MENGAKSELERASI

MOMENTUM PERTUMBUHAN

Rabu, 14 Juli 2021

Paulus Totok Lusida Ketua Umum DPP REI 2019 - 2023

Disampaikan dalam Webinar Investor Daily Summit 2021

PENGEMBANG RUMAH MBR: 5.507 (88,82%) PERUSAHAAN

JUMLAH ANGGOTA REI & PERAN STRATEGISNYA

PERUSAHAAN TBK: 66

PERUSAHAAN

PENGEMBANG RUMAH

KOMERSIAL: 627 PERUSAHAAN

TOTAL ANGGOTA

± 6.200 PERUSAHAAN

Meningkatkan Pertumbuhan Industri terkait (174 Industri)

Berkontribusi kepada Pemerintah : • Penyediaan Rumah Rakyat • Penyediaan Infrastruktur • Peningkatan PAD • Penerimaan Pajak

Berkontribusi terhadap Lingkungan: • Penyerapan Tenaga Kerja • Peningkatan Kualitas

Lingkungan • Peningkatan Ekonomi Lokal

Mendorong Pertumbuhan Investasi Baru

1

2

3

4

Kelas Menengah ke Atas

(Bankable)

Masyarakat Menengah ke

Bawah (Bankable)

Masyarakat Miskin

(Unbankable)

Pendapatan Tinggi

Pendapatan Rendah

Tin

gkat

Pe

nd

apat

an

Rusunawa, Rumah Khusus, Rumah Swadaya, dibangun oleh Pemerintah Pembangunan tergantung dari kondisi keuangan pemerintah

Rumah bagi MBR disediakan oleh pelaku usaha swasta & Pemerintah Pembangunan tergantung dari regulasi pemerintah

Rumah Komersial, dibangun oleh pelaku usaha swasta Pembangunan tergantung kondisi pasar

PERAN PELAKU USAHA SWASTA

OMNIBUS LAW

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

No. 11 / 2020

4

Ijin pemanfaatan

ruang berubah

menjadi

kesesuaian

pemanfaatan ruang

Penambahan

Wewenang Pusat:

b. pemberian

bantuan teknis bagi

penyusunan RTRW

& RDTR ke Daerah

c. pembinaan

teknis RTRW &

RDTR di Daerah

Kesesuaian

Pemanfaatan Ruang

disesuaikan pada RDTR

dan Norma, Standar,

Prosedur, & Kriteria

(NSPK)

Pelaksanaan penyusunan

RTRW & RDTR

memperhatikan:

a. daya dukung & daya

tampung lingkungan hidup dan

KLHS

b. kedetailan informasi tata

ruang

Penetapan RTRW

& RDTR di daerah

harus

mendapatkan

persetujuan

substansi dari

Pusat.

Daerah

menetapkan Perda

RTRW / RDTR

max 3 bulan

setelah persetujuan

dari Pusat. Bila

tidak di Perda-kan

akan ditetapkan

oleh Pusat

RTR dapat ditinjau

1 kali dalam setiap

periode 5 tahunan

(tidak harus

menunggu 5 tahun)

Penyusunan

RTRW & RDTR

harus melibatkan

masyarakat &

dunia usaha

Pusat dan Daerah

wajib memberikan

kemudahan

Perizinan Berusaha

bagi pengembang

MBR

Rumah tipe 3 dalam

hunian berimbang dapat

berupa rusun umum

Kewajiban hunian

berimbang 1:2:3

dapat dikonversi

dalam bentuk

dana

Ketentuan PPJB

akan diatur dalam

Peraturan

Pemerintah

Pembangunan

perumahan & PSU

harus memenuhi

standar dari

Pemerintah Pusat

UU 26/2007 PENATAAN

RUANG

UU 1/2011 PERUMAHAN & KAWASAN

PERMUKIMAN

Dibentuk Badan

Percepatan

Penyelenggaraan

Perumahan

UU OMNIBUS CIPTA KERJA: UU PENATAAN RUANG & UU PKP

UU 20/2011 RUMAH SUSUN

Pembangunan rusun

harus memenuhi standar

adminstratif, teknis, &

ekologis yang akan diatur

oleh Pemerintah

Pengubahan rencana

fungsi dan pemanfaatan

rusun harus memenuhi

Perizinan Berusaha dari

Daerah sesuai NSPK

yang ditetapkan Pusat

Persetujuan

Gedung, fungsi &

pemanfaatan rusun

harus sesuai

dengan Norma,

Standar, Prosedur,

& Kriteria (NSPK)

yang akan

ditentukan oleh

Pemerintah

PPJB dilakukan di

depan notaris

Kewajiban

penyediaan rusun

umum 20% dapat

dikonversi dalam

bentuk dana

Setiap bangunan gedung

harus memenuhi standar

teknis bangunan gedung

sesuai dengan fungsi

dan klasifikasi bangunan

gedung.

