Kebijakan Umum Prioritas Manfaat JKN

dr. Sigit Priohutomo, MPHKETUA

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (DJSN)

Jakarta, 8 April 2017

130/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN

2

Mengenal DJSN

UU 40 Tahun 2004 tentang SJSN

Untuk penyelenggaraan SJSN dibentuk DJSN (Pasal 6 UU SJSN)Fungsi: merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi SJSNTugas: (diatur lebih lanjut dalam Perpres No. 46 Tahun 2014)

o Kajian dan penelitiano Mengusulkan kebijakan investasi o Mengusulkan anggaran PBI dan dana operasional BPJS

Kewenangan: monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SJSN

30/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN

3

Kebijakan Umum dan Pengawasan DJSN Mencakup:

DJSN

Presiden RI

Ask

es

ASA

BR

I

Jam

soste

k

Ta

spe

n

Awal, UU SJSN

DJSN

Presiden RI

BP

JS K

BP

JS T

K

ASA

BR

I

Ta

spe

n

Saat ini, + Pengawas BPJS

JKN: satuProgram

yang paling ramai

30/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN

Masalah Utama JKN

• Ketidakseimbangan Dana Amanat dan Jumlah Klaim• Seberapa efisien BPJS Kesehatan?

• Dana iuran kurang?

• Klaim berlebih?

• Ada dan sejauh mana terjadi Moral Hazard/Fraud?

• Secara akumulatif kekurangan dana, yang ditutupi Pemerintah, Rp 19 Triliun lebih

• Ke depan, harus ada keseimbangan• Naikan iuran/penerimaan

• Turunkan manfaat (prioritas manfaat)

430/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN

JKN masih dinilai “Jelek” oleh masyarakat kelas menengah atas

175 juta, 67%<17%

??%

Penduduk, %

Bia

yaya

ng

dija

min

30/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN 5

Secara Objektifmemang tidakseimbangantara Porsipenduduk yang dijamin danPorsi dana yang dihabiskan

Ketidak-seimbangan Dana

• Dalam data National Health Account (WHO 2016), Indonesia menghabiskan Rp 378 Triliun biaya kesehatan tahun 2014.

• Tahun 2014, belanja BPJS Cuma Rp 42 Triliun, atau Cuma 12%.

• Tahun 2016, belanja BPJS Kesehatan sekitar Rp 72 T. Jika perkiraanbelanja total Rp 400 T saja, maka kontribusi JKN Cuma Rp 72/430 = 17%

• Artinya, porsi belanja JKN belum seimbang. Harus naikan iuran ataukurangi pengeluaran. Kombinasi keduanya yang terbaik

• Naikan iuran dari PPU—pekerja penerima upah, harus prioritas.

• Tetapi, pengeluaran juga harus dikendalian

630/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN

Penyerapan Dana Terbesar

• Penyakit kronis (jantung, gagal ginjal, kanker, dll menyerap sekitar30% dana.• Beban biaya penyakit kronis yang mahal, tidak sanggup ditanggung masing-

masing orang. Biaya berobat cuci darah, memiskinkan• Memang JKN harus fokus membantu setiap peserta yang terancam miskin jika

sakit. Inilah fungsi jaminan sosial• Prinsip asuransi – menggotong yang berat biayanya. Maka, manfaat yang

biaya nya mahal, menjadi prioritas.• Tetapi…harus dikaji apakah yang biayanya mahal, memang mahal? Sejauh

mana efisiensi bisa ditekan?

• Pelayanan yang murah, rawat jalan rutin, bisa dikurangi. Tidakmengancam ekonomi peserta.

730/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN

Prinsip Kebijakan Umum JKN

• Jika tren berlanjut, penyerapan Dana Amanat untuk penyakit Kronisharus terus dikaji• Sudah sesuai indikasi?

• Sudah efisien? Perlu dicari sisi-sisi penghematan

• Perlu dikaji dampak jangka panjang

• Maka diperlukan Penilaian Teknologi Kesehatan (Health Technology Assessment). Kini sudah terbentuk Komisi PTK di Kemenkes

• Priorias diberikan utuk pencegahan dan penyelamatan nyawa daritindakan medik yang cost-effective

830/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN

Dasar Kebijakan Umum DJSN

• Sesuai amanat UU SJSN, Kebijakan Umum harus berbasis kajian danevaluasi JKN. Disini diperlukan masukan banyak pusat studi

• Prioritas manfaat harus sebesar-besar kepentingan peserta. Harusmengutamakan manfaat terbesar bagi peserta, bukan bagi fasilitaskesehatan

• Harus mengutamakan ekuitas, atau pemerataan yang berkeadilan. Jika suatu intervensi medik lebih banyak menolong peserta di kota, maka tidak jadi prioritas

• Secara Nasional, JKN mampu menjangkau untuk jangka panjang, baikdana maupun ketersediaan sisi suplai

930/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN

Permasalah Dialisis

• Diduga pasien yang kini mengalami dialisis belum mencakup seluruhpenderita Gagal Ginjal Kronis (GGK)

• Pasien GGK di daerah yang tidak memiliki Pusat HD, mempunyai hambatanfinansial besar untuk datang 2-3 kali seminggu. Ongkos mahal

• Di kota, pasien HD harus kehilangan hari kerja/hari produktif 2-3 hariseminggu.

• Dialisis peritoneal, bisa mengatasi masalah jarak dan transpor, tetapi masihada kendala suplai—jumlah pusat, kompetensi dokter, dan insentif dokter.

• Dialisis peritoneal juga memiliki kendala demand, disiplin pasien/peserta, sanitasi rumah/tempat kerja, harga dan pengiriman cairan ke rumah pasien

1030/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN

Kesimpulan

• Sesuai amant UU SJSN, DJSN akan terus melakukan kajian perbaikanmanfaat JKN

• Prioritas manfaat adalah bagi layanan yang berbiaya besar, efisien, efektif, dan merata (ekuitas)

• Layanan tersedia dan dapat disediakan untuk menjangkau seluruhpeserta yang membutuhkan di tanah air

• Dialisis memenuhi syarat untuk menjadi prioritas kebijakan umum. Namun, kajian sisi suplai dan dampak jangka panjang masih perlupenajaman

1130/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN

12

Terima Kasih

30/04/2017 Paparan DJSN ttg Prioritas manfaat JKN