DAFTAR ISI - denpasarkota.go.id · profesionalisme, perubahan perkembangan akan mempengaruhi...

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................. i

DAFTAR ISI .................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1

1.2 Maksud dan Tujuan ............................................................................ 3

1.3 Landasan Hukum ................................................................................ 3

1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya.................................................................................................. 6

1.5 Sistematika ............................................................................................ 8

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PD

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................... 9

2.2 Kewenangan ......................................................................................... 9

2.3 Struktur Organisasi ............................................................................. 10

2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Perumahan .................. 24

2.5 Analisis Internal……………………………………………………... 33

2.6 Analisi Eksternal…………………………………………………….. 34

2.7 Analisi Internal dan Eksternal……………………………………... 35

BAB III ISU STRATEGIS

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.. 40

3.3 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup………………………………………………………………… . 40

BAB IV TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Tujuan………………………………………………………………… 43

4.2 Sasaran………………………………………………………………... 43

4.3 Strategis………………………………………………………………. 44

4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang dan

Perumahan Kota Denpasar ………………………………………... 44

3

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program................................................................................. 51

5.2 Indikator Kinerja .................................................................................. 52

5.3 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator dan Pagu

Indiktatif…………………………………………………………….... 52

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah

terjadi perubahan atas nama dinas dan struktur organisasi di Pemerintah Kota Denpasar,

salah satu dinas yang kena perubahan tersebut adalah Dinas Tata Kota dan Bangunan

berubah menjadi Dinas Tata Ruang dan Perumahan sedangkan struktur organisasai

mulanya bidang tata usaha dan subdin berubah menjadi secretariat dan bidang.

Dilihat dari uraian tugasnya semula menangani urusan penataan ruang dan proses

perijinan menjadi urusan wajib penataan ruang dan perumahan, sedangkan proses

perijinan sudah diserahkan ke Dinas Perijinan. Untuk memperlancar pelaksanaan urusan

penataan ruang dan perumahan perlu disusun dokumen perencanaan Dinas Tata Ruang

dan Perumahan sebagai acuan bagi setiap perangkat daerah dalam bentuk Rencana

Strategis (Renstra) SKPD sebagai tolak ukur penilaian akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah.

Kota Denpasar sebagai Ibukota Propinsi Bali dan merupakan pusat pemerintahan,

pendidikan, pariwisata, industri dan perdagangan terlibat dalam bentuk kebutuhan akan

wadah atau ruang yang cukup besar untuk mendukung aktifitas perekonomian dan fungsi

pelayanan kota. Penataan ruang menjadi pedoman untuk pengembangan fisik kota dan

menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Penataan ruang merupakan alat untuk

mengarahkan pembangunan di wilayah kota terutama pada kawasan strategis dan

mengendalikan pembangunan pada kawasan sensitif terhadap dampak negatif

lingkungan. Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi

terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab

tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan

profesionalisme, perubahan perkembangan akan mempengaruhi penataan ruang dan

pengendalian pertumbuhan perumahan dan ini merupakan tanggung jawab Pemerintah

Daerah dalam hal ini SKPD yang diberikan kewenangan adalah Dinas Tata Ruang dan

Perumahan, penyediaan sarana dan prasarana permukiman, dan penataan kawasan,

dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur perkotaan maupun

perdesaan guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Dengan

5

diterbitkannya UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana

pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap

terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang,

perencanaan jangka menengah maupun perencanaan jangkapendek. Sementara sejalan

dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU

nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana

Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan

mengacu kepada RKPD. Sesuai dengan amanat tersebut maka Dinas Tata Ruang Tata

Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Tahun 2016 menyusun Rencana Strategis SKPD.

Renstra SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu

5 tahun guna mengoperasionalkan RPJMD yang disertai dengan upaya mempertahankan

dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD,

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tata

Ruang dan Perumahan Tahun 2016-2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-

undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-

Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun di tambah program untuk

tahun ke–6, sebagai antisipasi masa transisi Kepala Daerah diakhir masa jabatan,

sehingga Kepala Daerah terpilih berikutnya sudah memiliki program kerja. Juga sebagai

instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Program yang disusun dalam Renstra Dinas Tata Ruang dan Perumahan bersifat indikatif,

dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya serta

ditujukan untuk akselerasi peningkatan IPM yang meliputi peningkatan derajat

pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Program disusun sesuai dengan

kewenangan Dinas, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Dinas. Selanjutnya program dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang

meliputi indikasi pendanaan, tujuan dilaksanakan kegiatan, sasaran dan target dari

kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang.

Renstra SKPD dibuat dalam bentuk rencana pembangunan lima tahun kedepan

yang menggambarkan visi,misi,tugas, sasaran,strategis,kebijakan dan program serta

ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksaan tugas Dinas.

6

Rentra SKPD dimaksud sebagai suatu proses pembangunan yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai, selama kurun waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi,peluang, dan kendala

yang ada yang mungkin terjadi.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar

sebagai dokumen perencanaan pembangunan sector tata ruang dan perumahan yang ingin

dicapai dalam 5 ( lima ) tahun kedepan. Kebijakan teknis dalam penyelenggaraan

pembangunan penataan ruang kota dan penataan perumahan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari encana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Kota Denpasar

tahun 2016 sampai 2021 serta merupakan acuan yang digunakan untyuk melakukan

perencanaan jangka pendek dalam hal menentukan program dan kegiatan tahunan.

Penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar

merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program kerja Dinas Tata Ruang dan

perumahan Kota Denpasar yang tetap mengacu pada visi,misi Pemerintah Kota

Denpasar.

1.3 LANDASAN HUKUM

Terdapat dasar hukum (peraturan) yang menjadi dasar dalam pelaksanaan

kegiatan di Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar.

1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958, nomor 115, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor .1 tahun 1992 tentang pembentukan Kota Madya

Daerah Tingkat II, (Lembaran Negara RI tahun 1992, nomor 9, tambahan

lembaran Negara RI nomor 3465);

3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepolisme. (Lembaran

Negara RI tahun 1999 nomor 75, Tambahan lembaran Negara RI nomor

3851);

7

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2004. nomor 104,

tambahan Lembaran Negara R.I. nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara, Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-

undang Nomor 2 tahun 2014, tentang perubahan atas, atas undang-undang.

Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ;Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

Penyususnan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 nomor 21,

tambahan lembaran Negara RI nomor 4817);

8

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 140, tambahan


13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI

tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran Negara RI nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 82, tambahan


15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

16. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam nNegeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 tentang

Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi

Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi

birokrasi Republik Indonesia. Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas

laporan kinerja instansi pemerintah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 dan perubahannya

nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah kota Denpasar tahun 2005-

2025;

22. Undang – Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

9

23. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2005-2019 ( Peraturan Daerah

Provinsi Bali Tahun 2009 No. 16);

24. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011Tentang rencana

tata ruang wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2011 – 2031;

25. Peraturan Walikota Denpasar No. 46 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas

Jabatan pada Dinas Daerah Kota Denpasar;

1.4 HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERNCANAAN

LAINNYA

Renstra Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, merupakan

salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar yang memuat

tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program kerja serta indikasi program

pembangunan bidang penataan ruang dan perumahan, lima tahunan.

Dokumen perencanaan strategis ini, dalam kurun waktu lima tahun ke

depan, akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen perencanaan tahunan dalam

bentuk Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan

diteruskan dengan penyusunan RKA dan DPA SKPD.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota

Denpasar, selain mengacu pada RPJMD Kota Denpasar, dokumen perencanaan

lainnya yang juga menjadi acuan adalah RPJPD Kota Denpasar, RPJMD Provinsi

Bali,serta RPJMN tahun 2016-2021

10

Gambar I.1

Hubungan Renstra Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar dengan

dokumen perencanaan Lainnya sampai dokumen

perencanaan tingkat Nasional

RPJM-Nasional

(5 Tahun)

RPJP-Nasional

(20 Tahun)

RPJP-Daerah Propinsi

(20 Tahun)

RPJP-Daerah Kota Dps

(20 Tahun)

RPJM- Daerah Propinsi/

Renstrada-Propinsi dan Standar

Pelayanan Minimal

RPJM-Daerah

Kota Dps (5 Tahun)

Rancangan

Renstra- BPAD

Renstra- DTRP

(5 Tahun)

RKPD Kota Dps

(1 Tahun)

Renja-DTRP

(1 Tahun)

RAPBD Kota Dps

(1 Tahun)

RK

Pedoman

Memperhatikan Acuan

Acuan

Acuan

Pedoman

Pedoman

Input

Pedoman

Memperhatikan

Penjabaran

Acuan

Acuan

Acuan

Input

Pedoman

Pedoman

11

1.5 SISTEMATIKA

Untuk mempermudah pemahaman dari materi bahasan, dokumen Renstra ini

disajikan dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum,

Hubungan Renstra dengan dokumen Perencanaan Lainnya.

BAB II Gambaran Pelaporan PD : Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Kinerja

Dinas Tata Ruang dan Perumahan, Analisis Internal, Analisis Eksternal, Analisis

Internal dan Eksternal.

BABIII Isu Strategis : Isu Strategis Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Provinsi/Kabupaten/Kota

BAB IV Tujuan sasaran Strategis dan arah kebijakan : Tujuan, Sasaran, Strategi, Tujuan

dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota

Denpasar

BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII Penutup.

12

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PD

2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 tahun 2014 tentang

uraian tugas jabatan pada organisasi dinas daerah kota Denpasar bahwa,tugas

pokok dinas Tata ruang dan Perumahan adalah melaksanakan kewenangan

otonomi daerah di bidang penataan ruang dan bidang perumahan.Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Tata ruang dan Perumahan Kota

Denpasar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Pengelolaan urusan ketata usahaan

b. Melaksanakan penataan ruang kota

c. Melaksanakan penataan bidang perumahan

d. Melaksanakan pembangunan gedung yang berarsitektur tradisional bali

e. Melaksanakan pengawasan terhadap penataan ruang ( RTHK ) dan

Pengendalian bangunan gedung

* Fungsi

Perencanaan dalam bidang penataan ruang kota dan penataan bidang

perumahan

Pelaksanaan kegiatan bidang penataan ruang, perumahan, bangunan gedung,

kesekretariatan

Pembinaan / pengendalian bidang penataan ruang kota,perumahan serta ruang

terbuka hijau, bangunan gedung

2.2 KEWENANGAN

Membuat kebijakan teknis dibidang Penataan ruang, Perumahan, Tata

Lingkungan dan bangunan, serta pengendalian penataan kota

Memberi pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan bidang

tugasnya

Melaksanakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang

ditetapkan

13

2.3 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 tahun 2014 tentang uraian

tugas jabatan pada organisasi dinas daerah kota Denpasar maka struktur

organisasi Dinas Tata Ruang dan Perumahan sebagai berikut :

Gambar II.3 Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas:

a. Menetapkan program Dinas Tata Ruang dan Perumahan

berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan

tugas

b. Mengkordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Tata

Ruang dan Perumahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan

dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana

c. Membina bawahan di lingkungan Tata Ruang dan Perumahan

dengan cara mengadakan rapat / pertemuan dan bimbingan secara

berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan

d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Tata

Ruang dan Perumahan sesuaidengan tugas tanggung jawab,

permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk

ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas menetapkan Program

Kerja Dinas Tata Ruang dan Perumahan.

