DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN...

14
DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TAHUN 2016 -------------------------------------------------------- NO JENIS PERATUR AN NOMOR PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS 1. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas KEP.1/M.PPN/HK/01/2016 04-01-2016 Pengangkatan Pejabat Pembuat komitmen (PPK), Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA SATKER) Kementerian PPN/Bappenas LL Bappenas: 4 hlm Tidak Berlaku Dicabut dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.1/M.PPN/HK/01/2017 2. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas KEP.2/M.PPN/HK/01/2016 27-01-2016 Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian PPN/Bappenas LL Bappenas: 5 hlm Berlaku Tidak Efektif (Tidak Punya Daya Guna) 3. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas KEP.3/M.PPN/HK/01/2016 29-01-2016 Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan- Selatan dan Triangular LL Bappenas: 4 hlm Berlaku Tidak Efektif (Tidak Punya Daya Guna) 4. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas KEP.4/M.PPN/HK/01/2016 29-01-2016 Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Sinkronisasi Penganggaran Antar Lembaga Tahun 2016 LL Bappenas: 3 hlm Berlaku Tidak Efektif (Tidak Punya Daya Guna) 5. Keputusan Menteri PPN/Kepala KEP.5/M.PPN/HK/01/2016 29-01-2016 Perubahan Atas Kepmen PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.143/M.PPN/HK/08/2015 LL Bappenas: 3 hlm Tidak Berlaku Dicabut dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala

Transcript of DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN...

Page 1: DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN …jdih.bappenas.go.id/data/inventaridokumen/Daftar Inventarisasi... · daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan keputusan

DAFTAR INVENTARISASI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

TAHUN 2016

--------------------------------------------------------

NO

JENIS

PERATUR

AN

NOMOR

PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS

1. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.1/M.PPN/HK/01/2016 04-01-2016 Pengangkatan Pejabat

Pembuat komitmen (PPK),

Pengangkatan Pejabat Penanda

Tangan Surat Perintah

Membayar (SPM), dan

Bendahara Pengeluaran

Anggaran Satuan Kerja (BPA

SATKER) Kementerian

PPN/Bappenas

LL Bappenas:

4 hlm Tidak Berlaku

Dicabut dengan

Keputusan Menteri

PPN/Kepala Bappenas Nomor

KEP.1/M.PPN/HK/01/2017

2. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.2/M.PPN/HK/01/2016 27-01-2016 Pembentukan Tim Pengelolaan

Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di

Kementerian PPN/Bappenas

LL Bappenas:

5 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

3. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.3/M.PPN/HK/01/2016 29-01-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

Nasional Kerjasama Selatan-

Selatan dan Triangular

LL Bappenas:

4 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

4. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.4/M.PPN/HK/01/2016 29-01-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

Strategis Sinkronisasi

Penganggaran Antar Lembaga

Tahun 2016

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

5. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

KEP.5/M.PPN/HK/01/2016 29-01-2016 Perubahan Atas Kepmen

PPN/Kepala Bappenas Nomor

KEP.143/M.PPN/HK/08/2015

LL Bappenas:

3 hlm Tidak Berlaku

Dicabut dengan Keputusan

Menteri PPN/Kepala

Page 2: DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN …jdih.bappenas.go.id/data/inventaridokumen/Daftar Inventarisasi... · daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan keputusan

NO

JENIS

PERATUR

AN

NOMOR

PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS

Bappenas tentang Pengangkatan Anggota

Forum Masyarakat Statistik

Masa Kerja Tahun 2015-2016

Bappenas Nomor

KEP.25/M.PPN/HK/02/2017

6. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.6/M.PPN/HK/02/2016 11-02-2016 Penghapusan BMN berupa

Barang Persediaan

Kementerian PPN/Bappenas

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku

7. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.7/M.PPN/HK/02/2016 15-02-2016 Pembentukan Tim Kegiatan

Koordinasi Strategis

Pengembangan Bappenas

Economic Dashboard

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

8. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.8/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim

Penyelenggara Anugerah

Pangripta Nusantara Tahun

2016

LL Bappenas:

4 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

9. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.9/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim Penilai

Pusat dan Sekretariat Tim

Penilai Pusat Jabatan

Fungsional Perencana

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

10. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.10/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

strategis Perencanaan

Percepatan Pelaksanaan

Program 35.000 Megawatt

LL Bappenas:

4 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

11. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.11/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

Strategis Kelompok Kerja

Pembangunan G-20 Working

Group on Development

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

12. Keputusan

Menteri

KEP.12/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

Strategis Pengelolaan Program

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

Page 3: DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN …jdih.bappenas.go.id/data/inventaridokumen/Daftar Inventarisasi... · daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan keputusan

