DAFTAR ISI - pupr.gorontalokota.go.id

LKIP DINAS PUPR 2018

1 KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... 1

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ 2

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................... 3

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 5

1.1 LATAR BELAKANG ............................................................................................ 5

1.2 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ............................... 5

1.2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ................................................................... 6

1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI ......................................................................... 11

1.2.3 KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR ............................................. .... 13

1.3 PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS .............................. 15

1.4 DASAR HUKUM……………………………………………………………………. ...... 16

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................. 17

2.1 RENCANA STRATEGIS ...................................................................................... 17

2.1.1 VISI ............................................................................................................. 17

2.1.2 MISI ............................................................................................................ 17

2.1.3 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN ........................................... 18

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA ............................................................................ 21

2.3 PERJANJIAN KERJA ........................................................................................... 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................... 26

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA .................................................................. 26

3.2 EVALUASI CAPAIAN KINERJA SASARAN ........................................................ 27

3.3 REALISASI ANGGARAN .................................................................................... 53

BAB IV PENUTUP .......................................................................................................... 56

4.1 KESIMPULAN ...................................................................................................... 56

4.2 SARAN ................................................................................................................. 57

DAFTAR ISI


2 KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

rahim-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo ini dapat tersusun. Laporan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo ini

disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun 2018. Laporan ini memuat

tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program

dan kegiatan, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja.Tujuan

dari penyusunan laporan ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good

governance), penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam system

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Gorontalo, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan. Kami menyadari bahwa

laporan ini masih perlu penyempurnaan, karena itu kami mengharapkan masukan dan saran

demi penyempurnaan laporan di masa yang akan datang. Semoga laporan akuntabilitas

kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi, baik untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Gorontalo maupun Pemerintah Kota Gorontalo guna perbaikan program dan

kegiatan ke depan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang

telah membantu kami dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo ini.

Gorontalo, Desember 2018

Plt. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang

Kota Gorontalo

Hj. MEIDY N. SILANGEN, S.Pi M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710509 2000003 2 006

KATA PENGANTAR


3 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo

Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana

Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun 2014 - 2019

dan Rencana Kinerja Tahunan 2018 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun

2018. Penyusunan LKIP ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk

memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan

selama tahun 2018. Dalam upaya merealisasikan good governance, Dinas Pekerjaan Umum

telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis

Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014 - 2019. Visi Kota Gorontalo adalah

“TERSELENGGARANYA LAYANAN PRIMA PEMERINTAH KOTA GORONTALO

UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MAJU, AKTIF, RELIGIUS

DAN TERDIDIK (SMART)”

Guna mewujudkan Visi kedepan maka misi yang harus diemban oleh Kota Gorontalo

adalah :

1. Mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan

pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya yang terjangkau dan berkualitas.

2. Penguatan daya saing kota sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk

Tomini

3. Peguatan Kapasitas UMKM, Koperasi dan Pengembangan Sektor Perekonomian

Primer Lainnya

4. Reformasi Birokrasi yang Berorientasi pada peningkatan tata kelola, Kapasitas Organisasi

Pemerintah, dan Kualitas Sumber Daya Aparatur.

5. Mengembangkan Kualitas Hidup Masyarakat Yang Religius dan Berbudaya

RINGKASAN EKSEKUTIF


4 BAB I PENDAHULUAN

6. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang handal di semua Sarana Publik

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, maka dirumuskan tujuan dan

sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang, sehingga dapat

meningkatkan kapasitas organisasi dan mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran serta strategi Dinas

Pekerjaan Umum, sebagai berikut :

Tujuan

Peningkatan Infrastruktur Kota Sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan

Jasa.

Sasaran

Sasaran strategis Dinas PU dan Penataan Ruang dalam periode 2014-2019 secara

keseluruhan akan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Seluruh Sentra Perekonomian Memiliki Sarana Transportasi Dalam Kondisi Mantap

2. Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor dan Rawan Abrasi

3. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Air Bersih Dan Sanitasi Terhadap Masyarakat

Perkotaan

4. Meningkatkan Sistem Manajemen Pengelolaan Perkantoran

5. Terwujudnya Pemanfaatan Dan Pengendalian Ruang Yang Konsisten

Dalam usaha mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Gorontalo, maka pada Tahun Anggaran 2018 telah menyelenggarakan berbagai kegiatan

yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Kota Gorontalo. Adapun keberhasilan

yang dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan berkat dukungan seluruh perangkat

organisasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait (stakeholders). Apa yang telah

dilakukan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Gorontalo akan berupaya mengatasi masalah demi peningkatan

kinerja pada masa mendatang.


5 BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tuntutan reformasi yang telah bergulir menghendaki terselenggaranya

Pemerintahan yang bertanggung jawab dan bebas dari pengaruh Korupsi,Kolusi dan

Nepotisme. Masyarakat sebagai salah satu stakeholder akan semakin kritis, cerdas dan

sadar akan hak-hak sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan

organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi publik harus mengubah paradigma

pertanggungjawaban atas wewenang yang diembannya. Perubahan tersebut menghendaki

agar sumber daya yang dikelola oleh organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara

tepat, jelas dan akuntabel. Seiring dengan itu, perkembangan managemen modern telah

membuktikan bahwa keterwujudan Pemerintahan yang bersih (Good Governance) dalam

sebuah organisasi akan menjadi hal yang sangat penting bagi penyelenggara dimata publik.

Sebagai salah satu pilar Pemerintahan yang bersih, pertanggungjawaban (accountability)

menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara aktifitas

organisasi.

Tuntutan reformasi tersebut diatas telah diakomodasikan dalam ketetapan MPR RI

Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari

Korupsi,Kolusi dan Nepotisme serta ditindak lanjuti dengan adanya Undang-Undang Nomor

28 tahun 1999 perihal yang sama. Untuk mendorong pelaksanaan ketentuan tersebut

Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang mewajibkan penyelenggara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap akhir tahun anggaran. Laporan

Instansi Pemerintah (LKIP) yang menggambarkan kinerja Instansi Pemerintah dan berperan

sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja guna mewujudkan Good Governance.

Dalam prespektif yang lebih luas LKIP merupakan wujud akuntabilitas yang pedoman

penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Gorontalo memberikan gambaran keberhasilan maupun kegagalan

dalam mencapai sasaran organisasi. Disamping itu, LAKIP ini juga menjelaskan faktor

pendukung keberhasilan, hambatan pencapaian sasaran serta strategi perbaikan dimasa

yang akan datang.

BAB 1 PENDAHULUAN


6 BAB I PENDAHULUAN

Tahun 2018 merupakan tahun keempat implementasi Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMD) Kota Gorontalo tahun 2014 – 2019, yang dilaksanakan dalam

rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2014 – 2018 sebagai Kota

SMART (Sejahtera, Maju, Aktif, Religius dan Terdidik). Sebagai SKPD yang bertanggung

jawab dalam pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Gorontalo sejauh ini telah berusaha untuk ikut berperan dalam upaya antisipasi berbagai

permasalahan kota umumnya melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur

perkotaan demi terwujudnya visi Kota Gorontalo sebagai “ Kota SMART ”. Untuk itu perlu

adanya suatu bentuk laporan pertanggung jawaban atas apa yang telah dilaksanakan.

1.2 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo merupakan unsur

pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan

dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah kota sesuai

tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Kota Gorontalo, dimana dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa Kepala

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Cipta Karya,

Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Tata Ruang

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

➢ Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

• Merencanakan kegiatan pembangunan dibidang PU dan Penataan Ruang secara

berkesinambungan untuk pengembangannya.

• Merumuskan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

sesuai kebutuhan untuk peningkatan kinerja unit.

• Menyusun kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum berdasarkan petunjuk

Pelaksanaan/Petunjuk Teknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

• Mengorganisir pelaksanaan kegiatan dibidang Pekerjaan Umum melalui

mekanisme/prosedur erja untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit


7 BAB I PENDAHULUAN

• Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dibidang Pekerjaan Umum secara terpadu

untuk tertibnya pelaksanaan tugas.

• Mengarahkan pelaksanaan kegiatan dibidang Pekerjaan Umum berdasarkan

skala prioritas untuk terlaksananya proses pembangunan.

• Memberikan perizinan dibidang Pekerjaan Umum sesuai jenisnya untuk

menjamin kepastian hukum.

• Membina pelaksanaan kegiatan dibidang Pekerjaan Umum secara menyeluruh

untuk kelancaran tugas unit.

• Mendistribusikan tugas sesuai bidang masing-masing untuk kelencaran

pelaksnaan tugas unit

• Mengawasi pelaksanaan tugas baik intern dan ekstern seccara berkala untuk

efektivitas dan efisiensi kegiatan unit.

• Mengevaluasi seluruh kegiatan unit secaraterpadu untuk mengetahui

perkembangan pelaksanaan tugas

• Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis

untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.

• Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat

koordinasi untuk penyatuan pendapat

• Melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala sebagai bahan evaluasi

• Melakukan tugas pembantuan dan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

untuk kelancarn tugas kedinasan.

➢ Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan tugas penatausahaan dibidang perencanaan,

Program Pelaporan, Kepegawaian, Umum dan Kearsipan berdasarkan pperaturan

perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Sekretaris

menyelenggarakan fungsi :

• Menghimpun kebijakan teknis dibidang penyusunan program, kepegawaian,

umum dan kearsipan sesuai kebutuhann sebagai dasar pelaksanaan tugas.

• Menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit.


8 BAB I PENDAHULUAN

• Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi berdasarkan Pedoman untuk

peningkatan pelayanan.

• Melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian berdasarkan petunjuk

Pelaksanaan/Petunjuk Teknis untuk tertibnya pelaksanaan administrasi

kepegawaian.

• Melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan kearsipan sesuai kebutuhan

untuk kelancaran kegiatan unit.

• Melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk peningkatan kinerja

aparatur.

• Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk

beroleh petunjuk.

• Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala Bidang melalui

rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.

• Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya pelaksanaan

tugas.

• Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi

• Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas

kedinasan.

Bidang Kesekretariatan terdiri atas tiga Eselon IV yaitu : Sub Bagian Program , Sub

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Umum dan Kearsipan.

➢ Bidang Sumber Daya Air,

Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang pengairan

berdasarkan peraturan perudang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengairan menyelenggarakan fungsi :

• Menghimpun kebijakan teknis pengairan sesuai kebutuhan sebagai dasar

pelaksanaann tugas.

• Menghimpun data wilayah pengairan melalui pemetaan untuk mengetahui

topografi wilayah.

• Mengelola data wilayah pengairan melalui pemetaan untuk mengetahui

gambaran wilaya pembangunan pengairan..


9 BAB I PENDAHULUAN

• Menyusun rencana teknis pembangunan sarana pengairan dan tata guna air

berdasarkn skala prioritas untuk menjadi program unit.

• Mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan sarana pengairan dan tata guna

air secara terpadu agar masyarakat memahaminya.

• Menyebarluaskan pelaksanaan pembangunan sarana pengairan dan tata guna

air melalui media massa agar rekanan dapat mengetahuinya.

• Memproses rencana pembangunan sarana pengairan dan tata guna air sesuai

Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis untuk tertibnya pelaksanaan.

• Melakukan pembinaan terhadap rekanan pelaksanaan sarana pengairan melalui

Pree Causte Meeting untuk penyesuaian rencana kerja.

• Melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana pengairan TGA secara

berkala untuk mengetahui perkembangannya.

• Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan secara lisan maupun

tertulis untuk beroleh petujuk lebih lanjut.

• Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan kepala-kepala

bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.

• Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya untuk kelancaran

pelaksanaan tugas.

• Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan

evaluasi


kedinasan.

Bidang Pengairan terdiri atas tiga Eselon IV yaitu : Seksi Seksi Irigasi, Sungai,

Rawa dan Air Baku,

Seksi Operasional dan Pemeliharaan, Dan Seksi Drainase Perkotaan.

➢ Bidang Bina Marga,

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang Bina Marga

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk terselenggaranya pembangunan

dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang

Bina Marga menyelenggarakan fungsi :


10 BAB I PENDAHULUAN

• Menghimpun kebijakan teknis kebinamargaan sesuai kebutuhan sebagai dasar

pelaksanaan tugas.

• Menghimpun data kondisi jalan dan jembatan melalui survey untuk mengetahui

gambaran keadaannya.

• Mengelola data kondisi jalan dan jembatan berdasarkan standar untuk

mengetahui tingkat kelayakannya.

• Menyusun rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

berdasarkan skala prioritas untuk mejadi program unit.

• Mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan secara

terpadu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

• Memproses administrasi pembangunan, pememeliharaan jalan dan jembatan

sesuai Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis untuk tertibnya pelakanaan.

• Melakukan pembinaan terhadap rekanan pelaksanaan pembangunan

pemeliharaan jalan dan jembatan melalui Pree Causte Meeting unuk

penyesuaian rencana kerja.

• Melakukan evaluasi pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan secara

berkala untuk mengetahui perkembangannya.

• Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan

pemeliharaan jalan dan jembatan secara terpadu untuk terpenuhinya ketepatan

4T (tepat harga, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat waktu).


beroleh petunjuk lebih lanjut.

• Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekertaris dan kepala-kepala


• Mendistriibusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya untuk elancaran

pelaksanaan tugas.


evaluasi.

• Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran

tugas kedinasan. Bidang Bina Marga terdiri atas tiga Eselon IV yaitu : Seksi

Perencanaan Jalan, Jembatan, Sarana, dan Prasarana Bangunan Pelengkap,

Seksi Pembangunan Jalan, Jembatan, Sarana, dan Prasarana Bangunan



Pelengkap, Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Sarana, dan Prasarana

Bangunan Pelengkap.

➢ Bidang Cipta Karya

Mempunyai tugas, melaksanakan tugas dibidang Cipta Karya berdasarkan peraturan

perundang-undangan untuk terwujudnya pembangunan dan pengembangan karya

wisma. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Cipta Karya menyelenggarakan

fungsi :

• Menghimpun kebijakan teknis bidang keciptakaryaan sesuai kebutuhan sebagai

dasar pelaksanaan tugas.

• Menghimpun data potensi dibidang keciptakaryaan berdasarkan

wilayah/kawasan peruntukan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

• Mengolah data potensi dibidang keciptakaryaan melalui pemetaan untuk

mengetahui gambaran keadaan kawasan siap bangun.

• Menyusun rencana kegiatan dibidang keciptakaryaan berdasarkan skala prioritas

untuk menjadi program unit.

• Mensosialisasikan pelaksanaan egiatan pembangunan dibidang keciptakaryaan

secara terpadu agar masyarakat memahaminya.

• Memproses metode pengelolaan pembangunan dibidang keciptakaryaan sesuai

Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk teknis untuk tertibnya pelaksanaan.

• Mengelola pelaksanaan pembangunan dibidang keciptakaryaan sesuai desain

dan anggarann biaya untuk terwujudnya pembangunan dan ppengembangan

Karya Wisma.

• Melakukan pembinaan terhadap rekanan pelaksana pembangunan dibidang

keciptakaryaan melalui Pree Caute Meeting untuk tertibnya pelaksanaan

kegiatan pembangunan.

• Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dibidang

keciptakaryaan secara berkala untuk mengetahui perkembangannya.

• Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dibidang

keciptakaryaan secara terpadu untuk kepentingan 4T (tepat arga, tepat mutu,

tepat sasaran dan tepat waktu)

• Melakukan pemeliharaan pembangunan dibidang keciptakaryaan secara berkala

untuk menjamin kelayakan.


beroleh petunjuk lebih lanjut.



• Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekertaris dan kepala-kepala


• Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya untuk tertibnya

pelaksanaan tugas.

• Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.


kedinasan.

Bidang Cipta Karya terdiri atas tiga Eselon IV yaitu Seksi Penataan Bangunan

Gedung, Seksi Penyehatan Lingkungan Air Bersih, Dan Seksi Jasa Konstruksi.

➢ Bidang Tata Ruang

Mempunyai tugas, melaksanakan tugas dibidang Tata Ruang berdasarkan peraturan

perundang-undangan untuk Penataan dan Pembangunan Wilayah Perkotaan. Dalam

melaksanakan tugas Kepala Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

• Menghimpun Kebijakan Teknis Dibidang Perencanaan Tata Ruang Perkotaan

Penataan dan Pembinaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan

Ruang Kota Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

• Menghimpun Data Dibidang Penataan Ruang Melalui Unit Terkait Untuk

Mengetahui Permasalahan Pembangunan Tata Ruang Perkotaan, Penataan dan

Pembinaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang kota

• Menganalisa Data Dibidang Tata Ruang Perkotaan, Penataan dan Pembinaan

Serta Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kota Sesuai

Jenisnya Untuk Mengetahui Perkembangan Pembangunan

• Menyusun Rencana Kegiatan Dibidang Tata Ruang Perkotaan, Penataan dan

Pembinaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kota

Sesuai Kebutuhan Untuk Menjadi Program Unit

• Mengidentifikasi Perencanaan Kegiatan Tata Ruang Perkotaan, Penataan dan

Pembinaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kota

Sesuai Jenis Agar Tidak Terjadi Tumpang Tindih Dalam Pelaksanaan Program

• Membuat Usulan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Dibidang Tata Ruang

Perkotaan, Penataan, dan Pembinaan Serta Pengendalian dan Pengawasan

Pemanfaatan Ruang kota Sesuai Kebutuhan Untuk Ditetapkan Dalam

Pelaksanaan Program



• Membuat Dokumen Perencanaan Pembangunan Dibidang Tata Ruang

Perkotaan, Penataan dan Pembinaan Serta Pengendalian dan Pengawasan

Pemanfaatan Ruang Kota Sesuai Jenis Kebutuhan Untuk Menjadi Bahan

Pertimbangan Dalam Pembahasan Anggaran

• Mensosialisasikan Perencanaan Pembangunan Dibidang Tata Ruang

Perkotaan, Penataan dan Pembinaan Serta Pengendalian dan Pengawasan

Pemanfaatan Ruang Kota Secara Terpadu Untuk Diketahui Stakeholder

• Mengkonsultasikan Tugas Dengan Atasan Secara Lisan Maupun Tertulis Untuk

Beroleh Petunjuk Lanjut

• Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Dengan Sekretaris dan Kepala Bidang

Lainnya Melalui Rapat / Pertemuan Untuk Penyatuan Pendapat

• Mendistribusikan Tugas Kepada Bawahan Sesuai Bidang Untuk Tertibnya

Pelaksanaan Tugas

• Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Secara Berkala Sebagai Bahan

Evaluasi dan

• Melaksanakan Tugas Lain Yang Diperintahkan Oleh Atasan Untuk Kelancaran

Tugas Kedinasan

Bidang Tata Ruang terdiri atas tiga Eselon IV yaitu Seksi Perencanaan Tata

Ruang, Seksi Penataan dan Pembinaan Tata Ruang Kota Dan Seksi

Pengendalian dan Pengawasan

➢ UPTD

Unit Pelaksana Teknis Dinas (Jasa Konstruksi/Uji Materil) mempunyai tugas

melaksanakan tugas teknis dibidang Jasa Konstruksi/Uji Materil berdasarkan

pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala UPTD Jasa Konstruksi dan Uji Materil

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

• Menghimpun kebijakan teknis dibidang Jasa Konstruksi/Uji Materil sesuai

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas

• Menyusun rencana kegiatan Jasa Konstruksi/Uji Material sesuai kebutuhan untuk

menjadi program unit



• Melaksanakan kegiatan operasional dibidang Jasa Konstruksi/Uji Material untuk

kelancaran tugas

• Mengkoordinir pelaksanaan tugas kelompok fungsional sesuai keahliannya untuk

peningkatan kinerja unit

• Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis

untuk beroleh petunjuk.

• Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui

rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.

• Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi


kegiatan.

➢ Sub Bagian Tata Usaha UPTD

Melaksanakan tugas pengelolaan ketatausahaan unit pelaksana teknis

berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan

tugas.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD menyelenggarakan

fungsi :

• Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan administrasi ketatausahaan sesuuai

kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

• Mengumpul dan mengolah data perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan

sesuai jenis untuk tertibnya administrasi ketatausahaan.

• Menyusun rencana kegiatan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit.

• Melakukan pengelolaan administrasi ketatausahaan dibidang perlengkapan,

kepegawaian, dan keuangan berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit.

• Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis

untuk beroleh petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas


evaluasi.


kedinasan.



➢ Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

1.2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo nomor 3 tahun 2008 dan Peraturan

Daerah Nomor 5 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo maka

penjabaran tugas dan fungsi yang mempunyai struktur organisasi Dinas Pu dan Penataan

Ruang Kota Gorontalo, yaitu:

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo

terdiri dari :

➢ Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang

➢ Sekretariat,

• Sub Bagian Program

• Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian, Umum dan Kearsipan

➢ Kabid Bidang Sumber Daya Air,

• Seksi Irigasi, Sungai, Rawa dan Air Baku

• Seksi Operasional dan Pemeliharaan

• Seksi Drainase Perkotaan

➢ Kabid Bidang Bina Marga,

• Seksi Perencanaan Jalan, Jembatan, Sarana, dan Prasarana Bangunan

Pelengkap

• Seksi Pembangunan Jalan, Jembatan, Sarana, dan Prasarana Bangunan

Pelengkap

• Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Sarana, dan Prasarana Bangunan

Pelengkap

➢ Kabid Bidang Cipta Karya

• Seksi Penataan Bangunan Gedung

• Seksi Penyehatan Lingkungan Air Bersih



• Seksi Jasa Konstruksi.

➢ Bidang Tata Ruang

• Seksi Perencanaan Tata Ruang

• Seksi Penataan dan Pembinaan Tata Ruang Kota

• Seksi Pengendalian dan Pengawasan

➢ UPTD

• Kepala UPTD Jasa Konstruksi dan Uji Materil

• Kasubag Tata Usaha UPT


17 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.2.3 Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kota

Gorontalo berjumlah 132 orang, yang terdiri dari 88 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 44

orang Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah. Untuk jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan

golongan dapat dilihat pada tabel 1.2.3.a berikut ini :

Tabel 1.2.3.a

Daftar nominative Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah

Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Golongan

Ruang

Sekretariat

Bidang

Sumber

Daya

Air

Bidang

Bina

Marga

Bidang

Cipta

karya

Bidang

Tata

Ruang

UPTD Jumlah Total

L P L P L P L P L P L P L P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TKPD 7 10 4 1 10 - 4 3 3 2 - - 28 16 44

I/A - - - - - - - - - - - - - - -

I/B - - 1 - - - - - - - - - 1 - 1

I/C 1 - - - - - - - - - - - 1 - 1

I/D 1 - - - - - - - - - - - 1 - 1

II/A - - - 1 - - - - - - - - - 1 1

II/B - 1 2 - 2 1 4 - - - - - 8 2 10

II/C 1 - 4 2 - 1 2 - 3 - - - 10 3 13

II/D 1 - - 1 1 - 1 - - - - - 3 1 4

III/A - 1 4 2 2 - 1 3 2 2 - - 9 8 17

III/B 2 3 - - 2 3 2 2 2 1 - - 8 9 17

III/C - 1 - 1 1 - 2 1 1 1 2 - 6 4 10

III/D 1 1 1 1 2 - 2 - 1 - - - 7 2 9

IV/A - - - - 1 - - - - 1 - - 1 1 2

IV/B 1 - 1 - - - - - - - - - 2 - 2

IV/C - 1 - - - - - - - - - - - 1 1

TOTAL 15 18 17 9 21 5 18 9 12 7 2 0 85 48

132 33 26 26 27 19 2 132

Dari segi tingkat pendidikan pegawai Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo

dapat dilihat pada tabel 1.2.3.b dibawah ini :



Tabel 1.2.3.b

Daftar nominative Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah

Berdasarkan Tingkatan Pendidikan dan Jenis kelamin

Golonga

n Ruang

Sekretaria

t

Bidang

Pengaira

n

Bidan

g Bina

Marga

Bidan

g

Cipta

karya

Bidang

Penataa

n Ruang

UPTD Jumla

h Tota

l

L P L P L P L P L P L P L P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2

1

3 14 15 16

SD/MI 1 - 1 - - - - - - - - - 2 0 2

SLTP/MT

S 1 - - - 1 - - - - - - - 2 0 2

SLTA /

MA 1 2 8 2 3 2 7 1 3 - 1 - 22 7 29

D 3 1 - 1 1 2 1 - - 2 - - - 6 2 8

D 4 - - - - - - 1 - - - - - 1 - 1

S 1 4 5 2 4 5 2 7 4 4 4 1 - 23 19 42

S 2 1 1 1 - 1 - - - - 1 - - 3 2 5

TOTAL 9 8 13 7 11 5 15 5 9 5 2 - 59 30

89 17 20 16 20 14 2 89

Merujuk pada tabel 1.2.3.a dan 1.2 .3.b Dinas PU dan Penataan Ruang Kota

Gorontalo sudah mencukupi dalam hai posisi jabatan dan tingkat pendidikan. Begitupun dari

segi bidang ilmu yang dikuasai dapat dilihat pada tabel 1.2.3.c dibawah ini :

Tabel . 1.2.3.c

Daftar Nominatif Pejabat Berdasarkan Jenis Bidang Ilmu yang dikuasai

NO JABATAN PENDIDIKAN – JURUSAN

1 Kepala Dinas S2 – Ilmu Administrasi

2 Sekretaris S2 – Manajemen

3 Kasubag. Program S1 - Ekonomi Akuntansi

4 Kasubag. Keuangan, Umum,

Kepegawaian dan Kearsipan S1 – Komputer

5 Kabid Pengairan S2 – Magister Tehnik Sipil

6 Kasie Irigasi, Sungai, Rawa, Pantai Dan

Air Baku S1 – Tehnik Sipil



7 Kasie. Operasional & Pemeliharaan STM – Bangunan Gedung

8 Kasie. Drainase Perkotaan S1 - Teknik Sipil

9 Kabid Bina Marga S2 – Magister Tehnik

10

Kasie Perencanaan Jalan, Jembatan,

Sarana & Prasarana Bangunan

Pelengkap

S1 – Tehnik Sipil

11

Kasie Pembangunan Jalan, Jembatan,


Pelengkap

S1 – Tehnik Sipil

12

Kasie. Pemeliharaan Jalan, Jembatan,


Pelengkap

D4 - Tehnik Jalan & Jembatan

13 Kabid Cipta Karya S1 – Tehnik Sipil

14 Kasie Penataan Bangunan Gedung S1 - Teknik Sipil

15 Kasie Jasa Konstruksi D4 – Tehnik Perencanaan

Perumahan & Permukiman

16 Kasie. Penyehatan Lingkungan & Air

Bersih S1 – Tehnik Sipil

17 Kabid Penataan Ruang S2 – Magister Manajemen

19 Kasie. Perencanaan Tata Ruang S1 – Tehnik Sipil

20 Kasie Penataan & Pembinaan Tata

Ruang D3 - Teknik Sipil

21 Kasie Pengendalian & Pengawasan Tata

Ruang S1 – Tehnik Sipil

22 Kepala UPTD Jasa Konstruksi Uji Materil S1 – Tehnik Sipil

23 Kasubag Tata Usaha UPTD SLTA – IPS

Memperhatikan tabel – tabel diatas Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo

memiliki SDM yang memadai dilihat dari segi kualitas dan kuantitas. Jika dikaitkan dengan

tupoksi Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo sebagai dinas teknis maka tugas dan

fungsi yang diemban Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo dapat dilaksanakan

dengan baik dan terstruktur sesuai aturan yang berlaku.