14

e. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Penataan Ruang dan

Perumahaan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman

pelaksanaan tugas

f. Penyelenggaraan pelayanan umum, urusan Penataan Ruang dan

Perumahaan yang meliputi Bidang Tata Ruang Kota, Bidang

Perumahan, Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan, Bidang

Pengendalian dan Penataan Kota sesuai dengan ketentuan yang

berlaku agar Tata Ruang dan Perumahan tertata dengan baik

g. Memberikan rekomendasi pelayanan perijinan di bidang Tata Ruang

dan Perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar

penertiban ijin

h. Melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Tata

Ruang dan Perumahan dengan cara membandingkan antara program

kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan rencana kerja yang akan datang

j. Menyusun laporan plaksanaan tuuuuugas di lingkungan tugas Dinas

Tata Ruang dan Perumahan sesuai dengan kegiatan yang telah

dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis

(2) Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

2. Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat

berdasarkan rencana program Dinas Tata Ruang dan Perumahan

serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

15

b. Mendistribusikan tugas kepada kepala Sub bagian di lingkungan

secretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang di

tetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan

efisien

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala Sub bagian di

lingkungan secretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku

agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat

secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku

untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang serta memberikan pelayann

administrative sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan

agar target kerja tercapai;

f. Mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan

Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

penyusunan program dan kegiatan Dinas ;

g. Mengkoordinir, penyusunan usulan RKA/DPA sesuai dengan

rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan ;

h. Melaksanakan usrusan Perencanaan, Data dan Informasi sesuai

dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program

Dinas ;

i. Mengoreksi laporan kegiatan dan kinerja Dinas sesuai prosedur yang

berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban ;

j. Melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan peraturan yang

berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian ;

k. Melaksanakan urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah tangga serta

melaksanakan pengawasan asset sesuai peraturan yang berlaku

untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;

l. Melaksanakan urusan Keuangan sesuai sesuai peraturan yang

berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan ;

m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara

membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang

16

telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang

akan datang ;

n. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas

yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas

Sekretariat ; dan

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris Dinas yang beradan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

c. Sub Bagian Keuangan.

3.Bidang Tata Ruang Kota

(1) Bidang Tata Ruang Kota mempuyai tugas :

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Tata Ruang

Kota berdasarkan rencana program Dinas Tata Ruang dan

Perumahan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas ;

b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkyngan Bidang

Tata Ruang sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan

efisien ;

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di

lingkungan Bidang Tata Ruang Kota sesuai peraturan dan prosedur

yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksaan tugas ;

d. Menyelia pelaksaan tugas bawahan dilingkungan Bidang Tata

Ruang Kota secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan ;

e. Memberikan pelayan Informasi Peruntukan Lahan, rekomendasi

reklame, Tower/Antena/Menara telekomunikasi, Konsolidasi Tanah

17

perkotaan sesuai dengan atau petunjuk teknis yang berlaku sebagai

dasar penerbitan perijinan ;

f. Menyusun pedoman teknis tata ruang melalui kegiatan suvey,

pemetaan dan dokumentasi, monitoring dan evaluasi perkembangan

kota untuk menjaga keteraturan tata guna lahan perkotaan ;

g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data berupa

peta dan informasi tata ruang berdasarkan pedoman teknis untuk

meningkatkan mutu pelayanan ;

h. Pemutahiran peta digitasi dan data tata ruang melalui peningkatan

teknologi informasi untuk mempercepat pemberian pelayanan

kepada masyarakat di bidang informasi tata ruang ;

i. Menyusun pedoman teknis penataan kawasan dan rencana teknis

kawasan melalui kegiatan rencana rinci kawasan strategis dan detail

engineering design untuk dijadikan pedoman penjabarab RTRW ;

j. Mengadakan pemantauan dan pelaporan tata ruang melalui kajian

terhadap pemanfaatan lahan dan perkembangan Kota untuk tetap

menjaga pola ruang dan struktur ruang yang berwawasan budaya ;

k. Melaksanakan dokumentasi dan menggandakan Rencana Tata

Ruang dan Peraturan Pendukungnya melaui system/pola tertentu

untuk memudahkan pencarian dokumen/arsip ;

l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang Kota dengan

cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas

yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana

yang akan datang ;

m. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang Kota sesuai

dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

akuntabilitas Bidang Tata Ruang Kota ; dan

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik


18

(2) Bidang Tata Ruang Kota dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang

beradan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

melalui sekretaris.

Bidang Tata Ruang Kota terdiri dari :

a. Seksi Penataan Ruang Kota;

b. Seksi Penataan Sarana Prasarana Kota; dan

c. Seksi Perkembangan Kota, Pemetaan dan dokumentasi.

4. Bidang Perumahan

(1) Bidang Perumahan mempunyai Tugas :

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perumahan

berdasarkan rencana program Dinas Tata Ruang dan Perumahan

serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala seksi di lingkungan Bidang

Perumahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan

efisien ;

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala seksi di

lingkungan Bidang perumahan sesuai peraturan dan prosedur yang

berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas ;

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Perumahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan ;

e. Menyusun pedoman teknis dan pendataan lingkungan perumahan

dan kelayakan rumah yang memerlukan penataan, perbaikan dan

revitalisasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

untuk terciptanya rumah layak huni ;

f. Mengumpulkan dan mengolah data hasil survey berupa peta dan

informasi lingkungan perumahan dan kelayakan rumah untuk

meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan informasi perumahan

kepada masyarakat ;

g. Menyusun dan menyebarluaskan norma, standar, pedoman, manual

lingkungan perumahan dan kelayakan rumah serta sarana dan

19

prasarana dasar perumahan melaui kegiatan sosialisasi untuk

menjaga keteraturan lingkungan perumahan dan kelayakan rumah

masyarakat ;

h. Melaksanakan pengembangan inovasi desain prototype melalui

pendataan dan pemutakhiran perumahan untuk memudahkan

pencarian dokumen/arsip ;

i. Membuat kajian/analisa terhadap fasilitas umum dan prasarana

dasar sesuai dengan azas daya dukung dan daya tampung untuk

sepenuhnya pelayanan yang standar ;

j. Menyusun detail engineering design dan melaksanakan penataan

sarana dan prasarana kota sesuai dengan prosedur dan ketentuan

yang berlaku untuk terwujudnya keindahan kota ;

k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dengan cara

membandingkan antara rencana opersional dan tugas tugas yang

telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang

akan datang ;

l. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang perumah sesuai dengan

tugas yang telah dilaksanakan dengan berkala sebagai akuntabilitas

Bagian Pemerintahan; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik


(2) Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

beradan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

melalui sekretaris.

Bidang Perumahan terdiri dari :

a. Seksi Pembiayaan, Teknologi dan Industri;

b. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Sosial Budaya;dan

c. Seksi Pengembangan Kawasan dan Pertahanan.

20

5. Bidang Tata lingkungan dan bangunan

(1) Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan memmpunyai tugas:

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Tata

Lingkungan dan Bangunan berdasarkan rencana program Dinas Tata

Ruang dan Perumahan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada kepala seksi di lingkungan Bidang

Tata Lingkungan dan Bangunan sesuai dengan tugas pokok dan

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat

dijalankan efektif dan efisien;

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala seksi di

lingkungan Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan sesuai peraturan

dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;

d. Pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Tata Lingkungan

dan Bangunan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. Melaksanakan kebijakan dan strategi jasa konstruksi, Lingkungan

dan Bangunan gedung melalui rapat – rapat koordinasi kebijakan –

kebijakan dan strategi jasa konstruksi dilaksanakan dengan baik;

f. Mengkaji, mengkoordinasi persyaratan arsitektur, struktur dan

utilitas bangunan gedung serta pemberian rekomendasi persyaratan

bangunan gedung melalui rapat – rapat koordinasi dengan pihak –

pihak terkait / ahli bangunan gedung sebagai bahan pemberian

rekomendasi agar bangunan yang akan di bangun sesuai dengan

persyaratan dan peraturan yang berlaku ;

g. Menyusun, menyebar luaskan informasi dan mendokumentasikan

prosedur / tata cara perhitungan harga bangunan gedung, jasa

konstruksi serta norma standar prosedur dan manual bangunan

gedung melalui survey lapangan dan merangkum dengan pihak –

pihak terkait untuk mendapatkan standar harga bahan – bahan

bangunan dan harga standar bangunan;

21

h. Melaksanakan penelitian, menyusun, mengevaluasi dan menyebar

luaskan pedoman dan standar bangunan bercirikan arsitektur Bali,

lingkungan dan bangunan kuno / bersejarah melalui rapat – rapat

koordinasi, seminar – seminar dan sosialisasi untuk mendapatkan

pedoman dan standar bangunan bercirikan arsitektur Bali, dan

bangunan kuno/ bersejarah;

i. Mengawasi, mengevaluasi dan melaksanakan pembangunan

bangunan milik pemerintan yang terkait dengan kearsitekturan

beserta lingkungannya, struktur dan utilitas bangunan sesuai dengan

pedoman dan standar yang ditetapkan agar bangunan sesuai dengan

rencana;

j. Melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan utilitas dan

keselamatan bangunan gedung melalui peninjauan ke lokasi untuk

mendapatkan bangunan yang layak utilitas dan keselamatannya;

k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas \bidang Tata Lingkungan dan

Bangunan dengan cara membandingkan antara rencana operasional

dan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan rencana yang akan datang;

l. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Lingkungan dan

Bangunan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara

berkala sebagai akuntabilitas bagian pemerintahan ;dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tulisan;

(2) Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang beradan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas melalui sekretaris.

Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan terdiri dari :

a. Seksi Bangunan Gedung;

b. Seksi Arsitektur Lingkungan dan Bangunan; dan

c. Seksi Konstruksi dan Utilitas Bangunan.