NO

JENIS

PERATUR

AN

NOMOR

PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS

PPN/Kepala

Bappenas

Kerjasama Pemerintah

Republik Indonesia dan United

Nations Population Fund

Tahun 2016

13. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.13/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

Strategis Pengarusutamaan

Gender Kementerian

PPN/Bappenas

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

14. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.14/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

Strategis Pelaksanaan

Kerjasama Pemerintah dan

Badan Usaha

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku

15. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.15/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

Strategis Penyusunan Daftar

Rencana Kerjasama

Pemerintah dengan Badan

Usaha (PPP Book)

LL Bappenas:

4 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

16. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.16/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

Strategis Penyiapan dan

Transaksi Proyek Kerjasama

Pemerintah Dan Badan Usaha

LL Bappenas:

4 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

17. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.17/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

Strategis Penyusunan

Kebijakan dan Perencanaan

DAK

LL Bappenas:

4 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

18. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.18/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

Strategis Perencanaan dan

Penguatan Peran Pemerintah

Daerah dalam Penerapan SPM

LL Bappenas:

4 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

Page 4: DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN …jdih.bappenas.go.id/data/inventaridokumen/Daftar Inventarisasi... · daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan keputusan

NO

JENIS

PERATUR

AN

NOMOR

PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS

di Daerah

19. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.19/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

Strategis Perencanaan dan

Evaluasi Percepatan

Peningkatan Kinerja

Manajemen ASN di Daerah

LL Bappenas:

4 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

20. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.20/M.PPN/HK/02/2016 25-02-2016 Penghapusan dan Penjualan

Barang Milik Negara berupa

Peralatan Mesin dan Aset

Tetap Lainnya Kementerian

PPN/Bappenas

LL Bappenas:

4 hlm

Berlaku

21. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.21/M.PPN/HK/03/2016 10-03-2016 Pelaksanaan Pengisian Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya

Kementerian PPN/Bappenas

LL Bappenas Tidak Berlaku

22. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.22/M.PPN/HK/03/2016 24-03-2016 Daftar Rencana Prioritas

Pinjaman Luar Negeri Khusus

Tahun 2016 untuk

Kementerian Pertahanan

LL Bappenas Berlaku Tidak Efektif ( Tidak

Punya Daya Guna)

23. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.23/M.PPN/HK/03/2016 24-03-2016 Pembentukan Panitia

Antarkementerian dan

Nonkementerian Penyusunan

Rancangan Peraturan Presiden

tentang Pembentukan Komite

Nasional Keuangan Syariah

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

24. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.23A/M.PPN/HK/03/2016 24-03-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

Sektor Pengetahuan dan

Pengembangan Ekonomi

Inklusif Berkelanjutan

LL Bappenas:

6 hlm Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

Mencabut Keputusan Menteri

PPN/Kepala Bappenas Nomor

Page 5: DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN …jdih.bappenas.go.id/data/inventaridokumen/Daftar Inventarisasi... · daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan keputusan

NO

JENIS

PERATUR

AN

NOMOR

PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS

KEP.169/M.PPN/HK/01/2015

25. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.24/M.PPN/HK/03/2016 28-03-2016 Daftar Kegiatan Prioritas

Pinjaman Dalam Negeri Tahun

2016

LL Bappenas Tidak Berlaku

26. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.25/M.PPN/HK/03/2016 31-03-2016 Daftar Rencana Prioritas

Pinjaman Luar Negeri Tahun

2016

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

27. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.26/M.PPN/HK/04/2016 11-04-2016 Pembentukan Tim Narasumber

Koordinasi Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah 2016 di

34 (tiga puluh empat) Provinsi

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

28. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.27/M.PPN/HK/04/2016 11-04-2016 Pembentukan Tim

Pendamping dan Penghubung

Provinsi dalam Proses

Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Tahun 2016

LL Bappenas:

5 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

29. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.28/M.PPN/HK/04/2016 11-04-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

Penulisan Visi Pembangunan

Indonesia Tahun 2045 dan

2085

LL Bappenas:

4 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

30. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.29/M.PPN/HK/04/2016 18-04-2016 Pemberian Pencapaian Terbaik

MDGs Provinsi 2016 (Best

MDGs Achievement Province

2016) Best Map 2016

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku

31. Keputusan

Menteri

KEP.30/M.PPN/HK/04/2016 18-04-2016 Pemberian Anugerah

Perencanaan Terbaik

LL Bappenas:

4 hlm

Berlaku

Page 6: DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN …jdih.bappenas.go.id/data/inventaridokumen/Daftar Inventarisasi... · daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan keputusan

