilayah perbatasan sangatlah besar. Maka penting sekali pemerintah daerah menyadari bahwa penanganan daerah perbatasan adalah suatu keharusan, disisi lain pemerintah pusat juga tidak bisa lepas tangan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional. (*)

WAWANCARA

1. Pendahuluan

Sesuai PERPRES No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar,

Sulawesi Utara memiliki 11 (sebelas) Pulau terluar dari 92 Pulau-pulau terluar di Republik Indonesia yang dapat dilihat pada tabel.

Berdasarkan Undang-Undang No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 8, perbatasan Indonesia dengan Negara Philipina dan Malaysia merupakan Batas Wilayah Yurisdiksi yaitu garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh Negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Batas wilayah Indonesia dan Philipina tersaji dalam peta dibawah ini.

DAERAH

Wilayah perbatasan memiliki masalah sosial yang memiliki keunikan, karakteristik dan spesifik tersendiri

Sumber : Dishidros – TNI-AL

terutama berkaitan dengan transkultural antarpenduduk di wilayah perbatasan, trafficking, kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan dan masalah-masalah sosial lainnya yang kesemuanya memiliki dampak tidak kecil bagi pencitraan Indonesia di mata Internasional.

2. strategi Pengembangan infrastruktur

Pengembangan Infrastruktur Pulau-Pulau Kecil terluar menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan monitoring, harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah secara Hirarki dan dilakukan secara terpadu antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebutuhan minimal dari infrastruktur dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu : Infrastruktur untuk Pulau berpenghuni dan Infrastruktur untuk Pulau tidak berpenghuni.

Untuk infrastruktur pulau berpenghuni, menyangkut:

Perspektif Pembangunan kawasan Perbatasan antar Negara di Provinsi sulawesi Utara

Dr. ir. a. Lucky Longdong, M.edkepala BaPPeDa Provinsi sulawesi Utara

masyarakat perbatasan

Membangun wilayah perbatasan melalui pendekatan ekonomi.

Sum

ber

: Doc

Bap

pen

as


No. Nama Pulau Kabupaten Negara Tetangga Keterangan

1. Marore Kepl. Sangihe Philipina Philipina

2. Kawio Kepl. Sangihe Philipina

3. Kawaluso Kepl. Sangihe Philipina

4. Batuwaikang Kepl. Sangihe Philipina

5. Miangas Kep. Talaud Philipina Pulau terluar prioritas

6. Marampit Kep. Talaud Philipina Pulau terluar prioritas

7. Intata Kep. Talaud Philipina

8. Kakorotan Kep. Talaud Philipina

9. Makalehi Sitaro Philipina

10. Mantehage Minahasa Utara Philipina

11. Bangkit Bolmong Malaysia

tabel. Pulau terluar republik indonesia

Sum

ber

: Doc

Bap

pen

as S

ulut

PERBATASAN RI - PHILIPINA



(1) Pembangunan instalasi saranan penerangan melalui energi alternatif antara lain tenaga surya/matahari

(2) Penyediaan air bersih, bisa juga ditempuh melalui penerapan teknologi desalinasi;

(3) Peningkatan sarana dan prasarana transportasi (pembukaan jalur transportasi, pembangunan dermaga, dll)

(4) Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi (satelit, wartel satelit, radio satelit)

(5) Pembangunan suar dan mecusar.

Sedangkan untuk Pulau tidak berpenghuni pembangunan infrastruktur yang diperlukan masih pada pembangunan yang bersifat monumental dan perlindungan lingkungan seperti pencegahan abrasi pantai, dll.

3. Orientasi Politik, ekonomi, sosial dan Budaya masyarakat di wilayah perbatasan.

Pengembangan wilayah perbatasan berorientasi pada dengan berparadigma : Dari Heavy Security Ke Prosperity, dengan strategi : Safety Belt dan Outward Looking serta pedekatan : Top Down (Batas Wilayah dan Pertahanan Keamanan) melalui program Pengembangan Kawasan Perbatasan (PKP) terpadu dan Safety Belt, Buttom-Up (Aspirasi Lokal) dan Pemberdayaan Masyarakat (PPK/PNPM).

a. Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Budaya Perbatasan

Pemerintah Pusat dan Daerah memfasilitasi kabupaten perbatasan dalam membangun pertumbuhan ekonomi wilayah di perbatasan seperti pengembangan pasar. Dibandingkan dengan kebutuhan yang ada, dukungan fasilitasi pemerintah terhadap pembangunan dan pengembangan

DAERAH

ekonomi masyarakat perbatasan masih sangat minim, karena itu, kedepan, diperlukan langkah langkah kebijakan yang lebih progressif serta pro daerah dan masyarakat perbatasan. Pengembangan perekonomian masyarakat perbatasan harus dilihat dalam spektrum dan ruang yang lebih luas. Diperlukan kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan yang mampu merubah strategi inward looking ke strategi outward looking. Dalam strategi disebutkan pertama, orientasi pengembangan kawasan perbatasan sepenuhnya ke dalam artinya ke pusat-pusat pertumbuhan domestik yang ada misalnya Manado, Bitung, Makasar yang tentunya amat jauh dari kawasan perbatasan. sedangkan dalam strategi disebutkan kedua, orientasi pengembangan kawasan perbatasan lebih diarahkan kepada potensi pasar dan pusat pusat pertumbuhan yang ada di kawasan cepat tumbuh di negara tetangga dalam hal ini Mindanao Philipina. Diharapkan dengan strategi outward looking, masyarakat kawasan perbatasan di Kepl. Sangihe, Talaud dan SITARO dapat memiliki kapasitas untuk berinteraksi dengan masyarakat negara tetangga di kawasan perbatasan Philipina secara lebih positif dan produktif.

Strategi outward looking diharapkan mampu mendorong ekselerasi pertumbuhan di kawasan perbatasan secara menyeluruh. untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis dalam bentuk

program aksi di kawasan perbatasan. Salah satu dari upaya tersebut misalnya pengembangan safety belt lini. Lini pengembangan wilayah yang berlapis memanjang dan sejajar garis batas dengan lebar bervariasi sesuai kondisi dan potensi. Kalau kebijakan safety belt ini harus dilakukan tanpa merusak lingkungan. Berbarengan dengan itu, perencanaan ruang harus dilakukan secara benar dan diterapkan secara konsisten. Penegakan hukum dalam hal ini menjadi sangatlah penting.