22

6. Bidang Pengendalian dan Penataan Kota

(1) Bidang Pengendalian dan Penataan Kota Mempunyai Tugas:

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengendalian

dan Penataan Kota berdasarkan rencana program Dinas Tata Ruang

dan Perumahan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada kepala seksi di lingkungan Bidang

Pengendalian dan Penataan Kota sesuai dengan tugas pokok dan

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat di

jalankan efektif dan efisien;

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada seksi di lingkungan

Bidang Pengendalian dan Penataan Kota sesuai peraturan dan

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;

d. Menyediakan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Pengendalian dan Penataan Kota secara berkala sesuai dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja

yang diharapkan;

e. Melaksanakan pembinaan dan system informasi kepada masyarakat

melalui penyuluhan – penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan

dalam menangani Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK);

f. Mendata Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) sesuai dengan

peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang

berlaku dengan melakukan monitoring setiah hari kerja untuk bahan

evaluasi demi terjaganya area RTHK;

g. Merencanakan kegiatan fisik untuk menjaga kawasan RTHK

melalui pembuatan papan informasi RTHK dan buku – buku

pedoman untuk memudahkan masyarakat mengetahuinya agar

kawasan RTHK tetap terjaga dengan baik;

h. Melaksanakan koordinasi proses penetapan produk hukum dengan

unit kerja / instansi terkait melaui rapat – rapat koordinasi agar

penetapan produk hukum dapat berjalan dengan baik;

23

i. Melaksanakan investasi dan dokumentasi produk – produk hukum

yang berkaitan dengan Pengendalian dan Penataan Kota sesuai

dengan prosedur yang berlaku sebagai pedoman didalam

melaksanakan tugas;

j. Menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran bangunan

– bangunan dan penataan ruang serta memberikan informasi teknis

terhadap pelanggaran yang dilakukan dan memberikan surat

peringatan kepada pelanggar sesuai prosedur yang berlaku agar

tertatanya bangunan di Kota Denpasar;

k. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan penataan kota

dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait,aparat

ditingkat kecamatan, kelurahan/Desa dan kepala lingkungan melalui

rapat – rapat koordinasi agar tercipta kesamaan persepsi;

l. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelanggaran Tata

Ruang dan Bangunan – bangunan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku agar bangunan – bangunan tertata dengan baik;

m. Melaksanakan pelaporan pengendalian dan evaluasi pelanggaran

Tata Ruang dan Bangunan sesuai dengan prosedur dan ketentuan

yang berlaku untuk dapat ditindak lanjuti oleh tim yutisi Kota

Denpasar;

n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan Penataan

Kota dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan

tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan rencana yang akan datang;

o. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan

Penataan Kota sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara

berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengendalian dan Penataan

Kota; dan

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tulisan;

(2) Bidang Pengendalian dan Penataan Kota dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang beradan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

24

Bidang Pengendalian dan Penataan Kota terdiri dari :

a. Seksi Pemberdayaan dan Sosialisasi;

b. Seksi Pengembangan Pranata Hukum; dan

c. Seksi Pengawasan Pembangunan Kota.

Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar merupakan Dinas daerah yang

melaksanakan sebagian Rumah Tangga Daerah di bidang Penataan Ruang dan

Perumahan yang mencakup penataan fungsi-fungsi ruang dan fungsi bangunan dimana

dalam mewujudkan visi misi Kota Denpasardan visi misi Dinas Tatab Ruang dan

Perumahan Kota Denpasar telah menentukan tujuan organisasinya dengan di dukung

sumber daya aparatur dengan jumlah tenaga sebagai berikut tabel dibawah ini.

25

Tabel II.1

JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN

GOLONGAN JUMLAH PEJABAT STRUTUKTURAL

NO PENDIDIKAN PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH JUMLAH

PEJABAT

KET

IV III II I

1 S2 6 - - - 6 Eselon II : 1

Orang

Eselon III/a : 1

Orang

Eselon III/b : 4

Orang

Eselon IV/ : 12

Orang

2 S1 - 38 - - 38

3 DIII - 1 - - 1

4 D1 - - - - -

5 SLTA - 3 21 - 24

6 SLTP - - 1 1 2

7 THL - - - - -

8 T. Kontrak - - - - 41

9 SD - - - 1 1

JUMLAH 6 42 22 2 107

Tabel II.2

Sarana dan prasarana

Dinas Tata Ruang Dan Perumahan Kota Denpasar

NO NAMA BARANG JUMLAH 2014 Kondisi saat ini

(1) (2) (3)

1 Toyota kijang 7

2 Suzuki / APV 1

3 Toyota kijang Inova 1

4 Toyota Avanza 1

5 Sepeda Motor 12

6 Bor listrik 1

7 GTS 3

8 Mesin ketik 9

9 Lemari besi 6

10 Rak Kayu 9

11 Filing besi 39

12 Berankas 5

13 Lemari Kaca 4

14 Lemari Kayu 10

15 Meja 1/2 biro 77

26


(1) (2) (3)

16 Meja Biro 10

17 Mesin Kalkulator 10

18 Meja Tamu 13

19 Kursi Rotan 70

20 Kursi lipat 25

21 Kursi putar 32

22 Jam dinding 15

23 Kulkas 2

24 AC 26

25 Kipas Angin 4

26 Televisi 5

27 Saund System 1

28 Werles 2

29 Handycam 1

30 Tus tel 5

31 Komputer 34

32 Lop Top 13

33 Kursi Eslon III 5

34 Kursi Eslon IV 14

35 Kursi Eslon II 1

37 Facsimile 2

38 Perinter 30

39 Kamera 14

40 Scanner 1

41 GPS 2

42 Peta Wilayah 5

43 White boord 6

44 LCD 1

45 Kursi rapat 100

46 Meja Rapat 4

47 Stabilisator 15

48 Lambang Garuda 2

49 Gambar Presiden/Wk 4

50 Meja Kecil 2

51 Kipas Angin 4

52 Handy Talky 6

27


(1) (2) (3)

53 Telpon PABX 14

54 RIG 5

55 RPU Radio 1

56 GTS 1

57 GPS 1

58 Hammer Test 1

59 Mesin Las 1

60 Server 1

2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar

Adapun tujuan Dinas Tata Ruang Dan Perumahan Kota Denpasar antara lain: (1).

Penataan Ruang Kota yang nyaman dan terkendali dan (2). Mengembangkan perumahan

murah yang layak huni. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai : (1). Mengendalikan

pemanfaatan ruang dan mencegah pelanggaran tata ruang dan bangunan; dan (2).

Mengembangkan perumahan yang layak dan sehat bagi seluruh masyarakat Kota

Denpasar.

Berkaitan dengan kinerja pelayanan maka salah satu fungsi Dinas Tata Ruang dan

Perumahan Kota Denpasar adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan

umu di bidang penataan ruang dan perumahan

1. Bidang Tata Ruang Kota

Lingkup pelayanan Bidang Tata Ruang Kota meliputi 2 ( dua) hal yaitu Pelayanan

Informasi Peruntukan Lahan dan Pelayanan Rekomendasi Reklame

1. Pelayanan Informasi Peruntukan Lahan :

Tahun 2012 = 414 permohonan




2. Pelayanan Rekomendasi Reklame

Tahun 2014 = LED 9 buah; bilboard 69 buah; shopsign 27 buah

Tahun 2015 = LED 3 buah; bildoard 112 buah; shopsign 96 buah

28

Isu Strategis :

1. Belum tertatanya secara optimal fungsi bangunan di atas peruntukan lahan

yang telah ditetapkan pada RTRW, maupun peraturan tata ruang lainnya.

2. Belum optimalnya penataan reklame sesuai Peraturan Walikota Denpasar

Nomor 3 Tahun 2014.

3. masih adanya permasalahan batas wilayah yang belum jelas berpotensi

menimbulkan konflik dengan Kabupaten lain, hal ini perlu diantisipasi dengan

batas wilayah, luasan dan fungsi kawasan.

Upaya :

1. Memberi Pelayanan Informasi Peruntukan Lahan sesuai dengan RTRW,

RDTR maupun Peraturan Zonasi.

2. Mengoptimalkan pelayanan Rekomendasi Titik Reklame dan Rancang

Bangun Reklame sesuai Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014.

3. Penyesuaian batas wilayah di perbatasan dengan Kabupaten lain agar di

selesaikan melalui pembahasan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

(BKPRD) Kota Denpasar dan di tetapkan pada RDTR maupun Peraturan

Zonasi.

Harapan :

1. Pelayanan Informasi Peruntukan Lahan dapat memberikan kepastian

pemenfaatan lahan di Kota Denpasar dalam rangka mewujudkan keteraturan

Tata Bangunan sesuai Tata Ruang yang telah ditetapkan.

2. Dengan penataan reklame sesuai perturan yang ada, di harapkan mampu

menambah keindahan wajah Kota Denpasar.

3. Adanya kepastian batas wilayah akan memberikan kepastian peruntukan

lahan sesuai zona kawasan yang telah di tetapkan baik pada RTRW, RDTR

maupun Peraturan Zonasi.

29

Kendala :

1. Luas wilayah Kota Denpasar perlu didukung Tenaga Lapangan (SDM) yang

memadai baik dari segi jumlah maupun kemampuan di bidang pemetaan Tata

Ruang.

2. Cepatnya perubahan pemasangan reklame baru serta tidak sesuainya

pemasangan reklame di lapangan dengan rekomendasi yang telah diberikan

agar diantisipasi dengan peningkatan monitoring di lapangan berekomendasi

dengan bidang Pengendalian dan Penataan Kota serta SKPD terkait yang

tergabung dalam Tim Koordinasi Penyelenggaraan Reklame di Kota

Denpasar.

3. Hingga saat ini masih belum selesainya permasalahan batas wilayah Kota

Denpasar, menyebabkan Informasi Peruntukan Lahan di Kota Denpasar

khususnya di wilayah perbatasan menjadi terhambat

2. Bidang Perumahan

Mengembangkan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat di Kota

Denpasar

Kegiatan Bantuan Perbaikan Rumah tidak layak huni dari tahun 2011-2015, kepada

Masyarkat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai berikut :

1. Tahun 2011 Sebanyak 106 Unit





Isu strategis

1. Di Kota Denpasar masih banyak masyarakat kurang mampu (Masyarakat

Berpenghasilan Rendah) menempati rumah tidak layak huni, yang mana status

tanah yang ditempati bukan milik sendiri, sehingga tidak memenuhi ketentuan

untuk mendapat bantuan hibah dari Pemerintah Kota Denpasar

2. Urbanisasi/mobilisasi penduduk sangat tinggi sehingga kawasan permukiman

berkembang sangat pesat dan sporadic

30

Upaya-upaya

- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rumah layak huni bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Denpasar

- Menyusun perencanaan tentang Kegiatan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah serta Revitalisasi Infrastruktur Pedesaan

- Melaksanakan Pendataan dan Pemetaan Perumahan dan Kawasan Kumuh di Kota

Denpasar

Kendala :

1. Masalah regulasi tentang penanganan perumahan dan permukiman serta kawasan

kumuh di Kota Denpasar.

2. Permasalahan Status lahan /tanah pada kawasn permukiman kumuh.

3. Kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang aturan masalah

perumahan/permukiman

4. Kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian

penduduk pendatang serta pemukiman kumuh.

Harapan :

1. Tersedianya Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota

Denpasar

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Rumah Sehat dan Rumah Layak

Huni

3. Berkurangnya Masyarakat yang menempati Rumah tidak layak huni di Kota

Denpasar

4. Berkurangnya Kawasan Kumuh di Kota Denpasar

3. Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan

Melaksanakan pemanfaatan ruang dengan kegiatan perencanaan dan

pembangunan gedung-gedung milik pemerintah dan fasilitas umum lainya. Dari

tahun 2011-2015 telah dibangun 4 gedung kantor SKPD dan 5 bangunan fasilitas

publik.

31

Menata wajah Kota Denpasar agar mencerminkan Kota Denpasar yang kreatif

berwawasan budaya sesuai dengan Tata Ruang dan Tata Bangunan. Baik dengan

melakasanakan pekerjaan penataan fisik maupun koordinasi dengan tim TABG.

Pembahasan rekomendasi Bangunan Gedung dari tahun 2011 s/d 2015 adalah :

a) 2011 : 4 bh

b) 2012 : 10 bh

c) 2013 : 15 bh

d) 2014 : 25 bh.

e) 2015 : 29 bh.

Menyusun dan melakukan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang terkait

bangunan gedung. Tahun 2015 telah berhasil menyusun Peraturan Daerah

Bangunan Gedung dan telah disahkan oleh DPRD Kota Denpasar menjadi

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor.5 Tahun 2015 tentang Bangunan

Gedung.

