Copyright @ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah...

Copyright @ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Hak Cipta Dilindungi Undang Undang

Pengarah: Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP.

Penanggungjawab: Drs. Daryoto, M.ScIr. Rr. Aisyah Gamawati, MM

Koordinator Substansi: 1. Sukandar 2. Teuku Chaerul 3. Sudrajat4. Agus Wicaksono5. Diah Ratri Kushermini

Penulis: 1. Frans Jelong2. Heri Kuswanto3. Hendrikus Paulus Kaunang4. Muhammad Ardiansyah5. Rupita6. Fansiskus X. J. Perdana

Desain Grafis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

PercetakanCetakan Pertama, November, 2016

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI2016

i Indeks Ketahanan Konflik 2016 .................................

...............................................................................................................................................................

EXECUTIVE SUMMARY

Indeks Ketahanan Konflik di Daerah Tertinggal yang disajikan dalam Laporan ini disusun dalam suatu semangat merespon dua gambaran situasi aktual yang terjadi saat ini: 1) situasi nasional yang meyakinkan dan situasi daerah yang menuntut diperhatikan. 2) Momentum kepemimpinan nasional menjadi basis legitimasi politik tersendiri bagi relevansi dan keaktualan upaya pencegahan konflik kekerasan, penguatan kapasitas dan kinerja birokrasi pemerintahan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan dan penguatan kapasitas masyarakat untuk cegah dan kelola konflik terutama melalui payung hukum Undang-Undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Kategori Tertinggal Tahun 2015 – 2019. Membaca hasil indeks ini dalam konteks baru tersebut berarti membawa kembali konflik dan kekerasan ke dalam isu kebijakan pembangunan, reformasi birokrasi termasuk penegakan hukum yang adil dan partisipasi aktif warga negara ke dalam pembuatan kebijakan khususnya di daerah-daerah tertinggal di Indonesia.

Executive Summaryii .................................

...............................................................................................................................................................

IKKDTI 2016 dirumuskan dan dihasilkan untuk memberi gambaran cepat mengenai ketahanan sekaligus kerawanan suatu daerah atau kabupaten terhadap konflik kekerasan. Kekhususan indeks ini terletak pada kerangka berpikir atau konsep yang membaca kerawanan konflik suatu kabupaten melalui interaksi antara tiga konteks aktual dan pemilihan 122 kabupaen daerah tertinggal sebagai wilayah indeks. Daerah tertinggal untuk periode 2015 - 2019, sebanyak 122 kabupaten tersebar di 24 propinsi yang ditangani Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, adalah deretan daerah yang menanggung resiko-resiko struktural dari ketertinggalan dalam hal kualitas pembangunan, kualitas demokrasi dan kualitas penegakan hukum.

IKKDTI 2016 yang disajikan dalam laporan ini dibangun dari kerangka berpikir yang peka terhadap kondisi struktural daerah tertinggal dan peka terhadap konteks nasional terkini. Indeks ini kemudian berusaha memahami interaksi antara dua dimensi tersebut melalui capaian dan keterbatasan yang tergambar dalam 3 aspek penting yakni tata kelola, kapasitas kelembagaan dan ketahanan masyarakat. Kombinasi antara capaian ketiga aspek tersebut secara kuantitatif menentukan tingkat ketahanan dan kerawanan suatu daerah terhadap konflik kekerasan sekaligus memberi informasi tentang kapasitas perdamaian baik yang secara aktual telah diaktivasi maupun secara potensial siap untuk diperkuat.

Gambaran Hasil Akhir IKKDTI 2016IKKDTI 2016 menggunakan 4 kategori ketahanan konflik yakni

tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Keempat kategori tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan secara detil tingkat ketahanan suatu daerah terhadap kon-flik kekerasan sekaligus terbaca tingkat kerentanannya. Bersamaan dengan itu, penggunaan keempat kategori tersebut memberi gambaran umum prioritas daerah tertinggal yang patut mendapat intervensi kebijakan dan program. Berikut disampaikan sejumlah poin penting dari hasil

iii Indeks Ketahanan Konflik 2016 .................................

...............................................................................................................................................................

analisis terhadap IKKDTI 2016.Kategori Ketahanan. Dalam IKKDTI 2016 ini, terdapat 31

kabupaten (25,41 %) yang memiliki angka indeks tinggi atau memiliki tingkat ketahanan konflik tinggi, terdapat 44 kabupaten (36,07 %) masuk dalam kategori sedang atau memiliki tingkat ketahanan sedang, 22 kabupaten (18,03 %) dengan kategori indeks ketahanan rendah atau memiliki tingkat ketahanan rendah, terdapat 25 kabupaten (20,49 %) yang memiliki nilai indeks sangat rendah atau ketahanan konflik sangat rendah.

Bertolak dari hasil IKKDTI 2016, pesan utamanya adalah tingkat ketahanan sekaligus kerawanan daerah tertinggal terhadap konflik kekerasan dikondisikan oleh kombinasi capaian tata kelola, capaian kapasitas kelembagaan dan daya tahan masyarakat.

Hasil IKKDTI 2016 memberi basis empirik bagi keharusan memahami ketahanan dan kerawanan konflik kekerasan di daerah tertinggal melalui dinamika interaksi antara demokrasi, pembangunan ekonomi dan penegakan hukum-keamanan. Tata kelola sebagai episentrum kebijakan atau sebagai fundamen pembangunan perdamaian (infrastructures of peace) tidak saja penting bagi daerah tertinggal yang miskin SDM dan SDA tapi juga berlaku bagi daerah tertinggal yang ditandai surplus kedua sumber daya tersebut termasuk surplus demografi. Persoalan terletak pada kerentanan struktural berkenaan dengan akses kepada pelayanan publik, akuntabilitas kebijakan, dan keadilan hukum yang menghasilkan kelompok-kelompok rentan (vulnerable groups) terhadap kekerasan kolektif baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Dalam situasi tersebut, tata kelola kepemerintahan dapat memicu kerentanan menjadi konflik kekerasan atau sebaliknya dapat mengubah kerentanan menjadi resiliensi bagi kepentingan publik melalui partisipasi, transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Tata kelola yang peka konflik memadukan kearifan demokrasi, menjunjung tinggi keadilan sosial dan ekonomi serta mencegah rusaknya kohesi sosial.

Executive Summaryiv .................................

...............................................................................................................................................................

v Indeks Ketahanan Konflik 2016 .................................

...............................................................................................................................................................

KATA PENGANTAR

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiRepublik Indonesia

Salah satu amanat penting ditetapkannya UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera. Hal ini bisa terlaksana jika negara secara konsisten hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia sebagaimana “Nawa Cita” Pemerintah Indonesia periode 2015-2019.

Peran pemerintah menjadi sangat strategis sebagai representasi kehadiran negara dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera. Kehadiran negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga bangsa tentu sangat tergantung pada kesiapan pemerintah dalam merespon berbagai potensi kerawanan dan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat sejak dini, melalui kebijakan-kebijakan dan

Kata Pengantarvi .................................

...............................................................................................................................................................

pendekatan pembangunan yang disesuai dengan realitas masalah dan kebutuhan masing-masing daerah.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang memiliki tugas dan fungsi serta tanggungjawab dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi, memandang perlu untuk memberikan kontribusi dalam upaya mendorong pembangunan perdamaian yang berkelanjutan di Indonesia, melalui penyedian data dan informasi terkait penanganan konflik sosial di Indonesia, dalam bentuk Indeks Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal di Indonesia (IKKDTI), sebagai bahan rujukan semua pihak dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan upaya pencegahan konflik sosial di Indonesia.

IKKDTI 2016 dirumuskan dan dihasilkan untuk memberi gambaran cepat mengenai ketahanan sekaligus kerawanan suatu daerah atau kabupaten terhadap konflik kekerasan. Indeks ini merupakan sebuah eksperimentasi akademik dengan tujuan praktis: mendorong agenda nasional pencegahan konflik kekerasan di Indonesia. Dengan mengambil sampel 122 kabupaten daerah tertinggal sebagai wilayah indeks.

Indeks ini hendak memberi gambaran serba cepat kondisi kapasitas perdamaian dan kerentanan konflik di Indonesia. Capaian melalui angka hasil olahan statistik barangkali tidak selalu berhasil sebagai cermin realitas, apalagi sebagai neraca yang akurat bagi dinamika sosial, ekonomi dan politik lokal yang terus bergerak. Namun demikian, kondisi terkini kerawanan konflik di Indonesia patut diselidiki sedini mungkin, dan Indeks Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal pun hadir sebagai alat deteksi dan proyeksi mengenai apa saja harus dilakukan untuk mencegah agar konflik tidak berubah menjadi kekerasan kolektif di daerah.

vii Indeks Ketahanan Konflik 2016 .................................

...............................................................................................................................................................

Akhirnya, atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, saya menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya, khususnya kepada Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu beserta seluruh jajarannya, yang telah menginisiasi penyusunan Indeks Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal di Indonesia (IKKDTI) Tahun 2016 ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Indeks Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal ini.

Besar harapan saya agar Indeks ini dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, khususnya kebijakan pembangunan yang terkait dengan pembangunan perdamaian di Indonesia.

Jakarta, Nopember 2016

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiRepublik Indonesia

Eko Putro Sandjojo

Kata Pengantarviii .................................

...............................................................................................................................................................

ix Indeks Ketahanan Konflik 2016 .................................

...............................................................................................................................................................

PENGANTAR PENULIS

Indeks Ketahanan Konflik di Daerah Tertinggal 2016 merupakan kelanjutan dari kajian IKKDTI 2014. Indeks ini merupakan sebuah eksperimentasi akademik dengan tujuan praktis: mendorong agenda nasional pencegahan konflik kekerasan di Indonesia. Dengan mengambil sampel 122 kabupaten daerah tertinggal sebagai wilayah indeks, indeks ini hendak memberi gambaran serba cepat kondisi kapasitas perdamaian dan kerentanan konflik di Indonesia. Capaian melalui angka hasil olahan statistik barangkali tidak selalu berhasil sebagai cermin realitas, apalagi sebagai neraca yang akurat bagi dinamika sosial, ekonomi dan politik lokal yang terus bergerak. Namun demikian, kondisi terkini kerawanan konflik di Indonesia patut diselidiki sedini mungkin dan Indeks pun hadir sebagai alat deteksi dan proyeksi mengenai apa saja harus dilakukan untuk mencegah konflik berubah menjadi kekerasan kolektif.

Pengantar Penulisx .................................

...............................................................................................................................................................

Banyak pihak telah mengambil bagian aktif dalam penyusunan Indeks ini. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah memberi kepercayaan dan dukungan kepada tim penyusun (UGM) untuk mengerjakan penyusunan indeks ini. Berkat dukungan dan kerja sama selama tiga bulan, IKKDTI akhirnya sampai pada bentuk buku ini. Karena itu, ucapan terima kasih patut dihaturkan kepada Bapak Suprayoga Hadi selaku Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu, dan semua pihak yang mendukung penyusunan Indeks ini.

Akhirnya, patut kami sampaikan bahwa segala keterbatasan dalam Indeks ini merupakan tanggung jawab tim penyusun. Keterbukaan kepada pembaharuan indeks pada tahun-tahun berikutnya merupakan keniscayaan baik dari sisi akademik maupun dari kebutuhan praktis agar Indeks ini tetap bermanfaat bagi pembuatan kebijakan, diskusi publik, dan penelitian ilmiah.

Tim Penyusun

xi Indeks Ketahanan Konflik 2016 .................................

...............................................................................................................................................................

Pengantar Penulisxii .................................

...............................................................................................................................................................

Daftar Isi

xiii Indeks Ketahanan Konflik 2016 .................................

...............................................................................................................................................................

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY ................................................................i KATA PENGANTAR .........................................................................vPENGANTAR PENULIS ..................................................................ixDAFTAR ISI ....................................................................................xiiiDAFTAR TABEL ................................................................................xvDAFTAR LAMPIRAN .......................................................................xvii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................1 1.1 IKKDTI 2014: Momentum Perubahan ................................3 1.2 IKKDTI 2014: Potret Ketahanan dan Kerentanan DaerahTertinggal .....................................................................6 1.3 ImplikasiIKKDTI .......................................................................19 1.4 Tujuan&RelevansiIKKDTI ....................................................20

Daftar Isixiv .................................

...............................................................................................................................................................

BAB II PERTIMBANGAN METODOLOGI ............................23 2.1 IsuKonflik:PembangunanDemokrasidanKeamanan .....23 2.2 WilayahIndeks .........................................................................29 2.3 SumberDataIndeks ................................................................35 2.4 MetodeAnalisis ........................................................................40 2.5 FormulasiIndeks ......................................................................47 2.6 Limitasi .......................................................................................53 BAB III KONSEP DASAR IKKDTI .............................................55 3.1 Konflik,KekerasandanRawanKonflik.................................55 3.2 KetahanandanKerentananKonflikDaerahTertinggal ....59 3.3 Aspek,VariabeldanIndikator ................................................61 3.4 TigaAspekIKKDTI ...................................................................61 3.5 VariabeldanIndikatorIKKDTI ...............................................69 BAB IV IKKDTI 2014: HASIL DAN ANALISIS .......................73 4.1 GambaranHasil ........................................................................74 4.2 CapaianAspekTataKelola .....................................................84 4.3 CapaianAspekKapasitasKelembagaan ..............................87 4.4 CapaianAspekKetahananMasyarakat ...............................94 BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ...........................101 5.1.Kesimpulan ...............................................................101 5.2 Rekomendasi ............................................................105

DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................107LAMPIRAN ....................................................................................113

xv Indeks Ketahanan Konflik 2016 .................................

...............................................................................................................................................................

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Cakupan Wilayah IKKDTI 2016 ...........................32Tabel 2.2 Penentuan Kategori Berdasarkan IntervalKonfidensi ..................................................52Tabel2.3 PenentuanKategoriBerdasarkanKuantil ..........52Tabel 3.1. Aspek, Variabel, dan Indikator IKKDTI 2016 .....70Tabel 4.1. Capaian IKKDTI 2016 ............................................78Tabel 4.2. Parameter untuk Aspek Tata Kelola .....................85Tabel 4.3. Parameter untuk Aspek Kapasitas Kelembagaan ............................................................89Tabel 4.4. Parameter untuk Aspek Kapasitas Kelembagaan ............................................................90Tabel4.5. Perbandinganjumlahkonflikdengancapaian aspek TK, aspek KK, aspek KM dan capaianIKKDTI ........................................................93

Daftar Tabelxvi .................................

...............................................................................................................................................................

Tabel 4.6. Parameter untuk Aspek Ketahanan Masyarakat................................................................95Tabel 4.7. Capaian Aspek Ketahanan Masyarakat TertinggidanTerendah ...........................................96

xvii Indeks Ketahanan Konflik 2016 .................................

...............................................................................................................................................................

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Penghitungan IKKDTI ....................................................114Lampiran 2. Aspek, Variabel, dan Indikator ..............................................141Lampiran 3. Bobot Variabel dan Aspek IKKDTI ........................................144Lampiran 4. Jumlah Konflik Kekerasan dan Perbandingan Isu Konflik Kekerasan yang Dominan ...................................150Lampiran 5. Sumber Data .............................................................................170

Daftar Lampiranxviii .................................

...............................................................................................................................................................

1 Indeks Ketahanan Konflik 2016 .................................

...............................................................................................................................................................

PENDAHULUAN

BAB I

Kondisi terkini Indonesia ditandai oleh stabilitas sosial dan politik yang relatif lebih baik dibanding periode awal transisi menuju demokrasi. Kekerasan berskala massif, baik yang disebabkan oleh konflik vertikal maupun konflik horisontal, sudah tidak terjadi lagi. Dibandingkan dengan perkembangan stabilitas sosial dan politik regional dan internasional, kondisi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara, Asia Tengah dan Timur Tengah.1 Kepercayaan publik kepada institusi dan mekanisme demokrasi meningkat tajam, sementara kontrol sipil terhadap militer semakin terlembaga.2 Bersamaan dengan itu, reformasi birokrasi

1 Lihat Global Peace Index 2014.2 Lihat Marcus Mietzner. 2006. “The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance”.Policy Studies 23. Washington: East-West Center Washington

Pendahuluan2 .................................

...............................................................................................................................................................

gencar dilakukan mulai dari penataan dan koordinasi antar-lembaga sampai pada perubahan paradigma pelayanan publik yang lebih pro-aktif, responsif dan inklusif.

Gambaran makro yang positif ini tidak terlepas dari membaiknya kapasitas dan kinerja pemerintah serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perdamaian bagi akselerasi pembangunan ekonomi. Aceh pasca-konflik, misalnya, melewati masa transisi tanpa gangguan keamanan yang sigfnifikan. Pelembagaan demokrasi dan transformasi politik pasca konflik berjalan relatif aman dan tertib meski kerap ditandai persaingan antar elit mantan kombatan merebut kepemimpinan daerah.3 Papua dan Papua Barat juga mengalami hal serupa khusus melalui desentralisasi berupa pemekaran wilayah dan akselerasi pembangunan ekonomi melalui paket Kebijakan Otonomi Khusus. Demikian halnya dengan daerah-daerah pasca konflik komunal seperti Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Barat. Akselerasi pembangunan dan desentralisasi menjadi pilar utama transformasi konflik dengan ragam dinamika dan tantangan yang khas. Terlepas dari sejumlah masalah warisan masa konflik yang belum tuntas, daerah-daerah pasca konflik tengah bertransformasi secara bertahap melalui penguatan kapasitas pemerintah dan promosi kohesi sosial.

Kendati demikian, gambaran makro tersebut tidak dapat menyembunyikan geliat konflik sosial yang dikondisikan oleh akselerasi pembangunan ekonomi, desentralisasi dan demokratisasi di tingkat lokal. Konflik ini tidak lagi berkaitan dengan transisi tetapi transformasi sosial berkenaan dengan pelembagaan demokrasi serta sinergisitasnya dengan akselerasi pembangunan dan penegakan hukum. Sumber konflik pun beragam mulai dari kontestasi politik lokal, perebutan akses sumber daya alam, sampai pada konflik identitas yang bersumber pada rekognisi dan supremasi budaya, agama dan teritori.

3 Untuk kasus Sebagai ilustrasi bisa dirujuk United Nations Development Program. 2012. Governance and Capacity Building in Post-Crisis Aceh. Laporan Australian National University Enterprise


...............................................................................................................................................................

Di satu sisi, konflik-konflik tersebut mencerminkan dinamika sosial sebagai respon terhadap perubahan kondisi struktural di atas namun di sisi lain, juga mencerminkan interaksi atau pelembagaan saling pengaruh yang belum padu antara demokrasi, pembangunan dan keamanan di tingkat lokal. Dengan kata lain, stabilitas sosial-politik di tingkat makro belum sejalan dengan persoalan kapasitas kelembagaan dan tata kelola di tingkat daerah yakni merumuskan dan melembagakan sinergi yang kontekstual antara trayek demokrasi, pembangunan dan keamanan-penegakan hukum.

1.1 IKKDTI 2016: Momentum PerubahanIndeks Ketahanan Konflik di Daerah Tertinggal yang disajikan

dalam Buku Indeks ini disusun dalam suatu semangat merespon dua gambaran situasi aktual yang dijelaskan sebelumnya: situasi nasional yang meyakinkan dan situasi daerah yang menuntut diperhatikan. Momentum kepemimpinan nasional menjadi basis legitimasi politik tersendiri bagi relevansi dan keaktualan upaya pencegahan konflik kekerasan, penguatan kapasitas dan kinerja birokrasi pemerintahan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan dan penguatan kapasitas masyarakat untuk cegah dan kelola konflik terutama melalui payung hukum Undang-Undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Kategori Tertinggal Tahun 2015 – 2019. Membaca hasil indeks ini dalam konteks baru tersebut berarti membawa kembali konflik dan kekerasan ke dalam isu kebijakan pembangunan, reformasi birokrasi termasuk penegakan hukum yang adil dan partisipasi aktif warga negara ke dalam pembuatan kebijakan khususnya di daerah-daerah tertinggal di Indonesia.

Sebagaimana IKKDTI 2014, IKKDTI 2016 dirumuskan dan dihasilkan untuk memberi gambaran cepat mengenai ketahanan sekaligus kerawanan suatu daerah atau kabupaten terhadap konflik kekerasan. Sebagaimana akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya,

Pendahuluan4 .................................

...............................................................................................................................................................

kekhususan indeks ini terletak pada kerangka berpikir atau konsep yang membaca kerawanan konflik suatu kabupaten melalui interaksi antara tiga konteks aktual dan pemilihan 122 kabupaen daerah tertinggal sebagai wilayah indeks. Tiga konteks aktual merupakan bagian dari produk dan proses kebijakan nasional dalam lebih dari satu dekade terakhir sementara ketertinggalan daerah bercerita tentang kondisi struktural dan daya respon pemerintah daerah dan masyarakat. Karena itu, tingkat ketahanan dan kerentanan terhadap konflik kekerasan di seluruh kabupaten sampel dalam indeks ini memberi informasi berharga mengenai efektivitas dan dampak transformasi struktural dari proyek nasional sekaligus kerentanan dan kapasitas daerah mengelola manfaat dan keterbatasan sumber daya dalam 3 aspek penting yakni tata kelola (governance), kapasitas kelembagaan (institutional capacity) dan ketahanan masyarakat (community resilience).

Daerah tertinggal untuk periode 2015 - 2019, sebanyak 122 kabupaten tersebar di 24 propinsi yang ditangani Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, adalah deretan daerah yang menanggung resiko-resiko struktural dari ketertinggalan dalam hal kualitas pembangunan, kualitas demokrasi dan kualitas penegakan hukum. Dalam hal kualitas pembangunan, 6 indikator yang digunakan KPDT mencakup (1) perekonomian masyarakat, (2) sumberdaya manusia; (3) infrastruktur (prasarana); (4) kemampuan keuangan lokal (celah fiskal); (5) aksesibilitas dan (6) karakteristik daerah.4 Dalam hal kualitas demokrasi, konflik politik dan tata kelola kebijakan seringkali berujung pada konflik kekerasan. Sementara kualitas penegakan hukum yang buruk tercermin dari meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap diskriminasi penegakan hukum, rendahnya kinerja aparat kepolisian dan kejaksanaan dalam penanganan kasus, termasuk praktek mafia hukum yang melibatkan polisi, jaksa dan hakim dan praktek telah

4 Lihat Website Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, www.kemendespdtt.go.id/. Lihat juga Peraturan Presiden Indonesia Nomor 131 Tahun 2015.


...............................................................................................................................................................

menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat daerah tertinggal. IKKDTI 2016 yang disajikan dalam buku ini dibangun dari

kerangka berpikir yang peka terhadap kondisi struktural daerah tertinggal dan peka terhadap konteks nasional terkini. Indeks ini kemudian berusaha memahami interaksi antara dua dimensi tersebut melalui capaian dan keterbatasan yang tergambar dalam 3 aspek penting yakni tata kelola, kapasitas kelembagaan dan ketahanan masyarakat. Kombinasi antara capaian ketiga aspek tersebut secara kuantitatif menentukan tingkat ketahanan dan kerawanan suatu daerah terhadap konflik kekerasan sekaligus memberi informasi tentang kapasitas perdamaian baik yang secara aktual telah diaktivasi maupun secara potensial siap untuk diperkuat.

Menakar kerawanan tidak sama dengan menakar kekerasan atau kemiskinan. Dua hal terakhir memiliki object of reference yang bersifat langsung dengan indikator-indikator yang kategorial yang relatif populer digunakan. Dalam penyusunanan indeks ini, tingkat ketahanan dan kerentanan relatif bersifat abstrak dan potensial, yang dihasilkan dari pengukuran terhadap kerentanan struktural (structural vulnerabilities).5Sebagaimana diuraikan pada Bab 3, ketahanan dan kerentanan struktural tercermin dalam dalam seluruh indikator IKKDTI yang mencakup representasi politik, kualitas pelayanan publik dasar, kebijakan pemerintah daerah yang sensitif konflik, kinerja lembaga penegak hukum, dan kapasitas ekonomi daerah. Selain itu, ketahnanan dan kerentanan struktural juga disebabkan oleh daya tahan komunitas atau masyarakat terhadap tekanan internal dan eksternal yang memicu konflik menjadi kekerasan kolektif. Ketahanan dan kerentanan struktural terkait daya tahan masyarakat diukur melalui sejumlah indikator yang mencakup dinamika masyarakat sipil, ketersediaan aktivitas livelihood yang

5 Structural Vulnerabilities merupakan konsep yang menggambarkan kerentanan individu atau kelompok terhadap kekekerasan, krisis dan bencana sebagai resiko dari pengabaian pembangunan ekonomi terhadap dimensi manusia atau pembangunan manusia (human development). Lihat uraian lengkap dalam United Nations Development Program. 2014. Human Development Report, Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience. New York: UNDP publication

Pendahuluan6 .................................

...............................................................................................................................................................

memperkuat solidaritas sosial dan promosi perdamaian melalui pendidikan dan budaya lokal.

Seberapa jauh kerentanan struktural yang lahir dari kapasitas kelembagaan dan daya tahan masyarakat melahirkan kerentanan aktor-institusi negara dan masyarakat terhadap kekerasan kolektif sangat bergantung pada kualitas tata kelola kepemerintahan. Sentralitas tata kelola terletak pada pertama, kapasitasnya untuk mengelola konflik demi menghasilkan kepentingan bersama dan kedua, kapasitasnya melipatgandakan sikap saling percaya dan visi bersama berkat kerja sama dan kemitraan. Ketiadaan tata kelola adalah kondisi terburuk yang menyebabkan kelompok kepentingan, baik yang berkuasa maupun yang dirugikan, mengambil jalan pintas dengan menggunakan instrumen kekerasan seperti pembunuhan, pengeroyokan, penyiksaan, pengrusakan, pengambilalihan secara paksa dan juga ancaman atau teror.

1.2 IKKDTI 2016: Potret Ketahanan dan Kerentanan Daerah Tertinggal

IKKDTI 2016 menggunakan 4 kategori ketahanan konflik yakni tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Keempat kategori tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan secara detil tingkat ketahanan suatu daerah terhadap kon-flik kekerasan sekaligus terbaca tingkat kerentanannya. Bersamaan dengan itu, penggunaan keempat kategori tersebut memberi gambaran umum prioritas daerah tertinggal yang patut mendapat intervensi kebijakan dan program. Berikut disampaikan sejumlah poin penting dari hasil analisis terhadap IKKDTI 2016.

Kategori Ketahanan. IKKDTI 2016 mengklasifikasikan 122 kabupaten dae-rah tertinggal ke dalam empat kategori ketahanan konflik yakni tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Dalam IKKDTI 2016 ini, terdapat 31 kabupaten (25,41 %) yang memiliki angka indeks tinggi atau memiliki tingkat ketahanan konflik tinggi, antara lain : Pandeglang, Landak, Puncak Jaya, Sumbawa, Sorong


...............................................................................................................................................................

Selatan, Sampang, Situbondo, Polewali Mandar, Lebak, Lombok Tengah, Bima, Lombok Barat, Bondowoso, Lombok Timur, Nunukan, Pohuwato, Lombok Utara, Melawi, Hulu Sungai Utara, Pasa-man Barat, Sintang, Manggarai Barat, Seruyan, Aceh Singkil, Sumbawa Barat, Timor Tengah Selatan, Tolitoli, Sigi, Solok Selatan, Ende dan Parigi Moutong. Berikut terdapat 44 kabupaten (36,07 %) masuk dalam kategori sedang atau memiliki tingkat ketahanan sedang, antara lain: Alor, Tambrauw, Nias Utara, Bengkayang, Lembata, Maluku Teng-gara Barat, Maybrat, Halmahera Timur, Kepulauan Yapen, Manggarai, Kapuas Hulu, Nabire, Timor Tengah Utara, Donggala, Jeneponto, Sorong, Kepulau-an Mentawai, Ketapang, Boalemo, Mahakam Ulu, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Kepulauan Sula, Biak Numfor, Manggarai Timur, Banggai Laut, Buol, Bombana, Mamuju Tengah, Banggai Kepulauan, Konawe, Tojo Una-Una, Sarmi, Pesisir Barat, Kayong Utara, Seram Bagian Barat, Keerom, Merauke, Bangkalan, Buru, Lampung Barat, Dom-pu, Seluma dan Maluku Tengah. Terda-pat 22 kabupaten (18,03 %) dengan kategori indeks ketahanan rendah atau memiliki tingkat ketahanan rendah, antara lain : Jayawijaya, Pulau Morotai, Tolikara, Supiori, Pegunungan Bintang, Puncak, Deiyai, Mamberamo Raya, Yahukimo, Pulau Taliabu, Paniai, Hal-mahera Selatan, Teluk Bintuni, Boven Digoel, Asmat, Nias, Raja Ampat, Mappi, Waropen, Halmahera Barat, Kepulauan Aru dan Buru Selatan. Sementara itu, terdapat 25 kabupaten (20,49 %) yang memiliki nilai indeks sangat rendah atau ketahanan konflik sangat rendah, yakni : Morowali Utara, Maluku Barat Daya, Lanny Jaya, Seram Bagian Timur, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Dogi-yai, Nduga, Nias Barat, Malaka, Yalimo, Sambas, Sumba Timur, Sabu Raijua, Gorontalo Utara, Konawe Kepulauan, Sumba Barat, Teluk Wondama, Rote Ndao, Nias Selatan, Kupang, Nagekeo, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Belu.

Kontribusi Aspek dalam IKKDTI. Capaian IKKDTI suatu daerah sangat dipengaruhi oleh besarnya capaian dalam aspek Tata Kelola (0.780734), diikuti oleh capaian Ketahanan Masya-rakat (0.156998),

Pendahuluan8 .................................

...............................................................................................................................................................

dan capaian Kapasitas Kelembagaan (0.062267). Ketiga aspek ini secara bersama-sama menentukan besarnya capaian IKKDTI suatu daerah, di mana Aspek Tata Kelola menjadi elemen yang paling berpengaruh seba-gai sumber kerentanan struktural. Capaian Aspek ini dalam IKKDTI mencerminkan tinggi rendahnya kapasitas respon dan kinerja negara, dalam hal ini pemerintah daerah di daerah tertinggal, terhadap kebutuhan dasar dan persoalan krusial yang sedang dialami masyarakat daerah tertinggalseperti belum membaiknya akses pelayanan publik dasar (tingkat partisipasi sekolah dasar, angka kematian bayi dan kasus korupsi pejabat terhadap dana publik); kualitas dan performa kebijakan publik yang kerap ditandai kekerasan antara aparat Pemda dan masyarakat; rendahnya kinerja lembaga hukum dan keamanan di daerah yang ditandai oleh frekuensi tindak kekerasan yang dilakukan masyarakat maupun aparat keamanan, praktek korupsi di lembaga penegak hukum dan kekerasan antara aparat TNI dan POLRI; rendahnya representasi politik masyarakat dan kinerja lembaga penyelenggara yang juga tercermin melalui frekuensi tindak kekerasan antar kelompok; dan rendahnya kapasitas ekonomi daerah yang tercermin dalam rasio PAD terhadap pendapatan daerah dalam APBD, tingkat pertumbuh-an ekonomi dan tingkat PDRB.

Capaian Aspek Tata Kelola.Capaian aspek Tata Kelola di 122 kabupaten tertinggal cukup mencolok. Daerah-daerah yang memiliki capaian IKKDTI tinggi (ketahanan konflik tinggi dan sebaliknya kerawanan konflik rendah) umumnya memiliki capaian aspek Tata Kelola yang sangat tinggi juga. Sementara daerah yang memiliki ketahanan konflik sedang, rendah dan sangat rendah (atau kerawanan konflik sedang, tinggi dan sangat tinggi) umumnya memiliki capaian aspek ini yang jauh lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh besarnya bobot aspek Tata Kelola terhadap penghitung-an IKKDTI 2016 (lihat lampiran mengenai bobot masing-masing aspek). Dalam capaian IKKDTI 2016, semua kabupaten yang mempunyai skor tinggi pada aspek tata kelola cenderung memi-liki IKKDTI tinggi, sebaliknya jika


...............................................................................................................................................................

skor aspek tata kelola rendah, demikian pun IKKDTI menjadi rendah. Indeks Aspek Tata Kelola (TK) dihitung dari capaian 3 variabel, yakni: Mekanisme Pencegahan Konflik Inklusif (TK1), Proses Cegah Konflik Nir-kekerasan (TK2), dan Institusi dalam Pencegahan Konflik (TK3). Karena keterbatasan data, perumusan indikator dalam Aspek Tata Kelola ini hanya bisa difokuskan pada indikator dengan skala data yang bersifat biner (ada-atau-tidak).

Capaian aspek Tata Kelola di 122 kabupaten daerah tertinggal terkonsentrasi dalam 3 kelompok kategori yakni ketahanan sangat rendah (45 kabupaten), ketahanan sedang (44 kabupaten) dan ketahanan tinggi (31 kabupaten). Hanya ada dua kabupaten yang memiliki ketahanan rendah. Kabupaten-kabupaten yang dikategorikan memiliki capaian indeks ketahanan konflik tinggi pada umumnya memiliki capaian aspek Tata Kelola yang tinggi pula. Sedangkan kabupaten yang memiliki capaian IKKDTI rendah, tercermin dalam rendahnya capaian aspek Tata Kelola. Lima kabupaten dengan capaian tata kelola terendah (ketahanan sangat rendah) adalah Morowali Utara, Maluku Barat Daya, Dogiyai, Lanny Jaya dan Intan Jaya. Rendahnya capaian Aspek Tata Kelola lima kabupaten ini karena mereka tidak memenuhi beberapa indikator yang cukup menentukan capaian indeksnya. Indikator-indikator tersebut mewakili dua variabel signifikan yakni Mekanisme Pencegahan Inklusif (TK1) dan Proses Kelola Cegah Konflik nirKekerasan (TK2). Variabel TK1 sangat signifikan dipengaruhi oleh indikator ada tidaknya perda cegah konflik (TK13), sementara indikator ada tidaknya program early warning sistem (TK12) dan ada tidaknya program cegah konflik dalam RPJMD (TK11), meski masing-masing tidak signifikan terhadap variabel TK1, akan sangat signifikan mempengaruhi nilai variabel TK1 jika keduanya absen (daerah tidak memiliki keduanya sekaligus). Variabel TK2 sangat ditentukan oleh indikator ada tidaknya forkopimda terkait cegah konflik dan promosi perdamaian (TK21) karena merupakan satu-satunya indikator dalam variabel tersebut. Sementara variabel

Pendahuluan10 .................................

...............................................................................................................................................................

institusi dalam pencegahan konflik (TK3) tidak signifikan terhadap aspek TK. Kelima kabupaten dengan capaian terendah dalam aspek TK umumnya tidak mempunyai indikator-indikator signifikan di atas. Misalnya, Morowali Utara sangat rendah capaian aspek TK-nya karena tidak adanya perda cegah konflik (TK13), pun tidak mempunyai program cegah konflik dalam RPJMD (TK11) dan tidak adanya early warning system (TK12). Morowali Utara juga tidak mempunyai agenda Forkopimda terkait cegah konflik dan promosi perdamaian (TK21). Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki capaian aspek TK rendah karena tidak adanya perda cegah konflik (TK13), tidak adanya EWS (TK12) serta tidak ada agenda Forkopimda terkait cegah konflik (TK21). Dogiyai, Lanny Jaya dan Intan Jaya juga memiliki capaian rendah dalam aspek TK karena tidak mempunyai perda cegah konflik (TK13), EWS (TK12) dan absennya agenda Forkopimda terkait cegah konflik (TK21). Meski ketiga kabupaten di Papua tersebut memiliki indikator FKPM (TK31) dan lembaga khusus cegah konflik (TK32), kedua indikator tersebut tidak banyak mempengaruhi capaian ketiganya dalam aspek TK.

Capaian Aspek Kapasitas Kelembagaan. Aspek Kapasitas Kelembagaan diperoleh dari capaian lima variabel, yakni: Kualitas Pelayanan Publlik (KK1), Kebi-jakan Pemerintah Peka Konflik (KK2), Kinerja Lembaga Penegak Hukum dan Keamanan (KK3), Representasi Politik Masyarakat (KK4), dan Kapasitas Ekonomi Daerah (KK5). Variabel yang paling berpengaruh dalam menentukan capaian Aspek Kapasitas Kelembagaan adalah KK5 (0.329398). Dalam variabel KK5, indikator-indikator yang paling signifikan adalah rasio PAD (KK51) dan tingkat PDRB (KK52). Keempat variabel lain (KK1, KK2, KK3 dan KK4) mempunyai bobot relatif sama terhadap aspek KK. Masing-masing keempat variabel tersebut tidak signifikan terhadap capaian aspek KK, namun jika semua variabel itu mempunyai capaian rendah atau paling tidak kombinasi keempatnya memiliki capaian rendah, hasilnya cukup membawa pengaruh bagi capaian aspek. Dalam varibael KK1, indikator signifikan adalah tingkat APM


...............................................................................................................................................................

(KK11), sementara tingkat AKB (KK12) dan jumlah kasus korupsi (KK13) cukup berpengaruh jika dikombinasikan. Untuk variabel KK2, kedua indikator relatif sama-sama signifikan yakni indikator kasus kekerasan merespon kebijakan pemda (KK21) dan kasus kekerasan Pol PP dalam meng-amankan kebijakan pemda (KK22). Capaian rendah kedua indikator ini akan mempengaruhi capaian variabel KK2, demikian pun sebaliknya. Indikator-indikator yang paling signifikan dalam variabel KK3 adalah kasus kekerasan polisi dalam menangani demo (KK33) dan kasus kekerasan merespon keputusan pengadilan (KK31). Sementara dalam variabel KK4, indikator yang paling signifikan adalah tingkat partisipasi dalam pemilu (KK41). Sebagaimana disampaikan pada poin pertama, capaian dalam aspek ini memberi gambaran mengenai rendahnya tingkat kepercaya-an masyarakat terhadap negara, me-nguatnya praktek pembuatan kebijakan yang elitis dan tidak inklusif, terus berlangsungnya diskriminasi hukum dan perilaku atau pendekatan represif aparat, dan rendahnya legitimasi politik pemimpin daerah yang dihasilkan melalui pemilihan yang berbasis primordialisme dan patronase, dan politik APBD yang tidak pro-pertumbuhan ekonomi makro daerah dan tidak pro pemberdayaan ekonomi rakyat.

Aspek KK dalam IKKDTI 2016 mempunyai range nilai paling kecil dibanding dua aspek lainnya. Ini tampak dari capaian aspek KK untuk 122 kabupaten daerah tertinggal yang relatif berkisar dari angka terendah 0.338619 (Lebak) hingga angka tertinggi 0.595517 (Musi Rawas). Dari hasil kategorisasi capaian aspek KK, 122 kabupaten daerah terting-gal hanya terkonsentrasi pada dua kategori, yakni ketahanan konflik sangat rendah dan ketahanan konflik rendah. Fakta ini mengafirmasi keter-tinggalan 122 kabupaten tersebut sekaligus kapasitas kelembagaannya. Kontribusi signifikan dari variabel KK5 serta kombinasi capaian rendah dari empat variabel lain (KK1, KK2, KK3 dan KK4) sangat mempengaruhi capaian pada aspek KK. Lima kabupaten yang memi-liki capaian terendah dalam aspek Kapasitas Kelembagaan adalah Lebak (0.338619), Maybrat

Pendahuluan12 .................................

...............................................................................................................................................................

(0.348472), Pulau Morotai (0.377349), Tambrauw (0.393486), dan Pandeglang (0.402613). Meski rasio PAD Lebak relatif tinggi, rendahnya capaian tingkat PDRB cukup mempengaruhi kapasitas ekonomi. Kombinasi capaian rendah pada variabel KK2, KK3 dan KK4 mempengaruhi capaian Lebak dalam aspek KK. Rendahnya variabel KK2 dipengaruhi oleh rendahnya capaian dalam indikator konflik kekerasan merespon kebijakan pemda (KK21) dan kasus kekerasan Pol PP dalam mengamankan kebijakan (KK22). Capaian rendah dalam indikator kekerasan polisi dalam demo (KK33) dan kasus kekerasan merespon keputusan pengadilan (KK31) mempengaruhi rendahnya capaian dalam variabel KK3. Sementara itu, rendahnya capaian indikator partisipasi dalam pemilu (KK41) mempengaruhi rendahnya capaian dalam KK4. Capaian-capaian di atas mempengaruhi rendahnya capaian aspek KK di Lebak. Rendahnya capaian aspek KK kabupaten Maybrat sangat dipengaruhi oleh rendahnya capaian variabel kapasitas ekonomi daerah (KK5). Capaian indikator rasio PAD (KK51) dan tingkat PDRB (KK53) sangat mempengaruhi capaian KK5. Sementara itu, capaian variabel KK2 juga rendah karena rendahnya capaian indikator konflik kekerasan merespon kebijakan pemda (KK21) dan kekerasan Pol PP dalam mengamankan demo (KK22). Capaian variabel KK1, KK3 dan KK4 juga berkontribusi terhadap capaian aspek KK Kabupaten Maybrat karena relatif tidak tinggi. Capaian rendah dalam aspek KK di Kabupaten Pulau Morotai juga dipengaruhi oleh rendahnya capai-an variabel kapasitas ekonomi daerah (KK5) dan variabel kebijakan pemda peka konflik (KK2). Rendahnya capaian rasio PAD (KK51) dan tingkat PDRB (KK52) signifikan mempengaruhi varia-bel KK5. Sementara, capaian rendah pada variabel KK2 dipengaruhi oleh rendahnya capaian indikator KK21 dan KK22. Kombinasi capaian variabel KK1, KK3 dan KK4 yang tidak cukup tinggi juga mempengaruhi capaian aspek KK. Di Kabupaten Tambrauw, capaian ren-dah pada aspek KK sangat signifikan dipengaruhi oleh rendahnya capaian variabel KK5. Ini dipengaruhi oleh rendahnya capaian indikator rasio PAD


...............................................................................................................................................................

(KK51) dan tingkat PDRB (KK53). Sementara, kombinasi capaian yang tidak cukup tinggi pada variabel KK1, KK2, KK3 dan KK4 juga ikut mempengaruhi capaian pada aspek KK. Capaian rendah Kabupaten Pandeglang dalam aspek KK dipengaruhi oleh kombinasi semua variabel. Pandeglang memang mempunyai capaian sedang dalam variabel kapasitas ekonomi daerah, namun sangat rendah dalam variabel kebijakan pemda peka konflik (KK2) dan kinerja lembaga penegak hukum (KK3). Capaian rendah dalam variabel KK2 sangat signifikan dipe-ngaruhi oleh sangat rendahnya capaian pada indikator kekerasan Pol PP (KK22). Sementara, capaian rendah pada variabel KK3 dipengaruhi signifikan oleh rendahnya capaian pada indikator kekerasan merespon putusan pengadilan (KK31) dan kasus kekerasan polisi dalam demo (KK33). Capaian KK1 dan KK4 juga relatif sedang sehingga tidak mampu meningkatkan capaian pada aspek KK.

Capaian Aspek Ketahanan Masyarakat. Aspek Ketahanan Masyarakat (KM) diperoleh melalui capaian 3 variabel, yakni Dinamika Masyarakat (KM1), Livelihood (KM2), dan Pendidik-an dan Budaya Cegah Konflik dan Promosi Perdamaian (KM3). Kontribusi tiap variabel dalam mempengaruhi capaian Aspek Ketahanan Masyarakat adalah sebagai berikut: Variabel Pendidikan dan Budaya Cegah Konflik dan Promosi Perdamaian (0.397612), Liveli-hood (0.161194), dan Dinamika Masyara-kat (0.441194). Capaian dalam aspek ini menunjukkan bahwa variabel dinamika masyarakat (KM3) variabel pendidikan dan sosialiasi pencegahan konflik dan promosi perdamaian (KM1) berperan cukup signifikan bagi daya tahan masyarakat terhadap ketegangan sosial dan kekerasan antar kelompok namun tidak mengurangi pentingnya variabel livelihood (KM2) dalam memberi pengaruh terhadap capaian aspek KM. Hal ini disebabkan karena tidak ada gap yang sangat besar dalam bobot ketiga variabel terhadap aspek KM. Capaian variabel KM1 sangat dipengaruhi oleh capaian indikator konflik kekerasan antar-masyarakat (KM12) dan indikator kon-flik kekerasan terkait sumber

Pendahuluan14 .................................

