DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN..................................................................... i

HALAMAN SAMPUL DALAM.................................................................... ii

PRASYARAT GELAR SARJANA................................................................ iii

HALAMAN PENGESAHAN......................................................................... iv

HALAMAN PENETAPAN............................................................................. v

KATA PENGANTAR...................................................................................... vi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN............................................................ x

DAFTAR ISI.................................................................................................... x

ABSTRAK....................................................................................................... xiv

ABSTRACT..................................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ...................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah................................................................. 4

1.3 Ruang Lingkup Masalah....................................................... 5

1.4 Orisinalitas Penelitian........................................................... 6

1.5 Tujuan Penelitian.................................................................. 7

1.5.1 Tujuan Umum.............................................................. 7

1.5.2 Tujuan Khusus............................................................. 8

1.6 Manfaat Penelitian............................................................... 8

1.6.1 Manfaat Teoritis.......................................................... 8

1.6.2 Manfaat Praktis........................................................... 9

1.7 Landasan Teoritis................................................................. 9

1.7.2 Konsep Negara Hukum............................................. 9

1.7.3 Konsep Wewenang.................................................... 11

1.7.4 Konsep Perizinan....................................................... 12

1.8 Metode Penelitian................................................................. 13

1.8.2 Jenis Penelitian.......................................................... 14

1.8.3 Jenis Pendekatan........................................................ 15

1.8.4 Sumber Data.............................................................. 15

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data........................................ 17

1.8.6 Teknik Pengelolaan dan Analisis Data...................... 18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH,

PENEGAKAN HUKUM, DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

(IMB)

2.1 Pengertian Pemerintahan Daerah........................................... 19

2.2 Pengertian Penegakan Hukum............................................... 21

2.3 Pengertian Perizinan dan Izin Mendirikan Bangunan…….. 25

2.3.1 Pengeryian Izin Mendirikan Bangunan........................ 39

BAB III PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKSANAKAN OLEH

PEMERINTAH KOTA DENPASAR TERHADAP

PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG IJIN BANGUN-

BANGUNAN

3.1 Peraturan Yang Mengatur Mengenai

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)........................................ 42

3.2 Lembaga Yang Berwenang Untuk Penegakan Hukum

Terhadap Pelanggaran Ijin Mendirikan Bnagunan (IMB)

Di Kota Denpasar………………………………………….. 46

3.3 Pelanggaran Yang Terjadi Mengenai

Ijin Mendirikan Bangunan Di Kota Denpasar…………….. 49

BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENEGAKAN

HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

KOTA DENPASAR NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG IJIN

BANGUN-BANGUNAN

4.1 Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap

Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan

Di Kota Denpasar………………………………………….. 58

4.2 Upaya Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengatasi

Bangunan Yang Tidak Memiliki

Izin Mendirikan Bangunan………………………………… 64

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan………………………………………………… 67

5.2 Saran……………………………………………………….. 68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR INFORMASI

LAMPIRAN

RINGKASAN SKRIPSI

ABSTRAK

Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan, walaupun peraturan Daerah

Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Mendirikan Bangun-Bangunan

telah ada dan disahkan, tetapi dalam kenyataannya masih terdapat pelanggaran yang

terjadi. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut salah satunya seperti: bangunan yang

tidak memiliki ijin mendirikan bangunan, terdapat berbagai permasalahan yang

timbul dari bangunan di Kota Denpasar yang tidak memikili ijin, sehingga

dipertanyakan bagaimana penegakan hukum yang telah dilakukan pemerintah Kota

Denpasar terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun

2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan dan hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam

melaksanakan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 tentang Ijin Bangun-

Bangunan. Sehingga terkesan kurang efektif, pada tahun 2014 sampai 2016 saja, ada

1482 (seribu empat ratus delapan puluh dua) pelanggaran dibidang ijin mendirikan

bangunan dan rencana tata ruang wilayah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian

hukum empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data primer. Data primer

adalah data yang di peroleh dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui

penelitian dilapangan.

Akibat hukum yang diterima bagi bangunan yang melanggar akan diberikan

pembinaan berupa surat teguran sebanyak tiga kali, jika pemilik bangunan tidak

menaati akan diberikan sanksi bisa berupa penyegelan, pembongkaran, bahkan

ancaman pidana, sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilanggar.

Kendala pemerintah Kota Denpasar dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Kota

Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang ijin Bangun-Bangunan adalah kendala

internal dan eksternal. Kendala internal diantaranya kurangnya personil penegakan

hukum, anggaran biaya, dan sarana prasarana. Upaya dari kendala internal adalah

penambahan personil, anggaran biaya, dan sarana prasarana. Sedangkan kendala

eksternal adalah kesadaran masyarakat yang kurang mau menaati peraturan yang

berlaku, upaya yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan pengarahan

kemasyarakat Kota Denpasar, tentang pentingnya menaati peraturan khususnya

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-

Bangunan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran, Ijin Mendirikan Bangunan

ABSTRACT

Based on preliminary research that has been done, although the rules of City of

Denpasar Number 6 of 2001 on Build-Building Permit has been there and passed, but

in reality there are violations. The forms of violation of one of them as: a building

that does not have a building permit there are various problems arising out of the

building in Denpasar without permits, so that in the question of how the rule of law

that has been done by the government of Denpasar to violations Regional Regulation

Denpasar Number 6 of 2001 on Build-Building Permit and any obstacles that occur

in implementing Denpasar Regional Regulation Number 6 of 2001 on Build-Building

Permit. So it seems less effective in 2014 until 2016 alone, there were 1482 (one

thousand four hundred and eighty two) violations in the field of building permits and

spatial plans.

This type of research used in this research is the kind of empirical legal research is

research that starts from the primary data. Primary data is data obtained from the

public as the first source through research in the field.

Received legal consequences for violating the building will be given guidance in the

form of a letter of reprimand three times, if the owner of the building does not comply

will be given sanctions can include sealing, demolition, even the threat of criminal

sanctions can include sealing, demolition, even the threat of criminal sanctions

provided in accordance with the violations that have been violated. Constraints

government of Denpasar in law enforcement Denpasar Regional Regulation Number

6 of 2001 on Build-Building Permit is internal and external constraints. Internal

constraints include a lack of law enforcement personnel, budget, facilities and

infrastructure. Efforts of internal constraint is the addition of personnel, budget and

infrastructure. While the external constraint is the awareness that less willing to obey

the rules that have been enacted, the government’s efforts is to give guidance to the

whole communities of Denpasar, about the importance of obeying rules, especially

Denpasar Regional Regulation Number 6 of 2001 on Build-Building Permit.

Keywords : Law Enforcement, Abuse, Building Permit

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mempergunakan

sarana hukum publik diantaranya berupa Hukum Administrasi Negara.

Hukum administrasi negara memuat peraturan hukum yang mengatur

hubungan antara warga negara dan pemerintah yang menjadi sebab sampai

negara itu berfungsi.1

Jika dilihat dari pembidangan hukum, hukum administrasi negara

merupakan bagian dari hukum publik, hukum publik merupakan hukum yang

berkaitan dengan fungsi negara.2 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Republik

Indonesia merupakan negara hukum.

Menurut Prof. Dr. R. Supomo, dalam bukunya Undang-Undang Dasar

Sementara Republik Indonesia, mengartikan negara hukum adalah

“negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula

bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum

menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi

perlindungan hukum pada masyarakat: antara hukum dan kekuasaan ada

hubungan timbal balik”.3

1. R. Abdoel Djamali, 2010, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, h. 98. 2. Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Media Grup, Jakarta, h.

211. 3. Soepomo, UUD RI, Noordhoff, Jakarta, h. 21.

Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Daerah berhak menetapkan

kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintah yang menjadi

kewenangan Daerah”. Kota Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali,

dengan pertumbuhan penduduk yang semakin tahun semakin meningkat di

Provinsi Bali, khususnya di Kota Denpasar. Dengan banyaknya masyarakat

yang tinggal di Denpasar, paling tidak memerlukan sarana prasarana berupa

tempat tinggal. Aktivitas pembangunan seperti pembangunan rumah tinggal,

perkantoran, hotel, maupun fasilitas lain yang menunjang kehidupan

masyarakat di Kota Denpasar berkembang semakin hari semakin pesat.

Menurut J.B.J.M. ten Berge, fungsi dari perizinan adalah sebagai ujung

tombak instrument yuridis sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang

masyarakat adil dan makmur. Hal ini berarti, lewat perizinan dapat diketahui

bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti,

persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali

dalam memfungsikan izin itu sendiri.4Untuk menata kegiatan pembangunan

tersebut Pemerintah Kota Denpasar mewajibkan setiap pembangunan, wajib

memiliki izin berupa izin mendirikan bangunan (IMB).

4. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya,

h. 4-5.

Penerbitan perijinan, untuk mendirikan bangunan diperlukan guna

mengatur pola pembangunan, menjaga dan meminimalkan kemungkinan

terjadinya pelanggaran terhadap Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan

baik oleh orang perorangan atau badan hukum. Beberapa pelanggaran

terhadap kegiatan pembangunan di Kota Denpasar berupa pelanggaran dari

segi tata ruang, pelanggaran fungsi bangunan, pelanggaran pada sepadan jalan

atau tidak sesuai dengan gambar serta peruntukan, bahkan bangunan yang

didirikan tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan terlebih dahulu dan

pelanggaran peraturan-peraturan lainnya.5 Pada dasarnya penerbitan Izin

Mendirikan Bangunan tentu telah melalui beberapa proses sesuai dengan

prosedur yang telah ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak

sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran akibat minimnya kesadaran dari

berbagai pihak, khususnya pemohon izin. Sehingga banyak bentuk

pelanggaran bangunan yang terjadi di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil

penelusuran ditemukan beberapa contoh nyata yang ada dilapangan yaitu,

adanya pembangunan rumah (kost) di jalan Pulau Galang Gang Tiying Gading

Pemogan Denpasar Selatan, belum mengantongi izin mendirikan bangunan

tetapi tetap melanjutkan pembangunan sehingga memiliki kamar mencapai 31

kamar, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001

tentang Izin Bangun-Bangunan, pembangunan ini bukan kos-kosan melainkan

5. Anonim, “Marak, Pelanggaran di Denpasar”, BaliPost, 7 September 2013, h. 1.

termasuk ke dalam kategori hotel melati.6Selain itu contoh kedua adalah

penggusuran 15 bangunan rumah kumuh di kawasan Jalan Merdeka X, Desa

Sumerta Kelod, Denpasar Timur, selain membangun tanpa izin, bangunan

rumah kumuh yang berada di atas tanah seluas 50 are ini juga kerap

mencemari sungai, dan mengganggu kenyamanan warga.7 Dari dua contoh ini

perkembangan pelanggaran izin mendirikan bangunan tidak ada perubahan

setiap tahun ada saja pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, tulisan ini akan mengkaji lebih

dalam mengenai penegakan hukum berkaitan dengan izin mendirikan

bangunan di kota Denpasar dengan judul kajianPENEGAKAN HUKUM

TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 6

TAHUN 2001 TENTANG IZIN BANGUN-BANGUNAN DI KOTA

DENPASAR.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka

permasalahan dalam penelitian ini adalah:

6. Anonim,”Tim Yustisi Segel Kos-kosan”, Kompas, 21 November 2015, h. 1.

7. Gede Nadi Jaya, 2016, 15 Rumah Kumuh Di Bantaran Sungai Di Denpasar Digusur, URL:

http://m.merdeka.com/peristiwa/15-rumah-kumuh-di-bantaran-sungai-di-denpasar-digusur.html

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan

Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Bangun

– Bangunan?

2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum

terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6

Tahun 2001 tentang Izin Bangun – Bangunan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Di dalam suatu karya ilmiah sangat mungkin terjadinya perluasan

materi yang di bahas. Karena itu, perlu di tentukan pembatasan materi yang

diuraikan dalam tulisan ini. Hal ini perlu di lakukan untuk mencegah agar

materi atau isi uraian ini tidak menyimpang dari pokok pembahasan yang ini

di bahas, sehingga masalahnya dapat diuraikan secara sistematis. Pembatasan

ruang lingkup masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Terhadap rumusan masalah pertama yang membahas mengenai bagaimana

penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Denpasar

Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Bangun – Bangunan. Ruang lingkup

masalah yang dikaji dalam permasalahan ini meliputi: faktor-faktor yang

menjadi penyebab adanya pelanggaran pada Peraturan Daerah Kota

Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Bangun – Bangunan dan

tindakan yang dilakukan Pemerintah terhadap pelanggaran Peraturan

Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Bangun –

Bangunan.

2. Permasalahan kedua membahas mengenai apa yang menjadi hambatan

dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001

tentang Izin Bangun – Bangunan. Ruang lingkup masalah yang dikaji

dalam permasalahan ini meliputi: faktor penghambat pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin

Bangun – Bangunan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan

penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6

Tahun 2001 tentang Izin Bangun – Bangunan.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Penulis telah membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang

juga membahas tentang perizinan.Banyak penulis tertarik mengambil tema

Hukum Perizinan dalam penelitian dan karya ilmiah. Adapun penelitian yang

mirip dengan penelitian ini adalah

Nomor Penelitian Judul Rumusan Masalah

1. I Made Ela

Suprisma

Cahaya

NIM.

1103005163

Pelaksanaan

Peraturan

Walikota

Denpasar Nomor

2 Tahun 2013

1. Bagaimakah

pelaksanaan

Peraturan Walikota

Denpasar Nomor2

Tahun 2013

tentang

Penyelenggaraan

Waralaba Di Kota

Denpasar

tentang

Penyelenggaraan

Waralaba?

2. Apakah yang

menjadi hambatan

dalam pelaksanaan

Peraturan Walikota

Denpasar Nomor 2

Tahun 2013

tentang

Penyelenggaraan

Waralaba?

2. Ida Kristiasari

NIM.

0903005021

Peran Satuan

Polisi Pamong

Praja Dalam

Penegakan

Peraturan Daerah

Bidang Perizinan

Bagungan (Study

Di Kota

Denpasar)

1. Bagaimanakah

pelaksanaan

Satuan Polosi

Pamong Praja

(Satpol PP)

dalam

penegakan Izin

Mendirikan

Bangunan

(IMB) di Kota

Denpasar?

2. Apakah faktor

yang

mempengaruhi

penegakan Izin

Mendirikan

/bangunan

(IMB) di Kota

Denpasar?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah untuk meneliti dan

menganalisis tentang penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota

Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Bangun – Bangunan di Kota

Denpasar.

1.5.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam kajian ini, yaitu:

1. Untuk meneliti dan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin

Bangun – Bangunan di Kota Denpasar.

2. Untuk meneliti dan menganalisis yang menjadi hambatan dalam

penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6

Tahun 2001 tentang Izin Bangun – Bangunan di Kota Denpasar.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dari kajian ini yakni:

1. Kajian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan

pemikiran dalam bidang ilmu hukum berkaitan dengan hukum

administrasi Negara dibidang izin bangunan.

2. Kajian ini diharapkan dapat di pergunakan sebagai salah satu bahan atau

sumber informasi bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian

secara lebih lanjut tentang penegakan hukum terhadap izin bangunan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari kajian ini, diklasifikan sebagai berikut :

a. Bagi mahasiswa, manfaat praktis yang di peroleh adalah mahasiswa

menjadi tahu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan

pemerintah terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Denpasar

Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Bangun – Bangunan di Kota

Denpasar

b. Bagi Fakultas, manfaat praktis yang di peroleh dari kajian ini adalah

fakultas memiliki banyak bahan bacaan bagi mahasiswa yang ingin

mengangkat masalah ini lebih lanjut.

c. Bagi Pemerintah daerah, manfaat dari kajian ini adalah pemerintah

bisa menindak lanjuti dan mengetahui pelanggaran apa saja

terbanyak di bidang izin bangun - banguanan.

1.7 Landasan Teoritis

1.7.1 Konsep Negara Hukum

Definisi negara menurut Aristoteles dalam bukunya Politica

Aristoteles yaitu negara adalah persekutuan dari pada keluarga dan desa guna

memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang di maksud adalah

negara hukum “rechstaat” yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara

yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (ecclesia). Yang dimaksud

negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin

keadilan kepada warga negaranya.8 Syarat-syarat Negara hukum menurut

Burkens adalah:9

1. Asas Legalitas,

Pemerintah harus didasarkan atas peraturan Perundang-undangan dalam

arti formil dan Undang-Undang sendiri merupakan tumpuan dasar

hubungan antara penguasa dan rakyat.

2. Pembagian Kekuasaan

Syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan Negara tidak boleh

hanya bertumpu pada satu tangan,

3. Hak-hak dasar (grondrechten)

Merupakan sasaran perlindungan diri pemerintah terhadap rakyat dan

sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk Undang-Undang

4. Pengawasan pengadilan bagi rakyat tersedia.

Ada beberapa unsur-unsur yang menggambarkan negara hukum, unsur

negara hukum menurut pendapat Sri Soemantri yang dikutip oleh Ridwan

HR., yaitu:10

1. Sistem pemerintah Negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat.

2. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus

berdasarkan atas hukum atau Perundang-undangan.

3. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara)

4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.

5. Adanya pengawasan dari bahan-bahan peradilan (rechtterlijke controle)

yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-

benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.

6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga

negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksaan kebijakan

yang dilakukan oleh pemerintah.

8Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih,1995, Ilmu Negara, Edisi Revisi, Gaya Media

Pratama, Jakarta, hal. 46 9 Burkens, M.C., st.al 1990, Beginsevel van de Democraiche Rechstaat, Dalam Yohanes

Unsfunan, 1998, Kebebasan Indonesia, Disertai dalam meraih Doktor pada Program Pasca Sarjana

UNAIR Surabaya, hal. 111. 10 Ridwan HR., 2006, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.5

7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang

merata sumber daya yang di peroleh bagi kemakmuran dan kesejateraan

warga negara.

Dengan penjelasan diatas, semua tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini,

pemerintah Kota Denpasar harus menegakkan hukum bila ada bangunan yang

tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001

tentang Izin Bangun – Bangunan.

1.7.2 Konsep Kewenangan

Pilar dari negara hukum salah satunya adalah asas legalitas,

berdasarkan prinsip tersebut mengatakan bahwa wewenang pemerintah

berasal dari Perundang-undangan.11

Kewenangan yang bersumber dari

peraturan Perundang-undangan dapat diperoleh dari beberapa cara yaitu:

atribusi, delegasi, dan mandaat.

H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan mengenai

bagaimana cara memperoleh wewenang adalah sebagai berikut:12

a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat

undang-undang kepada organ pemerintah.

b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada organ

pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah

lainnya.

c. Mandat dapat terjadi jika pemerintah mengizinkan kewenangannya

dijalankan oleh organ lain atas namanya.

11. Ibid. h. 103. 12. Ibid. h. 104.

Wewenang pemerintah ruang lingkupnya tidak hanya meliputi

wewenang untuk membuat keputusan pemerintah (besluit) tetapi juga semua

wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pembentukan

wewenang.

Dalam melaksanakan otonomi daerah Kabupaten/Kota, pemerintah

daerah harus melihat kondisi daerahnya dalam kontek ini pemerintah harus

melihat lingkungan masyarakat bangunan - bangunan mana saja yang tidak

sesuai dengan peraturan dan tidak memiliki izin.

1.7.3 Konsep Perizinan

Menurut N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge izin merupakan suatu

persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan

pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan

larangan perundanga.13

Berdasarkan pemaparan para ahli diatas disebutkan

bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan

perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut

prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur

dalam perizinan yaitu:

1. Instrument yuridis.

2. Peraturan perundang-undangan.

3. Organ pemerintah.

4. Peristiwa konkret.

13. Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, cet I, Sinar

Grafika, Jakarta, h. 170.

5. Prosedur dan persyaratan

Izin berfungsi sebagai ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah,

perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal

ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil

dan makmur itu terwujud. Ini berarti, persyaratan-persyaratan yang

terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu

sendiri.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan

kongkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan

keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan

sebagai berikut: 14

a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan“sturen”) aktivitas-aktivitas

tertentu (misalnya izin bangunan).

b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)

c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin

membongkar pada monument-monument)

d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah

padat penduduk).

e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas

(izin berdasarkan “drank en horecawet” dimana pengurus harus

memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan, izin

selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagaimana keputusan tertulis, secara

umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Organ yang berwenang

14

. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, op.cit, h. 4-5.

b. Yang dialamatkan

c. Dictum

d. Ketentua-ketentuan, pembatas-pembatas, dan syarat-syarat

e. Pemberian alasan

f. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan kebenaran

materiil terhadap penelitian itu yaitu dengan cara mengadakan penelitian dan

pengumpulan data untuk menyusun suatu karangan ilmiah atau skripsi

sehingga betul-betul akan terarah pada tujuannya dengan melalui cara tertentu

dan teratur.15

Untuk membahas masalah dalam penulisan skripsi ini, dan untuk

memperoleh data-data, penulis menggunakan metode penelitian sebagai

berikut:

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat penelitian hukum

empiris, dimana menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sosiologis/

empiris adalah “penelitian yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni

data yang diperoleh dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui

penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi),

15. Soetrisno Hadi, 1987,Metodelogi research, Yayasan Fakultas Psikologi UGM,

Yogyakarta, h. 49.

wawancara ataupun penyebaran kuesioner.16

Hilman Hadikusuma juga

menjelaskan bahwa “mengkaji permasalahan tidak hanya sebatas mempelajari

pasal-pasal perundang-undangan dan pendapat para ahli untuk kemudian

diuraikan, tetapi harus juga menggunakan bahan yang bersifat normatif dalam

rangka mengelola data-data yang ada di lapangan yang digunakan sebagai

pembahasan”.17

1.8.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ada beberapa jenis pendekatan, pendekatanyang

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (the statute approach), digunakan

karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi

fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.18

2. Pendekatan Fakta (the fact approach), dilakukan dengan cara mengkaji

implementasi dari peraturan perundang-undangan terhadap fakta yang

terjadi dilapangan.19

16. Soerjono Soekanto,1982, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press,

Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I), h. 52 17.Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, CV

Mandar Maju, Bandung, h. 53. 18. Ibrahim Johnny, 2006, Teori Metodologi dan PenelitianHukum, Kencana Primada Media,

Jakarta, h. 97. 19. Ibid.

3. Pendekatan Analisis konsep hukum (analytical & conceptual approach),

menganalis peraturan hukum sesuai perundang-undangan, dan fakta yang

terjadi dilapangan.

1.8.3 Sumber Data

Data merupakan bahan atau materi yang akan dikaji dan diteliti dalam

penulisan ini, sehingga dapat menghasilkan informasi atau keterangan yang

menunjukkan fakta.

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang digunakan adalah

sumber data primer dan sekunder,yang diperoleh berdasarkan:

1. Data primer merupakan data asli yang di peroleh peneliti dari tangan

pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan

diuraikan oleh orang lain.20

Jadi dalam penulisan skripsi ini data primer

diperoleh dari penelitian secara langsung melalui wawancara dengan

informasi yang berasal dari pihak Dinas Perizinan Kota Denpasar dan

kantor Sat Pol PP Kota Denpasar dengan maksud memperoleh data

berkaitan dengan Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Denpasar

Nomor 6 tahun 2001 tentang Izin Bangun-Bangunan.

2. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh penulis dari penelitian

keperpustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian

20. Hilman Hadikusuma, Op.cit, h. 65

dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku

dan dokumentasi.21

Data sekunder dari penelitian ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang bersumber dari Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang bersifat

mengikat22

, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang

Pembentukan Kota Denpasar;

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan DaerahKota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001

tentang Izin Bangun - bangunan

b. Bahan Hukum Sekunder bersumber dari bahan hukum yang

bersumber dari berbagai literatur, artikel, pendapat para sarjana,

dan para ahli hukum, pakar hukum, hasil-hasil penelitian,

21. Ibid. 22.Suprato, 1991, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, h. 1.

Rancangan Undang-undang (RUU) dan bahan-bahan pendukung

lainnya.23

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bersumber dari kamus, ensiklopedia,

dan artikel-artikel yang terdapat di internet yang memuat hal-hal

yang berhubungan dengan hukum dan perizinan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan

skripsi ini, adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer dilakukan dengan proses pelitian dilapangan, yaitu

pengumpulan data lapangan guna memperoleh data-data yang diperlukan.

Penelitian ini didukung dengan cara wawancara, wawancara adalah suatu

pembicaraan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dengan

mengajukan daftar pertanyaan yang diajukan secara sistematis. Dalam hal

ini, penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk berwawancara

kepada responden ataupun informan.

b. Data sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan mempergunakan sistem kartu Setiap

kutipan yang diperoleh dari data sekunder dicatat pada setiap kartu yang

telah disiapkan, sehingga apabila diperlukan dalam pembahasan lebih

23. Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Primada Media, Jakarta, h.155.

cepat dan mudah memperolehnya. Metode pengumpulan data dengan

membaca buku-buku literatur dan mengutip teori-teori dalam beberapa

buku yang berhubungan dengan rumusan masalah yang ada.

1.8.5 Teknik pengolahan dan analisis data

Setelah data dikumpulkan, kemudian data ini dianalisis dengan

menggunankan teknik kualitatif. Menurut Zainuddin Ali “penelitian yang

bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum

yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan

pengadilan serta norma – norma yang hidup dan berkembang di dalam

masyarakat”.24

24. Zainuddin Ali H., 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 105.