Isu Strategis

12 SKPD di Pemkot Denpasar belum memiliki gedung kantor milik sendiri

(Pemerintah Kota Denpasar).

Belum memiliki bangunan Balai Budaya untuk mengakomodasi kegiatan

kreatifitas Seni dan Budaya.

Wajah Kota Denpasar belum dapat mencerminkan jati diri Kota Denpasar sebagai

kota kreatif dan berwawasan budaya.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berperan aktif terhadap penataan

wajah Kota Denpasar.

Tidak adanya Data Base Bangunan gedung di Kota Denpasar.

Upaya – Upaya

Menyusun DED dan dilanjutkan dengan pelaksanakan pembangunan gedung

kantor milik pemerintah dan fasilitas publik lainya.

Meningkatkan koordinasi pemecahan masalah pemanfaatan ruang dengan TABG

dan instansi terkait.

Sosialisasi peraturan bangunan gedung.

32

Melaksanakan pendataan bangunan gedung diseluruh kecamatan.

Harapan :

Terbangunnya gedung kantor untuk SKPD yang nyaman dalam melaksanakan

kegiatan perkantoran dan pelayanan masyarakat.

Terbangunnya fasilitas publik yang mengakomodasi kreativitas masyarakat dan

memperindah wajah kota yang berkarakter.

Masyarakat dapat berperan aktif dalam penataan wajah kota yang Kreatif

Berwawasan Budaya.

Memiliki data base bangunan gedung yang terintegrasi.

Kendala:

Keterbatasan dana dan lahan milik Pemerintah Kota Denpasar.

Kurang Partisipasi Masyarakat.

Kompetensi SDM yang tidak sesuai dengan Tupoksi.

4. Bidang Pengendalian dan Penataan Kota

Melakukan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan tupoksi yang ada.

Mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan yang telah disesuaikan

didalam RTRW.

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pemanfaatan ruang.

Melakukan sanksi kepada masyarakat yang melanggar pemanfaatan ruang dengan

melayangkan tegoran (SP I,II,dan III) adapun jumlah atau pelanggaran yang

didapat selama 5 tahun di tahun 2011 sampai 2015 adalah

o 2011 = 715 buah

o 2012 = 904 buah

o 2013 = 937 buah

o 2014 = 950 buah

o 2015 = 1263 buah

33

Isu Strategis :

Terus bertambahnya alih fungsi lahan di kota Denpasar dengan lahan pertanian

atau RTHK menjadi pemukiman.

Terus bertambahnya arus urbanisasi kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Kurangnya kepastian hukum pemanfaatan ruang.

Upaya – Upaya :

Penyusunan sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang melalui web.

Peningkatan kompetensi aparatur pengendalian melalui diklat.

Menyusun NSPM pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi.

Harapan :

Tersedianya perda pengendalian pemanfaatan ruang

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terkait pengendalian pemanfaatan

ruang.

Jelasnya kepastian hukum terhadap pelanggaran pengendalian pemanfaatan

ruang.

Kendala :

Pemanfaatan RTHK merupakan hak milik masyarakat.

SDM aparatur masih kurang.

34

Adapun indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersebut seperti disajikan dalam tabel

berikut :

Tabel II.3

Capaian Indikator Kinerja Utama Tata Ruang Dan Perumahan

No Indikator Kinerja

Utama

Target

RPJMD

Realisasi

2011

Realisasi

2012

Realisasi

2013

Realisasi

2014

Realisasi

2015

Jumlah Kete-

rangan

1 Tertatanya sejumlah

kawasan

35

paket

13 12 16 7 10 58 Tercapai

2 Terbangunnya

sejumlah Gedung

Pemerintah

5 paket 5 4 16 4 2 31

Tercapai

3 Terehabilitasinya

sejumlah gedung

20

paket

1 1 17 5 11 35 Tercapai

4 Terbangunnya /

terehabiitasinya

sejumlah pasar di

Kota Denpasar

- 3 4 6 3 5 21 Tercapai

5 Terpantaunya

sejumlah pelanggaran

tata ruang

5 paket 3 4 3 1 1 12 Tercapai

6 Terehabilitasinya

sejumlah rumah

tangga miskin yang

tidak layak huni

152

unit

106 unit 56 unit 107 unit 39 unit 83 Unit 391 Tercapai

Pencapaian sasaran terciptanya pembangunan rumah yang layak bagi seluruh

masyarakat Kota Denpasar adalah sebagai berikut : (1). Komitmen Pemerintah Kota

Denpasar memberikan perhatian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui

Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar dijabarkan dengan implementasi

sebagai program antara lain adalah Bantuan Perbaikan Rumah (RTM).Tahun 2011

direalisasikan sebanyak 106 unit rumah,Tahun 2012 di realisasikan 56 unit rumah, tahun

2013 direalisasikan lagi sebanyak 107 unit rumah, tahun 2014 direalisasikan lagi

sebanyak 39 unit rumah, tahun 2015 direalisasikan sebanyak 83 unit rumah. Dinas Tata

Ruang telah melakukan Standar Pelayanan Minimum tentang Standar Pelayanan

Minimum di Bidang Penataan Ruang dan Perumahan sebagai tersaji pada tabel II.4

sebagai berikut :

35

Tabel II.4

SPM Bidang Penataan Ruang

No Jenis Pelayanan Dasar Standar Palayanan Minimal Batas Waktu

Pencapaian

2015

Indikator Nilai

VII Penataan

Ruang

Informasi Penataan

Ruang

1 Persentase tersedianya

informasi mengenai rencana

tata ruang (RTR) wilayah

kabupaten / Kota beserta

rencana rincinya melalui peta

analog

100% 2019 Kabupaten/Kota 100

100% 2019 Kecamatan 100

100% 2019 (Kelurahan ) 0

2 Persentase tersedianya

informasi mengenai rencana

tata ruang (RTR) wilayah

Kabupaten / Kota beserta

rencana rincinya melalui peta

digital

100% 2019 Kabupaten/Kota 100

100% 2019 Kecamatan 0

100% 2019 (Kelurahan ) 0

Penyediaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Publik

Persentase tersedianya

luasan RTH publik sebesar

20%dan Luas Wilayah

Kota/Kawasan perkotaan

50% 2019 91.62

SPM Bidang Perumahan Rakyat

No Jenis Pelayanan Dasar Skala Kota /

Kabupaten Indikator SPM Data yang Diperlukan

Hasil Perhi-

tungan (%) I Rumah Layak Huni dan Terjangkau 1. Cakupan ketersediaan

rumah layak huni

Jumlah rumah

layak huni

Jumlah rumah

2016 165,571.00 167,350.00 98.94

2. Cakupan Layanan

Rumah Layak Huni Yang

Terjangkau

Jumlah RT

MBR yg

menempati

rumah layak

huni yg

terjangkau

Jumlah RT

MBR

Hasil

perhitungan

2016 932 932 100

II Lingkungan yang Sehat dan Aman

yang didukung dengan Prasarana,

Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

3. Cakupan lingkungan yg

sehat dan aman yg

didukung Prasarana,

sarana dan Utilitas Umum

(PSU)

Jumlah

lingkungan yang

didukung PSU

Jumlah

lingkungan

perumahan

2016

Air Bersih 153,511.00 167,350.00 91.73050493

Persampahan 112,160.00 167,350.00 67.02121303

Sanitasi 167,350.00 167,350.00 100

36

2.5. ANALISIS INTERNAL

A. Analisis Internal

Kekuatan.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Sebagai Dinas Teknis yang membantu Walikota dalam merumuskan kebijaksanaan

teknis dibidang penataan Kota,perumahan,lingkungan dan bangunan, serta

pengendalian Penataan Kota.

b. Menyusun Renstra Dinas, melaksanakan manajemen organisasi, dan pembinaan

pegawai

c. Mengadakan penelitian dan menkoordinasikan penelitian untuk kepentingan

penataan kota, perumahan, lingkungan dan bangunan, serta pengendalian penataan

Kota.

2. Sumber Daya Aparatur

a. Dari sisi jumlah pegawai sudah cukup memadai

b. Dari sisi pengalaman kerja sebagian telah berada di Dinas Tata Ruang dan

Perumahan Kota Denpasar lebih dari 5 ( lima ) tahun

3. Sarana dan Prasarana

a. Program Sofware yang ada masih dapat dikembangkan untuk proses pendataan,

informasi, pelayanan public dan pembangunan

b. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang ada masih cukup baik kondisinya

c. Meja, kursi, dan ruangan yang ada sekarang masih cukup baik kondisinya

Kelemahan


a. Mekanisme penataan kota,Perumahan, lingkungan dan bangunan serta

pengendalian penataan kota masih belum terbangun secara konsisten

b. Koordinasi penataan, perumahan, lingkungan dan bangunan, serta pengendalian

penataan kota masih lemah

c. Persepsi terhadap proses penataan kota, perumahan,lingkungan dan bangunan, serta

pengendalian penataan kota masih belum sama dan merata diantara staf

d. Program kerja masih belum dapat sepenuhnya dilaksanakan

37

2. Sumber Daya Manusia Aparatur

a. Belum memiliki staf yang sesuai dengan tuntutan bidang keahlian

b. Beberapa staf masih berada pada posisi yang tidak sesuai dengan bidang keahlian

c. Masih kurangnya upaya peningkatan kemapuan staf dalam bidang tugasnya


a. Masih adanya kekurangan jumlah computer dan jaringannya dalam mendukung

pelaksanaan tugas

b. Kondisi kendaraan roda 4 sebanyak 10 unit dengan tahun pembuatan yang sudah

cukup lama, kondisinya sudah kurang optimal, kendaraan roda 2 sebagian besar

kondisinya juga kurang optimal

c. Bangunan masih pinjam dengan provinsi.

2.6. ANALISIS EKSTERNAL

PELUANG


a. Adanya peluang lebih besar dalam melakukan inovatif terkait dengan pelaksanaan

tugas

b. Adanya kebijakan untuk lebih banyak melibatkan masyarakat dan swasta dalam

proses pembangunan

c. Kontrol masyarakat terhadap pembangunan sudah sangat terbuka


a. Adanya sumber daya manusia yang dapat direkrut sesuai bidang keahlian yang

dibutuhkan dalam penataan kota,perumahan dan pengendalian penataan kota

b. Adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, khusus keahlian

dan keprefesionalan

38


a. Adanya beberapa sumber dana diluar APBD Kota untuk pengadaan sarana dan

prasarana sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan kemampuan di bidang

penataan kota dan perumahan

b. Adanya dana pemeliharaan kendaraan operasional yang dapat di optimalkan

ANCAMAN


a. Adanya perubahan-perubahan aturan dari pemerintah atasan yang berpengaruh

terhadap mekanisme kerja

b. Masih banyaknya permasalahan yang belum dapat dikoordinasikan secara baik,

sehingga penanganan masih banyak memerlukan waktu

c. Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan yang berlebihan


a. Adanya rekruitmen staf yang masuk Dinas Tata Ruang dan Perumahan belum

sesuai dengan keahlian yang di butuhkan


a. Kebijakan untuk tidak menambah sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan

yang semakin bertambah dan kompleks

b. Perpanjangan hak guna pakai Dinas Tata Ruang dan Perumahan

2.7. ANALISIS INTERNAL DAN EKSTERNAL

Kekuatan – Peluang.