NO

JENIS

PERATUR

AN

NOMOR

PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS

PPN/Kepala

Bappenas

“Pangripta Nusantara” Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota

Tahun 2016

32. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.32/M.PPN/HK/04/2016 22-04-2016 Pembentukan Tim Penyusun

Rancangan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2017

LL Bappenas Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

33. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.33/M.PPN/HK/04/2016 29-04-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

Strategis Tingkat Pusat

Pengembangan Infrastruktur

Sosial Ekonomi Wilayah

(PISEW) Tahun 2016

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

34. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.34/M.PPN/HK/04/2016 29-04-2016 Daftar Rencana Kegiatan

Hibah Tahun 2016

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

35. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.35/M.PPN/HK/05/2016 31-05-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

Strategis Pengelolaan Program

Kerjasama antara Pemerintah

Indonesia dengan United

Nation Children's Fund

(Unicef) Tahun 2016

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

36. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.36/M.PPN/HK/05/2016 31-05-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

Strategis Gerakan Nasional

Percepatan Perbaikan Gizi

Tahun 2016

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

37. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

KEP.37/M.PPN/HK/05/2016 31-05-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

Penguatan Lembaga Jejaring

Lapangan Kerja bagi Kaum

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

Page 7: DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN …jdih.bappenas.go.id/data/inventaridokumen/Daftar Inventarisasi... · daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan keputusan

NO

JENIS

PERATUR

AN

NOMOR

PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS

Bappenas Muda Indonesia (JEJAKMU)

38. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.38/M.PPN/HK/06/2016 03-06-2016 Penghapusan Barang Milik

Negara Berupa Aset Tidak

Berwujud serta Peralatan dan

Mesin Kementerian

PPN/Bappenas

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku

39. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.39/M.PPN/HK/06/2016 30-06-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

Strategis Manajemen Birokrasi

Pemerintahan dalam Rangka

Percepatan Pembangunan

Papua Tahun 2016

LL Bappenas:

4 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

40. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.40/M.PPN/HK/06/2016 30-06-2016 Perubahan Atas Keputusan

Menteri PPN/Kepala Bappenas

Nomor

KEP.26/M.PPN/HK/04/2016

tentang Pembentukan Tim

Narasumber Koordinasi

Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah 2016 di

34 (tiga puluh empat) Provinsi

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

41. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.41/M.PPN/HK/07/2016 20-07-2016 Pengangkatan Pejabat Penanda

Tangan DIPA/Pejabat Kuasa

Pengguna Anggaran Pengelola

Hibah MCC Kementerian

PPN/Bappenas

LL Bappenas:

4 hlm Tidak Berlaku

Dicabut dengan Keputusan

Menteri PPN/Kepala

Bappenas Nomor

KEP.75/M.PPN/HK/05/2018

Mencabut Keputusan Menteri

PPN/Kepala Bappenas Nomor

KEP.178/M.PPN/HK/12/2015

Page 8: DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN …jdih.bappenas.go.id/data/inventaridokumen/Daftar Inventarisasi... · daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan keputusan

NO

JENIS

PERATUR

AN

NOMOR

PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS

42. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.42/M.PPN/HK/07/2016 20-07-2016 Pembentukan Tim Pengarah

Bersama (Joint Steering

Committee) Global Pulse Lab

Jakarta antara Pemerintah

Indonesia dan United Nations

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku

43. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.43/M.PPN/HK/07/2016 20-07-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

Internal Pemerintah untuk

Global Pulse Lab-Jakarta

LL Bappenas Berlaku

44. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.44/M.PPN/HK/07/2016 26-07-2016 Pembentukan Majelis Wali

Amanat Dana Perwalian

Perubahan Iklim

Indonesia/Indonesia Climate

Change Trust Fund (ICCTF)

LL Bappenas:

5 hlm Tidak Berlaku

Dicabut dengan Keputusan

Menteri PPN/Kepala

Bappenas Nomor KEP.