Dalam spektrum dan ruang yang lebih luas, pilihan alternatif untuk pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan dapat dilakukan berdasarkan pola pikir pemetaan wilayah perbatasan

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan sudah dilakukan pemerintah melalui program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), khususnya yang didanai donor yang dikoordinasikan oleh bank dunia dimana Depdagri, cq. Direktorat Jenderal PMD menjadi Executing Agency. dirasakan bahwa program PNPM yang dilakukan selama ini memang belum sepenuhnya berhasil mengentas kemiskinan masyarakat perbatasan, apalagi mengurangi ketidakberdayaan masyarakat perbatasan yang berdomisili di desa

DAERAH

desa terpencil kawasan perbatasan antar negara karena itu, kedepan, kehadiran program PNPM di desa desa kawasan kawasan perbatasan perlu lebih diintensifkan dan disinergikan dengan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara dalam ruang yang lebih luas. Demikian juga mengingat kompleksnya permasalahan yang ada di perbatasan, maka pemberdayaan masyarakat bersifat multi dimensi meliputi: ekonomi dan infrastruktur, sosial budaya, politik dan kesadaran berbangsa dan bernegara, pemerintahan dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial kemasyarakatan serta peningkatan kuaalitas sumber daya manusia.

4. Penutup

Fenomena pengelolaan kawasan perbatasan maritim yang terdiri ata wilayah perairan serta pulau-pulau terluar memerlukan acuan (benchmark) yang dikemas secara holistik, ke depan Provinsi Sulawesi Utara harus menyusun Rencana Induk Pembangunan Daerah Perbatasan antar Negara.

Dengan demikian, pembangunan daerah perbatasan dapat dipercepat untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat perbatasan dalam bingkai pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. (*)

Pembangunan pasar sebagai sarana penggerak perekonomian

Sum

ber

: Doc

Bap

pen

as

AGENDA AGENDA

kUNJUNGaN LaPaNGaN PeOPLe-CeNtereD DeVeLOPMeNt

PrOGraMMe (PcDP)

Partisipasi kementerian Bappenas Pada Pelaksanaan Persidangan sekretariat Bersama ke-6 kelompok kerja (kk) / Jawatan kelompok kerja (Jkk) sosek Malindo

Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Bappenas berpartisipasi sebagai

anggota delegasi pada Persidangan Sekretariat Bersama ke-6 Kelompok Kerja (KK)/ Jawatan Kelompok Kerja (JKK) Sosek Malindo yang dilaksanakan di Kuching, Serawak, Malaysia, pada tanggal 23 - 27 Mei 2010.

Kerja sama Sosek Malindo merupakan salah satu bidang kerjasama antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Malaysia dalam bidang sosial dan ekonomi, disamping kerjasama dalam bidang pengelolaan garis batas internasional RI-Malaysia (Border Management Working Group Level Committee/ BMWG), dan kerja sama bidang keamanan wilayah perbatasan (High Level Committee/ HLC Malindo) dengan payung kerja sama di bawah GBC (General Border Committee). Masing-masing bidang mengadakan persidangan tiap tahun, dimana khusus untuk kerjasama Sosek Malindo terdapat beberapa tingkat persidangan yaitu persidangan tingkat pusat, persidangan sekretariat bersama, dan persidangan tingkat daerah. Persidangan tingkat pusat diselenggarakan setiap tahun dengan tempat bergantian antara RI dan Malaysia untuk membahas “kertas kerja” kerja sama pembangunan perbatasan negara dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya antara Indonesia (meliputi perbatasan di provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur) dan Malaysia (meliputi perbatasan di Johor/ Melaka, Serawak, dan Sabah).

Persidangan ke-6 Sekretariat Bersama Sosek Malindo dimaksudkan untuk membahas beberapa kertas kerja hasil persidangan Sosek Malindo Tingkat Pusat ke-25, 26, dan 27 yang dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan, yang selanjutnya dipersiapkan untuk pembahasan dalam persidangan Sosekmalindo Tingkat Pusat ke-28

mendatang. Persidangan Sekretariat Bersama membahas 6 kertas kerja “kerja sama” bidang sosial dan ekonomi, dengan hasil sebagai berikut :

1. Peresmian dan Pengoperasian Pos Lintas Batas Biawak (Sarawak) – Aruk (Sambas-Kalbar) dan Lubuk Antu (Sarawak) – Nanga Badau (Kapuas Hulu-Kalbar). Sarana prasarana PLB berupa imigrasi, custom, quarantine, dan security (ICQS) di pihak RI sudah selesai, namun dari pihak Malaysia belum tuntas dimana pembangunan PLB Biawak baru selesai 94 persen dan direncanakan pembukaan bersama operasionalisasi pada bulan Maret 2011. Adapun untuk PLB Lubuk Antu terkendala dengan masalah kontraktor sehingga akan dibahas lebih lanjut dalam tingkat persidangan teknis.

2. Mekanisme Kerja sama SOSEK MALINDO Provinsi Kalimantan Timur - Negeri Sarawak. Selama ini kerjasama antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Sarawak belum pernah dilakukan karena ruang lingkup kerja sama SOSEK MALINDO baru mencakup antara Kalimantan Timur – Sabah dan Kalimantan Barat – Sarawak. Mengingat Provinsi Kalimantan Timur berbatasan dengan Sarawak di 3 kabupaten (Malinau, Kutai barat, dan Nunukan), maka ketiga kabupaten yang berbatasan langsung tersebut akan dimasukkan sebagai anggota dan dilibatkan dalam kerja sama Kalimantan Barat – Sarawak.

People-centered Development: Strengthening Government and Civil Society Capacities to

Achieve the MDGs in Papua and West Papua (PcDP) merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan United Nations Development Programme (UNDP) dengan durasi kegiatan dari tahun 2006 s.d. 2010. Program ini terbagi menjadi empat komponen, yaitu:

a. Support for improved MDG/development data, MDG related policies, instruments and plans

Membantu Bappeda dalam menyusun data MDGs, kebijakan, instrumen dan perencanaan terkait MDGs. Pihak yang terkait dalam komponen ini adalah Bappeda, BPS, Departemen teknis dan DPRD.

b. Support for implementation of localized approaches to achieve MDGs

Program yang dilaksanakan langsung ke masyarakat berupa dukungan untuk pelaksanaan ekonomi kerakyatan. Pihak yang terkait untuk komponen ini adalah:

- Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD) bersama Departemen teknis, implementasi strategi sektor untuk pencapaian MDGs.