Beberapa pasal

persyaratan bangunan

Gedung dihapus:

1. Administratif

2. Tata Bangunan

3. Peruntukan dan

Intensitas Bangunan

Gedung

4. Arsitektur

5. Keandalan

6. Keselamatan

7. Kesehatan

8. Kenyamanan

9. Kemudahan

10.Bangunan Gedung

Fungsi Khusus

Pembangunan

disesuikan dengan

RDTR dan NSPK

Menekankan penting dan

perlunya:

1. Profesi ahli

2. Penilik

3. Pengkaji teknis

Dalam penyelenggaraan

Bangunan Gedung

Fungsi bangunan

gedung harus

sesuai dengan

peruntukan lokasi

dalam RDTR.

Pemerintah berdasarkan

NSPK melakukan

inspeksi dan

menyatakan lanjut atau

tidaknya pekerjaan

konstruksi ke tahap

berikutnya.

Pemerintah membuat prototipe

bangunan gedung, bagi yang sudah

sesuai prototipe tidak memerlukan

kewajiban konsultasi dan tidak

memerlukan pemeriksaan

pemenuhan standar.

Sertifikat Laik

Fungsi dilakukan

dengan sistem

elektronik

berdasarkan NSPK

UU 28/2002 BANGUNAN

GEDUNG

UU OMNIBUS CIPTA KERJA: UU RUSUN & UU BANGUNAN GEDUNG

Amdal & UKL-UPL

dijadikan prasarat

perizinan berusaha atau

persetujuan lingkungan

Setiap usaha dan/atau kegiatan

beresiko rendah atau yang tidak

berdampak penting terhadap

lingkungan wajib memenuhi

standar UKL-UPL.

Penyusun Amdal

wajib memiliki

sertifikat

kompetensi

penyusun Amdal,

yang akan diatur

melalui PP

Penyusunan Amdal

Usaha Mikro & Kecil

dibantu oleh

Pemerintah

Penyusunan

dokumen Amdal

dilakukan dengan

melibatkan

masyarakat yang

terkena dampak

langsung terhadap

rencana usaha

dan/atau kegiatan

Usaha dan/atau kegiatan yang

tidak wajib dilengkapi (beresiko

rendah) wajib membuat surat

pernyataan kesanggupan

pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup yang

diintegrasikan kedalam NIB

Komisi Amdal dihapus

Amdal & UKL-UPL

dijadikan prasarat

perizinan berusaha atau

persetujuan lingkungan

Perizinan Berusaha dapat

dibatalkan apabila

persyaratan yang diajukan

dalam permohonan

perizinan berusaha cacat

hukum, keliru, tidak benar,

dsb hingga kewajiban yang

ditetapkan dalam dokumen

Amdan atau UKL-UPL

tidak dilaksanakan

UU 32/2009 PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP

NORMA BARU

Hak Pengelolaan

Sebagian kewenangan hak menguasai

dari negara berupa tanah dapat diberikan

hak pengelolaan kepada: Instansi Pusat,

Pemda, Bank Tanah, BUMN/D, Badan

Hukum milik Negara/Daerah, Badan

Hukum yang ditunjuk Pusat

Rumah susun dapat dibangun

diatas:

a. HGB/ Hak Pakai di atas

tanah negara

b. B. HGB/ Hak Pakai di atas

tanah Hak Penglolaan

Rumah susun untuk

orang asing, dengan

hak milik atas satuan

rumah susun di

Kawasan

Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan

Bebas, Kawasan

Industri, dan kawasan

ekonomi lainnya

Kepemilikan ruang atas

tanah atau bawah tanah

dapat diberikan HGB, Hak

Pakai, atau Hak Pengelolaan

Badan Percepatan Penyelenggaraan

Perumahan, tujuannya:

a. mempercepat penyediaan rumah

umum;

b. menjamin bahwa rumah umum

hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR;

c. menjamin tercapainya asas

manfaat rumah umum; dan

d. melaksanakan berbagai kebijakan

di bidang rumah umum dan rumah

khusus

Badan bank tanah berfungsi

melaksanakan perencanaan,

perolehan, pengadaan, pengelolaan,

pemanfaatan, dan pendistribusian

tanah.