1.3 PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS

1.3.1 Permasalahan Utama

Secara umum terdapat sejumlah permasalahan PU dan Penataan Ruang Kota

Gorontalo , diantaranya :

a. Bidang Sumber Daya Air

- Jaringan pelayanan irigasi yang belum memadai yang berpengaruh terhadap

kinerja pelayanan irigasi, disatu sisi kewenangan penanganan irigasi berdasarkan

regulasi dan aturan terbaru ditangani oleh Pemerintah Provinsi, sehingga

pemerintah Kota Gorontalo tidak bisa maksimal dalam melaksanakan kinerja

pelayanan irigasi ini.

- Kejadian bencana alam seperti banjir dan tanah longsor berdampak pada

rusaknya Daerah Aliran Sungai dan berbagai infrastruktur yang dibangun.

b. Bidang Bina Marga

- Masih Banyak Jalan Berlubang Atau Rusak yang harus diperbaiki.

- Kurangnya peralatan pendukung kinerja laboratorium uji material.

c. Bidang Cipta Karya

- Minimnya penyediaan prasarana air bersih/air minum, sanitasi dan utilitas lainnya

di kawasan permukiman.

- Terbatasnya prasarana air bersih pada Kecamatan Kota Barat, Kecamatan

Hulothalangi, dan, Kecamatan Dumbo Raya.

- Masih terdapat Gedung Penunjang Sarana dan Prasarana Aparatur yang kurang

memadai seperti gedung-gedung kantor kelurahan banyak yang sudah tidak

refresentatif lagi.

d. Bidang Penataan Ruang

- Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

- Banyaknya Bangunan Yang Terletak Di kawasan – kawasan Yang Tidak

Diperuntukan Untuk Bangunan Berdasarkan RTRW.

1.3.2 Isu Strategis

Seiring dengan keinginan Pemerintah yang terus mendorong peningkatan kualitas

Infrastruktur di Kota Gorontalo pada khususnya maka menimbulkan beberapa isu yang

terkait dengan tupoksi Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo



Rumusan isu-isu strategis Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo didasarkan

atas telaahan pencapaian Renstra K/L dan Renstra Provinsi. Selain itu terdapat dokumen

RTRW yang menjadi bahan pertimbangan untuk pemetaan program Pembangunan

Infrastruktur. Adapun isu permasalahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

adalah :

1. Belum Optimalnya Keberadaaan Infrastruktur Perkotaan

2. Adanya Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukan

1.4 Dasar Hukum

Landasan Hukum penyusunan LAKIP Tahun 2014 adalah :

- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060).

- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan

sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuanganndan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah.

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah

- Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah



- Peraturan Walikota Gorontalo Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota

Gorontalo Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Kota Gorontalo.



2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategik merupakan penjabaran lebih lanjut dari Program

Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan analisis lingkungan strategik baik internal

maupun external yang ada maupun yang akan terjadi. Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Gorontalo telah menyusun Perencanaan Strategik periode tahun 2014

– 2019. Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Gorontalo mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin

timbul. Rencana strategik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo

yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta cara pencapaian

tujuan dan kebijakan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 Visi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan

peranan Dinas PU dan Penataan Ruang serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi

masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo,

maka perlu dirumuskan visi Kota Gorontalo yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai

pada akhir periode perencanaan.

Dalam visi ini terkandung maksud bahwa Dinas PU dan Penataan Ruang Kota

Gorontalo berkeinginan untuk menjadi salah satu Instansi Pemerintah yang andal dalam arti

Instansi yang memiliki kualitas, kapabilitas atau kemampuan, serta otoritas untuk

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

VISI KOTA GORONTALO

“TERSELENGGARANYA LAYANAN PRIMA PEMERINTAHAN KOTA

GORONTALO UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MAJU,

AKTIF, RELIGIUS DAN TERDIDIK (SMART)



mengembangkan dan menghasilkan berbagai kebijakan yang dapat mewujudkan Gorontalo

sebagai Kota SMART.

2.1.2 Misi

Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas

dan fungsi Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo. Selanjutnya misi diharapkan

dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo.

Guna mewujudkan Visi kedepan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Gorontalo, maka misi yang harus diemban oleh Kota Gorontalo adalah :

- Mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan

pendidikan, kesehatan, dan layanan public lainnya yang terjangkau dan

berkualitas

- Penguatan daya saing kota sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan

Teluk Tomini

- Penguatan kapasitas UMKM, koperasi dan pengembangan sector perekonomian

primer lainnya

- Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas

organisasi Pemerintah dan kualitas Sumber Daya Aparatur

- Mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang religius dan berbudaya

- Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal disemua sector sarana

publik

Misi ini Merupakan wujud dalam hal pembangunan sarana dan prasarana

Transportasi, pengairan serta sumber daya air yang berdasarkan kebutuhan guna

mendukung peningkatan pertumbuhan dan pemerataan masyarakat .

2.1.3 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran

2.1.3.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan yang

dimaksudkan dalam LKIP ini adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 tahun. Secara kolektif tujuan Organisasi Dinas PU dan Penataan Ruang

menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin dihasilkan

sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PU dan Penataan Ruang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan Dinas PU dan Penataan Ruang Kota

Gorontalo adalah sebagai berikut :



A. MISI B. TUJUAN

Meningkatkan Ketersediaan

Infrastruktur yang Handal Disemua

Sektor Publik

Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Kota Sebagai Pusat Pemerintahan,

Perdagangan Dan Jasa

Peningkatan Pemanfaatan Ruang

Yang Sesuai Peruntukan

2.1.3.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan Organisasi, sehingga akan spesifik, terinci,

terukur dan tercapai. Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh

organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini

akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan – kegiatan. Proses

pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi

kegiatan/program.

Misi :. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Yang Handal DiSemua Sektor Publik

TUJUAN SASARAN

1. Peningkatan Kualitas

Infrastruktur Kota Sebagai

Pusat Pemerintahan,

Perdagangan dan Jasa

2. Peningkatan Pemanfaatan

Ruang Yang Sesuai Peruntukan

1. Seluruh Sarana Transportasi Dalam

Kondisi Baik

2. Berkurangnya Luas Genangan Untuk

Daerah Rawan Banjir

3. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Air

Bersih dan Sanitasi Terhadap

Masyarakat Perkotaan

4. Meningkatkan Sistem Manajemen

Pengelolaan Perkantoran

5. Terwujudnya Pemanfaatan Dan

Pengendalian Ruang Yang Konsisten

2.1.3.3 Indikator Sasaran

1. Presentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik

2. Persentase Pengurangan Luas Genangan Rawan Banjir

3. Persentase Masyarakat Yang Terjangkau Oleh Layanan Air Bersih

4. Persentase Kawasan Permukiman Dengan Kondisi Air Limbah Yang Baik



5. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

6. Presentase Pemanfaatan Ruang Yang Konsisten

Tabel. 2.1

Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran

Visi : TERSELENGGARANYA LAYANAN PRIMA PEMERINTAH KKOTA

GORONTALO UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MAJU,

AKTIF, RELIGIUS DAN TERDIDIK (SMART)”

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Misi : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Yang Handal Disemua Sektor Publik

Peningkatan Infrastruktur Kota Sebagai

Pusat Pemerintahan, Perdagangan Dan

Jasa

1. Seluruh Sarana

Transportasi Dalam Kondisi

Baik

2. Berkurangnya Luas

Genangan Untuk Daerah

Rawan Banjir

3. Terwujudnya

Peningkatan Pelayanan Air

Bersih Dan Sanitasi

Terhadap Masyarakat

Perkotaan

4. Meningkatkan Sistem

Manajemen Pengelolaan

Perkantoran

5. Terwujudnya Pemanfaatan

Dan Pengendalian Ruang

1. Persentase

Panjang Jalan

Dalam Kondisi

Baik

2. Persentase

Pengurangan

Luas Genangan

Rawan Banjir

3. Persentase

Masyarakat

Yang

Terjangkau

Oleh Layanan

Air Bersih

4. Persentase

Kawasan

Permukiman

Dengan Kondisi

Air Limbah

Yang Baik

5. IKM (Indeks

Kepuasan

Masyarakat)

6. Presentase

Pemanfaatan



Yang Konsisten Ruang Yang

Konsisten

2.2 Indikator Kinerja Utama

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET CARA PENGUKURAN

PENANGGUNG

JAWAB

1 Seluruh

Sarana

Transportasi

Dalam

Kondisi Baik

Persentase

Panjang

jalan Kota

Dalam

Kondisi Baik

75% a. Cara pengukuran

Panjang Jalan Kota

Dalam Kondisi Baik

X 100%

Jumlah

Panjang Jalan Kota

b. Tipe perhitungan

mandiri pertahun

c. Sumber data Dinas

PU & Penataan

Ruang

Bidang Bina

Marga

2 Berkurangnya

Luas

Genangan

Untuk Daerah

Rawan Banjir

Persentase

Pengurangan

Luas

Genangan

Rawan Banjir


Luas Genangan

Tahun Sebelumnya

- Luas Genangan

Tahun Berjalan X

100%

Luas Genangan

Sebelumnya

b. Tipe perhitungan

mandiri pertahun


PU & Penataan

Ruang

Bidang

Sumber

Daya Air

3 Terwujudnya

peningkatan

pelayanan air

Minums Dan

Persentase

Masyarakat

Yang

Terjangkau

81%

a. Cara pengukuran

Jumlah Masyarakat

Yang Terlayani Air

Minum X 100%

Bidang Cipta

Karya



Sanitasi

Terhadap

Masyarakat

Perkotaan

Oleh

Layanan Air

Bersih

Persentase

kawasan

permukiman

dengan

kondisi air

limbah yang

baik.

81%

Jumlah Masyarakat

Kota

b. Tipe perhitungan

mandiri pertahun

c. Sumber data PDAM

& KDA 2017

Jumlah Masyarakat

Yang Terlayani

Sarana Air Limbah

X 100%

Jumlah Masyarakat

Kota

4 Meningkatkan

Sistem

Manajemen

Tata Kelola

Pemerintahan

IKM (Indeks

Kepuasan

Masyarakat)


Indeks Kepuasan

Masyarakat X

100%

Pelaksanaan

Manajemen Tata

Kelola

Pemerintahan

b. Tipe perhitungan

mandiri pertahun


PU & Penataan

Ruang

Sekretariat

5 Terwujudnya

Pemanfaatan

Dan

Pengendalian

Ruang Yang

Konsisten

Persentase

Pemanfaatan

Ruang Yang

Konsisten


Luas Pemanfaatan

Ruang Yang Sesuai

Dengan Rencana

Tata Ruang X

100%

Total Luas Tata

Ruang Kota

Bidang Tata

Ruang



Gorontalo

b. Tipe perhitungan

mandiri pertahun

Sumber data Dinas

PU & Penataan

Ruang

TYPE THE DOCUMENT TITLE



Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor

01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum dan penataan

ruang yang ditetapkan pada tanggal 24 februari 2014 ada beberapa indikator pada jenis

pelayanan dasar cipta karya diantaranya :

1. Penyediaan air minum

a. Rumus :

SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan

jaringan perpipaan terlindungi adalah persentase peningkatan jumlah masyarakat

yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan

jaringan perpipan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir

pencapaian SPM terhadap total masyarakat di seluruh kabupaten/kota, atau

dirumuskan sebagai berikut :

𝑆𝑃𝑀 𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 =𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑇𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑥 100 %

b. Pembilang

Masyarakat terlayani pada akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah kumulatif

masyarakat yang mendapatkan akses air minum yang aman melalui SPAM

dalam sebuah kabupaten/kota pada akhir pencapaian SPM

c. Penyebut

Proyeksi total masyarakat pada akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah total

proyeksi masyarakat diseluruh kabupaten/kota tersebut pada akir tahun

pencapaian SPM

2. Penyediaan sanitasi

2.1. Sistem Air Limbah.

a. Rumus.

SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah presentasi

jumlah penduduk yang terlayani dengan tangki septic/MCK Komunal/Sistem

pengelolaan air limbah ( SPAL terpusat) pada akhir pencapaian SPM

terhadap jumlah total penduduk dirumuskan sebagai berikut :

𝑆𝑃𝑀 𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 =𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑥 100 %




b. Pembilang.

Jumlah penduduk yang terlayani tangki septic/MCK Komunal?SPAL terpusat

c. Penyebut.

Jumlah total penduduk diseluruh kabupaten/kota pada akhir tahun pencapaian

SPM

2.2. Sistem Jaringan Drainase Skala Kota.

a. Rumus.

Tersedianya pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota SPM

pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan kota adalah persentase

jumlah masyarakat yang terlayani pada akhir tahun SPM terhadap jumlah

masyarakat yang seharusnya mendapatkan system drainase.

𝑆𝑃𝑀 𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 =𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑥 100 %

b. Pembilang : jumlah komulatif penduduk yang rumahnya terlayani system

drainase.

c. Penyebut : jumlah komulatif masyarakat seluruh kota.

2.3 Perjanjian Kinerja

Pada dasarnya Penetapan Kinerja tahun 2018 menguraikan target kinerja yang

hendak dicapai oleh organisasi dalam hal ini Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo

selama tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai

selama tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun

sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam

mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya.

Penetapan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo

disusun dengan memperhatikan :

1. Rencana Tata ruang wilayah Kota Gorontalo.

2. Program Kerja Tahunan Tahun 2018

3. Tugas pokok dan fungsi Organisasi Tata Kerja (OTK) Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Gorontalo

4. Perkiraaan yang didasarkan pada kondisi lingkungan eksternal dan internal organisasi




5. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana kinerja, seperti

kebutuhan masyarakat dan potensi yang tersedia.

Secara Rinci Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Pemerintah Kota Gorontalo digambarkan dalam Tabel 2.2 berikut ini :

N

O

SASARAN

STRATEGIS

INDIKA

TOR

SASAR

AN

TARGET

KINERJA

SASARAN

PROGRAM

ANGGARAN

Satuan 2017 AWAL PERUBAHAN

1 Seluruh

Sarana

Transportasi

Dalam

Kondisi Baik

Persent

ase

Panjang

Jalan

Dalam

Kondisi

Baik

% 75 Pembanguna

n Jalan Dan

Jembatan

14.744.150.00

0

14.806.326.70

0

Rehabilitasi/

Pemeliharaa

n Jalan Dan

Jembatan

4.219.997.262 6.832.643.638

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Kebinamarga

an

874.701.270 678.818.540

2 Berkurangny

a Luas

Genangan,

Rawan

Banjir

Persent

ase

Pengura

ngan

Luas

Genang

an

Rawan

Banjir

% 30 Pembanguna

n Turap/

Talud/

Bronjong

167.852.000 367.852.000

Pengembang

an Dan

Pengelolaan

Jaringan

Irigasi, Rawa,

Dan Jaringan

Pengairan

Lainnya

1.176.468.728 1.088.819.107




Pengendalia

n Banjir

6.429.017.637 6.135.467.637

3 Terwujudnya

Peningkatan

Pelayanan

Air Bersih

Dan Sanitasi

Terhadap

Masyarakat

Perkotaan

Persent

ase

Masyara

kat Yang

Terjangk

au Oleh

Layanan

Air

Bersih

Persent

ase

kawasan

permuki

man

dengan

kondisi

air

limbah

yang

baik.

%

%

81

81

Pengembang

an Kinerja

Pengelolaan

Air Minum

Dan Air

Limbah

4.719.948.512 7.582.743.375

Pembanguna

n Gedung

Sarana

Publik

14.309.834.80

0

9.552.577.495

Penataan

kawasan

kumuh

perkotaan

3.779.271.104 5.240.943.876

Percepatan

Pembanguna

n Sanitasi

Permukiman

3.675.320.188 3.909.793.836

Pembinaan

jasa

konstruksi

2.000.000.000 905.696.237

4 Meningkatka

n Sistem

Manajemen

Tata Kelola

Pemerintaha

n

IKM

(Indeks

Kepuasa

n

Masyara

kat)

% 100 Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2.164.010.000 3.051.631.931

Peningkatan

Sarana Dan

1.550.226.410 1.650.356.410




Prasarana

Aparatur

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

55.800.000 55.800.000

Peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur

300.000.000 1.389.125.000

Peningkatan

pengembang

an sistem

pelaporan

46.000.000 153.029.000

5. Terwujudnya

Pemanfaata

n Dan

Pengendalia

n Ruang

Yang

Konsisten

Persent

ase

Pemanf

aatan

Ruang

Yang

Konsiste

n

% 27 Perencanaan

tata ruang

1.398.920.000 1.576.820.000

Pemanfaatan

Ruang

367.140.000 85.547.600

Pengendalia

n

Pemanfaatan

Ruang

741.700.000 689.962.400




kuntabilitas kinerja Dinas PU dan Penataan Ruang merupakan perwujudan

kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada dasarnya merupakan

instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi

organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu

perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo

pada tahun 2018, dilakukan dengan cara :

1. Cara pengukuran capaian kinerja

% 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 × 100 %

2. Skala Pengukuran dan Predikatnya

- Capaian Kinerja > 95 s/d 100% = Sangat Berhasil

- Capaian Kinerja > 80 s/d 95% = Berhasil

- Capaian Kinerja > 50 s/d 80% = Cukup Berhasil

- Capaian Kinerja < 50 = Tidak Berhasil

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA




Tabel 3.1

Pengukuran capaian kinerja tahun 2018

No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi

Rata –

rata

Capaian

Kinerja

Kategori

1. Seluruh Sarana

Transportasi Dalam

Kondisi Baik

Persentase

Panjang Jalan

Kota Dalam

Kondisi Baik

75% 75 % 97,60 % Sangat

berhasil

2. Berkurangnya Luas

Genangan Untuk

Daerah Rawan

Banjir

Persentase

Pengurangan Luas

Genangan Banjir

Dikawasan-

kawasan Pusat

Layanan/ Pusat

Kota

30% 12 % 112,5 % Sangat

berhasil

3. Terwujudnya

Peningkatan

Pelayanan Air

Bersih Dan Sanitasi

Terhadap

Masyarakat

Perkotaan

Presentase

Masyarakat Yang

Terjangkau Oleh

Layanan Air Bersih

Persentase

Kawasan

Permukiman

Dengan Kondisi

Prasarana Air

Limbah Yang Baik

81%

81%

92.8 %

85,56 %

114.41 %

Sangat

berhasil

4. Meningkatkan

Sistem Manajemen

Tata Kelola

Pemerintahan

IKM (Indeks

Kepuasan

Masyarakat)

100% 109,00% 109% Sangat

berhasil

5. Terwujudnya Persentase 27% 99,3 % 367 % Sangat




Pemanfaatan Dan

Pengendalian

Ruang Yang

Konsisten

Kawasan Yang

Sesuai

Pemanfaatan

Ruang

berhasil


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Sasaran 1 : Seluruh Sentra Perekonomian Memiliki Sarana Transportasi Dalam

Mantap

Transportasi jalan adalah merupakan salah satu sektor yang memberikan dukungan

terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Peningkatan kualitas jaringan jalan adalah sasaran

kedua pada urutan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.2.1.a

Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas jaringan jalan

Indikator Kinerja Target

2018

Realisasi

2018 Capaian

Target

Renstra 2018

Capaian

2018

Persentase Jalan Kota

dalam Kondisi Baik

75%

75 %

100 % 75% 100 %

Tabel.3.2.1.b

Pengukuran Kinerja Sasaran 1

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Cara Pengukuran

1 Meningkat

nya

kualitas

jaringan

jalan

Presentase

jalan dalam

kondisi baik

Panjang Jalan dalam kondisi baik X 100%

Jumlah Panjang Jalan

=177.399

237.289 𝑥 100 % = 75%

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa data kondisi jalan di Kota Gorontalo

berdasarkan status jalan secara keseluruhan kondisi jalan sampai dengan tahun 2018 dalam

kondisi baik adalah sebesar 177.399 Km atau sebesar 75 %. dibandingkan dengan kondisi

jalan pada tahun 2017, ditahun 2018 kondisi jalan baik mengalami Kenaikan hal ini

dikarenakan oleh curah hujan yang rendah sehingga ruas jalan tidak cepat rusak.




jika membandingkan antara pencapaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu maka

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.3.2.1.c

Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan

Indikator Kinerja 2014 2015 2016 2017 2018

Rata –

Rata

Pertumbu

han

Presentase jalan

dalam kondisi baik

73,62 % 71,37 % 75,00 % 73,26% 75.00 % 73.58%

Dari uraian program kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran prosentase jalan

dalam kondisi baik maka dapat dilihat perkembangan kondisi jalan dibawah ini

Tabel.3.2.1.d

Perkembangan panjang Kondisi jalan

Tahun 2014 - 2018

Kondisi Jalan 2014 2015 2016 2017 2018

Baik 165,267 160,218 168,360 173,834 177,399

Sedang 34,441 38,570 30,155 25,434 25,389

Rusak Ringan 10,981 13,671 14,242 20,699 18,739

Rusak Berat 14,055 12,285 11,988 17,322 15,762

Jumlah 224,49 224,49 224,745 237,289 237,289

Analisis penyebab kenaikan kinerja yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.3.2.1.e

Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan

Indikator

Kinerja

Target Capaian Penyebab Solusi

Presentase

jalan dalam

kondisi baik

75 % 75 % Karena

Anggaran DAK

Ditahun Ini

Sebaiknya

kegiatan yang di

danai oleh




bertambah

dibandingkan

dengan tahun

sebelumnya.

anggaran DAK

Pekerjaan

Selesai Tepat

Waktu dan

Semuanya

Terealisasi

Untuk mencapai sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan” Dinas PU dan

Penataan Ruang Kota Gorontalo melalui bidang Bina Marga melaksanakan 3 Program

kegiatan yaitu :

• Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

pembagunan jalan dan jembatan kegiatannnya berupa :

- Perencanaan pembangunan Jalan, kegiatan ini merupakan kegiatan

penyusunan perencanaan pembangunan jalan se-Kota Gorontalo.

- Peningkatan Jalan, output berupa 14 Ruas Jalan Yang Ditingkatkan yang di

danai oleh DAK.

Yang Terdiri Dari :

- Peningkatan Jalan Bilinggata

- Peningkatan Jalan Ampi 1

- Peningkatan Jalan Ampi 1 Simpang 5

- Peningkatan Jalan Jambu

- Peningkatan Jalan Mangga

- Peningkatan Jalan Pangeran Hidayat III

- Peningkatan Jalan Ikrat

- Peningkatan Jalan Kenangan

- Peningkatan Jalan Anoa

- Peningkatan Jalan Mahakam

- Peningkatan Jalan Matolodula 1

- Peningkatan Jalan Kapuas

- Peningkatan Jalan Raja Eyato III

- Peningkatan Jalan Membramo




Peningkatan Jalan Raja Eyato III

Peningkatan Jalan Mahakam CS




Peningkatan Jalan Anoa Dan Jalan Kenangan

Peningkatan Jalan Ampi Dan Ampi 1 Simpang 5

Peningkatan Jalan Pangeran Hidayat III




• Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan kegiatannya berupa:

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan DAU, kegiatan ini merupakan kegiatan

pemeliharaan jalan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, kegiatan ini

merupakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan. Outputnya adalah Panjang

Jalan Yang terpelihara dengan total panjang 495 Meter dalam perencanaan

2018, akan tetapi yang terealisasi Hanya 1 ruas Jalan Yaitu Jalan Manado

dengan panjang jalan 417 meter dikarenakan waktu pelaksaan pekerjaan

tidak cukup.

Peningkatan Jalan Membramo Dan Jalan Bilinggata

Peningkatan Jalan Mangga CS dan Jalan Ikrat




Outcomes dari kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya jalan untuk kelancaran

transportasi.