- Civil Society Organization (CSO) berperan dalam implementasi strategi perbaikan mata pencaharian masyarakat.

c. Support for improved monitoring and evaluation practices

Pihak yang terkait adalah Bappeda, Bawasda dan Badan Pengawas Keuangan Daerah (BPKD).

d. Support for improved coordination and preparation of future programmes

Pihak yang terkait adalah Bappenas yang bertugas untuk koordinasi di tingkat nasional dan menjembatani Kementerian terkait dan Bappeda Provinsi yang berperan dalam pengembangan program, pelaksanaan dan koordinasi donor.

Kegiatan PcDP berlangsung dari tahun 2006-2008 berfokus untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Lokal di tingkat Provinsi, sejak tahun 2009 berfokus pada peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten dan masyarakat lokal. (*)

3. Pembentukan JKK/KK SOSEK MALINDO Tingkat Negeri Johor/Melaka – Provinsi Riau/Kepulauan Riau. Kerjasama ini dapat segera diwujudkan dengan terlebih dahulu menginformasikan Kepala GBC sebagai tingkat kerja sama tertinggi.

4. Rencana Penerbitan Buku 25 Tahun JKK/KK SOSEK MALINDO dan Pengesahan Logo JKK/KK SOSEK MALINDO. Buku 25 Tahun JKK/KK Sosek Malindo masih dalam proses finalisasi oleh pihak Malaysia setelah diselesaikan oleh pihak RI. Untuk logo Sosek Malindo sudah disepakati, selanjutnya diperlukan SOP penggunaannya, untuk itu sekretariat akan menyiapkan SOP tersebut.

5. Rencana Peresmian dan Pengoperasian Dermaga RORO Melaka – Dumai. Disepakati pemindahan lokasi dermaga RORO oleh pihak Malaysia karena masalah kelayakan teknis. Saat ini dermaga dalam proses pembangunan.

6. Agenda JKK/KK SOSEK MALINDO Tahun 2010. Disepakati agenda dan jadwal tiga persidangan JKK/KK SOSEK MALINDO tingkat daerah, yaitu Sarawak-Kalimantan Barat, Sabah-Kalimantan Timur, dan Johor/Melaka- Riau/Kepri serta rencana pembahasan penyempurnaan Term of Reference (TOR) kerja samai Sosek Malindo.(*)

EDISI NOMOR 24 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.20

Sum

ber

: Doc

Bap

pen

as

Masyarakat Papua dan Anak-Anak Masa Depan Papua


AGENDA AGENDA

raPat kOOrDiNasi PerCePataN PeMBaNGUNaN WiLaYaH PerBatasaN

(P2WP) keMeNteriaN PeMBaNGUNaN DaeraH tertiNGGaL PUtUssiBaU kaBUPateN kaPUas HULU,

kaLiMaNtaN Barat

MUsYaWaraH PereNCaNaaN PeMBaNGUNaN NasiONaL(MUsreNBaNGNas) taHUN 2010

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun

2010 yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 28 April - 1 Mei 2010 dengan tema “ Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat-Daerah “ dilaksanakan dalam rangka membahas 11 prioritas pembangunan nasional pada tahun 2011 yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Salah satu program prioritas yang dibahas dalam Musrenbangnas 2010 adalah prioritas 10 yakni daerah tertinggal, terdepan dan terluar dan pasca konflik. Seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan tersebut telah sepakat untuk menindaklanjuti risalah kesepakatan pembahasan ini dalam proses penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2011, dan pemantapan perencanaan dan penganggaran di daerah dalam mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2011.

Berikut risalah kesepakatan pembahasan prioritas 10 khusus berkaitan dengan wilayah perbatasan antara lain:

1. Pemerintah Pusat (K/L) ikut memperhatikan beberapa kebutuhan daerah dalam menangani wilayah perbatasan, repatriasi, pemetaan batas wilayah di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

2. Pemerintah Pusat (K/L) diminta memprioritaskan sinkronisasi dan

harmonisasi seluruh program-program K/L yang diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW, termasuk kawasan strategis nasional yang ada di wilayah perbatasan seperti di Provinsi Maluku Utara (Kabupaten Pulau Morotai), Papua Barat, NTB, NTT, Maluku.

3. Terkait dengan rencana pembangunan air-strip di Pulau Miangas yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (dalam bidang pertahanan/keamanan perbatasan), Pemda Sulawesi Utara mengharapkan adanya koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan mengharapkan dukungan Pemerintah Daerah untuk pembiayaan pengadaan lahan.

4. Pemda Sulawesi Tengah mengharapkan adanya dukungan dari Pemerintah untuk pembangunan Outer-ring fishing port di Kabupaten Tolitoli sebagai strategi untuk mendorong pembangunan pulau-pulau terluar. Dukungan juga diperlukan untuk pulau-pulau terluar di provinsi Wilayah Sulawesi lainnya.

5. Dukungan pembangunan pulau-pulau terpencil dan tertinggal melalui program-program Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dapat diupayakan sepanjang pulau tersebut berpenghuni.

6. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan melakukan pembahasan untuk penajaman/finalisasi lokasi dan anggaran untuk pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

7. Untuk penanganan 34 Kabupaten tertinggal di Pulau Sulawesi diperlukan mapping untuk prioritas penanganan dan integrasi program K/L. KPDT diharapkan dapat menjadi koordinator untuk mapping dan sinergi berbagai program tersebut diatas.

8. Daerah mengusulkan adanya dukungan dana operasional dari Pemerintah Pusat untuk Badan pengelola Kawasan Perbatasan

9. Pulau terluar, terdepan, dan terpencil akan dimasukkan dalam Program Pembangunan Daerah Tertinggal oleh Kementerian PDT. Untuk itu perlu kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan K/L terkait guna keterpaduan penanganan pulau terluar, terdepan, dan terpencil.

10. Kementerian Kesehatan juga telah menganggarkan kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan. Kementerian KP telah mengalokasikan kegiatan pendayagunaan pulau-pulau kecil seperti di Kep.Bangka Belitung dan Lampung.

