Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2000, Penggugat kehilangan motor tersebut...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 191 K/Pdt/2003

P U T U S A N No. 191 K/Pdt/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara :

PT. MESRA INTERNASIONAL, berkedudukan di Jalan Pahlawan

No.1 Hotel Mesra Indah, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Moelyono, karyawan Hotel Mesra Internaional, beralamat di

Jalan Pahlawan No. 1 Samarinda, berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 5 Desember 2000, Pemohon Kasasi dahulu

Tergugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

RIYAN HENDRA WARDANA, bertempat tinggal di Wahid

Hasyim Komplek SPP Blok A.1 Sempaja Samarinda, dalam hal

ini memberikan kuasa kepada : Dahri Yasin, SH., Syamsul

Bahri, SH., Said Asril, SH Advokat-Pengacara pada Kantor

Advokat/Legal Consultan “DAHRI YASIN & ASSOCIATIE”

beralamat di Jalan Kesuma Bangsa No. 21 Lt.II Samarinda,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2000 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan

Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat adalah pemilik sepeda motor merk Honda Type Grend

No.Pol. KT 4409 BT dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) Nomor

0011307/KT..945 (bukti P-1) dan surat bukti pemilik kendaraan bermotor

(BPKB) Nomor : R/8510/XII/1993/DIT.II ;

bahwa sesuai dengan bukti Laporan Kepolisian No.Pol. :

S/01900/VII/2000/PMT tanggal 22 Juli 2000, jelas pada hari Sabtu tanggal 22

Juli 2000, Penggugat kehilangan motor tersebut diatas, dilokasi tempat perkir

Mal Mesra Indah Samarinda milik Tergugat ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



bahwa sesuai dengan tanda bukti Restiribusi parkir No.Seri. A.632579,

yang diterbitkan oleh Tergugat, jelas bahwa Penggugat adalah selaku

konsumen pengguna jasa yang sah secara hukum ;

bahwa sesuai apa yang tertulis dalam lembaran bukti restribusi parkir

yang diterbitkan Tergugat, dengan jelas tercantum syarat bahwa setiap

mengambil kendaraan parkir harus menunjukan dan menyerahkan kembali

kepada juru parkir tanda bukti restribusi parkir ;

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas hilangnya motor milik

Penggugat dilokasi/tempat parkir adalah tindakan Tergugat yang tidak teliti,

ceroboh dan kurang hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas adalah perbuatan melawan

hukum ;

bahwa atas kehilangan motor, jelas karena kelalaian Tergugat, sehingga

Penggugat mengalami sejumlah kerugian sebagai berikut :

a. Kerugian hilangnya motor ditaksir seharga Rp.8.000.000,-(delapan juta

rupiah) ;

b. Kerugian putusnya transportasi Penggugat dalam segala urusan termasuk

transportasi kuliah diperhitungkan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)

per hari, terhitung sejak saat hilangnya motor Penggugat sampai adanya

putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga menuntut kerugian

immateriil, diperhitungkan setidak-tidaknya sebesar Rp.100.000..000,-(seratus

juta rupiah) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon

kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar terlebih dahulu meletakkan sita

jaminan atas harta benda milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak

yang dipandang dapat mencukupi tuntutan Penggugat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan alat bukti berupa surat tanda bukti restribusi parkir dinyatakan

sah ;

3. Menyatakan secara hukum bahwa hilangnya motor Penggugat adalah akibat

perbuatan Tergugat yang melawan hukum ;

4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat ganti kerugian


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



kehilangan motor yang diperhitungkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta

rupiah) tunai dan seketika ;

5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian atas putusnya transportasi

Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

setiap hari, terhitung sejak hilangnya motor Penggugat sampai adanya

putusan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat ganti kerugian

immateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;

8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Atau :

Setidak-tidaknya putusan yang benar dan adil menurut hukum berlaku (Ex

Aequo et Bono) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah

mengambil putusan, yaitu putusan No. 96/Pdt.G/2000/PN.Smda tanggal 9 Mei

2001 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

ditaksir sebesar Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat

putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi

Samarinda dengan putusan No. 01/PDT/2002/PT.KT.SMDA tanggal 6 Maret

2002 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 09 Mei 2001

Nomor : 96/Pdt.G/2000/PN.Smda, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;