111/M.PPN/HK/09/2018

Mencabut Keputusan Menteri

PPN/Kepala Bappenas Nomor

KEP.97/M.PPN/HK/10/2014

45. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.45/M.PPN/HK/07/2016 26-07-2016 Pengangkatan Pejabat

Penandatangan DIPA/Pejabat

Kuasa Pengguna Anggaran

Majelis Wali Amanat Dana

Perwalian Perubahan Iklim

Indonesia/ICCTF Kementerian

PPN/Bappenas

LL Bappenas:

4 hlm Tidak Berlaku

Dicabut Keputusan Menteri

PPN/Kepala Bappenas Nomor

KEP.95/M.PPN/HK/08/2017

Mencabut Keputusan Menteri

PPN/Kepala Bappenas Nomor

KEP.179/M.PPN/HK/12/2015

46. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.46/M.PPN/HK/08/2016 08-08-2016 Penghapusan dan Pelepasan

Hak Atas Tanah Milik Negara

Cq. Bappenas di Komplek

Bappenas Sawangan, Depok,

Jawa Barat Kepada

LL Bappenas:

4 hlm

Berlaku

Page 9: DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN …jdih.bappenas.go.id/data/inventaridokumen/Daftar Inventarisasi... · daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan keputusan

NO

JENIS

PERATUR

AN

NOMOR

PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS

Pegawai/Pensiunan Bappenas

47. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.47/M.PPN/HK/08/2016 25-08-2016 Perubahan Atas Keputusan

Menteri PPN/Kepala Bappenas

Nomor

KEP.13/M.PPN/HK/02/2016

tentang Pembentukan Tim

Koordinasi Strategis

Pengarusutamaan Gender

Kementerian PPN/Bappenas

LL Bappenas:

4 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

48. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.48/M.PPN/HK/08/2016 25-08-2016 Perubahan Atas Keputusan

Menteri PPN/Kepala Bappenas

Nomor

KEP.12/M.PPN/HK/02/2016

tentang Pembentukan Tim

Koordinasi Strategis

Pengelolaan Program

Kerjasama Pemerintah

Republik Indonesia dan United

Nations Population Fund

Tahun 2016

LL Bappenas:

4 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

49. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.49/M.PPN/HK/08/2016 30-08-2016 Perubahan Atas Keputusan

Menteri PPN/Kepala Bappenas

Nomor

KEP.1/M.PPN/HK/01/2016

tentang Pengangkatan Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK),

Pengangkatan Pejabat Penanda

Tangan Surat Perintah

Membayar (SPM), dan

LL Bappenas:

3 hlm Tidak Berlaku

Dicabut dengan Keputusan

Menteri PPN/Kepala

Bappenas Nomor

KEP.1/M.PPN/HK/01/2017

Page 10: DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN …jdih.bappenas.go.id/data/inventaridokumen/Daftar Inventarisasi... · daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan keputusan

NO

JENIS

PERATUR

AN

NOMOR

PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS

Bendahara Pengeluaran

Anggaran Satuan Kerja (BPA

SATKER) Kementerian

Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional

50. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.50/M.PPN/HK/08/2016 31-08-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

Strategis Pembangunan

Perkotaan Nasional Tahun

2016

LL Bappenas:

4 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

51. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.51/M.PPN/HK/08/2016 31-08-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

Strategis Pelaksanaan Rencana

Aksi Keterbukaan Pemerintah

(Open Government Indonesia)

LL Bappenas:

4 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

52. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.52/M.PPN/HK/08/2016 31-08-2016 Pembentukan Panitia Antar

Kementerian Penyusunan

Rancangan Peraturan Presiden

tentang Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

53. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.53/M.PPN/HK/09/2016 13-09-2016 Pembentukan Tim Prakarsa

Strategis Kebijakan,

Perencanaan Pembangunan

dan Konsep Perancangan Kota

Baru di Indonesia

LL Bappenas:

4 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

54. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.54/M.PPN/HK/09/2016 16-09-2016 Perubahan atas Keputusan

Menteri PPN/Kepala Bappenas

Nomor

KEP.103/M.PPN/HK/06/2015

tentang Daftar Rencana

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

Page 11: DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN …jdih.bappenas.go.id/data/inventaridokumen/Daftar Inventarisasi... · daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan keputusan

NO

JENIS

PERATUR

AN

NOMOR

PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS

Pinjaman Luar Negeri Jangka

Menengah Tahun 2015-2019

55. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.55/M.PPN/HK/09/2016 23-09-2016 Penetapan Nama Gedung

Utama Kementerian

PPN/Bappenas

LL Bappenas:

2 hlm

Berlaku

56. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.56/M.PPN/HK/09/2016 29-09-2016 Penetapan Status Penggunaan

Barang Milik Negara berupa

Instalasi dan Jaringan pada

Kementerian PPN/Bappenas

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku

57. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.57/M.PPN/HK/09/2016 29-09-2016 Penetapan Status Penggunaan

Barang Milik Negara berupa

Aset Tak Berwujud pada

Kementerian PPN/Bappenas

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku

58. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.58/M.PPN/HK/09/2016 29-09-2016 Penetapan Status Penggunaan

Barang Milik Negara berupa

Aset Tetap Lainnya pada

Kementerian PPN/Bappenas

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku

59. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.59/M.PPN/HK/09/2016 29-09-2016 Penetapan Status Penggunaan