▪ Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan

Untuk kegiatan ini dilaksanakan untuk membebaskan Lahan untuk pelebaran jalan di

Jalan Madura

• Program Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan di realisasikan

melalui :

- Pengadaan Alat-alat Berat , outputnya berupa jumlah alat-alat berat dalam

meningkatkan pekerjan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Kota Gorontalo. Outcomes adalah tersedianya alat-alat berat sehingga dapat

menunjang pelaksanaan kegiatan bidang ke PUan

Adapun daftar alat ukur kebinamargaan yang ada pada UPTD Dinas Pekerjaan

Umum dan P Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.1.f

Daftar Alat Ukur Kebinamargaan

No. Uraian Jumlah Kondisi

Ket. Baik Rusak

1 SOIL EQUIPMENT 1 Set

√

Dynamic Cone Pentrometer

2 FILED CBR TEST SET 1 Set

√

ASTM D-4429

3 PROVING RING PENETROMETER 1 Set

√

4 HYDROMETER ANALYSIS TEST SET 1 Set

√

5 SPECIFIC GRAVITY (VACUM METHODE) 1 Set

√

6 COMPACTION TEST SET 1 Set

√

7 LABORATORY CBR TEST SET 1 Set

√

8 SAND CONE TEST SET 1 Set √

9 AGREGATE EQUIPMENT 1 Set

√

10 LENGTH GAUCE 1 Set

√

11 THICKNESS GAUCE 1 Set

√




12 BRASS ROUND SIVES 1 Set

√

13 LIQUID LIMIT TEST SET 1 Set

√

14 REFLUX EXTRACTOR TEST SET 1 Set

√

15 MARSHALL TEST SET 1 Set

√

16 CORE DRILLING MACHINE 1 Bh √

17 GENERAL EQUIPMENT 1 Bh √

18 CENTRIFUGE EXTRACTOR TEST SET 1 Set √

19 SAYBOLT VISCOMETER 1 Set

√

20 DISTILLATION OF CUTBACK ASPHALT 1 Set

√

21 WATER CONTENT IN PETROLEUM

PRODUCTS

1 Set √

22 SOFTENING POINT TEST SET 1 Set

√

23 COMPRESSION MACHINE - 2000 Kn

Capacity

2 Bh √ √

24 ASPHALT EQUIPMENT 1 Set

√

25 LOSS ON HEATING/THN-FILM TEST 1 Set √

26 LABORATORY PENETRATION TEST SET 1 Set

√

27 DUCTILITY OF BITUMINOUS MATERIAL

TEST SET

1 Set √

28 SPESIFIC GRAVITY OF SEMI-SOLID

BITUMINOUS MATERIAL

1 Set √

29 PLASTIC LIMIT TEST SET 1 Set

√

30 COMPRESSION MACHINE 1 Set

√

31 CONCRETE EQUIPMENT 1 Set

√

32 CONCRETE CUBE MOLD 1 Set √

33 SLUMP TEST SET 1 Set √

34 COMPRESSION MACHINE 1 Bh √

35 PAN & COVER 1 Set

√

36 SHIVE SHAKER 1 Set

√

37 SHIVE SHAKER 1 Set

√

38 LOS ANGELES ABRASSION MACHINE 2 Bh √ √

39 BULK DENSITY TEST SET 1 Set

√

40 ABSORPTION OF FINE AGREGATE TEST

SET

1 Set

√

41 SPESIFIC GRAVITY & ABSORPTION OF 1 Set

√




COARSE AGREGATE

42 SOUNDESS TEST SET 1 Set

√

Adapun alat ukur yang tersedia adalah merupakan penunjang pelaksanaan kegiatan

bidang ke PU an terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur di Kota

Gorontalo.

- Rehabilitasi / pemeliharaan alat – alat berat outputnya berupa Jumlah Alat-

alat berat yang terpelihara berupa pergantian Suku Cadang, untuk Bocat .

Outcomesnya alat – alat berat kebinamargaan dapat dioperasikan dengan

baik sehingga dapat menunjang pel `aksanaan kegiatan ke PU an.

Tabel 3.2.1.g

Daftar Alat Berat Dinas PU & Penataan Ruang

No Nama Alat Berat Tahun Pembelian Kondisi

1. Asphalt Sprayer 31 E – 65 – 85 HP 1989 Rusak Ringan

2 Bulldozer 30 – 31 HP 2001 Rusak Berat

3 Compressor 125 – 4000 2001 Baik

4 Excavator Komatsu PC 100 – 5 1994 Rusak Ringan

5 Excavator Hitachi ZAXIS 110 M 2008 Baik

6 Skid Steer Loader (Bob Cat) 75 HP 2002 Rusak Ringan

7 Tree Wheel Roller 6 – 8 Ton 1979 Rusak Berat

Ini adalah salah satu foto atau gambar dari kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan alat – alat berat yang ada pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2017




8 Tree Wheel Roller 6 – 8 Ton 1994 Rusak Ringan

9 Triler/Tronton 15 – 20 Ton 2009 Baik

10 Jack Hummer 2001 Baik

11 Excavator Komatsu PC 200 – 8 MO 2013 Rusak Berat

12 Baby Roller 0,5 – 1 Ton 2001 Rusak Berat

13 Mobil Crane 3 – 4 Ton 2001 Baik

14 Dump Truck 3 – 4 Ton 2001 Rusak Ringan

15 Ligh Tower 2006 Baik

16 Water Pump 70 – 100 mm Baik

17 Dump Truck 3 – 4 Ton 2009 Baik

18 Stamper 2014 Baik

3.2.2. Sasaran 2 : Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor, Dan

Rawan Abrasi

Sasaran ini memiliki satu indikator kinerja sasaran dengan capaian indikator tersaji

dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.2.a Capaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran

Strategis

Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir,

Rawan Longsor dan Rawan Abrasi

Indikator Kinerja

sasaran

Target

2018

Realisasi

2018 Capaian

Target

Renstra

2018

Capaian

2018

Persentase

Pengurangan

Luas Genangan

Banjir

Dikawasan-

kawasan Pusat

30%

12 %

4 % 30 % 4 %




Layanan/ Pusat

Kota

Untuk mencapai sasaran 2 “Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan

longsor Dan Rawan Abrasi” Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo melalui bidang

Sumber Daya Air melaksanakan 3 Program kegiatan yaitu :

a. Program Pengendalian banjir

Program pengendalian banjir merupakan program kegiatan yang dimaksudkan

untuk mengurangi atau mencegah efek merugikan dari banjir dengan beberapa

kegiatan pendukung yaitu :

- Pembangunan saluran drainase / gorong – gorong, outputnya adalah

panjang saluran drainase gorong-gorong dengan pekerjaan konstruksi saluran

drainase/ gorong – gorong di Kota gorontalo Tahun Anggaran 2018 adapun

kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat mewujudkan penanganan system

drainase perkotaan untuk mengurangi dampak banjir dan mengurangi luas

genangan. Panjang Saluran Drainase Kota Yang Tertangani 2473,35 M

Kegiatan Pekerjaan Saluran

Konstruksi Saluran




Perkembangan Panjang Drainase Perkotaan

Tahun 2014-2018 (Dalam M’)

Kondisi

Saluran

2014 2015 2016 2017 2018

Baik 77.774,25 43.892,25 49.122,25 58.941,65 61.415

Sedang 14.777,54 14.777,54 14.777,54 14.777,54 14.777,54

Rusak Berat 14.498,69 92,334,21 87.104,21 77.285,46 74.812.11

Jumlah 107.020,48 151.004 151.004 151.004 151.004

Tabel. 3.2.2.b

Daftar Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – gorong

- Peningkatan Pengerukan / pemeliharaan sungai (Cheek Daam), output

dari kegiatan ini adalah pengerukan chek Daam di 5 lokasi yaitu chek Daam

Kel. Talumolo, Kel. Buliide, Kel. Leato, Kel. Dembe, Kel. Donggala. Outcomes

No Nama Pekerjaan Panjang Realisasi Pelaksana

1. Konstruksi Saluran Jln. Taman

Hiburan 1 135.00 M

CV. Duta Arifat

2. Konstruksi Saluran Jln. Ario Katili 698.50 M CV. Ayuhulalo

3. Konstruksi Saluran Duicker Jln.

Ario Katili 1 Buah CV. Ridho Aulia

4. Konstruksi Saluran Duicker Jln.

Selayar 1 Buah CV. Wiraswasta

5. Konstruksi Saluran Kel. Talumolo 231 + 1 Buah Duicker CV. Budiman Jaya

6. Konstruksi Saluran Kel. Libuo 120.00 M CV. Afzal Putera Perdana

7. Konstruksi Saluran Kel. Nangka 157.00 M CV. Bone Tirta

8. Konstruksi Saluran Dan Duicker

Jln. Samratulangi Paket 1 575.35 M CV. Audrey Karya

9. Konstruksi Saluran Dan Duicker

Jln. Jamaludin Malik 361.50 M CV. Lintas Khatulistiwa

10. Rehab Duicker Jln. Gelatik 7 M CV. Irma Yunika

11. Konstruksi Saluran Kel. Heledulaa

Utara 188.00 M CV. Purna Prasetya

TOTAL 2473.35 meter




adalah chek daam yang bersih dari material jika hujan tiba dapat menampung

aliran air yang disertai pasir sehingga tidak menganggu pemukiman

masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota GorontaloTotal

Panjang Saluran Drainase Skala Kota adalah 151.004 Dalam Kondisi baik sampai dengan

tahun 2018 adalah 661.415 M. Sementara Panjang Saluran Irigasi Yang Tertangani Pada

Tahun 2018 adalah 2473.35 Meter

Adapun analisis capaian kinerja untuk sasaran 1 “Berkurangnya Luas Daerah Rawan

Banjir Dikawasan-kawasan Pusat Layanan/ Pusat Kota “ dapat diukur berdasarkan tabel

3.1.1.1.b dibawah ini

Tabel 3.2.2.c Pengukuran Kinerja Sasaran 2

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Cara Pengukuran

1 Berkurang

nya Luas

Genangan

Untuk

Daerah

Rawan

Banjir

Persentase

Pengurang

an Luas

Genangan

Banjir

Dikawasan-

kawasan

Pusat

Layanan/

Pusat Kota

Luas Genangan sebelumnya – luas

Tahun Berjalan X 100%

Luas Genangan Sebelumnya

=82.69 −73,098

82,69 𝑥 100 % = 12 %

Dari hitungan diatas dapat dilihat bahwa realisasi mencapai target. Dengan

capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 12 % masuk pada kategori sangat

berhasil, Hal ini sesuai dengan anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan

dimaksud.

b. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya.

Selain program kegiatan Pengendalian Banjir Dinas PU dan Penataan Ruang

Kota Gorontalo dalam mencapai sasaran 1 juga melaksanakan program




pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya

dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai, outputnya adalah normalisasi

saluran Sungai Tamalate dan Sungai Tapodu sepanjang 6000 M dengan

demikian diharapkan aliran Sungai Tamalate dan Sungai Tapodu akan lancar

sehingga pada saat datang musim penghujan tidak akan mengakibatkan banjir

disepanjang aliran sungai dimaksud

- Peningkatan Jaringan Irigasi DAK /DAU.

Irigasi di definisikan sebagai suatu cara pemberian air, baik secara alamiah

ataupun buatan kepada tanah dengan tujuan untuk memberi kelembaban yang

berguna bagi pertumbuhan tanaman. Adapun tujuan dari pelaksanaan program

kegiatan ini adalah untuk penyediaan dan pengaturan air dalam menunjang

proses produksi pertanian.

Pada tahun anggaran 2018 terjadi genangan di beberapa titik dengan

luasan 73.098 Ha. Dan Jika dilihat dari luas genangan keseluruhan yang di ukur

pada tahun 2017 yang terdapat master plan drainase sebesar 82.69 maka

capaian tahu ini adalah sebagai berikut;

Luas Genangan Tahun Sebelumnya –

Luas Genangan Tahun Berjalan X 100%

Total Genangan Seluruhnya

=82,69−73,098

82.69 𝑥 100 % = 12%

Perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Total Luas Genangan Tahun 2018 = 73.098 Ha atau sebesar 73098 Meter2..

Rencana Target yang yang ingin dicapai 30% untuk mengurangi Luas

genangan yang ada di kota gorontalo. Sementara yang terealisasi 2018 ini

sebesar 12%. Jika dilihat dari tahun sebelumnya luas genangan sudah

berkurang 9.6 Ha.

Adapun Luas Genangan dari tahun 2014-2018 dapat dilihat dari tabel sebagai

barikut

Kelurahan Luas

Genangan

(2014)

Luas Genangan

(2015)

Luas Genangan

(2016)

Luas Genangan

(2017)

Luas Genangan

(2018)

Wumialo 3.48 Ha 2.50 Ha 1.52 Ha 2.3 Ha 2.3 Ha

Limba U1 15.80 Ha 13.99 Ha 13.99 Ha 13.98 Ha 12.5 Ha




Biawu dan

Siendeng 14.00 Ha 14.00 Ha 13.99 Ha 13.9849 Ha 10.12 Ha

Heledulaa

Selatan 50.00 Ha 50.00 Ha 49.99 Ha 40.73 Ha 40.3 Ha

Dulalowo 0.12 Ha 0.11 Ha 0.1 Ha 0.095 Ha 0.095 Ha

Ipilo 0.06 Ha 0.0596 Ha 0.059 Ha 0.0582 Ha 0.058 Ha

Leato 2.00 Ha 1.99 Ha 1.80 Ha 1.75 0.75 Ha

Bugis 9.00 Ha 8.50 Ha 8.20 Ha 8.0 Ha 5.2 Ha

Libuo 0.10 Ha 0.10 Ha 0.09 Ha 0.085 Ha 0.065 Ha

Limba B 1.76 Ha 1.74 Ha 1.72 Ha 1.71 Ha 1.71 Ha

TOTAL

LUAS

GENANGAN

96.32 Ha 92.98 Ha 91.4617 Ha 82.6945 Ha 73.098

Untuk membandingkan antara pencapaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.1.d

Kinerja Penanganan Saluran Drainase Kota

Tahun 2015 s/d 2018

Indikator Kinerja

2015

2016

2017 2018 Rata – Rata

Pertumbuhan

Persentase

Pengurangan Luas

Genangan Rawan

Banjir

1.07 % 1,00 % 9,00 % 12 % 4,614%

Untuk presentase saluran drainase berfungsi dengan baik di tahun 2018 mengalami

kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 4, 614 %.