Adanya peluang lebih besar dalam melakukan inovatif terkait dengan pelaksanaan

tugas, maka sebagai Dinas Teknis yang membantu Walikota dalam bidang penataan

ruang kota, pengawasan dan pengendalian bangunan, dapat di lakukan :

a. Inovasi-inovasi di bidang penantaan kota, pengawasan dan pengendalian

pembangunan dengan melibatkan masyarakat

b. Penelitian-penelitian di bidang lintas sektor, memberikan dampak besar bagi

pembangunan kota Denpasar

39

c. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan kota dan

perumahan agar sesuai dengan Visi dan Misi


Dengan adanya SDM yang cukup lama bekerja dengan tingkat pendidikan yang

memadai, maka hal-hal yang dapat ditempuh adalah meningkatkan profesionalisme

dengan jalan :

a. Memberikan kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan, dan

magang

b. Menyusun kreteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan


Dari sisi teknologi, dengan software dan hardware yang dimiliki, serta

kemungkinan untuk pengembanganya,maka langkah yang di tempuh adalah :

a. Mengembangkan TI dan GIS dalam mendukung data base yang lebih baik

dalam menunjang di bidang penataan kota dan perumahan.

b. Mengembangkan perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung TI

dan GIS.

Dari sisi sarana mobilitas dan perlengkapan lainnya yang dimiliki masih cukup

baik, maka hal-hal yang dapat dilakukan adalah :

a. Mengoptimalkan pemanfaatan sesuai dengan tuntutan tugas

b. Menyusun daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan

secara bertahap dan optimasi pemeliharaan

40

Kekuatan – Ancaman

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Memanfaatkan inovasi-inovasi di bidang penataan kota dan perumahan dengan

melibatkan masyarakat / fasilitas untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika

yang terjadi

2. Memanfaatkan hasil penelitian lintas sector untuk meningkatkan kualitas

perencanaan,koordinasi, dan dinamika perubahan

3. Memanfaatkan hasil koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi

4. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk

meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Memanfaatkan hasil mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan, dan

magang untuk meningkatkan keahlian dalam bidang tugas

2. Memanfaatkan kreteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan

untuk menumbuh kembangkan profesionalisme aparatur dan seleksi rekruitmen

aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme

Sarana dan Prasarana

1. Mengoptimalkan TI dan GIS dalam mendukung perencanaan yang lebih baik

dalam menunjang penataan kota dan perumahan

2. Mengoptimalkan perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung TI dan

GIS

3. Memanfaatkan daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan


Kelemahan – Peluang

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan penataan kota, dan

perumahan dengan melibatkan masyarakat / fasilitas untuk meningkatkan kualitas

dan konsistensipembangunan secara lebih terstruktur

2. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas

sektor untuk meningkatkan kualitas pembangunan

41

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Memanfaatkan criteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan

untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang

profesionalisme

2. Meningkatkan kemampuan aparatur yang ada sesuai dengan tugas fungsi pokok

dan fungsinya


1. Memanfaatkan daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan


2. Memanfaatkan ruangan yang ada untuk penambahan ruangan agar memenuhi

standart kelayakan kerja.

42

BAB III

ISU STRATEGIS

3. 1. ISU STRATEGIS.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan

dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-

tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat

strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat

dipertanggungjawabkan. Tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Perumahan dalam

memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan

inetrnal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian

kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan

yang tidak boleh diabaikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita

identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu :

1. Belum terpenuhinya penyedian ruang terbuka hijau yang memadai dalam rangka

menciptakan Ruang Hijau guna mendukung kenyamanan dan keindahan Kota,

memerlukan ketersediaan tanah yang memadai.

2. Belum optimalnya pemanfaatan fungsi bangunan sesuai dengan peruntukan lahan

yang telah di tetapkan RTRW, RDTR, maupun Peraturan Zonasi.

3. Belum optimalnya penetapan peraturan bangunan gedung dalam penataan wajah

kota sesuai dengan Perda Prov. Bali No.5 Tahun 2005 dan Perda Kota Denpasar

No. 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

4. Banyaknya bermunculan bangunan – bangunan baru yang tidak mempunyai IMB

dan terjadinya pelanggaran di Jalur Hijau.

5. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana umum yang representatif di

Kota Denpasar.

6. Belum optimalnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh

serta rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota

Denpasar.

7. Belum Optimalnya kemampuan dan wawasan SDM sesuai dengan kompetensi.

43

3.2. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana

Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan

nasional serta diperlukan adanya sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana

pembangunan Provinsi, Nasional dan rencana pembangunan daerah. Renstra Dinas Pekerjaan

umum Kota Denpasar dirumuskan mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Bali serta Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Misi. Dengan adanya

sinkronisasi Renstra antara Propinsi dan Pusat maka diharapkan program dan kegiatan

Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat dapat berjalan searah.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Denpasar secara administratif wilayah memiliki 4 Kecamatan, 43

Desa/Kelurahan. Kecamatan Denpasar Selatan terdiri dari 10 Desa, Denpasar Timur 11

Desa/Kelurahan, Denpasar Barat 11 Desa/Kelurahan, dan Denpasar Utara 11

Desa/Kelurahan. Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung disebelah utara,

barat dan selatan, sedangkan disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan

Selat Lombok. Luas wilayah Kota Denpasar sebesar 12.778 Ha atau 2,18 persen dari luas

wilayah Propinsi Bali. Sedangkan bila dilihat dari penggunaan tanahnya, dari luas

wilayah yang ada sekitar 2.506 Ha merupakan lahan sawah, 516 Ha merupakan lahan

pertanian bukan sawah dan sisanya seluas 9.756 Ha merupakan lahan bukan pertanian

seperti jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dan lain-lain.

Kota Denpasar mulai tahun 2006 dimekarkan sehingga secara administrasi

wilayah kecamatan telah terdiri dai 4 (empat) kecamatan, yaitu: Kecamatan Denpasar

Selatan, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Barat, Kemacamatan

Denpasar Utara. Batas administrasi wilayah Kota Denpasar adalah:

1. Sebelah Utara :Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Badung)

2. Sebelah Timur :Kecamatan Sukawati (Gianyar) dan Selat

Badung

3. Sebelah Selatan :Selat Badung dan Kecamatan Kuta (Badung)

4. Sebelah Barat :Kecamatan Kuta Utara (Badung)

44

Berdasarkan luas wilayah, kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas

yaitu 49,99 km2 (39,12 persen). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,42 km2

(24,59 persen), dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,06 km2 (18,83

persen). Adapun kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur

dengan luas wilayah 22,31 km2 (17,46 persen) seperti yang disajikan pada Tabel III.1

Tabel III.1

Luas Wilayah Kota Denpasar dan Ketinggiannya dari Permukaan Laut Menurut

Kecamatan, 2015

No Kecamatan

Luas

Wilayah

(km2)

Persentase

Dibanding Luas

Kota Denpasar

(%)

Persentase

Dibanding Luas

Pulau Bali

(%)

Ketinggian dari

Permukaan Laut

(m)

1. Denpasar Selatan 49,99 39,12 0,89 00-12

2 Denpasar Timur 22,31 17,46 0,40 00-75

3 Denpasar Barat 24,06 18,83 0,43 00-75

4 Denpasar Utara 31,42 24,59 0,56 00-75

Kota Denpasar 127,78 100,00 2,27 00-75

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2015

b. Letak dan kondisi geografis

Menurut letak geografis Kota Denpasar berada antara 08 35’ 31” – 08 44” 49”

lintang Selatan dan 115 10’ 23”-115 16’ 27” bujur timur. Selama tahun 2013 curah hujan

yang terjadi berdasarkan pemantauan Balai Meteorologi dan Giofisika Balai Besar

Wilayah III Denpasar berada pada keadaan rata-rata. Curah hujan cukup tinggi terjadi

pada bulan Januari dan Desember. Letak geografis Kota Denpasar selengkapnya

disajikan pada Tabel III.2.

Tabel III.2.

Letak Geografis Kota Denpasar Menurut Kecamatan, 2015

No. Kecamatan Lintang Selatan Bujur Timur

1. Denpasar Selatan 08040’00”-08044”49” 115011’23”-115015’54”

2. Denpasar Timur 08035’31”-08040’36” 115012’29”-115016’27”

3. Denpasar Barat 08036’24”-08041’59” 115010’23”-115014’14”

4. Denpasar Utara 08035’31”-08044’49” 115012’09”-115014’39”

Sumber: BPS, Kota Denpsar 2015

45

c. Topografi

Topografi dan iklim wilayah Kota Denpasar sebagian besar merupakan dataran,

dan secara umum miring kearah selatan dengan ketinggian berkisar antara 0-75m di atas

permukaan laut, dataran pantai dengan kemiringan lahan berkisar 0-5%, di bagian tepi

kemiringannya bisa mencapai 15%. Panjang pantai kurang lebih 11 km, berupa perairan

laut pantai Padang Galak dan Pantai Sanur serta pantai pulau Serangan.

d. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya yang dimaksud adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber

daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman;

b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa

c. Kawasan peruntukan perkantoran

d. Kawasan peruntukan pariwisata

e. Kawasan peruntukan industri dan pergudangan

f. Kawasan ruang evakuasi bencana

g. Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal

h. Kawasan ruang terbuka non hijau

Kawasan peruntukan lainnya seperti:

a. Kawasan peruntukan fasilitas pendidikan

b. Kawasan peruntukan fasilitas kesehatan

c. Kawasan peruntukan fasilitas rekreasi, taman dan olah raga

d. Kawasan peruntukan fasilitas peribadatan

e. Kawasan peruntukan pertanian

f. Kawasan peruntukan perikanan

46

BAB IV

TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan arah Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016-2021

serta memperhatikan keharmonisan dengan agenda pembangunan Nasional yang

dituangkan dalam RPJMN 2016-2019, maka disusun tujuan dan sasaran

pembangunan daerah Kota Denpasar untuk lima tahun mendatang yang dirumuskan

berdasarkan analisis isu strategis yang dihadapi Kota Denpasar dalam lima tahun

mendatang.

4. 1 TUJUAN

Adapun tujuan bidang penataan ruang adalah menata ruang kota yang nyaman

dan terkendali.

Tujuan bidang perumahan untuk mengembangkan perumahan murah yang

layak huni.

Adapun arah kebijakan di bidang tata ruang adalah :

- Mempertahankan keberadaan RTHK bukan hanya sebagai daerah resapan air,

tetapi juga sebagai daya tarik yang tidak hanya dapat dilihat dari segi ekonomi

dan bisnis sekaligus merupakan daya tarik pariwisata yang berorientasi

pertanian (Agrowisata).

- Meningkatkan pembinaan dan pengawasaan terhadap tata ruang dan

lingkungan hidup.

Adapun arah kebijakan di bidang perumahan adalah :

- Meningkatkan kualitas dan mengendalikan perumahan yang layak dalam

lingkungan yang sehat, aman, serasi, produktif, berkelanjutan sesuai budaya

setempat.

- Mewujudkan masyarakat mandiri melalui pembangunan perumahan yang

layak terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

4.2 SASARAN

Bidang Penataan Kota : Mengendalikan pemanfaatan dan menurunnya

pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan .

Bidang Perumahan : Mengembangkan perumahan yang layak dan sehat bagi

seluruh masyarakat Kota Denpasar.

47

4. 3 STRATEGI

Bidang Penataan Ruang

- Menata ruang secara efektif dan efisien.