- Menyatakan alat bukti berupa Surat Tanda Bukti Retribusi Parkir sah

menurut hukum ;

- Menyatakan secara hukum bahwa hilangnya motor Penggugat/Pembanding

adalah akibat perbuatan Tergugat/Terbanding yang melawan hukum ;

- Menghukum Tergugat/Terbanding membayar kepada Penggugat/

Pembanding ganti kerugian kehilangan motor yang diperhitungkan sebesar

Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara tunai dan seketika ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ;

- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 Juni 2002 kemudian terhadapnya oleh

Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 5 Desember 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan

pada tanggal 2 Juli 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi

No. 96/Pdt.G/2000/PN.Smda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Samarinda, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada

tanggal 6 Juli 2002 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat /Pembanding yang pada tanggal 16

Juli 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Samarinda pada tanggal 29 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,

maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Tentang Hukum Acara

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah terjadi disqualificatoire karena

pada saat gugatan tersebut diajukan, Penggugat belum berumur 21

tahun yang terbukti dalam bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat

dimana di dalam laporan tanggal 22 Juli 2000 tersebut tercantum bahwa

usia Penggugat adalah berumur 19 tahun oleh karenanya gugatan yang

diajukan oleh orang yang belum berumur 21 tahun atau belum dewasa

adalah tidak berhak, seharusnya bukan Penggugat tersebut yang harus

melakukan atau mengajukan gugatan ;

2. Bahwa dengan memperhatikan usia dari Penggugat/Termohon Kasasi in

persona tersebut kuasa hukum Penggugat/Termohon Kasasi juga tidak

sah untuk mewakili, karena surat kuasa yang diterima oleh kuasanya


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



tersebut berasal dari orang yang belum dewasa disebabkan pada waktu

Penggugat/Termohon Kasasi menandatangani surat kuasa tertanggal 10

Agustus 2000 masih berumur 19 tahun sehingga merupakan perikatan

(perjanjian) yang batal demi hukum ;

3. Bahwa karena surat kuasa batal demi hukum maka kuasa yang

didapatkan tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum oleh

karenanya gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum

Penggugat/Termohon Kasasi dengan sendiri adalah batal demi hukum

dan dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat

diterima ;

4. Bahwa syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya

kepentingan langsung/melekat pada diri Penggugat dan apabila tidak

mempunyai kepentingan langsung/melekat harus mendapatkan kuasa

terlebih dahulu dari orang yang berkepentingan langsung untuk dapat

mengajukan gugatan ;

Bahwa dalam fakta persidangan ternyata Penggugat/Termohon Kasasi

bukanlah pemilik dari kendaraan sepeda motor merk Honda tyupe Grand

No. Pol. KT. 4409 BT yang hilang tersebut, hal ini terbukti dari bukti-bukti

yang telah diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi sendiri dalam

persidangan yakni surat bukti P-1 berupa BPKB No.

R/8510/XII/1993/DIT-II dan surat bukti P-2 berupa STNK

No.6011307/KT.945 dimana keduanya bukanlah atas nama

Penggugat/Termohon Kasasi sendiri akan tetapi atas nama orang lain

yang memilikinya yakni Drs. Nursehan. Jelas hal ini menunjukan bahwa

Penggugat/Termohon Kasasi bukan orang yang berhak mengajukan

gugatan karena tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak

mempunyai kepentingan langsung yang melekat pada dirinya ;

II. Tentang Penerapan Hukum

1. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan putusannya menyebutkan

adanya hubungan kesalahan dari petugas parkir dengan kerugian yang

ditimbulkan yakni antara hilangnya motor dengan perbuatan kelalaian

dari petugas parkir, jelas hal ini menunjukan tentang hubungan sebab

akibat dimana kerugian timbul akibat dari kelalaian petugas parkir

sehingga secara hukum apabila Penggugat/Termohon Kasasi hendak

mengajukan suatu gugatan maka petugas parkir haruslah ikut digugat


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



sebagai Tergugat berdasarkan atas hubungan kerugian dengan para

pihak-pihak yang menimbulkan kerugian tersebut ;

