TUGAS

( Contoh Surat Gugatan )

Oleh Kelompok I

- RIFAI USMAN ( 2006-21-066) - HAMKA KAREPESINA- FRANGKLIN LUTURMAS- FRANSISKA SALAMOR- MARISSA LIKUR

- PIER TUANAKAOTA- ROY. WATTIMENA- ASRIYADI TANAMA - RIANDRA TUPAN- AMELIA WABULA- INTAN GAYATRI ( 2006 – 21-

186 )- M. YAHYA- M. BASRI TUARITA- CHARLIN RUHULESIN- HENDRI TUASUN

- JUNAEN- EVILIEN PATTIASINA- ELISABETH BATFIOR- HENDRA- ABDUL RAHMAN

ELSUNAN - DEDI HENDRA- RECHY- PITER- JUNI- ISWAN NURLETE- JULHAM SAMAL

- DENIS TITALEI- ROMEL HIARIEJ-

Contoh Gugatan

Hal : Gugatan Nomor : 053/G/1995/Ij/PTUN-Amq

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Ambon

di

Ambon

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.M.S.ZULKARNAEN.

Warga Negara : Indoneisa

Pekerjaan : Badan Pengurus Yayasan Wahana

Lingkungan Hidup Indonesia

Alamat : Jln AY PAtty

Yang dalam perkara ini telah memberi Kuasa Kepada Nama . RIFAI , SH., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advocat dan Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia, alamat Jln. Parlente, Nomor 01 Ambon.

Advocat dan Pengacara tersebut diatas, sepakat untuk memilih Domisili di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia, beralamat di Jalan Ay. PAtty Nomor : 01 Ambon

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 juni 2008 untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N

SEKRETARIS JENDRAL DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA, Beralamat di Jalan Selatan Nomor : 18, Ambon untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Adapun yang menjadi DASAR gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 600/0115/SJ.T/2008 yang dibuat pada

tanggal 17 Februari 2008 dan baru diketahui oleh Para Penggugat setelah

adanya pemberitaan di media massa tanggal 1 Maret 2008 sedangkan gugatan

ini diajukan pada tanggal 16 Mei 2008 Dengan demikian gugatan ini telah

diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang

ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo telah memenuhi

ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-

alasan sebagai berikut :

Bahwa keputusan Tergugat a quo berupa suatu Penetapan tertulis

(Beschikking)

Nomor : 600/0115/SJ.T/20008 yang dibuat pada tanggal 17 Pebruari 2008 ,

perihal Persetujuan kegiatan Pertambangan Tembaga di Kabupaten Maluku

Tengah , Propinsi Maluku

Bahwa Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Sekretaris

Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia yang

menerima pelimpahan wewenang dari Menteri Pertambangan dan Energi

Republik Indonesia yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan

urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 2 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat Konkrit, Individual dan final

dengan alasan sebagai berikut

Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah nyata ada, yaitu berupa Surat

Persetujuan Nomor : 600/0115/SJ.T/2008 yang telah dikeluarkan oleh

Tergugat pada tanggal 17 Pebruari 2008, perihal persetujuan RKL dan RPL

Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Maluku Tengah provinsi Maluku,

sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasikan bersifat konkrit ;

Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah nyata-nyata hanya ditujukan kepada

Direktur Utama PT. Beringin Dua beralamat di Masohi , Jalan Abd. Soulissa

Maluku dan tidak ditujukan untuk umum. Dengan demikian Keputusan

dimaksud harus dikualifikasi sebagai bersifat Individual ;

Bahwa Keputusan Tergugat a quo sudah definitif dan karenanya menimbulkan

akibat Hukum, berupa timbulnya suatu hak dan kewajiban kepada PT.Beringin

Dua untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan persetujuan RKL (Rencana

Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) yang

dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu untuk melakukan kegiatan penambangan

tembaga di Kabupaten Maluku tengah, Propinsi Maluku, keputusan tersebut

juga tidak memerlukan persetujuan instansi lain. Oleh karena itu, keputusan

dimaksud harus dikualifikasi bersifat Final ;

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan

perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 53 ayat 2 (a) dan (c) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan :

Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang menyatakan :

"Berdasarkan hasil penilaian komisi analisis dampak lingkungan

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan

yang diajukan pemrakarsa, instansi yang bertanggung jawab

menetapkan keputusan terhadap analisis dampak lingkungan, Rencana

Pengelolaan Lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan" ;

Bahwa ternyata Tergugat telah mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut oleh

karena bukti a quo telah dikeluarkan tanpa mempertimbangkan penilaian dari

komisi Amdal Pusat Departemen Pertambangan dan Energi , padahal yang

demikian itu menjadi kewajiban hukum Tergugat yang diperintahkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 ;

Dari seluruh uraian diatas, maka tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat

Keputusan a quo telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan

maupun kepentingan pelestarian daya dukung lingkungan secara langsung, sehingga

dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo terbukti

melanggar Pasal 53 ayat (2) sub a,b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan

oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum. Bahwa atas pelanggaran tersebut

layaklah apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi, namun karena

kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ini lebih didasarkan pada akibat yang

ditimbulkan dalam usaha pelestarian lingkungan hidup, maka Penggugat lebih

mementingkan Pembatalan Keputusan Tergugat a quo daripada tuntutan yang bersifat

materiil ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis

Hakim yang terhormat berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor :

600/0115/SJ.T/2008 tertanggal : 17 Februari 2008 perihal persetujuan

RKL dan RPL kegiatan Pertambangan Tembaga di Kabupaten Maluku

Tengah, Propinsi Maluku, adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi

hukum

3. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan

Pencabutan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan

dan Energi Republik Indonesia Nomor : 600/0115/SJ.T/2008 tersebut

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara hingga

keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hormat Penggugat / Kuasa,

( RIFAI, SH.)