Bidang Perumahan

- Memberdayakan masyarakat di wilayah yang rawan bencana.

- Mengembangkan peraturan terkait dengan pembangunan rumah

sederhana yang layak.

- Mengelola arial pemukiman umum.

- Mempertahankan ruang terbuka hijau kota.

Bidang Tata Ruang

- Merencanakan penataan ruang dengan merevisi peraturan Tata Ruang.

- Mendayagunakan rencana tata ruang sesuai peruntukannya.

- Mengendalikan pemanfaatan ruang dan memantapkan koordinasi dan

konsultasi antar lembaga yang terkait dengan penataan ruang.

- Mengendalikan ruang terbuka hijau sebagai paru – paru kota.

Bidang Perumahan

- Meningkatkan sumber daya aparatur dalam pemberdayaan komunitas

perumahan.

- Membina kemitraan dengan swasta dan masyarakat dalam

menanggulangi bencana.

- Menyusun NSPM perumahan.

- Sosialisasi peraturan bidang perumahan.

- Menyusun NSPM bidang perumahan umum dan membangun sarana

prasarana pemukiman umum.

- Menata ruang hijau kota

- Mengendalikan ruang hijau kota.

4.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang dan Perumahan

Kota Denpasar.

Dalam upaya untuk mencapai misi yang telah ditetapkan maka misi

sebagaimana dimaksud diatas dijabarkan kedalam 4 (empat) tujuan dan 5 (lima)

sasaran. Tujuan Jangka Menengah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota

Denpasar adalah :

48

1. Mewujudkan penataan ruang yang optimal dan konsisten

2. Mengendalikan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota

3. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh

4. Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dengan mengefisienkan

penggunaan lahan

Untuk tercacapaianya tujuan jangka menengah, maka ditetapkan 5 (lima)

Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar

sebagaimana dibawah ini :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang

2. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang

3. Meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi masyarakat

4. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap pemanfaatan ruang

5. Meningkatknya kualitas pelayanan publik bidang Pekerjaan umum yang

bebas KKN.

a. Ringkasan Rancangan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Denpasar

Berdasarkan atas kondisi wilayah dan evaluasi capaian RPJMD Periode 2010-2015 yang

telah dilakukan dan rumusan visi dan misi RPJPD Kota Denpasar serta arah kebijakan

pembangunan Provinsi Bali dan arah kebijakan Pembangunan Nasional sebagaimana dituangkan

dalam uraian pencapaian Nawa Cita, maka tujuan pembangunan Kota Denpasar dalam lima tahun

ke depan tahun 2016-2021 adalah sesuai dengan Visi RPJPD yaitu : Mewujudkan Kota Denpasar

sebagai Kota Budaya Dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan azas pembangunan berkelanjutan,

maka arah tujuan pembangunan Kota Denpasar periode tahun 2016-2021 juga hendaknya

mempertimbangkan keberlanjutan visi periode sebelumnya sesuai dengan hasil evaluasi

pelaksanaan RPJMD periode tahun 2010 – 2015.

Sesuai dengan keterkaitan arah kebijakan yang dituangkan dalam RPJPD Kota Denpasar

dan arah kebijakan nasional periode tahun 2015-2019, maka dapat dirumuskan beberapa alternatif

tujuan dan sasaran yang dapat dicapai oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam usaha mewujudkan

Visi pembangunan jangka panjang untuk periode ke 3 (tiga) RPJMD yaitu periode tahun 2016-

2021 seperti diuraikan dalam matrik Tabel berikut.

49

Tabel III.3

Keterkaitan Visi-Misi RPJPD, Arah Kebijakan RPJMN dengan Rumusan Alternatif

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 Misi RPJPD Kota

Denpasar 2005-2025

Nawa Cita RPJMN

2015-2019

Prioritas

Pembangunan

RPJMN 2015-

2019

Rumusan Tujuan

RPJMD 2016-2021

Rumusan Sasaran

RPJMD 2016-2021

Mewujudkan

Pemberdayaan Lembaga

Pakraman, Budaya dan

pemahaman Agama

Penjabaran dari Cita

Kelima, Cita Kedelaan

dan Cita Kesembilan

dari Nawa Cita

1. Meningkatkan

pemahaman,

penghayatan dan

pengamalan ajaran

agama sebagai

landasan moral dan

etika dalam

kehidupan

berbangsa dan

bernegara, serta

mewujudkan

harmonisasi sosial

dan kerukunan umat

beragama;

2. Mewujudkan insan

Indonesia yang

bermartabat,

berkarakter dan

berjati diri yang

mampu menjunjung

tinggi nilai budaya

bangsa dan

peradaban luhur

ditengah pergaulan

global;

3. Meningkatkan

budaya tata kelola

pemerintahan yang

bersih, efektif,

demokratis, dan

terpercaya;

1. Penguatan budaya

Bali sebagai jati

diri masyarakat

yang menjunjung

moral dan etika

menuju

masyarakat Kota

Denpasar yang

harmonis, tertib,

dan seimbang.

2. Peningkatan tata

kelela

pemerintahan

yang bersih,

efektif dan

berwibawa dan

demokratis.

1. Terwujudnya

pelestarian

warisan budaya

dan adat Bali.

2. Meningkatnya

pegelaran seni

dan budaya Bali

yang

mendukung

pengembangan

nilai nilai

budaya, etika

dan moral.

3. Mingkatnya

mutu pelayanan

publik yang

akunTabel,

bersih dan

demokratis.

4. Meningkatnya

informasi dan

komunikasi

publik

Mewujudkan Penguatan

Sistem Ekonomi

Kerakyatan dalam menun -

jang pembangunan yang


Pertama, Cita Keenam,

dan Cita Ketujuh dari

Nawa Cita

4. Mendorong

pertumbuhan

ekonomi yang

cukup tinggi serta

berkelanjutan;

3. Peningkatan

pertumbuhan

ekonomi Kota

Denpasar yng

5. Meningkatnya

perekonomian

wilayah yang

berdaya saing

global berbasis

50

Misi RPJPD Kota

Denpasar 2005-2025

Nawa Cita RPJMN

2015-2019

Prioritas

Pembangunan

RPJMN 2015-

2019

Rumusan Tujuan

RPJMD 2016-2021

Rumusan Sasaran

RPJMD 2016-2021

lebih merata dan

berkedilan

5. Meningkatkan

kedaulatan pangan,

energi, dan

akselerasi industri

dan pariwisata yang

didukung oleh

penguatan

infrastruktur,

pertanian, maritim

dan kelautan;

6. Meningkatkan

infrastruktur

wilayah yang

mendorong

pertumbuhan dan

pemerataan

ekonomi.

7. Pemenuhan

terhadap layanan

dasar air minum dan

sanitasi yang layak,

berkelanjutan dan

merata;

merata antar

wilayah

4. Peningkatan

terhadap layanan

kebutuhan dasar

masyarakat Kota

Denpasar seperti

air bersih,

perumahan bagi

yang tidak

mampu, dan

sanitasi

lingkungan.

ekonomi

kerakyatan

melalui

pengembangan

usaha mikro,

industri kecil

dan menengah

dan koperasi,

pertanian,

perikanan dan

kelautan yang

didukung oleh

ketersediaan

infrastruktur

wilayah yang

memadai.

6. Meningkatya

ilkim investasi

daerah

7. Meningkatnya

ketahanan

pangan dan

energi,

8. Meningkatnya

penataan

wilayah,

ketersediaan

jaringan irigasi

dan

infrastruktur,

serta sarana dan

prasarana

wilayah.

9. Meningkatnya

ketersediaan

pelayanan dasar

perumahan, air

bersih, energi,

komunikasi,

51

Misi RPJPD Kota

Denpasar 2005-2025

Nawa Cita RPJMN

2015-2019

Prioritas

Pembangunan

RPJMN 2015-

2019

Rumusan Tujuan

RPJMD 2016-2021

Rumusan Sasaran

RPJMD 2016-2021

dan sanitasi

lingkungan

Mewujudkan Peningkatan

Kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM)


Kelima, Cita

Kedelapan, dan Cita

Kesembilan dari Nawa

Cita

8. Meningkatkan

kualitas sumber

daya manusia yang

dilakukan melalui:

(a) meningkatkan

kualitas penduduk

dan pembangunan

keluarga untuk

mendorong

masyarakat

Indonesia dalam

membentuk

keluarga kecil,

bahagia, dan

sejahtera; (b)

mempercepat

peningkatan taraf

pendidikan seluruh

masyarakat; (c)

Meningkatkan

status kesehatan dan

gizi masyarakat; (d)

Meningkatkan

pelayanan

kesejahteraan sosial

untuk memenuhi

hak-hak dasar

terutama bagi

disabilitas dan

lanjut usia agar

dapat menjadi

produktif; ( e)

pengarusutamaan

gender (PUG) di

berbagai bidang

pembangunan dan

perlindungan anak;

5. Peningkatan akses

pendidikan dan

kesehatan yang

berkualitas guna

terwujudnya

peningkatan

kualitas penduduk

yang sejahtera,

bahagia.

6. Peningkatan

inovasi dan

teknologi daerah

7. Peningkatan

perlindungan

sosial bagi ibu

dan anak, warga

kurang mampu,

disabilitas, lanjut

usia sesuai

dengan harkat dan

martabat manusia

dan pemperkuat

ketangguhan

terhadap bencana,

migitasi dan

adaptasi

perubahan iklim.

10. Meningkatnya

pelayanan

kependudukan

dan KB

11. Meningkatnya

akses,mutu, dan

relevansi

pendidikan,

12. Meningkatnya

akses dan mutu

pelayanan dasar

kesehatan

masyarakat

13. Meningkatnya

derajat

kesehatan

masyarakat

14. Meningkatnya

daya saing

SDM

15. Meningkatnya

pemafaatan

inovasi daerah

dan TTG dalam

berbagai bidang

pembangunan

16. Meningkatnya

perlindungan

kesejahteraan

sosial bagi

warga kurang

mampu/ miskin,

disabilitas dan

manula sesuai

dengan

martabat

manusia.

52

Misi RPJPD Kota

Denpasar 2005-2025

Nawa Cita RPJMN

2015-2019

Prioritas

Pembangunan

RPJMN 2015-

2019

Rumusan Tujuan

RPJMD 2016-2021

Rumusan Sasaran

RPJMD 2016-2021

(f) Peningkatan

kapasitas inovasi

dan teknologi yang

berkelanjutan;

17. Meningkatnya

daya saing dan

produktivitas

tenaga kerja

18. Meningkatnya

perlindungan

bagi

perempuan, ibu

dan anak.

19. Meningkatnya

kemampuan

daerah dalam

penanggulangan

kebencanaan

Mewujudkan Keamanan

dan Lingkungan Kondusif


Pertama, Cita Kedua,

dan Cita Keempat dari

Nawa Cita

9. Penegakan hukum

yang berkualitas;

10. Pemanfaatan,

pengelolaan, dan

konservasi

sumber daya alam

dan lingkungan

hidup yang lesatri

dan berkelanjutan;

8. Peningkatan

penegakan perda,

keamananan dan

ketertiban umum.

9. Peningkatan

kualitas

lingkungan dan

pengelolaan

sumber daya alam

yang efektif dan

berkelanjutan.