Bahwa karena gugatan Penggugat/Termohon Kasasi juga didasari oleh

Pasal 1365 KUHPerdata maka melihat unsur-unsur di dalamnya jelas

petugas parkir yang telah menimbulkan kerugian haruslah diikut sertakan

sebagai Tergugat dalam perkara ini, dengan demikian putusan

Pengadilan Negeri Samarinda No.96/Pdt.G/2000/PN.Smda tanggal 09

Mei 2001 adalah benar adanya (lihat putusan Pengadilan Negeri Sleman

No.01/1982.Pdt.G/SLMN, putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

No.19/1983 PDT/PTY, dan putusan Mahkamah Agung RI No.3416

K/Pdt/1985) dimana dalam perkara tersebut para petugas parkir yang

lalai dalam pekerjaan ikut menjadiTergugat dalam perkara tersebut ;

2. Bahwa Penadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah menerapkan

hukum karena dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa

Termohon Kasasi merupakan pemilik sah dari sepeda motor yang hilang

tersebut dengan mendasarinya pada bukti P-6 berupa Surat Penyerahan

Barang dari Pemilik Dra. Nursehan kepada Termohon Kasasi ;

Bahwa melihat bukti P-6 yang diajukan tersebut, maka jelas peristiwa

tersebut bukanlah suatu pengalihan hak kepemilikan atas barang atau

jual beli maupun hibah tetapi hanya merupakan suatu penyerahan

pemakaian barang saja, sehingga secara hukum kepemilikan sah barang

tetap atas nama Dra. Nursehan bukan atas nama Termohon Kasasi ;

3. Bahwa Pemohon Kasasi di dalam tanggapannya tanggal 10 Juni 2001

dan dupliknya tanggal 14 Pebruari 2001 pada perkara perdata

No.96/PDT.G/2000/PN.Smda. Telah menjelaskan secara luas dan

panjang lebar tentang tidak adanya beban tanggung jawab Pemohon

Kasasi sebagai penyelanggara perparkiran atas segala kehilangan dan

kerusakan kendaraan yang diparkirkan dan barang di dalamnya dan

tidak ada penggantian berupa apapun “semuanya menjadi resiko

pemarkir” dalam hal ini adalah Termohon Kasasi. Ketentuan ini

merupakan syarat yang dicantumkan oleh semua Penyelenggara

Perparkiran Seluruh Indonesia dan dibenarkan oleh Pemerintah karena

sifat dan fungsi perparkiran (bukti T1 s/d T9) ;

Bahwa yang bersangkutan dengan beban tanggung jawab tersebut

diatas secara tegas dicantumkan di dalam lembaran Restribusi No. seri


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



632579 yang merupakan bukti Termohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

mengenai alasan ke I dan II :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan

Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut

mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat

kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan

ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan

hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat

yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam

kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah

Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata

bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi : PT. Mesra Internasional tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004,

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. MESRA

INTERNASIONAL tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2007 oleh Titi Nurmala Siagian,

SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc. dan Prof. Dr. Muchsan,

SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Peni Irianto Putro, SH., M.Si. Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota Ketua

ttd/ Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc. ttd/ Titi Nurmala Siagian, SH., MH.

ttd/ Prof. Dr. Muchsan, SH

Biaya-biaya : Panitera Pengganti :

1. Meterai ….…………. ..Rp. 6.000,- ttd/ Tri Peni Irianto Putro, SH., M.Si.

2. Redaksi ………………Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi …Rp.493.000,-

Jumlah …………. Rp.500.000,-

==========

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG - RI

a.n. Panitera Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH., MH. NIP : 040030169


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2000, Penggugat kehilangan motor tersebut...

Documents

Transcript of Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2000, Penggugat kehilangan motor tersebut...