...............................................................................................................................................................

daya (KM14). Capaian variabel KM3 sangat dipengaruhi oleh variabel kasus tawuran pelajar/mahasiswa (KM31). Sementara capaian variabel KM2 secara merata dipengaruhi oleh capaian indikator ting-kat pengangguran terbuka (KM21) dan indikator ada tidaknya protes terhadap program pemberdayaan masyarakat (KM22).

Capaian aspek KM untuk 122 kabupaten daerah tertinggal adalah sebagai berikut : 3 kabupaten untuk capaian sangat ren-dah atau kategori ketahanan sangat rendah (2,46 %), 4 kabupaten mem-punyai capaian rendah atau kategori ketahanan rendah (3,29 %), 10 kabu-paten mempunyai capaian sedang atau kategori ketahanan sedang (8,20 %) dan 105 kabupaten mempunyai capaian tinggi atau ketahanan tinggi (86,05 %). Tiga kabupaten dengan capaian paling rendah atau tergolong memiliki tingkat ketahanan sangat rendah dari aspek ketahanan masyarakat adalah Sumbawa (0.262825), Sampang (0.374976), Situ-bondo (0.432895). Sementara meleng-kapi lima urutan terendah adalah Maluku Tengah (0.51933) dan Polewali Mandar (0.554616) yang memiliki capaian rendah atau kategori ketahanan konflik rendah. Sangat rendahnya capaian aspek KM Kabupaten Sumbawa signifikan dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada variabel KM1 dan KM3. Rendahnya capaian variabel KM1 sangat dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada indikator konflik antar-masyarakat (KM12) dan indikator konflik terkait sumber daya (KM14). Sumbawa adalah kabupaten dengan jumlah konflik kekerasan antar-masyarakat terbanyak dalam IKKDTI 2016. Sementara itu, capaian rendah pada variabel KM3 signifikan dipengaruhi oleh rendahnya capaian indikator kasus tawuran pelajar/mahasiswa (KM31). Kabupaten Sampang mempunyai capaian rendah dalam aspek KM karena kontribusi yang merata dari capaian variabel KM1, KM2 maupun KM3. Meski tidak serendah capaian KM1 dan KM3 pada Kabupaten Sumbawa, capaian KM1 dan KM3 di Kabupaten Sampang dan dikombinasikan dengan capaian rendah KM2 membuat capaian aspek KM menjadi sangat rendah. Capaian rendah pada variabel KM1 dipengaruhi oleh capaian rendah pada


...............................................................................................................................................................

indikator konflik antar-masyarakat (KM12) dan indikator konflik terkait sumber daya (KM14). Capaian rendah pada variabel KM3 sangat signifikan dipengaruhi oleh rendahnya capaian indikator tawuran pelajar/mahasiswa (KM31). Sementara capaian rendah pada variabel KM2 dipengaruhi oleh capaian rendah indikator ada tidaknya protes terhadap program pemberdayaan (KM22). Kabu-paten Situbondo memiliki capaian sedang untuk variabel KM1, namun ren-dah dalam capaian variabel KM2 dan KM3. Capaian rendah dua variabel tersebut mempengaruhi capaian pada aspek KM. Rendahnya capaian variabel KM3 dipengaruhi oleh rendahnya capaian indikator tawuran pelajar/mahasiswa (KM31), sementara rendah-nya capaian variabel KM2 dipengaruhi oleh capaian rendah pada indikator ada tidaknya protes terkait program pem-berdayaan (KM22). Capaian yang relatif tidak tinggi pada variabel KM1 dipengaruhi oleh capaian yang relatif rendah pada indikator kekerasan antar-masya-rakat (KM12).

Kabupaten Maluku Tengah memiliki capaian rendah pada aspek KM karena rendahnya capaian variabel KM2 serta relatif rendahnya capaian variabel KM1. Rendahnya capaian KM2 dipengaruhi oleh capaian rendah pada indikator tingkat pengangguran terbuka (KM21) dan indikator ada tidaknya protes terkait program pemberdayaan (KM22). Semen-tara capaian relatif rendah pada variabel KM1 dipengaruhi oleh sangat rendahnya capaian pada indikator konflik kekerasan antarmasyarakat (KM12). Capaian pada variabel KM3 juga relatif sedang capaian sedang pada indikator tawuran pelajar/mahasiswa (KM31). Capaian rendah pada aspek KM di Kabupaten Polewali Mandar dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada variabel KM3 dan KM2. Rendahnya capaian pada variabel KM3 dipengaruhi oleh rendahnya capai-an pada indikator tawuran pelajar/mahasiswa (KM31), sementara rendahnya capaian variabel KM2 dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada indikator ada tidaknya protes terhadap program pemberdayaan (KM22). Meski capaian pada variabel KM1 cukup tinggi, capaian tersebut tidak cukup mengimbangi capaian

Pendahuluan16 .................................

...............................................................................................................................................................

rendah pada KM3 dan KM2.Signifikansi Aspek Tata kelola dan Variasi Saling Pengaruh.

IKKDTI 2016 menemukan Aspek Tata Kelola secara aktual sangat berpengaruh terhadap capaian indeks ketahanan konflik pada 122 kabupaten daerah tertingga. Kabupaten-kabupaten yang memiliki ketahanan konflik rendah berbanding lurus dengan capaian Aspek Tata Kelolanya. Ini menandakan bahwa tata kelola berperan signifikan dalam membentuk ketahanan konflik daerah tertinggal. Dalam grafik capaian IKKDTI 2016 dan aspek-aspek pembentuknya (lihat grafik 4.1), tampak bahwa bentuk grafik capaian IKKDTI cenderung mengikuti bentuk grafik capaian aspek tata kelola.

Capaian aspek Kapasitas Kelembagaan dalam IIKDTI 2016 tidak signifikan dalam mempengaruhi capaian indeks. Namun, gambaran penting dari capaian aspek ini dalam IKKDTI 2016 adalah fakta bahwa semua kabupaten daerah tertinggal sangat rentan dan rentan terhadap konflik jika ditilik dari kapasitas kelembagaannya. Capaian aspek Kapasitas Kelembagaan juga relatif sama untuk semua kabupaten daerah tertinggal, tampak dari range capaian aspek yang kecil. Sementara itu capaian aspek Ketahanan Masyarakat cukup bervariatif. Aspek ini berkontribusi dalam penentuan capaian indeks, meski tidak signifikan seperti aspek tata kelola. Informasi penting dari capaian aspek ini adalah, secara umum, ketahanan masyarakat terhadap konflik di 122 daerah tertinggal relatif sedang dan tinggi. Sangat sedikit kabupaten yang rentan konflik ditinjau dari capaian aspek ketahanan masyarakat. Ini menandakan kohesi masyarakat yang cukup tinggi sebagai modal utama kapasitas perdamaian.

Kerentanan dan Kekerasan. IKKDTI 2016 mencatat, sepanjang tahun 2014-2016, terdapat 576 peristiwa konflik kekerasan di 122 kabupaten daerah. Beberapa kabupaten dengan jumlah konflik kekerasan tinggi, antara lain Sumbawa (28 kasus), Sampang (23 kasus), Maluku Tengah (17 kasus), Bangkalan (17 kasus), Pandeglang (15 kasus), Lebak (14 kasus), Dompu (13 kasus), Situbondo (13 kasus), Seluma (12 kasus), Lombok Timur (12 kasus) dan Buru (11


...............................................................................................................................................................

kasus). Namun, semua kabupaten di atas mempunyai kategori ketahanan konflik sedang dan tinggi, meski capaian pada aspek Kapasitas Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat tergolong rendah. Data di atas memberi informasi bahwa tingkat ketahanan sekaligus kerawanannya tidak sepenuhnya ditentukan oleh frekuensi peristiwa kekerasan tetapi merupakan kombinasi dari capaian indikator-indikator lain dalam tiga aspek IKKDTI. Kendati demikian, dalam indeks ini frekuensi kekerasan memberi gambaran cepat mengenai isu konflik kekerasan yang dominan di 122 kabupaten daerah tertinggal (Lihat Lampiran). Secara umum, capaian IKKDTI kabupaten dengan prosentase agregat frekuensi konflik kekerasan yang terjadi tidak berhubungan linear secara signifikan, kecuali mempengaruhi capaian dalam aspek KK dan KM. Jadi, tidak bisa dikatakan semakin banyak konflik otomatis daerah tidak memiliki kapasitas perdamaian. Terdapat faktor-faktor lain, sebagaimana dirumuskan dalam aspek, variabel dan indikator IKKDTI, yang perlu dipertimbangkan untuk menilai tingkat kerentanan daerah atas konflik kekerasan dan sekaligus potensi perdamaiannya.

Bertolak dari hasil IKKDTI 2016, pesan utamanya adalah tingkat ketahanan sekaligus kerawanan daerah tertinggal terhadap konflik kekerasan dikondisikan oleh kombinasi capaian tata kelola, capaian kapasitas kelembagaan dan daya tahan masyarakat. Penjelasannya sebagai berikut:

Pertama, kemiskinan, sebagai konsekuensi kegagalan pembangunan, beririsan langsung dengan kinerja buruk kepemimpinan daerah dan kapasitas respons Pemda yang tidak efektif, sarat korupsi dan kolusi. Buruknya kinerja kepemimpinan daerah adalah konsekuensi nyata dari penerapan pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif secara langsung tanpa didukung oleh proses pendalaman demokrasi di tingkat lokal.

Kedua, ketertinggalan infrastruktur, akses pasar dan belum memadainya pelayanan publik dasar berkontribusi terhadap rendahnya sumber daya manusia yang menghambat dan

Pendahuluan18 .................................

...............................................................................................................................................................

memperlambat proses pembentukan kapabilitas individual dan kapabilitas kolektif dalam urusan bersama atau publik. Defisit sumber daya manusia mempengaruhi kinerja pelayanan birokrasi yang tidak kompeten, tidak responsif dan miskin inovasi kebijakan publik.

Ketiga, meningkatnya ketidakpercayaan publik dan sikap antipati terhadap penegakan hukum dan ketertiban umum disebabkan oleh kinerja buruk lembaga kepolisian, kejaksaan, peradilan dan Satpol PP. Penegak hukum merawat praktek mafia hukum dengan memperjualbelikan sangkaan dakwaan, dan hukuman sementara Satpol PP mengamankan kebijakan daerah yang tidak peka konflik dengan cara-cara represif.

Diintegrasikan ke dalam spektrum nasional, hasil IKKDTI 2016 memberi basis empirik bagi keharusan memahami ketahanan dan kerawanan konflik kekerasan di daerah tertinggal melalui dinamika interaksi antara demokrasi, pembangunan ekonomi dan penegakan hukum-keamanan. Tata kelola sebagai episentrum kebijakan atau sebagai fundamen pembangunan perdamaian (infrastructures of peace) tidak saja penting bagi daerah tertinggal yang miskin SDM dan SDA tapi juga berlaku bagi daerah tertinggal yang ditandai surplus kedua sumber daya tersebut termasuk surplus demografi. Persoalan terletak pada kerentanan struktural berkenaan dengan akses kepada pelayanan publik, akuntabilitas kebijakan, dan keadilan hukum yang menghasilkan kelompok-kelompok rentan (vulnerable groups) terhadap kekerasan kolektif baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Dalam situasi tersebut, tata kelola kepemerintahan dapat memicu kerentanan menjadi konflik kekerasan atau sebaliknya dapat mengubah kerentanan menjadi resiliensi bagi kepentingan publik melalui partisipasi, transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Tata kelola yang peka konflik memadukan kearifan demokrasi, menjunjung tinggi keadilan sosial dan ekonomi serta mencegah rusaknya kohesi sosial.


...............................................................................................................................................................

1.3 Implikasi IKKDTI Hasil IKKDTI 2016 membawa sejumlah implikasi bagi perdebatan

publik, perdebatan ilmiah dan perdebatan kebijakan penanganan konflik kekerasan.

Pertama, Implikasi bagi diskusi publik berupa penawaran wawasan mengenai kekerasan kolektif kontemporer di Indonesia yang dikondisikan oleh faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi perilaku atau tindak kekerasan. Kekerasan kolektif tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya kesadaran hukum atau menguatnya politik identitas tetapi terkondisikan oleh kuatnya tekanan eksternal seperti keterbatasan akses kepada kebijakan yang akuntabel, pelayanan publik dasar yang merata dan keadilan hukum. Tekanan eksternal tersebut tidak mampu dikelola aktor atau kelompok kepentingan karena lemahnya kapabilitas dan kapasitas mengelola dan mengatasi krisis. Pesan pentingnya adalah semakin publik kita dibekali informasi yang memadai mengenai kekerasan kolektif maka semakin komprehensif wacana publik dan konstruktif mengawal pembuatan dan implementasi kebijakan penanganan konflik di daerah tertinggal.

Kedua, implikasi bagi perdebatan ilmiah berupa penegasan kembali kontekstualisasi pendekatan-pendekatan konflik pada interaksi dan dinamika pembangunan, demokrasi dan penegakan hukum-keamanan di tingkat lokal khususnya kabupaten. Teori-teori normatif seperti Rasional Choice dan ‘Greed & Grievances’ perlu diuji kembali kesahihannya karena mengutamakan kapasitas individu-kolektif sambil mengabaikan kerentanan struktural. Teori-teori tersebut masih berkutat mencari korelasi antara pembangunan ekonomi dan kekerasan tanpa memperhitungkan dinamika demokratisasi dan pelembagaan tata kelola kebijakan.

Ketiga, implikasi kebijakan berupa pengarusutamaan kerangka kebijakan pencegahan dan penanganan konflik dan intervensi program yang mengadres kerentanan struktural dan kelompok rentan di 122 kabupaten daerah tertinggal di Indonesia. Dengan

Pendahuluan20 .................................

...............................................................................................................................................................

prinsip utama pencegahan lebih baik daripada penanganan, hasil indeks ini berujung pada kesimpulan penting mengenai pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan Pemda, penguatan mekanisme dan basis otoritas tata kelola yang peka konflik di tingkat kabupaten, dan penguatan kapasitas masyarakat untuk pencegahan konflik dan promosi perdamaian.

Di atas semuanya, IKKDTI 2016 merupakan terobosan yang menanti untuk terus disempurnakan khususnya dalam pengembangan formulasi indikator. Sebagaimana akan diuraikan pada Bab 2 (Bagian Limitasi), penyempurnaan metodologi diperlukan untuk memastikan relevansi dan signifikansi indikator, aksesibilitas data, penambahan jumlah kabupaten sampel, konsistensi penggunaan umur data serta pengembangan metode pengoleksian data dengan memaksimalkan pendekatan kualitatif demi terjaminnya obyektivitas dan validitas data serta terbangunnya kemitraan penyusunan indeks bersama stakeholder kunci khususnya di daerahtertinggal.

1.4 Tujuan dan Relevansi IKKDTI Penyusunan IKKDTI memiliki tujuan dan relevansi sebagai

berikut:Tujuan. Indeks Ketahanan Konflik di Daerah Tertinggal Indonesia

memiliki tujuan sebagai berikut. Indeks Ketahanan Konflik di Daerah Tertinggal Indonesia

(IKKDTI) secara umum dimaksudkan untuk memetakan dan memberi informasi lengkap mengenai tingkat ketahanan dan kerawanan daerah tertinggal terhadap konflik kekerasan kolektif. Sasaran informasi indeks adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal, masyarakat sipil dan pusat-pusat penelitian dan lembaga-lembaga advokasi.

Dengan menggunakan 122 kabupaten daerah tertinggal yang tersebar di 24 propinsi, IKKDTI secara khusus dimaksudkan untuk memberi informasi awal tingkat ketahanan dan kerawanan konflik kekerasan yang berguna bagi Kementerian Desa, Pembangunan


...............................................................................................................................................................

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai input perumusan dan implementasi program kelola konflik dan pencegahan kekerasan kolektif di daerah tertinggal.

Menimbang besarnya tantangan penguatan kapasitas kelembagaan yang berkaitan langsung dengan kerentanan struktural di daerah tertinggal, tujuan IKKDTI bagi pelembagaan tata kelola dan perumusan kebijakan khusus adalah memperlihatkan keniscayaan koordinasi dan kemitraan baik antar lembaga pemerintahan, dalam hal ini Kementerian DesaPDT dan Transmigrasi dengan BAPPENAS, dan Kementerian-Departemen lain, maupun antara Kemendes PDTT dan Pemerintah Daerah, termasuk antara Kemendes PDTT dan masyarakat sipil di tingkat lokal. Koordinasi dan kemitraan dalam perencanaan program di kalangan pemerintah untuk mengurangi tingkat kerawanan konflik kekerasan menjadi preseden tersendiri atau best practice yang dapat direplikasi di daerah tertinggal.

Relevansi. IKKDTI memiliki empat relevansi berdimensi strategis bagi Kemendes PDTT dan advokasi kebijakan pembangunan peka konflik dalam pemerintahan baru Jokowi-Jusuf Kalla (2014-2019).

Pertama, relevansi IKKDTI di arena negara yakni pengarusutamaan kerangka kebijakan pencegahan dan pengurangan tingkat kerawanan konflik daerah tertinggal melalui Kemendes PDTT sebagai simpul dan lokomotif kemitraan dan koordinasi. Selain itu, peran sentral ini dapat dimaksimalkan dengan memanfaatkan payung hukum Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang daerah tertinggal khususnya untuk urusan pencegahan konflik kekerasan melalui kerangka kebijakan pembangunan daerah tertinggal, penguatan kapasitas masyarakat sipil, kelompok rentan dan komunitas budaya.

Kedua, relevansi IKKDTI sebagai basis empiris bagi komunitas pegiat perdamaian dalam memantapkan agenda program pencegahan konflik kekerasan dan aktivitas pengarusutamaan kerangka kebijakan peka konflik khususnya melalui Musrenbang

Pendahuluan22 .................................

...............................................................................................................................................................

Peka Perdamaian dan Conflict Prevention Framework (CPF). Indeks ini diharapkan memberi input tentang kondisi terkini ketahanan dan kerawanan konflik di daerah tertinggal.

Ketiga, relevansi IKKDTI terhadap orientasi kebijakan lembaga internasional. Kerangka konseptual IKKDTI dan analisis terhadap hasil indeks sebagian besar mengacu pada konsep Tata Kelola untuk Perdamaian (Governance for Peace)6, dan konsep Kerentanan Struktural terkait ketidakmerataan akses pelayanan publik, Sumberdaya Ekonomi, keadilan hukum, dan representasi politik yang mempengaruhi kerentanan individu dan kelompok terhadap konflik kekerasan.7

Keempat, relevansi strategis terkini dari IKKDTI pada tingkat nasional berupa momentum pemerintahan baru Jokowi-Jusuf Kalla yang mengusung agenda percepatan reformasi birokrasi, keterpaduan pelayanan publik yang efektif, konektivitas pembangunan antar daerah, dan pemerataan ekonomi.

6 Lihat UNDP, Governance for Peace, 2012. New York: Bureau for Crisis Prevention and Recovery-Bureau for Development Policy7 Lihat UNDP, Human Development Report. 2014. Sustaining Human Progress:Reducing Vulnerabilities and Building Resilience. New York: UNDP Publication.


...............................................................................................................................................................

METODOLOGI

BAB II

Metodologi dalam penyusunan IKKDTI mencakup (1) isu-isu konflik yang menjadi perhatian indeks, (2) wilayah indeks, (3) sumber data indeks, (4) Metode analisis dan (5) limitasi atau keterbatasan indeks. Dalam penyusunan indeks ini isu-isu konflik dirumuskan berdasarkan kondisi aktual dan terkini dari interaksi antara praktik demokratisasi, praktik desentralisasi dan praktik pembangunan di tingkat lokal khususnya daerah tertinggal. Interkasi antara tiga konteks tersebut melahirkan 4 jenis konflik (konflik kebijakan yang terkait pelayanan publik, konflik terkait kelola sumber daya alam, konflik identitas dan konflik politik ).

2.1 IsuKonflik:Pembangunan, Demokrasi dan KeamananKonteks ketahanan dan kerentanan terhadap konflik kekerasan

di Indonesia kontemporer sebagain besar bersumber dari

Metodologi24 .................................

...............................................................................................................................................................

ketidakpaduan antara praktik-praktik pembangunan, demokrasi dan kea-manan. Sejak tumbangnya rejim Orde Baru, Indonesia telah melakukan demo-kratisasi dan desentralisasi pembangunan sebagai kelola konflik politik dan penataan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian penerapan kebijakan tersebut berada dalam konteks dan struktur ekonomi politik yang beragam di tiap daerah. Implikasinya, liberalisasi politik dan desentralisasi pembangunan itu tidak bisa semata-mata dibaca secara otomatis sebagai pelembagaan politik dan demokrasi. Alih-alih menjadi pelembagaan politik, proses-proses tersebut justru menjadi arena baru bagi para aktor untuk mengkonsolidasikan kepentingan politiknya.8Akibatnya, proses-proses tersebut dalam banyak kasus justru melahirkan dan menguatkan artikulasi politik berbasis identitas dan sektarian, elitisme dan krisis representasi, praktik korupsi, dan eksploitasi sumber daya alam yang destruktif.

Desentralisasi dan Elite Capture. Perubahan lanskap politik lokal berlangsung dalam konteks pembangunan ekonomi yang dijalankan berbasis pada patronase dan klientelisme9. Dua model kelola urusan publik ini dibentuk sejak masa kolonial dan terstruktur dengan sangat kuat selama Orde Baru. Perubahan-perubahan politik yang diintroduksi pasca otoritarianisme Suharto sama sekali tidak mengubah fondasi ekonomi politiknya yang bersumber pada patronase dan klientalisme. Justru melalui kebijakan demokratisasi politik dan desentralisasi pembangunan, prak-tik-praktik tersebut menjadi sangat menguat. Contoh paradigmatik yang paling jelas adalah konflik kekerasan terkait pilkada, pemekaran kabupaten dan akses sumber daya alam. Praktik-praktik klientalismemenjadi

8 Kesimpulan sebagian besar hasil kajian terhadap hubungan liberalisasi politik, desentralisasi, dan pembangunan di Indonesia bisa dibaca dalam Vedi Hadiz. 2010. Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southest Asia Perspective. Stanford: Stanford University press, hal 40-62. 9 Lihat Gerry van Klinken, Patronage Democracy in Provincial Indonesia, dalam Olle Tornquist dkk (ed), 2009, Rethinking Popular Representation. New York: Palgrave Macmillan, hal 141-157. Mengenai patronase sebagai warisan kepemerintahan kolonial dan pemerintahan Orde Baru lihat Nordholt, Decentralization in Indonesia: Less State, More Democracy?, dalam J Harris dkk (ed), 2004, Politicizing Democracy: The New Local Politics of Democracy. New York: Palgrave, hal 29-50.


...............................................................................................................................................................

instrumen paling dominan untuk mengakses sumber daya ekonomi dan politik. Itulah mengapa perebutan akses politik dan sumber daya alam menjadi ajang pertarungan para patron dan klien, dan pertarungannya menjadi zero-sum, kalah-menang. Oleh karenanya sejumlah studi berkesimpulan bahwa korupsi (money politics) dan kekerasan menjadi bersifat fungsional dalam proses-proses tersebut. Kekerasan telah menjadi cara bagaimana komunitas bisa mengakses sumber daya politik dan ekonomi, sekaligus menjadi cara untuk mengekspresikan kekecewaan dan protes10.

Pola hubungan antara praktik demokrasi dan pembangunan yang tidak padu ini sangat berkontribusi dalam melanggengkan kerentanan suatu wilayah atas konflik. Selain itu, pola-pola ini juga membuat konflik kekerasan pada era desentralisasi ini menjadi semakin terfragmentasi, dengan skala yang relatif kecil namun intensitasnya sangat tinggi dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ilustrasi data yang disediakan SNPK Bank Dunia dan Indeks Intensitas Kekerasan 2014 dan IKKDTI 2014, misalnya, dengan sangat jelas menunjukkan kecenderungan konflik kekerasan yang kian meningkat ini.11Konflik antar-komunitas, sebagai contoh, tentu tidak terjadi begitu saja. Desentralisasi dalam konteks praktik pembangunan yang klientalistik menjadikan pihak mana yang dapat dan tidak dapat mengakses sumber daya ekonomi dan politik semakin jelas. Melalui narasi seperti “putra daerah”, “transmigran-lokal”, “warga lama-warga baru” praktik-praktik eksklusi masyarakat dan kekerasan simbolik berlangsung. Pecahnya konflik kekerasan antar-komunitas seperti fenomena gunung es dan memerlukan deteksi dini yang sistematis.

10 Lihat Studi klasik tentang kaitan antara desentralisasi, demokrasi dan kekarasan lihat Gerry van Klinken. 2007. Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars. London: Routledge. Patut juga disimak studi terkait demokratisasi dan kekerasan di wilayah pasca konflik komunal lihat Patrick Barron and M Najib Asca. 2012. After the Communal War: Understanding and Addressing Post-Conflict Violence in Eastern Indonesia. Yokyakarta: CSPS Books. 11 Indeks Intensitas Kekerasan 2014 membagi tipe konflik kekerasan berdasarkan data kekerasan terkini, antara lain kekerasan terkait sumber daya, pemilihan dan jabatan, tata kelola pemerintahan, identitas, separatisme, main hakim sendiri, kekerasan aparat dalam bertugas, dan kriminalitas.

Metodologi26 .................................

...............................................................................................................................................................

Konflik antara masyarakat dengan apa-rat pemerintah, khususnya polisi, juga memili akar persoalan yang jauh lebih kompleks daripada sekedar isu profesionalitas polisi dalam menangani konflik kekerasan. Seringkali konflik kekerasan terkait kebijakan pem-bangunan terjadi karena memang kebijakan tersebut perumusannya tidak sensitif terhadap potensi konflik kekerasan dan tidak partisipatif. Survey Kohesi Sosial yang dilakukan PSKP-UNDP (2011) di daerah-daerah paska-konflik menunjukkan perencanaan pembangunan yang sangat teknokratis dan tidak partisipatif. Bahkan, seringkali instrumen keamanan seperti lembaga kepolisian pun tidak terlibat dalam perumusan kebijakan. Mereka dianggap sebagai pihak yang harus “menanggung” akibat apabila suatu kebijakan ternyata menciptakan konflik kekerasan di masyarakat. Hal ini tentu akan semakin buruk jika ternyata kapasitas dan kredibilitas lembaga keamanan juga bermasalah. Singkat kata, konflik kekerasan dalam pelbagai bentuknya tidaklah terjadi dalam konteks yang ber-diri sendiri, melainkan sebagai resultan dari hubungan tak padu dari dinamika tiga praktik besar dalam lanskap politik Indonesia kontemporer: demokrasi, pembangunan dan keamanan.

Dengan mengacu pada kajian-kajian PSKP-UNDP sebelumnya (2011, 2012), kajian PSKP Kemendes PDTT (2014 dan 2015) seperti IKKDTI 2014 dan Kajian Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan Daerah Paska-Konflik, dan studi-studi terkini mengenai konflik dan kekerasan di Indonesia, dapatlah dirumuskan isu-isu konflik ke dalam 4 tipologi isu yakni: (1) Konflik Kebijakan/Pelayanan Publik, (2) Konflik Sumber Daya Alam, (3) Konflik Identitas, (4) Konflik Politik. Keempat jenis konflik ini tidak berdiri sendiri tetapi saling beririsan. Begitu pula halnya, satu daerah tertinggal mengalami lebih dari satu jenis konflik dengan tingkat komplikasi dan eskalasi yang berbeda pula. Berikut diuraikan keempat isu konflik tersebut:

a. Konflik Kebijakan dan Pelayanan PublikKonflik ini berkaitan langsung dengan kondisi faktual di daerah


...............................................................................................................................................................

tertinggal, yakni ketimpangan akses (deprivasi) yang melahirkan persepsi di kalangan kelompok masyarakat tentang adanya diskriminasi (ketidakadilan). Deprivasi mencakup masalah rentang kendali pelayanan rutin, penyediaan pelayanan, dan kapasitas respon. Kapasitas kelem-bagaan ini tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur, regulasi, jaringan atau koordinasi program serta imple-mentasi, dan kapasitas sumber daya birokrasi daerah. Efektifitas, efisiensi, keberlanjutan dan dampak pelayanan publik bergantung secara signifikan pada terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan secara langsung mempengaruhi level deprivasi dan dan tingkat persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.12Selain pelayanan publik dasar, belakangan timbul gejolak sosial di daerah tertinggal terkait skema bantuan sosial, baik skema bantuan pasca kon-flik, bencana, maupun bantuan-bantuan lain BLT, raskin, bantuan perumahan, air bersih dan pupuk. Selain keraguan publik akan urgensi dan manfaat bantuan tersebut, isu konflik mengemuka mulai dari validitas pendataan, distribusi, dan akuntabilitas penyeleng-garaan yang sarat korupsi.

b. Konflik Sumber Daya AlamKonflik SDA dialami sebagian besar daerah tertinggal sekaligus

isu konflik yang sangat dominan. Konflik ini dikunci oleh masalah utama yaitu kelangkaan (scarcity) dan dampak eksploitasi bagi komunitas dan lingkungan hidup (externality). Meningkatnya kebutuhan akan kesejahteraan akibat dari laju pertum-buhan penduduk tidak sejalan dengan ketersediaan sumber daya alam. Dalam situasi ini, buruknya tata kelola SDA menyebabkan konflik kepentingan antar pihak menjadi konflik kekerasan. Konflik tersebut melibatkan tiga aktor utama yang berselisih satu sama lain bergantung pada masalah spesifik dalam hal tata kelola: masyarakat

12 Buruknya kinerja pelayanan publik dasar bisa dilihat dalam hasil survey 24 Provinsi yang dilakukan oleh UGM bersama University of Oslo, lihat hasil survey dalam Demokrasi di Indonesia: Antara Patronase dan Populisme, 2013.

Metodologi28 .................................

...............................................................................................................................................................

versus perusahaan, masyarakat versus masya-rakat, masyarakat versus pemerintah, dan terdapat juga kasus perselisihan antara pemerintah dan perusahaan.13 Selain itu, kinerja buruk penegakan hukum dan keamanan mempengaruhi eskalasi kekerasan.14

c. Konflik IdentitasKonflik ini berkaitan dengan kebutuhan akan pengakuan

(recognition) dan kedaulatan atas properti budaya (agama, etnis, dan adat) sekaligus menegaskan kontrol atas wilayah, tanah dan perilaku.15Kendati demikian, dalam banyak kasus di daerah tertinggal, konflik identitas tidak terlepas dari masalah sosial-ekonomi yang merupakan dampak migrasi (pribumi-pendatang) dan masalah akses politik lokal dan sumber daya alam. Contoh paling umumnya adalah pemekaran kabupaten. Pemekaran kerap dipicu oleh kelompok etnis tertentu yang berkeinginan untuk memiliki daerah administratif sendiri, memudahkan mereka mengakses sumber daya negara (DAU, PAD, dll) dan sumber daya alam.Konflik identitas bermotifkan akses sumber daya alam paling banyak terjadi di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Aceh dan Sulawesi Tengah.

d. Konflik PolitikKonflik politik di tingkat lokal merupakan tema sentral dalam

kajian sosiologi dan antropologi, khsususnya muncul dalam praktek pemekaran dan pilihan kepala daerah (pilgub, pilbup, dan

13 Kajian klasik mengenai kegagalan tata kelola sumber daya alam lihat Elizabeth Fuller Collins.2007.Indonesia Betrayed: How Development Fails. Honolulu: University of Hawaii Press. Tipologi ini juga mengacu pada kajian terkini tata kelola SDA yang diselenggarakan PSKP UGM di Provinsi Aceh, lihat Laporan Penelitian Tata Kelola SDA di Aceh: Kasus Medco, 2014.14 Negara sebagai aktor konflik SDA dan sumber daya ekonomi umumnya memperlihatkan buruknya kinerja pejabat daerah, kepolisian dan kejaksaan. Ekonomi informal-ilegal di mana negara terlibat dapat dilihat dalam kajian Edward Aspinall dan Gerry van Klinken (ed). 2011. The State and Illegality in Indonesia. Leiden: KITLV Press.15 Salah satu topik aktual adalah Revitalisasi “Adat” yang gencar diarusutamakan pasca Reformasi.Berbagai studi sosiologi dan antropologi menemukan potensi konflik kekerasan, baik bersifat horisontal dan vertikal, di balik wacana dan praktik revitalisasi ini. Lihat James Davidson and David Henley (ed). 2007. The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism. London: Routledge


...............................................................................................................................................................

pilkades).16Patronase yang kokoh dan mobilisasi massa mem-perlihatkan wajah sektarian politik lokal di daerah tertinggal. Logik politik ‘kalah-menang’ membuat pemekaran dan pilkada sebagai ajang peragaan fisik, teror dan kalkulasi ‘hidup-mati’ kelompok kepentingan pasca ritual demokrasi diselenggarakan. Dalam skala dan komplikasi faktor yang berbeda, konflik politik di daerah pasca konflik yang tertinggal dapat menyulut konflik skala komunal jika tidak segera ditangani. Maluku, Maluku Utara, dan Aceh, misalnya, menyembunyikan kerentanan konflik yang akut, ibarat api dalam sekam. Demikian halnya dengan konflik terkait batas wilayah administrasi (propinsi, kabupaten, desa) yang terjadi di banyak wilayah daerah tertinggal terutama terkait pemekaran.

2.2. Wilayah IndeksPresiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor

131 Tahun 2015 telah menetapkan 122 daerah kategori tertinggal untuk periode 2015 – 2019 yang tersebar di 24 kabupaten. IKKDTI 2014 menempatkan 143 daerah kabupa-ten sebagai populasi daerah rawan konflik lalu mengambil 50 daerah kabupaten sebagai sampel secara proporsional. Adapun persebaran ke-50 kabupaten tersebut adalah 3 kabupaten berada dalam prioritas I, 19 kabupaten berada dalam prioritas II, dan 28 kabupaten berada dalam prioritas III. Sementara dalam IKKDTI 2016, keseluruhan 122 kabupaten daerah tertinggal dijadikan wilayah penyusunan indeks. Keputusan ini dilakukan melalui proses diskusi tim pakar dan diskusi bersama para stakeholder utama dalam penyusunan indeks.

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 menetapkan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampirannya sebagai berikut :

16 Kajian klasik yang dirujuk dalam membuat tipologi ini adalah laporan-laporan penelitian lapangan sejumlah penstudi yang memperlihatkan konflik kekerasan dari berbagai tipologi yang berakar pada proses politik tingkat lokal; lihat Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed). Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor-KITLV-Jakarta

Metodologi30 .................................

...............................................................................................................................................................

1. Provinsi Aceh : Aceh Singkil. 2. Provinsi Sumatera Utara : Nias; Nias Selatan; Nias Utara; Nias

Barat. 3. Provinsi Sumatera Barat : Kepulauan Mentawai; Solok Selatan;

Pasaman Barat. 4. Provinsi Sumatera Selatan: Musi Rawas; Musi Rawas Utara. 5. Provinsi Bengkulu: Seluma. 6. Provinsi Lampung: Lampung Barat; Pesisir Barat.7. Provinsi Jawa Timur: Bondowoso; Situbondo; Bangkalan;

Sampang. 8. Provinsi Banten: Pandeglang; Lebak. 9. Provinsi NTB: Lombok Barat; Lombok Tengah; Lombok Timur;

Sumbawa; Dompu; Bima; Sumbawa Barat; Lombok Utara. 10. Provinsi NTT: Sumba Barat; Sumba Timur; Kupang; Timor

Tengah Selatan; Timor Tengah Utara; Belu; Alor; Lembata; Ende; Manggarai; Rote Ndao; Manggarai Barat; Sumba Tengah; Sumba Barat Daya; Nagekeo; Manggarai Timur; Sabu Raijua; Malaka.

11. Provinsi Kalimantan Barat: Sambas; Bengkayang; Landak; Ketapang; Sintang; Kapuas Hulu; Melawi; Kayong Utara.

12. Provinsi Kalimantan Tengah: Seruyan. 13. Provinsi Kalimantan Selatan: Hulu Sungai Utara. 14. Provinsi Kalimantan Timur: Mahakam Ulu.15. Provinsi Sulawesi Tengah: Banggai Kepulauan; Donggala; Toli-

Toli; Buol; Parigi Moutong; Tojo Una-Una; Sigi; Banggai Laut; Morowali Utara.

16. Provinsi Sulawesi Selatan: Janeponto. 17. Provinsi Sulawesi Tenggara: Konawe; Bombana; Konawe

Kepulauan. 18. Provinsi Gorontalo: Boalemo; Pohuwato; Gorontalo Utara. 19. Provinsi Sulawesi Barat: Polewali Mandar; Mamuju Tengah.20. Provinsi Maluku: Maluku Tenggara Barat; Maluku Tengah; Buru;

Kepulauan Aru; Seram Bagian Barat; Seram Bagian Timur; Maluku Barat Daya; Buru Selatan.


...............................................................................................................................................................

21. Provinsi Maluku Utara: Halmahera Barat; Kepulauan Sula; Halmahera Selatan; Halmahera Timur; Pulau Morotai; Pulau Taliabu.

22. Provinsi Papua Barat: Teluk Wondama; Teluk Bintuni; Sorong Selatan; Sorong; Raja Ampat; Tambrauw; Maybrat.

23. Provinsi Papua: Merauke; Jayawijaya; Nabire; Kepulauan Yapen; Biak Numfor; Paniai; Puncak Jaya; Boven Digoel; Mappi; Asmat; Yahukimo; Pegunungan Bintang; Tolikara; Sarmi; Keerom; Waropen; Supiori; Memberamo Raya; Nduga; Lanny Jaya; Memberamo Tengah; Yalimo; Puncak; Dogiyai; Intan Jaya; dan Deiyai.

24. Provinsi Kalimantan Utara : Nunukan

Gambar 2.1. | Cakupan Wilayah IKKDTI 2016

Metodologi32 .................................

...............................................................................................................................................................

Tabel2.1. | Cakupan Wilayah IKKDTI 2016

No Kawasan ProvinsiJumlah Daerah

Tertinggal Nama Kabupaten

Jumlah Daerah

Tertinggal Dalam

Kawasan1 Sumatera Aceh 1 Aceh Singkil 13

Sumatera Utara 4 Nias BaratNias UtaraNias SelatanNias

Sumatera Barat 3 Kepulauan MentawaiSolok SelatanPasaman Barat

Bengkulu 1 SelumaSumatera Selatan

2 Musi RawasMusi Rawas Utara

Lampung 2 Lampung BaratPesisir Barat

2 Jawa Banten 2 Pandeglang 6Lebak

Jawa Timur 4 BangkalanSampangBondowosoSitubondo

3 Nusa Tenggara

NTB 8 Bima 26SumbawaSumbawa BaratDompuLombok UtaraLombok BaratLombok TimurLombok Tengah

NTT 18 Manggarai BaratManggaraiManggarai TimurNagekeoEndeLembata


...............................................................................................................................................................



Jumlah Daerah

Tertinggal Dalam

KawasanAlorBeluMalakaTTSTTUKupangSabu RaijuaRote NdaoSumba TimurSumba TengahSumba BaratSumba Barat Daya

4 Papua dan Papua Barat

Papua 26 Merauke 33JayawijayaNabireKepulauan YapenBiak NumforPaniaiPuncak JayaBoven DigoelMappiAsmatYahukimoPegununganBintangTolikaraSarmiKeeromWareponSupioriMamberamo RayaNdugaLanny JayaMemberamo TengahYalimoPuncak

Metodologi34 .................................

...............................................................................................................................................................



Jumlah Daerah

Tertinggal Dalam

Kawasan

DogiyaiIntan JayaDeiyai

Papua Barat 7 Teluk WondamaTeluk BintuniSorong SelatanSorongRaja AmpatTambrauwMaybrat

5 Maluku Dan Maluku Utara

Maluku 8 Maluku Tenggara Barat

14

Maluku TengahBuruKepulauan AruSeram Bagian BaratSeram Bagian TimurMaluku Barat DayaBuru Selatan

Maluku Utara 6 Halmahera BaratKepulauan SulaHalmahera SelatanHalmahera TimurPulau MorotaiPulau Taliabu

6 Sulawesi Sulawei Tengah 9 Banggai Kepulauan

18

DonggalaToli-ToliBuolParigi MoutongTojo Una-UnaSigiBanggai Laut


...............................................................................................................................................................



Jumlah Daerah

Tertinggal Dalam

KawasanMorowali Utara

Sulawesi Tenggara

3 KonaweBombanaKonawe Kepulauan

Sulawesi Barat 2 Polewali MandarMamuju Tengah

Sulawesi Selatan 1 JenepontoGorontalo 3 Boalemo

PohuwatoGorontalo Utara

7 Kalimantan Kalimantan Barat 8 Sambas 12BengkayangLandakKetapangSintangKapuas HuluMelawiKayong Utara

Kalimantan Tengah

1 Seruyan

Kalimantan Selatan

1 Hulu Sungai Utara

Kalimantan Timur

1 Mahakam Ulu

Kalimantan Utara

1 Nunukan

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun

2.3. Sumber dan Jenis Data IndeksSumber dan jenis data IKKDTI 2016 berdasarkan pada data

sekunder, dengan menggunakan kajian dokumen-dokumen resmi lembaga pemerintah baik versi cetak atau online, berita surat kabar dan sumber lainnya yang relevan. Sebagian besar sumber data mengacu pada sumber data IKKDTI 2014. Secara detail sumber dan jenis data indeks disajikan sebagai berikut:

Metodologi36 .................................

...............................................................................................................................................................

A. Sumber Data Indeks

1. Pemerintah KabupatenPemerintah kabupaten merupakan salah satu sumber utama

data penyusunan indeks. Data dari peme-rintah kabupaten diakses melalui website pemkab.Data-data yang diperoleh melalui website pemda antara lain visi-misi pemkab, profil anggota DPRD, produk hukum kabupaten, data pembangunan kabupaten, agenda-agenda pemkab dan berita-berita terkait kegiatan pemkab. Namun, data-data tersebut tidak seragam untuk semua kabu-paten karena memang ada perbedaan mengenai standar informasi dalam masing-masing website pemda. Daftar pemerintah kabupaten dan website yang menjadi sumber data indeks dapat dilihat di lampiran Sumber Data.

2. Pemerintah ProvinsiSumber pemerintah provinsi da-lam beberapa hal membantu

pencarian data terutama bila informasi tentang kabupaten tertentu tidak tersedia di website pemkab.Data dari pemerintah provinsi diakses melalui website pemprov. Data-data yang diperoleh antara lain agenda pemerintah provinsi yang terkait dengan pemkab, berita terkait kegiatan bersama pem-prov dan pemkab dan beberapa data pembangunan (kesehatan, pendidikan, ekonomi, dll). Daftar pemerintah provinsi dan website yang menjadi sumber data indeks dapat dilihat di lampiran Sumber Data.

3. Badan Pusat Statistik KabupatenBPS kabupaten merupakan salah satu sumber utama data

indeks.Data BPS kabupaten diakses melalui websitenya. Data-data yang diperoleh melalui website BPS kabupaten antara lain data kesehatan (kematian bayi), data pendidikan (APM di tingkat dasar), data ekonomi (PAD, pertumbuhan ekonomi, PDRB), data ketenagakerjaan (tingkat pengangguran) dan profil anggota DPRD.


...............................................................................................................................................................

Namun, tidak semua data di atas tersedia dalam website BPS kabupaten karena antara satu kabupaten dengan kabupaten lain ada perbedaan penyajian dan belum ada keseragaman informasi. Dalam proses pencarian data, ditemukan adanya website BPS kabupaten yang tidak menyajikan data-data di atas. Daftar BPS kabupaten dan websitenya yang menjadi sumber data indeks dapat dilihat di lampiran Sumber Data.

4. Badan Pusat Statistik ProvinsiDalam hal data yang diperlukan untuk penyusunan indeks tidak

ditemukan di BPS Kabupaten, maka tim melakukan penelusuran melalui website BPS provinsi. Daftar BPS provinsi dan websitenya yang menjadi sumber data indeks dapat dilihat di lampiran Sumber Data.