20. Meningkatnya

rasio penegakan

perda, dan

menurunnya

angka

kriminallitas

warga Kota

Denpasar.

21. Meningkatkan

konservasi alam

dan kualitas

lingkungan

hidup Kota

Denpasar.

53

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN

SUMBER DANA INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan

dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen

perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian

dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri

No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum

pembangunan Pemerintah Kota Denpasar. Program dirumuskan untuk menjawab

permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk

mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang

telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan

lainnya. Program dan Kegiatan Renstra Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar

Tahun 2016-2021 tertuang selengkapnya pada table V.I

Untuk menindak lanjuti arah kebijakan penataan ruang sesuai rencana

pembangunan jangka menengah (RPJM) Kota Denpasar di Dinas Tata Ruang dan

Perumahan menetapkan beberapa program :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4) Program Perencanaan Tata Ruang

5) Program Pemanfaatan Ruang

6) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

7) Program Pengembangan Perumahan

54

8) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

9) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

5.2. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis

pemerintah Kota Denpasar, yang dilaksanakan oleh unit kerja / satuan kerja di lingkungan

Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, disamping indikator kinerja juga

sasaran yang telah ditetapkan memuat informasi tentang Program Kerja, Kegiatan

kebijakan dan rencana capaian kinerjanya.

5.3. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR dan PAGU

INDIKATIF

Metode program, kegiatan, indikator dan hasil indikatif, Dinas Tata Ruang dan

Perumahan dijabarkan lebih rinci dalam bentuk, program, kegiatan yang harus di

laksanakan dalam kurun waktu lima tahun yaitu penataan ruang kota yang nyaman dan

terkendali sebagaimana Tabel V.1 dibawah ini.

Tabel V.1

Matrik Program, Kegiatan, Indikator dan Pagu Indikatif

Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar

No

Program

Kegiatan

Indikator

Pagu Indikatif (Juta)

2016 2017 2018 2019 2020

Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)

1 2 3 4 6 8 10 12 14

I Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya

Jasa Administrasi

Perkantoran

2.640.910 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000

II Program Peningkatan


Aparatur

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

1.365.117 1.800.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

III Program Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Terlaksananya

Kursus-kursus dan Pelatihan

sesuai aturan

yang berlaku

150.000 200.000 200.000 200.000 200.000

55

No

Program

Kegiatan

Indikator


2016 2017 2018 2019 2020

Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)

1 2 3 4 6 8 10 12 14

IV Program Pengembangan

wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

Perencanaan

Pengembangan

Infrastruktur

- DED

Penataan

Sarana dan Prasarana Kota

- 55.960 60.000 65.000 70.000

- DED

Pembangunan / rehabilitasi

bangunan

Pemerintah dan Publik yang

beraksitektur

Bali

- 2.145.385 500.000

550.000 600.000

Pembangunan

/Peningkatan

Infrastruktur

- Terbangunnya

/Terehabilitasin

ya bangunan Pemerintah dan

Publik yang

beraksitektur Bali

- 449.373.000

7.894.583

8.884.041

9.922.445

- Tertatanya


- 3.941.360 4.000.000 5.000.000

5.500.000

V Program Pengembangan

Perumahan

Penyusunan

Norma, standar,

pedoman dan manual (NSPM)

Dokumen

Norma,Standar,

Pedoman dan Manual

(NSPM)

- 477.800 300.000 550.000 250.000

Perbaikan Rumah Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah (MBR)

Tersedianya Dokumen DED

dan Rumah

layak huni bagi Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah (MBR)

707.185 1.288.233 1.500.000 1.750.000 1.500.000

Pendataan

pemetaan Kawasan

kumuh di Kota Denpasar

Dokumen

Kawasan

Kumuh di Kota Denpasar

- 337.800 - 500.000 -

Rencana Kawasan

Permukiman

Kumuh Perkotaan (RKPKP)

Presentase

penurunan

kawasan kumuh

- - 400.000 - 500.000

Kegiatan

penyusunan program

peningkatan

kawasan pemukiman

(P2KKP) di Kota

Denpasar

Dokumen

Program Peningkatan

Kwalitas

Kawasan Pemukiman

(P2KKP)

- 408.768 - 500.000 -

Penetapan kebijakan strategi

dan program perumahan

(RP3KP)

Jumlah kebijakan di

bidang perumahan

yang

diterbitkan

- - 400.000 - 600.000

Pendataan Perumahan di Kota

Denpasar

Dokumen Perumahan di

Kota Denpasar

287.800 - 500.000 - -

VI Program Perencanaan

Tata Ruang

Penataan Kawasan terpadu di Kec.

Denpasar Barat

Terwujudnya LC Subak

Mergaya di

Kec. Denpasar

Barat

285.134 358.634 360.000- 365.000 370.000

56

No

Program

Kegiatan

Indikator


2016 2017 2018 2019 2020

Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)

1 2 3 4 6 8 10 12 14

Penyusunan

rencana teknis

Ruang Kawasan

Dokumentasi

Master Plan

Setra Badung Kota Denpasar

- 318.284 - - -

VII Program Pemanfaatan

Ruang

Penysunan DED

Kantor Desa di Kota Denpasar

Tersedianya

Dokumen DED rehabilitasi

Kantor Desa di

Kota Denpasar

341.683 - - - -

Rehabilitasi Kantor Lurah di

Kota Denpasar

Terehabilitasi Kantor Lurah

di Kota Denpasar

7.242.267 - - - -

Rehabilitasi

Tembok

Penyengker Kantor Camat Denpasar

Timur

Terebalitasi

Tembok

Penyengker Kantor Camat

Denpasar

Timur

219.040 - - - -

Rehabilitasi

Tembok

Penyengker Kantor Kepala Desa

Sumerta Kauh

Terehabilitasi

Tembok

Penyengker Kantor Kepala

Desa Sumerta

Kauh

218.844 - - - -

Renovasi dan Penyusunan DED

Pasar Desa di Kota

Denpasar

Terenovasinya Pasar Desa dan

tersusunnya

DED Pasar

Desa di Kota

Denpasar

4.045.110

-

- - -

Pemeliharaan Kawasan

Pedestrian di Pusat

Kota

Terpeliharanya Pendestrian di

Pusat Kota dan

sekitarnya

74.391

- - - -

Pemeliharaan Planterbox Taman

di Jalan Sudirman

Terpeliharanya Planterbox

Taman Jalan Sudirman di

Kota Denpasar

33.482 - - - -

OP Pemanfaatan

Ruang

Tersusunnya

Laporan Informasi

Pemanfaatan

Ruang di Kota Denpasar

162.836 253.136 177.060 194.770 214.240

Survey harga

Satuan barang jasa

Pembuatan

Analisa Tahun 2017

116.975 180.469 120.000 130.000 140.000

Koordinasi

pemecahan

masalah pemanfaatan

ruang(evaluasi dan

rekomendasi TABG)

Terpecahkanny

a masalah

pemanfaatan ruang

736.476 7000.000

750.000 800.000 850.000

Renovasi Pura dan

Penataan Halaman Gedung DPRD di

Kota Denpasar

Renovasi Pura

dan Penataan Halaman

Gedung DPRD

Kota Denpasar

2.893.660 - - - -

57

No

Program

Kegiatan

Indikator


2016 2017 2018 2019 2020

Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)

1 2 3 4 6 8 10 12 14

Renovasi Interior

Ruang Sidang

Gedung Kantor DPRD Kota

Denpasar

Renovasi

Interior Ruang

Sidang Gedung DPRD Kota

Denpasar

4.680.445 - - - -

Pembangunan Gedung Kantor

Camat Denpasar

Utara

Gedung Kantor Camat

Denpasar Utara

9.278.678 - - - -

Pembuataan DED Balai Budaya

DED Balai Budaya Kota

Denpasar

727.385 - - - -

Penataan parkir di Pantai Mertasari

Sanur Kauh Kota

Denpasar

Tertatanya Pantai

Mertasari Sanur

Kauh Kota Denpasar

257.802 - - - -

Operasional

Sentral Parkir

Terpeliharanya

Sentral Parkir

492.380 628.590 - - -

Penyusunan DED Taman Pemuda

(Youth Park) di

Lapangan Lumintang Kota

Denpasar

Tersedianya Dokumen DED

Taman Pemuda

( Youth Park ) di Lapangan

Lumintang

Kota Denpasar

93.682 - - - -

Rehabilitasi Pura

Banjar Adat Saba

Desa Pekraman

Penatih Dangin

Puri Kelurahan

Penatih

Rehabilitasi

Pura Banjar

Adat Saba Desa

Pekraman

Penatih Puri

Kelurahan Penatih

220.854 - - - -

Penataan Taman

Koridor Jalan

Bypass Ida Bagus Mantra dan Jalan

WR. Supratman

Tersedianya

Koridor Jalan

By Pass Ida Bagus Mantra

dan Jalan WR.Supratman

1.078.600 - - - -

Penataan Koridor

Jalan Gatot

Subroto

Terpeliharanya

Koridor Jalan.

Gatot Subroto

704.200 630.000

- - -

Penataan Setra

Badung Kota

Denpasar

Tertatanya

Setra Badung

Kota Denpasar yang nyaman

dan asri

2.000.000 - - - -

Penataan Taman

Pemuda ( Youth Park ) di Lapangan

Lumintang

Denpasar

Tertatanya

Taman Pemuda (Youth Park )

di Lapangan

Lumintang Kota Denpasar

3.062.108 - - - -

Sosialisasi Perda

Bangunan Gedung

Sosialisasi

Ranperda Bangunan

Gedung

196.183 - - - -

Sayembara Master Plan Kawasan

Pasar Badung

Tersedianya Master Plan

kawasan Pasar

Badung

654.322

58

No

Program

Kegiatan

Indikator


2016 2017 2018 2019 2020

Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)

1 2 3 4 6 8 10 12 14

Peningkatan/Reha

bilitasi Sarana dan

Prasarana Umum di Kota Denpasar

Tersedianya

Dokumen DED

rehabilitasi Tembok

Penyengker

Setra Desa Sumerta

39.739

Penyusunan DED

Fasilitas

Penunjang Gedung DPRD Kota

Denpasar

Tersedianya

Fasilitas

Penunjang Gedung DPRD

Kota Denpasar

60.820

VIII Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Operasional dan Pemeliharaan

pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Laporan Oprasional dan

Pengawasan

Pemanfaatan Ruang untuk

Bangunan

reklame dan Tower

835.133 983.158 1.500.000 1.700.000 1.800.000

Pengendalian dan

Pemanfaatan RTH

Terkendalinya

dan tertatanya

Ruang terbuka Hijau Publik di

Kota denpasar

2.568.445 7.020.095 6.200.000 6.400.000 6.600.000

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan dalam pemanfaatan ruang

Laporan

Informasi Data


Pembangunan

yang telah terealisasi

sebagai bahan

kajian

- 261.400 - - -

Penyusunan

kebijakan

pengendalian pemanfaatan ruang

Laporan

Analisis dan

Data/Informasi untuk

Pengendalian

RTH di Kota Denpasar

- 371.400 330.000 360.000 390.000

Sosialisasi

kebijakan standar,

prosedur dan manual

pemanfaatan ruang

Terlaksananya

kajian tentang

norma,58ublic58d an criteria

pemenfaatan

ruang

- 254.277 - - -

Fasilitasi

Peningkatan peran

Serta Masyarakat dalam

Pemanfaatan Tata

Ruang

Pembuatan

Jogging track

di Kota Denpasar

- 3.634.000 6.200.000 6.400.000 6.600.000

VIX Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Koordinasi

Pemecahan Masalah

pelestarian

Bangunan Cagar Budaya

Terpecahkanya

Masalah Pelestarian

Bangunan

Cagar Budaya

- 419.940 550.000 600.000 650.000

59

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Untuk tolak ukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan

oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar untuk kurun waktu lima tahun

maka ditetapkan indikator kinerja sebagaimana tabel :

Tabel VI.1 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Tata Ruang dan

Perumahan Kota Denpasar.

