DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................. i

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ………………………………………………….. 4

C. Tujuan Penelitian ……………………………………………………. 4

D. Manfaat Penelitian ………………………………………………….. 5

E. Metode Penelitian …………………………………………………... 6

F. Sistematika Penulisan ……………………………………………….. 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ………………………………………………… 10

A. Definisi Anak ……………………………………………………… 10

B. Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Anak................................ 11

C. Tinjauan Umum Mengenai Mahkamah Konstitusi .............................14

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi ……………………………… 16

2. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi ………………….. 18

D. Kewenangan Peradilan Agama Tentang Pengesahan Asal Usul

Anak dan Kewarisan .......................................................................... 20

1. Tentang Pengesahan Asal Usul Anak ........................................... 20

2. Tentang Kewarisan …………………………………………….. 23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ………………………… 25

A. Kedudukan Anak di Luar Perkawinan Berdasarkan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ……….. 25

B. Proses Pengesahan Anak di Luar perkawinan di Pengadilan Agama. 62

1. Pengesahan Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ……………. 62

2. Prosedur dan Acara Pemeriksaan Perkara Gugatan

Pengesahan Anak di Luar Perkawinan ...................................... 63

3. Hukum Acara yang Berlaku pada Pengadilan Agama atau

Mahkamah Syari’ah …………………………………………… 66

4. Asas Personalitas Keislaman ………………………………….. 66

C. Akibat Hukum Adanya Pengesahan Anak di Luar Perkawinan

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU-VIII/2010 ………………………………………………… 68

1. Hubungan Nasab Anak di Luar Perkawinan dengan

Orang Tua Biologis .......................................................................68

2. Hubungan Kewarisan Antara Anak di Luar Perkawinan

dengan Ayah Biologis ...................................................................73

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ………………………………………… 82

A. Kesimpulan ………………………………………………………… 82

B. Saran ………………………………………………………………. 86

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………… 88

ABSTRAK

Status Hukum Anak Luar Kawin

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

(Laporan Penelitian Mandiri, Register Perpustakaan Pusat Unisma No. 913, 17-12-2014)

Abdul Rokhim

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam

mengenai: 1. Status hukum anak di luar perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam prespektif hukum positif Indonesia; 2. Proses

pengesahan anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 di Pengadilan Agama. 3. Akibat hukum yang timbul dengan adanya pengesahan

anak di luar perkawinan pasca Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 dalam prespektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang menurut Ronny

Hanitijo Soemitro termasuk tipe penelitian inventarisasi hukum positif. Hasil dari

inventarisasi hukum positif ini kemudian dibandingkan atau dicari kaitannya dengan norma

hukum lain yang berlaku di masyarakat, khususnya hukum Islam.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Status atau kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan sebagai akibat

perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah sirri) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan adalah anak yang tidak sah, karena lahir dari perkawinan yang

tidak sah. Oleh karena itu tidak ada jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh

negara kepada para pihak yang melangsungkan perkawinan itu, termasuk mengenai

hubungan antara bapak yang melahirkan dengan anak-anak yang dilahirkannya. Anak

yang lahir dari nikah sirri menurut hukum perdata disebut “anak luar kawin” (onwettig

kind) dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga yang

melahirkannya. Ia tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan bapak

biologisnya, termasuk dalam hubungan waris, meskipun dengan putusan pengadilan

terbukti mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya tersebut.

2. Permohonan pengesahan anak di pengadilan sebenarnya merupakan sikap ambigu

dan tidak konsisten dari seseorang yang semula ketika menikah dengan sadar tidak

memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Hal ini juga sekaligus

sebagai bukti nyata bahwa perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan

negara akan mengakibatkan kemadharatan serta tidak adanya jaminan hukum.

Pengesahan anak atau penetapan asal usul anak merupakan kewenangan Pengadilan

Agama di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penetapan asal usul seorang anak dimaksudkan

sebagai perkara yang berkaitan dengan penyelesaian hukum tentang kedudukan anak

yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sebelum ada putusan MKRI Nomor

46/PUU-VIII/2010, kedudukan hukum sebagai pihak (legal standing) untuk mengajukan

pengesahan anak di luar perkawinan hanya diberlakukan kepada pasangan suami isteri

yang melakukan pernikahan di bawah tangan saja, karena tanpa memenuhi ketentuan

pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka menurut hukum positif

perkawinannya tersebut tidak sah dan karenanya anak yang dilahirkan dipandang

sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Sedangkan, terhadap kedudukan anak

hasil zina tidak ditemukan dalam aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun

Kompilasi Hukum Islam, karena perzinahan tidak dipandang sebagai perbuatan hukum

perkawinan. Namun, dengan adanya putusan MKRI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut

permohonan atau gugatan pengesahan anak di luar perkawinan untuk dapat ditetapkan

mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, dapat diajukan oleh

seseorang terhadap anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang tidak sah maupun

mereka yang tidak ada ikatan perkawinan, termasuk terhadap anak yang dilahirkan

meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan, semata mata karena alasan

demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak

yang dilahirkan.

3. Putusan MKRI Nomor 46/PUU-VIII/2010 menambah khazah perkembangan hukum

Islam di Indonesia, karena sebelumnya dalam hukum positif maupun Kompilasi Hukum

Islam, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan

(nasab) dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga akibat hukumnya anak di luar

perkawinan tidak dapat dinasabkan dengan ayah biologisnya dan sekaligus tidak dapat

mewarisinya, karena dalam konsepsi hukum Islam Indonesia seorang anak yang

dilahirkan belum tentu mempunyai hubungan kebapakan dengan seorang laki-laki

sebagai ayahnya, sedangkan hubungan keibuan antara anak dengan wanita yang

melahirkan merupakan hubungan alamiah yang tidak mungkin dipungkiri kebenarannya.

Dalam hukum Islam dikenal istilah anak zina, yakni anak yang dilahirkan di luar

perkawinan yang sah atau dilahirkan dalam perkawinan yang sah tetapi disangkal oleh

bapaknya sebagai anaknya melalui li’an. Anak zina dalam Islam hanya memiliki

hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan adanya putusan MKRI ini maka

putusan Pengadilan Agama yang biasanya merujuk kepada ketentuan hukum Islam

dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan

tetapi setelah berlakunya putusan MKRI tersebut, maka pasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI tidak dapat lagi dijadikan landasan

hukum karena telah dinyatakan inkonstitusional sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan

hukum mengikat. Sekalipun demikian, putusan hakim Pengadilan Agama sebagai hukum

in concrito di dalam mengadili perkara sengketa kewarisan akibat dari putusan MKRI

Nomor 46/PUU-VIII/2010 harus tetap mengedepankan ketentuan hukum kewarisan

Islam (faraidh) sebagai hukum materiil sesuai dengan asas personalitas keislaman yang

diatur perundang-undangan, disamping tidak terlepas dari ketentuan hukum positif yang

berlaku.

Kata Kunci: Status Hukum; Anak Luar Kawin; Putusan Mahkamah Konstitusi