5. Kementrian dan Lembaga NegaraPencarian data yang tidak tersedia dalam empat sumber data di

atas kemudian dilakukan dengan melakukan penelusuran website ke-menterian dan lembaga negara yang memiliki kaitan dengan suatu urusan tertentu. Data-data yang dapat ditemukan melalui website kementerian dan lembaga negara antara lain data tingkat partisipasi sekolah dasar, data kesehatan, data perekonomian, data partisipasi pemilu legislatif, data produk hukum, data korupsi, data ketenagakerjaan, data jumlah forum lintas komunitas, data keberadaan forum penanggulangan dini dan sebagainya. Daftar kementerian dan lembaga negara yang menjadi sumber data indeks dapat dilihat di lampiran Sumber Data.

6. Dinas dan Lembaga DaerahDinas dan beberapa lembaga daerah juga berkontribusi sebagai

sumber data indeks. Selain sebagai sumber data utama, data di beberapa dinas dan lembaga daerah juga digunakan sebagai pembanding dan pendukung dari data dari sumber lain. Misalnya,

Metodologi38 .................................

...............................................................................................................................................................

apabila tim menemukan keraguan terhadap data dari sumber BPS atau media maka tim menggunakan data dari dinas atau lembaga daerah lain sebagi pembanding atau pengkonfirmasi. Namun, perlu dicatat bahwa dinas dan lembaga daerah ini tidak berasal dari semua kabupaten. Tim hanya menggunakan sumber data dinas dan lembaga daerah bilamana ada kesulitan men-cari data dalam sumber-sumber utama lainnya. Daftar dinas dan lembaga daerah yang menjadi sumber data indeks dapat dilihat di lampiran Sumber Data.

7. Info Korupsi IndonesiaData korupsi dalam indeks ditemukan juga dalam website http://

www.infokorupsi.com.Namun, ada juga limitasi tertentu dalam data info korupsi seperti umur data dan jangkauan data. Meski kemudian menjadi sumber data bagi kasus korupsi, website info korupsi tidak menjadi sumber utama karena data korupsi justru lebih banyak ditemukan dari KPK, ICW, Kejak-saan, Kepolisian maupun media surat kabar nasional dan lokal.

8. Surat KabarPencarian data dari surat kabar di-lakukan dengan menelusuri

web-site surat kabar bersangkutan (ko-ran online). Sumber surat kabar dikelompokkan menjadi surat kabar nasional dan surat kabar lokal. Pencarian data melalui surat kabar terutama dilakukan untuk mencari kasus-kasus konflik kekerasan bagi kabupaten yang datanya tidak tersedia dalam SNPK, seperti Sumatera Barat, Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, surat kabar dipakai untuk mencari data tentang kasus korupsi di daerah, agenda dan kegiatan pemda dan lain-lain. Daftar website surat kabar nasional dan lokal yang menjadi sumber data indeks dapat dilihat di lampiran Sumber Data.

9. Website LainWebsite lain yang dimaksud adalah sumber data internet yang


...............................................................................................................................................................

tidak termasuk ke dalam 9 sumber data yang telah disebutkan di atas. Pencarian data melalui website-website tersebut dilakukan karena data-data yang dibutuhkan terkait kabupaten tertentu tersedia di sana. Data-data seperti praktek budaya lokal cegah konflik dapat ditemukan dalam website-website tersebut. Ada juga website yang khusus menyediakan data profil anggota DPRD . Daftar website lain yang menjadi sumber data indeks dapat dilihat di lampiran Sumber Data.

10. Jenis Data IndeksJenis data dalam penyusunan IKKDTI diklasifikasikan sebagai

data publikasi, laporan, dan berita. Mengenai ketiga jenis data ini, penjelasannya adalah sebagai berikut:

11. PublikasiJenis data publikasi adalah infor-masi dari sumber data yang

diterbitkan dan dicetak menjadi buku oleh badan atau lembaga tertentu. Jenis data publikasi dikelompokkanmenurut badan/lembaga yang menerbitkannya. Jenis data publikasi yang paling banyak dipakai adalah Kabupaten dalam Angka 2014-2016 (BPS Kabupaten), Statis-tik Kabupaten 2014-2016 (BPS Ka-bupaten), Provinsi dalam Angka 2014-2016 (BPS Provinsi), Statistik Provinsi 2014-2016 (BPS Provinsi), Annual Report 2014 – 2016 (KPK) dan APK/APM PAUD – PT Tahun 2014/2015 (Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidik-an dan Kebudayaan). Ada juga pub-likasi lain seperti buku yang digu-nakan sebagai sumber data namun dipilih secara ketat dengan mem-pertimbangkan umur data dan relevansinya dengan informasi yang dibutuhkan dalam indeks.

12. LaporanJenis data laporan adalah informasi dari sumber data yang

berupa laporan kinerja lembaga atau badan. Jenis data laporan ini jumlahnya cukup banyak dan dipakai untuk mengisi cukup banyak

Metodologi40 .................................

...............................................................................................................................................................

indikator. Laporan biasa dipakai untuk me-ngisi data yang tidak tersedia da-lam data publikasi. Jenis data laporan yang banyak dipakai adalah LGF Anggaran 2014-2016 (Kementerian Keuangan), Profil Kesehatan per Provinsi Tahun 2012–2016 (Kementerian Kesehatan), LAKIP Pro-vinsi (Pemerintah Provinsi), LAKIP Kabupaten (Pemerintah Kabupaten), Laporan Hasil Pemilu Legis-latif 2014 Per Provinsi (KPU), Ana-lisis Kesenjangan Sosial 2014-2016 (Bappenas), Pembangunan Daerah Dalam Angka 2014-2016 (Bappenas) dan Laporan Data Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten (Simreg Bappenas).

13. BeritaJenis data berita adalah informasi dari sumber data surat kabar

(nasional dan lokal) serta informasi yang termuat dalam laman website yang tidak termasuk dalam kategori jenis data publikasi dan laporan. Semua informasi dari website surat kabar termasuk ke dalam berita. Demikian juga informasi da-lam website pemkab dan pemprov yang berisi agenda dan kegiatan pemda bisa digolongkan ke dalam jenis data berita.

2.4. Metode AnalisisIKKDTI 2016 dihitung dengan menggunakan pendekatan

kuantitatif secara menyeluruh berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Konsep yang digunakan adalah “data driven”, yakni bahwa hasil indeks sangat ditentukan oleh data yang ada dilapangan.Formulasi IKKDTI melibatkan perhi-tungan bobot untuk masing-masing indikator, variabel dan aspek, yang dihitung secara hirarki. Bobot dihitung dengan kerangka CFA (Confirmatory Factor Analysis), yang biasa digunakan untuk menganalisis unidimensionality dari suatu variabel konstruk pada analisis SEM (Structural Equation Modeling).

Beberapa justifikasi penggunaan CFA dalam analisis formulasi IKKDTI adalah sebagai berikut:


...............................................................................................................................................................

• Data yang dikumpulkan di lapangan adalah data indikator, sedangkan variabel dan aspek tidak dapat diukur secara langsung melainkan hanya bisa diukur dari indikator-indikator yang membentuknya. Sehingga, dalam konteks CFA variabel dan aspek merupakan variabel latent (tidak terukur) dan indikator merupakan variabel manifest (terukur)

• Data yang sudah terkumpul terbagi menjadi beberapa jenis menurut skala datanya. Beberapa indikator mempunyai skala data biner (tipe jawaban ya dan tidak), sementara sebagian besar mempunyai skala data rasio (frekuensi, jumlah, persentase, dll). Dalam CFA telah banyak dikembangkan metode estimasi bobot model, yang memungkinkan men-dapatkan hasil bobot untuk skala data yang tidak berdistribusi normal seperti Generalized Least Square, Scale free least square, Asymptotically distribution free serta pendekatan Bayesian. Untuk data biner (termasuk data kategori), telah dikembangkan perhitungan “polychoric correlation” dan “asymptotic covariance ma-trices” dalam CFA yang dalam aplikasinya telah dikembangkan pada perangkat lunak LISREL.

• Data yang digunakan untuk menghi-tung indeks adalah data sampel dari populasi daerah tertinggal di Indonesia. Bobot CFA merupakan bobot dari suatu model linier antara variabel laten dengan variabel manifest (terukur) yang tentunya menghasilkan suatu error prediksi. Sehingga, hasil bobot yang dihitung dari sampel sangat memungkinkan untuk bisa digunakan memprediksi nilai capaian indeks pada daerah lain yang tidak masuk dalam sampel.

CFA berbeda dengan metode AHP (Analytical Hierarchical Process) yang telah banyak digunakan dalam perhitungan bobot indeks. AHP digunakan untuk tipe data berupa ranking (yang biasanya merupakan hasil penilaian pakar tentang suatu aspek tertentu), sedangkan IKKDTI dihitung dengan memanfaatkan output

Metodologi42 .................................

...............................................................................................................................................................

data yang ada di lapangan untuk masing-masing daerah. Namun, secara konsep statistik, kedua metode analisis tersebut mempunyai kesamaan yaitu menghitung kontribusi berdasarkan nilai eigen vector (loading factor). Perhitungan bobot dalam AHP didasarkan pada nilai eigen vector untuk masing-masing variabel/aspek yang di-ukur melalui ranking yang didapatkan. Perhitungan bobot untuk CFA dijelaskan pada sub-bab tersendiri.

Output yang dihasilkan dari proses CFA berupa suatu model linear antara vari-abel laten terhadap variabel manifest, yang dihubungkan oleh suatu nilai yang disebut dengan regression weight. Un-tuk bobot IKKDTI, digunakan nilai standardized regression weights yang mewakili jumlah perubahan pada variabel dependen (latent) yang diakibatkan oleh perubahan satu unit (standar devisasi) pada variabel prediktor (variabel terukur). Artinya, dalam konteksunidimensionality untuk mengukur sebuah konstruk, nilai standardized regression weight menunjukkan kontribusi dari masing masing variabel manifest dalam mengukur variabel laten.

Indikator yang digunakan dalam meng-hitung IKKDTI ini merupakan hasil explorasi tim ahli (melalui kajian literatur, FGD, diskusi internal) sehingga validitasnya tidak perlu diuji lagi secara statistik. Oleh karenanya CFA hanya akan digunakan sebagai alat untuk mengestimasi bobot masing-masing indikator, tanpa dilakukan pengujian signifikansi statistik. Pendekatan ini sangat berbeda dengan analisis faktor seperti biasanya (Exploratory Factor Analysis), dimana proses analisis dimulai dengan mengumpulkan indikator-indikator tanpa ada acuan aspek yang mendasari untuk kemudian di lakukan reduksi dimensi sehingga menghasil-kan faktor baru dengan dimensi yang lebih kecil. Faktor inilah yang kemudian dijadikan aspek.

Berikut ini adalah justifikasi teoretik tentang analisis faktor dengan berbagai skala variabel manifes sebagaimana digunakan dalam IKKDTI ini:


...............................................................................................................................................................

a. Analisis Faktor untuk variable manifest berskala metrik (kontinyu)Misalkan terdapat variable manifest (indikator) berskala metrik

yang akan diekspresikan sebagai kombinasi linier dari variabel latent, dimana . Analisis ini dilakukan melalui matrik kovarian atau korelasi dari sebanyak variabel manifest .

Misal adalah r variabel metric, maka model linear faktor dapat dituliskan sebagai

Atau dalam bentuk matrik dapat dituliskan sebagai

Dimana .

Anggap bahwa variabel latent mengikuti distribusi normal standard yang independent . Melalui asumsi independen bersyarat, maka respon terhadap r variabel manifest diberikan variabel latent z adalah independen, distribusi bersyarat dari w diberikan z mengikuti distribusi normal dimana

adalah matrik koefisien (loading factor) berukuran , dan adalah matrik diagonal dari varians yang berukuran r x r.

Parameter dari model di atas didasarkan pada maximum likelihood dari distribusi marjinal variabel manifest. Detail pen-jelasan mengenai ini dapat dilihat pada Lawley and Maxwell (1971) dan Bartho-lomew (1987). Maksimum likelihood dilakukan dengan algoritma EM yang diperkenalkan oleh Rubin and Thayer (1982). Algoritma EM memperlakukan variabel latent z sebagai data missing dan secara iterative memaksimumkan livelihood dengan menggangap z teramati.

Metode lain yang bisa digunakan adalah Unweighted Least

Metodologi44 .................................

...............................................................................................................................................................

Square (ULS) dan Generalized Least Square (GLS). Kedua metode ini mencoba menaksir model dengan memilih penaksir sedemikian hingga matriks korelasi yang diamati dan teoritis menjadi sedekat mungkin.

b. Analisis Faktor untuk Variabel Manifest Berskala BinerTerdapat dua pendekatan yang bisa digunakan untuk menaksir

model dengan indikator berskala biner. Salah satunya merupakan perluasan dari metode yang diaplikasikan pada variabel manifest berskala metrik (disebut dengan underlying variable), sedangkan satunya disebut dengan Response Function.

Metode pertama menganggap bahwa variabel manifest berskala biner dihasilkan dari variabel kontinyu yang didichotomouskan. Metode kedua mendefinisikan response function yang memberikan probabilitas positif response untuk indvidu dengan posisi latent z. Bartholomew (1987) menunjuk-kan bahwa kedua pendekatan tersebut ekuivalen untuk indicator berskala biner namun tidak untuk indicator berskala polytomous. Dalam bab ini akan dibahas hanya mengenai metode pertama, yang relavan dengan analisis yang dilakukan untuk dalam metodologi perhitungan indeks.

Pendekatan ini membawa analisis vari-abel biner ke dalam kerangka analisis faktor untuk variabel manifest berskala metric, dengan menagasumsikan bahwa masing-masing variabel biner dibangkit-kan dari variable kontinyu yang mendasari dengan skema berikut:

Dimana disebut dengan parameter threshold dan

Oleh sebab itu, jika kita menggunakan asumsi yang sama dengan sebelumnya untuk distribusi z dan e maka model linear faktor dapat ditaksir pada matrik kovarian atau korelasi dari variabel v. Terdapat


...............................................................................................................................................................

metode maksimum likelihood yang bisa digunakan untuk mengesti-masi koefisien korelasi dari 2 x 2 data hasil korelasi silang, yang disebut dengan koefisien korelasi tetrachoric.

Asumsi normalitas untuk variabel res-pon yang mendasari bisa jadi tidak sela-manya sesuai selamanya dan dengan semua variabel. Semua asumsi ini hanya diperlukan agar analisa dari variabel bersespon biner konsisten dengan ana-lisis faktor untuk variabel kontinyu. Christofferson (1975) menaksir model linear faktor pada serangkaian variabel biner dengan mengestimasi parameter yang meminimkan jarak antara observed dan expected dari orde per-tama dan kedua proporsi marjinal dengan mengasusmsikan bahwa variabel v* mengikuti distribusi multivariate normal.

c. Analisis Faktor untuk Variabel Manifest berskala CampuranMetode ini dikembangkan oleh Bartho-lomew (1987) untuk

menaksir model variabel latent. Konsepnya adalah sama dengan underlying variable approach yang diaplikasikan untuk kauss dengan variabel manifest berskala campuran. Muthén (1984) mengajukan 3 stage metode estimasi sebagai pengembangan dari teori yang dikembangkan oleh Muthén dan Christoffersson (1981) untuk variabel manifest kategorik.

Pada tahap pertama, first order statistic seperti threshold, mean, dan varian diestimasi dengan maksimum likeli-hood. Pada tahap kedua, second order statistics seperti korelasi tetrachoric, polychoric (Olsson, 1979) diestimasi dengan menggunakan conditional maxi-mum likelihood dengan diberikan hasil pada tahap pertama. Pada tahap ketiga, parameter dari structural part pada model diestimasi menggunakan metode limited -information GLS. Estimasi pada 2 tahap pertama didasarkan pada me-maksimumkan univariat dan bivariat log likelihood function untuk respon variabel latent (underlying variable). Hal ini menjadi alasan mengapa parameter yang diestimasi menggunakan maksi-mum likelihood disebut dengan limited information ML estimate.

Metodologi46 .................................

...............................................................................................................................................................

Dengan metode ini, diperoleh estimator yang konsisten dari asumsi matrik kovarian dari estimator pada dua tahap pertama. Partisi dari estimate ML mungkin mempengaruhi goodness of fit dari propoerti statistic dari penaksir yang diturunkan pada tahap ketiga. Namun Muthén (1984) menunjukkan bahwa estimate ini selalu secara asimptotik berdistribusi normal dan efisien.

Lee, Poon, Benther (1992) mengajukan prosedur dua tahap untuk mengestimasi Model Persamaan Struktural dengan indikator polythomous. Pada tahap 1, mereka mengestimasi threshold, polychoric, Polyserial kovarians dengan full maksimum likelihood. Pada tahap 2, parameter structural part dari model diestimasi menggunakan GLS.

Pendekatan LISREL (Jöreskog dan Sör-bom, 1993) didasarkan pada korelasi polychoric dan polyserial (diestimasi menggunakan PRELIS) dan Weighted Least Square (WLS) untuk mengestimasi parameter structural. Jöreskog (1990) menyatakan bahwa pada LISREL, telah dikembangkan koefisien korelasi polyserial yang dapat diperoleh dari summary statistic bivariat yang berisi frekuensi pada masing masing sel, mean dan varians dari variabel kontinyu dalam masing-maisng kategori pada indicator kategorik. Salah satu prosedur estimasi yang digunakan di LISREL adalah WLS. GLS mensyaratkan normalitas pada variabel respon, sementara WLS adalah distribution free secara asimptotis. WLS lebih cocok digunakan untuk kasus variabel manifest campur-an walaupun secara komputasi lebih lambat.

Arminger dan Küsters (1988) memberi-kan general framework tentang estimasi Structural Equation Modeling (SEM) dengan variabel teramati pada level penghitungan untuk semua tipe dan variabel latent metric. Formulasi ini memungkinkan variabel metric dan dummy (0/1) dimasukkan dalam model. Variabel variabel ini diperlakukan secara terpisah dalam estimasinya karena fungsi loglikelihood dimaksimumkan untuk masing-masing variabel. Model ini sama dengan LISREL model (Confirmatory Factor Analysis).


...............................................................................................................................................................

2.5. Formulasi IndeksIKKDTI dibangun dengan menghitung bobot dan capaian

untuk masing-masing indikator, variabel maupun aspek. Terdapat 3 struktur hirarki dalam perhitungan IKKDTI ini yaitu indikator, vari-abel dan aspek. Tahapan formulasi IKKDTI adalah sebagai berikut:

Indikator menuju Variabel Tahapan pertama yang dilakukan dalam perhitungan Indeks

untuk Indikator adalah menghitung capaian masing-masing kab/kota untuk indikator yang ada. Nilai capaian ini dihitung dengan melakukan tranformasi data capaian awal, sehingga data capaian mempunyai skala yang sama yaitu dalam selang interval 0 sampai 1. Tranformasi dilakukan dengan cara yang berbeda tergantung dari indikator yang diukur, yang mempertimbangkan nilai terburuk, nilai ideal, serta capaian awal. Proses transformasi adalah sebagai berikut:

Untuk indikator yang tidak mempunyai benchmark nilai terburuk atau nilai idealnya, maka nilainya dihitung dengan melihat distribusi dari capaian semua kab/kota, sehingga nilai terburuk/ideal bisa dihitung dengan

Setelah didapatkan capaian untuk masing-masing indikator, selanjutnya dilakukan CFA untuk menghitung bobot dari indikator ke variabel. Sebagai ilustrasi, berikut disajikan struktur path dari CFA:

Metodologi48 .................................

...............................................................................................................................................................

Gambar 2.2. |Struktur CFA untuk perhitungan bobot

Gambar 2. 1. di atas menunjukkan struk-tur CFA, dimana Indikator yang tidak terukur (variabel latent = KK1) diwakili oleh gambar berbentuk “oval”, sedang-kan indikator (KK11, KK12, KK13) meru-pakan -indikator yang terukur, diwakili oleh gambar berbentuk “kotak”. Dalam proses estimasi nilai bobot, akan di-dapatkan “measurement error (e1,e2,e3)” yang diwakili oleh tanda “bulat”. Nilai yang terdapat pada garis panah yang menghubungkan variabel latent (variabel) dengan indikator adalah nilai koefisien regresi yang tidak terstandarisasi (unstandardized estimate) hasil CFA, namun dalam perhitungan indeks digunakan nilai standardized estimate sebagai bobot.

Setelah didapatkan bobot dan capaian masing-masing indikator, dilakukan perkalian antara bobot dengan capaian sehingga didapatkan capaian untuk variabel sebagai berikut:

Selanjutnya, nilai KK1 yang didapatkan dari hasil diatas merupakan nilai capaian variabel KK1 (kualitas layanan publik) yang akan dianalisis pada tahapan selanjutnya.


...............................................................................................................................................................

Pada tahapan ini, estimasi bobot dilaku-kan dengan GLS (Generalized Least Square) untuk indikator yang berskala rasio denga bantuan paket AMOS, se-dangkan indikator berskala biner (kategorik) dilakukan dengan Diagonal-ly Weighted Least Square yang didalam-nya melibatkan perhitungan korelasi Polychoric, dengan bantuan paket LISREL, begitu juga dengan variabel manifest berskala campuran.

Variabel menuju Aspek Tahapan yang dilakukan untuk meng-hitung bobot variabel

terhadap aspek adalah sama seperti tahapan sebelumnya.Namun, dalam tahapan ini tidak lagi dihitung nilai terburuk dan

nilai ideal bagi masing-masing indikator karena data yang ada sudah merupakan data standard dengan range antara 0 sampai 1, yang didapatkan dari tahapan sebelumnya. Pada tahapan ini, variabel menjadi sesuatu yang terukur sedangkan Aspek menjadi latent. Estimasi bobot pada semua variablel dilakukan secara simultan, dengan mempertimbangkan pula struktur korelasi antar indikator. Struktur path diagram CFA ditunjukkan sebagai berikut:

Metodologi50 .................................

...............................................................................................................................................................

Gambar 2.3. |. Stuktur CFA simultan dengan korelasi antar-vaiabel laten

Dari struktur pada Gambar 2. 2. di atas, terlihat bahwa ada tiga aspek yang ingin diukur menggunakan indikator masing-masing. Interpretasi dari diagram di atas sama dengan path CFA sebelumnya, yang berbeda adalah strukur korelasi yang digambarkan dengan tanda panah ganda. Angka pada panah ini menujuk-kan nilai korelasi antar latent variable (aspek).

Setelah didapatkan bobot masing-masing, maka indeks capaian untuk aspek dihitung dengan cara mengalikan capaian variabel dengan bobot sebagai berikut (ilustrasi):


...............................................................................................................................................................

Aspek Menuju IKKDTI Tahapan terakhir dalam perhitungan IKKDTI adalah perhitungan

bobot aspek dalam membangun IKKDTI. Bobot dihi-tung melalui CFA yang menghasilkan regresi antara aspek dan IKKDTI sebagai berikut:

Gambar 2.3. |. Stuktur CFA simultan dengan korelasi antar-vaiabel laten

Dari struktur di atas, akan dapat diketahui aspek mana yang paling dominan dalam membentuk IKKDTI. Hasil akhir dari tahapan ini adalah indeks untuk masing-masing kab/kota yang didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Kategorisasi IKKDTI Tujuan akhir dari perhitungan IKKDTI adalah mendapatkan

gambaran profil ketahanan (dan dibaca secara terbalik sebagai kerentanan) masing-masing kabupaten terhadap konflik. Nilai Indeks yang didapatkan sebelumnya perlu ditransformasi menjadi suatu kategori yang mewakili tingkatan kelompok ketahanan, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi.

Metodologi52 .................................

...............................................................................................................................................................

Proses penentuan kategori dilakukan dengan melihat distribusi atau sebaran indeks. Jika sebaran indeks mengikuti distribusi normal, maka akan dambil ukuran berikut sebagai threshold yaitu :

Tabel 2.2 Penentuan kategori berdasarkan interval konfidensiIndeks Nilai Indeks Ketahanan Kerawanan

< (Mean – 1.96* standard deviasi)

sangat rendah sangat rendah sangat tinggi

(Mean – 1.96* standard deviasi) < Indeks

rendah rendah tinggi

Indeks < (Mean + 1.96* standard deviasi)

sedang sedang sedang

>(Mean + 1.96* standard deviasi)

tinggi tinggi rendah


Angka 1.96 diperolah dari nilai table 2.1 pada distribusi normal standard dengan tingkat kesalahan 5%. Namun demikian, sangat memungkinkan jika sebaran indeks tidak berdistribusi secara normal. Dalam situasi ini, penentuan kategori kerawanan akan didasarkan pada nilai kuantil, yaitu kuantil pertama (Q1) dan kuantil ketiga (Q3). Artinya, 25% capaian indeks terendah dikategorikan sebagai ketahanan sangat rendah tinggi, 25% berikutnya (antara Q1 hingga median) sebagai ketahanan rendah, selanjutnya 25% (antara median hingga Q3) sebagai ketahanan sedang sedangkan 25% capaian indeks tertinggi dikategorikan sebagai ketahanan tinggi.

Tabel 2.3 Penentuan kategori berdasarkan kuantilIndeks Nilai Indeks Ketahanan Kerawanan

< Q1 sangat rendah sangat rendah sangat tinggi

Q1 < indeks < median rendah rendah tinggi

median <indeks < Q3 sedang sedang sedang

>Q3 tinggi tinggi rendah



...............................................................................................................................................................

2.6. LimitasiPenyusunan IKKDTI 2016 ini masih jauh dari sempurna. Sama

seperti penyusunan IKKDTI 2014, harus diakui sejak awal bahwa IKKDTI 2016 ini memiliki sejumlah keterbatasan baik secara substantif maupun teknis. Mengidentifikasi limitasi ini menjadi penting, setidaknya, untuk dua tujuan. Pertama, membuat kerangka batasan (framework of bound-aries) untuk memahami dalam batas-batas mana IKKDTI disusun. Kedua, dan yang terpenting, sebagai pijakan untuk perbaikan dan penyempurnaan IKKDTI di masa-masa mendatang. Beberapa limitasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

IKKDTI disusun berdasarkan panduan konseptual untuk memahami kondisi kerentanan konflik di Indonesia kontemporer melalui keterkaitan (interlink) antara aspek tata kelola, kapasitas kelembagaan, dan ketahan-an masyarakat. Variabel dan indikator dalam IKKDTI ini disusun sedemikian rupa untuk menggambarkan inter-link tersebut dan memberi gambaran kondisi kerentanan sekaligus potensi perdamaian suatu daerah. Namun demikian, dalam pengerjaannya IKKDTI sangat mengandalkan data lapangan (data driven), yang hanya didasarkan pada data-data media dan dokumen-dokumen resmi pemerin-tah. Keterbatasan waktu dan sumber daya membuat penyusunan IKKDTI ini hanya mengandalkan data sekunder, tanpa ada wawancara mendalam, observasi, atau diskusi kelompok di setiap lokasi sampel. Implikasinya, IKKDTI cukup mampu memberi gambaran indikatif mengenai kerentanan dan potensi perdamaian suatu daerah sampel, namun kurang memiliki daya penjelas untuk isu-isu yang lebih detail dan kualitatif sifatnya.

Keterbatasan sumberdaya dan keter-sediaan data juga memaksa penyusun untuk tetap menggunakan formulasi variabel dan indikator IKKDTI 2014 dalam penyusunan IKKDTI 2016. Sebelumnya, rencana awal IKKDTI terbangun atas 15 variabel dan 62 indikator. Setelah mengalami penyederhanaan, versi akhir IKKDTI (versi 2014) mencakup 11 variabel dan 28 indikator. Tentu

Metodologi54 .................................

...............................................................................................................................................................

saja penyederhanaan ini berimplikasi pada kedalaman indeks ini, karena beberapa indikator terpaksa harus ditanggalkan karena kesulitan data lapangan. Pembuatan indeks semacam ini selalu saja merupakan resultan paling optimal dari negosiasi panjang untuk mempertahankan kerangka konseptual pada satu sisi dan ketersediaan data lapangan pada sisi yang lainnya.

Tantangan terberat dalam penyusunan IKKDTI ini adalah fase pengumpulan dan input data. Karena IKKDTI ini banyak mengandalkan data internet, baik laman resmi lembaga atau data media koran lokal, seringkali distribusi data tidak merata baik secara geografis maupun cakupan tahun data. Misalnya, kualitas laman resmi BPS di setiap kabupaten berbeda fasilitas dan kontennya. Di masa mendatang kerjasama dan kemitraan antar-lembaga untuk proses penginputan menjadi sangat penting dikembangan demi efisiensi pengumpulan data IKKDTI.


...............................................................................................................................................................

KONSEP DASAR IKKDTI

BAB III

IKKDTI 2016, sama halnya dengan IIKDTI 2014, dibangun melalui sejumlah konsep dasar antara lain Konflik, Konflik Kekerasan, Kerentanan dan Ketahanan Konflik. Konsep-konsep dasar tersebut menjadi basis perumusan Aspek, Variabel dan Indikator yang dikontekskan dengan kondisi terkini daerah tertinggal. Kontekstualisasi konsep tersebut mengacu pada hasil-hasil kajian terkini mengenai fenomena konflik nirkekerasan dan konflik yang disertai kekerasan.

3.1. Konflik,KekerasandanRawanKonflikBagian ini akan menguraikan dan meng-klarifikasi tiga konsep

dasar yang menjadi fondasi penyusunan IKKDTI. Klarifikasi konsep konflik, kekerasan, keta-hanan dan kerentanan konflik ini sangat

Konsep Dasar IKKDTI56 .................................

...............................................................................................................................................................

penting mengingat seringkali terdapat kerancuan pemahaman atas tiga konsep dasar berikut ini baik di kalangan akademisi maupun pengambil kebijakan.

ApaituKonflik?Harus diakui belum ada keseragaman makna yang muncul dari

penggunaan terminologi ini. Berbeda dari pengunaan lazim dalam kajian akademik internasional, kata konflik dalam diskusi publik dan diskusi sehari-hari di Indonesia mengandung makna pertikaian fisik, pertengkaran, atau singkatnya sudah menyertakan kekerasan baik yang bersifat fisik maupun simbolik-kultural. Konotasi kekerasan dalam terminologi ini tak lepas dari dampak depolitisasi Orde Baru terhadap perbe-daan kepentingan ekonomi dan perbedaan identitas budaya. Dalam skala global, penyempitan makna konflik semata-mata kekerasan merupakan dampak ikutan dari hegemoni ekonomi-politik neoliberal yang menjadikan pasar dan hukum semata sebagai kom-pas perubahan.

Hal ini tentu bertolak belakang dengan makna konflik dalam cara pandang demokrasi dalam mana konflik merupakan wujud dari interaksi antara kepentingan, kekuatan dan nilai yang menjadi fundasi dinamika dan perubahan sosial, ekonomi dan politik. Dalam khasanah demokrasi, yang menjadi pokok soal adalah bagaimana mengelola konflik agar bersifat produktif demi kebaikan bersama. Sistem demokrasi termasuk tata kelola kebijakan publik yang efektif diselenggarakan sebagai respon terhadap konflik demi menghadirkan keadilan ekonomi-sosial, kesetaraan politik, dan penghargaan atas keragaman identitas.

Sejalan dengan arus demokratisasi saat ini, konsep konflik dalam IKKDTI tidak mengandung konotasi kekerasan me-lainkan sebuah konsep deskriptif mengenai benturan kepentingan, kekuatan dan nilai. Idealnya, regulasi, kebijakan dan praktek demokrasi prosedural, misalnya, merupakan respon sistemik dan terlembaga terhadap keragaman kepentingan publik. Dalam pengertian ini, pilkada


...............................................................................................................................................................

misalnya adalah proses dan mekanisme kelola konflik politik demi menghasilkan pemimpin daerah yang representatif dan memiliki basis legiti-masi yang kokoh dalam mengorientasi-kan program pembangunan daerah.

ApaituKonflikKekerasan?Kendati jarang digunakan dalam diskusi publik dan media

massa, terminologi konflik kekerasan (violent conflict) dirasa lebih memadai untuk mendeskripsikan hubungan antara konflik dan kekerasan yang termanisfestasi dalam insiden atau kasus kekerasan. Indikator utama adalah sikap dan perilaku yang berlangsung dalam konflik yang melibatkan dua atau lebih pihak. Tidak ada kekerasan tanpa belitan konflik, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Tugas peneliti konflik atau pen-studi kekerasan tidak saja mencari tahu dan memetakan aktor kekerasan tapi juga medeteksi apa saja konteks dan isu konfliknya.

ApaituKerawananKonflik?Bertolak dari kesepahaman dua konsep di atas, kerawanan

konflik mendeskripsikan kerentanan peristiwa atau proses konflik terhadap timbulnya perilaku kekerasan. Kerentanan (fragility) selalu merupakan dampak, resiko atau akibat langsung maupun tak langsung dari kelola konflik yang tidak efektif. Tak ada pihak yang menghendaki kekerasan sebagai solusi mutlak. Kekerasan lebih merupakan konsekuensi dari tidak tersedianya proses penyelesaian dan resolusi yang dirasa adil dan dapat pula dilakukan sebagai pilihan taktis atau strategis untuk mencapai tujuan.

Arti penting konsep kerawanan diperlukan untuk mendeteksi atau prediksi eskalasi konflik dan berguna untuk merumuskan peringatan dini serta intervensi pencegahan konflik kekerasan. Laporan World Bank, Conflict, Security and Development (WDR, 2011), misalnya, menteorisasi kekerasan sebagai akibat dari adanya tekanan internal dan tekanan eksternal yang melilit sektor keamanan, ekonomi dan


...............................................................................................................................................................

keadilan, terutama di negara-negara pasca-konflik. Begitu kuatnya tekanan tersebut tidak sanggup direspon secara efektif oleh negara. Hal ini diperburuk oleh kapasitas respon kelembagaan yang terbatas dan negara tidak mendapat kepercayaan publik.

Berbeda dari WB yang menitikberatkan krisis kapasitas respon negara, asesmen lapangan yang dilakukan UNDP (Governance for Peace, 2012) di berbagai negara pasca konflik dan mengalami demokratisasi, kerentanan konflik dipahami sebagi risiko belum terlembaganya mekanisme kontrak sosial. Selain masih lemahnya kapasitas negara, disebutkan juga rendahnya daya tahan komunitas dan praktek politik yang tidak inklusif sebagai sebab-sebab utama kerentanan konflik. Tidak adanya koneksi antara ketiga variabel tersebut berpotensi menjerumuskan kembali masyarakat dan negara ke dalam lingkaran setan kekerasan. Kata kunci utamanya adalah belum terlembaganya model dan mekanisme tata kelola yang dapat mempertemukan negara dan masyarakat. Dalam alam demokrasi, praktek pembangunan, keamanan dan demokrasi berjalan dalam jalur masing-masing. Keterkaitan konteks dan isu diabaikan dengan capaian-capaian parsial yang tak menyumbang bagi pembangunan perdamaian (peacebuilding) dan penataan negara (statebuilding).

Dalam penyusunan IKKDTI ini, konseptualisasi rawan konflik UNDP tersebut dianggap lebih memadai untuk memahami, mendeteksi dan mengukur tingkat dan dinamika kerentanan konflik terhadap kekerasan. Secara umum, infrastruktur perdamaian sudah tersedia antara lain mekanisme dan aturan demokrasi prosedural, mekanisme koordinasi pusat daerah, deretan regulasi/peraturan kelola SDA dan SDE, koordinasi lintas sektoral, mekanisme bersama perumusan kebijakan pembangunan seperti Musrenbang, pembagian kerja lembaga penegak hukum dan peradilan serta pemisahan tupoksi dan basis kelembagaan militer dan polisi. Dengan menggunakan konsep segitiga rumusan UNDP, dapat dielaborasi gap atau kesenjangan antara variabel yang mengakibatkan tidak tersambungnya antara harapan publik dan kenyataan di lapangan.


...............................................................................................................................................................

Secara makro, belum ada kerangka yang memadukan demokrasi dan pembangunan dengan akibat kerakusan kuasa (greed) yang membiak dalam lembaga-lembaga negara memicu letupan ketakpuasan (grievance) di berbagai lapisan akar rumput.

Sementara konsep ketahanan dapat dipahami dalam tiga perspektif berikut: ketahanan sebagai kemampuan untuk mempertahankan situasi perdamaian positif; ketahanan sebagai kemampuan untuk mengatur proses mentransformasi situasi perdamaian negatif menjadi perdamaian positif; dan, ketahanan sebagai transformasi (Geneva Peacebuilding Platform 2012, paper presented by Ken Menkhaus). Jika kerentanan dibaca sebagai resiko munculnya konflik maka ketahanan dapat dibaca sebagai kemampuan atau kapasitas yang dapat mencegah munculnya konflik kekerasan dan mempromosikan perdamaian. Dalam IKKDTI, ketahanan dilihat sebagai interkoneksi antara tata kelola, kapasitas kelembagaan dan ketahanan masyarakat yang berkontribusi terhadap pencegahan konflik dan promosi perdamaian.

3.2. KetahanandanKerentananKonflikdiDaerahTertinggalPerlu dicatat bahwa tantangan konsep-tual mengemuka ketika

kerawanan dan ketahanan konflik dikontekskan pada sejumlah persoalan mendasar yang dialami daerah-daerah tertinggal di Indo-nesia. Bagaimana memahami hubung-an antara ketertinggalan daerah dan kerawanan serta ketahanan konflik? Mengacu pada hasil kajian IKKDTI 2014 yang mengambil sampel 50 kabupaten dari 143 daerah rawan konflik, diperolah gambaran sebagai berikut : daerah tertinggal dengan kategori kerawanan konflik tinggi berjumlah 12 kabupaten (24%), daerah tertinggal dengan kerawanan konflik sedang berjumlah 26 kabupaten (52%) dan daerah tertinggal dengan kerawanan konflik rendah ber-jumlah 12 kabupaten (24%). Potret sebaran daerah rawan konflik dengan 3 kategori tersebut memperlihatkan kategori pertama paling banyak dihuni oleh kabupaten-kabupaten di Indonesia Timur seperti di Papua dan


...............................................................................................................................................................

NTT (masing-masing 3 kabupaten) dan diikuti oleh NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Lampung, NAD dan Banten (masing-masing 1 kabupaten). Selain itu, Kemendes PDTT mencatat dari 143 daerah tertinggal, 10 kabupaten masuk dalam prioritas I (6.99%), 53 kabupaten masuk prioritas II (37.06%) dan 80 kabupaten masuk prioritas III (55.94%). Data tersebut menjadi basis empiris untuk mempertajam ataupun menguji korelasi antara ketertinggalan dari tilikan 6 indikator Kemendes PDTT dan tingkat kerawanan konflik sebagaimana diukur melalui variabel dan indikator IKKDTI.

Hubungan antara ketertinggalan dan rawan konflik tentu tidak otomatis bersifat sebab-akibat. Keterbatasan akses dan rendahnya respon kelembagaan misalnya tidak dapat digeneralisasi sebagai faktor utama kerawanan konflik. Demikian juga halnya sejumlah studi antropologi ekonomi dan politik menunjukkan bahwa daerah tertinggal dengan HDI rendah tak serentak menjadi wilayah konflik kekerasan yang akut. Justru seringkali terjadi adalah masyarakat daerah tertinggal memiliki dan menghasilkan mekanisme kolektif-lokal untuk mengatasi kemiskinan kronis dan mencegah konflik kekerasan. Pesan pentingnya adalah bahwa kapasitas negara dan kapasitas masyarakat saling mengisi satu sama lain.

Fakta semacam ini merupakan catatan kritis agar konseptualisasi kerawanan konflik dalam IKKDTI tidak terjebak dalam logik berpikir statist, develop-mentalist dan modernist. Tiga perspektif dominan ini seringkali mengaburkan fakta lapangan bahwa masyarakat atau komunitas lokal memiliki keagenan dan agenda aksi bersama. Karena itu pula, 6 indikator Kemendes PDTT dalam penyusunan indeks ini lebih dipahami sebagai deskripsi makro untuk menjadi pijakan awal medeteksi korelasi antara kemiskinan dan kerawanan konflik. Ketiga aspek berserta variabel dan indikator harus mencakup informasi-informasi penting yang dapat menggambarkan kondisi kapasitas negara, komunitas dan interaksi di antara keduanya.


...............................................................................................................................................................

3.3 Aspek,VariabeldanIndikatorTujuan utama IKKDTI adalah memberikan gambaran empiris

mengenai tingkat ketahanan dan kerawanan konflik di Indonesia. Karena itu, menjadi sangat penting untuk sebisa mungkin menghasilkan indeks yang obyektif (seusai dengan kondisi aktual), ekplanatif (berdaya penjelas), dan legitimate (disepakati para pihak terkait). Tingkat obyektivitas yang tinggi berguna terutama untuk intervensi program pemerintah dan masyarakat sipil; tingkat eksplanasi yang terbuka ber-guna untuk dijadikan bahan penelitian dan debat kebijakan; sementara tingkat legitimasi berguna untuk membangun kepercayaan terhadap hasil indeks dan intervensi program.

Bertolak dari pembahasan konseptual terdahulu, rumusan aspek, variabel dan indikator dalam IKKDTImerupakan penajaman dan penyederhanaan kon-sepsi ketahanan dan kerentanan konflik yang bersifat praktis dan operasional. Proses perumusan tersebut dikawal oleh tiga prinsip utama. Pertama, relevansi dalam arti dimensi/aspek dan variabel dapat memotret kondisi aktual ketahanan dan kerentanan konflik. Kedua, signifikansi dalam arti aspek dan variabel memiliki kapasitas penjelas yang memadai terhadap kondisi aktual ketahanan dan kerentanan konflik. Dan ketiga, ketersediaan data dalam arti indikator-indikator yang diturunkan dari variabel dan aspek sebisa mungkin memiliki sumber data baik data primer maupun data sekunder.

3.4. TigaAspekIKKDTIDalam merumuskan aspek atau dimensi ketahanan dan

kerentanan konflik IKKDTI, konsep-konsep utama perlu dikontekskan sesuai kondisi terkini di 183 daerah tertinggal dan di Indonesia pada umumnya. Mengacu pada berbagai hasil penelitian terkini, evaluasi program dan advokasi, khususnya yang dilakukan oleh PSKP bekerjasama dengan UNDP, World Bank, dan lembaga internasional lainnya, diperoleh tiga aspek fundamental


...............................................................................................................................................................

untuk memotret kerentanan konflik dan ketahanan atau kapasitas perdamaian yakni (1) Tata Kelola, (2) Kapasitas Kelembagaan dan (3) Daya Tahan Masyarakat, sebagaimana diilustrasikan dalam segitiga ke-tahanan-kerentanan konflik berikut.

Gambar 3.1. |Tiga Aspek Ketahanan-Kerentanan Konflik

Adapun ketiga aspek ini menjadi dasar untuk (1) pemahaman makro mengenai tingkat dan dinamika ketahanan sekaligus kerentanan konflik dan (2) perumusan variabel dan indikator dalam proses penyusunan IKKDTI.

Terkait pendasaran pertama, peng-gunaan tiga aspek ini adalah untuk memahami secara mudah saling pengaruh antar isu dan aktor konflik di daerah tertinggal. Hal ini pun dikondisikan oleh tiga konteks aktual: proses demokratisasi, akselerasi pembangunan, dan dina-mika keamanan. Karena itu, pemahaman holistik terhadap ketahanan dan kerentanan konflik harus dipandu oleh kepekaan akan tiga konteks tersebut yang secara aktual mempengaruhi relasi baik antara masyarakat dan pemerintah maupun antar kelompok masyarakat.

Terkait pendasaran kedua, dengan digunakannya 3 aspek ini dapat dengan mudah dirumuskan variabel dan indikator. Ketiganya


...............................................................................................................................................................

merupakan tiga pilar utama dalam dalam kerangka kelola konflik dan promosi perdamaian baik pada tingkat global, regional maupun nasional. Kesepakatan mengenai ketiga aspek ini akan mempercepat perumusan variabel dan indikator yang tentu lebih mudah dilakukan tim ahli IKKDTI mengingat adanya ketersediaan data penelitian, dokumen dan data media.

TataKelolaPekaKonflikTata Kelola (governance) berarti perencanaan, perumusan dan

implementasi program, kebijakan atau regulasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, baik antar instansi pemerintah maupun antara pemerintah dan masyarakat.17 Dalam cara pandang Demo-cratic Governance, tata kelola yang peka konflik memberi perhatian pada proses, koordinasi, dan kerja sama yang secara langsung maupun tak langung mengelola konflik kepentingan. Kelola konflik kepentingan yang efektif harus mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Selain tercapainya tujuan, tata kelola tersebut tidak saja memperkuat otoritas dan kewibaan negara tetapi terpenting lagi membentuk kapasitas kewarganegaraan yang aktif dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, norma, institusi tata kelola dan mekanismenya harus bersifat otoritatif sekaligus inklusif.