11. Kementerian Perhubungan sudah membangun beberapa bandara di pulau-pulau terluar. Untuk alokasi tahun 2011 pembangunan bandara diprioritaskan di Propinsi Bengkulu dan Lampung. (*)

Pos Lintas Batas (PLB) Badau dan pengembangan potensi Kabupaten Kapuas Hulu. Kementerian/Lembaga terkait serta pemerintah Daerah telah sepakat perlunya dilakukan langkah-langkah strategis dalam mempercepat pembukaan PLB Badau tersebut. (*)

Sumber:: Doc Bappenas

Rapat Koordinasi P2WP yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2010 di Gedung

Pertemuan Kantor Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk mensinkronkan program P2WP dengan seluruh program sektor di Kabupaten Kapuas Hulu untuk Tahun Anggaran 2010, serta untuk memadukan rencana program pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu untuk Tahun Anggaran 2011 – 2014.

Percepatan pembangunan wilayah perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu didasarkan atas rencana aksi terpadu yang berorientasi kepada penyelesaian masalah-masalah strategis dan optimalisasi potensi wilayah yang berbasis pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Tata Ruang Kawasan Perbatasan.

Rapat Koordinasi P2WP merupakan momentum yang tepat untuk mendapatkan masukan dalam menyusun program tahun 2011-2014 khususnya dalam pembangunan perbatasan, dan menjadi acuan penyusunan program prioritas pembangunan perbatasan oleh Kementerian/Lembaga, SKPD Provinsi Kalimantan Barat, dan SKPD Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sumber daya di Kabupaten Kapuas Hulu dan untuk mengatasi berbagai masalah serta tantangan yang dihadapi, dalam mewujudkan perbatasan sebagai halaman depan negara yang memiliki kemampuan daya saing ekonomi wilayah, maka Forum Rapat

Koordinasi P2WP menyepakati lokasi khusus pembangunan adalah wilayah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, yang secara bertahap juga melakukan pembangunan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu secara menyeluruh.

Rapat Koordinasi P2WP telah menyepakati 6 aspek kegiatan pengembangan wilayah perbatasan yang meliputi peningkatan : (i) aspek demarkasi dan maintenance batas; (ii) aspek pengembangan ekonomi lokal; (iii) aspek pengembangan sumber daya manusia; (iv) aspek pengembangan kelembagaan dan pemerintahan; (v) aspek pengembangan sarana dan prasarana serta lingkungan; serta (vi) aspek politik, hukum, dan keamanan.

Rapat koordinasi ini juga merekomendasikan bahwa diperlukan kebijakan khusus dalam menuntaskan ruas jalan Putussibau-Badau sepanjang 82 km sampai dengan Tahun Anggaran 2013 guna mendukung pembukaan

Rapat koordinasi P2WP Kapuas Hulu Kalbar

Sum

ber

: Doc

Bap

pen

as

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010


AGENDA AGENDA

raPat kOOrDiNasi PerCePataN PeMBaNGUNaN WiLaYaH PerBatasaN

(P2WP) keMeNteriaN PeMBaNGUNaN DaeraH tertiNGGaL PUtUssiBaU kaBUPateN kaPUas HULU,

kaLiMaNtaN Barat

MUsYaWaraH PereNCaNaaN PeMBaNGUNaN NasiONaL(MUsreNBaNGNas) taHUN 2010

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun

2010 yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 28 April - 1 Mei 2010 dengan tema “ Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat-Daerah “ dilaksanakan dalam rangka membahas 11 prioritas pembangunan nasional pada tahun 2011 yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Salah satu program prioritas yang dibahas dalam Musrenbangnas 2010 adalah prioritas 10 yakni daerah tertinggal, terdepan dan terluar dan pasca konflik. Seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan tersebut telah sepakat untuk menindaklanjuti risalah kesepakatan pembahasan ini dalam proses penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2011, dan pemantapan perencanaan dan penganggaran di daerah dalam mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2011.

Berikut risalah kesepakatan pembahasan prioritas 10 khusus berkaitan dengan wilayah perbatasan antara lain:

1. Pemerintah Pusat (K/L) ikut memperhatikan beberapa kebutuhan daerah dalam menangani wilayah perbatasan, repatriasi, pemetaan batas wilayah di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

2. Pemerintah Pusat (K/L) diminta memprioritaskan sinkronisasi dan

harmonisasi seluruh program-program K/L yang diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW, termasuk kawasan strategis nasional yang ada di wilayah perbatasan seperti di Provinsi Maluku Utara (Kabupaten Pulau Morotai), Papua Barat, NTB, NTT, Maluku.

3. Terkait dengan rencana pembangunan air-strip di Pulau Miangas yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (dalam bidang pertahanan/keamanan perbatasan), Pemda Sulawesi Utara mengharapkan adanya koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan mengharapkan dukungan Pemerintah Daerah untuk pembiayaan pengadaan lahan.

4. Pemda Sulawesi Tengah mengharapkan adanya dukungan dari Pemerintah untuk pembangunan Outer-ring fishing port di Kabupaten Tolitoli sebagai strategi untuk mendorong pembangunan pulau-pulau terluar. Dukungan juga diperlukan untuk pulau-pulau terluar di provinsi Wilayah Sulawesi lainnya.

5. Dukungan pembangunan pulau-pulau terpencil dan tertinggal melalui program-program Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dapat diupayakan sepanjang pulau tersebut berpenghuni.

6. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan melakukan pembahasan untuk penajaman/finalisasi lokasi dan anggaran untuk pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

7. Untuk penanganan 34 Kabupaten tertinggal di Pulau Sulawesi diperlukan mapping untuk prioritas penanganan dan integrasi program K/L. KPDT diharapkan dapat menjadi koordinator untuk mapping dan sinergi berbagai program tersebut diatas.

8. Daerah mengusulkan adanya dukungan dana operasional dari Pemerintah Pusat untuk Badan pengelola Kawasan Perbatasan

9. Pulau terluar, terdepan, dan terpencil akan dimasukkan dalam Program Pembangunan Daerah Tertinggal oleh Kementerian PDT. Untuk itu perlu kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan K/L terkait guna keterpaduan penanganan pulau terluar, terdepan, dan terpencil.