Analisis penyebab penurunan dan kenaikan kinerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini




Tabel.3.2.1.e

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Indikator

Kinerja

Target Capaian Penyebab Solusi

Persentase

Luas

Genangan

Banjir

Dikawasan-

kawasan

Pusat

Layanan/

Pusat Kota

30 % 12 % Alokasi anggaran

yang ada

Diusulkan

kembali ke tim

TAPD untuk bisa

menambah

alokasi anggaran

pada tahun

depan

Selain beberapa program kegiatan tersebut diatas Dinas PU dan

Penataan Ruang dalam mencapai sasaran ke 2 juga melaksanakan program

kegiatan :

c. Program pembangunan turap/ talud/ Bronjong

Selain program kegiatan Pengendalian Banjir dan Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Pengairan Lainnya Dinas PU dan

Penataan Ruang Kota Gorontalo dalam mencapai sasaran 1 juga melaksanakan

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, outputnya adalah pekerjaan Konstruksi

Talud Pengaman Tebing Kelurahan Botu Tahun Anggaran 2018 adapun kegiatan

ini dimaksudkan agar dapat Terbangunnya Talud Pengaman Tebing Kelurahan

Botu yang dapat Mencegah terjadinya Longsor

3.2.3. Sasaran 3 : Terwujudnya peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi

terhadap Masyarakat Perkotaan.

Adapun analisis capaian kinerja untuk sasaran 3 “Terwujudnya peningkatan

pelayanan air bersih terhadap Masyarakat Perkotaan “ dapat lihat pada tabel tabel 3.1.1.1

dibawah ini :





Sasaran

Strategis

Terwujudnya peningkatan pelayanan air

bersih terhadap masyarakat perkotaan

Indikator

Kinerja

Target

2018

Realisasi

2018 Capaian

Target

Renstra

2018

Capaian

2018

Presentase

Masyarakat

Yang Terjangkau

Oleh Layanan Air

Bersih

Persentase

Kawasan

Permukiman

Dengan Kondisi

Air limbah Yang

Baik.

81%

81 %

92.68%

85%

114.41 %

104.93 %

81%

81%

114.41 %

104.93 %

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas Bidang Cipta Karya melaksanakan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan

kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarkat berpenghasilan

rendah, output dari kegiatan ini adalah Pengadaan dan Pemasangan Meter Air 13 mm

Kota Gorontalo 18 Unit yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Gorontalo akan

tetapi yang terealisasi hanya 8 Unit dengan outcomes tersedianya sarana dan

prasarana agar masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan akses air bersih terutama

masyarakat berpenghasilan rendah. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk cakupan

layanan Air Minum di Kota Gorontalo disuplai oleh PDAM Kota Gorontalo. Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo dalam hal ini Bidang Cipta

Karya dalam memenuhi target pelayanan air minum kepada masyarakat dengan

melaksanakan kegiatan pemasangan pipa distribusi. Untuk jelasnya proses kegiatan

tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




PEMASANGAN METER AIR 13 MM (SAMBUNGAN RUMAH)

PEMANFAATAN PEMASANGAN METER AIR 13 MM (SAMBUNGAN RUMAH)




PEMASANGAN PIPA DISTRIBUSI

No Nama Pekerjaan Lokasi Output

(meter) Pelaksana

1 Pengadaan dan Pemasangan

Pipa Distribusi

Kecamatan

Dungingi

428 meter CV. Bumi

Beringin Jaya


Pipa Distribusi

Kelurahan Buliide 456 meter CV. Ridwan


Pipa Distribusi

Kecamatan Kota

Utara Dan

Sipatana

746 meter CV. Sinar

Radikatama

4 Rehab Intake IPA Bulotadaa

CV. Mootilango

Star

jumlah 1.630 meter

Tabel.3.2.3.c

Perkembangan sarana dan penyediaan air bersih di Kota Gorontalo

N

o Uraian

Penyediaan Air Bersih

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. PDAM

(Sambungan)

18,938 19,103 20,369 20,36

9

21,46

6

25,18

4

25,18

4

2 Sumur Gali

(Unit)

9,939 10,008 9,996 9,996 9,996 10,04

7

10,04

7




3 Sumur Suntik

(unit)

3,669 5,601 4,485 4,485 4,485 4,485 4,485

4 Hidran Umum

(Unit)

199 151 206 212 221 226 226

5 Pemasangan

Pipa Distribusi

PVC (Meter)

5,395.30 15,323.

26

8,329.82 5,362.

00

7,620 11,45

3

11,45

3

Sumber Dikes & PDAM, PU

Sektor keciptakaryaan memegang peranan penting dalam mewujudkan peningkatan

pelayanan air minum terhadap Masyarakat Perkotaan. Sasaran 3 adalah merupakan salah

satu tupoksi Bidang Cipta Karya. Berdasarkan data dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota

Gorontalo jumlah sambungan rumah untuk kebutuhan air minum sampai dengan tahun 2017

adalah 25.184 SR dengan perhitungan 1 SR dapat melayani 5 Jiwa maka jumlah

masyarakat yang terlayani air minum adalah = 25.184 x 5 = 125.920 sehingga capaian

indikator kinerja untuk “ Presentase Kawasan Permukiman Dengan Kondisi Sarana Air

Minum Dan Air Limbah Yang Baik “ adalah sebesar 757,86 %. Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Gorontalo sebagai dinas terkait dalam hal tersedianya system

jaringan distribusi dan transmisi dalam rangka untuk mengoptimalkan penyaluran air bersih

kepada masyarakat telah melaksanakan program kegiatan sesuai tupoksi yang

diamanatkan. Kebutuhan air bersih di Kota Gorontalo pada umumnya disuplay oleh PDAM.

Saat ini PDAM Kota Gorontalo melayani 9 kecamatan dengan jumlah sambungan akif

sampai dengan bulan desember 2017 adalah 25.184 SR

Sehingga pengukuran pencapaian indikator kinerja “Kawasan Permukiman Dengan Kondisi

Sarana Air Minum Dan Air Limbah Yang Baik” dapat dilihat dibawah ini :

Tabel.3.2.3.d

Pengukuran Capaian Kinerja

No Sasaran Strategis Indikator

Kinerja

Cara Pengukuran

1 Terwujudnya

peningkatan

pelayanan air

Minum dan

sanitasi terhadap

Presentase

Masyarakat

Yang

Terjangkau

Oleh Air

Jumlah Masyarakat Yang Terlayani

Air minum X 100%

Jumlah Masyarakat Kota

=195.359 Jiwa

210.782 Jiwa x 100 % = 92.68 %




masyarakat

perkotaan

Bersih

Persentase

Kawasan

Permukiman

Dengan

Kondisi Air

limbah Yang

Baik.

Jumlah Masyarakat Yang Terlayani

Sarana Air Limbah X 100%

Jumlah Masyarakat Kota

=179.979

210.782 𝐽𝑖𝑤𝑎 𝑥 100 % = 85.38 %

jika membandingkan antara pencapaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel.3.2.3.e

Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran 3

Persentase kawasan permukiman dengan kondisi sarana air minum dan air limbah

yang baik”

Indikator Kinerja 2014 2015 2016 2017 2018 Rata – Rata

Pertumbuhan

Persentase

Masyarakat Yang

Terjangkau Oleh

Layanan Air Bersih

Persentase Sarana

dengan kondisi air

limbah yang baik.

86.61%

83.64%

86.47%

82.64%

88.09%

84.19%

92.68%

85.38%

92.8%

85.56 %

89.33%

84.28 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja untuk sasaran 3 di

tahun 2018 Untuk Layanan Air Minum Mengalami Kenaikan dengan rata – rata

pertumbuhan sebesar 89.33 % dan Untuk Sarana Kondisi Air Limbah Mengalami

Penurunan dengan Rata-rata 84.28 % jadi target sasaran Sudah berhasil dengan

baik.




Analisis penyebab penurunan dan kenaikan kinerja serta alternative solusi yang telah

dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.3.2.3.f

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Indikator Kinerja Target Capaian Penyebab Solusi

Persentase

Masyarakat

Yang Terjangkau

Oleh Layanan

Air Bersih

Persentase

kawasan

permukiman

dengan kondisi

air limbah yang

baik.

81 %

81 %

92.8%

85.56%

besaran anggaran

yang dialokasikan

pada program

kegiatan ini juga

berpengaruh besar

terhadap tercapai

tidaknya target

sasaran yang ingin

dicapai

Membuat usulan

proposal ke

Kementrian terkait

tambahan alokasi

dana untuk

pengembangan air

bersih

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dengan kegiatan Pembuatan

MCK atau Jamban Keluarga Dan Pembangunan Setapak. Pada Kegiatan Pembuatan

Jamban sebanyak 73 Unit, dimana untuk 1 unit MCK/ Jamban dapat melayani 5 KK.

Dengan demikian Pembuatan MCK yang dapat terlayani di tahun 2018 sebanyak 365 KK.

Pembangunan sanitasi permukiman (DAU), kegiatan ini di danai oleh dana

DAU (Dana Alokasi Umum) output berupa pembuatan saluran pembuang air limbah di

Kecamatan Sipatana dan Kecamatan Hulonthalangi 22 unit pada kegiatan ini selain

pembuatan saluran pembuang air limbah, pekerjaan pembuatan tangki septic skala

komunal di kelurahan tenilo, kelurahan dembe II, kelurahan buliide, kelurahan dulomo utara

dan kelurahan ipilo.




Foto MCK, Pembangunan Jamban

No. Kegiatan Volume Satuan Pelaksana

1 Pembuatan Jamban

Keluarga ( 1) 5,00 Unit

Cv. Ridho

Aulia

2 Pembuatan Jamban

Keluarga (2)

3,00 Unit CV. Novi

Star

3 Pembuatan Jamban

Keluarga (3)

3,00 Unit CV. Sinar

Holando

4 Pembuatan Jamban

Keluarga (4)

6,00 Unit CV. Tapal

Batas

5 Pembuatan Jamban 6,00 Unit CV.




Keluarga (5) Angelina

Putri

6 Pembuatan Jamban

Keluarga (6)

6,00 Unit CV. Zanur

Permata

Abadi

7 Pembuatan Jamban

Keluarga (7)

6,00 Unit CV. Dua

Putri

8 Pembuatan Jamban

Keluarga Dikelurahan

Wongkaditi Timur

5,00 Unit CV.

Waidya

Sejati

9 Pembuatan Saluran

Pembuang Air

Limbah

100,42 Meter CV.

Mimerul

Disadari bahwa sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab utama

penyakit maka dari itu sanitasi yang baik memiliki dampak positif bagi kesehatan

baik di lingkungan rumah tangga dan dimasyarakat pada umumnya. Kita ketahui

bahwa sanitasi secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan

untuk pembuangan urin dan tinja yang aman.

Selain Kegiatan Pembuatan MCK/ Jamban kegiatan lain dari program

percepatan Sanitasi Permukiman adalah Pembangunan Setapak. Output dari

kegiatan ini adalah terbangunnya jalan setapak sepanjang ……. Yang tersebar di

9 kecamatan. Outcomes yaitu meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

penduduk. Total Kawasan Kumuh Seluas 225,27 Hektar. Yang tersebar di 9

kecama

Selain beberapa program kegiatan tersebut diatas Dinas PU dan Penataan

Ruang dalam mencapai sasaran ke 3 juga melaksanakan program kegiatan :

d. Program pembangunan gedung sarana publik yang kegiatannya hanya

terdiri atas Pembangunan gedung sarana publik sebanyak 13 pekerjaan,

dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembangunan Kantor DPRD Kota Gorontalo (lanjutan) 100%

2. Rehab Kantor Perwakilan Kota Gorontalo di Manado (Lanjutan)

3. Pembangunan Pos Jaga Rumah Dinas Wakil Wali Kota Kota Gorontalo




4. Pembangunan Pos Jaga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Gorontalo

5. Pembangunan Tempar Parkir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Gorontalo

6. Pembangunan Pagar Kantor Perwakilan Kota Gorontalo di Manado

7. Pembanguna Pagar Rumah Dinas Wakil Walikota Kota Gorontalo

8. Pembangunan Pagar Kantor Camat Dumbo Raya

9. Penataan Tampak dan gerbang kantor Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Gorontalo

10. Rehab Asrama Putri Kota Gorontalo di manado

11. Penataan Halaman Rumah Dinas Walikota Gorontalo

12. Penataan Halaman Rumah DInas Wakil Walikota Gorontalo

13. Penataan Halaman Belakang Kantor Kejati Kota Gorontalo

3.2.4. Sasaran 4 : Meningkatkan Sistem Manajemen Tata Kelola Pemerintahan

Analisis capaian kinerja untuk sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3.2.4.a dibawah ini

Tabel. 3.2.4.a

Analisis capaian kinerja untuk sasaran

Meningkatkan Sistem Manajemen Tata Kelola Pemerintahan

NO

INDIKATOR KINERJA TARGET

2018

REALISASI

2018 CAPAIAN

Target

Renstra

2018

Capaian

2018

1. Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

100% 80,62% 80,62% 100% 80,62%

1. Indeks kepuasan Masyarakat

Ruang lingkup survey keputusan masyarakat berdasarkan peraturan menteri

pendayagunan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 16 tahun 2014 tentang

pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meliputi

9 (Sembilan) prinsip pelayanan yang kemudian dikembangkan menjadi 14 (empat belas)

unsur yang relevan, valid dan reliable sebagai berikut:

1. Prosedur Pelayanan (UI), yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.




2. Persyaratan pelayanan (U2), yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan

untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;

3. Kejelasan petugas pelayanan (U3), yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang

memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggungjawabnya)

4. Kedisiplinan petugas pelayanan (U4), yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan

pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan berlaku;

5. Tanggung jawab petugas pelayanan (U5), yaitu kejelasan wewenang dan tanggung

jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.