Tata kelola sebagai aspek ketahanan dan kerentanan konflik memiliki dasar konseptual dan faktual. Secara konseptual, teorisasi mengenai hubungan tata kelola dan perdamaian telah dijadikan bahan perdebatan kebijakan publik, manajemen dan resolusi konflik baik di tingkat global, regional maupun nasional.18 Konteks yang

17 Dalam perdebatan kebijakan mengenai tata kelola terdapat dua pendekatan, pertama pendekatan good governance dan kedua democratic governance.Konsep tata kelola dalam IKKDTI ini merujuk pada pendekatan kedua.Acuan utamanya adalah John Gerring dan Strom Thacker. 2008. A Centripetal Theory of Democratic Governance. New York: Cambridge University Press. 18 Selain mengacu pada teori democratic governance, konsep Tata kelola dalam IKKDTI mengacu pada konsep tata kelola yang peka konflik atau tata kelola untuk perdamaian sebagaimana merujuk pada United Nations Development Program. 2012. Governance for Peace: Securing the Social Contract. New York: Bureau for Crisis Prevention and Recovery-Bureau for Development Policy


...............................................................................................................................................................

melatarbelakangi adalah pentingnya partisipasi dan koordinasi dalam pembuatan kebijakan publik demi menghasilkan produk kebijak-an dan regulasi yang efektif mengatasi masalah sosial, politik dan ekonomi. Tata kelola juga dipandang mementing-kan proses dalam mana kedudukan dan peran stakeholder yang setara dapat berkontribusi maksimal untuk menghasilkan kebijakan yang adil dan berdampak luas serta mempengaruhi implementasi dan monitoring. Asumsi dasarnya adalah tata kelola yang efektif berkorelasi secara positif dengan promosi perdamaian melalui kebijakan publik.

Di Indonesia, konsep dan praktek tata kelola sebagai manajemen konflik dido-rong oleh dinamika demokrasi dan percepatan pembangunan. Dua dinamika ini menuntut partisipasi warga-negara, menguatnya advokasi masyarakat sipil, meningkatnya jumlah kelompok kepentingan, dan ragam lembaga negara yang menangani masalah yang sama. Bersamaan dengan itu, ketegangan sosial dan konflik kekerasan muncul ke permukaan dan menuntut diselesaikan secara tuntas. Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi tiga prinsip operasional agar akar masalah konflik tersebut dapat dibahas dan solusi diterima semua pihak. Dari konsep dan praktek tata kelola yang sensitif konflik bisa disimpulkan tujuan utama (1) masyarakat merasa memiliki masalah dan solusi bersama, (2) lembaga-lembaga negara bekerja dalam kerangka kerja bersama mengatasi masalah, (3) kepercayaan publik terhadap negara meningkat.

Secara faktual, penempatan tata kelola sebagai aspek penting ketahanan dan kerentanan konflik bisa dicermati dari 4 jenis konflik utama yang diuraikan sebelumnya. Hasil survey Kohesi Sosial di 5 Propinsi dan 12 daerah tertinggal (2012) serta kajian IKKDTI 2014, misalnya, ketegangan sosial dan insiden konflik kekerasan disebabkan oleh absennya atau tidak efektifnya mekanisme tata kelola konflik kepentingan. Akar konflik kekerasan antara lain ketidakpuasan publik dengan elitisme pem-buatan kebijakan, program-program pembangunan justru menjadi sarang konflik kepentingan lokal, dan juga korupsi dan kolusi yang menjadi prak-tek normal dalam kelola


...............................................................................................................................................................

sumber daya anggaran, SDA dan SDM. Demikian pula hasil review terhadap pelaksanaan prog-ram PTD (UNDP-BAPPENAS) di 3 propinsi pasca-konflik komunal menunjukkan bahwa Musrenbang sebagai praktek rutin kelola kebijakan publik belum sensitif perdamaian dan bias gender. Intervensi PTD berhasil menjadikan Musrenbang sebagai test case untuk promosi perdamaian dan meminimalisir ketegangan sosial pasca-konflik.Sementara hasil Kajian Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Daerah Paska-Konflik (Kemendes PDTT-PSKP UGM, 2015), menegaskan bahwa tata kelola menjadi basis utama pembentukan ketahanan konflik daerah, terutama bagi daerah-daerah paska-konflik. Tata kelola menjadi upaya logis memaksimalkan kapasitas ketahanan konflik sekaligus memperkuat ketahanan konflik dalam segi kapasitas kelembagaan dan ketahanan masyarakat.

KapasitasKelembagaanKapasitas Kelembagaan (institutional capacity) mencakup

kemampuan dan keahlian personel, pembidangan kerja, mekanisme kerja, kepemimpinan dan kapasitas respon institusi pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi warga negara. Termasuk juga kapasitas anggaran, staffing, rekruitmen, dan dukungan regulasi. Kualitas pelayanan publik dasar (pendidikan, kesehatan dan keamanan) mempengaruhi otoritas dan legitimasi pemerintah. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan potret kapasitas kelembagaan. Dimensi ini secara langsung maupun tak langsung memperlihatkan sejauh mana kapasitas kelembagaan mempengaruhi ketahanan dan kerentanan terhadap konflik kekerasan.

Secara faktual, 122 daerah tertinggal di-dera masalah kronis buruknya kapasitas kelembagaan pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik dasar dan pembangunan ekonomi. Terlepas dari adanya terobosan kelembagaan untuk menghubungkan pusat dan daerah, rendahnya kinerja pelayanan birokrasi daerah dipengaruhi dinamika politik lokal. Kolusi, korupsi dan nepotisme menjadi


...............................................................................................................................................................

praktek rutin dan dianggap normal agar pembangunan daerah bisa berlangsung. Sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah penelitian, daerah tertinggal terkena sindrom ‘self-serving government’, pemerintahan yang hanya melayani dirinya sendiri. Tidak heran jika tingkat kepercayaan publik sangat rendah dan seringkali bermuara pada ketegangan sosial dan konflik kekerasan antara pemerintah dan masyarakat. Kendati demikian, sebagaimana nantinya terkait dengan aspek Daya Tahan Masyarakat, pelayanan birokrasi yang tidak efektif setali tiga uang dengan rendahnya tingkat kepadatan asosiasional dalam masyarakat. Tidak banyak tersedia basis dan kanal representasi kelompok kepentingan yang menghubungkan masyarakat dan negara. Partai politik semata-mata kendaraan politik elit massa dan anggota DPRD dililit hutang politik yang harus ditebus dengan konspirasi menjarah dana proyek SKPD. Fakta ini telah menjadi rahasia umum masyarakat daerah tertinggal. Ketika dampak pembangunan merugikan masyarakat, kekerasan kerap digunakan untuk menegaskan kemarahan terhadap pemerintah.

Merujuk pada perdebatan dan panduan global yang diarusutamakan oleh World Bank, peran negara, dalam hal ini melalui kapasitas kelembagaannya, sangat krusial dalam sejumlah bidang untuk pembangunan manusia, ekonomi, politik dan koordinasi19. Sebagaimana tercermin dalam aspek Kapasitas Lembaga IKKDTI, kapasitas kelembagaan diperiksa melalui (1) pelayanan publik dasar, (2) sistem hukum dan pene-gakan hukum tanpa diskriminasi, (3) koordinasi pusat-daerah untuk mengatasi fenomena elite-capture, (4) dukung-an politik masyarakat terhadap program pemerintah dan (5) penguatan kapasitas sistem politik untuk partisipasi warga-negara dan kualitas kepemimpinan daerah baik legislatif maupun eksekutif, serta keterlibatan kaum perempuan dalam politik.

19 Lihat World Bank. 2011. World Development Report 2011. Conflict, Security and Development. Washington DC: WB Publication. Lihat juga, World Bank. 1997. World Development Report. The State in a Changing World. Washington DC: WB Publication.


...............................................................................................................................................................

DayaTahanMasyarakatDaya Tahan Masyarakat (community resilience) merupakan

konsep populer dalam studi demokrasi, studi ekonomi, studi konflik dan perdamaian khususnya pembangunan perdamaian. Jauh lebih luas pengertiannya dari konsep modal sosial (social capital), daya tahan masyarakat merupakan resultan dari hubungan antara negara, pasar dan komunitas yang pada gilirannya mem-pengaruhi kapasitas dan aktivitas masyarakat mengelola kerentanan so-sial terhadap krisis, kekerasan dan bencana. Mengacu pada kerangka kebijakan Pembangunan Manusia20, daya tahan maupun kerentanan masyarakat terhadap kekerasan perlu di-letakkan dalam konteks ketahanan dan kerentanan struktural dalam arti seberapa jauh pembangunan secara efektif mendorong sikap saling percaya, kebersamaan dan terbentuknya kepadatan asosiasional yang melampaui sekat-sekat etnis, agama dan wilayah.

Dalam rincian konkritnya, daya tahan masyarakat mencakup kondisi dan ka-pasitas sosial-ekonomi, praktek kolektif, sikap dan perilaku individu atau kelom-pok yang secara langsung dan tak langsung mempengaruhi kapasitas perdamaian dan kerentanan masyarakat terhadap konflik kekerasan. Sebagai sebuah unit sosial yang khusus, masya-rakat atau komunitas ditandai keberagaman budaya, kepentingan, dan afiliasi kolektif. Interaksi antar individu dan interaksi antar kelompok dipengaruhi latar belakang budaya, ekonomi dan politik. Aspek-aspek tersebut memberi gambaran apakah masyarakat berada dalam situasi krisis sosial, perdamaian negatif (negative peace) atau perdamai-an positif (positive peace).21

20 Lihat United Nations Development Program. 2014. Human Development Report, Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience. New York: UNDP publication. 21 Negative peace dan positive peace merupakan dua konsep standar mengenai kondisi perdamaian.Negative peace menggambarkan kondisi tak ada kekerasan atau perang tetapi masih menyimpan ketegangan sosial, baik horintal maupun vertikal, karena konflik belum dikelola secara efektif.Sementara positive peace menggambarkan kondisi stabilitas keamanan, politik dan ekonomi yang kondusif di mana konflik dikelola dengan efektif dan institusi negara maupun non-negara memainkan peran produktif bagi penguatan perdamaian.


...............................................................................................................................................................

Ketahanan ataupun kerentanan masya-rakat terhadap konflik kekerasan dan krisis sosial lainnya tidak otomatis datang dari kapasitas budaya dan perilaku sosial. Agar terhindar dari bias kulturalist yang gemar memberi stigma negatif pada masyarakat daerah tertinggal, rumusan aspek ini memahami ketahanan dan kerentanan masyarakat sebagai konsekuensi dari efektif atau tidak efektifnya tata kelola dan kapasitas kelembagaan. Rendahnya tingkat pen-dapatan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat tidak terlepas dari keterse-diaan dan akses pelayanan publik dan pasar ekonomi lokal.22 Begitu pula maraknya ormas dan asosiasi etnik dan keagamaan yang menjadi aktor konflik kekerasan tak dapat dipisahkan dari cara kerja dan hasil pembangunan daerah.23 Etnisasi politik lokal dan kekerasan yang terjadi berkaitan dengan proses politik pilkadal dan pemilu. Juga konflik kekerasan yang melibatkan masyarakat, korporasi dan polisi harus dipandang sebagai masalah yang terkait tata kelola sumber daya ekonomi dan kapasitas pemerintahan.

Demikian halnya dengan konflik keke-rasan antar komunitas, antar pelajar/mahasiswa atau antar suku, mengajak kita mencermati dua hal. Pertama, hubungan sosial antara komunitas dan ketersediaan mekanisme atau praktek sosial yang memungkinkan interaksi antar para pihak. Kedua, advokasi pemerintah dan masyarakat sipil terhadap kapasitas lokal untuk promosi perdamaian dan pencegahan konflik kekerasan. Tiap-tiap konflik kekerasan antar kelompok tentu memiliki konteks dan isu konflik yang harus diperhatikan. Perhatian terhadap konteks dan isu itulah yang pada gilirannya membawa kita pada hubungan antara daya tahan masyarakat dan dua aspek IRDKTI lainnya yakni tata kelola peka konflik dan kapasitas kelembagaan.

22 Studi antropologi mutakhir menunjukkan bahwa ketersediaan, kapasitas dan efektivitas ‘modal sosial’ (social capital) di berbagai wilayah di Indonesia tidak terlepas dari peran negara memperkuat kapasitas modal sosial tersebut melalui program-program pembangunan yang yang bersifat langsung maupun tak langsung. Lihat Milan Titus and Paul Burgers (ed). 2008. Rural Livelihood, Resource and Coping with Crisis indonesia: A comparative Study. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies .23 Lihat Laporan Tahunan Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS-UGM). 2013. Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012.


...............................................................................................................................................................

3.4 VariabeldanIndikatorIKKDTIVariabel dan indikator IKKDTI diturun-kan dari 3 Aspek:

tata kelola peka konflik, kapasitas kelembagaan dan daya tahan masyarakat. Terdapat 11 variabel dan 29 indikator. Penetapan variabel dan indikator ini dilakukan melalui pertimbangan berikut. Pertama, relevansi dan kesesuaian dengan as-pek masing-masing. Kedua, memiliki daya penjelas terhadap aspek dalam kaitan dengan daya penjelas tiap-tiap variabel dan indikator terhadap keta-hanan dan kerentanan terhadap konflik kekerasan. Ketiga, dipertajam melalui diskusi dan perdebatan konstruk-tif bersama stakeholder pencegahan konflik dan promosi perdamaian. Ke-empat, ketersediaan data indeks sangat mempengaruhi penetapan variabel dan indikator final.

Dua pertimbangan pertama dilakukan melalui dua kegiatan yakni pertama review kajian konflik dan perdamaian terkini di Indonesia dan kedua evaluasi terhadap kegiatan penelitian dan advokasi yang dilakukan PSKP UGM di berbagai daerah tertinggal. Pertimbangan ketiga dilakukan melalui rangkaian FGD untuk menghasilkan kesepahaman dan kepemilikan bersama terhadap hasil IKKDTI. Sementara pertimbangan ketersedian data pada akhirnya menjadi faktor penentu dalam penetapan variabel dan indikator mengingat jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Terlepas dari keterbatasan yang ditim-bulkan oleh ketersediaan data, variabel dan indikator IKKDTI dapat dipertanggungjawabkan dari sisi substansi. Ketiga aspek dalam indeks ini memuat variabel-variabel yang mencerminkan hal-hal penting yang harus termuat dalam tata kelola, kapasitas kelembagaan dan daya tahan masyarakat.


...............................................................................................................................................................

Tabel 3.1. | Aspek, Variabel, dan Indikator IKKDTI 2016ASPEK VARIABEL INDIKATOR

TATA KELOLA I. Mekanisme Pencegahan Iklusif

1. Ada tidaknya program cegah konflik dan promosi perdamaian dalam RPJMD

2. Ada tidaknya kerangka early warning system/CPF

3. Ada tidaknya Perda terkait pencegahan konflik dan promosi perdamaian

II. Proses Kelola cegah konflik nirkerasan

4. Ada tidaknya pertemuan Forkominda terkait isu konflik

III. Institusi dalam pencegahan konflik

5. Keberadaan FKPM di daerah

6. Ada tidaknya lembaga khusus resolusi konflik dan cegah konflik dalam strutur Pemda

KAPASITAS KELEMBAGAAN IV. Kualitas

Pelayanan publik dasar

7. Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat sekolah dasar

8. Angka Kematian Bayi

9. Frekuensi kasus korupsi pejabat daerah yang masuk ke pengadilan

V. Kebijakan pemerintah daerah yang peka konflik

10. Frekuensi kejadian atau kasus konflik kekerasan yang dilakukan masyarakat merespon kebijakan pemerintah daerah

11. Frekuensi kejadian/kasus kekerasan yang dilakukan Satpol PP dalam mengamankan kebijakan/perda

VI. Kinerja lembaga penegak hukum dan Keamaan

12. Jumlah kasus konflik kekerasan antar-masyarakat merespon keputusan pengadilan

13. Frekuensi kasus korupsi lembaga penegak hukum daerah yang masuk ke pengadilan

14. Frekuensi penggunaan kekerasan oleh kepolisian dalam menangani demonstrasi masyarakat


...............................................................................................................................................................

ASPEK VARIABEL INDIKATOR

15. Ada tidaknya kasus konflik kekerasan yang melibatkan personel TNI dan polisi

VII. Representasi politik masyarakat

16. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu legislative

17. Rasio anggota DPRD perempuan di daerah

18. Frekuensi kasus atau konflik kekerasan masyarakat dipicu keputusan penyelenggara pemilu legislatif dan pilkadal

19. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah dalam APBD

VIII. Kapasitas ekonomi daerah

20. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah

21. Tingkat PDRB daerah

KETAHANAN MASYARAKAT

IX. Dinamika masyarakat sipil

22. Frekuensi konflik kekerasan antar-ORMAS

23. Frekuensi konflik kekerasan antar masyarakat

24. Jumlah forum lintas komunitas

25. Frekuensi konflik kekerasan antar-kelompok masyarakat di daerah terkait akses sumberdaya

X. Livelihood 26. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di daerah

27. Ada tidaknya protes kelompok masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintahterkait pemberdayaan ekonomi

XI. Pendidikan dan Budaya untuk cegah konflik dan promosi perdamaian

28. Frekuensi perkelahian/tawuran antar- pelajar/mahasiswa di daerah

29. Ada tidaknya praktik budaya lokal untuk pencegahan konflik dan promosi perdamaian



...............................................................................................................................................................

Pertama, Aspek Tata Kelola yang Peka Konflik memuat 3 variabel utama yakni mekanisme pencegahan inklusif, proses kelola dan cegah konflik, dan institusi pencegahan konflik. Variabel mekanis-me pencegahan inklusif memuat indikator yang mencari tahu visi-misi dan program strategis dalam RPJMD Pemda yang secara tersurat atau tersirat mempengaruhi pencegahan konflik dan promosi perdamaian. Variabel proses kelola dan cegah konflik berisikan satu indikator terkait forum komunikasi pimpinan daerah. Sementara itu variabel institusi cegah konflik direpresentasikan oleh indikator kemitraan polisi dan masyarakat dan keberadaan badan khusus cegah konflik dan resolusi konflik dalam struktur pemerintah daerah.

Kedua, Aspek Kapasitas Kelembagaan memuat 5 variabel utama yakni (1) akses layanan publik dasar, (2) kebijakan pemerintah peka konflik, (3) kinerja lembaga hukum dan keamanan daerah, (4) representasi politik masyarakat, dan (5) kapasitas ekonomi daerah. Variabel 1, 2 dan 5 berkaitan dengan pembangunan ekonomi, variabel 3 menyangkut keadilan hukum dan variabel 4 berkaitan dengan legitimasi politik kepemimpinan daerah dan perwakilan politik kelompok kepentingan termasuk representasi perempuan.

Ketiga, Aspek Daya Tahan Masyarakat memuat 3 variabel utama yakni (1) dinamika masyarakat sipil, (2) liveli-hood, dan (3) pendidikan dan budaya untuk cegah konflik dan promosi perdamaian. Variabel dinamika masyarakat sipil memuat indikator berkaitan dengan kekerasan antar kelompok sipil dan keberadaan forum lintas komunitas (lintas etnis, agama dan wilayah). Variabel livelihood berkaitan dengan aktivitas ekonomi lokal yang memperkuat kohesi sosial termasuk persoalan terkait program-program pemberdayaan ekonomi lokal baik yang diseleng-garakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sementara itu varia-bel pendidikan dan budaya mengambil indikator tawuran atau perkelahian antar pelajar dan keberadaan praktek budaya yang berdampak pada pencegahan konflik dan promosi perdamaian baik secara langsung maupun tak langsung.


...............................................................................................................................................................

IKKDTI 2016: HASIL DAN ANALISIS

BAB IV

Bab ini menyajikan deskripsi hasil Indeks Ketahanan Konflik Daerah Ter-tinggal Indonesia (IKKDTI) 2016. Caku-pan Indeks ini meliputi 122 daerah kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal dalam periode data 2014-2016. Angka-angka dalam capaian indeks ini memberi gambaran indikatif dua hal secara bersamaan: tingkat keta-hanan dan kerentanan suatu daerah terhadap konflik kekerasan. Melalui capaian-capaian seluruh variabel dan aspek, indeks ini juga memberi gam-baran secara lebih detail mengenai sumber kerentanan dan potensi per-damaian suatu daerah yang sangat penting baik sebagai peringatan dini maupun rumusan intervensi.

IKKDTI 2016: Hasil dan Analisis74 .................................

...............................................................................................................................................................

4.1. Gambaran HasilIKKDTI 2016 dibangun dari pemahaman makro mengenai

tingkat dan dinamika kerawanan konflik dan kapasitas perdamaian di Indonesia pasca-Orde Baru, khususnya di kabupaten-kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah ter-tinggal. Terdapat tiga konteks aktual di mana kerawanan konflik di Indonesia bersumber: proses demokratisasi, akse-lerasi pembangunan, dan dinamika keamanan. Perumusan Aspek, Variabel dan Indikator dalam IKKDTI ditujukan untuk melihat hubungan tiga konteks tersebut yang mempengaruhi dinamika relasi baik antara masyarakat dan pemerintah ataupun antar-kelompok masyarakat. Rumusan tersebut sebisa mungkin ditujukan untuk memperlihatkan secara langsung isu politik, sumber daya, identitas dan kebijakan publik yang mengkarakterisasi konflik di Indo-nesia kontemporer. Dengan dipandu oleh konseptualisasi kerentanan (vulne-rability), data-data indikator dalam setiap variabel dalam IKKDTI ini ditujukan untuk melihat secara seimbang antara sumber ketahanan dan kerentanan daerah tertinggal atas konflik kekerasan.

IKKDTI dihasilkan melalui agregat dari capaian tiga aspek yang membentuknya, yakni: (1) Tata Kelola, (2) Kapasitas Ke-lembagaan, dan (3) Ketahanan Masya-rakat. Secara umum, nilai IKKDTI suatu daerah sangat dipengaruhi oleh besarnya capaian dalam aspek Tata Kelola (0.780734), diikuti oleh capaian Ketahanan Masyarakat (0.156998), dan capai-an Kapasitas Kelembagaan (0.062267). Ketiga aspek ini secara bersama-sama menentukan besarnya capaian IKKDTI suatu daerah, di mana Tata Kelola menjadi elemen paling berpengaruh.

Dengan memperhitungkan tiga aspek tersebut, IKKDTI 2016 mengklasifikasikan 122 kabupaten daerah tertinggal ke dalam empat kategori ketahanan konflik yakni tinggi, sedang, rendah dan sangatrendah. Dalam IKKDTI 2016 ini, terdapat 25 kabupaten yang memiliki angka indeks paling kecil, yang berarti memiliki tingkat ketahanan konflik sangat rendah. Sementara itu, daerah yang


...............................................................................................................................................................

dikategorikan memiliki tingkat ketahanan konflik rendah ada 22 kabupa-ten. Berikutnya ada 44 kabupaten masuk dalam kategori ketahanan konflik sedang dan terakhir, terdapat 31 kabupaten dengan kategori ketahanan konflik tinggi. Dibaca dengan cara berlawanan, dapat dikatakan bahwa semakin kecil nilai indeks suatu kabupaten maka semakin tinggi tingkat kerentanan kon-fliknya.


...............................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................

Tabel 4.1. | Capaian IKKDTI 2016

No Kabupaten IRKDTI Kategori Ketahanan No Kabupaten IKKDTI Kategori

Ketahanan

1 Morowali Utara

0.198952 Sangat rendah

62 Banggai Kepulauan

0.671139 sedang

2 Maluku Barat Daya


63 Mamuju Tengah

0.671348 sedang

3 Lanny Jaya 0.298333 Sangat rendah

64 Bombana 0.671542 sedang

4 Seram Bagian Timur


65 Buol 0.672442 sedang

5 Mamberamo Tengah


66 Banggai Laut

0.673284 sedang

6 Intan Jaya 0.304307 Sangat rendah

67 Manggarai Timur

0.67352 sedang

7 Dogiyai 0.311098 Sangat rendah

68 Biak Numfor

0.674928 sedang

8 Nduga 0.321559 Sangat rendah

69 Kepulauan Sula

0.678675 sedang

9 Nias Barat 0.324625 Sangat rendah

70 Musi Rawas Utara

0.678833 sedang

10 Malaka 0.325112 Sangat rendah

71 Musi Rawas 0.67953 sedang

11 Yalimo 0.418377 Sangat rendah

72 Mahakam Ulu

0.679611 sedang

12 Sambas 0.41928 Sangat rendah

73 Boalemo 0.679739 sedang

13 Sumba Timur 0.429114 Sangat rendah

74 Ketapang 0.679778 sedang

14 Sabu Raijua 0.432587 Sangat rendah

75 Kepulauan Mentawai

0.680199 sedang

15 Gorontalo Utara


76 Sorong 0.681546 sedang

16 Konawe Kepulauan


77 Jeneponto 0.681726 sedang

17 Sumba Barat 0.438149 Sangat rendah

78 Donggala 0.682095 sedang

18 Teluk Wondama


79 Timor Tengah Utara

0.683904 sedang

19 Rote Ndao 0.446493 Sangat rendah

80 Nabire 0.686732 sedang


...............................................................................................................................................................


Ketahanan

20 Nias Selatan 0.446915 Sangat rendah

81 Kapuas Hulu

0.687134 sedang

21 Kupang 0.4507 Sangat rendah

82 Manggarai 0.688955 sedang

22 Nagekeo 0.454783 Sangat rendah

83 Kepulauan Yapen

0.690962 sedang

23 Sumba Barat Daya


84 Halmahera Timur

0.69223 sedang

24 Sumba Tengah


85 Maybrat 0.693683 sedang

25 Belu 0.45741 Sangat rendah

86 Maluku Tenggara Barat

0.697312 sedang

26 Jayawijaya 0.527516 Rendah 87 Lembata 0.701777 sedang

27 Pulau Morotai 0.53015 Rendah 88 Bengkayang 0.707313 sedang

28 Tolikara 0.535686 Rendah 89 Nias Utara 0.711581 sedang

29 Supiori 0.547981 Rendah 90 Tambrauw 0.716764 sedang

30 Pegunungan Bintang

0.547982 Rendah 91 Alor 0.724795 sedang

31 Puncak 0.551842 Rendah 92 Pandeglang 0.788878 tinggi

32 Deiyai 0.551855 Rendah 93 Landak 0.794967 tinggi

33 Mamberamo Raya

0.554776 Rendah 94 Puncak Jaya 0.828673 tinggi

34 Yahukimo 0.556681 Rendah 95 Sumbawa 0.846092 tinggi

35 Pulau Taliabu 0.556895 Rendah 96 Sorong Selatan

0.852236 tinggi

36 Paniai 0.557104 Rendah 97 Sampang 0.861482 tinggi

37 Halmahera Selatan

0.557375 Rendah 98 Situbondo 0.880448 tinggi

38 Teluk Bintuni 0.557865 Rendah 99 Polewali Mandar

0.891674 tinggi

39 Boven Digoel 0.558435 Rendah 100 Lebak 0.908302 tinggi

40 Asmat 0.559341 Rendah 101 Lombok Tengah

0.912316 tinggi

41 Nias 0.562637 Rendah 102 Bima 0.913532 tinggi

42 Raja Ampat 0.564482 Rendah 103 Lombok Barat

0.914653 tinggi

43 Mappi 0.564716 Rendah 104 Bondowoso 0.916519 tinggi


...............................................................................................................................................................


Ketahanan

44 Waropen 0.564869 Rendah 105 Lombok Timur

0.917304 tinggi

45 Halmahera Barat

0.565226 Rendah 106 Nunukan 0.922414 tinggi

46 Kepulauan Aru

0.569592 Rendah 107 Pohuwato 0.924907 tinggi

47 Buru Selatan 0.56987 Rendah 108 Lombok Utara

0.927272 tinggi

48 Maluku Tengah

0.625976 Sedang 109 Melawi 0.927562 tinggi

49 Seluma 0.632399 Sedang 110 Hulu Sungai Utara

0.932816 tinggi

50 Dompu 0.637543 sedang 111 Pasaman Barat

0.933753 tinggi

51 Lampung Barat

0.652449 sedang 112 Sintang 0.936097 tinggi

52 Buru 0.653965 sedang 113 Manggarai Barat

0.940779 tinggi

53 Bangkalan 0.659727 sedang 114 Seruyan 0.94103 tinggi

54 Merauke 0.661447 sedang 115 Aceh Singkil 0.94111 tinggi

55 Keerom 0.661557 sedang 116 Sumbawa Barat

0.945471 tinggi

56 Seram Bagian Barat

0.662246 sedang 117 Timor Tengah Selatan

0.946603 tinggi

57 Kayong Utara 0.663569 sedang 118 Toli-Toli 0.951089 tinggi

58 Pesisir Barat 0.665499 sedang 119 Sigi 0.95303 tinggi

59 Sarmi 0.668076 sedang 120 Solok Selatan

0.953313 tinggi

60 Tojo Una-Una 0.669496 sedang 121 Ende 0.953993 tinggi

61 Konawe 0.669878 sedang 122 Parigi Moutong

0.961035 tinggi

Sumber: Hasil Analisis Tim PenyusunKeterangan: Angka Indeks merupakan indikasi untuk tahun 2016, dan bersifat dinamis tergantung dari kondisi perkembangan indikator dan variabel IKKDTI di masing-masing daerah tertinggal, guna dijadikan referensi yang sifatnya indikatif dan bukan menunjukkan kondisi absolut ketahanan konflik di daerah tertinggal.

Dilihat secara lebih saksama, sebagaimana tampak dalam grafik 4.1, bentuk grafik capaian IKKDTI tampak cenderung mengikuti


...............................................................................................................................................................

bentuk grafik capaian aspek Tata Kelola. Hal tersebut dapat dibaca sebagai signifikannya pengaruh capaian aspek TK terhadap capaian IKKDTI. Sementara range capaian aspek Kapasitas Kelembagaan relatif kecil karena hanya berkisar pada separuh sumbu vertikal. Pengaruh capaian KK terhadap capaian indeks tidak tampak signifikan, yang berarti berapa pun capaian aspek KK, capaian IKKDTI tidak tampak terpengaruh oleh capaian tersebut. Capaian IKKDTI lebih dipengaruhi oleh capaian aspek TK, yang dalam beberapa kasus juga dipengaruhi (meski tidak signifikan juga) oleh aspek KM. Aspek KM dalam beberapa kasus mam-pu memperkuat capaian aspek TK sehingga mampu membuat capaian IKKDT lebih tinggi. Namun, dalam beberapa kasus lain, dapat ditemui juga daerah-daerah di mana capaian aspek KM tinggi tetapi mempuyai capaian IKKDTI yang rendah. Secara lebih ringkas, dapat dikatakan bahwa daerah yang mempunyai capaian TK tinggi dapat dipastikan memiliki capaian IKKDTI tinggi. Begitu juga sebaliknya. Ini dapat dibaca juga sebagai berikut, problem ketahanan konflik di daerah tertinggal cenderung disebabkan oleh persoalan pada tata kelola cegah konflik dan promosi perdamaian. Hal itu dapat dipastikan melalui capaian-capaian IKKDTI kabupaten yang menduduki dua posisi terendah, yakni Morowali Utara dan Maluku Barat Daya. Keduanya juga merupakan kabupaten dengan capaian terendah dalam aspek TK. Dua puluh lima kabupaten dengan capaian IKKDTI sangat rendah juga merupakan wilayah-wilayah dengan capaian aspek TK sangat rendah. Lain halnya dengan capaian Aspek Kapasitas Kelembagaan. Meski tidak berkontribusi signifikan terhadap capaian IKKDTI, capaian aspek ini untuk 122 kabupaten tergolong rendah dan sangat rendah. Dari 122 kabupaten, 91 kabupaten (74,60%) mempunyai capaian KK sangat rendah dan 24 kabupaten (19,70%) mempunyai capaian KK rendah. Tujuh kabupaten (5,70%) mem-punyai capaian KK tepat di batas antara kategori sangat rendah dan rendah. Ini menggambarkan bahwa ketahanan konflik dari sisi kapasitas kelembagaan di semua kabupaten daerah tertinggal masih


...............................................................................................................................................................

lemah. Lemah-nya kapasitas ekonomi daerah, kualitas pelayanan publik, kebi-jakan pemerintah daerah peka konflik, kinerja lembaga penegak hukum dan representasi politik merupakan variabel-variabel yang relatf sama-sama mempengaruhi lemahnya kapasitas kelembagaan. Lima kabupaten dengan capaian terendah dalam aspek KK adalah Lebak, Maybrat, Pulau Morotai, Tambrauw dan Pandeg-lang. Lebak dan Pandeglang mempunyai capaian rendah karena rendahnya capaian dalam variabel kinerja lembaga penegak hukum dan kebijakan pemda peka konflik. Sementara, Maybrat, Pulau Morotai dan Tambrauw mempunyai capain rendah karena lemahnya kapa-sitas ekonomi daerah serta kombinasi lemahnya keempat variabel lainnya.

Capaian 122 kabupaten dalam aspek Ketahanan Masyarakat relatif lebih baik dari capaian dua aspek lainnya. Dari 122 kabupaten tersebut, hanya 7 kabupaten (5,74%) yang memiliki capaian sangat rendah dan rendah. Sepuluh kabupaten (8,20%) mempunyai capaian sedang sementara sisanya, 105 kabupaten (86,06%), mempunyai capaian yang tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketahanan konflik dari aspek ketahanan masyarakat di 122 kabupaten daerah tertinggal sudah cukup tinggi, yang ditandai dengan kuatnya kapasitas ketahanan dalam variabel pendidikan dan budaya cegah konflik, dinamika masyarakat dan livelihood. Kontribusi ketiga variabel relatif saling memperkuat satu sama lain. Adapun lima dari tujuh kabupaten dengan capaian sangat rendah dan rendah ditandai dengan lemahnya ketiga variabel tersebut. Sumbawa, Sampang, Situbondo, Maluku Tengah dan Polewali Mandar adalah kabupaten-kabupaten dengan capaian-capaian rendah dalam variabel pendidikan budaya cegah konflik dan dinamika masyarakat, yang ditandai dengan tingginya jumlah konflik antar-masyarakat, konflik terkait sumber daya serta kasus tawuran pelajar/mahasiswa. Capaian rendah pada dua variabel tersebut bersama dengan capai-an yang relatif rendah pada variabel livelihood, yang ditandai dengan capai-an indikator ada tidaknya


...............................................................................................................................................................

protes terhadap program pemberdayaan, berkontribusi terhadap capaian rendah dalam aspek KM.

Proses tata kelola sangat mempengaruhi ketahanan konflik di daerah tertinggal. Kapasitas kelembagaan yang relatif rendah jika dimbangi dengan kuatnya tata kelola dapat meningkatkan secara signifikan ketahanan konflik. Sama halnya, ketahanan masyarakat yang tinggi jika tidak diimbangi dengan proses tata kelola yang baik tidak akan membantu signifikan terhadap meningkatnya ketahanan konflik. Ini juga menjelaskan bahwa, ketahanan konflik tidak bisa secara parsial ditentukan oleh tingginya jumlah konflik kekerasan yang menjadi indikator-indikator dalam variabel kapasitas kelembagaan dan keta-hanan masyarakat. Jumlah konflik tinggi mungkin akan membuat suatu daerah rentan konflik dari sisi ketahanan masyarakat atau mungkin kapasitas kelembagaan, tetapi tidak serta merta berarti ketahanan konflik menjadi rendah. Ini disebabkan karena adanya tata kelola cegah konflik yang baik dapat mengatasi kelemahan pada kapasitas kelembagaan dan ketahanan masyarakat. Lebih lengkap, capaian IKKDTI 2016 dan masing-masing aspek diilus-trasikan dalam grafik 4.1 berikut ini:

Grafik 4.1. | Capaian IKKDTI dan Tiga Aspek Pembentuknya

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Ace

h Si

ngki

lA

lor

Asm

atBa

ngga

i Kep

ulau

anBa

ngga

i Lau

tBa

ngka

lan

Belu

Beng

kaya

ngBi

ak N

umfo

rBi

ma

Boal

emo

Bom

bana

Bond

owos

oBo

ven

Dig

oel

Buol

Buru

Buru

Sel

atan

Dei

yai

Dog

iyai

Dom

puD

ongg

ala

Ende

Gor

onta

lo U

tara

Hal

mah

era

Bara

tH

alm

aher

a Se

lata

nH

alm

aher

a Ti

mur

Hul

u Su

ngai

Uta

raIn

tan

Jaya

Jaya

wija

yaJe

nepo

nto

Kapu

as H

ulu

Kayo

ng U

tara

Keer

omKe

pula

uan

Aru

Kepu

laua

n M

enta

wai

Kepu

laua

n Su

laKe

pula

uan

Yape

nKe

tapa

ngKo

naw

eKo

naw

e Ke

pula

uan

Kupa

ng

IKKDTI 2016

TK

KK

KM


...............................................................................................................................................................

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2La

mpu

ng B

arat

Land

akLa

nny

Jaya

Leba

kLe

mba

taLo

mbo

k Ba

rat

Lom

bok

Teng

ahLo

mbo

k Ti

mur

Lom

bok

Uta

raM

ahak

am U

luM

alak

aM

aluk

u Ba

rat

Day

aM

aluk

u Te

ngah

Mal

uku

Teng

gara

Bar

atM

ambe

ram

o Ra

yaM

ambe

ram

o Te

ngah

Mam

uju

Teng

ahM

angg

arai

Man

ggar

ai B

arat

Man

ggar

ai T

imur

Map

piM

aybr

atM

elaw

iM

erau

keM

orow

ali U

tara

Mus

i Raw

asM

usi R

awas

Uta

raN

abir

eN

agek

eoN

duga

Nia

sN

ias

Bara

tN

ias

Sela

tan

Nia

s U

tara

Nun

ukan

Pand

egla

ngPa

niai

Pari

gi M

outo

ngPa

sam

an B

arat

Pegu

nung

an B

inta

ngPe

sisi

r Bar

at

IKKDTI 2016

TK

KK

KM

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Lam

pung

Bar

atLa

ndak

Lann

y Ja

yaLe

bak

Lem

bata

Lom

bok

Bara

tLo

mbo

k Te

ngah

Lom

bok

Tim

urLo

mbo

k U

tara

Mah

akam

Ulu

Mal

aka

Mal

uku

Bara

t D

aya

Mal

uku

Teng

ahM

aluk

u Te

ngga

ra B

arat

Mam

bera

mo

Raya

Mam

bera

mo

Teng

ahM

amuj

u Te

ngah

Man

ggar

aiM

angg

arai

Bar

atM

angg

arai

Tim

urM

appi

May

brat

Mel

awi

Mer

auke

Mor

owal

i Uta

raM

usi R

awas

Mus

i Raw

as U

tara

Nab

ire

Nag

ekeo

Ndu

gaN

ias

Nia

s Ba

rat

Nia

s Se

lata

nN

ias

Uta

raN

unuk

anPa

ndeg

lang

Pani

aiPa

rigi

Mou

tong

Pasa

man

Bar

atPe

gunu

ngan

Bin

tang

Pesi

sir B

arat

IKKDTI 2016

TK

KK

KM


...............................................................................................................................................................

4.2. Capaian Aspek Tata KelolaTata Kelola dipahami sebagai perencanaan, perumusan, dan

implementasi program, kebijakan atau regulasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Fokus utamanya adalah pada proses, koordinasi dan kerjasama secara langsung atau tidak untuk mengelola konflik kepentingan. Asumsi dasarnya adalah bahwa tata kelola yang efektif berkorelasi positif dengan promosi perdamaian melalui kebijakan publik. Capaian Aspek Tata Kelola ini memberi gambaran mengenai tersedianya dan bekerjanya mekanisme inklusif pengelolaan konflik dan promosi perdamaian di 122 kabupaten wilayah IKKDTI 2016.

Capaian aspek Tata Kelola (TK) dihitung dari capaian 3 variabel, yakni: Mekanis-me Pencegahan Konflik Inklusif (TK1), Proses Cegah Konflik Nir-kekerasan (TK2), dan Institusi dalam Pencegahan Konflik (TK3). Capaian aspek ini ditentukan oleh variabel TK1 (0.639296) disu-sul oleh variabel TK2 (0.307918). Tetapi, karena keterbatasan data, perumusan indikator dalam aspek Tata Kelola ini hanya bisa difokuskan pada indikator dengan skala data yang bersifat biner (ada-atau-tidak). Kelemahan utama penghitungan aspek ini adalah bahwa ia hanya bisa menggambarkan ketersediaan mekanisme cegah konflik dan promosi perdamaian di daerah, namun tidak bisa mendapatkan gambaran kualitatif termasuk dinamikanya. Tentu saja ketersediaan suatu mekanisme cegah konflik di daerah tidak secara otomatis berarti ia berjalan dengan baik.

Tabel 4.2. | Parameter untuk Aspek Tata KelolaVariabel Indikator Skala Bobot

TK 1 Ada tidaknya program cegah konflik (TK11)

Biner (dummy) 0.2075472

Ada tidaknya early warning system/EWS (TK12)

Biner (dummy) 0.2641509

Ada tidaknya perda pencegahan konflik dan promosi perdamaian (TK12)

Binner (dummy) 0.5283019


...............................................................................................................................................................

Variabel Indikator Skala Bobot

TK 2 Ada tidaknya pertemuan Forkominda (TK21)

Binner (dummy) 1

TK 3 Ada tidaknya FKPM di daerah (TK31)

Nominal (dummy)

0.5769231

Ada tidaknya lembaga khusus untuk cegah konflik dalam struktur Pemda (TK32)

Nominal (dummy)

0.4230769


Estimasi bobot dalam tabel di atas dilakukan dengan menghitung korelasi polychronic yang dihasilkan melalui CFA. Dalam variabel TK1 indikator yang berpengaruh adalah ada tidaknya perda penanganan konflik dan promosi perdamaian (TK13), namun kontribusinya tidak sangat dominan karena bobotnya juga tidak sangat besar selisihnya dengan indikator TK11 dan TK12. Dengan kata lain, kontribusi TK11 dan TK12 juga mampu mempengaruhi capaian variabel TK1. Variabel TK2 sangat dipengaruhi ada tidaknya agenda Forkopimda terkait cegah konflik, karena merupakan satu-satunya indikator dalam variabel tersebut. Jadi, ada tidaknya agenda Forko-pimda terkait cegah konflik signifikan bagi capaian aspek TK, karena variabelnya juga berkontribusi signifikan. Variabel TK3 juga dipengaruhi oleh dua indikator (TK31 dan TK32) yang mempunyai bobot relatif sama. Namun, pengarus variabel ini bagi capaian aspek tidak signifikan.

