Permendagri 79 Tahun 2007

Ratminto

Pengantar

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)

CONCURRENT(Urusan bersama

Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

PILIHAN/OPTIONAL(Sektor Unggulan)

WAJIB/OBLIGATORY(Pelayanan Dasar)

SPM(Standar Pelayanan Minimal)

- Hankam

- Moneter

- Yustisi

- Politik Luar Negeri

- Agama

Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan

Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb

DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHANDISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHANANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN

Kriteria Distribusi Urusan Pmerintahan Antar Tingkat Pemerintahan :

1. Externalitas (Spill-over)

Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus

2. Akuntabilitas

Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi)

3. Efisiensi

Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy

Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik

Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal

1. Pusat: Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional.

2. Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota)

3. Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota)

BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN

BERDASARKAN 3 KRITERIABERDASARKAN 3 KRITERIA

Hubungan Antar Tingkatan Hubungan Antar Tingkatan PemerintahanPemerintahan

1. Adanya interkoneksi dan interdependensi antar tingkatan Pemerintahan dalam mengatur dan mengurus urusannya.

Contoh 1: Urusan Pendidikan Dasar & SLTP

Kab/Kota Urusan SLTA oleh Provinsi Urusan PT oleh Pemerintah Pusat

Ada hubungan interkoneksi dan interdependensi

Contoh 1: Urusan Pendidikan Dasar & SLTP

Kab/Kota Urusan SLTA oleh Provinsi Urusan PT oleh Pemerintah Pusat

Contoh 2: Jalan Kab/Kota oleh

Pemkab/Kota Jalan Prov oleh Pemprov Jalan negara oleh Pem. Pusat

Ada hubungan interkoneksi dan interdependensi

MATRIK PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHANKONKUREN/BERSAMA/BIDANG LAIN

PUSAT

DAERAH

PROVINSI(SKALA PROVINSI)

KAB/KOTA(SKALA KAB/KOTA)

WAJIB PILIHAN WAJIB PILIHAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Politik luar negeri;

2. Pertahanan;

3. Keamanan;

4. Yustisi;

5. Moneter dan fiskal nasional;

6. Agama

• Perencanaan & pengendalian pembangunan

• Perenc., pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.

• Penyelengg. Ketertiban umum & ketentraman masy.

• Penyediaan sarana dan prasarana umum

• Penanganan bid. Kesehatan

• Penyelengg. pendidikan dan alokasi SDM potensial.

• Pertambangan• Perikanan• Peranian]• Perkebunan• Kehutanan• Pariwisata.

• Perenc. & pengendalian pemb.

• Perenc., pemanfa. & pengawasan tata ruang.

• Penyelengg. Keteriban umum & ketentraman masy.

• Penyediaan sarana dan prasarana umum

• Penanganan bid. Kes.

• Penyelenggaraan pendidikan.

• Penanggulangan masalah sosial

• Pelayanan bid. ketenagakerjaan

• pertanian, • pertanahan, • kehutanan• perkebunan• indag• kelautan &

perikanan, • pertam-bangan

& energi, • koperasi, • penanaman

modal, • pariwisata, • kebudayaan • dll.

(1) (2) (3) (4) (5)

• Penanggulangan masalah sosial lintas kab./kota

• Pelayanan bid. Ketenagakerjaan lintas kab./kota

• Pengendalian LH• Pelayanan pertanahan• Pelayanan

kependudukan dan capil• Pelayanan adum pem.• Pelayanan adm.

Penannaman modal termasuk lintas kab./kota

• Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yg blm dilaks oleh kab./kota dan

• Urusan wajib lainnya yg diamanatkan oleh per-uu-an.

• Fasilitasi pengeb. Koperasi, UKM

• Pelayanan pertanahan

• Pelayanan kepend. & capil

• Pelayanan adum pemerintahan.

• Pelayanan adm. Penanaman modal

• Penyelengg. Pelayanan dasar lainnya dan

• Urusan wajib lainnya yang diamanatkan per-uu-an.

•Pertambangan•Perikanan•Peranian]•Perkebunan•Kehutanan•Pariwisata..

Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal (SPM)(SPM)

Dasar Hukum:

1. Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005;

2. PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

UU NO.32/2004 (1)UU NO.32/2004 (1)UU NO.32/2004 (1)UU NO.32/2004 (1)

Dasar hukum penyusunan SPM adalah pasal 11 ayat (4):

”Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksana- kan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah”.

