DAFTAR ISI

HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ....................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .................................................... iii

KATA PENGANTAR ................................................................................ iv

HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ................................. vi

DAFTAR ISI ............................................................................................... vii

DAFTAR TABEL ....................................................................................... x

HALAMAN ABSTRAK ............................................................................ xi

HALAMAN ABSTRACT .......................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Masalah..................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah ............................................................. 6

1.3 Ruang Lingkup Masalah .................................................... 7

1.4 Orisinalitas Penelitian ....................................................... 7

1.5 Tujuan Penelitian .............................................................. 9

1.6 Manfaat Penelitian ............................................................ 9

1.7 Landasan Teoritis ............................................................... 10

1.8 Metode Penelitian ............................................................. 18

a. Jenis Penelitian ............................................................. 18

b. Jenis Pendekatan ........................................................... 18

c. Sumber Data .................................................................. 19

d. Teknik Pengumpulan Data ............................................ 20

vii

1

e. Teknik Analisis ............................................................. 21

BAB II TUNJAUAN UMUM ............................................................... 22

2.1 Pengertian Diversi .............................................................. 22

2.2 Pengertian Restorative Justice ........................................... 25

2.3 Pengertian Anak ................................................................. 28

2.4 Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ............................ 31

2.5 Pengertian Tindak Pidana .................................................. 36

2.6 Kewenangan Diskresi Oleh Penegak Hukum .................... 38

BAB III PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK

PELAKU TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN

NEGERI SINGARAJA ............................................................. 44

3.1 Penerapan Konsep Diversi yang Dilakukan oleh Jaksa

Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di

Kejaksaan Negeri Singaraja ............................................... 44

3.2 Penerapan Konsep Diversi yang Dilakukan oleh

Kejaksaan Negeri Singaraja ............................................... 54

BAB IV PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK

SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

DALAM PROSES DIVERSI .................................................... 59

4.1 Mekanisme Hak Perlindungan Hukum Anak Dalam

Proses Penerapan Diversi ................................................... 59

4.2 Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Dalam Proses

Diversi Untuk Mewujudkan Tujuan Retorative Justice .... 67

viii

2

BAB V PENUTUP ................................................................................. 73

5.1 Kesimpulan ........................................................................ 73

5.2 Saran-saran ......................................................................... 74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR INFORMAN

ix

3

DAFTAR TABEL

1. Data KasusTindak Pidana Anak di Kabupaten Buleleng (2015-2016) … 6

2. Data Kasus Diversi di Kejaksaan Negeri Singaraja…………………….. 57

x

4

ABSTRAK

Tindak Pidana dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng meningkat.

Berdasarkan hal tersebut muncul permasalahan bagaimanakah penerapan dan

perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversi.

Memberikan pemahaman mengenai Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku

Tindak Pidana.

Digunakan metode penelitian empiris yang bertujuan untuk melihat secara

langsung Kejaksaan Negeri Singaraja dalam Penerapan Diversi terhadap Anak

Pelaku Tindak Pidana yang menggunakan data primer dan sekunder dengan

teknik studi dokumen dan wawancara. Apabila keseluruhan data telah didapat

akan dianalisis secara kualitatif atau deskriptif kualitatif.

Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dapat dilakukan

oleh Kejaksaan Negeri Singaraja berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak

pelaku tindak pidana memiliki Hak Perlindungan khusus dalam proses Diversi.

Aparat penegak hukum sebaiknya melakukan langkah-langkah diversi terhadap

Anak pelaku tindak pidana. Aparat penegak hukum sebaiknya mewujudkan

perlindungan terhadap Hak Anak pelaku tindak pidana dalam proses Diversi.

Kata kunci : Diversi, Tindak Pidana, Perlindungan

xi

ABSTRACT

Crime committed by children in Buleleng increased. Based on these

emerging issues and how the implementation of child protection as a criminal in

the process of diversion. Provide insight concerning the Application of Diversion

Actors Crime against Children.

Use Empirical research Method that aims to directly see the State

Prosecutor Singaraja in the application of the Diversion of Children Criminal

who uses primary and secondary data with document study and interview

techniques. If the entire data has been obtained will be analyzed in qualitative or

descriptive qualitative.

Application of Diversion Crime against Children Actors can be done by

the State Attorney Singaraja based on the provisions of Article 1 (7) of Law No.