Sebagaimana terlihat dalam grafik 4.1, capaian aspek Tata Kelola di 122 kabupaten sampel terkonsentrasi dalam 3 kelompok yakni ketahanan sangat rendah (45 kabupeten; 36,90%), ketahanan sedang (44 kabupaten; 36,10%) dan ketahanan tinggi (31 kabupaten; 25,50%). Hanya dua kabupaten (1,50%) yang masuk kategori ketahanan sedang. Kabupaten-kabupaten yang dikategorikan memiliki capaian indeks ketahanan konflik tinggi pada umumnya memiliki capaian aspek Tata Kelola yang tinggi pula. Sedangkan kabupaten yang memiliki capaian IKKDTI rendah, tercermin dalam


...............................................................................................................................................................

rendahnya capaian aspek Tata Kelola. Lima kabupaten dengan capaian tata kelola terendah (ketahanan sangat rendah) adalah Morowali Utara, Maluku Barat Daya, Dogiyai, Lanny Jaya dan Intan Jaya. Rendahnya capaian Aspek Tata Kelola lima kabupaten ini karena mereka tidak memenuhi beberapa indikator yang cukup menentukan capaian indeksnya. Indikator-indikator tersebut mewakili dua variabel signifikan yakni Mekanisme Pencegahan Inklusif (TK1) dan Proses Kelola Cegah Konflik nir-Kekerasan (TK2). Variabel TK1 sangat signifikan dipengaruhi oleh indikator ada tidaknya perda cegah konflik (TK13), sementara indikator ada tidaknya program early warning sistem (TK12) dan ada tidaknya program cegah konflik dalam RPJMD (TK11), meski masing-masing tidak signifikan terhadap variabel TK1, akan sangat signifikan mempengaruhi nilai variabel TK1 jika keduanya absen (daerah tidak memiliki keduanya sekaligus). Variabel TK2 sangat ditentukan oleh indikator ada tidaknya forkopimda terkait cegah konflik dan promosi perdamaian (TK21) karena merupakan satu-satunya indikator dalam variabel tersebut. Sementara variabel institusi dalam pencegahan konflik (TK3) tidak signifikan terhadap aspek TK. Kelima kabupaten dengan capaian terendah dalam aspek TK umumnya tidak mempunyai indikator-indikator signifikan di atas. Misalnya, Morowali Utara sangat rendah capaian aspek TK-nya karena tidak adanya perda cegah konflik (TK13), pun tidak mempunyai program cegah konflik dalam RPJMD (TK11) dan tidak adanya early warning system (TK12). Morowali Utara juga tidak mempunyai agenda Forko-pimda terkait cegah konflik dan promosi perdamaian (TK21). Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki capaian aspek TK rendah karena tidak adanya perda cegah konflik (TK13), tidak adanya EWS (TK12) serta tidak ada agenda Forkopimda terkait cegah konflik (TK21). Dogiyai, Lanny Jaya dan Intan Jaya juga memiliki capaian rendah dalam aspek TK karena tidak mempunyai perda cegah konflik (TK13), EWS (TK12) dan absennya agenda For-kopimda terkait cegah konflik (TK21). Meski ketiga kabupaten di Papua terse-but memiliki indikator


...............................................................................................................................................................

FKPM (TK31) dan lembaga khusus cegah konflik (TK32), kedua indikator tersebut tidak banyak mempengaruhi capaian ketiganya dalam aspek TK.

4.3. Capaian Aspek Kapasitas KelembagaanKapasitas Kelembagaan dipahami seba-gai kemampuan dan

keahlian personel, mekanisme kerja, dan kapasitas respon institusi pemerintah terhadap kebutuh-an warga negaranya. Dimensi aspek ini meliputi kapasitas anggaran, staffing, rekrutmen, dan dukungan regulasi, ketersediaan dan kualitas infrastruktur, dan kualitas pelayanan publik dasar (pendidikan, kesehatan dan keamanan). Capaian aspek Kapasitas Kelembagaan ini ditujukan untuk memperlihatkan sejauh mana kapasitas kelembagaan mempengaruhi konflik dan kapasitas perdamaian di 122 kabupaten wilayah IKKDTI.

Capaian aspek Kapasitas Kelembagaan diperoleh dari capaian lima variabel, yakni: Kualitas Pelayanan Publlik (KK1), Kebijakan Pemerintah Peka Konflik (KK2), Kinerja Lembaga Penegak Hu-kum dan Keamanan (KK3), Representasi Politik Masyarakat (KK4), dan Kapasitas Ekonomi Daerah (KK5). Kontribusi variabel-variabel dalam aspek KK relatif sama, kecuali variabel KK5 yang mempunyai bobot tertinggi. Empat variabel yang lain mempunyai bobot relatif seimbang terhadap capaian aspek. Tidak ditemukan adanya variabel yang sangat signifikan, karena capaian aspek dipengaruhi oleh kombinasi setiap variabel.


...............................................................................................................................................................

Tabel 4.3. | Parameter untuk Aspek Kapasitas KelembagaanVariabel Indikator Skala Bobot

KK1 Angka partisipasi di tingkat sekolah dasar (KK1)

Rasio 0.4620253

Angka kematian bayi (KK12) Rasio 0.2594937

Frekuensi kasus korupsi pejabat daerah yang masuk ke pengadilan (KK13)

Rasio 0.278481

KK2 Frekuensi konflik kekerasan masyarakat merespon kebijakan pemerintah (KK21)

Rasio 0.5283019

Frekuensi konflik kekerasan yang dilakukan satpol PP untuk mengamankan Perda (KK22)

Rasio 0.4716981

KK3 Frekuensi konflik kekerasan antar-masyarakat merespon keputusan pengadilan (KK31)

Rasio 0.3287671

Frekuensi kasus korupsi lembaga penegak hukum daerah yang masuk ke pengadilan (KK32)

Rasio 0.0958904

Frekuensi penggunaan kekerasan oleh kepolisian dalam menangani demonstrasi (KK33)

Rasio 0.5616438

Ada tidaknya kasus konflik kekerasan yang melibatkan personel TNI dan Polri (KK34)

Nominal (dummy)

0.0136986

KK4 Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif (KK41)

Rasio 0.7045455

Rasio anggota DPRD Perempuan di daerah (KK42)

Rasio 0.1931818

Frekuensi konflik kekerasan masyarakat dipicu oleh keputusan KPU (KK43)

Rasio 0.1022727

KK5 Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (KK51)

Rasio 0.4895105

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah (KK52)

Rasio 0.0699301

Tingkat PDRB daerah (KK53) Rasio 0.4405594


Sebagaimana dibahas dalam bagian Metodologi, dalam hal ketika di dalam satu variabel terdapat skala data campuran (mixed scale), yakni antara data berskala rasio dan biner, penentuan bobot-


...............................................................................................................................................................

nya dilakukan melalui program LISREL dengan terlebih dahulu melakukan set-ting skala data biner untuk membuat estimasi parameter. Melalui penghitungan dalam IKKDTI ini lima daerah yang memiliki capaian aspek Kapasitas Kelembagaan tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. | Parameter untuk Aspek Kapasitas KelembagaanCapaian Tertinggi Capaian Terendah

Kabupaten Indeks Kabupaten Indeks

Musi Rawas 0.595517 Lebak 0.338619

Lombok Barat 0.595299 Maybrat 0.348472

Bondowoso 0.571661 Pulau Morotai 0.377349

Nias Selatan 0.571283 Tambrauw 0.393486

Ketapang 0.570202 Pandeglang 0.402613Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun

Variabel Kapasitas Ekonomi Daerah (KK5) merupakan variabel dengan bobot tertinggi dalam aspek KK (bobot : 0.329398). Variabel ini sangat dipeng-aruhi oleh dua indikator, yakni rasio PAD (KK51) dan tingkat PDRB (KK53). Indikator tingkat pertumbuhan daerah (KK52) tidak berpengaruh signifikan terhadap capaian variabel KK5. Kabu-paten Maybrat, Pulau Morotai dan Tambrauw sebagai tiga dari lima kabupaten dengan capaian terendah dalam aspek KK sangat dipengaruhi oleh rendahnya capaian dalam variabel KK5 ini. Semen-tara Kabupaten Lebak dan Pandeglang mempunyai capaian rendah dalam aspek KK meski kapasitas ekonomi daerah relatif tidak rendah. Hal ini karena kombinasi capaian dalam empat variabel lain (KK1, KK2, KK3, KK4) relatif rendah sehingga berkontribusi terhadap capaian aspek. Kedua kabupaten ini mempunyai capaian rendah dalam variabel kebijakan pemda peka konflik (KK2) dan variabel kinerja lembaga penegak hukum (KK3).

Variabel kualitas pelayanan publik (KK1) dipengaruhi oleh kombinasi antara indikator-indikatornya karena tidak ada indikator


...............................................................................................................................................................

yang sangat dominan. Kontribusi masing-masing indikator, yakni angka partisipasi murni tingkat dasar (KK11), Angka Kematian Bayi (KK12) dan frekuensi korupsi pejabat (KK13), secara bersamaan, mempengaruhi capaian variabel. Catatan penting untuk variabel ini adalah mengenai indikator AKB (KK12). Karena pertimbangan keterbatasan ketersediaan data, maka untuk penghitungan IKKDTI 2016, indikator AKB menggunakan proxy tingkat lahir mati. Meski demikian, masih ada juga beberapa wilayah yang datanya tidak tersedia. Tingkat lahir mati mempunyai nilai yang relatif lebih rendah dari AKB. Dari proses koleksi data, ditemukan bahwa capaian rendah untuk indikator APM dan AKB paling banyak tersebar pada kabupaten-kabupaten di wilayah Indonesia Timur, seperti di Sulawesi, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat ditambah daerah yang mempunyai keterbatasan infrastruktur seperti Nias, Nias Barat, Lebak, Nunukan, Bondowoso dan Mahakam Ulu. Sementara indikator kasus korupsi relatif merata di semua kabupaten daerah tertinggal, dengan jumlah terbanyak di Maluku Tengah (10 kasus), Lebak, Nunukan, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Maluku Tenggara Barat dan Sarmi (6 kasus).

Variabel kebijakan pemda peka konflik (KK2) dipengaruhi oleh dua indikator yang bobotnya relatif sama, yakni indikator konflik kekerasan merespon kebijakan pemda (KK21) dan kasus kekerasan Pol PP dalam mengamankan kebijakan pemda (KK22). Selain memberi gambaran kualitas kapasitas kelembagaan daerah, indikator ini secara konseptual sangat terkait dengan aspek tata kelola yakni seberapa partisipatif suatu kebijakan pemerintah itu diru-muskan. Asumsinya, masyarakat melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah karena aspirasinya tidak diakomodasi dalam formulasi dn implementasi kebijakan. Kabupaten-kabupaten dengan akumulasi jumlah kekerasan merespon kebijakan dan kekerasan Pol PP tertinggi adalah Lebak, Pandeglang, Sumbawa, Maybrat, Pulau Morotai, Bima, Lombok Timur dan Sampang (antara 3 – 5 kasus).

Variabel Kinerja Lembaga Penegak Hukum dan Keamanan


...............................................................................................................................................................

(KK3) signifikan dipengaruhi oleh indikator kasus konflik kekerasan merespon keputusan pengadilan (KK31) dan indikator kasus kekerasan polisi dalam menangani demo (KK33). Indikator KK31 menggambarkan tingkat imparsialitas lembaga pengadilan dan efektivitas penegakan hukum. Untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam, tentu dibutuhkan kajian kualitatif yang lebih mendalam. Indikator ini hanya mendiagnosis per-mukaan persoalan tanpa bisa memberikan penjelasan mendalam menge-nai konstelasi aktor, kepentingan dan motif para pelaku. Kasus yang paling banyak terjadi adalah konflik terkait penguasaan tanah, baik antara masyarakat maupun dengan perusahaan, antar-masyarakat, maupun masyarakat dengan pemerintah. Sementara indikator KK 33 mencerminkan tendensi pendekatan yang digunakan kepolisian dalam penanganan demonstrasi.

Secara umum, capaian IKKDTI kabupa-ten dengan prosentase agregat frekuensi konflik kekerasan yang terjadi tidak berhubungan linear secara signifikan, kecuali mempengaruhi capaian dalam aspek KK dan KM. Jadi, tidak bisa dikatakan semakin banyak konflik otomatis daerah tidak memiliki kapasitas perdamaian. Terdapat faktor-faktor lain, sebagaimana dirumuskan dalam aspek, variabel dan indikator IKKDTI, yang perlu dipertimbangkan untuk menilai tingkat kerentanan daerah atas konflik kekerasan dan sekaligus potensi perdamaiannya. Berikut tabel gambaran capaian IKKDTI, aspek KK beberapa kabupaten yang mempunyai agregat tinggi konflik kekerasan.


...............................................................................................................................................................

Tabel 4.5. | Perbandingan jumlah konflik dengan capaian aspek TK, aspek KK, aspek KM dan capaian IKKDTI

Kabupaten Jumlah Konflik Capaian TK Capaian KK Capaian KM Capaian

IKKDTI

Seluma 12 sedang sangat rendah sedang sedang

Jayawijaya 10 sangat rendah sangat rendah tinggi rendahNabire 9 sedang sangat rendah tinggi sedangPaniai 6 sangat rendah sangat rendah tinggi rendahSumbawa 28 tinggi sangat rendah sangat rendah tinggiLombok Timur 12 tinggi sangat rendah sedang tinggiDompu 13 sedang rendah rendah sedangSampang 23 tinggi sangat rendah sangat rendah tinggiBangkalan 17 sedang sangat rendah sedang sedangLebak 14 tinggi sangat rendah sedang tinggiPandeglang 15 tinggi sangat rendah rendah tinggi

Situbondo 13 tinggi rendah sangat rendah tinggi

Pulau Morotai 9 sangat rendah sangat rendah tinggi rendahMaluku Tengah 17 sedang sangat rendah rendah sedangBuru 11 sedang sangat rendah sedang sedang

Sumber: Hasil Analisis Tim PenyusunKeterangan: Angka Indeks merupakan indikasi untuk tahun 2016, dan bersifat dinamis tergantung dari kondisi perkembangan indikator dan variabel IKKDTI di masing-masing daerah tertinggal, guna dijadikan referensi yang sifatnya indikatif dan bukan menunjukkan kondisi absolut ketahanan konflik di daerah tertinggal.

Dalam capaian aspek Kapasitas Kelembagaan, variabel Representasi Politik Masyarakat (KK4) ditujukan untuk memberi gambaran dua hal: pertama, tingkat keterwakilan kelompok masyarakat dalam struktur pemerintahan, khususnya di lembaga legislatif, kedua, kredibilitas penyelenggara pemilu yang berdampak pada kualitas representasi politik. Asumsinya adalah bahwa saluran politik yang terlembaga sangat efektif sebagai mekanisme pencegahan dan pengelolaan konflik. Indikator ini sangat terkait dengan Aspek Tata Kelola. Di antara tiga indikator yang dirumuskan, variabel ini sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dalam pemilu (KK41), kemudian diikuti oleh indikator rasio anggota DPRD perempuan di daerah (KK42) dan konflik kekerasan masya-rakat yang dipicu oleh keputusan penyelenggaraan pemilu (KK43). Bobot


...............................................................................................................................................................

KK41 cukup jauh di atas KK42 dan KK43, sehingga kontribusinya terhadap capaian variabel paling signifikan. Sementara bobot KK42 dan KK43 relatif sama, namun tidak signifikan terhadap variabel.

Indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu legislatif (KK41) relatif tinggi capaiannya karena nilai terendahnya adalah 66% di Belu, sementara tertinggi adalah di beberapa kabupaten di Papua yang menggunakan sistem noken, sehingga partiipasi pemilu mencapai 100%. Sementara itu rasio keterwakilan perempuan di DPRD di 122 kabupaten tertinggal sangat timpang. Ada dua kabupaten yang melebihi nilai ideal 30%, yakni Nias Selatan (37,14%) dan Raja Ampat (35%). Delapan belas kabupaten mempunyai rasio antara 20% - 30%. Sementara jumlah kabupaten dengan rasio anggota DPRD perempuan 10%-20% ada 40 kabupaten. Sisanya, 62 kabupaten, mempunyai rasio anggota DPRD perempuan kurang dari 10%. Jumlah kasus konflik terkait penye-lenggaraan pemilu relatif berkurang dibanding IKKDTI 2014. Jumlah tertinggi adalah di Manggarai Barat (3 kasus), diikuti oleh Solok Selatan, Mamberamo Raya, Nabire dan Melawi, masing-masing 2 kasus. Ada 16 kabupaten yang mengalami satu konflik terkait penyelenggaraan pemilu. Secara keseluruhan, pada periode 2014 – 2016 terdapat 27 kasus konflik terkait pemilu (konflik politik), jauh lebih sedikit dibandingkan konflik-konflik lainnya.

4.3 Capaian Aspek Ketahanan MasyarakatKetahanan Masyarakat mencakup kondisi sosial ekonomi, praktek

kolektif, sikap dan perilaku individu atau kelom-pok yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kerentanan masyarakat terhadap konflik kekerasan. Basis argumen aspek ini adalah bahwa interaksi antar-individu dan antar-kelompok dipengaruhi oleh latar belakang budaya, ekonomi dan politik. Indeks Aspek Ketahanan Masyarakat ditujukan untuk memberi gambaran indikatif apakah masyarakat berada dalam kondisi krisis sosial, perdamaian negatif (negative peace) atau perdamaian positif (positive peace).


...............................................................................................................................................................

Indeks Aspek Ketahanan Masyarakat (KM) diperoleh melalui capaian 3 variabel, yakni: Dinamika Masyarakat (KM1), Livelihood (KM2), dan Pendidikan dan Budaya Cegah Konflik dan Pro-mosi Perdamaian (KM3). Kontribusi tiap variabel dalam mempengaruhi capaian Indek Ketahanan Masyarakat adalah sebagai berikut: Variabel Pendidikan dan Budaya Cegah Konflik dan Promosi Perdamaian (0.441194), Livelihood (0.161194), dan Dinamika Masyarakat (0.397612). Tampak bahwa variabel pendidikan dan sosialiasi pencegahan konflik dan promosi perdamaian dan variabel dinamika masyarakat mempunyai kontribusi yang relatif sama terhadap capaian aspek KM serta sedikit lebih tinggi kontribusinya dibanding variabel livelihood.

Tabel 4.6. | Parameter untuk Aspek Ketahanan MasyarakatVariabel Indikator Skala Bobot

KM1 Frekuensi konflik kekerasan antar-Ormas (KM11) Rasio 0.008921

Frekuensi konflik kekerasan antar-masyarakat (KM12) Rasio 0.660125

Jumlah forum lintas komunitas (KM13) Rasio 0.000892Frekuensi konflik antar-kelompok masyarakat dalam akses sumber daya (KM14)

Rasio 0.330062

KM 2 Tingkat pengangguran di daerah (KM21) Rasio 0.413793

Ada tidaknya protes masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah terkait pemberdayaan ekonomi (KM22)

Binner (dummy)

0.586207

KM3 Frekuensi perkelahian/tawuran antar pelajar/mahasiswa (KM31)

Rasio 0.833333

Ada tidaknya praktik budaya lokal untuk pencegahan konflik dan promosi perdamaian (KM32)

Binner (dummy)

0.166667


Kontribusi Aspek Ketahanan Masyarakat dalam membentuk capaian IKKDTI suatu daerah memang tidak signifikan namun aspek ini sangat penting untuk mendapat gambaran ketangguhan masyarakat, kesolidan, dan kapasitasnya dalam menghadapi situasi krisis atau dalam konflik kekerasan. Melalui penghitungan IKKDTI 2016, lima kabupaten sampel yang memiliki capaian Indeks Aspek Ketahanan Masyarakat tertinggi dan terendah adalah:


...............................................................................................................................................................

Tabel 4.7. | Capaian Aspek Ketahanan Masyarakat Tertinggi dan Terendah

Capaian Tertinggi Capaian TerendahKabupaten Indeks Kabupaten Indeks

Aceh Singkil 0.999274 Morowali Utara 0.044098Toli-Toli 0.999108 Maluku Barat Daya 0.160097Bondowoso 0.997201 Dogiyai 0.16411Situbondo 0.996996 Lanny Jaya 0.169422Seruyan 0.996781 Intan Jaya 0.172824


Capaian 122 kabupaten dalam aspek Ketahanan Masyarakat relatif lebih baik dari capaian dua aspek lainnya. Dari 122 kabupaten tersebut, hanya 7 kabupaten (5,74%) yang memiliki capaian sangat rendah dan rendah. Sepuluh kabupaten (8,20%) mempunyai capaian sedang sementara sisanya, 105 kabupaten (86,06%), mempunyai capaian yang tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketahanan konflik dari aspek ketahanan masyarakat di 122 kabupaten daerah tertinggal sudah cukup tinggi, yang ditandai dengan kuatnya kapasitas ketahanan dalam variabel pendidikan dan budaya cegah konflik, dinamika masyarakat dan livelihood. Kontribusi ketiga variabel relatif saling memper-kuat satu sama lain.

Capaian dalam aspek ini menunjukkan bahwa variabel dinamika masyarakat (KM3) variabel pendidikan dan sosialisasi pencegahan konflik dan promosi perdamaian (KM1) berperan cukup signifikan bagi daya tahan masyarakat terhadap ketegangan sosial dan kekerasan antar kelompok namun tidak mengurangi pentingnya variabel livelihood (KM2) dalam memberi pengaruh terhadap capaian aspek KM. Hal ini disebabkan karena tidak ada gap yang sangat besar dalam bobot ketiga variabel terhadap aspek KM. Capaian variabel KM1 sangat dipengaruhi oleh capaian indikator konflik kekerasan antar-masyarakat (KM12) dan indikator konflik kekerasan terkait sumber daya (KM14). Capaian variabel KM3 sangat dipengaruhi oleh variabel kasus tawur-an pelajar/mahasiswa (KM31). Sementara capaian variabel KM2 secara merata dipengaruhi


...............................................................................................................................................................

oleh capaian indikator tingkat pengangguran terbuka (KM21) dan indikator ada tidaknya protes terhadap program pemberdayaan masyarakat (KM22).

Capaian aspek KM untuk 122 kabupaten daerah tertinggal adalah sebagai berikut : 3 kabupaten untuk capaian sangat rendah atau kategori ketahanan sangat rendah (2,46 %), 4 kabupaten mempu-nyai capaian rendah atau kategori keta-hanan rendah (3,29 %), 10 kabupaten mempunyai capaian sedang atau kategori ketahanan sedang (8,20 %) dan 105 kabupaten mempunyai capaian tinggi atau ketahanan tinggi (86,05 %). Tiga kabupaten dengan capaian paling rendah atau tergolong memiliki tingkat ketahanan sangat rendah dari aspek ketahanan masyarakat adalah Sumba-wa (0.262825), Sampang (0.374976), Situbondo (0.432895). Sementara me-lengkapi lima urutan terendah adalah Maluku Tengah (0.51933) dan Polewali Mandar (0.554616) yang memiliki capaian rendah atau kategori ketahan-an konflik rendah. Sangat rendahnya capaian aspek KM Kabupaten Sumbawa signifikan dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada variabel KM1 dan KM3. Rendahnya capaian variabel KM1 sangat dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada indikator konflik antar-masyarakat (KM12) dan indikator konflik terkait sumber daya (KM14). Sumbawa adalah kabupaten dengan jumlah konflik kekerasan antar-masyarakat terbanyak dalam IKKDTI 2016. Sementara itu, capaian rendah pada variabel KM3 signifikan dipengaruhi oleh rendahnya capaian indikator kasus tawuran pelajar/mahasiswa (KM31). Kabupaten Sampang mempunyai capaian rendah dalam aspek KM karena kontribusi yang merata dari capaian variabel KM1, KM2 maupun KM3. Meski tidak serendah capaian KM1 dan KM3 pada Kabupaten Sumbawa, capaian KM1 dan KM3 di Kabupaten Sampang dan dikombinasikan dengan capaian rendah KM2 mem-buat capaian aspek KM menjadi sangat rendah. Capaian rendah pada variabel KM1 dipengaruhi oleh capaian rendah pada indikator konflik antar-masyarakat (KM12) dan indikator konflik terkait sumber daya (KM14). Capaian rendah


...............................................................................................................................................................

pada variabel KM3 sangat signifikan dipengaruhi oleh rendahnya capaian indikator tawuran pelajar/mahasiswa (KM31). Sementara capaian rendah pada variabel KM2 dipengaruhi oleh capaian rendah indikator ada tidaknya protes terhadap program pemberdayaan (KM22). Kabupaten Situbondo memiliki capaian sedang untuk variabel KM1, namun rendah dalam capaian variabel KM2 dan KM3. Capaian rendah dua variabel tersebut mempengaruhi capaian pada aspek KM. Rendahnya capaian variabel KM3 dipengaruhi oleh rendahnya capaian indikator tawuran pelajar/mahasiswa (KM31), sementara rendahnya capaian variabel KM2 dipengaruhi oleh capaian rendah pada indikator ada tidaknya protes terkait program pemberdayaan (KM22). Capai-an yang relatif tidak tinggi pada variabel KM1 dipengaruhi oleh capaian yang relatif rendah pada indikator kekerasan antar-masyarakat (KM12).

Kabupaten Maluku Tengah memiliki capaian rendah pada aspek KM karena rendahnya capaian variabel KM2 serta relatif rendahnya capaian variabel KM1. Rendahnya capaian KM2 dipengaruhi oleh capaian rendah pada indikator tingkat pengangguran terbuka (KM21) dan indikator ada tidaknya protes terkait program pemberdayaan (KM22). Sementara capaian relatif rendah pada variabel KM1 dipengaruhi oleh sangat rendahnya capaian pada indikator konflik kekerasan antar-masyarakat (KM12). Capaian pada variabel KM3 juga relatif sedang capaian sedang pada indikator tawuran pelajar/mahasiswa (KM31). Capaian rendah pada aspek KM di Kabupaten Polewali Mandar dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada variabel KM3 dan KM2. Rendahnya capaian pada variabel KM3 dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada indikator tawuran pelajar/mahasiswa (KM31), sementara rendahnya capaian variabel KM2 dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada indikator ada tidaknya protes terhadap program pemberdayaan (KM22). Meski capaian pada variabel KM1 cukup tinggi, capaian tersebut tidak cukup mengimbangi capaian rendah pada KM3 dan KM2.

Variabel pendidikan dan budaya cegah konflik (KM3) dipengaruhi


...............................................................................................................................................................

sangat signifikan oleh indikator frekuensi tawuran pelajar/mahasiswa (KM31). Tawuran pelajar/mahasiswa bukan fenomena yang jamak terjadi di daerah tertinggal. Mayoritas dari 122 kabupaten wilayah IKKDTI 2016 tidak mengalami kejadian tawuran pelajar/mahasiswa. Jumlah tawuran pelajar terbanyak ada di Sumbawa (4 kasus), Polewali Mandar (3 kasus), Situbondo (3 kasus), Pandeg-lang (2 kasus), Sampang (2 kasus) dan Bondowoso (2 kasus). Ditilik dari sebaran kasus tawuran pelajar, ada di Jawa 10 kasus, NTB 8 kasus, Sulawesi 3 kasus, Maluku 1 kasus, Papua 1 kasus, Lampung1 kasus, Bengkulu 1 kasus dan Aceh 1 kasus.

Variabel Dinamika Masyarakat (KM1) sangat dipengaruhi oleh indikator kekerasan antar-masyarakat (KM12) dan konflik kekerasan terkait sumber daya (KM14). Kabupaten-kabupaten dengan jumlah kasus kekerasan antar-masyarakat terbanyak adalah Sumbawa dengan 17 kasus, diikuti Maluku Tengah (14 kasus), Sampang (10 kasus), Bang-kalan 8 kasus, Seluma 8 kasus dan Jayawijaya 8 kasus. Menurut sebarannya, kasus kekerasan antar-masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut : Papua dan Papua Barat 67 kasus, Sula-wesi 13 kasus, Jawa 30 kasus, NTT 25 kasus, Sumatera 33 kasus, Kalimantan 24 kasus, NTB 51 kasus, Maluku dan Maluku Utara 31 kasus. Sementara kabupaten-kabupaten dengan jumlah konflik sumber daya terbanyak adalah Buru (4 kasus), Sumbawa (4 kasus), Landak (4 kasus), Sampang (3 kasus), Melawi (3 kasus), Manggarai Timur (3 kasus), Dompu (3 kasus), dan Lombok Utara (3 kasus). Sebaran kasus konflik sumber daya meliputi wilayah : Nusa Tenggara (24 kasus), Kalimantan (14 kasus), Sulawesi (14 kasus), Maluku dan Maluku Utara (11 kasus), Sumatera 10 kasus, Jawa 9 kasus serta Papua dan Papua Barat (7 kasus). Kasus paling banyak adalah antara masyarakat dengan perusahaan dan antar-sesama masyarakat.

Variabel Livelihood (KM2), meski tidak signifikan terhadap capaian aspek KM, penting untuk menggambarkan tersedianya aktivitas penghidupan bagi masyarakat serta adanya mekanisme


...............................................................................................................................................................

ekonomi bersama yang mampu mencegah konflik. Logika seder-hananya adalah dengan adanya sumber penghidupan yang layak, kecenderungan untuk berkonflik berkurang. Capaian variabel KM2 banyak ditentukan oleh kombinasi capaian indikator tingkat pengangguran terbuka (KM21) dan indikator ada-tidaknya protes terhadap program pemberdayaan (KM22). Beberapa kabupaten dengan tingkat pengangguran cukup tinggi antara lain : Maluku Tengah (12,75%), Lebak (10,74%), Pandeglang (10,22%), Supiori (10,75%), Nabire (10,14%), Biak Numfor (10,8%), Konawe (10,7% ), Pulau Morotai (9,97%), Pulau Taliabu (9,72%), Lombok tengah (9,92%), dan Buru Selatan (9,14%). Rataan per kawasan untuk tingkat pengangguran paling tinggi adalah Maluku (6,94%) dan terendah adalah Sumatera (3,25%). Indikator ada tidaknya protes terhadap program pemberdayaan umumnya ada di setiap kabupaten wilayah IKKDTI 2016.

Dalam penghitungan IKKDTI 2016, sepanjang tahun 2014-2016, tercatat terdapat 576 peristiwa konflik kekerasan di 122 kabupaten daerah tertinggal. Jika dilihat dari segi tipologi konflik kekerasannya, frekuensi konflik selama periode tersebut adalah konflik keke-rasan antar-masyarakat dan konflik identitas sebanyak 302 kasus (52,43%), konflik dan kekerasan aparat 95 kasus (16,49%), konflik sumber daya 89 kasus (15,45%), konflik kebijakan pemerintah 63 kasus (10,94%) dan konflik terkait penyelenggaran pemilu atau konflik politik sebanyak 27 kasus (4,69%). Dilihat dari sebaran konflik kekerasan, dapat diurutkan sebagai berikut : Nusa Tenggara 139 kasus (24,13%), Papua dan Papua Barat 122 kasus (21,18%), Jawa 86 kasus (14,93%), Maluku dan Maluku Utara 66 kasus (11,46%), Sulawesi 58 kasus (10,07%), Sumatera 57 kasus (9,90%) dan Kalimantan 48 kasus (8,33%).


...............................................................................................................................................................

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB V

5.1 KesimpulanIKKDTI 2016 memberikan gambaran kondisi ketahanan dan

kerentanan daerah tertinggal terhadap konflik kekerasan. Melalui empat kategori capaian indeks dapat diperoleh informasi mengenai capaian-capain positif dan persoalan-persoalan krusial yang berpengaruh terhadap tingkat ketahanan dan kerentanan. Persoalan-persoalan krusial di 122 kabupaten daerah tertinggal tercermin baik dalam capaian indeks masing-masing maupun dalam capaian Aspek. Terdeteksinya persoalan krusial merupakan pintu masuk menuju pemahaman terhadap kaitan antar tiga aspek, sekaligus sebagai pijakan awal bagi perdebatan kebijakan, penyusunan program, perumusan penelitian lapangan untuk kegiatan advokasi.

Kesimpulan dan Rekomendasi102 .................................

...............................................................................................................................................................

Buku Indeks ini memuat sejumlah kesimpulan sekaligus rekomendasi yang bersifat umum dan strategis. Terdapat empat poin kesimpulan antara lain (1) Prioritas Kabupaten berdasarkan capaian indeks terendah (ketahanan terendah), (2) Prio-ritas Kabupaten berdasarkan capaian per aspek, (3) Penguatan kapasitas dan otoritas institusi negara untuk koordinasi dan kemitraan, dan (4) Perubahan Paradigma Kebijakan Pencegahan dan Kelola Konflik.

1. Prioritas Kabupaten dengan tingkat Ketahanan TerendahTerdapat 25 kabupaten yang mem-punyai kategori ketahanan

konflik sangat rendah dalam IKKDTI 2016. Dua puluh lima kabupaten tersebut tersebar di: NTT ((10 kabupaten), Papua (7 kabupaten), Sulawesi (3 kabupaten), Maluku (2 kabupaten), Sumatera (2 kabupaten) dan Kalimantan (1 kabupaten). Prioritas ini dibuat dengan mempertimbangkan representasi wilayah serta tingkat kerawanan di tiap kawasan tersebut. Atas pertimbangan itu, maka ditetapkan 6 kabupaten prioritas, yakni Malaka (NTT), Lanny Jaya (Papua), Morowali Utara (Sulawesi), Maluku Barat Daya (Maluku), Nias Barat (Sumatera) dan Sambas (Kalimantan).

2. Prioritas Kabupaten berdasarkan 3 AspekAspek Tata Kelola. Sumba Timur (NTT), Mamberamo Tengah

(Papua), Teluk Wondama (Papua Barat), Nias Selatan (Sumatera), Seram Bagian Timur (Maluku), Gorontalo Utara (Sulawesi), Pulau Taliabu (Maluku Utara).

Aspek Kapasitas Kelembagaan.Kabu-paten Lebak (Jawa), Kabupaten Maybrat (Papua Barat), Kabupaten Pulau Morotai (Maluku Utara), Kabupaten Pandeglang (Jawa), Tojo Una-Una (Sulawesi), Mahakam Ulu (Kalimantan), Pesisir Barat (Su-matera).

Aspek Daya Tahan Masyarakat. Sum-bawa (NTB), Sampang (Jawa), Maluku Tengah (Maluku), Polewali Mandar (Sulawesi), Dompu (NTB), Situbondo (Jawa).


...............................................................................................................................................................

3. Penguatan kapasitas dan otoritas institusi negara untuk koordinasi dan kemitraan. Hasil IKKDTI 2016 menunjukkan kom-plikasi sumber-sumber

ketahanan dan kerentanan yang tidak berdiri sendiri tapi saling mempengaruhi dalam mem-bentuk ketahanan dan kerentanan daerah tertinggal terhadap konflik kekerasan. Pesan penting dari hasil indeks ini adalah upaya mengatasi kerentanan dan mempromosikan perdamaian tidak akan efektif jika hanya dilakukan satu atau dua lembaga, ataupun dilakukan oleh banyak institusi negara dengan jurus dan resep masing-masing. Mengatasi kondisi kerentanan daerah tertinggal dibutuhkan koordinasi dan kemitraan aksi yang padu, dipandu suatu kerangka kebijakan strategis pencegahan konflik dan promosi perdamaian. Hal ini pun tidak hanya krusial bagi koordinasi dan kemitraan aksi antar institusi negara di tingkat pusat tapi juga koordinasi antar level pusat, provinsi dan kabupaten atau daerah tertinggal. Hal tersebut perlu ditunjang oleh basis autoritas yang kuat dan berkelanjutan baik dengan dasar hukum seperti Undang-Undang, Per-aturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah maupun legitimasi politik di parlemen.

Dari segi ini, Kementerian Desa PDTT perlu mengambil peran aktif melaku-kan koordinasi dan kemitraan prog-ram untuk pencegahan konflik dan promosi perdamaian di daerah tertinggal. Intervensi program pada 3 aspek IKKDTI menuntut koordinasi dan kemitraan bersama kementerian, badan dan institusi negara yang terkait dengan isu atau persoalan krusial dalam hal tata kelola, kapasitas kelembagaan dan ketahanan masyarakat. Antara lain Bappenas, Kemenko Kesra, Kemenko Polhukam, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Kementerian Sosial Kemendagri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Kesehatan dan kementerian lain yang terkait dan juga POLRI. Mengingat hasil indeks ini menunjukkan gambaran rendahnya kapasitas, daya jangkau dan


...............................................................................................................................................................

kualitas kepemimpinan daerah, koordinasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah menjadi penting tidak saja untuk mengeksekusi program dan mencari sinergi demi dampak dan keberlanjutan program tapi terpenting dalam rangka mendorong reorientasi kebijakan pembangunan Pemda agar lebih peka konflik dan memiliki rencana pem-bangunan yang strategis dan relevan dengan situasi kerentanan struktural di daerahnya masing-masing.

Patut dicatat adalah bahwa melalui Kementerian Desa PDTT, skenario prog-ram pencegahan konflik dan promosi perdamaian dapat dimulai dari akar rumput, yakni komunitas di pedesaan. Program pencegahan konflik dan promosi perdamaian dapat saja menjadi lebih berakar dan berdampak langsung dan meluas tanpa harus menghilangkan koordinasi dan kemitraan dengan pemerintah tingkat kabupaten. Mengacu pada kerangka berpikir dan hasil IKKDTI, skenario ini dinilai efektif untuk merespon persoalan-persoalan dominan yang muncul dalam Aspek Tata Kelola dan Aspek Ketahanan Masyarakat. Selain hubungan negara dan warga negara menjadi lebih interaktif, tanggung jawab untuk pencegahan konflik kekerasan dan promosi perdamaian berlahan-lahan melekat dalam peran sosial warga komunitas di tingkat desa.

4. Perubahan Paradigma Kebijakan Pencegahan dan Kelola Konflik.Mengubah ‘paradigma keamanan’ yang diwariskan Orde Baru

tidaklah mudah. Paradigma tersebut mengajarkan kekeliruan mendasar yang ditentang oleh demokrasi, yakni penyebab konflik dan kekerasan ada dalam kintal masyarakat dan negara sajalah yang bertanggung jawab dan berperan mencegah dan mengelola konflik. Hasil IKKDTI memperlihatkan sebaliknya bahwa pertama, kebijakan negara atau pemerintahan daerah yang tidak inklusif merupakan salah satu faktor utama di balik konflik kekerasan di daerah tertinggal. Ketidak-hadiran warga negara dalam proses pembuatan kebijakan merupakan jalan tol bagi warga negara menuju ketidak-puasan dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan, program dan tujuan-


...............................................................................................................................................................

tujuannya. Demikian pula performa buruk lembaga penegak hukum seperti kepo-lisian, kejaksaan dan kehakiman mem-buat keadilan menjadi barang langka akibat praktek mafia hukum yang berjejaring antar institusi tersebut. Kedua, konflik kekerasan bukanlah sebatas persoalan pidana dan urusan kebudaya-an, tetapi kejadian sosial ekstrim dalam kesumpekan yang dikondisikan olehdefisit tata kelola, buruknya kinerja pemerintahan dan lemahnya daya tahan masyarakat.

Bertolak dari cara berpikir dan hasil IKKDTI, konflik kekerasan diletakkan kembali di dalam kerangka kebijakan pembangunan, demokrasi dan keamanan. Hal ini menjadi dasar rekomendasi mengenai pentingnya koordinasi dan kemitraan antar instansi dan antar level pemerintahan, sebagaimana tercermin dalam UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pengarus-utamaan wacana pencegahan konflik kekerasan harus dimulai dari membaca sumber-sumber kerentanan pada ne-gara atau institusi, masyarakat-komunitas dan pada mekanisme kelola kebijakan baik untuk isu keamanan, demokrasi dan pembangunan ekonomi di daerah tertinggal. Karena itu, komitmen untuk koordinasi dan kemitraan multi-pihak akan bermanfaat dan berdampak sepanjang dituntun paradigma baru yang lebih holistik memandang konflik, kon-flik kekerasan dan kerentanannya.

5.2. Rekomendasi Bagi Pengguna IKKDTI 2016IKKDTI 2016 ini memberikan gambaran secara menyeluruh

tentang ketahanan daerah terhadap konflik sebagai bahan penyusunan kebijakan pencegahan konflik oleh para pemangku kepentingan di berbagai tingkatan. Oleh karena itu, hasil IKKDTI 2016 ini dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan diantaranya :

Pemerintah Pusat: Hasil IKKDTI 2016 dapat dijadikan informasi dan rujukan bagi Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat dalam rangka penyusunan kebijakan dan strategi penanganan konflik sosial


...............................................................................................................................................................

di 122 abupaten Daerah Tertinggal di Indonesia, serta sekaligus dapat dijadikan acuan dalam rangka penetapan lokasi sasaran pelaksanaan program pembangunan penanganan konflik sosial oleh Kementerian/Lembaga Terkait;

Pemerintah Daerah: Hasil IKKDTI 2016 ini dapat dijadikan informasi awal tingkat kerawanan dan sekaligus ketahanan daerah terhadap konflik social didaerah masing-masing. Hasil IKKDTI 2016 ini juga dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan program/kegiatan pencegahan konflik sosial berdasarkan nilai indeks pada aspek Tata Kelola, Koordinasi Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat.

LSM, Pegiat Perdamaian dan Lembaga International. Hasil IKKDTI 2016 ini dapat dijadikan basis data empiris bagi organisasi/lembaga non-pemerintah dalam rangka merumuskan strategi advokasi, prioritas dan focus pendampingan masyarakat serta pemantapan agenda-agenda program pencegahan konflik social di 122 Kabupaten Tertinggal.

Akademisi. Hasil IKKDTI 2016 ini dapat dijadikan basis diskusi ilmiah untuk mengembangkan formula, variable, dan indikator serta model-model analisis baru yang sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat Indonesia.


...............................................................................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Metode IndeksArminger, G. dan Küsters, U. 1988. “Latent trait models with

indicators of mixed measurement level”, dalam R. Langeheine and J. Rost (Eds.), Latent trait and latent class models. New York: Plenum press.

Bartholomew, D. J. 1987. Latent Variable Models and Factor Analysis. London: Charles Griffin Si Co. Ltd.

Christofferson, A. 1975. “Factor Analysis of Dichotomized Variables”, Psychometrika 40, 5-32.

Jöreskog, K. G. 1990. “New Developments in LISREL: Analysis of Ordinal Variables Using Polychoric Correlations and Weighted Least Squares”, Quality and Quantity 24, 387-404.

Jöreskog, K. G. dan Sörbom, D. 1993. LISREL 8 - User’s Reference Guide. Chicago: Scientific Software, Inc.

Daftar Pustaka108 .................................

...............................................................................................................................................................

Lawley, D. N. and A. E. Maxwell. 1971. Factor Analysis as a Statistical Method. London: Butterworth.

Lee, S.-Y., W.-Y. Poon, and P. Bentler. 1992. “Structural Equation Models with Continuous and Polytomous Variables”, Psychometrika 57,89-105.

Muthén, B. 1984. “A General Structural Equation Model with Dichotomous, Ordered Categorical and Continuous Latent Variables Indicators”, Psychometrika 49, 115-132.

Muthén, B and Christoffersson, A. 1981. “Simultaneous Factor Analysis of Dichotomous Variables in Several Groups”,Psychometrika 46, 407-419.

Olsson, U. 1979. “Maximum likelihood Estimation of The Polychoric Correlation Coeficient”, Psychometrika 44, 443-460.

Rubin, D. B. and Thayer, D. T. 1982. “EM algorithms for ML factor analysis”, Psychometrika 47, 69-76.

Pustaka Kajian dan DokumenAspinnal, Edward dan Gerry van Klinken (ed). 2011. The State and

Illegality in Indonesia. Leiden: KITLV PressBankoff, Greg (ed). 2004. Mapping Vulnerabilities: Disasters,

Development and the People. London: Earthscan Barron, Patrick and M Najib Asca. 2012. After the Communal

War: Understanding and Addressing Post-Conflict Violence in Eastern Indonesia. Yogyakarta: CSPS Books

Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS-UGM). 2013. Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012

Choi, Nankyung. 2011. Local Politics in Indonesia: Pathways to Power. New York: Routledge

Collins, Elizabeth Fuller. 2007.Indonesia Betrayed: How Development Fails. Honolulu: University of Hawaii Press

Cox, Michaelene (ed). 2009. Social Capital and Peace-Building: Creating and Resolving Conflict with Trust and Social Networks. London: Routledge


...............................................................................................................................................................

CSPS-CPRU (UNDP). 2012. Strengthening Social Cohesion for Sustainable Development, A Baseline Survey. Laporan Survey untuk 5 Provinces

Davidson, James and David Henley (ed). 2007. The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism. London: Routledge

Djalong, Frans dan Muhadi Sugiono. 2011. “Crossing Borders: Indonesia Experience with Local Conflict Resolution”, dalam Morgan Brigg and Roland Bleiker (ed) Mediating Across Difference: Oceanic and Asian Approaches to Conflict Resolution.Honolulu: Hawaii University Press, hal 185-204.

Erb, Maribeth and Priyambudi Sulistiyanto (ed). 2005. Regionalism in Post-Suharto Indonesia. New York: Routledge-Curzon

Executive Report, Indonesia Governance Index 2012. Toward a Well-Informed Society and Responsive Government. Jakarta: The Partnership for Governance Reform

Fine, Ben. 2010. Theories of Social Capital: Researcher Behaving Badly. London: Pluto Press

Gerring, John dan Strom Thacker. 2008. A Centripetal Theory of Democratic Governance. New York: Cambridge University Press

Gismar, Abdul Malik dkk. Executive Report Indonesia Governance Index 2012, “Toward a Well-Informed Society and Responsive Government’. The Partnership for Governance Reform, 2013

Global Peace Index. 2014. Measuring Peace and Assessing Country Risk. New York: Institute for Economics and Peace

Hadiz, Vedi. 2010. Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southest Asia Perspective. Stanford: Stanford University press

Hiariej, Eric dkk. 2013. Demokrasi di Indonesia: Antara Patronase dan Populisme. Ringkasan Eksekutif, Power, Welfare and Democracy Project. Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan University of Oslo dan Norwegian Embassy

Daftar Pustaka110 .................................