6. Kemampuan petugas pelayanan (U6), yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang

dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;

7. Kecepatan pelayanan (U7), yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam

waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.

8. Keadilan mendapatkan pelayanan (U8), yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak

membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.

9. Kesopanan dan keramahan petugas (U9) yaitu sikap dan perilaku petugas dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling

menghargai dan menghormati.

10. Kewajaran biaya pelayanan (U10) yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya

biaya pelayanan yang ditetapkan oleh unit pelayanan.

11. Kepastian biaya pelayanan (U11), yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan

dengan biaya yang telah ditetapkan.

12. Kepastian jadwal pelayanan (U12) yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan.

13. Kenyamanan lingkungan (U13) yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang

bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima

pelayanan.

14. Keamanan pelayanan (U14) yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit

penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa

tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko – resiko yang diakibatkan dari

pelaksanaan pelayanan.

Penyusunan survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan

public di Kota Gorontalo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang

pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public dengan

langkah-langkah sebagai berikut:




1. Persiapan

a. Penetapan pelaksana

Pelaksanaan survey Kepuasan Masyarakat di lingkungan pemerintah kota

Gorontalo dilaksanakan secara swakelola oleh tim yang dibentuk dengan

Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 75/28/I/2018 tentang Pembentukan Tim

Survey Kepuasan Masyarakat Di kota Gorontalo

b. Penyiapan bahan

i. Kuesioner

Dalam penyusunan survei kepuasan masyarakat digunakan kuesioner

sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima

pelayanan

ii. Bagian dari kuesioner

Kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:

Bagian I : Pada bagian pertama judul kuisioner dan nama Instansi

yang dilakukan survey

Bagian II : Pada bagian kedua dapat berisikan identitas responden

antara lain : Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan dan

Pekerjaan. Identitas dipergunakan untuk menganalisis

profil responden kaitan dengan persepsi ( Penilaian )

responden terhadap layanan yang diperoleh. Selain itu

dapat juga ditambahkan kolom waktu / Jam Responden

saat disurvey

Bagian III : Pada bagian ini berisikan daftar pertanyaan yang

terstruktur maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang

Terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan berganda (

Pertanyaan Tertutup), sedangkan jawaban tidak terstrukutr

(Pertanyaan Terbuka) berupa pertanyaan dengan jawaban

bebas, dimana responden dapat menyampaikan pendapat,

saran, kritik, dan apresiasi.

iii. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur Pelayanan dalam

kuisioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan

jawaban pertanyaan kuisioner bersifat kulitatif untuk mencerminkan

tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat

baik/ puas sampai dengan tidak baik/ puas. Pembagian jawaban dibagi

dalam empat katergori yaitu :




1. tidak baik diberi nilai persepsi 1

2. kurang baik diberi nilai persepsi 2,

3. baik diberi nilai persepsi 3,

4. sangat baik diberi nilai persepsi 4.

c. Penetapan responden, lokasi, dan waktu pengumpulan data

i. Penetapan Jumlah Responden

Tehnik Penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan

survey dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak

yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit

layanan. Sedangkan untuk besaran sampel dapat digunakan tabel sampel

dari Krejcie and Morgan . Responden Pada Dinas PU dan Penataan

Ruang Kota Gorontalo berjumlah 95 orang.

ii. Lokasi

Lokasi pengumpulan data adalah Dinas PU dan Penataan Ruang Kota

Gorontalo

iii Waktu

Waktu pelaksanaan survei dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel. 3.23

Jadwal Pelaksanaan

Survei Kepuasan Masyarakat

Tahun 2018

No KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN

1 Persiapan 3 januari 2018

2 Pengumpulan Data 6 Agustus s/d 7

September 2018

3 Pengolahan Data Indeks 28 September 2018

4 Penyusunan dan Pelaporan Hasil 26 Oktober 2018

2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, ditanyakan kepada

masyarakat penerima layanan 9 unsur pelayanan yang telah ditetapkan.

b. Pengisian kuesioner




Pengisian kuesioner dilakukan oleh penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan

oleh aparat Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo

yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota

Gorontalo untuk diolah menjadi laporan survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas

PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun 2017.

3. Pengolahan Data

a. Metode pengolahan data

Pengolahan data menggunakan pengukuran Skala Likert, Setiap Pertanyaan

Survei Masing-masing unsure diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “

Nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam Perhitungan

survey kepuasan masyarakat terhadap unsure-unsur pelayanan yang dikaji,

setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang

ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟=

1

9= 0,11

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-

rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

𝑆𝐾𝑀 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖× 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100

maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan

rumus sebagai berikut:

𝑆𝐾𝑀 = 𝑈𝑛𝑖𝑡 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 × 25




Tabel. 3.2.4

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi,

Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI

PERSEPSI

NILAI

INTERVAL

(NI)

NILAI

INTERVAL

KONVERI IKM

(NIK)

MUTU

PELAYANAN

KINERJA

UNIT

PELAYANAN

1 1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 D Tidak Baik

2 2,60-3,064 65,00-76,60 C Kurang Baik

3 3,0644-3,532 76,61-88,30 B Baik

4 3,5324-4,00 88,31-100,00 A Sangat Baik

b. Pengolahan Data Survei

i. Pengolahan dengan Komputer

Data Entry dan Perhitungan indeks dapat dilakukan dengan program

computer / system data base.

ii. Pengolahan secara manual

a. Data isian Kuisioner dari setiap responden dimasukan ke dalam

formulir mulai dari unsure 1 (U1) sampai dengan unsure 9 (U9);

b. Langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai rata-rata perunsur

pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan adalah sebagai berikut :

1) Nilai Rata-rata perunsur pelayanan

Nilai masing-masing unsure pelayanan dijumlahkan sesuai

dengan jumlah kuisioner yang diisi oleh responden, selanjutnya

untuk mendapatkan nilai rata-rata perunsur pelayanan, maka

jumlah nilai masing-masing unsure pelayanan dibagi dengan

jumlah responden yang mengisi untuk mendapatkan nilai rata-

rata tertimbang per unsure pelayanan, maka jumlah nilai rata-

rata perunsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 ( Apabila 9

unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2) Nilai Indeks Pelayanan

Untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan dengan cara

menjumlahkan 9 (Sembilan) unsure




3) Pengujian Kualitas Data

Data Pendapat masyarakat yang telah dimasukan dalam

masing-masing kuisioner, disusun dengan mengkopilasikan

data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok unsure,

jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama.

Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil

responden dan kecenderungan penerima layanan.

iii. Pengujian Kualitas Data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing

kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang

dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir

dan pekerjaan utama.

Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan

kecenderungan jawaban yang diberikan, sebagai bahan analisis

obyektivitas.

4. Analisa Hasil Survei

1. Profil Responden

Pada survei kepuasaan masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Gorontalo, yang menjadi responden adalah masyarakat yang

telah memperoleh pelayanan peminjaman alat sondir, peil banjir, jasa pengujian

beton, peminjaman alat berat, konsultasi proses tehnik Izin mendirikan bangunan

(IMB), Konsultasi Peruntukan angunangdeung, pencairan uang muka kontrak dan

layanan lainnya.

Responden terbagi ke dalam karakteristik umur, jenis kelamin, pendidikan

terakhir, dan pekerjaan utama yang diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.25

Dominasi Karakteristrik Responden di Dinas Pekerjaan umum

dan Penataan Ruang Kota Gorontalo

NO. Karakteristik Dominasi

Keterangan Persentase

1 Umur 26-50 82,11 %

2 Jenis Kelamin Laki-Laki 54,74 %

3 Pendidikan Terakhir SMA 50,53 %

4 Pekerjaan Utama Pegawai Swasta 46,32 %




Dominasi Masing-masing Karakteristik responden di pelayanan publik DInas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel 3.25

denganmengetahui tipe mayoritas penghujung diharapkan dapat mengetahui karakteristik

penghujung secara keseluruhan yang perlu mendapat perhatian secara khusus.

Menurut Umur

NO UMUR JUMLAH PRESENTASE

1 ≤ 25 Tahun 17 17,89 %

2 26 - 50 Tahun 78 82,11 %

3 ≥ 51 tahun 0 0,00%

JUMLAH 95 100%

Tabel. 3.26

Karakteristrik Responden

Berdasarkan Jenis Kelamin


1 Laki-laki 52 54,74 %

2 Perempuan 43 45, 26 %

JUMLAH 150 100%

Tabel. 3.27


Berdasarkan Pendidikan Terakhir


1 SD kebawah 0 0,00%

2 SMP 3 3,16 %

3 SMA 48 50,53%

4 D1-D2-D3-D4 16 16,84%

5 S1 28 29,47%

6 S2 ke atas 0 0,00%

JUMLAH 95 100%




Tabel. 3.28


Berdasarkan Pekerjaan Utama


1 PNS/TNI/Polri 21 22,11%

2 Pegawai Swasta 44 46,32 %

3 Wiraswasta/Usahawan 18 18,95 %

4 Pelajar/mahasiswa 0 0%

5 Lainnya 12 12,63%

JUMLAH 95 100%

a. Jawaban responden per unsur pelayanan

Tabel. 3.29

Jawaban Responden

per unsur pelayanan

NILAI

UNSUR

JAWABAN RESPONDEN PER UNSUR PELAYANAN

(ORANG)

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 1 0 0 0 0 0 4

3 82 76 84 79 65 72 61 54 73

4 13 18 10 16 30 23 34 41 18

JUMLAH 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Jawaban responden per unsur pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Gorontalo seperti pada tabel di atas dapat diuraikan

sebagai berikut:

i. Prosedur pelayanan (U1), 2 Responden (0 %) menjawab tidak sesuai, Tidak

Ada responden (0 %) menjawab kurang sesuai 82 responden (86,32 %)

menjawab mudah dan 13 responden (13,68 %) menjawab sangat sesuai.




ii. Sistem Mekanisme, dan prosedur pelayanan (U2), sebanyak 1 responden

(1,05%) menjawab tidak mudah, tidak ada responden (0%) menjawab

kurang mudah, 76 respon (80%) menjawab mudah, 18 responden (18,95

%) menjawab sangat mudah.

iii. Waktu Penyelesaian Pelayanan (U3), tidak ada responden (0,%) menjawab

tidak cepat, 1 responden (1,05%) menjawab kurang cepat, 84 responden

(88,42%) menjawab cepat dan 10 responden (10,53%) menjawab sangat

cepat.

iv. Biaya/ Tarif Pelayanan (U4), tidak ada responden (0%) menjawab sangat

mahal, tidak ada responded (0%) menjawab cukup mahal, 79 responden

(83,16%) menjawab murah dan 16 responden (16,84%) menjawab gratis.

v. Produk spesifikasi pelayanan (U5), tidak ada responden (0%) menjawab

tidak sesuai, tidak ada responden (0%) menjawab kurang sesuai, 65

responden (68,42%) menjawab sesuai dan 30 responden (31, 58%)

menjawab sangat sesuai.

vi. Kompetensi pelayanan (U6), tidak ada responden (0%) menjawab tidak

kompeten, tidak ada responden (0%) menjawab kurang kompeten, 72

responden (75,79%) menjawab kompoten dan 23 responden (24,21%)

menjawab sangat kompeten.

vii. Perilaku Pelayanan (U7), tidak ada responden (0%) Menjawab tidak sopan

dan ramah, tidak ada responden (0%) menjawab kurang sopan dan

ramah, 61 responden (64,21%) menjawa sopan dan ramah, 34 responden

(35,79%) menjawab sangat sopan dan ramah

viii. Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan (U8), tidak ada

responden (0%) menjawab ada tetapi tidak berfungsi, 54 responden

(56,84%) menjawab berfungsi kurang maksimal, 41 responden (43,16%)

menjawab kelola dengan baik.