11 of 2012 on Child Criminal Justice System. Child offender has specialized in

Rights Protection Diversion process. Law enforcement officials should take steps

versioned against Children criminal. Law enforcement officials should realize the

protection of the Rights of the Child in criminal Diversion process.

Keywords: Diversion, Crime, Protection

xii

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi

dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan perlindungan hukum secara

khusus dalam suatu Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dimana dalam pertimbangan Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on

the Right of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak

mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak

yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana menjadi perhatian yang khusus

bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan

penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera di

lakukan. Salah satu upaya saat ini yaitu melalui penyelenggaraan sistem peradilan

pidana anak.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak ini tidak semata-

mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana,

tetapi lebih di fokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak

pidana demi kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi

kepentingan masyarakat.

2

Secara Internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem

peradilan pidana anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Hal

ini sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile

Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules, bahwa tujuan peradilan anak (Aims of

juvenile justice), terjemahanya sebagai berikut :

“Sistem peradilan pidana bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan

remaja dan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar

hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada

pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya”.

Tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu memajukan kesejahteraan anak

dan memperhatikan prinsip proposionalitas. Tujuan memajukan kesejahteraan

anak yaitu merupakan fokus utama, berarti menghindari pengguna sanksi pidana

yang semata-mata bersifat menghukum. Tujuan pada prinsip proposionalitas,

karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam

batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum.

Tetapi juga memperhatikan pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.1

Secara nasional bahwa pada bulan Juni tahun 2014 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mempunyai

kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan setelah disahkan pada bulan Juli tahun

2012 silam. Di dalam undang-undang tersebut yakni pada Pasal 6 sampai dengan

15 terdapat diversi.

1Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana

Anak di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 2.

3

Diversi merupakan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak.

Pengalihan (divertion) yang melibatkan pengalihan dari proses peradilan kepada

bantuan pelayanan masyarakat bisa dilakukan pada suatu dasar formal dan

informal di dalam beberapa sistem hukum. Praktik pelayanan demikian perlu

diprioritaskan demi menghindari akibat negatif yang ditimbulkan dalam

adiministrasi peradilan anak, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan

sebenarnya telah mengalami proses stigmatisasi. Dengan demikian, pengalihan

dilaksanakan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat, polisi,

penuntut umum maupun pada tingkat pengadilan. Diversi dilakukan pada tingkat

penuntutan berpedoman pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak yang berbunyi :

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di

pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”.

Kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi tanpa

terkecuali bagi pihak Kejaksaan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara

anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, bila dilihat

dari pasal yang mengatur tentang diversi yakni mulai dari Pasal 6 sampai dengan

Pasal 15 di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, tidak ada satupun pasal secara tegas mengatur tentang

perlindungan terhadap korban, hak-hak korban, maupun kepentingan terhadap

korban.

Pada Pasal 8 Ayat (3) hanya secara ringkas menyebutkan bahwa proses

diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, namun tidak menegaskan

4

kepentingan korban apa saja yang harus diperhatikan. Bisa dikatakan bahwa

pasal-pasal tentang diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih fokus minitikberatkan kepada pelaku.

Hal itu disebabkan karena pelaku yang akan menjalani sanksi hukuman

dan akan menghadapi beban psikis. Sebagaimana pihak Kejaksaan

mempertimbangkan bahwa anak yang menjadi pelaku merupakan amanah dan

karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai

manusia seutuhnya.

Kejaksaan menjaga harkat dan martabat pelaku dengan memberikan

perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan

pidana anak, yang mana anak yang menjadi pelakupun tidak luput dari lemahnya

pengawasan orangtua atau dulunya sang anak pernah melihat atau mendapatkan

perilaku kekerasan dari lingkunganya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan

pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada

pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta

memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.2

Upaya perlindugan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan

anak mengingat anak merupakan salah satu aset bangsa dan untuk kemajuan suatu

2Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem

Peradilan Pidana, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara,2009), hlm. 74.

5

bangsa di kemudian hari. Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan

hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai

kebebasan dan hak asasi anak.Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak

mencakup lingkup yang sangat luas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana

Anak menegaskan bahwa penuntut umum anak wajib mengupayakan diversi

apabila kasus tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dilakukanya diversi.