...............................................................................................................................................................

Indeks Demokrasi Indonesia. 2010. Kebebasan yang Bertanggung Jawab dan Substansial, Sebuah Tantangan. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Indonesia Governance Index 2012. Tantangan Kelola Pemerintahan di 33 Provinsi di Indonesia. Jakarta: Australian Aid dan Kemitraaan

Meier, Kenneth. 2006. Bureaucray in Democratic State: a Governance Perspective. Baltimore: John Hopkins University Press

Mietzner, Marcus. 2006. The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance.Policy Studies 23. Washington: East-West Center Washington

Nordholt, Henk Schulte and Gerry van Klinken. 2007. Renegotiating Boundries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia. Leiden: KITLV Press

PTD-ITP. 2012. Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia, CEWERS. PTD-Bappenas

Sugiono, Muhadi dan Frans Djalong. 2008. “ Indonesian Paths to Peace: From Liberal Framework to Local Conflict Resolution, dalam Journal of Power, Conflict and Democracy (PCD),Vol I, 1 (October 2008, hal 166-184.

The Habibie Center. 2014. Indeks Intensitas Kekerasan 2014. Program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan Indonesia (SNPK)

Titus, Milan and Paul Burgers (ed). 2008. Rural Livelihood, Resource and Coping with Crisis indonesia: A comparative Study. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies

United Nations Development Program. 2012. Governance for Peace: Securing the Social Contract. New York: Bureau for Crisis Prevention and Recovery-Bureau for Development Policy

United Nations Development Program. 2014. Human Development


...............................................................................................................................................................

Report, Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience. New York: UNDP publication

United Nations Development Program. 2012. Governance and Capacity Building in Post-Crisis Aceh. Laporan Australian National University Enterprise

Van Klinken, Gerry. 2007. Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars. London: Routledge

Van Klinken, Gerry, 2009, Patronage Democracy in Provincial Indonesia, dalam Olle Tornquist dkk (ed), 2009, Rethinking Popular Representation. New York: Palgrave Macmillan, hal 141-157.

Vltchek, Andre. 2012. Indonesia: Archipelago of Fear. London: Pluto Press

World Bank. 2011. World Development Report 2011. Conflict, Security and Development. Washington DC: WB Publication

World Bank. 1997. World Development Report. The State in a Changing World. Washington DC: WB Publication

Daftar Pustaka112 .................................

...............................................................................................................................................................

Lampiran


...............................................................................................................................................................

Lampiran 1. Hasil Penghitungan IKKDTI 2016

Capaian Indeks Aspek IKKDTIData yang digunakan dalam perhitungan bobot pada tahapan

ini adalaha data capaian untuk masing-masing indikator yang sudah dihitung dari indikator. Dalam hal ini, variabel merupakan “manifest variable” sedangkan aspek merupakan latent variabel.

Aspek tata kelola (TK) diukur dari tiga variabel yaitu Mekanisme Pencegahan Inklusif (TK1), Proses Cegah Konflik Nir-Kekerasan (TK2) dan Institusi dalam pencegahan konflik (TK3).

Aspek Kapasitas kelembagaan (KK) diukur oleh 5 variabel yaitu: Kualitas Pelayanan Publik (KK1), Kebijakan Pemerintah Daerah yang peka konflik (KK2), kinerja lembaga hukum dan keamanan (KK3), Representasi politik masyarakat (KK4), dan Kapasitas ekonomi daerah (KK5).

Aspek Ketahanan Masyarakat (KM) diukur melalui variabel Dinamika Masyarakat Sipil (KM1), Livelihood (KM2) serta Pendidikan Budaya untuk cegah konflik dan promosi perdamaian (KM3).

Berikut adalah bobot yang didapatkan untuk masing-masing variabel dalam mengukur aspek.

Aspek Variabel Bobot

Aspek Tata Kelola (TK) TK1 0.639296

TK2 0.307918

TK3 0.052786

Aspek Kapasitas Kelembagaan (KK)

KK1 0.194212

KK2 0.146992

KK3 0.169078

KK4 0.16032

KK5 0.329398

Aspek Ketahanan Masyarakat (KM)KM1 0.397612

KM2 0.161194

KM3 0.441194


Lampiran114 .................................

...............................................................................................................................................................

Terlihat dari tabel di atas bahwa untuk aspek tata kelola sangat ditentukan variabel Mekanisme Pencegahan Inklusif (TK1). Sedangkan untuk aspek kapasitas kelembagaan, kontribusi terbesar adalah variabel Kapasitas Ekonomi Daerah (KK5). Variabel-variabel lain dalam aspek kapasitas kelembagaan mempunyai bobot yang relatif sama terhadap aspek tersebut. Pengaruh variabel pendidikan budaya untuk cegah konflik (KM3) dan dinamika masyarakat sipil (KM1) cukup signifikan terhadap aspek ketahanan masyarakat.Berikut adalah capaian untuk masing-masing daerah:


...............................................................................................................................................................

0

0.2

0.4

0.6

0.81

1.2

Aceh SingkilAlor

AsmatBanggai Kepulauan

Banggai LautBangkalan

BeluBengkayangBiak Numfor

BimaBoalemo

BombanaBondowoso

Boven DigoelBuolBuru

Buru SelatanDeiyai

DogiyaiDompu

DonggalaEnde

Gorontalo UtaraHalmahera Barat

Halmahera SelatanHalmahera TimurHulu Sungai Utara

Intan JayaJayawijayaJeneponto

Kapuas HuluKayong Utara

KeeromKepulauan Aru

Kepulauan MentawaiKepulauan Sula

Kepulauan YapenKetapang

KonaweKonawe Kepulauan

Kupang

Asp

ek T

K

Asp

ek T

K

Gra

fik 1

.

Lampiran116 .................................

...............................................................................................................................................................

0

0.2

0.4

0.6

0.81

1.2

Lampung BaratLandak

Lanny JayaLebak

LembataLombok Barat

Lombok TengahLombok TimurLombok UtaraMahakam Ulu

MalakaMaluku Barat Daya

Maluku TengahMaluku Tenggara Barat

Mamberamo RayaMamberamo Tengah

Mamuju TengahManggarai

Manggarai BaratManggarai Timur

MappiMaybrat

MelawiMerauke

Morowali UtaraMusi Rawas

Musi Rawas UtaraNabire

NagekeoNduga

NiasNias Barat

Nias SelatanNias Utara

NunukanPandeglang

PaniaiParigi MoutongPasaman Barat

Pegunungan BintangPesisir Barat

Asp

ek T

K

Asp

ek T

K

Gra

fik 2

.


...............................................................................................................................................................

0

0.2

0.4

0.6

0.81

1.2

PohuwatoPolewali Mandar

Pulau MorotaiPulau Taliabu

PuncakPuncak JayaRaja AmpatRote Ndao

Sabu RaijuaSambas

SampangSarmi

SelumaSeram Bagian BaratSeram Bagian Timur

SeruyanSigi

SintangSitubondo

Solok SelatanSorong

Sorong SelatanSumba Barat

Sumba Barat DayaSumba Tengah

Sumba TimurSumbawa

Sumbawa BaratSupiori

TambrauwTeluk Bintuni

Teluk WondamaTimor Tengah Selatan

Timor Tengah UtaraTojo Una-Una

TolikaraToli-Toli

WaropenYahukimo

Yalimo

Asp

ek T

K

Asp

ek T

K

Gra

fik 3

.

Lampiran118 .................................

...............................................................................................................................................................

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Aceh SingkilAlor




BimaBoalemo

BombanaBondowoso

Boven DigoelBuolBuru

Buru SelatanDeiyai

DogiyaiDompu

DonggalaEnde


Halmahera SelatanHalmahera TimurHulu Sungai Utara

Intan JayaJayawijayaJeneponto


KeeromKepulauan Aru




Kupang

Asp

ek K

K

Asp

ek K

K

Gra

fik 4

.


...............................................................................................................................................................

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Lampung BaratLandak

Lanny JayaLebak

LembataLombok Barat







MappiMaybrat

MelawiMerauke



NagekeoNduga

NiasNias Barat


NunukanPandeglang



Asp

ek K

K

Asp

ek K

K

Gra

fik 5

.

Lampiran120 .................................

...............................................................................................................................................................

0

0.2

0.4

0.6

0.81

1.2




Sabu RaijuaSambas

SampangSarmi

SelumaSeram Bagian Barat

Seram Bagian TimurSeruyan

SigiSintang

SitubondoSolok Selatan

SorongSorong Selatan

Sumba BaratSumba Barat Daya

Sumba TengahSumba Timur

SumbawaSumbawa Barat

SupioriTambrauw

Teluk BintuniTeluk Wondama

Timor Tengah SelatanTimor Tengah Utara

Tojo Una-UnaTolikaraToli-Toli

WaropenYahukimo

Yalimo

Asp

ek K

K

Asp

ek K

K

Gra

fik 6

.


...............................................................................................................................................................

0

0.2

0.4

0.6

0.81

1.2

Aceh SingkilAlor




BimaBoalemoBombana

BondowosoBoven Digoel

BuolBuru

Buru SelatanDeiyai

DogiyaiDompu

DonggalaEnde


Halmahera SelatanHalmahera Timur

Hulu Sungai UtaraIntan Jaya

JayawijayaJeneponto


KeeromKepulauan Aru




Kupang

Asp

ek K

M

Asp

ek K

M

Gra

fik 7

.

Lampiran122 .................................

...............................................................................................................................................................

0

0.2

0.4

0.6

0.81

1.2

Lampung BaratLandak

Lanny JayaLebak

LembataLombok Barat







MappiMaybrat

MelawiMerauke



NagekeoNduga

NiasNias Barat


NunukanPandeglang



Asp

ek K

M

Asp

ek K

M

Gra

fik 8

.


...............................................................................................................................................................

0

0.2

0.4

0.6

0.81

1.2




Sabu RaijuaSambas

SampangSarmi

SelumaSeram Bagian BaratSeram Bagian Timur

SeruyanSigi

SintangSitubondo

Solok SelatanSorong

Sorong SelatanSumba Barat

Sumba Barat DayaSumba Tengah

Sumba TimurSumbawa

Sumbawa BaratSupiori

TambrauwTeluk Bintuni

Teluk WondamaTimor Tengah Selatan

Timor Tengah UtaraTojo Una-Una

TolikaraToli-Toli

WaropenYahukimo

Yalimo

Asp

ek K

M

Asp

ek K

M

Gra

fik 9

.

Lampiran124 .................................

...............................................................................................................................................................

Tabe

l 1. C

apai

an In

deks

Asp

ek d

an K

ateg

ori K

etah

anan

nya

KKKM

TKKa

bupa

ten

Kapa

sitas

Ke

lem

baga

an K

ateg

ori

Keta

hana

nKa

bupa

ten

Keta

hana

n M

asya

raka

t K

ateg

ori

Keta

hana

nKa

bupa

ten

Tata

Kel

ola

Kate

gori

Keta

hana

n

Leba

k0.

3386

19 S

anga

t Re

ndah

Sum

baw

a0.

2628

25 S

anga

t Re

ndah

Mor

owal

i U

tara

0.04

4098

Sang

at

Rend

ah

May

brat

0.34

8472

San

gat

Rend

ahSa

mpa

ng0.

3749

76 S

anga

t Re

ndah

Mal

uku

Bara

t D

aya

0.16

0097

Sang

at

Rend

ah

Pula

u M

orot

ai0.

3773

49 S

anga

t Re

ndah

Situ

bond

o0.

4328

95 S

anat

Re

ndah

Dog

iyai

0.16

411

Sang

at

Rend

ah

Tam

brau

w0.

3934

86 S

anga

t Re

ndah

Mal

uku

Teng

ah0.

5193

3 R

enda

hLa

nny

Jaya

0.16

9422

Sang

at

Rend

ah

Pand

egla

ng0.

4026

13 S

anga

t Re

ndah

Pole

wal

i M

anda

r0.

5546

16 R

enda

hIn

tan

Jaya

0.17

2824

Sang

at

Rend

ah

Sera

m B

agia

n Ti

mur

0.40

4007

San

gat

Rend

ahPa

ndeg

lang

0.57

4596

Ren

dah

Mam

bera

mo

Teng

ah0.

1757

38Sa

ngat

Re

ndah

Buru

0.40

4595

San

gat

Rend

ahD

ompu

0.59

5341

Ren

dah

Sera

m B

agia

n Ti

mur

0.17

7471

Sang

at

Rend

ah

Sarm

i0.

4144

72 S

anga

t Re

ndah

Selu

ma

0.61

2613

Sed

ang

Nia

s Ba

rat

0.17

8642

Sang

at

Rend

ah

Sam

pang

0.41

8002

San

gat

Rend

ahBo

ndow

oso

0.65

2068

Sed

ang

Mal

aka

0.17

973

Sang

at

Rend

ah

Soro

ng S

elat

an0.

4227

37 S

anga

t Re

ndah

Bim

a0.

6855

36 S

edan

gN

duga

0.18

1783

Sang

at

Rend

ah

Pesis

ir Ba

rat

0.42

3758

San

gat

Rend

ahLo

mbo

k Te

ngah

0.69

5283

Sed

ang

Yalim

o0.

3015

55Sa

ngat

Re

ndah

Tolik

ara

0.43

5484

San

gat

Rend

ahLe

bak

0.69

5987

Sed

ang

Sum

ba T

imur

0.31

5428

Sang

at

Rend

ah


...............................................................................................................................................................

KKKM

TKTo

jo U

na-U

na0.

4375

1 S

anga

t Re

ndah

Lom

bok

Bara

t0.

6968

81 S

edan

gSa

mba

s0.

3277

11Sa

ngat

Re

ndah

Inta

n Ja

ya0.

4376

72 S

anga

t Re

ndah

Bang

kala

n0.

7314

72 S

edan

gKu

pang

0.34

038

Sang

at

Rend

ah

Mah

akam

Ulu

0.44

0656

San

gat

Rend

ahLa

mpu

ng

Bara

t0.

7355

14 S

edan

gSa

bu R

aiju

a0.

3452

94Sa

ngat

Re

ndah

Aceh

Sin

gkil

0.44

1326

San

gat

Rend

ahLo

mbo

k Ti

mur

0.73

642

Sed

ang

Belu

0.34

6784

Sang

at

Rend

ah

Telu

k W

onda

ma

0.44

15 S

anga

t Re

ndah

Buru

0.74

546

Sed

ang

Rote

Nda

o0.

3469

3Sa

ngat

Re

ndah

Mam

bera

mo

Raya

0.44

2097

San

gat

Rend

ahM

erau

ke0.

7556

11 T

ingg

iN

ias

Sela

tan

0.35

1787

Sang

at

Rend

ah

Lem

bata

0.44

2488

San

gat

Rend

ahLa

ndak

0.75

9136

Tin

ggi

Sum

ba B

arat

0.35

1831

Sang

at

Rend

ah

Nag

ekeo

0.44

4883

San

gat

Rend

ahJa

yaw

ijaya

0.76

0433

Tin

ggi

Nag

ekeo

0.35

205

Sang

at

Rend

ah

Tim

or T

enga

h U

tara

0.44

5274

San

gat

Rend

ahSe

ram

Ba

gian

Bar

at0.

7627

51 T

ingg

iSu

mba

Te

ngah

0.35

25Sa

ngat

Re

ndah

Sigi

0.44

6877

San

gat

Rend

ahKe

erom

0.77

5252

Tin

ggi

Sum

ba B

arat

D

aya

0.35

2554

Sang

at

Rend

ah

Kepu

laua

n Ar

u0.

4501

72 S

anga

t Re

ndah

Lom

bok

Uta

ra0.

7794

01 T

ingg

iKo

naw

e Ke

pula

uan

0.35

2633

Sang

at

Rend

ah

Sabu

Rai

jua

0.45

0437

San

gat

Rend

ahH

ulu

Sung

ai

Uta

ra0.

7881

51 T

ingg

iG

oron

talo

U

tara

0.35

3476

Sang

at

Rend

ah

Jaya

wija

ya0.

4517

12 S

anga

t Re

ndah

Pula

u M

orot

ai0.

7892

03 T

ingg

iTe

luk

Won

dam

a0.

3549

83Sa

ngat

Re

ndah

Lampiran126 .................................

...............................................................................................................................................................

KKKM

TKM

aluk

u Te

ngah

0.45

3171

San

gat

Rend

ahN

unuk

an0.

7893

91 T

ingg

iAs

mat

0.48

4065

Sang

at

Rend

ah

Kona

we

Kepu

laua

n0.

4544

09 S

anga

t Re

ndah

Pasa

man

Ba

rat

0.79

5787

Tin

ggi

Pegu

nung

an

Bint

ang

0.48

4149

Sang

at

Rend

ah

Bang

gai L

aut

0.45

553

San

gat

Rend

ahKa

yong

U

tara

0.79

8466

Tin

ggi

Map

pi0.

4858

45Sa

ngat

Re

ndah

Buol

0.45

7115

San

gat

Rend

ahM

elaw

i0.

8088

52 T

ingg

iM

ambe

ram

o Ra

ya0.

4866

43Sa

ngat

Re

ndah

Yahu

kim

o0.

4581

17 S

anga

t Re

ndah

Man

ggar

ai

Tim

ur0.

8121

07 T

ingg

iJa

yaw

ijaya

0.48

6724

Sang

at

Rend

ah

Biak

Num

for

0.45

9117

San

gat

Rend

ahTo

likar

a0.

8144

47 T

ingg

iBo

ven

Dig

oel

0.48

6805

Sang

at

Rend

ah

Yalim

o0.

4595

04 S

anga

t Re

ndah

Mam

uju

Teng

ah0.

8156

37 T

ingg

iPu

lau

Talia

bu0.

4873

25Sa

ngat

Re

ndah

Dei

yai

0.46

0249

San

gat

Rend

ahPo

huw

ato

0.81

9109

Tin

ggi

Tolik

ara

0.48

7622

Sang

at

Rend

ah

Bang

kala

n0.

4606

31 S

anga

t Re

ndah

Bang

gai

Kepu

laua

n0.

8233

79 T

ingg

iTe

luk

Bint

uni

0.48

7822

Sang

at

Rend

ah

Nab

ire0.

4611

64 S

anga

t Re

ndah

Pesis

ir Ba

rat

0.82

4972

Tin

ggi

Hal

mah

era

Bara

t0.

4886

36Sa

ngat

Re

ndah

Raja

Am

pat

0.46

1269

San

gat

Rend

ahKo

naw

e0.

8258

14 T

ingg

iW

arop

en0.

4889

Sang

at

Rend

ah

Pani

ai0.

4620

6 S

anga

t Re

ndah

Gor

onta

lo

Uta

ra0.

8283

52 T

ingg

iRa

ja A

mpa

t0.

4894

16Sa

ngat

Re

ndah


...............................................................................................................................................................

KKKM

TKPu

lau

Talia

bu0.

4621

64 S

anga

t Re

ndah

Sam

bas

0.82

861

Tin

ggi

Pula

u M

orot

ai0.

4902

43Sa

ngat

Re

ndah

War

open

0.46

29 S

anga

t Re

ndah

Mus

i Raw

as0.

8354

18 T

ingg

iH

alm

aher

a Se

lata

n0.

4908

3Sa

ngat

Re

ndah

Tim

or T

enga

h Se

lata

n0.

4643

22 S

anga

t Re

ndah

Sum

ba B

arat

0.84

262

Tin

ggi

Supi

ori

0.49

0832

Sang

at

Rend

ah

Mal

uku

Teng

gara

Bar

at0.

4648

57 S

anga

t Re

ndah

Soro

ng0.

8446

5 T

ingg

iPu

ncak

0.49

1451

Sang

at

Rend

ah

Selu

ma

0.46

4925

San

gat

Rend

ahTo

jo U

na-

Una

0.84

6202

Tin

ggi

Dei

yai

0.49

2349

Sang

at

Rend

ah

Supi

ori

0.46

5386

San

gat

Rend

ahKe

pula

uan

Aru

0.84

641

Tin

ggi

Yahu

kim

o0.

4924

91Sa

ngat

Re

ndah

Mam

bera

mo

Teng

ah0.

4660

49 S

anga

t Re

ndah

Seru

yan

0.84

8469

Tin

ggi

Nia

s0.

4927

86Sa

ngat

Re

ndah

Dog

iyai

0.46

6769

San

gat

Rend

ahAc

eh S

ingk

il0.

8500

9 T

ingg

iPa

niai

0.49

2922

Sang

at

Rend

ah

Keer

om0.

4677

45 S

anga

t Re

ndah

Kepu

laua

n Su

la0.

8517

66 T

ingg

iBu

ru S

elat

an0.

5170

94Re

ndah

Lann

y Ja

ya0.

4677

83 S

anga

t Re

ndah

Kona

we

Kepu

laua

n0.

8541

22 T

ingg

iKe

pula

uan

Aru

0.52

3451

Rend

ah

Mam

uju

Teng

ah0.

4685

52 S

anga

t Re

ndah

Keta

pang

0.85

6082

Tin

ggi

Sarm

i0.

6418

1Se

dang

Punc

ak0.

4686

81 S

anga

t Re

ndah

Beng

kaya

ng0.

8568

41 T

ingg

iBo

mba

na0.

6438

93Se

dang

Kona

we

0.46

8799

San

gat

Rend

ahM

aybr

at0.

8570

94 T

ingg

iBi

ak N

umfo

r0.

6456

59Se

dang

Lampiran128 .................................

...............................................................................................................................................................

KKKM

TKTe

luk

Bint

uni

0.47

0284

San

gat

Rend

ahSa

bu R

aiju

a0.

8596

09 T

ingg

iBa

ngga

i Lau

t0.

6480

84Se

dang

Hal

mah

era

Bara

t0.

4706

27 S

anga

t Re

ndah

Mus

i Raw

as

Uta

ra0.

8602

69 T

ingg

iBu

ol0.

6488

23Se

dang

Kapu

as H

ulu

0.47

181

San

gat

Rend

ahM

orow

ali

Uta

ra0.

8606

76 T

ingg

iLa

mpu

ng

Bara

t0.

6495

44Se

dang

Buru

Sel

atan

0.47

2069

San

gat

Rend

ahBo

alem

o0.

8628

09 T

ingg

iSe

lum

a0.

6497

35Se

dang

Mor

owal

i U

tara

0.47

2133

San

gat

Rend

ahM

ahak

am

Ulu

0.86

4766

Tin

ggi

Kayo

ng U

tara

0.65

0395

Seda

ng

Sum

baw

a0.

4723

07 S

anga

t Re

ndah

Supi

ori

0.86

4935

Tin

ggi

Hal

mah

era

Tim

ur0.

6510

76Se

dang

Punc

ak Ja

ya0.

4724

99 S

anga

t Re

ndah

Nia

s Se

lata

n0.

8706

48 T

ingg

iKa

puas

Hul

u0.

6516

2Se

dang

Man

ggar

ai

Tim

ur0.

4727

96 S

anga

t Re

ndah

Don

ggal

a0.

8707

88 T

ingg

iTo

jo U

na-U

na0.

6524

64Se

dang

Ndu

ga0.

4729

65 S

anga

t Re

ndah

Sum

baw

a Ba

rat

0.87

1033

Tin

ggi

Pesis

ir Ba

rat

0.65

271

Seda

ng

Sum

ba T

enga

h0.

4732

03 S

anga

t Re

ndah

Buru

Sel

atan

0.87

1107

Tin

ggi

Keta

pang

0.65

3064

Seda

ng

Pegu

nung

an

Bint

ang

0.47

3471

San

gat

Rend

ahLa

nny

Jaya

0.87

2181

Tin

ggi

Tim

or T

enga

h U

tara

0.65

414

Seda

ng

Bang

gai

Kepu

laua

n0.

4747

77 S

anga

t Re

ndah

Mam

bera

mo

Teng

ah0.

8722

17 T

ingg

iKe

erom

0.65

4151

Seda

ng

Jene

pont

o0.

4752

87 S

anga

t Re

ndah

Jene

pont

o0.

8737

6 T

ingg

iKe

pula

uan

Men

taw

ai0.

6544

34Se

dang


...............................................................................................................................................................

KKKM

TKSe

ruya

n0.

4753

68 S

anga

t Re

ndah

Buol

0.87

5297

Tin

ggi

Kona

we

0.65

4558

Seda

ng

Man

ggar

ai

Bara

t0.

4758

19 S

anga

t Re

ndah

Bom

bana

0.87

5503

Tin

ggi

Kepu

laua

n Ya

pen

0.65

4662

Seda

ng

Bove

n D

igoe

l0.

4768

93 S

anga

t Re

ndah

Man

ggar

ai

Bara

t0.

8800

09 T

ingg

iM

usi R

awas

0.65

4883

Seda

ng

Mal

uku

Bara

t D

aya

0.47

7323

San

gat

Rend

ahSe

ram

Ba

gian

Ti

mur

0.88

2047

Tin

ggi

Mer

auke

0.65

4904

Seda

ng

Lom

bok

Uta

ra0.

4777

14 S

anga

t Re

ndah

Kepu

laua

n M

enta

wai

0.88

3986

Tin

ggi

Dom

pu0.

6554

38Se

dang

Kepu

laua

n Su

la0.

4779

17 S

anga

t Re

ndah

Dei

yai

0.88

4105

Tin

ggi

Buru

0.65

5455

Seda

ng

Lam

pung

Ba

rat

0.47

9431

San

gat

Rend

ahBa

ngga

i Lau

t0.

8849

63 T

ingg

iBo

alem

o0.

6556

87Se

dang

Mel

awi

0.48

0358

San

gat

Rend

ahPu

ncak

0.88

5144

Tin

ggi

Man

ggar

ai0.

6559

25Se

dang

Kepu

laua

n Ya

pen

0.48

0568

San

gat

Rend

ahTo

li-To

li0.

8907

65 T

ingg

iSe

ram

Bag

ian

Bara

t0.

6560

32Se

dang

Nia

s Ba

rat

0.48

0913

San

gat

Rend

ahM

aluk

u Ba

rat D

aya

0.89

1257

Tin

ggi

Bang

gai

Kepu

laua

n0.

6561

86Se

dang

Asm

at0.

4812

41 S

anga

t Re

ndah

Tim

or

Teng

ah

Sela

tan

0.89

1621

Tin

ggi

Mus

i Raw

as

Uta

ra0.

6572

91Se

dang

Lom

bok

Tim

ur0.

4825

07 S

anga

t Re

ndah

Telu

k W

onda

ma

0.89

4555

Tin

ggi

Mam

uju

Teng

ah0.

6585

06Se

dang

Lampiran130 .................................

...............................................................................................................................................................

KKKM

TKM

appi

0.48

47 S

anga

t Re

ndah

Pegu

nung

an

Bint

ang

0.89

4967

Tin

ggi

Mal

uku

Teng

gara

Ba

rat

0.65

9001

Seda

ng

Gor

onta

lo

Uta

ra0.

4847

9 S

anga

t Re

ndah

Sarm

i0.

8992

77 T

ingg

iJe

nepo

nto

0.65

9574

Seda

ng

Don

ggal

a0.

4855

25 S

anga

t Re

ndah

Inta

n Ja

ya0.

9052

6 T

ingg

iD

ongg

ala

0.65

9827

Seda

ng

Mal

aka

0.48

5655

San

gat

Rend

ahN

abire

0.90

5882

Tin

ggi

Kepu

laua

n Su

la0.

6598

79Se

dang

Sera

m B

agia

n Ba

rat

0.48

6748

San

gat

Rend

ahBi

ak N

umfo

r0.

9060

71 T

ingg

iN

abire

0.66

0654

Seda

ng

Kayo

ng U

tara

0.48

8626

San

gat

Rend

ahH

alm

aher

a Se

lata

n0.

9099

68 T

ingg

iBa

ngka

lan

0.66

1178

Seda

ng

Rote

Nda

o0.

4889

83 S

anga

t Re

ndah

Pani

ai0.

9139

67 T

ingg

iM

aluk

u Te

ngah

0.66

1204

Seda

ng

Kepu

laua

n M

enta

wai

0.48

9425

San

gat

Rend

ahYa

huki

mo

0.91

4979

Tin

ggi

Mah

akam

Ulu

0.66

1435

Seda

ng

Nia

s U

tara

0.49

0227

San

gat

Rend

ahRo

te N

dao

0.92

4757

Tin

ggi

Man

ggar

ai

Tim

ur0.

6616

61Se

dang

Ende

0.49

0865

San

gat

Rend

ahTi

mor

Te

ngah

U

tara

0.92

6556

Tin

ggi

Soro

ng0.

6616

73Se

dang

Mus

i Raw

as

Uta

ra0.

4914

69 S

anga

t Re

ndah

Sint

ang

0.92

8301

Tin

ggi

Lem

bata

0.67

6082

Seda

ng

Bim

a0.

4950

2 S

anga

t Re

ndah

Man

ggar

ai0.

9289

11 T

ingg

iN

ias

Uta

ra0.

6809

65Se

dang


...............................................................................................................................................................

KKKM

TKSu

mba

Bar

at

Day

a0.

4954

2 S

anga

t Re

ndah

Nia

s0.

9301

51 T

ingg

iM

aybr

at0.

6883

55Se

dang

Solo

k Se

lata

n0.

4965

39 S

anga

t Re

ndah

Lem

bata

0.93

2395

Tin

ggi

Alor

0.69

0216

Seda

ng

Man

ggar

ai0.

4980

82 S

anga

t Re

ndah

Mam

bera

mo

Raya

0.93

8286

Tin

ggi

Beng

kaya

ng0.

6934

87Se

dang

Alor

0.49

9167

San

gat

Rend

ahSi

gi0.

9390

23 T

ingg

iTa

mbr

auw

0.69

5326

Seda

ng

Sum

ba B

arat

0.50

0625

Ant

ara

Pula

u Ta

liabu

0.94

0426

Tin

ggi

Land

ak0.

8243

82Ti

nggi

Toli-

Toli

0.50

1101

Ant

ara

Telu

k Bi

ntun

i0.

9409

14 T

ingg

iPu

ncak

Jaya

0.83

0006

Ting

gi

Hal

mah

era

Sela

tan

0.50

2724

Ant

ara

Solo

k Se

lata

n0.

9430

86 T

ingg

iSo

rong

Se

lata

n0.

8590

08Ti

nggi

Sum

ba T

imur

0.50

3042

Ant

ara

Bove

n D

igoe

l0.

9469

8 T

ingg

iPa

ndeg

lang

0.86

2775

Ting

gi

Beng

kaya

ng0.

5036

61 A

ntar

aKa

puas

Hul

u0.

9491

41 T

ingg

iSi

ntan

g0.

9700

65Ti

nggi

Bom

bana

0.50

3954

Ant

ara

Hal

mah

era

Tim

ur0.

9515

48 T

ingg

iPo

huw

ato

0.97

649

Ting

gi

Mer

auke

0.50

6065

Ant

ara

Tam

brau

w0.

9515

87 T

ingg

iN

unuk

an0.

9775

45Ti

nggi

Nia

s0.

5118

28 R

enda

hN

ias

Uta

ra0.

9516

22 T

ingg

iLo

mbo

k Ba

rat

0.98

3915

Ting

gi

Land

ak0.

5164

85Re

ndah

Sum

ba B

arat

D

aya

0.95

2445

Tin

ggi

Lom

bok

Teng

ah0.

9860

87Ti

nggi

Hul

u Su

ngai

U

tara

0.51

7892

Ren

dah

Ende

0.95

3943

Tin

ggi

Mel

awi

0.98

71Ti

nggi

Soro

ng0.

5194

78 R

enda

hKe

pula

uan

Yape

n0.

9549

26 T

ingg

iLo

mbo

k Ti

mur

0.98

8355

Ting

gi

Lampiran132 .................................

...............................................................................................................................................................

KKKM

TKD

ompu

0.51

9577

Ren

dah

Ndu

ga0.

9566

Tin

ggi

Pole

wal

i M

anda

r0.

9888

73Ti

nggi

Boal

emo

0.51

9734

Ren

dah

Punc

ak Ja

ya0.

9633

06 T

ingg

iPa

rigi

Mou

tong

0.98

922

Ting

gi

Pasa

man

Bar

at0.

5204

94 R

enda

hAs

mat

0.96

4654

Tin

ggi

Man

ggar

ai

Bara

t0.

9900

82Ti

nggi

Pole

wal

i M

anda

r0.

5227

89 R

enda

hSu

mba

Ti

mur

0.96

5136

Tin

ggi

Ende

0.99

0939

Ting

gi

Belu

0.52

8027

Ren

dah

Sum

ba

Teng

ah0.

9661

47 T

ingg

iSo

lok

Sela

tan

0.99

18Ti

nggi

Sint

ang

0.52

985

Ren

dah

Kupa

ng0.

9676

56 T

ingg

iBi

ma

0.99

2758

Ting

gi

Kupa

ng0.

5305

09 R

enda

hN

agek

eo0.

9695

92 T

ingg

iLo

mbo

k U

tara

0.99

2862

Ting

gi

Parig

i M

outo

ng0.

5316

23 R

enda

hRa

ja A

mpa

t0.

9787

14 T

ingg

iSu

mba

wa

Bara

t0.

9928

7Ti

nggi

Lom

bok

Teng

ah0.

5345

67 R

enda

hBe

lu0.

9795

34 T

ingg

iSu

mba

wa

0.99

3192

Ting

gi

Sam

bas

0.53

533

Ren

dah

Mal

uku

Teng

gara

Ba

rat

0.98

0023

Tin

ggi

Pasa

man

Ba

rat

0.99

4456

Ting

gi

Sum

baw

a Ba

rat

0.53

8841

Ren

dah

Dog

iyai

0.98

0312

Tin

ggi

Sam

pang

0.99

4683

Ting

gi

Pohu

wat

o0.

5448

87 R

enda

hYa

limo

0.98

3008

Tin

ggi

Hul

u Su

ngai

U

tara

0.99

4999

Ting

gi


...............................................................................................................................................................

KKKM

TKSi

tubo

ndo

0.54

7569

Ren

dah

War

open

0.98

3093

Tin

ggi

Tim

or T

enga

h Se

lata

n0.

9961

23Ti

nggi

Hal

mah

era

Tim

ur0.

5544

05 R

enda

hH

alm

aher

a Ba

rat

0.98

3617

Tin

ggi

Sigi

0.99

6215

Ting

gi

Nun

ukan

0.56

6563

Ren

dah

Mal

aka

0.98

4404

Tin

ggi

Leba

k0.

9964

31Ti

nggi

Keta

pang

0.57

0202

Ren

dah

Alor

0.98

6238

Tin

ggi

Seru

yan

0.99

6781

Ting

gi

Nia

s Se

lata

n0.

5712

83 R

enda

hN

ias

Bara

t0.

9885

97 T

ingg

iSi

tubo

ndo

0.99

6996

Ting

gi

Bond

owos

o0.

5716

61 R

enda

hM

appi

0.98

8672

Tin

ggi

Bond

owos

o0.

9972

01Ti

nggi

Lom

bok

Bara

t0.

5952

99 R

enda

hSo

rong

Se

lata

n0.

9888

99 T

ingg

iTo

li-To

li0.

9991

08Ti

nggi

Mus

i Raw

as0.

5955

17 R

enda

hPa

rigi

Mou

tong

0.99

1181

Tin

ggi

Aceh

Sin

gkil

0.99

9274

Ting

gi

Sum

ber:

Has

il An

alisi

s Ti

m P

enyu

sun

Lampiran134 .................................

...............................................................................................................................................................

Gra

fik 1

0. C

apai

an IK

KDTI

0.94

111

0.72

4795

0.55

9341

0.67

1139

0.67

3284

0.65

9727

0.45

741

0.70

7313

0.67

4928

0.91

3532

0.67

9739

0.67

1542

0.91

6519

0.55

8435

0.67

2442

0.65

3965

0.56

987

0.55

1855

0.31

1098

0.63

7543

0.68

2095

0.95

3993

0.43

6207

0.56

5226

0.55

7375

0.69

223

0.93

2816

0.30

4307

0.52

7516

0.68

1726

0.68

7134

0.66

3569

0.66

1557

0.56

9592

0.68

0199

0.67

8675

0.69

0962

0.67

9778

0.66

9878

0.43

7704

0.45

07

0

0.2

0.4

0.6

0.81

1.2

Aceh SingkilAlor




BimaBoalemoBombana

BondowosoBoven Digoel

BuolBuru

Buru SelatanDeiyai

DogiyaiDompu

DonggalaEnde


Halmahera SelatanHalmahera Timur

Hulu Sungai UtaraIntan Jaya

JayawijayaJeneponto


KeeromKepulauan Aru




Kupang

IKKD

TI 2

016

IKKD

TI 2

016


...............................................................................................................................................................

0.65

2449

0.79

4967

0.29

8333

0.90

8302

0.70

1777

0.91

4653

0.91

2316

0.91

7304

0.92

7272

0.67

9611

0.32

5112

0.29

4641

0.62

5976

0.69

7312

0.55

4776

0.30

3161

0.67

1348

0.68

8955

0.94

0779

0.67

352

0.56

4716

0.69

3683

0.92

7562

0.66

1447

0.19

8952

0.67

953

0.67

8833

0.68

6732

0.45

4783

0.32

1559

0.56

2637

0.32

4625

0.44

6915

0.71

1581

0.92

2414

0.78

8878

0.55

7104

0.96

1035

0.93

3753

0.54

7982

0.66

5499

0

0.2

0.4

0.6

0.81

1.2

Lampung BaratLandak

Lanny JayaLebak

LembataLombok Barat







MappiMaybrat

MelawiMerauke



NagekeoNduga

NiasNias Barat


NunukanPandeglang



IKKD

TI 2

016

IKKD

TI 2

016

Gra

fik 1

1.

Lampiran136 .................................

...............................................................................................................................................................

0.92

4907

0.89

1674

0.53

015

0.55

6895

0.55

1842

0.82

8673

0.56

4482

0.44

6493

0.43

2587

0.41

928

0.86

1482

0.66

8076

0.63

2399

0.66

2246

0.30

2194

0.94

103

0.95

303

0.93

6097

0.88

0448

0.95

3313

0.68

1546

0.85

2236

0.43

8149

0.45

5632

0.45

6358

0.42

9114

0.84

6092

0.94

5471

0.54

7981

0.71

6764

0.55

7865

0.44

5082

0.94

6603

0.68

3904

0.66

9496

0.53

5686

0.95

1089

0.56

4869

0.55

6681

0.41

8377

0

0.2

0.4

0.6

0.81

1.2




Sabu RaijuaSambas

SampangSarmi

SelumaSeram Bagian Barat

Seram Bagian TimurSeruyan

SigiSintang

SitubondoSolok Selatan

SorongSorong Selatan

Sumba BaratSumba Barat Daya

Sumba TengahSumba Timur

SumbawaSumbawa Barat

SupioriTambrauw

Teluk BintuniTeluk Wondama

Timor Tengah SelatanTimor Tengah Utara

Tojo Una-UnaTolikaraToli-Toli

WaropenYahukimo

Yalimo

IKKD

TI 2

016

IKKD

TI 2

016

Gra

fik 1

2


...............................................................................................................................................................

Tabe

l 2..

Cap

aian

IKKD

TI 2

016

No

Kabu

pate

nIK

KDTI

Kate

gori

Keta

hana

nN

oKa

bupa

ten

IKKD

TI

Kate

gori

Keta

hana

n1

Mor

owal

i Uta

ra0.

1989

52Sa

ngat

rend

ah62

Bang

gai

Kepu

laua

n0.

6711

39se

dang

2M

aluk

u Ba

rat

Day

a0.

2946

41Sa

ngat

rend

ah63

Mam

uju

Teng

ah0.

6713

48se

dang

3La

nny

Jaya

0.29

8333

Sang

at re

ndah

64Bo

mba

na0.

6715

42se

dang

4Se

ram

Bag

ian

Tim

ur0.

3021

94Sa

ngat

rend

ah65

Buol

0.67

2442

seda

ng

5M

ambe

ram

o Te

ngah

0.30

3161

Sang

at re

ndah

66Ba

ngga

i Lau

t0.

6732

84se

dang

6In

tan

Jaya

0.30

4307

Sang

at re

ndah

67M

angg

arai

Ti

mur

0.67

352

seda

ng

7D

ogiy

ai0.

3110

98Sa

ngat

rend

ah68

Biak

Num

for

0.67

4928

seda

ng

8N

duga

0.32

1559

Sang

at re

ndah

69Ke

pula

uan

Sula

0.67

8675

seda

ng

9N

ias

Bara

t0.

3246

25Sa

ngat

rend

ah70

Mus

i Raw

as

Uta

ra0.

6788

33se

dang

10M

alak

a0.

3251

12Sa

ngat

rend

ah71

Mus

i Raw

as0.

6795

3se

dang

11Ya

limo

0.41

8377

Sang

at re

ndah

72M

ahak

am U

lu0.

6796

11se

dang

12Sa

mba

s0.

4192

8Sa

ngat

rend

ah73

Boal

emo

0.67

9739

seda

ng

13Su

mba

Tim

ur0.

4291

14Sa

ngat

rend

ah74

Keta

pang

0.67

9778

seda

ng

14Sa

bu R

aiju

a0.

4325

87Sa

ngat

rend

ah75

Kepu

laua

n M

enta

wai

0.68

0199

seda

ng

15G

oron

talo

Uta

ra0.

4362

07Sa

ngat

rend

ah76

Soro

ng0.

6815

46se

dang

Lampiran138 .................................

...............................................................................................................................................................

No

Kabu

pate

nIK

KDTI

Kate

gori

Keta

hana

nN

oKa

bupa

ten

IKKD

TI

Kate

gori

Keta

hana

n16

Kona

we

Kepu

laua

n0.

4377

04Sa

ngat

rend

ah77

Jene

pont

o0.

6817

26se

dang

17Su

mba

Bar

at0.

4381

49Sa

ngat

rend

ah78

Don

ggal

a0.

6820

95se

dang

18Te

luk

Won

dam

a0.

4450

82Sa

ngat

rend

ah79

Tim

or T

enga

h U

tara

0.68

3904

seda

ng

19Ro

te N

dao

0.44

6493

Sang

at re

ndah

80N

abire

0.68

6732

seda

ng

20N

ias

Sela

tan

0.44

6915

Sang

at re

ndah

81Ka

puas

Hul

u0.

6871

34se

dang

21Ku

pang

0.45

07Sa

ngat

rend

ah82

Man

ggar

ai0.

6889

55se

dang

22N

agek

eo0.

4547

83Sa

ngat

rend

ah83

Kepu

laua

n Ya

pen

0.69

0962

seda

ng

23Su

mba

Bar

at

Day

a0.

4556

32Sa

ngat

rend

ah84

Hal

mah

era

Tim

ur0.

6922

3se

dang

24Su

mba

Ten

gah

0.45

6358

Sang

at re

ndah

85M

aybr

at0.

6936

83se

dang

25Be

lu0.

4574

1Sa

ngat

rend

ah86

Mal

uku

Teng

gara

Bar

at0.

6973

12se

dang

26Ja

yaw

ijaya

0.52

7516

Rend

ah87

Lem

bata

0.70

1777

seda

ng

27Pu

lau

Mor

otai

0.53

015

Rend

ah88

Beng

kaya

ng0.

7073

13se

dang

28To

likar

a0.

5356

86Re

ndah

89N

ias

Uta

ra0.

7115

81se

dang

29Su

pior

i0.

5479

81Re

ndah

90Ta

mbr

auw

0.71

6764

seda

ng

30Pe

gunu

ngan

Bi

ntan

g0.

5479

82Re

ndah

91Al

or0.

7247

95se

dang

31Pu

ncak

0.55

1842

Rend

ah92

Pand

egla

ng0.

7888

78tin

ggi

32D

eiya

i0.

5518

55Re

ndah

93La

ndak

0.79

4967

tingg

i


...............................................................................................................................................................

No

Kabu

pate

nIK

KDTI

Kate

gori

Keta

hana

nN

oKa

bupa

ten

IKKD

TI

Kate

gori

Keta

hana

n33

Mam

bera

mo

Raya

0.55

4776

Rend

ah94

Punc

ak Ja

ya0.