No

Program

Kegiatan

Indikator

Indikator Kinerja

2016

2017

2018

2019

2020

1 2 3 4 6 8 10 12 14

I Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terpenuhinya

Jasa

Administrasi

Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100%

II Program Peningkatan


Aparatur

Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% 100% 100% 100% 100%

III Program Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Terlaksananya

Kursus-kursus

dan Pelatihan sesuai aturan

yang berlaku

100% 100% 100% 100% 100%

IV Program Pengembangan

wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

Perencanaan Pengembangan

Infrastruktur

- DED Penataan

Sarana dan

Prasarana Kota

- 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

- DED

Pembangunan /

rehabilitasi bangunan

Pemerintah dan

Publik yang beraksitektur

Bali


Pembangunan

/Peningkatan Infrastruktur

- Terbangunnya

/Terehabilitasinya bangunan

Pemerintah dan Publik yang

beraksitektur

Bali

- 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

- Tertatanya


- 1Kawasan 1Kawasan 1Kawasan 1 kawasan

-

60

No

Program

Kegiatan

Indikator

Indikator Kinerja

2016

2017

2018

2019

2020

1 2 3 4 6 8 10 12 14

V Program Pengembangan

Perumahan

Penyusunan

Norma, standar, pedoman dan

manual (NSPM)

Dokumen

Norma,Standar, Pedoman dan

Manual

(NSPM)


Perbaikan Rumah

Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR)

Tersedianya

Dokumen DED

dan Rumah layak huni bagi

Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah (MBR)

4 Kecamatan 4 Kecamatan 4 Kecamatan 4 Kecamatan 4 kecamatan

-

Pendataan

pemetaan Kawasan kumuh di Kota

Denpasar

Dokumen

Kawasan Kumuh di Kota

Denpasar

- 1 Dokumen - 1 Dokumen -

Rencana Kawasan

Permukiman Kumuh Perkotaan

(RKPKP)

Presentase

penurunan kawasan

kumuh

- - 75% - 100%

Kegiatan penyusunan

program

peningkatan kawasan

pemukiman

(P2KKP) di Kota Denpasar

Dokumen Program

Peningkatan

Kwalitas Kawasan

Pemukiman

(P2KKP)

- 1 Dokumen - 1 Dokumen -

Penetapan

kebijakan strategi

dan program perumahan

(RP3KP)

Jumlah

kebijakan di

bidang perumahan

yang

diterbitkan

- - 1 Dokumen - 1 Dokumen

Pendataan

Perumahan di Kota

Denpasar

Dokumen

Perumahan di

Kota Denpasar

1 Dokumen - 1 Dokumen - -

VI Program Perencanaan

Tata Ruang

Penataan Kawasan terpadu di Kec.

Denpasar Barat

Terwujudnya LC Subak

Mergaya di Kec. Denpasar

Barat

1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan

Penyusunan

rencana teknis Ruang Kawasan

Dokumentasi

Master Plan Setra Badung

Kota Denpasar

- 1 Dokumen - - -

VII Program Pemanfaatan

Ruang

Penysunan DED

Kantor Desa di

Kota Denpasar

Tersedianya

Dokumen DED

rehabilitasi

Kantor Desa di Kota Denpasar

9 Laporan - - - -

Rehabilitasi

Kantor Lurah di

Kota Denpasar

Terehabilitasi

Kantor Lurah

di Kota Denpasar

3 Unit - - - -

Rehabilitasi

Tembok Penyengker Kantor

Camat Denpasar

Timur

Terebalitasi

Tembok Penyengker

Kantor Camat

Denpasar Timur

1 Unit - - - -

Rehabilitasi

Tembok

Penyengker Kantor

Kepala Desa

Sumerta Kauh

Terehabilitasi

Tembok

Penyengker

Kantor Kepala

Desa Sumerta Kauh

1 Unit - - - -

61

No

Program

Kegiatan

Indikator

Indikator Kinerja

2016

2017

2018

2019

2020

1 2 3 4 6 8 10 12 14

Renovasi dan

Penyusunan DED Pasar Desa di Kota

Denpasar

Terenovasinya

Pasar Desa dan tersusunnya

DED Pasar

Desa di Kota Denpasar

1 Unit -

- - -

Pemeliharaan

Kawasan Pedestrian di Pusat

Kota

Terpeliharanya

Pendestrian di Pusat Kota dan

sekitarnya

1 Kawasan

- - - -

Pemeliharaan

Planterbox Taman di Jalan Sudirman

Terpeliharanya

Planterbox Taman Jalan

Sudirman di Kota Denpasar

1 Kawasan - - - -

OP Pemanfaatan

Ruang

Tersusunnya

Laporan

Informasi Pemanfaatan

Ruang di Kota

Denpasar

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

Survey harga

Satuan barang jasa

Pembuatan

Analisa Tahun

2017

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Koordinasi pemecahan

masalah

pemanfaatan ruang(evaluasi dan

rekomendasi

TABG)

Terpecahkannya masalah

pemanfaatan

ruang

75 % 75 % 75 % 75 % 75 %

Renovasi Pura dan

Penataan Halaman

Gedung DPRD di Kota Denpasar

Renovasi Pura

dan Penataan

Halaman Gedung DPRD

Kota Denpasar

1 Paket - - - -

Renovasi Interior

Ruang Sidang Gedung Kantor

DPRD Kota Denpasar

Renovasi

Interior Ruang Sidang Gedung

DPRD Kota Denpasar

1 Unit - - - -

Pembangunan

Gedung Kantor

Camat Denpasar Utara

Gedung Kantor

Camat

Denpasar Utara

1 Unit - - - -

Pembuataan DED

Balai Budaya

DED Balai

Budaya Kota

Denpasar

1 Laporan - - - -

Penataan parkir di

Pantai Mertasari

Sanur Kauh Kota Denpasar

Tertatanya

Pantai

Mertasari Sanur Kauh Kota

Denpasar

1 Kawasan - - - -

Operasional Sentral Parkir

Terpeliharanya Sentral Parkir

1 Laporan - - - -

Penyusunan DED

Taman Pemuda

(Youth Park) di Lapangan

Lumintang Kota

Denpasar

Tersedianya

Dokumen DED

Taman Pemuda ( Youth Park )

di Lapangan

Lumintang Kota Denpasar

1 Laporan - - - -

62

No

Program

Kegiatan

Indikator

Indikator Kinerja

2016

2017

2018

2019

2020

1 2 3 4 6 8 10 12 14

Rehabilitasi Pura

Banjar Adat Saba Desa Pekraman

Penatih Dangin

Puri Kelurahan Penatih

Rehabilitasi

Pura Banjar Adat Saba Desa

Pekraman

Penatih Puri Kelurahan

Penatih

1 Unit - - - -

Penataan Taman Koridor Jalan

Bypass Ida Bagus

Mantra dan Jalan

WR. Supratman

Tersedianya Koridor Jalan

By Pass Ida

Bagus Mantra

dan Jalan

WR.Supratman

1 Paket - - - -

Penataan Koridor Jalan Gatot

Subroto

Terpeliharanya Koridor Jalan.

Gatot Subroto

1 Kegiatan - - - -

Penataan Setra

Badung Kota Denpasar

Tertatanya

Setra Badung Kota Denpasar

yang nyaman

dan asri

1 Unit - - - -

Penataan Taman

Pemuda ( Youth

Park ) di Lapangan Lumintang

Denpasar

Tertatanya

Taman Pemuda

(Youth Park ) di Lapangan

Lumintang

Kota Denpasar

1 Paket - - - -

Sosialisasi Perda Bangunan Gedung

Sosialisasi Ranperda

Bangunan

Gedung

100% - - - -

Peningkatan

/Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Umum

untuk

Representatif

DED

rehabilitasi

Tembok Penyengker

Setra Dsa

Sumerta di Kota Denpasar

1 Laporan - - - -

VIII Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Operasional dan

Pemeliharaan pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

Laporan Opdan

Pengawasan Pemanfaatan

Ruang untuk

Bangunan reklame dan

Tower

4000 Objek 4000 Objek 4000 Objek 4000 Objek 4000 Objek

Pengendalian dan

Pemanfaatan RTH

Terkendalinya

dan tertatanya

Ruang terbuka

Hijau Publik di

Kota denpasar

1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan dalam pemanfaatan ruang

Laporan

Informasi Data


Pembangunan

yang telah terealisasi

sebagai bahan

kajian

- 1 Laporan - - -

Penyusunan

kebijakan

pengendalian pemanfaatan ruang

Laporan

Analisis dan

Data/Informasi untuk

Pengendalian

RTH di Kota Denpasar

- 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

63

No

Program

Kegiatan

Indikator

Indikator Kinerja

2016

2017

2018

2019

2020

1 2 3 4 6 8 10 12 14

Sosialisasi

kebijakan standar, prosedur dan

manual

pemanfaatan ruang

Terlaksananya

kajian tentang norma,63ublic

63d an criteria

pemenfaatan ruang

- 100 % - - -

Fasilitasi

Peningkatan peran Serta Masyarakat

dalam

Pemanfaatan Tata

Ruang

Pembuatan

Jogging track di Kota

Denpasar

- 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan

VIX Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Koordinasi

Pemecahan Masalah

pelestarian

Bangunan Cagar Budaya

Terpecahkanya

Masalah Pelestarian

Bangunan

Cagar Budaya


64

TABEL VI.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA DENPASAR

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN

STRATEGIS/HASIL (OUTCOME) INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA

1 2 3

Terwujudnya pola ruang dan struktur ruang yang sesuai

dengan Perda RTRW

Jumlah Dokumen Rencana Tata

Ruang Kota

Dokumen Rencana Tata Ruang Kota adalah

terdiri dari :

- RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)

- RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)

- RRTRK (Rencana Rinci Tata Ruang Kota)

Peraturan Zomasi

Terwujudnya Rumah Layak Huni bagi masyarakat

berpenghasilan rendah

Persentase rumah masyarakat yang

layak huni yang tertangani

Rumah masyarakat yang layak huni adalah

rumah yang layak sebagai tempat tinggal yang

bangunanya ditata secara serasi / teratur dan

memberikan rasa nyaman, aman, sehat bagi

penghuninya

Tertatanya Wajah Kota Jumlah bangunan pemerintah dan

64publik yang beraksitektur Bali

Bangunan Pemerintah dan 64publik yang

berarsitektur bali adalah bangunan menerapkan

kearifan lokal dan sesuai dengan peraturan yang

berlaku

DAFTAR ISI - denpasarkota.go.id · profesionalisme, perubahan perkembangan akan mempengaruhi...

Documents

Transcript of DAFTAR ISI - denpasarkota.go.id · profesionalisme, perubahan perkembangan akan mempengaruhi...