Terlepas apakah sudah sesuai antara pasal-pasal yang mengatur tentang diversi di

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dengan penerapanya selama ini, pihak Kejaksaan mengaggap pentingnya

untuk menerapkan diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang

melibatkan antara anak dengan anak.

Bali merupakan pulau yang kaya akan budaya dan keindahan alamnya

sehingga sempat dinobatkan sebagai salah satu pulau terbaik di dunia. Di

nobatkannya Bali sebagai salah satu pulau terbaik di karenakan Bali memiliki

berbagai macam pariwisata alam yang salah satunya ada di kabupaten Buleleng.

Pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng seperti Air Terjun Sekumpul

yang memiliki keunikan tempat dan air nya yang bercabang dan jernih dan Pantai

Lovina yang memiliki keunikan wisata bahari dengan melihat secara langsung

lumba-lumba dari habitat aslinya sehingga menambah kesejahteraan bagi

penduduk lokal di Kabupaten Buleleng.

Dibalik terkenalnya destinasi pariwisata dan banyaknya turis yang

berkunjung menimbulkan perngaruh budaya barat kepada generasi muda di

6

Kabupaten Buleleng sehingga menyebabkan adanya kriminalitas yang dilakukan

oleh beberapa remaja.Setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana di

Kabupaten Buleleng meningkat dari tahun sebelumnya, hal tersebutberdasarkan

Data yang diperoleh dari Polres Buleleng. Pada tahun 2015 Tindak Pidana yang

dilakukan oleh anak antara bulan Januari sampai Desember yakni 7 kasus

sedangkan pada tahun 2016 Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak antara bulan

Januari sampai Oktober yakni 9 kasus.3 Hal tersebut mendapat perhatian khusus

dari pihak Kejaksaan Negeri Singaraja dimana perlu diterapkannya Diversi dalam

tahap penuntutan sebagai suatu perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik menulis judul

skripsi yang akan membahas mengenai : “Penerapan Diversi Terhadap Anak

Pelaku Tindak Pidana” (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Singaraja)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka terdapat dua

permasalahan pokok yang akan dibahas, yakni :

1. Bagaimanakah penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di

Kejaksaan Negeri Singaraja?

2. Bagaimanakah perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak

pidana dalam proses diversi?

3Unit Perlindungan Terhadap Anak (PTA), Polres Buleleng.

7

1.3.Ruang Lingkup Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah di atas, ruang lingkup dari penelitian

ini hanya kajian dari Hukum Pidana. Sedangkan lingkup pembahasan dalam

penelitian ini hanya terbatas mengenai pelaksanaan diversi dan mengkaji Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, serta teori-teori yang berhubungan dengan diversi, terutama pada

pelaksanaan diversi dan penerapanya terhadap anak pelaku tindak pidana dengan

lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Singaraja.

1.4.Orisinalitas Penelitian

Terkait orisinalitas dari penelitian ini, penulis akan memperlihatkan skripsi

terdahulu sebagai perbandingan yang pembahasannya berkaitan dengan

“Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di

Kejaksaan Negeri Singaraja)”, yakni :

8

Bila dilakukan perbandingan pada penelitian skripsi pertama membahas

Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus Putusan

Pengadilan Negeri Lamongan No: 227 Pid.B /2010/PN.Lmg), Skripsi kedua

membahas tentang Peran Penyidik dalam Penerapan Diversi terhadap Perkara

Tindak Pidana Anak di wilayah kota Makassar.

Penelitian ini membahas mengenai Penerapan Diversi terhadap Anak

pelaku Tindak Pidana (studi kasus di Kejaksaan Negeri Singaraja).

No. Judul Penulis Rumusan Masalah

1 Implementasi Diversi

dalam Sistem Peradilan

Anak (Studi Kasus

Putusan Pengadilan

Negeri Lamongan No:

227 Pid.B

/2010/PN.Lmg)

Ade Rahmad

Setyaji, Yayasan

kesejahteraan

Pendidikan dan

perumahan

program studi

Ilmu Hukum

Universitas

Pembangunan

Nasional, Jawa

Timur, Surabaya,

Tahun 2011.

1. Apa pertimbangan hakim

dalam memberikan

putusan diversi atas kasus

no : 227

pid.B/2010/PN.Lmg?