8286

73tin

ggi

34Ya

huki

mo

0.55

6681

Rend

ah95

Sum

baw

a0.

8460

92tin

ggi

35Pu

lau

Talia

bu0.

5568

95Re

ndah

96So

rong

Sel

atan

0.85

2236

tingg

i

36Pa

niai

0.55

7104

Rend

ah97

Sam

pang

0.86

1482

tingg

i

37H

alm

aher

a Se

lata

n0.

5573

75Re

ndah

98Si

tubo

ndo

0.88

0448

tingg

i

38Te

luk

Bint

uni

0.55

7865

Rend

ah99

Pole

wal

i Man

dar

0.89

1674

tingg

i

39Bo

ven

Dig

oel

0.55

8435

Rend

ah10

0Le

bak

0.90

8302

tingg

i

40As

mat

0.55

9341

Rend

ah10

1Lo

mbo

k Te

ngah

0.91

2316

tingg

i

41N

ias

0.56

2637

Rend

ah10

2Bi

ma

0.91

3532

tingg

i

42Ra

ja A

mpa

t0.

5644

82Re

ndah

103

Lom

bok

Bara

t0.

9146

53tin

ggi

43M

appi

0.56

4716

Rend

ah10

4Bo

ndow

oso

0.91

6519

tingg

i

44W

arop

en0.

5648

69Re

ndah

105

Lom

bok

Tim

ur0.

9173

04tin

ggi

45H

alm

aher

a Ba

rat

0.56

5226

Rend

ah10

6N

unuk

an0.

9224

14tin

ggi

46Ke

pula

uan

Aru

0.56

9592

Rend

ah10

7Po

huw

ato

0.92

4907

tingg

i

47Bu

ru S

elat

an0.

5698

7Re

ndah

108

Lom

bok

Uta

ra0.

9272

72tin

ggi

48M

aluk

u Te

ngah

0.62

5976

Seda

ng10

9M

elaw

i0.

9275

62tin

ggi

49Se

lum

a0.

6323

99Se

dang

110

Hul

u Su

ngai

U

tara

0.93

2816

tingg

i

50D

ompu

0.63

7543

seda

ng11

1Pa

sam

an B

arat

0.93

3753

tingg

i

Lampiran140 .................................

...............................................................................................................................................................

No

Kabu

pate

nIK

KDTI

Kate

gori

Keta

hana

nN

oKa

bupa

ten

IKKD

TI

Kate

gori

Keta

hana

n51

Lam

pung

Bar

at0.

6524

49se

dang

112

Sint

ang

0.93

6097

tingg

i

52Bu

ru0.

6539

65se

dang

113

Man

ggar

ai B

arat

0.94

0779

tingg

i

53Ba

ngka

lan

0.65

9727

seda

ng11

4Se

ruya

n0.

9410

3tin

ggi

54M

erau

ke0.

6614

47se

dang

115

Aceh

Sin

gkil

0.94

111

tingg

i

55Ke

erom

0.66

1557

seda

ng11

6Su

mba

wa

Bara

t0.

9454

71tin

ggi

56Se

ram

Bag

ian

Bara

t0.

6622

46se

dang

117

Tim

or T

enga

h Se

lata

n0.

9466

03tin

ggi

57Ka

yong

Uta

ra0.

6635

69se

dang

118

Toli-

Toli

0.95

1089

tingg

i

58Pe

sisir

Bara

t0.

6654

99se

dang

119

Sigi

0.95

303

tingg

i

59Sa

rmi

0.66

8076

seda

ng12

0So

lok

Sela

tan

0.95

3313

tingg

i

60To

jo U

na-U

na0.

6694

96se

dang

121

Ende

0.95

3993

tingg

i

61Ko

naw

e0.

6698

78se

dang

122

Parig

i Mou

tong

0.96

1035

tingg

i

Sum

ber:

Has

il An

alisi

s Ti

m P

enyu

sun


...............................................................................................................................................................

Tabe

l 3. F

orm

ulas

i Asp

ek, V

aria

bel,

dan

Indi

kato

rA

SPEK

VARI

ABE

LIN

DIK

ATO

R

TATA

KEL

OLA

1.

Mek

anism

e Pe

nceg

ahan

Inkl

usif

1.

Ada

tidak

nya

prog

ram

ceg

ah k

onfli

k da

n pr

omos

i per

dam

aian

dal

am R

PJM

D

2.

Ada

tidak

nya

kera

ngka

ear

ly w

arni

ng s

yste

m/

CPF

3.

Ada

tidak

nya

Perd

a te

rkai

t pen

cega

han

konfl

ik

dan

prom

osi p

erda

mai

an

2.

Pros

es K

elol

a ce

gah

konfl

ik n

ir-ke

kera

san

4.

Ada

tidak

nya

pert

emua

n Fo

rkom

inda

terk

ait

isu k

onfli

k

3.

Insti

tusi

dala

m p

ence

gaha

n ko

nflik

5.

Ke

bera

daan

FKP

M d

i dae

rah

6.

Ada

tida

knya

lem

baga

khu

sus

reso

lusi

kon

flik

dan

cega

h ko

nflik

dal

am s

truk

tur P

emda

Lampiran142 .................................

...............................................................................................................................................................

ASP

EKVA

RIA

BEL

IND

IKAT

OR

KAPA

SITA

S KE

LEM

BAG

AAN

4.

Kual

itas

Pela

yana

n pu

blik

das

ar

7.

Angk

a Pa

rtisip

asi M

urni

di ti

ngka

t sek

olah

das

ar

8.

Angk

a Ke

mati

an B

ayi

9.

Frek

uens

i kas

us k

orup

si p

ejab

at d

aera

h ya

ng

mas

uk k

e pe

ngad

ilan

5.

Kebi

jaka

n pe

mer

inta

h da

erah

yan

g pe

ka k

onfli

k 10

. Fr

ekue

nsi k

ejad

ian

atau

kas

us k

onfli

k ke

kera

san

yang

dila

kuka

n m

asya

raka

t mer

espo

n ke

bija

kan

pem

erin

tah

daer

ah

11.

Frek

uens

i kej

adia

n/ka

sus

keke

rasa

n ya

ng d

ilaku

kan

Satp

ol P

P da

lam

men

gam

anka

n ke

bija

kan/

perd

a

6.

Kine

rja le

mba

ga p

eneg

ak h

ukum

da

n Ke

amaa

n 12

. Ju

mla

h ka

sus

konfl

ik k

eker

asan

ant

ar-m

asya

raka

t m

eres

pon

kepu

tusa

n pe

ngad

ilan

13.

Frek

uens

i kas

us k

orup

si le

mba

ga p

eneg

ak h

ukum

da

erah

yan

g m

asuk

ke

peng

adila

n

14.

Frek

uens

i pen

ggun

aan

keke

rasa

n ol

eh k

epol

isian

da

lam

men

anga

ni d

emon

stra

si m

asya

raka

t

15.

Ada

tidak

nya

kasu

s ko

nflik

kek

eras

an y

ang

mel

ibat

kan

pers

onel

TN

I dan

pol

isi

7.

Repr

esen

tasi

politi

k m

asya

raka

t 16

. Ti

ngka

t par

tisip

asi m

asya

raka

t dal

am p

emilu

le

gisla

tive

17.

Rasio

ang

gota

DPR

D p

erem

puan

di d

aera

h

18.

Frek

uens

i kas

us a

tau

konfl

ik k

eker

asan

mas

yara

kat

dipi

cu k

eput

usan

pen

yele

ngga

ra p

emilu

legi

slatif

da

n pi

lkad

al

8.

Kapa

sitas

eko

nom

i dae

rah

19.

Rasio

PAD

terh

adap

pen

dapa

tan

daer

ah d

alam

AP

BD

20.

Ting

kat p

ertu

mbu

han

ekon

omi d

aera

h

21.

Ting

kat P

DRB

dae

rah


...............................................................................................................................................................

ASP

EKVA

RIA

BEL

IND

IKAT

OR

KETA

HAN

AN M

ASYA

RAKA

T9.

D

inam

ika

mas

yara

kat s

ipil

22.

Frek

uens

i kon

flik

keke

rasa

n an

tar-

ORM

AS

23.

Frek

uens

i kon

flik

keke

rasa

n an

tar m

asya

raka

t

24.

Jum

lah

foru

m li

ntas

kom

unita

s

25.

Frek

uens

i kon

flik

keke

rasa

n an

tar-

kelo

mpo

k m

asya

raka

t di d

aera

h te

rkai

t aks

es s

umbe

rday

a

10. L

ivel

ihoo

d 26

. Ti

ngka

t Pen

gang

gura

n Te

rbuk

a (T

PT) d

i da

erah

27.

Ada

tida

knya

pro

tes

kelo

mpo

k m

asya

raka

t te

rhad

ap p

elak

sana

an p

rogr

am

pem

erin

taht

erka

it pe

mbe

rday

aan

ekon

omi

11. P

endi

dika

n da

n Bu

daya

unt

uk

cega

h ko

nflik

dan

pro

mos

i pe

rdaa

ian

28.

Frek

uens

i per

kela

hian

/taw

uran

ant

ar- p

elaj

ar/

mah

asisw

a di

dae

rah

29.

Ada

tidak

nya

prak

tik b

uday

a lo

kal u

ntuk

pe

nceg

ahan

kon

flik

dan

prom

osi p

erda

mai

an

Sum

ber:

Has

il An

alisi

s Ti

m P

enyu

sun

Lampiran144 .................................

...............................................................................................................................................................

Tabe

l 4. B

obot

Var

iabe

l dan

Asp

ek IK

KDTI

KABU

PATE

NTK

1TK

2TK

3TK

KK1

KK2

KK3

KK4

KK5

KKKM

1KM

2KM

3KM

Aceh

Sin

gkil

11

0.42

3077

0.99

9274

0.90

1964

0.76

4816

10.

7223

560.

1336

320.

4413

260.

9578

270.

8366

950.

7578

90.

8500

9

Alor

10

00.

6902

160.

9352

461

10.

7307

710.

2001

840.

4991

670.

9991

980.

9166

051

0.98

6238

Asm

at0.

2075

471

0.42

3077

0.48

4065

0.59

7363

11

0.79

9461

0.11

2331

0.48

1241

0.91

6095

0.98

7688

10.

9646

54

Bang

gai

Kepu

laua

n0.

4716

981

0.57

6923

0.65

6186

0.89

4178

11

0.71

851

0.13

2106

0.47

4777

0.99

9288

0.36

2223

0.83

3333

0.82

3379

Bang

gai L

aut

0.47

1698

11

0.64

8084

0.84

1127

10.

9375

360.

7249

490.

1026

040.

4555

30.

9994

680.

2876

551

0.88

4963

Bang

kala

n0.

4716

981

0.57

6923

0.66

1178

0.85

6253

0.84

6258

0.23

9785

0.74

4043

0.53

5553

0.46

0631

0.60

9388

0.29

7644

10.

7314

72

Belu

0.47

1698

00

0.34

6784

0.90

8035

10.

9863

010.

7305

830.

2949

210.

5280

270.

9992

880.

8747

921

0.97

9534

Beng

kaya

ng0.

5283

021

10.

6934

870.

9215

321

10.

7073

630.

2252

180.

5036

610.

9071

750.

3408

521

0.85

6841

Biak

Num

for

0.47

1698

11

0.64

5659

0.72

6743

10.

9375

360.

6357

260.

1569

20.

4591

170.

8586

960.

7658

441

0.90

6071

Bim

a 1

10.

5769

230.

9927

580.

9228

920.

6925

170.

8758

450.

7102

550.

3985

180.

4950

20.

7499

80.

3285

40.

7578

90.

6855

36

Boal

emo

0.47

1698

11

0.65

5687

0.84

7829

11

0.82

4711

0.21

6901

0.51

9734

0.93

5652

0.30

7633

10.

8628

09

Bom

bana

0.47

1698

11

0.64

3893

0.83

833

11

0.68

0929

0.23

8975

0.50

3954

0.94

2339

0.36

9889

10.

8755

03

Bond

owos

o1

10.

5769

230.

9972

010.

8124

561

10.

7056

890.

4324

710.

5716

610.

9161

860.

3736

060.

5157

790.

6520

68

Bove

n D

igoe

l0.

2075

471

0.42

3077

0.48

6805

0.76

1857

11

0.62

6144

0.18

3486

0.47

6893

0.91

6095

0.87

8044

10.

9469

8

Buol

0.47

1698

10.

5769

230.

6488

230.

8953

090.

7648

160.

9238

370.

7973

870.

1841

420.

4571

150.

9577

370.

3306

311

0.87

5297

Buru

0.47

1698

11

0.65

5455

0.82

1235

0.61

1074

0.87

5845

0.77

7141

0.12

7791

0.40

4595

0.64

4944

0.29

6715

10.

7454

6

Buru

Sel

atan

0.73

5849

00.

5769

230.

5170

940.

6262

091

0.98

6301

0.85

8317

0.06

2871

0.47

2069

0.99

9559

0.20

1473

10.

8711

07

Dei

yai

0.20

7547

11

0.49

2349

0.60

1122

11

0.80

6818

0.04

5022

0.46

0249

0.99

9288

0.28

2777

10.

8841

05

Dog

iyai

0.20

7547

00.

4230

770.

1641

10.

6361

091

0.98

6301

0.83

9015

0.05

6177

0.46

6769

0.95

7737

0.98

2113

10.

9803

12

Dom

pu0.

4716

981

00.

6554

380.

9423

220.

8462

581

0.73

4858

0.32

8762

0.51

9577

0.53

6229

0.29

6251

0.75

789

0.59

5341


...............................................................................................................................................................

KABU

PATE

NTK

1TK

2TK

3TK

KK1

KK2

KK3

KK4

KK5

KKKM

1KM

2KM

3KM

Don

ggal

a0.

4716

981

10.

6598

270.

8115

550.

8462

580.

8758

450.

6765

920.

3174

70.

4855

250.

9421

590.

3410

841

0.87

0788

Ende

11

0.57

6923

0.99

0939

0.89

0679

10.

8895

440.

6799

550.

2564

090.

4908

650.

9161

860.

9210

191

0.95

3943

Gor

onta

lo

Uta

ra0.

4716

980

0.42

3077

0.35

3476

0.78

7954

10.

9863

010.

7688

690.

1450

270.

4847

90.

8587

860.

2834

741

0.82

8352

Hal

mah

era

Bara

t0.

2075

471

00.

4886

360.

8448

891

0.92

3837

0.80

1208

0.11

8352

0.47

0627

0.99

9198

0.90

0344

10.

9836

17

Hal

mah

era

Sela

tan

0.20

7547

10

0.49

083

0.82

1726

10.

9863

010.

7015

550.

2322

320.

5027

240.

8329

930.

8534

21

0.90

9968

Hal

mah

era

Tim

ur0.

4716

981

00.

6510

760.

8642

811

10.

7133

950.

3763

330.

5544

050.

9160

950.

9063

841

0.95

1548

Hul

u Su

ngai

U

tara

11

10.

9949

990.

8518

731

10.

7614

170.

2421

110.

5178

920.

7340

420.

3417

811

0.78

8151

Inta

n Ja

ya0.

2075

470

10.

1728

240.

7234

891

0.87

5845

0.80

6818

0.04

0209

0.43

7672

0.99

9378

0.41

3793

10.

9052

6

Jaya

wija

ya0.

2075

471

10.

4867

240.

7532

10.

7648

160.

9375

360.

8926

550.

1143

390.

4517

120.

6666

980.

9986

060.

7578

90.

7604

33

Jene

pont

o0.

4716

981

10.

6595

740.

8636

131

0.67

7274

0.75

8906

0.27

9647

0.47

5287

0.95

7827

0.32

0874

10.

8737

6

Kapu

as H

ulu

0.47

1698

10.

5769

230.

6516

20.

8860

70.

8462

580.

8895

440.

7667

980.

2248

990.

4718

10.

9002

470.

9305

431

0.94

9141

Kayo

ng U

tara

0.47

1698

10

0.65

0395

0.76

1306

11

0.70

4179

0.18

1123

0.48

8626

0.95

123

0.32

6217

0.83

3333

0.79

8466

Keer

om0.

4716

981

10.

6541

510.

6457

421

10.

7275

270.

1063

70.

4677

450.

7118

660.

3164

61

0.77

5252

Kepu

laua

n Ar

u0.

2641

511

00.

5234

510.

6528

31

0.88

9544

0.65

0057

0.14

7423

0.45

0172

0.90

0247

0.29

3231

10.

8464

1

Kepu

laua

n M

enta

wai

0.47

1698

10.

5769

230.

6544

340.

9202

321

10.

6433

640.

2131

490.

4894

250.

9576

470.

3847

561

0.88

3986

Kepu

laua

n Su

la0.

4716

981

00.

6598

790.

8108

851

10.

6304

0.18

4523

0.47

7917

0.90

0157

0.32

6681

10.

8517

66

Kepu

laua

n Ya

pen

0.47

1698

10.

4230

770.

6546

620.

7244

621

0.98

6301

0.79

7307

0.11

8366

0.48

0568

0.95

7647

0.82

4848

10.

9549

26

Keta

pang

0.47

1698

11

0.65

3064

0.66

1684

11

0.71

6096

0.42

2977

0.57

0202

0.91

6095

0.31

4137

10.

8560

82

Kona

we

0.47

1698

11

0.65

4558

0.84

188

0.84

6258

0.87

5845

0.82

4665

0.19

4626

0.46

8799

0.90

0337

0.16

5235

10.

8258

14

Lampiran146 .................................

...............................................................................................................................................................

KABU

PATE

NTK

1TK

2TK

3TK

KK1

KK2

KK3

KK4

KK5

KKKM

1KM

2KM

3KM

Kona

we

Kepu

laua

n0.

4716

980

0.42

3077

0.35

2633

0.86

3739

10.

9863

010.

7388

280.

0674

130.

4544

090.

9003

370.

3408

521

0.85

4122

Kupa

ng0.

4716

980

0.57

6923

0.34

038

0.88

4652

11

0.73

9723

0.29

0974

0.53

0509

0.95

7737

0.90

3596

10.

9676

56

Lam

pung

Ba

rat

0.47

1698

10.

5769

230.

6495

440.

9406

841

0.88

9544

0.69

8283

0.21

2778

0.47

9431

0.87

4544

0.33

1327

0.75

789

0.73

5514

Land

ak0.

7358

491

10.

8243

820.

8409

220.

8462

581

0.81

6053

0.27

9856

0.51

6485

0.68

6496

0.27

906

10.

7591

36

Lann

y Ja

ya0.

2075

470

10.

1694

220.

6770

71

0.98

6301

0.85

8333

0.04

9852

0.46

7783

0.91

6186

0.41

3793

10.

8721

81

Leba

k1

10.

5769

230.

9964

310.

7804

030.

2221

490.

2354

490.

7205

520.

4573

080.

3386

190.

8428

470.

1643

050.

7578

90.

6959

87

Lem

bata

10

00.

6760

820.

9186

630.

7648

160.

9863

010.

6800

70.

1647

730.

4424

880.

8586

960.

9291

491

0.93

2395

Lom

bok

Bara

t1

10.

5769

230.

9839

150.

8835

331

10.

7090

80.

5025

810.

5952

990.

7755

930.

3357

410.

7578

90.

6968

81

Lom

bok

Teng

ah1

10.

5769

230.

9860

870.

8934

811

0.77

9955

0.67

1361

0.44

9516

0.53

4567

0.83

3353

0.18

3354

0.75

789

0.69

5283

Lom

bok

Tim

ur1

10.

5769

230.

9883

550.

8126

910.

6925

170.

7653

890.

6789

850.

4324

480.

4825

070.

6511

190.

2254

10.

7364

2

Lom

bok

Uta

ra1

10.

5769

230.

9928

620.

7488

040.

8462

580.

8014

290.

6677

560.

3362

570.

4777

140.

7025

250.

3652

431

0.77

9401

Mah

akam

Ulu

0.47

1698

11

0.66

1435

0.71

5836

10.

8895

440.

7706

720.

0598

30.

4406

560.

9417

980.

3046

131

0.86

4766

Mal

aka

0.20

7547

00

0.17

973

0.85

1345

11

0.72

4143

0.16

2388

0.48

5655

0.99

9198

0.90

5223

10.

9844

04

Mal

uku

Bara

t D

aya

0.20

7547

00

0.16

0097

0.84

7165

11

0.77

2012

0.11

3795

0.47

7323

0.99

9288

0.32

7146

10.

8912

57

Mal

uku

Teng

ah0.

4716

981

10.

6612

040.

6953

091

0.87

5845

0.70

4059

0.13

7275

0.45

3171

0.41

748

0.11

7614

0.75

789

0.51

933

Mal

uku

Teng

gara

Ba

rat

0.47

1698

10.

5769

230.

6590

010.

5651

191

0.98

6301

0.69

4386

0.12

0764

0.46

4857

0.99

9198

0.87

8044

10.

9800

23

Mam

bera

mo

Raya

0.20

7547

10.

4230

770.

4866

430.

5896

751

10.

6717

70.

0556

440.

4420

970.

8744

540.

9268

261

0.93

8286

Mam

bera

mo

Teng

ah0.

2075

470

10.

1757

380.

5010

271

0.98

6301

0.87

1212

0.03

832

0.46

6049

0.91

6276

0.41

3793

10.

8722

17


...............................................................................................................................................................

KABU

PATE

NTK

1TK

2TK

3TK

KK1

KK2

KK3

KK4

KK5

KKKM

1KM

2KM

3KM

Mam

uju

Teng

ah0.

4716

981

10.

6585

060.

9036

651

10.

7808

170.

0828

830.

4685

520.

8014

760.

3459

621

0.81

5637

Man

ggar

ai0.

4716

981

00.

6559

250.

9163

881

0.88

9544

0.69

3687

0.27

1635

0.49

8082

0.85

8786

0.90

7313

10.

9289

11

Man

ggar

ai

Bara

t1

10

0.99

0082

0.87

9309

10.

9863

010.

6027

640.

1986

360.

4758

190.

9580

970.

3589

711

0.88

0009

Man

ggar

ai

Tim

ur0.

4716

981

00.

6616

610.

8127

261

0.98

6301

0.68

8198

0.14

7877

0.47

2796

0.78

5627

0.36

3152

10.

8121

07

Map

pi0.

2075

471

0.42

3077

0.48

5845

0.63

7128

11

0.81

5835

0.11

4862

0.48

470.

9991

980.

9317

051

0.98

8672

May

brat

0.52

8302

10.

4230

770.

6883

550.

8555

310.

4573

330.

8014

290.

8048

860.

0507

120.

3484

720.

9160

050.

3206

421

0.85

7094

Mel

awi

11

10.

9871

0.83

962

0.84

6258

10.

7376

890.

2083

210.

4803

580.

7854

470.

3434

071

0.80

8852

Mer

auke

0.47

1698

10.

4230

770.

6549

040.

7551

111

0.87

5845

0.63

702

0.33

0482

0.50

6065

0.70

8519

0.20

2867

10.

7556

11

Mor

owal

i U

tara

00

00.

0440

980.

8997

230.

8462

580.

8758

450.

7913

150.

2209

780.

4721

330.

9002

470.

3817

361

0.86

0676

Mus

i Raw

as0.

4716

981

0.57

6923

0.65

4883

0.87

211

11

0.79

767

0.46

0125

0.59

5517

0.84

2937

0.36

6404

10.

8354

18

Mus

i Raw

as

Uta

ra0.

4716

981

0.57

6923

0.65

7291

0.77

282

11

0.79

767

0.14

4252

0.49

1469

0.67

6732

0.93

0543

10.

8602

69

Nab

ire0.

4716

981

10.

6606

540.

7449

511

0.87

5845

0.76

0795

0.13

3928

0.46

1164

0.85

8786

0.76

445

10.

9058

82

Nag

ekeo

0.47

1698

00

0.35

205

0.78

2961

0.76

4816

10.

6862

70.

1619

940.

4448

830.

9418

880.

9547

021

0.96

9592

Ndu

ga0.

2075

470

10.

1817

830.

7121

121

10.

8712

120.

0522

830.

4729

650.

9162

760.

9372

81

0.95

66

Nia

s0.

2075

471

00.

4927

860.

8415

761

0.87

5845

0.70

8406

0.31

3231

0.51

1828

0.83

2993

0.97

8629

10.

9301

51

Nia

s Ba

rat

0.20

7547

00

0.17

8642

0.80

6671

11

0.79

7726

0.11

218

0.48

0913

0.99

9198

0.93

124

10.

9885

97

Nia

s Se

lata

n0.

4716

980

00.

3517

870.

9038

231

0.88

9544

0.96

587

0.36

1388

0.57

1283

0.91

6095

0.40

4501

10.

8706

48

Nia

s U

tara

10

00.

6809

650.

8481

711

10.

7907

230.

1438

640.

4902

270.

9161

860.

9066

161

0.95

1622

Nun

ukan

11

10.

9775

450.

7930

951

10.

7047

970.

4174

280.

5665

630.

7435

640.

3259

851

0.78

9391

Pand

egla

ng0.

7924

531

10.

8627

750.

8983

960.

3758

90.

3596

040.

6772

360.

5403

320.

4026

130.

8012

960.

1763

850.

5157

790.

5745

96

Lampiran148 .................................

...............................................................................................................................................................

KABU

PATE

NTK

1TK

2TK

3TK

KK1

KK2

KK3

KK4

KK5

KKKM

1KM

2KM

3KM

Pani

ai0.

2075

471

0.42

3077

0.49

2922

0.57

0523

10.

9863

010.

8325

760.

0450

150.

4620

60.

7914

420.

9807

191

0.91

3967

Parig

i M

outo

ng1

11

0.98

922

0.87

5696

10.

9863

010.

6985

280.

3214

390.

5316

230.

9991

980.

9472

681

0.99

1181

Pasa

man

Ba

rat

11

0.42

3077

0.99

4456

0.91

8791

0.84

6258

10.

6470

980.

3742

570.

5204

940.

7597

440.

3257

521

0.79

5787

Pegu

nung

an

Bint

ang

0.20

7547

11

0.48

4149

0.57

1638

11

0.87

1212

0.05

382

0.47

3471

0.99

9108

0.35

0608

10.

8949

67

Pesis

ir Ba

rat

0.47

1698

10.

5769

230.

6527

10.

7442

721

0.80

1429

0.69

8283

0.08

8989

0.42

3758

0.84

2847

0.30

1826

10.

8249

72

Pohu

wat

o1

11

0.97

649

0.89

7574

11

0.81

6467

0.29

7274

0.54

4887

0.80

2107

0.36

594

10.

8191

09

Pole

wal

i M

anda

r1

10.

4230

770.

9888

730.

8873

981

0.92

3837

0.75

8554

0.29

7467

0.52

2789

0.95

7917

0.32

8772

0.27

3669

0.55

4616

Pula

u M

orot

ai0.

2075

471

00.

4902

430.

8387

640.

5387

750.

8758

450.

7839

190.

0740

420.

3773

490.

8013

860.

1821

921

0.78

9203

Pula

u Ta

liabu

0.20

7547

10.

5769

230.

4873

250.

7956

91

10.

7913

850.

0583

460.

4621

640.

9417

080.

7742

071

0.94

0426

Punc

ak0.

2075

471

10.

4914

510.

6835

231

10.

8068

180.

0706

190.

4686

810.

9578

270.

3914

931

0.88

5144

Punc

ak Ja

ya0.

7358

491

0.42

3077

0.83

0006

0.74

1634

11

0.88

7311

0.04

3034

0.47

2499

0.91

6095

0.97

9326

10.

9633

06

Raja

Am

pat

0.20

7547

11

0.48

9416

0.72

9824

10.

7877

310.

8762

810.

1232

670.

4612

690.

9991

080.

8701

461

0.97

8714

Rote

Nda

o0.

4716

980

00.

3469

30.

7977

181

10.

7333

180.

1680

250.

4889

830.

8330

830.

9449

451

0.92

4757

Sabu

Rai

jua

0.47

1698

00

0.34

5294

0.80

7129

0.76

4816

10.

6981

060.

1730

940.

4504

370.

9576

470.

2335

31

0.85

9609

Sam

bas

01

10.

3277

110.

9153

861

10.

6160

710.

3657

920.

5353

30.

8522

790.

3011

291

0.82

861

Sam

pang

11

0.57

6923

0.99

4683

0.84

2294

0.61

1074

0.35

9604

0.75

0701

0.44

6346

0.41

8002

0.41

1575

0.35

5486

0.34

9113

0.37

4976

Sarm

i0.

4716

981

10.

6418

10.

5867

941

0.80

1429

0.69

9797

0.06

0064

0.41

4472

0.77

5593

0.92

8685

10.

8992

77

Selu

ma

0.47

1698

10.

5769

230.

6497

350.

8686

821

0.80

1429

0.77

2309

0.17

7939

0.46

4925

0.55

2168

0.36

4081

0.75

789

0.61

2613

Sera

m B

agia

n Ba

rat

0.47

1698

10.

5769

230.

6560

320.

8836

11

0.98

6301

0.77

0628

0.15

0112

0.48

6748

0.71

8283

0.22

3077

10.

7627

51

Sera

m B

agia

n Ti

mur

0.20

7547

00.

5769

230.

1774

710.

7487

50.

8462

580.

7653

890.

7230

320.

1040

910.

4040

070.

9991

980.

2702

331

0.88

2047


...............................................................................................................................................................

KABU

PATE

NTK

1TK

2TK

3TK

KK1

KK2

KK3

KK4

KK5

KKKM

1KM

2KM

3KM

Seru

yan

11

10.

9967

810.

8601

911

10.

6550

430.

1647

890.

4753

680.

9002

470.

3060

071

0.84

8469

Sigi

11

10.

9962

150.

8987

730.

8462

580.

8758

450.

7002

190.

1886

430.

4468

770.

9006

970.

8666

611

0.93

9023

Sint

ang

11

0.57

6923

0.97

0065

0.82

338

11

0.72

5153

0.29

6065

0.52

985

0.84

2937

0.94

2622

10.

9283

01

Situ

bond

o1

10.

5769

230.

9969

960.

8916

270.

8462

580.

8895

440.

7628

650.

4568

050.

5475

690.

6509

390.

3308

630.

2736

690.

4328

95

Solo

k Se

lata

n1

10.

4230

770.

9918

0.83

2186

11

0.59

0747

0.26

0356

0.49

6539

0.91

6095

0.85

3885

10.

9430

86

Soro

ng0.

4716

981

10.

6616

730.

7982

191

0.98

6301

0.69

5907

0.28

5843

0.51

9478

0.90

0247

0.28

2313

10.

8446

5

Soro

ng

Sela

tan

0.79

2453

11

0.85

9008

0.71

6694

0.53

8775

0.98

6301

0.84

296

0.12

640.

4227

370.

9991

080.

9333

311

0.98

8899

Sum

ba B

arat

0.47

1698

00

0.35

1831

0.91

7589

11

0.72

2186

0.20

8786

0.50

0625

0.85

8696

0.37

2212

10.

8426

2

Sum

ba B

arat

D

aya

0.47

1698

00

0.35

2554

0.86

2287

11

0.67

5589

0.21

5665

0.49

542

0.91

6186

0.91

1727

10.

9524

45

Sum

ba

Teng

ah0.

4716

980

00.

3525

0.89

1866

11

0.67

7886

0.14

7099

0.47

3203

0.94

1888

0.93

3331

10.

9661

47

Sum

ba T

imur

0.47

1698

00

0.31

5428

0.82

8821

10.

9863

010.

7084

620.

2298

340.

5030

420.

9418

880.

9270

591

0.96

5136

Sum

baw

a1

11

0.99

3192

0.78

982

0.45

7333

10.

6725

250.

3891

50.

4723

070.

1095

630.

9040

610.

1666

670.

2628

25

Sum

baw

a Ba

rat

11

0.42

3077

0.99

287

0.75

8928

10.

9863

010.

6811

270.

3518

20.

5388

410.

7597

440.

7925

581

0.87

1033

Supi

ori

0.20

7547

10.

4230

770.

4908

320.

4740

271

10.

7718

010.

0776

60.

4653

860.

9991

980.

1640

731

0.86

4935

Tam

brau

w0.

5283

021

0.42

3077

0.69

5326

0.85

7184

0.84

6258

0.80

1429

0.73

6052

0.04

7314

0.39

3486

0.91

6005

0.90

6849

10.

9515

87

Telu

k Bi

ntun

i0.

2075

471

10.

4878

220.

7881

111

0.98

6301

0.72

5343

0.12

2173

0.47

0284

0.91

6095

0.84

0412

10.

9409

14

Telu

k W

onda

ma

01

10.

3549

830.

8564

080.

8462

580.

9863

010.

7933

580.

0702

90.

4415

0.99

9108

0.34

8053

10.

8945

55

Tim

or T

enga

h Se

lata

n1

10

0.99

6123

0.81

6735

0.84

6258

0.92

3837

0.67

4544

0.22

9465

0.46

4322

0.76

0105

0.91

9393

10.

8916

21

Tim

or T

enga

h U

tara

0.47

1698

10

0.65

414

0.84

8168

0.76

4816

0.98

6301

0.68

2862

0.17

1871

0.44

5274

0.83

2993

0.95

6328

10.

9265

56

Lampiran150 .................................

...............................................................................................................................................................

KABU

PATE

NTK

1TK

2TK

3TK

KK1

KK2

KK3

KK4

KK5

KKKM

1KM

2KM

3KM

Tojo

Una

-Una

0.47

1698

11

0.65

2464

0.89

2559

10.

6772

740.

6958

940.

1956

310.

4375

10.

8849

390.

3297

011

0.84

6202

Tolik

ara

0.20

7547

10.

4230

770.

4876

220.

6739

080.

8462

581

0.79

4133

0.04

4619

0.43

5484

0.77

5503

0.40

2643

10.

8144

47

Toli-

Toli

11

10.

9991

080.

9226

581

0.98

6301

0.73

5652

0.21

071

0.50

1101

0.99

9559

0.32

3429

10.

8907

65

War

open

0.20

7547

10.

4230

770.

4889

0.85

1212

10.

9863

010.

7997

710.

0635

30.

4629

0.99

9198

0.89

7092

10.

9830

93

Yahu

kim

o0.

2075

471

0.42

3077

0.49

2491

0.57

0288

10.

8895

440.

8068

180.

0952

440.

4581

170.

7913

510.

9872

241

0.91

4979

Yalim

o0.

4716

980

10.

3015

550.

6523

631

0.98

6301

0.80

4886

0.05

0731

0.45

9504

0.95

7737

0.99

8839

10.

9830

08

Sum

ber:

Has

il An

alisi

s Ti

m P

enyu

sun


...............................................................................................................................................................

Lampiran 4. Jumlah Konflik Kekerasan dan Perbandingan Tipe Konflik Kekerasan yang Dominan per Kawasan

Tabel 5. Entry Datasheet IKKDTI 2016

Aspek Tata Kelola

KABUPATEN RPJMD EWS PERDA KONFLIK

FORKO-PIMDA FKPM

LEMBAGA CEGAH

KONFLIKAceh Singkil 1 1 1 1 0 1

Nias Barat 1 0 0 0 0 0

Nias Utara 1 1 1 0 0 0

Nias Selatan 1 1 0 0 0 0

Nias 1 0 0 1 0 0

Kepulauan Mentawai

1 1 0 1 1 0

Solok Selatan 1 1 1 1 0 1

Pasaman Barat 1 1 1 1 0 1

Seluma 1 1 0 1 1 0

Musi Rawas 1 1 0 1 1 0

Musi Rawas Utara

1 1 0 1 1 0

Lampung Barat 1 1 0 1 1 0

Pesisir Barat 1 1 0 1 1 0

Pandeglang 0 1 1 1 1 1

Lebak 1 1 1 1 1 0

Situbondo 1 1 1 1 1 0

Bondowoso 1 1 1 1 1 0

Lampiran152 .................................

...............................................................................................................................................................


FORKO-PIMDA FKPM

LEMBAGA CEGAH

KONFLIKBangkalan 1 1 0 1 1 0

Sampang 1 1 1 1 1 0

Sambas 0 0 0 1 1 1

Bengkayang 0 0 1 1 1 1

Landak 1 0 1 1 1 1

Ketapang 1 1 0 1 1 1

Sintang 1 1 1 1 1 0

Kapuas Hulu 1 1 0 1 1 0

Melawi 1 1 1 1 1 1

Kayong Utara 1 1 0 1 0 0

Seruyan 1 1 1 1 1 1

Hulu Sungai Utara

1 1 1 1 1 1

Mahakam Ulu 1 1 0 1 1 1

Nunukan 1 1 1 1 1 1

Manggarai Barat 1 1 1 1 0 0

Manggarai 1 1 0 1 0 0

Manggarai Timur 1 1 0 1 0 0

Nagekeo 1 1 0 0 0 0

Ende 1 1 1 1 1 0

Lembata 1 1 1 0 0 0

Alor 1 1 1 0 0 0

Belu 1 1 0 0 0 0

Malaka 1 0 0 0 0 0

Timor Tengah Selatan

1 1 1 1 0 0


...............................................................................................................................................................


FORKO-PIMDA FKPM

LEMBAGA CEGAH

KONFLIKTimor Tengah Utara

1 1 0 1 0 0

Kupang 1 1 0 0 1 0

Rote Ndao 1 1 0 0 0 0

Sabu Raijua 1 1 0 0 0 0

Sumba Timur 1 1 0 0 0 0

Sumba Tengah 1 1 0 0 0 0

Sumba Barat 1 1 0 0 0 0

Sumba Barat Daya

1 1 0 0 0 0

Bima 1 1 1 1 1 0

Sumbawa 1 1 1 1 1 1

Sumbawa Barat 1 1 1 1 0 1

Dompu 1 1 0 1 0 0

Lombok Utara 1 1 1 1 1 0

Lombok Barat 1 1 1 1 1 0

Lombok Timur 1 1 1 1 1 0

Lombok Tengah 1 1 1 1 1 0

Banggai Kepulauan

1 1 0 1 1 0

Banggai Laut 1 1 0 1 1 1

Boalemo 1 1 0 1 1 1

Bombana 1 1 0 1 1 1

Buol 1 1 0 1 1 0

Donggala 1 1 0 1 1 1

Gorontalo Utara 1 1 0 0 0 1

Jeneponto 1 1 0 1 1 1

Lampiran154 .................................

...............................................................................................................................................................


FORKO-PIMDA FKPM

LEMBAGA CEGAH

KONFLIKKonawe Kepulauan

1 1 0 0 0 1

Konawe 1 1 0 1 1 1

Mamuju Tengah 1 1 0 1 1 1

Morowali Utara 0 0 0 0 0 0

Parigi Moutong 1 1 1 1 1 1

Pohuwato 1 1 1 1 1 1

Polewali Mandar 1 1 1 1 0 1

Sigi 1 1 1 1 1 1

Tojo Una-Una 1 1 0 1 1 1

Toli-Toli 1 1 1 1 1 1

Maluku Tenggara Barat

1 1 0 1 1 0

Maluku Tengah 1 1 0 1 1 1

Buru 1 1 0 1 1 1

Kepulauan Aru 0 1 0 1 0 0

Seram Bagian Barat

1 1 0 1 1 0

Seram Bagian Timur

1 0 0 0 1 0

Maluku Barat Daya

1 0 0 0 0 0

Buru Selatan 1 0 1 0 1 0

Halmahera Barat 1 0 0 1 0 0

Halmahera Selatan

1 0 0 1 0 0

Halmahera Timur

1 1 0 1 0 0

Kepulauan Sula 1 1 0 1 0 0

Pulau Morotai 1 0 0 1 0 0


...............................................................................................................................................................


FORKO-PIMDA FKPM

LEMBAGA CEGAH

KONFLIKPulau Taliabu 1 0 0 1 1 0

Teluk Wondama 0 0 0 1 1 1

Teluk Bintuni 1 0 0 1 1 1

Sorong 1 1 0 1 1 1

Sorong Selatan 0 1 1 1 1 1

Raja Ampat 1 0 0 1 1 1

Maybrat 0 0 1 1 0 1

Tambrauw 0 0 1 1 0 1

Merauke 1 1 0 1 0 1

Nabire 1 1 0 1 1 1

Paniai 1 0 0 1 0 1

Mappi 1 0 0 1 0 1

Asmat 1 0 0 1 0 1

Boven Digoel 1 0 0 1 0 1

Puncak Jaya 1 0 1 1 0 1

Biak Numfor 1 1 0 1 1 1

Kepulauan Yapen

1 1 0 1 0 1

Waropen 1 0 0 1 0 1

Jayawijaya 1 0 0 1 1 1

Yahukimo 1 0 0 1 0 1

Pegunungan Bintang

1 0 0 1 1 1

Tolikara 1 0 0 1 0 1

Sarmi 1 1 0 1 1 1

Keerom 1 1 0 1 1 1

Supiori 1 0 0 1 0 1

Mamberamo Raya

1 0 0 1 0 1

Nduga 1 0 0 0 1 1

Lampiran156 .................................

...............................................................................................................................................................


FORKO-PIMDA FKPM

LEMBAGA CEGAH

KONFLIKLanny Jaya 1 0 0 0 1 1

Mamberamo Tengah

1 0 0 0 1 1

Yalimo 1 1 0 0 1 1

Puncak 1 0 0 1 1 1

Dogiyai 1 0 0 0 0 1

Intan Jaya 1 0 0 0 1 1

Deiyai 1 0 0 1 1 1



...............................................................................................................................................................

Tabe

l 7.

Asp

ek K

apas

itas

Kele

mba

gaan

KABU

PATE

NKK

11KK

12KK

13KK

21KK

22

KK 3

1KK

32KK

33KK

34

KK41

KK42

KK43

KK51

KK52

KK53

Aceh

Sin

gkil

93.9

915

.51

01

00

00

80.7

80

3.3

4.08

1,74

7.17

Nia

s Ba

rat

78.6

723

.78

10

00

00

075

.86

250

2.72

5.12

1,18

1.46

Nia

s U

tara

76.6

6.53

10

00

00

075

.78

240

3.12

5.56

2,30

3.44

Nia

s Se

lata

n93

.09

5.23

20

00

01

088

.63

37.1

40

10.1

24.

324,

305.

08

Nia

s92

.64

42.0

30

00

00

11

78.7

28

09.

375.

472,

430.

72

Kepu

laua

n M

enta

wai

96.1

512

.71

00

00

00

76.8

00

5.48

5.58

2,64

9.26

Solo

k Se

lata

n96

.18

9.54

50

00

00

079

.02

02

6.4

5.9

3,88

9.02

Pasa

man

Bar

at96

.49

5.48

21

00

00

077

.33

00

6.2

6.03

10,7

80.7

7

Selu

ma

96.2

5.48

40

01

00

084

.71

16.6

71

4.02

5.49

2,89

6.00

Mus

i Raw

as92

.67

7.05

30

00

00

084

.48

15.5

60

7.55

7.37

13

,376

.33

Mus

i Raw

as

Uta

ra71

.18

7.05

30

00

00

084

.48

15.5

60

0.3

9.92

5,77

6.34

Lam

pung

Bar

at95

.72

5.12

10

00

01

082

.31

2.5

04.

2510

.99

3,38

0.54

Pesis

ir Ba

rat

74.3

25.

125

00

10

00

82.3

12.

50

0.8

4.69

2,91

3.70

Pand

egla

ng97

.52

5.74

31

21

04

070

.64

120

7.6

5.02

18,4

56.0

4

Lampiran158 .................................

...............................................................................................................................................................

KABU

PATE

NKK

11KK

12KK

13KK

21KK

22

KK 3

1KK

32KK

33KK

34

KK41

KK42

KK43

KK51

KK52

KK53

Leba

k94

.69

16.4

76

22

10

51

74.9

614

014

.11

12.7

11,

867.

20

Situ

bond

o96

.67

6.7

31

00

01

079

.54

15.5

60

7.7

5.52

13,3

47.0

4

Bond

owos

o96

.67

16.9

75

00

00

00

79.5

56.

670

6.23

10.8

713

,074

.07

Bang

kala

n96

.18

1.41

51

01

06

091

.09

00

4.49

11.1

121

,709

.17

Sam

pang

93.0

99.

544

11

10

40

94.8

52.

221

7.06

4.39

13,9

77.6

8

Sam

bas

96.2

46.

242

00

00

00

66.8

36.