ix. Sarana dan Prasarana (U9), tidak ada responden (0%) menjawab buruk, 4

responden (4,21%) menjawab cukup, 73 responden (76,84%) menjawa

baik, 18 responden (18,95%) menjawab sangat baik.




b. Capaian Unsur Pelayanan

Tabel. 3.30

Capaian Unsur Pelayanan

Dinas PU dan Penataan Ruang Tahun 2017

NO UNSUR PELAYANAN NILAI UNSUR

PELAYANAN

1 Persyaratan 3,14

2 Sistem, Mekanisme, Prosedur 3,17

3 Waktu Penyelesaian 3,09

4 Biaya/ Tarif 3,17

5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,32

6 Kompetensi Pelayanan 3,24

7 Perilaku Pelaksana 3,35

8 Penanganan Pengaduan, Saran dan

masukan 3,43

9 Sarana dan Prasarana 3,15

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata unsur pelayanan

pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo yang memperoleh nilai tertinggi (3,43)

adalah Penanganan Pengaduan, saran dan masukan (U8) yaitu tata cara pelaksanaan

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Sedangkan unsure pelayanan yang memperoleh

nilai terendah (3,09) adalah Waktu Penyelesaian (U3), Yaitu jangka waktu yang diperlukan

untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Nilai indeks unit pelyanan berdasarkan table capaian unsur pelayanan pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo dihitung sebagai berikut:

"𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 = (3,14 𝑥 0,111) + (3,17 𝑥 0,111) + (3,09 𝑥 0,111) + (3,17 𝑥 0,111)

+ (3,32 𝑥 0,111) + (3,24 𝑥 0,111) + (3,35 𝑥 0,111) + ( 3,43 𝑥 0,111)

+ (3,15 𝑥 0,111) = 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔 𝒂𝒅𝒂𝒍𝒂𝒉 𝟑, 𝟐𝟐𝟒𝟖

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔 = 𝟑, 𝟐𝟐𝟒𝟖




Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan pada Dinas PU dan Penataan Ruang

Kota Gorontalo Kota Gorontalo hasilnya adalah sebagai berikut:

a. Nilai IKM setelah dikonversi

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑰𝑲𝑴 = 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔 × 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑫𝒂𝒔𝒂𝒓

= 3,2248 𝑥 25

= 𝟖𝟎, 𝟔𝟐

b. Mutu pelayanan B

c. Kinerja unit pelayanan Baik.

Perbandingan Hasil Survey kepuasan masyarakat pada dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan ruang Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.31

Hasil Survey Kepuasan masyarakat dinas PUPR Kota Gorontalo

Tahun 2017 dan Tahun 2018

TAHUN

JUMLAH

RESPON

DEN

UNSUR

TERTINGGI

UNSUR

TERENDAH NILAI MUTU KINERJA

2017 150 Keamanan

Pelayanan

Kepastian

Jadwal

Pelayanan

88,70 A Sangat

Baik

2018 95 Penanganan,

Pengaduan,

saran dan

Masukan

Waktu

Penyelesaianan

80,62 B Baik

Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, nilai indeks Kepuasan Masyarakat

DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo tahun 2018 Mengalami

Penurunan Sebesar 8,08 Point

Unsur penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan memperoleh Nilai

Tertinggi menurut masyrakat yang tekah disurvei, karena system penanganan pengaduan

di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah berjalan dengan baik.




Unsur waktu penyelesaian memperole nilai terendah, salah satu

penyebabnya adalah terbatasnya sumber daya aparatur dibidang pelayanan sehingga masih

ada responden yang menjawab waktupenyelesaian pelayanan “ Kurang cepat “

Beberapa hambatan atau permasalahan Dinas Pekerjaan umum dan

Penataan Ruang Kota Gorontalo dalam pemberian pelayanan public, antara lain :

1. Masih kurangnya atau rusaknya alat berat sebagai peralatan pendukung

pelayanan

2. Masih kurangnya sumber daya aparatur

2. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas mulai dari unsure

yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan

prioritas perbaikan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil survey Kepuasan Masyarakat Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKota Gorontalo, dituangkan dalam tabel

sebagai berikut :

NO PRIORITAS

UNSUR

PROGRAM/

KEGIATAN

WAKTU PENANGGUN

G JAWAB TW

I

TW

II

TW

III

TW

IV

THN

1 Waktu

Penyelesaia

n

Peningkatan

Waktu Pelayanan

dari 1 minggu

menjadi 5 Hari

Selesai

- - - ✓ 2018 Bidang Cipta

Karya

2 Persyaratan Pelaksanaan

Sosialisasi

Tentang

persyaratan

pelayanan

- - -

✓

2018 Bidang Cipta

Karya

3 Sarana Dan

Prasarana

Perbaikan Sarana

Dan Prasarana

Pelayanan

✓

- - - 2019 Bidang Cipta

Karya

4 Sistem,

Mekanisme,

dan

Prosedur

Penataan system,

mekanisme dan

prosedur yang

berlaku


Karya




5 Biaya/ Tarif Melaksanakan

sosialisasi

mengenai standar

biata sesuai

ketentuan

peraturan yang

berlaku

- - - ✓ 2018 Sekretariat

6 Kompetensi

Pelaksana

Mengikutsertakan

aparat pada

kegiatan Bimtek


Karya

7 Produk

Spesifikasi

Jenis

Pelayanan

Pelaksanaan

sosialisasi

tentang produk

spesifikasi jenis

pelayanan

- - - ✓ 2 2018 Sekretariat

8 Perilaku

Pelaksana

Pelaksanaan

bimbingan/

pengarahan

kepada petugas

pelayanan

- - - ✓ 2018 Sekretariat

9 Penangana

n

Memaksimalkan

layanan

pengaduan

melalui system

online

- - ✓ - 2019 Sekretariat

Melalui Penyusunan rencana tindak lanjut perbaikan hasil survey Kepuasan

Masyrakat diharapkan kualitas pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Gorontalo Menjadi Lebih Baik.




3.2.5 Sasaran 5 : Terwujudnya Pemanfaatan Dan Pengendalian Ruang Yang

Konsisten

Sasaran ini memiliki satu indicator kinerja sasaran dengan capaian indikator tersaji

dalam tabel berikut :


Sasaran Strategis Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian ruang yang

konsisten

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Target Capaian

Renstra 2018 Renstra 2018

Persentase

Kawasan Yang

Sesuai

Pemanfaatan

Ruang

27%

99 %

174 %

27 %

174 %

Untuk mencapai sasaran 5 “ Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian

ruang yang konsisten” Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Gorontalo melalui

bidang penataan ruang melaksanakan 2 Program Kegiatan Yaitu :

a. Program Pemanfaatan Ruang

Program Pemanfatan Ruang merupaka program kegiatan yang dimaksudkan

untuk mengurangi bangunan Yang Terletak Di kawasan – kawasan Yang Tidak

Diperuntukan Untuk Bangunan Berdasarkan RTRW dengan beberapa kegiatan

pendukung yaitu :

- Intensifikasi IMB, Outputnya adalah melakukan peninjauan, pengukuran dan

gambar sket lapangan permohonan/ rekomendasi IMB. Outcomes adalah 498

Berkas dengan target 475 berkas. Melihat data tersebut bahwa pencapaian

realisasi melebihi target yang ada.

- Peningkatan Kinerja Pelayanan IMB yang Dihasilkan adalah 1 Revisi Aturan

yang dapat menghasilkan 498 Berkas dengan Target 475 Berkas. Melihat data

tersebut bahwa pencapaian realisasi melebihi target yang ada. Hal ini

disebabkan karena




Tabel 3.2.1.a Pengukuran Kinerja Sasaran 5

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Cara Pengukuran

1 Terwujudn

ya

Pemanfaa

tan Dan

Pengendal

ian Ruang

Yang

Konsisten

Persentas

e

Kawasan

Yang

Sesuai

Pemanfaa

tan Ruang

Luas Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai

Dengan rencana Tata Ruang

X 100%

Total Luas Tata Ruang Kota

Gorontalo

=7019.67 𝐻𝑎

7067 𝐻𝑎 𝑥 100 % = 99.3 %

Penggunaan Lahan Eksisting Kota Gorontalo

NO Keterangan Luas_Ha Presentase

1. Danau / Situ 2 0.03 %

2. Empang 31 0.44 %

3. Hutan 1305 18.46 %

4. Kebun Campuran 174 2.47 %

5. Lahan Terbuka 62 0.88 %

6. Pemakaman 18 0.26 %

7. Pemukiman dan Tempat Kegiatan 2080 29.44 %

8. Rawa 35 0.50 %

9. Ruang Terbuka Hijau 2 0.03 %

10. Sawah 1077 15.24 %

11. Semak Belukar / Alang-Alang 1397 19.76 %

12. Sungai 71 1.00 %




13. Tegalan/ Ladang 812 11.49 %

1.2. REALISASI ANGGARAN

Capaian kinerja program dan kegiatan sangat dipengaruhi oleh dukungan

anggaran. Adapun rincian dan realisasi belanja Dinas PU dan Penataan Ruang

Kota Gorontalo tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :


Dinas PU dan Penataan Ruang


N

O SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

ANGGARAN REALISASI CAPAI AN

1

Seluruh

Sarana

Transportasi

Dalam

Kondisi baik

Persentase

Panjang

jalan Kota

Dalam

Kondisi

Mantap

34,181,069,504 32,765,817,280 95%

2

Berkurangnya

Luas

Genangan

Untuk Daerah

Rawan Banjir

Persentase

Penguranga

n Luas

Genangan

Banjir

Dikawasan-

kawasan

Pusat

Layanan/

Pusat Kota

5.487.582.970 5,364,971,795

97 %

3

Terwujudnya

peningkatan

pelayana air

bersih dan

sanitasi

terhadap

masyarakat

perkotaan

Persentase

Masyarakat

Yang

Terjangkau

Oleh

Layanan Air

Bersih

Persentase

Kawasan

Permukiman

Dengan

Kondisi Air

Limbah Yang

Baik

15,697,061,909

16,061,527,337

97 %




4

Meningkatkan

Sistem

Manajemen

Tata Kelola

Pemerintahan

IKM (Indeks

Kepuasan

Masyarakat)

3,130,081,410 3,017,200,556 96 %

5.

Terwujudnya

Pemanfaatan

Dan

Pengendalian

Ruang Yang

Konsisten

Persentase

Kawasan

Yang Sesuai

Pemanfaatan

Ruang

1,516,275,000 1,467,471,989 96,78 %

TOTAL ANGGARAN

DAN REALISASI

60. 376.536.221 58.312.523.529 96,78

%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Kota Gorontalo

disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran

dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien,

efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang

dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) merupakan salah satu perwujudan

kewajiban suatu Organisasi / Dinas dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi

Organisasi / Dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui

pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PU dan Penataan Ruang Kota

Gorontalo Tahun 2018 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja

untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan

selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan

pendukung terwujudnya penyelengaraan tata pemerintah yang baik (good governance).

Dalam kurun waktu dua tahun pelaksanaan Rencana strategis (Renstra) Dinas PU dan

Penataan Ruang Kota Gorontalo, cukup banyak hasil yang sudah dicapai namun sejalan

dengan hal tesebut banyak pula permasalahan yang masih perlu terus mendapatkan

perhatian dan penyelesaian.

Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2018 berdasarkan tugas pokok dan

fungsi Dinas PU dan Penataan Ruang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun

demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan

proses pengelolaan dan penyelesaian administrasi pencairan anggaran misalnya. Disamping

BAB IV PENUTUP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



itu, beberapa permasalahan lainnya yang muncul . Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut

dan upaya pemecahan masalah yang ada, dilakukan penataan dan peningkatan kapasitas

staf pelaksana untuk mendukung kinerja internal Dinas PU dan Penataan Ruang, terutama

peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas PU dan Penataan Ruang yang

diharapkan dapat menerapkan manajemen kinerja dan keuangan, sehingga pemerintahan

yang bersih dan bebas KKN dapat menjadi keniscayaan dimasa yang akan datang.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut::

1. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun

dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP

secara komprehensif; untuk setiap kasubag program di masing-masing SKPD

2. Perlu dilakukan upaya untuk membangun komitmen seluruh jajaran Dinas Pu dan

Penataan Ruang mulai dari staf sampai kepada pejabat atas akan pentingnya data

dari masing – masing bidang guna mendukung penyusunan LKIP .

Demikian beberapa hal yang perlu disarankan agar kualitas Laporan dalam kerangka

penerapan Good Governance meningkat dan mampu memenuhi tuntutan publik akan

kinerja pemerintah yang transparan dan akuntabel

Gorontalo Desember 2018

Plt. Kepala Dinas PU

dan Penataan Ruang

Kota Gorontalo,

Hj. MEIDY N. SILANGEN, S.Pi M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710509 2000003 2 006

DAFTAR ISI - pupr.gorontalokota.go.id

Documents

Transcript of DAFTAR ISI - pupr.gorontalokota.go.id