Dioperasionalkan dalam PP No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dengan demikian maka SPM yang telah disusun oleh Departemen/LPND dan Pemda perlu disesuaikan kembali.

UU NO.32/2004 (2)UU NO.32/2004 (2) Urusan Wajib Daerah Kabupaten/Kota menurut Pasal 14

ayat (1):

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat4. penyediaan sarana dan prasarana umum

5. penanganan bidang kesehatan6. penyelenggaraan pendidikan7. penanggulangan masalah sosial8. pelayanan bidang ketenagakerjaan

9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah10. pengendalian lingkungan hidup11. pelayanan pertanahan12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil

13. pelayanan administrasi umum pemerintahan14. pelayanan administrasi penanaman modal15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya16. urusan wajib lainnya yg diamanatkan oleh peraturan

per-UU-an.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal (SPM) (pasal 1 PP No. 65/2005)(pasal 1 PP No. 65/2005)

• SPM adalah Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal

• Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan NKRI serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal (SPM) (pasal 1 PP No. 65/2005)(pasal 1 PP No. 65/2005)

• Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

• Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

PENYUSUNAN SPMPENYUSUNAN SPM

Penyusunan SPM oleh Menteri/Pimpinan LPND

UU No. 32/2004

UU No. 8/2005PP No. 65/2005

Petunjuk Teknis Mendagri

Tim Konsultasi SPM

Koor. MendagriAnggota unsur:1. Depdagri2. Bappenas3. DepKeu4. menPAN5. LPND terkait

konsultasi

DPOD Disampaikan Ditjen Otda melalui Sek. DPOD

rekomendasiPenetapan SPM dgn Permen terkait

Pembuatan Juknis SPM dgn Permen terkait

Penerapan SPM oleh Pemda.

Tahap penerapan

PENERAPAN SPM

BERDASARKAN: PP No. 65 TAHUN 2005

PERMENDAGRI No. 6 Tahun 2007 PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2007

PENERAPAN SPMPENERAPAN SPM

Juknis SPM Departemen terkait

Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Pemda

Tahap penyusunan

Penyusunan RPJMD

Renstra SKPD

Penyusunan RKPD

Renja SKPDKUA

RK SKPD

Pedoman Mendagri mengenai

Analisis keuangan dan potensi daerah

5 Tahun

1 Tahun

Diinformasikan kpd masy Didukung dgn sistem informasi Bekerja sama dgn Pemda lain Bekerja sama dengan pihak swasta

Penerapan SPM

• Pemda menerapkan SPM sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri;

• SPM yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemda untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah;

• Pemerintahan daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri‘

• Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD;

• Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam RKPD, Renja SKPD, KUA, RKA-SKPD sesuai klasifikasi belanja daerah dengan memprtimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pemda menyusun rencana pencapaian SPM

Target tahunan pencapaian SPM

Batas waktu pencapaian

SPM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra SKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

Klasifikasi belanja daerah dengan pertimbangan kemampuan keuangan

daerah

Mengacu pada

Dituangkan dalam

Dituangkan dalam

Berdasarkan

Mekanisme Penerapan SPM

Lintas Daerah dan Kerjasama SPM• Adanya dampak lintas daerah dan/atau untuk

efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama-sama dengan daerah sekitar sesuai peraturan perundang-undangan

• Dalam pengelolaan pelayanan dasar bersama-sama rencana pencapaian SPM perlu– Disepakati bersama– Kesepakatan menjadi dasar rencana dan

anggaran kontribusi masing-masing daerah

• Dalam pencapaian SPM, Pemda dapat bekerjasama dengan swasta

Pembinaan SPM

• Menteri/Pimpinan LPND melakukan pembinaan kepada Pemda dalam penerapan SPM

• Pembinaan berupa– Fasilitasi– Pemberian orientasi umum– Petunjuk teknis– Bimbingan teknis– Pendidikan dan pelatihan

Pembinaan SPM (lanjutan)

• Bantuan teknis lain

– Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, termasuk kesenjangan pembiayaan

– Penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM

– Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM

– Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM

• Pembinaan penerapan SPM terhadap

– Pemda Propinsi oleh pemerintah

– Pemda Kabupaten/Kota oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah

Pengembangan Kapasitas SPM• Menteri/Pimpinan LPND berkewajiban melakukan

pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM;

• Pengembangan kapasitas difasilitasi oleh Menteri/Pimpinan LPND melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil, keuangan baik di tingkat pemerintah maupun pemerintahan daerah;

• Fasilitasi pengembangan kapasitas berupa; Pemberian orientasi umum; Petunjuk teknis; Bimbingan Teknis; Pendidikan dan pelatihan; dan/atau bantuan lainnya.