670

4.4

5.42

13,2

19.4

2

Beng

kaya

ng96

.34

4.32

20

00

00

075

.83

110

4.27

4.02

5,56

5.54

Land

ak96

.36

6.87

51

00

00

088

.25

14.2

90

5.31

5.9

6,71

5.39

Keta

pang

49.0

810

.13

00

00

00

74.9

413

.33

05.

192.

2915

,979

.89

Sint

ang

96.1

12.3

95

00

00

00

83.1

95.

710

4.33

5.36

9,29

5.55

Kapu

as H

ulu

96.1

47.

753

10

00

10

85.1

810

03.

24.

677,

071.

51

Mel

awi

95.9

56.

675

10

00

00

93.7

86.

672

4.99

4.73

3,31

3.36

Kayo

ng U

tara

63.0

414

.71

10

00

00

078

.12

80

4.36

5.65

2,51

7.74

Seru

yan

95.6

57.

494

00

00

00

67.4

912

02.

895.

373,

915.

88

Hul

u Su

ngai

U

tara

93.6

415

.43

00

00

00

78.3

216

.67

06.

125.

993,

246.

59

Mah

akam

Ulu

63.5

314

.36

30

00

01

076

.59

200

0.43

4.79

1.77

5.79

Nun

ukan

96.5

415

.07

60

00

00

067

.24

200

4.07

9.65

15,8

21.6

3


...............................................................................................................................................................

KABU

PATE

NKK

11KK

12KK

13KK

21KK

22

KK 3

1KK

32KK

33KK

34

KK41

KK42

KK43

KK51

KK52

KK53

Man

ggar

ai

Bara

t95

.87

17.8

52

00

00

01

82.5

13.

333

5.49

3.72

2,19

0.42

Man

ggar

ai95

.35

12.7

51

00

00

10

78.3

411

.43

17.

485.

153,

024.

86

Man

ggar

ai

Tim

ur85

.63

24.3

62

00

00

01

80.1

23.

330

3.45

5.04

2,13

4.62

Nag

ekeo

74.4

416

.95

20

10

00

082

.89

00

4.43

4.67

1,50

9.11

Ende

95.5

221

.71

00

00

10

78.9

53.

330

6.19

5.18

4,14

0.97

Lem

bata

96.1

513

.23

10

10

00

182

.01

00

4.62

5.19

1,26

3.38

Alor

95.8

57.

161

00

00

00

83.1

16.

670

5.51

4.91

1,99

4.02

Belu

95.9

16.4

31

00

00

01

66.3

325

08.

425.

742,

787.

73

Mal

aka

83.6

316

.43

10

00

00

066

.33

240

4.16

5.47

1,78

0.30

Tim

or T

enga

h Se

lata

n95

.213

.23

51

00

10

172

.36

151

4.78

4.38

4,94

1.73

Tim

or T

enga

h U

tara

95.3

811

.13

40

10

00

176

.31

6.67

04.

024.

572,

741.

17

Kupa

ng95

.83

24.2

21

00

00

00

80.0

311

.43

07.

055.

014,

845.

57

Rote

Nda

o96

.16

29.3

94

00

00

00

78.6

120

4.39

4.8

1,89

3.35

Sabu

Rai

jua

72.5

814

.12

10

10

00

080

50

5.18

5.19

875.

38

Sum

ba T

imur

96.1

918

.93

40

00

00

176

.910

05.

244.

994,

117.

06

Sum

ba T

enga

h95

.82

13.5

32

00

00

00

81.7

00

4.42

4.24

752.

59

Lampiran160 .................................

...............................................................................................................................................................

KABU

PATE

NKK

11KK

12KK

13KK

21KK

22

KK 3

1KK

32KK

33KK

34

KK41

KK42

KK43

KK51

KK52

KK53

Sum

ba B

arat

93.8

810

.05

10

00

00

077

.02

120

6.19

4.76

1,46

7.87

Sum

ba B

arat

D

aya

80.6

18.

021

00

00

00

78.7

62.

860

6.33

41,

812.

23

Bim

a 96

.41

3.97

22

00

01

176

.14

11.1

10

9.33

6.01

7,32

5.51

Sum

baw

a79

.74

6.43

42

10

00

078

.91

2.22

07.

766.

619,

094.

73

Sum

baw

a Ba

rat

84.2

57.

436

00

00

01

82.1

60

06.

96-1

.32

9,58

9.90

Dom

pu96

.35

5.55

11

00

00

083

.69

6.67

08.

556.

134,

465.

39

Lom

bok

Uta

ra81

.74

15.1

75

10

10

00

79.0

16.

671

9.83

4.56

3,24

6.46

Lom

bok

Bara

t95

.86

8.17

30

00

00

076

.75

15.5

61

11.5

35.

4810

,055

.91

Lom

bok

Tim

ur97

.36

9.73

62

00

02

178

.24

07.

264.

7912

,774

.56

Lom

bok

Teng

ah91

.86.

712

00

02

11

75.2

96

08.

386.

2811

,703

.80

Bang

gai

Kepu

laua

n94

.89

3.06

30

00

00

083

.81

40

2.36

7.07

2,47

9.31

Bang

gai L

aut

78.1

33.

062

00

01

00

83.8

15

01.

767.

921,

518.

36

Boal

emo

95.4

319

.56

30

00

00

084

.26

200

5.01

7.31

3,22

6.90

Bom

bana

96.2

724

.08

30

00

00

074

.82

80

5.34

7.35

3,98

5.95

Buol

97.1

522

.68

10

10

10

181

.57

241

3.33

6.19

4,17

8.75

Don

ggal

a88

.25

12.3

74

10

00

11

75.4

26.

670

5.58

6.24

8,40

5.06


...............................................................................................................................................................

KABU

PATE

NKK

11KK

12KK

13KK

21KK

22

KK 3

1KK

32KK

33KK

34

KK41

KK42

KK43

KK51

KK52

KK53

Gor

onta

lo

Uta

ra77

.68

20.3

22

00

00

01

79.9

916

03.

157.

121,

989.

80

Jene

pont

o97

.23

8.8

40

01

01

174

.92

200

5.38

7.94

6,15

7.05

Kona

we

Kepu

laua

n79

.26

13.6

60

00

00

01

81.2

110

00.

927.

685

1.39

Kona

we

95.6

413

.66

41

00

01

181

.21

23.3

30

2.62

7.97

5,50

9.48

Mam

uju

Teng

ah86

.46

11.4

10

00

00

00

78.0

320

00.

995.

712,

045.

28

Mor

owal

i Uta

ra93

.96

16.2

11

10

00

11

79.5

220

02.

987.

326,

618.

00

Parig

i Mou

tong

95.3

39.

993

00

00

01

75.4

910

03.

486.

7911

,782

.93

Pohu

wat

o97

.07

21.7

91

00

00

00

83.0

920

07.

457.

464,

063.

82

Pole

wal

i M

anda

r95

.34

14.2

92

00

01

01

74.8

720

04.

837.

318,

181.

33

Sigi

96.8

612

.82

21

00

01

175

.73

100

2.23

6.58

6,06

6.81

Tojo

Una

-Una

93.0

517

.21

10

01

01

180

.64

03.

847

3,87

8.65

Toli-

Toli

95.8

111

.35

10

00

00

173

.42

23.3

31

3.44

6.43

5,49

7.77

Mal

uku

Teng

gara

Bar

at56

.84

30.1

26

00

00

01

76.7

38

02.

576.

041,

715.

52

Mal

uku

Teng

ah92

.45

8.77

100

00

01

178

.56

7.5

03.

175.

251,

909.

83

Buru

80.2

713

.12

21

10

01

184

.82

120

2.89

6.23

1,58

4.87

Kepu

laua

n Ar

u63

.46

19.0

65

00

00

10

77.7

50

03.

036.

842,

375.

47

Lampiran162 .................................

...............................................................................................................................................................

KABU

PATE

NKK

11KK

12KK

13KK

21KK

22

KK 3

1KK

32KK

33KK

34

KK41

KK42

KK43

KK51

KK52

KK53

Sera

m B

agia

n Ba

rat

95.9

20

40

00

00

182

.68

13.3

30

3.45

6.16

2,02

4.15

Sera

m B

agia

n Ti

mur

62.8

910

.48

21

00

02

185

.64

81

2.15

5.76

1,46

1.26

Mal

uku

Bara

t D

aya

88.7

825

.88

10

00

00

085

.92

100

1.39

15.3

41,

152.

23

Buru

Sel

atan

61.2

857

.61

00

00

01

89.0

320

00.

96.

2890

1.93

Hal

mah

era

Bara

t96

.65

14.2

24

00

01

01

84.5

816

02.

735.

41,

463.

98

Hal

mah

era

Sela

tan

93.4

925

.35

30

00

00

186

.86

3.33

15.

386.

723,

667.

59

Hal

mah

era

Tim

ur95

.39

13.9

43

00

00

00

86.7

40

012

.69

2,10

2.02

Kepu

laua

n Su

la97

.418

.64

50

00

00

074

.96

00

5.04

5.97

1,58

8.97

Pula

u M

orot

ai90

.95

15.6

33

30

00

11

87.6

110

01.

216.

191,

087.

33

Pula

u Ta

liabu

7318

.64

10

00

00

074

.96

250

0.8

5.89

878.

51

Telu

k W

onda

ma

97.0

1no

ne2

10

00

01

79.8

120

01.

245.

31,

013.

81

Telu

k Bi

ntun

i76

.95

none

10

00

00

188

.71

51

2.76

2.36

2,29

0.74

Soro

ng73

.86

none

00

00

00

173

.29

120

4.62

3.16

8,72

3.13

Soro

ng S

elat

an95

.31

none

33

00

00

195

.99

100

2.97

7.17

1,17

8.26

Raja

Am

pat

74.8

9no

ne3

00

10

01

77.8

735

02.

266.

252,

297.

74


...............................................................................................................................................................

KABU

PATE

NKK

11KK

12KK

13KK

21KK

22

KK 3

1KK

32KK

33KK

34

KK41

KK42

KK43

KK51

KK52

KK53

May

brat

96.8

2no

ne2

21

10

00

100

51

0.75

6.27

431.

87

Tam

brau

w91

.9no

ne1

10

10

00

85.6

610

10.

816.

2714

1.42

Mer

auke

70.3

619

.99

20

00

01

166

.12

161

7.82

8.23

5.25

0,15

Nab

ire58

.27

12.7

91

00

00

11

99.5

42

2.18

7.67

2.73

6,27

Pani

ai42

.547

.11

00

00

01

100

40

0.9

2.69

635,

58

Map

pi37

.97

17.5

31

00

00

00

92.1

410

02.

497.

081.

274,

50

Asm

at55

.57

66.6

70

00

00

00

99.2

35

12.

746.

0895

3,29

Bove

n D

igoe

l73

.47

39.0

40

00

00

00

79.2

01

4.64

5.32

2.29

0,15

Punc

ak Ja

ya44

.65

0.89

00

00

00

010

012

.50

0.87

1.87

743,

09

Biak

Num

for

72.8

617

40

00

10

072

.06

40

3.76

5.12

2.16

0,07

Kepu

laua

n Ya

pen

5819

.29

10

00

00

198

.65

00

2.91

6.39

972,

62

War

open

82.1

95.

992

00

00

01

89.8

610

00.

5810

.47

539,

47

Jaya

wija

ya65

.88

13.6

42

01

01

00

100

13.3

30

2.41

6.05

1.58

9,38

Yahu

kim

o51

.27

52.6

32

00

00

10

100

00

2.16

7.06

653,

70

Pegu

nung

an

Bint

ang

62.4

86.0

20

00

00

00

100

100

0.56

6.07

950,

49

Tolik

ara

57.5

1no

ne2

10

00

00

100

3.33

10.

257.

2564

5,74

Sarm

i57

.86

24.3

96

00

10

00

80.2

45

00.

596.

381.

199,

66

Lampiran164 .................................

...............................................................................................................................................................

KABU

PATE

NKK

11KK

12KK

13KK

21KK

22

KK 3

1KK

32KK

33KK

34

KK41

KK42

KK43

KK51

KK52

KK53

Keer

om57

.22

28.1

93

00

00

00

89.0

25

11.

998.

611.

231,

29

Supi

ori

49.1

665

.38

40

00

00

085

.89

100

1.59

7.27

474,

78

Mam

bera

mo

Raya

11.1

90

00

00

00

090

.52

02

0.39

9.67

548,

89

Ndu

ga37

.69

00

00

00

00

100

100

0.68

7.78

308,

11

Lann

y Ja

ya65

.58

47.1

31

00

00

01

100

80

0.69

5.51

638,

18

Mam

bera

mo

Teng

ah22

.48

39.3

31

00

00

01

100

100

0.13

7.95

316,

82

Yalim

o42

.85

120

10

00

00

110

05

10.

558.

4128

5,15

Punc

ak36

.78

01

00

00

00

100

00

0.79

9.05

928,

66

Dog

iyai

53.7

434

.25

20

00

00

110

05

00.

369.

0376

3,69

Inta

n Ja

ya44

.08

6.13

00

00

01

110

00

00.

277.

3932

8,75

Dei

yai

32.2

420

.75

10

00

00

010

00

00.

447.

3934

3,68

Sum

ber:

Has

il An

alisi

s Ti

m P

enyu

sun


...............................................................................................................................................................

Tabe

l 8.

Asp

ek K

etah

anan

Mas

yara

kat

KABU

PATE

NKM

11KM

12KM

13KM

14KM

21KM

22KM

31KM

32

Aceh

Sin

gkil

01

30

7.03

01

1

Nia

s Ba

rat

00

10

2.96

00

1

Nia

s U

tara

02

20

4.02

00

1

Nia

s Se

lata

n0

21

00.

41

01

Nia

s0

41

00.

920

01

Kepu

laua

n M

enta

wai

01

10

1.25

10

1

Solo

k Se

lata

n0

21

06.

290

01

Pasa

man

Bar

at0

31

23.

791

01

Selu

ma

08

32

2.14

11

1

Mus

i Raw

as0

12

22.

041

01

Mus

i Raw

as U

tara

05

22

2.99

00

1

Lam

pung

Bar

at0

31

03.

551

11

Pesis

ir Ba

rat

01

12

4.82

10

1

Pand

egla

ng0

21

210

.22

12

1

Leba

k0

11

210

.74

11

1

Lampiran166 .................................

...............................................................................................................................................................

KABU

PATE

NKM

11KM

12KM

13KM

14KM

21KM

22KM

31KM

32

Situ

bond

o0

71

13.

571

31

Bond

owos

o0

22

01.

731

21

Bang

kala

n0

81

15

10

1

Sam

pang

010

23

2.51

12

0

Sam

bas

12

11

4.85

10

1

Beng

kaya

ng2

21

03.

141

01

Land

ak0

21

45.

81

01

Keta

pang

02

10

4.29

10

1

Sint

ang

01

22

2.47

00

1

Kapu

as H

ulu

01

11

2.99

00

1

Mel

awi

01

13

3.03

10

1

Kayo

ng U

tara

11

10

3.77

10

0

Seru

yan

01

11

4.64

10

1

Hul

u Su

ngai

Uta

ra0

51

13.

11

01

Mah

akam

Ulu

00

11

4.7

10

1

Nun

ukan

16

20

3.78

10

1

Man

ggar

ai B

arat

01

60

2.36

10

1


...............................................................................................................................................................

KABU

PATE

NKM

11KM

12KM

13KM

14KM

21KM

22KM

31KM

32

Man

ggar

ai0

22

13.

990

01

Man

ggar

ai T

imur

01

33

2.18

10

1

Nag

ekeo

00

21

1.95

00

1

Ende

02

20

3.4

00

1

Lem

bata

02

11

3.05

00

1

Alor

00

10

3.59

00

1

Belu

00

20

5.39

00

1

Mal

aka

00

10

4.08

00

1

Tim

or T

enga

h Se

lata

n0

35

23.

470

01

Tim

or T

enga

h U

tara

04

10

1.88

00

1

Kupa

ng0

12

04.

150

01

Rote

Nda

o0

42

02.

370

01

Sabu

Rai

jua

01

10

7.76

10

1

Sum

ba T

imur

00

21

3.14

00

1

Sum

ba T

enga

h0

02

12.

870

01

Sum

ba B

arat

02

11

1.79

10

1

Sum

ba B

arat

Day

a0

22

03.

80

01

Lampiran168 .................................

...............................................................................................................................................................

KABU

PATE

NKM

11KM

12KM

13KM

14KM

21KM

22KM

31KM

32

Bim

a 0

62

03.

671

11

Sum

baw

a0

172

44.

130

41

Sum

baw

a Ba

rat

03

12

8.93

00

1

Dom

pu0

72

35.

061

11

Lom

bok

Uta

ra0

33

32.

091

01

Lom

bok

Bara

t0

41

13.

361

11

Lom

bok

Tim

ur0

73

18.

111

01

Lom

bok

Teng

ah0

45

09.

921

11

Bang

gai K

epul

auan

00

20

2.22

10

0

Bang

gai L

aut

00

40

5.43

10

1

Boal

emo

10

41

4.57

10

1

Bom

bana

00

71

1.89

10

1

Buol

01

20

3.58

10

1

Don

ggal

a0

05

13.

131

01

Gor

onta

lo U

tara

02

21

5.61

10

1

Jene

pont

o0

13

04

10

1

Kona

we

Kepu

laua

n0

12

13.

141

01


...............................................................................................................................................................

KABU

PATE

NKM

11KM

12KM

13KM

14KM

21KM

22KM

31KM

32

Kona

we

01

21

10.7

10

1

Mam

uju

Teng

ah0

23

22.

921

01

Mor

owal

i Uta

ra0

11

11.

381

01

Parig

i Mou

tong

00

10

2.27

00

1

Pohu

wat

o0

210

22.

061

01

Pole

wal

i Man

dar

01

40

3.66

13

1

Sigi

01

61

5.74

00

1

Tojo

Una

-Una

00

72

3.62

10

1

Toli-

Toli

00

50

3.89

10

1

Mal

uku

Teng

gara

Bar

at0

01

05.

250

01

Mal

uku

Teng

ah0

141

012

.75

11

1

Buru

03

14

5.04

10

1

Kepu

laua

n Ar

u0

11

15.

191

01

Sera

m B

agia

n Ba

rat

04

22

8.21

10

1

Sera

m B

agia

n Ti

mur

00

10

6.18

10

1

Lampiran170 .................................

...............................................................................................................................................................

KABU

PATE

NKM

11KM

12KM

13KM

14KM

21KM

22KM

31KM

32

Mal

uku

Bara

t Day

a0

02

03.

731

01

Buru

Sel

atan

00

50

9.14

10

1

Hal

mah

era

Bara

t0

01

04.

290

01

Hal

mah

era

Sela

tan

04

10

6.31

00

1

Hal

mah

era

Tim

ur0

21

04.

030

01

Kepu

laua

n Su

la0

10

13.

751

01

Pula

u M

orot

ai0

22

29.

971

01

Pula

u Ta

liabu

00

01

9.72

00

1

Telu

k W

onda

ma

00

00

2.83

10

1

Telu

k Bi

ntun

i0

21

06.

870

01

Soro

ng0

11

15.

661

01

Soro

ng S

elat

an0

00

02.

870

01

Raja

Am

pat

00

00

5.59

00

1

May

brat

02

00

4.01

10

1

Tam

brau

w0

20

04.

010

01

Mer

auke

07

30

9.08

10

1

Nab

ire0

22

110

.14

00

1


...............................................................................................................................................................

KABU

PATE

NKM

11KM

12KM

13KM

14KM

21KM

22KM

31KM

32

Pani

ai0

51

00.

830

01

Map

pi0

01

02.

940

01

Asm

at0

21

00.

530

01

Bove

n D

igoe

l0

21

05.

250

01

Punc

ak Ja

ya0

21

00.

890

01

Biak

Num

for

02

11

10.0

80

01

Kepu

laua

n Ya

pen

01

10

7.54

00

1

War

open

00

10

4.43

00

1

Jaya

wija

ya0

80

00.

060

11

Yahu

kim

o0

50

00.

550

01

Pegu

nung

an B

inta

ng0

00

02.

721

01

Tolik

ara

04

01

0.48

10

1

Sarm

i0

41

13.

070

01

Keer

om1

42

24.

191

01

Supi

ori

00

10

10.7

51

01

Mam

bera

mo

Raya

03

00

3.15

00

1

Ndu

ga0

23

02.

70

01

Lampiran172 .................................

...............................................................................................................................................................

KABU

PATE

NKM

11KM

12KM

13KM

14KM

21KM

22KM

31KM

32

Lann

y Ja

ya0

22

00

10

1

Mam

bera

mo

Teng

ah0

23

00

10

1

Yalim

o0

12

00.

050

01

Punc

ak0

13

00.

961

01

Dog

iyai

01

20

0.77

00

1

Inta

n Ja

ya0

03

00

10

1

Dei

yai

00

20

5.64

10

1Su

mbe

r: H

asil

Anal

isis

Tim

Pen

yusu

n


...............................................................................................................................................................

Lam

pira

n 5.

Sum

ber D

ata

Tabe

l 9. D

aftar

Web

site

BPS

Prop

insi,

Web

site

Pem

erin

tah

Kabu

pate

n da

n W

ebsit

e BP

S Ka

bupa

ten

Wila

yah

Prov

insi

Web

site

BPS

Prov

insi

Kabu

pate

nW

ebsit

e Ka

bupa

ten

Web

site

BPS

Kabu

pate

nSu

mat

era

Sum

ater

a Ba

rat

http:

//sum

bar.b

ps.

go.id

/Ke

pula

uan

Men

taw

aihtt

p://w

ww

.men

taw

ai-t

rave

l.co

m/

https

://m

enta

wai

kab.

bps.g

o.id

/

Pasa

man

Bar

athtt

p://p

asam

anba

ratk

ab.g

o.id

/htt

ps://

pasa

man

bara

tkab

.bps

.go.

idSo

lok

Sela

tan

http:

//ww

w.so

lselk

ab.g

o.id

https

://so

loks

elat

anka

b.bp

s.go.

id/

Sum

ater

a U

tara

http:

//sum

ut.b

ps.g

o.id

/fr

onte

nd/in

dex.

php

Nia

s U

tara

https

://ni

asut

ara.

wor

dpre

ss.

com

/htt

ps://

nias

utar

akab

.bps

.go.

id/f

ront

end/

inde

x.ph

pN

ias

http:

//nia

skab

.go.

id/

https

://ni

aska

b.bp

s.go.

id/in

dex.

php

Nia

s Se

lata

nhtt

p://w

ww

.nia

ssel

atan

kab.

go.id

/htt

ps://

nias

sela

tank

ab.b

ps.g

o.id

/fr

onte

ndv3

.1/in

dex.

php

Nia

s Ba

rat

http:

//ww

w.n

iasb

arat

kab.

go.id

/htt

ps://

nias

bara

tkab

.bps

.go.

id/f

ront

end/

inde

x.ph

pN

ADhtt

p://a

ceh.

bps.g

o.id

/Ac

eh S

ingk

ilhtt

p://w

ww

.ace

hsin

gkilk

ab.

go.id

/htt

ps://

aceh

singk

ilkab

.bps

.go.

id/

Sum

ater

a Se

lata

nhtt

p://s

umse

l.bps

.go.

id/

Mus

iRaw

ashtt

p://w

ww

.mus

iraw

aska

b.go

.id/

https

://m

usira

was

kab.

bps.g

o.id

/M

usiR

awas

Uta

rahtt

p://w

ww

.mur

atar

akab

.go.

id/

https

://m

usira

was

kab.

bps.g

o.id

/Be

ngku

luhtt

p://b

engk

ulu.

bps.

go.id

/Se

lum

ahtt

p://s

elum

akab

.go.

id/

https

://se

lum

akab

.bps

.go.

id/

Lam

pung

http:

//lam

pung

.bps

.go

.id/

Lam

pung

Bar

athtt

p://w

ww

.lam

pung

bara

tkab

.go

.id/

https

://la

mpu

ngba

ratk

ab.b

ps.g

o.id

/

Pesis

ir Ba

rat

http:

//ww

w.p

esisi

rbar

atka

b.go

.id/

https

://la

mpu

ngba

ratk

ab.b

ps.g

o.id

/

Lampiran174 .................................

...............................................................................................................................................................

Wila

yah

Prov

insi

Web

site

BPS

Prov

insi

Kabu

pate

nW

ebsit

e Ka

bupa

ten

Web

site

BPS

Kabu

pate

nJa

wa

Bant

enhtt

p://b

ante

n.bp

s.go.

id/

Leba

khtt

p://l

ebak

kab.

go.id

/htt

ps://

leba

kkab

.bps

.go.

id/

Pand

egla

nghtt

p://w

ww

.pan

degl

angk

ab.

go.id

/htt

ps://

pand

egla

ngka

b.bp

s.go.

id/

Jaw

aTim

urhtt

p://j

atim

.bps

.go.

id/

Situ

bond

ohtt

p://w

ww

.situ

bond

okab

.go.

id/

inde

x1.p

hphtt

ps://

situb

ondo

kab.

bps.g

o.id

/

Bond

owos

ohtt

p://b

ondo

wos

okab

.go.

id/

https

://bo

ndow

osok

ab.b

ps.g

o.id

/Ba

ngka

lan

http:

//ww

w.b

angk

alan

kab.

go.id

/v3

/htt

ps://

bang

kala

nkab

.bps

.go.

id/

Sam

pang

http:

//sam

pang

kab.

go.id

/htt

ps://

sam

pang

kab.

bps.g

o.id

/Ka

liman

tan

Kalim

anta

n Ba

rat

http:

//kal

bar.b

ps.g

o.id

/Si

ntan

ghtt

p://w

ww

.sint

ang.

go.id

/htt

ps://

sinta

ngka

b.bp

s.go.

id/

Beng

kaya

nghtt

p://w

ww

.ben

gkay

angk

ab.

go.id

/htt

ps://

beng

kaya

ngka

b.bp

s.go.

id

Kapu

as H

ulu

http:

//ww

w.k

apua

shul

ukab

.go

.id/d

epan

https

://ka

puas

hulu

kab.

bps.g

o.id

/

Kayo

ng U

tara

http:

//ww

w.k

ayon

guta

raka

b.go

.id/

https

://ka

yong

utar

akab

.bps

.go.

id/

Keta

pang

http:

//ww

w.k

etap

angk

ab.g

o.id

/htt

ps://

keta

pang

kab.

bps.g

o.id

/La

ndak

http:

//ww

w.la

ndak

kab.

go.id

/de

pan

https

://la

ndak

kab.

bps.g

o.id

/

Mel

awi

http:

//mel

awik

ab.g

o.id

/htt

ps://

mel

awik

ab.b

ps.g

o.id

/Sa

mba

shtt

p://s

amba

s.go.

id/

https

://sa

mba

skab

.bps

.go.

id/

Kalim

anta

n Te

ngah

http:

//kal

teng

.bps

.go

.id/

Seru

yan

http:

//ww

w.se

ruya

nkab

.go.

id/

https

://se

ruya

nkab

.bps

.go.

id/

Kalim

anta

n Ti

mur

http:

//kal

tim.b

ps.g

o.id

/M

ahak

am U

luhtt

p://w

ww

.mah

akam

uluk

ab.

go.id

/htt

ps://

kuba

rkab

.bps

.go.

id/

Kalim

anta

n U

tara

http:

//kal

tara

.bps

.go.

id/

Nun

ukan

http:

//ww

w.n

unuk

anka

b.go

.id/

https

://nu

nuka

nkab

.bps

.go.

id/

Kalim

anta

n Se

lata

n htt

p://k

alse

l.bps

.go.

id/

Hul

u Su

ngai

Uta

rahtt

p://w

ww

.hul

usun

gaiu

tara

kab.

go.id

/htt

ps://

hulu

sung

aiut

arak

ab.b

ps.g

o.id

/w

ebbe

ta/f

ront

end/


...............................................................................................................................................................

Wila

yah

Prov

insi

Web

site

BPS

Prov

insi

Kabu

pate

nW

ebsit

e Ka

bupa

ten

Web

site

BPS

Kabu

pate

nN

usa

Teng

gara

NTB

http:

//ntb

.bps

.go.

id/

Dom

puhtt

p://w

ww

.dom

puka

b.go

.id/

https

://do

mpu

kab.

bps.g

o.id

/Su

mba

wa

Bara

thtt

p://s

umba

wab

arat

kab.

go.id

/v/

https

://su

mba

wab

arat

kab.

bps.g

o.id

/

Sum

baw

ahtt

p://s

umba

wak

ab.g

o.id

/htt

ps://

sum

baw

akab

.bps

.go.

id/

Bim

ahtt

p://b

imak

ab.g

o.id

/htt

ps://

bim

akab

.bps

.go.

id/

Lom

bok

Uta

rahtt

p://l

ombo

kuta

raka

b.go

.id/v

1/htt

ps://

lom

boku

tara

kab.

bps.g

o.id

/Lo

mbo

k Ti

mur

http:

//ww

w.lo

mbo

ktim

urka

b.go

.id/

https

://lo

mbo

ktim

urka

b.bp

s.go.

id/

Lom

bok

Bara

thtt

p://l

ombo

kbar

atka

b.go

.id/

https

://lo

mbo

kbar

atka

b.bp

s.go.

id/

Lom

bok

Teng

ahhtt

p://l

ombo

kten

gahk

ab.g

o.id

/htt

ps://

lom

bokt

enga

hkab

.bps

.go.

id/

NTT

http:

//ntt.

bps.g

o.id

/M

angg

arai

Bar

athtt

p://m

angg

arai

bara

tkab

.go.

id/

site/

https

://m

angg

arai

bara

tkab

.bps

.go.

id/

Man

ggar

aihtt

p://w

ww

.man

ggar

ai.g

o.id

/htt

ps://

man

ggar

aika

b.bp

s.go.

id/

Man

ggar

aiTi

mur

http:

//ww

w.m

angg

arai

timur

kab.

go.id

/htt

ps://

man

ggar

aitim

urka

b.bp

s.go.

id/

Nag

ekeo

http:

//ww

w.n

agek

eoka

b.go

.id/

https

://na

geke

okab

.bps

.go.

id/

Ende

http:

//por

tal.e

ndek

ab.g

o.id

/htt

ps://

ende

kab.

bps.g

o.id

/Le

mba

tahtt

p://l

emba

taka

b.go

.id/

https

://le

mba

taka

b.bp

s.go.

id/

Alor

http:

//alo

rkab

.go.

id/n

ew/

https

://al

orka

b.bp

s.go.

id/

Sum

ba B

arat

https

://su

mba

bara

tkab

.bps

.go.

id/

Sum

ba B

arat

Day

ahtt

p://w

ww

.sbdk

ab.g

o.id

/htt

ps://

sum

baba

ratd

ayak

ab.b

ps.g

o.id

/Su

mba

Ten

gah

http:

//ww

w.su

mba

teng

ahka

b.go

.id/

https

://su

mba

teng

ahka

b.bp

s.go.

id/

Sum

ba T

imur

http:

//ww

w.su

mba

timur

kab.

go.id

/htt

ps://

sum

batim

urka

b.bp

s.go.

id/

Lampiran176 .................................

...............................................................................................................................................................

Wila

yah

Prov

insi

Web

site

BPS

Prov

insi

Kabu

pate

nW

ebsit

e Ka

bupa

ten

Web

site

BPS

Kabu

pate

nKu

pang

http:

//ww

w.k

ab-k

upan

g.go

.id/

https

://ku

pang

kab.

bps.g

o.id

/Ti

mor

Ten

gah

Uta

rahtt

p://w

ww

.ttuk

ab.g

o.id

/htt

ps://

timor

teng

ahut

arak

ab.b

ps.g

o.id

/

Tim

or T

enga

h Se

lata

nhtt

ps://

timor

teng

ahse

lata

nkab

.bps

.go.

id/

Belu

http:

//bel

ukab

.go.

id/

https

://be

luka

b.bp

s.go.

id/

Mal

aka

http:

//ww

w.m

alak

akab

.go.

id/

inde

x.ht

ml

https

://m

alak

akab

.bps

.go.

id/

Sabu

Rai

jua

https

://sa

bura

ijuak

ab.b

ps.g

o.id

/Ro

te N

dao

http:

//ww

w.ro

tend

aoka

b.go

.id/

https

://ro

tend

aoka

b.bp

s.go.

id/


...............................................................................................................................................................

Wila

yah

Prov

insi

Web

site

BPS

Prov

insi

Kabu

pate

nW

ebsit

e Ka

bupa

ten

Web

site

BPS

Kabu

pate

nSu

law

esi

Sula

wes

i Se

lata

nhtt

p://s

ulse

l.bps

.go.

id/

Jene

pont

ohtt

p://j

enep

onto

kab.

go.id

/htt

ps://

jene

pont

okab

.bps

.go.

id/

Sula

wes

i Te

ngga

rahtt

p://s

ultr

a.bp

s.go.

id/

Kona

we

http:

//ww

w.k

onaw

ekab

.go.

id/

https

://ko

naw

ekab

.bps

.go.

id/

Bom

bana

http:

//bom

bana

kab.

go.id

/htt

ps://

bom

bana

kab.

bps.g

o.id

/Ko

naw

e Ke

pula

uan

https

://ko

naw

ekep

ulau

an.

wor

dpre

ss.c

om/p

rofil

-dae

rah/

https

://ko

naw

ekab

.bps

.go.

id/

Sula

wes

i Te

ngah

http:

//sul

teng

.bps

.go

.id/f

ront

end/

Bang

gai

Kepu

laua

nhtt

p://w

ww

.ban

gkep

kab.

go.id

/htt

ps://

bang

kepk

ab.b

ps.g

o.id

/fro

nten

d/

Toli-

Toli

https

://to

litol

ikab

.bps

.go.

id/

Tojo

Una

-Una

http:

//ww

w.to

joun

auna

kab.

go.id

/htt

ps://

tojo

unak

ab.b

ps.g

o.id

/

Sigi

http:

//ww

w.si

gika

b.go

.id/

https

://sig

ikab

.bps

.go.

id/

Parig

iMou

tong

http:

//ww

w.p

arig

imou

tong

kab.

go.id

/htt

ps://

parig

imou

tong

kab.

bps.g

o.id

/

Mor

owal

i Uta

rahtt

p://w

ww

.mor

owal

iuta

raka

b.go

.id/

https

://m

orow

alik

ab.b

ps.g

o.id

/

Don

ggal

ahtt

p://d

ongg

ala.

go.id

/htt

ps://

dong

gsal

akab

.bps

.go.

id/f

ront

end/

Buol

http:

//ikl

angr

atis.o

rg/p

rofil

https

://bu

olka

b.bp

s.go.

id/

Bang

gaiL

aut

http:

//ban

ggai

laut

kab.

go.id

/htt

ps://

bang

gaila

utka

b.bp

s.go.

id/

fron

tend

/G

oron

talo

Uta

rahtt

ps://

goro

ntal

outa

raka

b.bp

s.go.

id/

Boal

emo

http:

//ww

w.b

oale

mok

ab.g

o.id

/htt

ps://

boal

emok

ab.b

ps.g

o.id

/Po

huw

ato

http:

//ww

w.p

ohuw

atok

ab.g

o.id

/htt

ps://

pohu

wat

okab

.bps

.go.

id/

Gor

onta

lohtt

p://g

oron

talo

.bps

.go

.id/

Pole

wal

iMan

dar

ww

w.p

olm

anka

b.go

.id/

https

://po

lew

alim

anda

rkab

.bps

.go.

id/

Sula

wes

i Bar

athtt

p://s

ulba

r.bps

.go.

id/

Mam

uju

Teng

ahhtt

p://w

ww

.mam

ujut

enga

hkab

.go

.id/

https

://m

amuj

ukab

.bps

.go.

id/

Lampiran178 .................................

...............................................................................................................................................................

Wila

yah

Prov

insi

Web

site

BPS

Prov

insi

Kabu

pate

nW

ebsit

e Ka

bupa

ten

Web

site

BPS

Kabu

pate

nM

aluk

u da

n M

aluk

u U

tara

Mal

uku

http:

//mal

uku.

bps.

go.id

/Se

ram

Bag

ian

Tim

urhtt

p://w

ww

.se

ram

bagi

antim

urka

b.go

.id/

https

://sb

tkab

.bps

.go.

id/

Sera

mBa

gian

Ba

rat

https

://sb

bkab

.bps

.go.

id/

Mal

uku

Teng

gara

Ba

rat

http:

//ww

w.m

tbka

b.go

.id/

https

://m

tbka

b.bp

s.go.

id/

Buru

Sel

atan

http:

//bur

selk

ab.g

o.id

/htt

ps://

burs

elka

b.bp

s.go.

id/

Mal

uku

Bara

t D

aya

http:

//mal

ukub

arat

daya

kab.

com

/pr

ofil/

https

://m

aluk

ubar

atda

yaka

b.bp

s.go.

id/

Mal

uku

Teng

ahhtt

p://m

alte

ngka

b.go

.id/

https

://m

aluk

uten

gahk

ab.b

ps.g

o.id

/Ke

pula

uanA

ruhtt

p://k

epul

auan

aruk

ab.g

o.id

/htt

ps://

kepa

ruka

b.bp

s.go.

id/

Buru

http:

//ww

w.b

uruk

ab.g

o.id

/htt

ps://

buru

kab.

bps.g

o.id

/M

aluk

u U

tara

http:

//mal

ut.b

ps.g

o.id

/Pu

lauT

alia

buhtt

ps://

keps

ulka

b.bp

s.go.

id/

Mor

otai

http:

//ww

w.p

ulau

mor

otai

kab.

go.id

/htt

ps://

mor

otai

kab.

bps.g

o.id

/fro

nten

d/

Kepu

laua

n Su

lahtt

ps://

keps

ulka

b.bp

s.go.

id/

Hal

mah

era

Sela

tan

http:

//ww

w.h

alse

lkab

.go.

id/

https

://ha

lmah

eras

elat

anka

b.bp

s.go.

id/

Hal

mah

era

Tim

urhtt

p://h

altim

kab.

go.id

/htt

ps://

halti

mka

b.bp

s.go.

id/

Hal

mah

era

Bara

thtt

p://w

ww

.hal

bark

ab.g

o.id

/htt

ps://

halb

arka

b.bp

s.go.

id/


...............................................................................................................................................................

Wila

yah

Prov

insi

Web

site

BPS

Prov

insi

Kabu

pate

nW

ebsit

e Ka

bupa

ten

Web

site

BPS

Kabu

pate

nPa

pua

dan

Papu

a Ba

rat

Papu

a Ba

rat

http:

//pap

uaba

rat.b

ps.

go.id

/?co

s=4&

pilih

=pb

Tam

brau

whtt

p://t

ambr

auw

kab.

blog

spot

.co

.id/

https

://ta

mbr

auw

kab.

bps.g

o.id

/

Telu

kBin

tuni

http:

//ww

w.te

lukb

intu

nika

b.go

.id/

https

://te

lukb

intu

nika

b.bp

s.go.

id/

May

brat

https

://m

aybr

atka

b.bp

s.go.

id/

Raja

Am

pat

http:

//ww

w.ra

jaam

patk

ab.g

o.id

/Pe

mka

b-Ra

ja-A

mpa

thtt

ps://

raja

ampa

tkab

.bps

.go.

id/

Soro

ng S

elat

anhtt

p://s

oron

gsel

atan

kab.

go.id

/htt

ps://

soro

ngse

lata

nkab

.bps

.go.

id/

Soro

nghtt

p://w

ww

.soro

ngka

b.go

.id/

https

://so

rong

kab.

bps.g

o.id

/Te

lukW

onda

ma

http:

//ww

w.w

onda

mak

ab.g

o.id

/htt

ps://

telu

kwon

dam

akab

.bps

.go.

id/

Papu

ahtt

p://p

apua

.bps

.go.

id/

Yahu

kim

ohtt

p://y

ahuk

imok

ab.g

o.id

/htt

ps://

yahu

kim

okab

.bps

.go.

id/

Tolik

ara

http:

//tol

ikar

akab

.go.

id/f

ull/

https

://to

likar

akab

.bps

.go.

id/

Supi

ori

https

://su

pior

ikab

.bps

.go.

id/

http:

//sup

iorik

ab.g

o.id

/Sa

rmi

http:

//bap

peda

.sarm

ikab

.go.

id/

https

://sa

rmik

ab.b

ps.g

o.id

/Pe

gunu

ngan

Bi

ntan

ghtt

p://w

ww

.peg

bint

angk

ab.

go.id

/htt

ps://

pegu

nung

anbi

ntan

gkab

.bps

.go.

id/

Mam

bera

mo

Raya

Keer

omhtt

p://k

eero

mka

b.go

.id/

https

://ke

erom

kab.

bps.g

o.id

/Ja

yaw

ijaya

http:

//jay

awija

yaka

b.go

.id/w

eb/

https

://ja

yaw

ijaya

kab.

bps.g

o.id

/W

arop

enhtt

p://w

arop

enka

b.go

.id/

https

://w

arop

enka

b.bp

s.go.

id/

Kepu

laua

nYap

enhtt

p://k

epya

penk

ab.g

o.id

/htt

ps://

kepu

laua

nyap

enka

b.bp

s.go.

id/

Asm

athtt

p://w

ww

.asm

atka

b.go

.id/

https

://as

mat

kab.

bps.g

o.id

/Ya

limo

http:

//ww

w.y

alim

okab

.go.

id/

https

://ya

limok

ab.b

ps.g

o.id

/Pu

ncak

http:

//pun

cakk

ab.g

o.id

/htt

ps://

punc

akka

b.bp

s.go.

id/

Ndu

gahtt

p://n

duga

kab.

go.id

/htt

ps://

ndug

akab

.bps

.go.

id/

Lampiran180 .................................

...............................................................................................................................................................

Wila

yah

Prov

insi

Web

site

BPS

Prov

insi

Kabu

pate

nW

ebsit

e Ka

bupa

ten

Web

site

BPS

Kabu

pate

nM

ambe

ram

o Te

ngah

http:

//mam

bera

mot

enga

hkab

.go

.id/v

2/htt

ps://

mam

bera

mot

enga

hkab

.bps

.go.

id/

Lann

y Ja

yahtt

ps://

lann

yjay

akab

.bps

.go.

id/

Inta

n Ja

yahtt

p://i

ntan

jaya

kab.

go.id

/htt

ps://

inta

njay

akab

.bps

.go.

id/

Dog

iyai

https

://do

giya

ikab

.bps

.go.

id/

Dei

yai

https

://de

iyai

kab.

go.id

/htt

ps://

deiy

aika

b.bp

s.go.

id/

Biak

Num

for

http:

//bia

kkab

.go.

id/

https

://bi

aknu

mfo

rkab

.bps

.go.

id/

Punc

ak Ja

yahtt

ps://

ww

w.p

unca

kjay

akab

.go

.id/

https

://pu

ncak

jaya

kab.

bps.g

o.id

/

Pani

aihtt

p://w

ww

.pan

iai.g

o.id

/htt

ps://

pani

aika

b.bp

s.go.

id/

Map

pihtt

p://m

appi

kab.

go.id

/ttp

s://m

appi

kab.

bpH

s.go.

id/

Bove

nDig

oel

https

://bo

vend

igoe

lkab

.bps

.go

.id/

http:

//ww

w.b

oven

digo

elka

b.go

.id/

Nab

irehtt

p://n

abire

kab.

go.id

/por

tal/

https

://na

bire

kab.

bps.g

o.id

/M

erau

kehtt

p://w

ww

.mer

auke

.go.

id/

port

al/

https

://m

erau

keka

b.bp

s.go.

id/

Sum

ber:

Has

il An

alisi

s Ti

m P

enyu

sun


...............................................................................................................................................................

Daftar Website Kementerian dan Lembaga NegaraNO Kementerian/Lembaga Website

1 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia http://kemkes.go.id

2 Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia http://naker.go.id

3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

http://kemdikbud.go.id

4 Komisi Pemilihan Umum Pusat http://kpu.go.id

5 Badan Pusat Statistik http://bps.go.id

6 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia http://kemendagri.go.id

7 Kementerian Keuangan Republik Indonesia http://kemenkeu.go.id

8 Bappenas http://bappenas.go.id

9 Kejaksaan Agung Republik Indonesia http://kejaksaan.go.id

10 Komisi Pemberantasan Korupsi http://kpk.go.id

11 Kementerian Hukum dan HAM http://kemenkumham.go.id

12 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TRansmigrasi

http://kemendesa.go.id

Copyright @ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah...

Documents

Transcript of Copyright @ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah...