1

DILEMATIS ANTARA PRINSIP INDEPENDENSI HAKIM DAN RASA KEADILAN

OLEH : LA SURIADI

PTA. AMBON

PENGANTAR

Hakim adalah figure sentral dalam proses peradilan, senantiasa dituntut untuk membangun

kecerdasan intelektual, terutama kecerdasan emosional, kecerdasan moral dan spiritual. Jika

kecerdasan intelektual, emosional dan moral spiritual terbangun dan terpelihara dengan cerdas

pula, bukan hanya akan memberikan manfaat kepada diri sendiri, tetapi juga akan memberikan

manfaat bagi masyarakat dalam konteks penegakkan hukum.

Putusan hakim yang adil, akan menjadi puncak kearifan bagi penyelesaikan permasalahan

hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Karena putusan hakim yang diawali dengan

kalimat DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

hakekatnya adalah kewajiban penegakkan hukum dan keadilan itu harus dipertanggung jawabkan

oleh hakim secara utuh terlebih kepada Tuhan , Allah SWT .

Prilaku hakim yang sesuai dengan agama masing-masing, dan moral adalah realisasi ketaqwaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang mendorong hakim untuk berprilaku simpatik dan penuh

tanggung jawab.Seiring dengan keluhuran tugas dan luasnya kewenangan dalam menegakkan

hukum dan keadilan sering muncul tantangan dan godaan bagi hakim. Untuk itu prilaku hakim

merupakan konsekwensi yang melekat pada jabatan sebagai hakim yang berbeda dengan warga

masyarakat biasa.1

SOROTAN PUBLIK TERHADAP PUTUSAN HAKIM

Dewasa ini rakyat semakin menyoroti perkembangantentang pelaksanaan proses pengadilan

terkait dengan begitu banyak masalah hukum yang kontroversi.

__________________________

1.Pedoman prilaku hakim, pada bagian pembukaan alinea kedua dan ketiga

2

Keadilan dan kebenaran seolah-olah hanya slogan belaka tanpa mempertimbangkan dengan adil

suatu masalah dalam hal tindak pidana yang sedang ditangani oleh Hakim. Memang benar apa

kata pepatah gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang pulau terlihat

Dalam kesempatan ini saya mencoba mengangkat beberapa contoh kasus :

1. Kasus pencurian merica seberat 0,5 ons dengan terdakwa Rawi ( 66 ) tahun, pengadilan

Negeri Sinjai Sulawesi Selatan, diancam hukuman lima tahun penjara

2. Kasus nene Minah ( 55 ) tahun yang mencuri tiga buah kakao seharga Rp.2000.- hakim

memutus dengan hukuman 1 bulan 15 hari penjara, dengan menerapkan pasal 362

KUHP

3. Kasus Hamdani ( mantan buruh pabrik sandal PT. Asoga Mas Utama, Tangerang)

mencuri sandal bolong, Hakim memutus dengan lima bulan penjara potong masa

tahanan.

4. Kasus pencurian lima batang jagung seharga Rp. 10.000.- yang dilakukan oleh Parto (

Situbondo Jawa Timur )

5. Kasus pencurian semangka yang dilakukan oleh dua warga Bujel Basar dan Kholik (

Kediri, Jawa Timur )

6. Kasus pencuri kapas yang tidak lebih dari 2 kg, yang dilakukan oleh Masinih, dkk(

Kenconenogoro, Kabupaten Batang). Mereka semua tak segan diadili ke Meja hijau dan

dianggap telah melanggar pasal 362 KUHP dan mendapatkan ancaman 5 tahun

penjara.htt/www.metrotvnews.com, Senin, 16 Januari 2012-22:26:10 WIB

7. Kasus korupsi Sitti Hartati Murdaya dihukum penjara 2 tahun 8 bulan

8. Kasus Rasyid Amarullah Rajasa, divonis hukuman penjara lima bulan dengan hukuman

percobaan selama enam bulan, denda Rp. 12 juta subsider enam bulan kurungan.

Terhadap kasus kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh Rasyid Amarullah Rajasa pada

kecelakaan Januari 2013 yang lalu , yang menyebabkan korban meninggal dunia. Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang di Ketuai Suharjono, memvonis hukuman

penjara lima bulan dengan hukuman percobaan selama enam bulan , denda Rp. 12 juta

subsider enam bulan kurungan.Itupun yang bersangkutan tidak ditahan hanya dikenai wajib

lapor.

3

Ironisnya putusan tersebut dimata rakyat disikapi berbeda-beda. Masing-masing punya sudut

pandang tersendiri. Misalnya pasal 359 KUHP yang berbunyi : Barang siapa karena

kesalahannya ( kealpaannya ) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana

penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Majelis Hakim PN Jakarta Timur menggunakan pasal 310 ayat(4) tentang mengendarai

kenderaan dengan lalai dan subsider pasal 310 ayat 2 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu

lintas dan angkutan jalan ( LLAJ ). Pasal 310 ayat (4) menyebutkan : dalam hal kecelakaan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,

dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.

12 juta rupiah. Sedangkan pasal 310 ayat (2) menyebutkan : setiap orang yang

mengemudikan kenderaan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan

lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kenderaan dan/atau barang

sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling

lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2 juta rupiah. Majelis Hakim menilai ,

salah satu hal yang meringankan Rasyid Rajasa adalah karena yang bersangkutan masih

Mahasiswa dan selama dalam persidangan berprilaku sopan. Sedangkan yang memberatkan

adalah perbuatan terdakwa tidak menjadi contoh yang baik dalam berkendera. Ujar Suharjono

seperti dilansir vivanews.com.

Sementara bila dibandingkan kasus BLBI, skandal Bank Century, kasus pajak Gayus Tambunan,

dan kasus suap Wisma Atlet, selalu lama pengungkapannya, dan tidak segera ditangani,

sementara orang miskin begitu gampang dimasukkan ke dalam penjara dan begitu mudah di

vonis.

PRINSIP NEGARA HUKUM

Kalau kita kembali kepada prinsip negara hukum yang dianut di Indonesia semakin dipertegas

dalam era Reformasi dengan dilakukan amandemen ke tiga UUD 1945 pada tahun 2001. Pada

pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

4

Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip-prinnsip negara hukum adalah

jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan

lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan2

Dalam upaya memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka itu, maka sesuai tuntutan

reformasi dibidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap undang-undang nomor 14 tahun

1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dengan undang-undang nomor

35 tahun 1999, dan terakhir dirubah dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang

kekuasaan kehakiman.

Melalui perubahan undang-undang tersebut, telah diletakan kebijakan baru bahwa segala urusan

mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial, maupun urusan organisasi,

administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang saat ini populer

disebut kebijakan satu atap dengan kebijakan satu atap inilah empat lingkungan badan

peradilan pembinaanya di bawah Mahkamah Agung.

HUKUM DAN ETIKA

Menurut Meuwissen, bahwa filsafat hukum itu erat hubungannya dengan hukum dan etika3

Ada dua teori hukum ( teori hukum kodrat, dan teori hukum positivisme) yang masih terus

melanjutkan diskusinya hingga kini, tentang tema perlu tidaknya hukum dan etika dipisahkan

secara total, karena hukum dan etika dua-duanya merumuskan kriteria untuk penilaian terhadap

prilaku manusia dalam komutitas social. Namun keduanya merumuskan kriteria itu dari sudut

pandang yang berbeda, dan hukum adalah suatu momentum dari etika4

Etika normative, yang terdiri dari keseluruhan kriteri sebagai dasar penilaian baik dan

buruk tingkahlaku seseorang. Kaida-kaida etika dikembangkan dan diberikan argumentasi

logis5

________________________________

2. Prinsip Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Peradilan, Drs. H. Abd. Rasyid Asad, MH, Varia Peradilan

No.312 Nopember 2011, hal 89

3. Mouwessen, van Apeldororns Inleiding, 1982, hal 13

4. Ibit

5.Ibit

5

Etika normative merupakan suatu bagian dan cabang kajian nerungan filsafat, yang melahirkan

sifat-sifat tertentu dalam prilaku.Kantmisalnya melahirkan filsafat etika yang bersifat formal,

sedangkanHegel mencoba mengembangkan dan memberikan nilai argumentasi dari sudut

pandang realisasi kebebasan di dalam masyarakat6

Wawasan kefilsafatan pada etika menentukan hubungan antara etika dan hukum teori hukum

kodrat dan teori hukum positivisme dapat dipertemukan dengan asumsi bahwa hukum

merupakan momen bagi etika.Karena hukum merupakan kaidah-kaidah yang dirumuskan

dalam bentuk aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hubungan lahiriah

antara manusia dalam komunitas social. Dalam konteks inilah Kantberpandangan bahwa hukum

dapat termasuk dalam etika dan juga tidak termasuk konteks etika, karena isi hukum harus

memenuhi kaida-kaida etika tertinggi, yakni imperative katagorik.Hal ini berarti bahwa kita

secara etika terkait dan berkewajiban untuk memenuhi kaidah-kaidah hukum berdasarkan

penghormatan pada kewajiban etika.Disamping itu isi dari kaidah hukum itu sendiri harus

memenuhi syarat-syarat yang dapat diuniversalkan.

Kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan pilar ketiga dalam sistim kekuasaan negara

modern, yang keberadaannya diorganisasikan secara tersendiri sebagai salah satu esensi kegiatan

bernegara. Tugas dan fungsinya adalah memberikan hukuman (sangsi) kepada pihak-pihak yang

melanggar hukum yang telah disahkan oleh legislative dalam bentuk undang-undang atau hukum

yang telah diizinkan keberadaannya oleh legislatif7

Sejalan dengan hal tersebut, tidak ada negara yang dapat disebut negara demokrasi tanpa praktek

kekuasaan kehakiman yang independen8

_______________________________________

6.Clarence Morrie, the Great legal Philoshophers, hal, 237

7.C.F.Strong, konstitusi-konstitusi modern (kajian tentang sejarah dan bentuk-bentuk konstitusi dunia, terjemahan

2007, hal 113

8.A. Mukti Arto, konsepsi idial MA, 2001, hl. 20

6

Fenomena dimasyarakat kita saat ini seringkali muncul komentar atau pandangan negative

terhadap profesi hakim mengenai sejauh mana hakim dapat objektif dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya. Apakah benar seorang hakim baik secara sadar maupun tidak sadar tidak akan

dipengaruhi oleh sikap prejudice yang disebabkan oleh latar belakang social dan politik

kehidupannya sendiri dalam memutus setiap perkara yang diharapkan bersikap objektif dan

imparsial9

Dalam kunjangan kerjanya Ketua MA Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH, MH ketika

memberikan pengarahan dihadapan para pimpinan dan hakim pengadilan tingkat banding se

Sulawesi selatan dan Sulawesi Barat di Makasar, beliau menyampaikan bahwa para hakim,

sesuai undang-undang kekuasaan kehakiman, harus terbebas dari segala bentuk intervensi ketika

menangani sebuah perkara. Lanjut beliau bahwa realitasnya masih ada hakim yang

terpengaruh oleh adanya intervensi,baik dari pemerintah, keluarga maupun dari pihak-pihak

lain. Ketua MA juga menjelaskan bahwa harkat dan martabat hakim harus dijaga dengan baik.

Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun dalam mengambil keputusan. Itulah

sebabnya sehingga gaji dan kesejahteraan hakim ditingkatkan untuk menjaga harkat dan

martabat hakim tandas beliau.---------------Rabu, 20 Maret 2013.Makasar www.pta-

makasarkota.go.id

Oleh karena itu hakim pada pangadilan illahi di akhirat kelak akan tampil menjadi hakim

mengadili manusia bukanlah Majelis hakim, tetapi yang menjadi hakim pada pengadilan illahi

adalah Allah sendiri sebagai hakim tunggal, sehingga tidak perlu adanya Musyawarah Majelis

hakim, dialah satu satunya yang berhak menjadi hakim, karena semua urusan dan keputusan

hanya berada ditanganNya. Hal ini ditegaskan dalam Al Quran Surah al Baqarah ayat 113 yang

artinya : Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat, tentang apa yang mereka

perselisihkan10

. Dan surah An Nisaa ayat 141 yang artinya :Maka Allah akan memberi

keputusan diantara kamu pada hari kiamat11

_____________________________________

9.Drs. H. Abd. Rasyid Asad, MH, Prinsip kekuasaan kahakiman dan independensi peradilan,varia peradilan no.312

november 2011, hl.91

10.Dep. Agama RI, Al Quran Terjemahan Per-Kata, hal.18

11. Ibit, hal, 101

7

KESIMPULAN :

Dari paparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Putusan hakim yang adil, akan menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian

permasalahan hukum. Figur hakim sebagai sentral dalam proses peradilan, senantiasa

dituntut membangun kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral

dan spiritual yang akan memberikan manfaat kepada diri sendiri juga kepada

masyarakat dalam konteks penegakkan hukum. Prilaku dan moral hakim adalah

realisasi ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mendorong hakim untuk

berprilaku simpatik dan penuh tanggung jawab terhadap tugas dan luasnya

kewenangan dalam penegakkan hukum dan keadilan.

2. Sorotan public terhadap permasalahan hukum yang diputuskan oleh hakim hendaknya

menjadi bahan masukan agar kiranya hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya

tidak berpihak kepada orang perorang, pemerintah, legislative,atau pihak-pihak

lain.Pandangan negative terhadap profesi hakim mengenai sejauh mana hakim dapat

objektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Apakah benar seorang hakim baik

secara sadar maupun tidak sadar tidak akan dipengaruhi oleh sikap prejudice yang

disebabkan oleh latar belakang social dan politik kehidupannya sendiri dalam memutus

setiap perkara yang diharapkan bersikap objektif dan imparsial.

3. Hakim harus menegakkan prinsip Negara hukum yang dianut di Indonesia

sebagaimana ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, jaminan

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan

lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

4. Bahwa hakim selalu menjunjung tinggi hukum dan etika yang melahirkan sifat-sifat

tertentu dalam prilaku. Kant misalnya melahirkan filsafat etika yang bersifat formal.

Sedangkan hegel mencoba mengembangkan dan memberikan nilai argumentasi dari

sudut pandang realisasi kebebasan di dalam masyarakat.Dalam konteks inilah kant

berpandangan bahwa hukum dapat termasuk dalam etika dan juga tidak termasuk

konteks etika, karena isi hukum harus memenuhi kaidah-kaidah etika tertinggi, yakni

inperative katagorik.Hal ini berarti bahwa kita secara etika terkait dan berkewajiban

8

untuk memenuhi kaidah-kaidah hukum berdasarkan penghormatan pada kewajiban

etika.

5. Kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan pilar ketiga dalam sistim kekuasaan

Negara modern, dimana tugas dan fungsinya adalah memberikan hukuman (sangsi)

kepada pihak-pihak yang melanggar hukum. Sejalan dengan hal tersebut, bahwa tidak

ada negera yang dapat disebut Negara demokrasi tanpa praktek kekuasaan

kehakiman yang independen.

6. Realitasnya bahwa masih ada hakim yang terpengaruh oleh adanya intervensi, baik dari

pemerintah, keluarga, maupun dari pihak-pihak lain.