10. Kementerian Kesehatan juga telah menganggarkan kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan. Kementerian KP telah mengalokasikan kegiatan pendayagunaan pulau-pulau kecil seperti di Kep.Bangka Belitung dan Lampung.

11. Kementerian Perhubungan sudah membangun beberapa bandara di pulau-pulau terluar. Untuk alokasi tahun 2011 pembangunan bandara diprioritaskan di Propinsi Bengkulu dan Lampung. (*)

Pos Lintas Batas (PLB) Badau dan pengembangan potensi Kabupaten Kapuas Hulu. Kementerian/Lembaga terkait serta pemerintah Daerah telah sepakat perlunya dilakukan langkah-langkah strategis dalam mempercepat pembukaan PLB Badau tersebut. (*)

Sumber:: Doc Bappenas

Rapat Koordinasi P2WP yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2010 di Gedung

Pertemuan Kantor Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk mensinkronkan program P2WP dengan seluruh program sektor di Kabupaten Kapuas Hulu untuk Tahun Anggaran 2010, serta untuk memadukan rencana program pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu untuk Tahun Anggaran 2011 – 2014.

Percepatan pembangunan wilayah perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu didasarkan atas rencana aksi terpadu yang berorientasi kepada penyelesaian masalah-masalah strategis dan optimalisasi potensi wilayah yang berbasis pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Tata Ruang Kawasan Perbatasan.

Rapat Koordinasi P2WP merupakan momentum yang tepat untuk mendapatkan masukan dalam menyusun program tahun 2011-2014 khususnya dalam pembangunan perbatasan, dan menjadi acuan penyusunan program prioritas pembangunan perbatasan oleh Kementerian/Lembaga, SKPD Provinsi Kalimantan Barat, dan SKPD Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sumber daya di Kabupaten Kapuas Hulu dan untuk mengatasi berbagai masalah serta tantangan yang dihadapi, dalam mewujudkan perbatasan sebagai halaman depan negara yang memiliki kemampuan daya saing ekonomi wilayah, maka Forum Rapat

Koordinasi P2WP menyepakati lokasi khusus pembangunan adalah wilayah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, yang secara bertahap juga melakukan pembangunan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu secara menyeluruh.

Rapat Koordinasi P2WP telah menyepakati 6 aspek kegiatan pengembangan wilayah perbatasan yang meliputi peningkatan : (i) aspek demarkasi dan maintenance batas; (ii) aspek pengembangan ekonomi lokal; (iii) aspek pengembangan sumber daya manusia; (iv) aspek pengembangan kelembagaan dan pemerintahan; (v) aspek pengembangan sarana dan prasarana serta lingkungan; serta (vi) aspek politik, hukum, dan keamanan.

Rapat koordinasi ini juga merekomendasikan bahwa diperlukan kebijakan khusus dalam menuntaskan ruas jalan Putussibau-Badau sepanjang 82 km sampai dengan Tahun Anggaran 2013 guna mendukung pembukaan

Rapat koordinasi P2WP Kapuas Hulu KalbarSu

mb

er: D

oc B

app

enas

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010


Batas WiLaYaH NeGara iNDONesia

Buku yang ditulis oleh Suryo Sakti Hadiwijoyo, Seorang Pegawai negeri Sipil (PNS)

yang memiliki banyak pengalaman dalam mengikuti berbagai persidangan dan pertemuan internasional tentang perbatasan negara ini, mencoba mengungkap berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan antar negara dalam beberapa tahun terakhir. Karena menurut Suryo permasalahan perbatasan merupakan fenomena yang harus dikaji dan dicarikan solusi penanganannya. Karena permasalahan batas wilayah negara akan terus berkembang dengan berbagai kepentingan di dalamnya. Dari aspek pemerintahan, perbatasan antar negara merupakan faktor fundamental karena berkaitan erat dengan kedaulatan wilayah negara.

Konsepsi pengembangan wilayah perbatasan antara negara terkait pula dengan kehidupan masyarakat, kepastian hukum, dan berbagai problematikanya. Disisi lain, penataan wilayah perbatasan

juga melibatkan aspek pertahanan dan keamanan mengingat wilayah di sepanjang perbatasan antar negara berpotensi menimbulkan berbagai konflik, Oleh karena itu, pengembangan wilayah perbatasan yang dikemas dalam manajemen perbatasan tidak dapat dilakukan secara parsial. Manajemen perbatasan harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan secara komprehensif agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi suatu kawasan perbatasan Indonesia berbeda sifat dan kondisinya dengan wilayah perbatasan lain. Permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan dipengaruhi oleh faktor yang berbeda seperti; faktor geografis, ketersediaan sumber daya manusia dan alam, kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya serta tingkat kesejahteraan masyarakat negara tetangga. Selain itu permasalahan utama yang dihadapi oleh seluruh kawasan perbatasan di

Indonesia adalah kemiskinan serta keterbatasan sarana dan prasara dasar sosial dan ekonomi.

keNDaLa PeMBaNGUNaN Di WiLaYaH PerBatasaN

Dengan mempertimbangkan keragaman (heterogenitas) kondisi wilayah perbatasan dengan negara tetangga, beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya mempercepat penanganan permasalahan dan pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM), yang ditunjukkan antara lain oleh rendahnya jumlah dan kualitas kesejahtaraan penduduk dengan penyebaran yang tidak merata jika dibandingkan dengan luas wilayah dan garis perbatasan.

2. Sumber Daya Buatan (Prasarana), yang tingkat pelayanannya masih

PUSTAKA

Judul : Batas Wilayah Negara indonesia “Dimensi, Permasalahan, dan strategi Penanganan” (sebuah tinjauan empiris dan Yuridis)Penulis : suryo sakti HadiwijoyoHalaman : 214 hlm + xCetakan : 2009

Penerbit : Penerbit Gava Media, Yogyakarta

sangat terbatas, seperti sistem perhubungan dan telekomunikasi, pelayanan listrik dan air bersih, serta fasilitas lainnya, seperti sanitasi kesehatan, pendidikan, irigasi dan pasar. Sehingga penduduk daerah perbatasan cenderung berorientasi kepada negara tetangga yang tingkat aksesibilitas fisik dan informasinya relatif lebih tinggi.

3. Penataan Ruang dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, yang ditunjukkan antara lain oleh terjadinya konflik atau pun tumpang tindih pemanfaatan ruang (lahan) baik antara wilayah budidaya dengan wilayah lindung maupun antar wilayah budidya seperti antara kegiatan pertambangan dan kehutanan.

4. Penegasan Status Wilayah Daerah Perbatasan, yang antara lain ditunjukkan oleh masih terdapatnya beberapa wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga namum belum dimasukkan ke dalam wilayah persetujuan lintas batas oleh kedua negara terutama dalam kaitannya dengan larangan untuk mengelola dan mengembangkan wilayah penyangga sepanjang garis perbatasan.

5. Keterbatasan Sumber Pendanaan, dimana daerah perbatasan relatif kurang diberikan prioritas pengembangannya dibandingkan dengan daerah lainnya (kategori daerah tertinggal) sehingga semakin memperlebar kesenjangan tingkat kesejahteraan antar daerah;

6. Terbatasnya kelembagaan dan aparat, yang ditugaskan di daerah perbatasan dengan tingkat kerawanan yang tinggi dan tidak diiringi dengan ketersediaan fasilitas yang memadai, sehingga banyak yang tidak merasa nyaman dan aman ketika melaksanakan tugas di willayah perbatasan. Hal ini berimplikasi terhadap penyelengaraan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat setempat yang relatif kurang memadai.

strateGi PeNaNGaNaN WiLaYaH PerBatasaN aNtar NeGara

Kepentingan percepatan pembangunan wilayah perbatasan ditujukan untuk memberdayakan penduduk yang bermukim di perbatasan,

PUSTAKA

“DiMeNsi, PerMasaLaHaN, DaN strateGi PeNaNGaNaN”(seBUaH tiNJaUaN eMPiris DaN YUriDis)

Perbatasan RI - Malaysia

Sum

ber:

ww

w.C

orni

sh.c

o.uk

/blo

g


PeNGeLOLaaN DaN PeNGaMaNaN WiLaYaH PerBatasaN NeGara

(Policy Paper)

Publikasi Oleh : Institute for Defense, Security and

Peace Studies (iDsPs)

Penulis : Wendy andhika Prajuli

editor : Mufti Makaarim a.

Publikasi : Jakarta, april 2009

PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN WILAYAH

PERBATASAN NEGARA

(Policy Paper)

Oleh :

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS)

Jakarta, April 2009

Naskah Policy Paper Pengelolaan dan Pengamanan Wilayah

Perbatasan Negara ini, merupakan kontribusi Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) dalam mendorong perhatian publik dan negara terhadap isu-isu seputar wilayah perbatasan negara yang cukup mendesak untuk ditangani pemerintah. Materi yang dibahas dalam naskah ini terdiri dari tiga bagian yaitu pada bagian Pertama, membahas tentang Latar Belakang Masalah, bagian kedua mengupas tentang Persoalan di Perbatasan, selanjutnya pada bagian ketiga membahas tentang penanganan dan kendala yang terjadi di daerah perbatasan dan pada bagian akhir membahas tentang landasan hukum pengelolaan perbatasan.

Latar BeLakaNG MasaLaH

Masalah wilayah perbatasan negara merupakan salah satu persoalan keamanan yang krusial bagi setiap

negara berdaulat karena ancaman keamanan dapat datang dari luar dan melalui wilayah perbatasan. Ancaman ini dapat berupa agresi, aktivitas intelijen, blokade, pencurian aset dan sumber daya alam, penyebaran penyakit dan sebagainya. Signifikasi tersebut menuntut negara untuk memiliki strategi penanganan wilayah perbatasan negara yang komprehensif untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman yang berasal dari wilayah perbatasan negara.

Awalnya, persoalan pengelolaan wilayah perbatasan negara hanya menjadi salah satu isu sensitif politik dan pertahanan, terutama dalam hal mempengaruhi kerja sama atau ketegangan bilateral antara dua negara yang memiliki wilayah berbatasan langsung. Seiring dengan perkembangan zaman, sensitivitas isu-isu pengelolaan wilayah perbatasan negara juga menjadi problem multilateral dan bahkan internasional, dimana

kemajuan tekonologi dan beroperasinya kepentingan negara dan korporasi yang lintas negara memungkinkan intervensi sejumlah pihak yang lebih luas melalui perbagai mekanisme internasional.

Saat ini dibutuhkan suatu kemajuan dalam kearifan dan kemampuan mendeteksi ancaman, membangun strategi pengelolaan dan pertahanan serta mengatasi ancaman-ancaman tersebut dengan lebih elegan, konstitusional dan tunduk pada ketentuan-ketentuan internasional. Bagaimanapun pilihan pengerahan kekuatan bersenjata pada saat-saat genting dalam sebuah negara modern yang demokratis, termasuk dalam mengatasi persoalan perbatasan adalah:

(1) Merupakan alternatif terakhir (last resort);

(2) Diputuskan oleh otoritas politik sipil yang sah dan berwenang;

melindungi sumber daya alam, menjaga kedaulatan seluruh wilayah negara, mengamankan pembangunan wilayah dan memelihara kerja sama dengan negara tetangga guna mewujudkan prinsip hidup berdampingan secara damai, aman dan sejehatera. Untuk itu seyogyanya upaya penanganan permasalahan perbatasan antar negara difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Penetapan Garis Batas Antar Negara.

Penegasan dan penetapan garis batas antara negara diarahkan pada wilayah-wilayah yang masih belum jelas garis batasnya, yaitu di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur sera Nusa Tenggara Timur (RI-RDTL). Sedangkan batas laut diutamankan bagi kawasan perbatasan di kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbatasan Melalui Pembangunan Pos Lintas Batas serta Sarana dan Prasarana Fisik Lainnya.

Hasil kesepakatan bilateral antara RI dengan Malaysia perlu ditindaklanjuti dengan pembuatan pos lintas batas yang bersifat tradisional bagi penduduk di kawasan perbatasan antar negara dan untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi tempat pemeriksaan imigrasi atau yang lebih dikenal sebagai Pos Pemeriksaan Lintas Batas.

3. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar.

Pemberdayaan masyarakat di sepanjang perbatasan maupun penduduk yang bermukim di pulau-pulau terluar diperlukan dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Program pemberdayaan masyarakat dapat melalui penyediaan tempat usaha yang sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia dilingkungannya.

4. Pengembangan Pusat Pertumbuhan yang telah mendapatkan Respons dari Negara Tetangga

Beberapa kawasan perbatasan di Kalimatan Barat dan Kalimantan Timur telah memperoleh peluang untuk mengembangkan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan melalui pengembangan sentra-sentra industri dan perdagangan.

5. Peningkatan Kualitas dan Pembedayaan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sarana dan prasarana sosial seperti sekolah dan pusat kesehatan mutlak diperlukan, terutama di kawasan perbatasn dengan negara tetangga yang ekonominya relatif lebih baik dari Indonesia.

6. Peningkatan Kelembagaan Pemerintahan dan Masyarakat di Daerah Perbatasan.

Pengembangan kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat di kawasan perbatasan perlu ditingkatkan melalui pengembangan kelembangaan Pemda dan masyarakat termasuk lembaga adat akan sangat membantu proses pengembangan yang partisipatif.

7. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Kelautan.

Pengembangan kawasan perbatasan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan perlu disesuaikan dengan sumber daya alam yang tersedia.

8. Peningkatan Aparat Keamanan dan Pertahanan di Sepanjang Perbatasan dan Pulau-pulau terluar.

Pembangunan pos-pos keamanan di sepanjang perbatasan serta patroli keamanan di perairan pulau-pulau terluar mutlak perlu ditingkatkan mengingat semakin banyaknya pelanggaran berupa kegiatan ilegal seperti penyelundupan dan perompakan disepanjang perbatasan dan perairan lepas.

9. Peningkatan Sosialisasi dan Penyuluhan Kehidupan Bernegara dan Berbangsa bagi Masyarakat Perbatasan.

Saat ini rasa kabangsaan dan bela negara masyarakat diperbatasan cenderung relatif mengalami penurunan karena secara ekonomi penduduk perbatasan lebih berorientasi pada negara tetwangga melalui kemudahan-kemudahan informasi dan komunikasi yang diperoleh.

10. Peningkatan Kerja Sama Bilateral di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sebagian besar masyarakat di kawasan perbatasan masih memiliki hubungan kekeluargaan dan ikatan budaya serta adat istiadat yang relatif sama dengan masyarakat di negara tetangganya. Pelaksanaan kerja sama budaya antara kedua negara akan sangat membantu dalam proses pengembangan budaya lokal. Demikian pula dengan kerja sama ekonomi yang banyak ditawakan oleh dunia usaha perlu disambut baik dengan tetap mengacu pada prinsip kerja sama yang saling menguntungkan.(*)

PUSTAKA PUSTAKA

Perbatasan RI - PNG

Sumber: www.Yiskandar.Wordpress.Com


(3) Semata-mata untuk kepentingan pertahanan negara;

(4) Ditujukan untuk memulihkan kembali kondisi damai;

(5) Mematuhi prinsip non-diskriminasi; dan,

(6) Proporsional.

PersOaLaN Di PerBatasaN

Persoalan-persoalan terkait wilayah perbatasan negara tidak lepas dari ancaman-ancaman terhadap kedaulatan, warga negara atau penduduk negara, serta wilayah negara. Faktor kedaulatan terkait dengan ancaman terhadap otoritas yang dimiliki negara untuk mengatur dirinya sendiri, memanfaatkan sumber daya alam dan buatan yang dimiliki, dan mendapatkan pengakuan (recognition) internasional sebagai sebuah negara berdaulat. Sehingga segala upaya untuk menghilangkan dan melanggar kedaulatan tersebut harus dipandang sebagai ancaman terhadap negara. Faktor warga negara terkait dengan ancaman atas keselamatan atau jaminan terpenuhinya hak dasar setiap individu. Sementara faktor wilayah terkait dengan ancaman atas keutuhan wilayah, yang berupa tanah, air, dan udara, yang menjadi milik sebuah negara. Ketiga faktor ini bersifat saling terkait dan tidak dapat saling dinegasikan. Ancaman terhadap kedaulatan berarti pula ancaman terhadap hak dasar warga negara dan keutuhan wilayah. Sebaliknya, ancaman terhadap hak dasar warga negara merupakan pula ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah.

Secara umum, berdasarkan pendekatan sumber ancaman, maka ancaman dapat dibagi ke dalam tiga tipe yaitu ancaman internal, ancaman eksternal dan ancaman internal-eksternal. Ancaman internal adalah ancaman yang berasal dari dalam negara, seperti pemberontakan dan konflik komunal. Sementara ancaman eksternal adalah ancaman yang berasal dari luar negara, yang seringkali diidentikan dengan

ancaman dari negara lain atau negara musuh. Sementara ancaman internal-eksternal merupakan ancaman yang tidak dapat dipastikan secara tepat sumbernya, seperti serangan terorisme global. Ketiga ranah ancaman tersebut tidak berdiri terpisah satu dengan yang lainnya melainkan saling terkait membentuk jaring-jaring ancaman.

Ancaman keamanan di wilayah perbatasan Negara Indonesia dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu, ancaman yang berasal dari aktor non negara dan ancaman yang berasal dari negara yaitu penyelundupan, pencurian sumber daya alam, dan perompakan. Sedangkan ancaman yang berasal dari aktor negara yaitu agresi, konflik perbatasan, pelanggaran kedaulatan dan aktivitas intelejen asing.

PeNaNGaNaN DaN keNDaLa

Untuk mengatasi persoalan-persoalan perbatasan tersebut pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya. Pertama, menuntaskan sejumlah perundingan perbatasan dengan negara-negara tetangga agar Indonesia memiliki garis batas yang jelas dan diakui oleh masyarakat internasional. Kedua, pemerintah menambah sejumlah pos pengamanan baru di perbatasan serta merelokasi pangkalan-pangkalan TNI AL ke titik-titik terdepan wilayah Indonesia. Selain merelokasi pangkalan TNI AL, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan status pangkalan-pangkalan TNI AL yang ada di pulau-pulau terdepan dari Lanal C menjadi Lanal B seperti Lanal Pulau Ranai di Kepulauan Natuna dan Lanal Tahuna di Kepulauan Sangihe Talaud. Ketiga, melakukan operasi pengawasan di wilayah perbatasan oleh instansi terkait, seperti polisi, TNI, DKP.

Walaupun sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan di perbatasan, namun upaya tersebut masih menyisakan sejumlah kendala. Kendala pertama, petugas di perbatasan tidak secara serius melakukan kontrol di pos-pos perbatasan. Kedua, adanya perilaku kurang terpuji yang dilakukan oleh

Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia

aparat di perbatasan, Sejumlah aparat keamanan di perbatasan Entikong seringkali meloloskan kendaraan-kendaraan yang melintas di perbatasan tanpa pemeriksaan.

Ketiga, belum seluruh wilayah Indonesia memiliki garis batas yang disepakati secara internasional. Belum tuntasnya penentuan garis batas wilayah Indonesia dengan sejumlah negara tetangga menyebabkan Indonesia sulit untuk bersikap keras atas pelanggaran kedaulatan yang terjadi karena dapat memancing peningkatan eskalasi konflik teritorial antara Indonesia dan negara tetangga. Keempat, minimnya dana dan infrastruktur pendukung pengawasan perbatasan.

LaNDasaN HUkUM

Sejumlah landasan hukum kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan darat, laut dan udara masih bersifat umum dan cenderung sangat berorientasi pada penanganan wilayah darat dan laut.

Rumusan yang terang muncul dalam UU no 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang menegaskan orientasi pengembangan wilayah perbatasan dari inward looking menjadi outward looking sebagai pintu gerbang ekonomi dan perdagangan. Termasuk pendekatan kesejahteraan untuk pulau-pulau di wilayah perbatasan. Selanjutnya disebutkan bahwa pengamanan kedaulatan negara kedepan meliputi peningkatan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu.

Pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan NKRI juga harus dipahami sebagai fungsi-fungsi yang bersifat permanen, selama eksistensi negara ada. Yang selalu akan berubah dan mengalami penyesuaian adalah, “Analisis ancaman (threat assessment) yang mempengaruhi besaran sumber daya dan kekuatan yang diperlukan dan bagaimana sumber daya dan kekuatan itu diorganisasi untuk keperluan

pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan”. Analisis ancaman-lah yang menentukan apakah ancaman tersebut bersifat internal atau eksternal serta apakah penanganannya bersifat defensive atau offensive. Termasuk apakah penanganan pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan akan lebih dititikberatkan pada kawasan tertentu dengan memperhatikan derajat ancaman atau optensi ancaman berdasarkan kondisi geografis sebuah negara.

Dalam menghadapi pelbagai permasalahan di atas, model penanganan wilayah perbatasan negara dituntut untuk disesuaikan, baik dari segi pembacaan persoalan yang berdimensi pembangunan, administrasi pemerintahan, keamanan dan pertahanan, maupun dari segi pengambilan keputusan dan pembagian peran di tingkat eksekutif-legislatif-yudikatif, pusat-daerah, serta pemerintah-aktor keamanan. Tantangan di atas juga mensyaratkan suatu policy yang komprehensif terkait dasar hukum yang kuat, struktur operasional yang baik dan terkoordinasi antar instansi, anggaran yang memadai, serta pengawasan dan pertanggungjawaban yang akuntabel.

Berdasarkan pemaparan persoalan dan tantangan penanganan wilayah perbatasan negara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pola pikir (mindset) dalam pengelolaan perbatasan masih bersifat sektoral dimana institusi militer mendominasi pengelolaan tersebut.

2. Secara operasional, sejumlah kebijakan perbatasan terkendala oleh keterbatasan infrastruktur dan dana operasional, belum tuntasnya penentuan garis batas wilayah Indonesia di tingkat internasional dan perilaku korup para aparat negara di perbatasan.

Dengan demikian, pemerintah diharapkan melakukan kaji ulang atas strategi pengelolaan perbatasan

selama ini. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam menyusun kembali strategi pengelolaan perbatasan Indonesia adalah:

1. Mengubah pola pikir dalam penyusunan strategi perbatasan dari pendekatan sektoral ke pendekatan yang komprehensif dan integratif.

2. Melakukan desekuritisasi isu perbatasan yang menempatkan pendekatan militer sebagai pendekatan dominan dalam penanganan perbatasan. Upaya ini penting dilakukan untuk menyelaraskan strategi pengelolaan perbatasan dengan proses demokratisasi dan reformasi sektor keamanan (security sector reform, SSR) yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia. Upaya desekuritisasi dapat dilakukan dengan:

• Meningkatkan peran kepolisian, imigrasi, bea dan cukai, KPLP dan DKP dalam menjalankan peran pengelolaan perbatasan.

• Membentuk sebuah institusi penjaga perbatasan yang merupakan bagian

dari aparat penegak hukum. Institusi ini berdiri independen, lepas dari institusi militer dan kepolisian, dan ditempatkan di bawah, misalnya, Departemen Hukum dan HAM.

• Menutup pelbagai celah yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah melakukan berbagai tindakan kotor di wilayah perbatasan.

• Meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dan aktivitas aparat di perbatasan untuk menghentikan berbagai perilaku kotor yang terjadi di perbatasan.

• Mengintensifkan perundingan-perundingan perbatasan dan diplomasi internasional mengenai wilayah dan batas wilayah Indonesia.

***

PUSTAKA PUSTAKA

Sum

ber

: ID

SPS

PUSTAKA

Ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai menjadi indikator perkembangan suatu wilayah. Namun kondisi yang memprihatinkan justru masih terlihat di sebagian besar wilayah perbatasan negara di Indonesia. Minimnya sarana dan prasarana menjadi salah satu penyebab wilayah perbatasan hingga kini masih tertinggal, terisolasi dengan tingkat kesejahteraan yang rendah.

Panorama alam dan hasil seni budaya masyarakat di kawasan perbatasan merupakan potensi yang besar dalam menunjang perekonomian masyarakat lokal. Potensi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk dikembangkan sebagai upaya mendukung pengembangan wilayah dan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan.

Lahan yang luas dan menyimpan banyak potensi sumber daya alam seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara menjadikan kawasan perbatasan menjadi sangat strategis, namun kondisi ini pula yang menyebabkan isu perbatasan menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai hingga menimbulkan potensi konflik antar Negara yang berbatasan.

Sumber: www..Phong.ComSumber: www.Jlprods.Com

Sumber: BappenasSumber: Bappenas

Sumber: BappenasSumber: Bappenas

GALERI KAWASAN

Buletin Kawasan Edisi 24-2010

Documents

Transcript of Buletin Kawasan Edisi 24-2010