Fasilitasi Pengembangan Kapasitas diberikan dalam rangka :

• Penyusunan RPJMD yang memuat rencana penerapan dan pencapaian SPM dan menuangkannya menurut skala prioritas dalam APBD;

• Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja SKPD dalam penerapan dan pencapaian SPM secara nasional dan daerah;

• Pemberdayaan Pemerintahan daerah untuk membangun kerjasama dan/atau kemitraan antar daerah maupun antar daerah dengan pihak swasta dan/atau masyarakat dalam penerapan dan pencapaian SPM;

• Penyusunan strategi agar daerah mampu mengembangkan penerapan dan pencapaian SPM terpadu satu pintu;

• Pengembangan inovasi dan kreatifitas pemerintahan daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM;

• Penyusunan kebijakan pemberian penghargaan bagi pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas penerapan dan pencapaian SPM;

• Penyusunan sub sistem informasi penerapan dan pencapaian SPM bagi pemerintahan daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen pada pusat.

Fasilitasi Pengembangan Kapasitas diberikan dalam rangka :

Pembinaan dan Pengawasan

• Menteri/Pimpinan LPND melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan daerah;

• Untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Menteri/Pimpinan LPND menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Pimpinan LPND;

Monitoring dan Evaluasi

• Pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah;

• Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dibantu oleh Tim Konsultasi Penyusunan SPM;

• Tim Konsultasi Penyusunan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi umum kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah kepada DPOD untuk selanjutnya dilaporkan kepada presiden.

Teknis Operasional Permendagri 79 Tahun 2007

Lampiran 3

Lampiran 2

Contoh SPM Kesehatan (Kepmenkes Contoh SPM Kesehatan (Kepmenkes NomorNomor

1457/MENKES/SK/X/2003 Tentang SPM 1457/MENKES/SK/X/2003 Tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota)Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota)

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (95 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (95 %);%);

Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk (100 %);(100 %);

Cakupan kunjungan neonatus (90 %);Cakupan kunjungan neonatus (90 %);Cukupan bayi berat lahir rendah/BBLR Cukupan bayi berat lahir rendah/BBLR

yang ditangani (100 %);yang ditangani (100 %);

PERMENKES 741/2008PERMENKES 741/2008

Contoh SPM Diknas (Kepmendiknas Contoh SPM Diknas (Kepmendiknas Nomor 129a /U/2004 tentang SPM Nomor 129a /U/2004 tentang SPM

Bidang Pendidikan)Bidang Pendidikan)

95 persen anak dalam kelompok usia 7-12 95 persen anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI.tahun bersekolah di SD/MI.

90 persen dari jumlah guru SD yang 90 persen dari jumlah guru SD yang diperlukan terpenuhi. diperlukan terpenuhi.

Jumlah siswa SD/MI per kelas antara 30 - Jumlah siswa SD/MI per kelas antara 30 - 40 siswa.40 siswa.

95 persen dari lulusan SD melanjutkan ke 95 persen dari lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).(SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Contoh SPM LH (KepmenLH Nomor 197 Contoh SPM LH (KepmenLH Nomor 197 Tahun 2004 Tentang SPM Bidang di Tahun 2004 Tentang SPM Bidang di

Daerah Kabupaten/KotaDaerah Kabupaten/Kota

Jumlah kendaraan wajib uji yang secara administratif terdaftar di Jumlah kendaraan wajib uji yang secara administratif terdaftar di

Kabupaten/Kota yang bersangkutan dipantau emisinya (100 %);Kabupaten/Kota yang bersangkutan dipantau emisinya (100 %);

Jumlah kendaraan tidak wajib uji yang secara administratif Jumlah kendaraan tidak wajib uji yang secara administratif

terdaftar di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dipantau terdaftar di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dipantau

emisinya (5 %);emisinya (5 %);

Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang

memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian

pencemaran udara (100 %);pencemaran udara (100 %);

Kualitas udara yang memenuhi baku mutu udara ambient sesuai Kualitas udara yang memenuhi baku mutu udara ambient sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku (100 %). peraturan perundang-undangan yang berlaku (100 %).

SPM LH 2008 (Psl 3)SPM LH 2008 (Psl 3)

SPM LH 2008 (Psl 3)SPM LH 2008 (Psl 3)