Barang Milik Negara berupa

Peralatan dan Mesin pada

Kementerian PN/Bappenas

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku

60. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.60/M.PPN/HK/09/2016 29-09-2016 Pembentukan Tim Koordinasi

Strategis Pengembangan

Keuangan Syariah

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku

61. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

KEP.61/M.PPN/HK/10/2016 11-10-2016 Daftar Rencana Prioritas

Pinjaman Luar Negeri Khusus

Tahun 2016 untuk Kepolisian

LL Bappenas Tidak Berlaku

Page 12: DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN …jdih.bappenas.go.id/data/inventaridokumen/Daftar Inventarisasi... · daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan keputusan

NO

JENIS

PERATUR

AN

NOMOR

PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS

Bappenas Negara Republik Indonesia

62. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.62/M.PPN/HK/10/2016 20-10-2016 Pembentukan Tim Penelitian

Persiapan Penjualan

Kendaraan Perorangan Dinas

Tanpa Melalui Lelang

Kementerian PPN/Bappenas

LL Bappenas:

4 hlm Tidak Berlaku

Dicabut dengan Keputusan

Menteri PPN/Kepala

Bappenas Nomor

KEP.26/M.PPN/HK/02/2018

63. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.63/M.PPN/HK/10/2016 21-10-2016 Perubahan Atas Keputusan

Menteri PPN/Kepala Bappenas

Nomor

KEP.25/M.PPN/HK/03/2016

tentang Daftar Rencana

Prioritas Pinjaman Luar Negeri

Tahun 2016

LL Bappenas Berlaku

Mengubah Keputusan Menteri

PPN/Kepala Bappenas Nomor

KEP.25/M.PPN/HK/03/2016

64. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.64/M.PPN/HK/10/2016 31-10-2016 Perubahan Atas Keputusan

Menteri PPN/Kepala Bappenas

Nomor

KEP.28/M.PPN/HK/04/2016

tentang Pembentukan Tim

Koordinasi Penulisan Visi

Pembangunan Indonesia

Tahun 2045 dan Tahun 2085

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

65. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.65/M.PPN/HK/11/2016 10-11-2016 Pembentukan Tim Penyusunan

Rancangan Peraturan Presiden

tentang Satu Data Indonesia

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

66. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.66/M.PPN/HK/11/2016 23-11-2016 Perubahan Atas Keputusan

Menteri PPN/Kepala Bappenas

Nomor

KEP.42/M.PPN/HK/07/2016

LL Bappenas:

3 hlm

Berlaku

Page 13: DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN …jdih.bappenas.go.id/data/inventaridokumen/Daftar Inventarisasi... · daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan keputusan

NO

JENIS

PERATUR

AN

NOMOR

PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS

tentang Pembentukan Tim

Pengarah Bersama (Joint

Steering Committee) Global

Pulse Lab Jakarta antara

Pemerintah Indonesia dan

United Nations

67. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.67/M.PPN/HK/11/2016 23-11-2016 Pembentukan Tim Persiapan

Permohonan Persetujuan

Hibah Barang Milik Negara

berupa Tanah dan/atau

Bangunan yang Berada Pada

Pengguna Barang Kementerian

PPN/Bappenas

LL Bappenas:

4 hlm

Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

68. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.68/M.PPN/HK/11/2016 30-11-2016 Penetapan Status Penggunaan

BMN pada Kementerian

PPN/Bappenas

LL Bappenas Berlaku

69. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.69/M.PPN/HK/12/2016 09-12-2016 Pemberian Penghargaan

Pelaksanaan Elektronik

Monitoring and Evaluation

Rencana Pembangunan Tahun

2016 (E-Monev Award 2016)

LL Bappenas Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

70. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.70/M.PPN/HK/12/2016 09-12-2016 Pembentukan Tim Fasilitasi

Pemerintah dalam Pembiayaan

Investasi Non Anggaran

Pemerintah

LL Bappenas Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

71. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

KEP.71/M.PPN/HK/12/2016 23-12-2016 Pembentukan Tim Penanganan

Pelaporan Gratifikasi

Kementerian PPN/Bappenas

LL Bappenas Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)

Page 14: DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN …jdih.bappenas.go.id/data/inventaridokumen/Daftar Inventarisasi... · daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan keputusan

NO

JENIS

PERATUR

AN

NOMOR

PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS

Bappenas

72. Keputusan

Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

KEP.72/M.PPN/HK/12/2016 30-12-2016 PPP Book LL Bappenas Berlaku Tidak Efektif (Tidak

Punya Daya Guna)