2. Bagaimana hambatan

dalam penerapan diversi

atas sistem peradilan anak?

2

Peran Penyidik dalam

Penerapan Diversi

terhadap Perkara Tindak

Pidana Anak di wilayah

kota Makassar

Muhamad Fahmi

Zaimir, Fakultas

Hukum

Universitas

Hasanuddin,

Makassar, Tahun

2014.

1. Apakah yang menjadi

dasar pelaksanaan diversi

dalam perkara tindak

pidana yang dilakukan

oleh anak?

2. Bagaimana peran penyidik

dalam pelaksanaan diversi?

9

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni sesuai dengan

rumusan masalah diatas yang dituangkan dalam tujuan umum dan tujuan khusus.

Adapun mengenai tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

memberikan pemahaman mengenai peranan Kejaksaan Negeri Singaraja

dalam upaya Penerapan Diversi terhadap Anak pelaku Tindak Pidana

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui Penerapan Diversi terhadap Anak pelaku Tindak

Pidana Di Kejaksaan Negeri Singaraja.

- Untuk mengetahui perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku

Tindak Pidana dalam proses Diversi.

1.6. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat

memberi masukan yang bermanfaat dalam pengembangan studi ilmu

hukum terkait dengan penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak

pidana serta untuk mengetahui perlindungan terhadap hak anak sebagai

10

pelaku tindak pidana dalam proses diversi berdasarkan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini selain bagi penulis sendiri, tetapi juga

diharapkan bermanfaat bagi institusi penegak hukum, khususnya Jaksa dan

diharapkan juga bermanfaat khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

dalam mendalami Hukum Pidana terkait hal penerapan diversi terhadap

anak pelaku tindak pidana serta untuk mengetahui perlindungan terhadap

hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversi berdasarkan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.

1.7. Landasan Teoritis

Hukum yang bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai

dan adil dalam ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung

keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek hukum, dapat

ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk

mewujudkan keadilan.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan

kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk

melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem

peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan

kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove)

11

seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana

dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap

lebih baik untuk anak. Berdasaran pikiran tersebut, maka lahirlah konsep

diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Jack E. Bynum dalam bukunya Juvenile Delinquency a Sociological

Approach menyatakan ”Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful

offender from the juvenile justice system (Diversi adalah sebuah tindakan atau

perlakuan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem

peradilan pidana.4

Pengertian diversi juga dimuat dalam United Nation Standart Minimum

Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) butir 6 dan

butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses

pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke

proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik

pemerintah atau non pemerintah. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada

kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada

aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam

melakukan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini

dikarenakan konsep restorative justice melibatkan berbagai pihak untuk

menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang

dilakukan oleh anak. Menurut Muladi, restorative Justice atau keadilan restoratif

4Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam

Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Equality, Vol. 13. No.1 Februari 2008, hlm.22.

12

adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang

disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini

akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua

pihak yang berkepentingan.5

Perlindungan anak berkaitan erat dengan keadilan, karena dalam peradilan

pidana anak, rasa keadilan para penegak hukum yang menangani perkara anak

yang berhadapan dengan hukum mempengaruhi tindakan-tindakanya. Apabila

keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak, maka dalam keadilan tercermin

perlindungan anak yang baik ataupun perlindungan anak yang baik mencerminkan

keadilan yang penerapanya adalah hak-hak anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup

manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi

Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa

negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena

itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi

kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 B

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu

ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi

Anak.

Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan

pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,

5Yutirsa Yunus, Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, dalam Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Nomor 2,

Agustus 2013, hal.25.

13

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup

sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam

kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan

oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

Prinsip pelindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi

Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah

diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden

Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child

(Konvensi tentang Hak-Hak Anak).6

Pergeseran paradigma adalah sumber, fondasi, dan awal dari keberadaan

dan perkembangan ilmu hukum. Nilai-nilai dasar yang telah diyakini

kebenarannya oleh komunitas ilmuwan (ahli hukum), dan untuk selanjutnya

dijadikan pedoman dalam berolah ilmu maupun mengamalkan ilmu hukum ketika

berhadapan dengan realitas. Sebagai unit konsensus yang paling luas dan

mendalam mengenai nilai-nilai dasar, paradigma dapat digunakan untuk

membedakan suatu jenis ilmu hukum dengan ilmu hukum yang lain, sekalian

penganut-penganutnya.7 Dalam hukum pidana tentang keadilan yang semula

keadilan restributif8 menuju keadilan restitutif9 dan sekarang Undang-Undang

6Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 7Ritzer, 1996, dikutip oleh Sudjito, “Perkembangan Ilmu Hukum: dari Positivistik