UU OMNIBUS CIPTA KERJA: UU PPLH & NORMA BARU

PERBEDAAN SIGNIFIKAN DALAM UUCK

Ketentuan Undang-undang Lama Ketentuan dalam UUCK

Klasifikasi Kategori Rumah dalam Hunian Berimbang: a. Rumah Sederhana: dibangun dengan tanah, luas lantai, harga jual

ditetapkan pemerintah. (sekitar Rp. 171 juta) b. Rumah Menengah: harga jual maks. 6 kali rumah sederhana (sekitar Rp.

172 juta Rp. 1.1 miliar) c. Rumah mewah: rumah komersial dengan harga jual >6x rumah

sederhana. (diatas Rp. 1.1 miliar)

Klasifikasi Kategori Rumah dalam Hunian Berimbang: a. Rumah Sederhana: Rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas

lantai dan harga jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Rumah yang hargajualnya paling sedikit 3 (tiga) kali sampai dengan15 (lima belas) kali harga jual Rumah umum (sekitar Rp 500 juta – Rp. 2.5 miliar)

c. Diatas 15 kali harga rumah umum (diatas Rp. 2.5 miliar)

Kepemilikan Rumah Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia a. Rumah Tapak: Hak pakai b. Rumah Susun: Hak pakai atas satuan rumah susun yang dibangun diatas

bidang tanah Hak Pakai

Kepemilikan Rumah Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia a. Rumah Tapak: Hak Pakai b. Rumah Susun: Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang dibangun diatas

HGB atau Hak Pakai pada tanah negara, atau HGB atau Hak Pakai pada tanah pengelolaan

Definisi Tanah Terlantar Tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, dan HPL, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya.

Definisi Tanah Terlantar Tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penertiban Tanah Telantar

Penghapusan IMB - Mengajukan permohonan izin sebelum membangun bangunan. - Hanya boleh untuk satu fungsi.

Persetujuan Bangunan Gedung - Tidak mengharuskan pemilik gedung mengajukan izin sebelum

membangun gedung dan melaporkan fungsi bangunan - Fungsi campuran bangunan, misal hunian dan usaha

PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN MENTERI

PERATURAN PEMERINTAH PELAKSANA UUCK PERATURAN MENTERI TERKAIT SEKTOR PROPERTI

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Rapermen PPJB - Rapermen Hunian Berimbang (ketentuan Dana Konversi)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

- Rapermen PPPSRS

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

- Rapermen Hunian Bagi Orang Asing di Indonesia - Rapermen Tata Cara Penetapan Hak Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

- Rapermen Pertimbangan Teknis Pertanahan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

- Rapermen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (KKPR-SSPR)

- Rapermen Pertimbangan Teknis Pertanahan

DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP SEKTOR PROPERTI

USULAN PERCEPATAN IMPLEMENTASI UUCK

1. Pemerintah dan law-maker perlu dinamis dan fleksibel dalam mengubah ketentuan-ketentuan dalam UUCK serta peraturan pelaksananya agar sesuai dengan tujuan utama UUCK, yaitu menciptakan lapangan kerja dan mempermudah investasi.

2. Menerapkan lebih luas seluruh pengajuan perizinan/persetujuan/permohonan di tiap K/L/D melalui sistem online agar menghapus pungutan liar dan abuse of power oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

3. Tetap menjalankan dialog interaktif dengan tiap pelaku usaha melalui asosiasi sektor terkait agar dapat memahami secara lengkap mengenai proses bisnis dan kendala yang dihadapi pelaku usaha

4. Memberi perlindungan melalui pemberian insentif dan relaksasi terhadap pelaku usaha agar investasi asing maupun dalam negeri dapat meningkat secara eksponensial

Sekretariat DPP REI

Rukan Simprug Indah, Jl. Teuku Nyak Arief No. 9B

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

TERIMA

KASIH