Menuju Holistik dan Implikasinya terhadap Hukum Agraria Nasional”, Pidato Pengukuhan

Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 28 Maret 2007,

hlm. 2. 8Keadilan Restributif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan menekankan

keadilan pada pembalasan, anak di posisi sebagai objek, dan penyelesaian bermasalah hukum tidak

seimbang.

14

Nomor 11 Tahun 2012 menggunakan keadilan restoratif10, terdapat upaya diversi

yang diadopsi dari The Beijing Rules, yakni dengan pemberian wewenang kepada

aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah anak yang berhadapan

dengan hukum diluar jalur peradilan. Kemudian Marlina mengemukakan bahwa :

“Pergeseran pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa dalam sistem

peradilan pidana anak untuk memberikan perhatian dan pemahaman terhadap

penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan tercapainya

keadilan untuk semua pihak yang terkait dengan tindak pidana”

Menurut konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana

yang terjadi, korban akan mengemukakan alasan menurut pemikiran dan

pandanganya tentang tindak pidana yang terjadi. Pengertian keadilan restoratif

tercantum dalam pasal 1 angka 6 yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya bahwa keadilan restoratif

adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,

keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan

semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif menepatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan

yang langsung dari para pihak.Korban mampu untuk bersosialisasi dengan

keluarga dan masyarakat seperti saat sebelum terjadinya tindak pidana, sementara

9Keadilan Restitutif adalah penyelesaian perkara pidana dengan menekankan keadilan

pemberian ganti rugi. 10Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan

pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan

pembalasan.

15

pelaku didorong untuk memikul tanggungjawab sebagai sebuah langkah dalam

memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan dan

dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif

memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk

menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara

substansial berkurang dalam mayoritas proses peradilan sekarang ini. Keadilan

restoratif membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan

pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat

merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka.11

Karakteristik keadilan restoratif menurut Muladi dapat dikemukakan ciri-

cirinya sebagai berikut :

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang

lain.

2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan

kewajiban pada masa depan.

3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.

4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan

restorasi sebagai tujuan utama.

5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas

dasar hasil.

6. Kejahatan diakui sebagai konflik.

7. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian social.

11Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung PT.

Refika Aditama, Bandung, 2006), hlm. 15.

16

8. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.

9. Menggalakan bantuan timbak balik.

10. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam

permasalahan maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan si korban

diakui pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab.12

Keadilan restoratif sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di

Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk

melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat

dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah

ultimum remedium dan bukan primum remedium, tujuan proses peradilan pidana

anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi,

pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan

pengadilan yang konstruktif.13

Sistem peradilan pidana anak yang di peruntukan terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik baik anak

tanpa merampas hak asasi anak dan supaya anak tidak mendapatkan stigmatisasi

negatif dari adanya proses peradilan. Sebenarnya proses pengadilan dibentuk oleh

Negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat

netral. Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam

menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya

12Ibid., hlm. 16. 13Dwidja Priyatno, Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan, (Bekasi: Gramata

Publishing, 2012), hlm. 308.

17

menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan.14Seperti

penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan jalur di luar

pengadilan.

Susbtansi yang mendasar dari sistem peradilan pidana anak yaitu adalah

diversi yang mempunyai prinsip utama yaitu sebagai tindakan persuasif atau

pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah dan

mengajak pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanya.15

Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari

proses peradilan dan mengutamakan asas proposionalitas dengan perlakuan hak

anak secara memadai yang sesuai dengan tingkatan pemahaman anak,

mengusahakan anak menguasai rasa hormat pada pihak lain, sambil berusaha

mengintegrasikan anak kembali ke masyarakat,16 sehingga diharapkan anak bisa

kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar. Oleh karena itu, sangat

diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan

hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama

disamping pemberian kesempatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum

sebagai upaya memperbaiki diri. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan

14Trisno Raharjo, Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian

Perbandingan dan Penerapanya di Indonesia (Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011), hlm. 21. 15Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan

Restorative Justice, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 22. 16Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,

(Yogyakarta: Graha Ilmu , 2010), hlm. 193.

18

keadilan, akan tetapi merupakan cara baru menegakan keadilan dalam

masyarakat.17

Diversi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah untuk

menyediakan alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan prosedur resmi

beracara di pengadilan.anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan

terarah dalam musyawarah yang melibatkan korban, keluarga korban, pelaku itu

sendiri, keluarga pelaku, dan pihak terkait untuk duduk bersama merumuskan

sebuah kesepakatan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

1.8.Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yakni penelitian

hukum empiris yang bertujuan untuk mengetahui secara langsung peranan

Kejaksaan Negeri Singaraja dalam melakukan penerapan diversi terhadap

anak pelaku tindak pidana serta untuk mengetahui perlindungan terhadap

hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversi dan

mendapatkan informasi berupa data yang berkaitan dalam pembahasan

rumusan masalah.

b. Jenis Pendekatan

Adapun mengenai jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Pendekatan Fakta (The Fact Approach)

17Ibid., hlm. 22.

19

Pendekatan fakta digunakan bertujuan untuk mendapatkan

informasi dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara

memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan

data primer yang di peroleh di lapangan yaitu tentang penerapan diversi di

Kejaksaan Negeri Singaraja guna menjawab permasalahan yang

dirumuskan dalam rumusan masalah.

2. Pendekatan Perundang-Undangan (The Statute Approach)

Pendekatan Perundang-undangan digunakan bertujuan untuk

menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya benturan antara Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dengan Penerapanya terkait dengan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak

Pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Singaraja.

c. Sumber Data

Adapun mengenai bahan hukum/data yang diteliti dalam penelitian ini

yakni :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan

yakni melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian

dan mengumpulkan data-data kasus tindak pidana yang dilakukan oleh

anak di Kejaksaan Negeri Singaraja (Field Research).

2. Data Sekunder

Data-data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (Library

Research) yaitu data yang bersumber dari data-data yang sudah

20

terdokumenkandalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan-bahan

hukum tersebut terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Berupa kaedah dasar (Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan, hukum yang

tidak tertulis dan yurisprudensi.18Dalam penelitian ini

menggunakan bahan hukum primer berupa kaedah dasar dan

peraturan perundang-undangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang antara

lain berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, pendapat

pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media

massa, buku-buku hukum (text book), jurnal-jurnal hukum.19

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa

hasil penelitian, buku-buku hukum dan pendapat pakar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,20

seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.Dalam

penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus

Besar Bahasa Indonesia.

18Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Hal. 181. 19Ibid, Hal. 182. 20Amiruddin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, Hal. 32.

21

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini terkait pengumpulan data yakni :

1. Teknik Studi Dokumen

Teknik Studi Dokumen digunakan agar data yang diperoleh dari data

yang bersumber dari data kepustakaan yang relevan dengan

permasalahan penelitian dikumpulkan dengan cara membaca dan

mencatat kembali data yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan

secara sistematis.

2. Teknik Wawancara / Interview

Kegiatan wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan-

keterangan secara lisan melalui wawancara yang bermuatan tanya

jawab antara peneliti dan orang yang diteliti.21 Teknik Wawancara

digunakan agar data diperoleh melalui proses wawancara atau

interview kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan

penelitian di lapangan terkait Peneparapan Diversi terhadap Anak

Pelaku Tindak Pidana dalam lingkup Kejaksaan Negeri Singaraja

untuk memperoleh kebenaran informasi dan data yang pasti.

e. Teknik Analisis

Terkait penelitian ini apabila keseluruhan data telah didapat akan di

analisis secara kualitatif atau lebih dikenal dengan analisis deskriptif

kualitatif. Dimana keseluruhan data yang terkumpul baik data primer

maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis secara sistematis,

dihubungkan antara satu data dengan data lainnya sehingga memperoleh

suatu kesimpulan dan gambaran yang jelas dalam pembahasan masalah.

21Ade Saptomo, 2009, Pokok-Pokok Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif,

Universitas Trisakti, Jakarta, Hal. 85.