Draft Pedoman KSK 25 Juni

Draft Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

Kementerian Pekerjaan Umum i

DDAAFFTTAARR IISSII

DAFTAR ISI i DAFTAR TABEL iii DAFTAR GAMBAR iv BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Maksud dan Tujuan 1 1.3 Ruang Lingkup Pedoman 1 1.4 Istilah dan Definisi 1 1.5 Acuan Normatif 3 1.6 Kedudukan Pedoman RTR KSK 5 1.7 Fungsi dan Manfaat Pedoman RTR KSK 7 1.8 Pengguna Pedoman 7 BAB II KETENTUAN UMUM RTR KSK 8 2.1 Kedudukan RTR KSK 8 2.2 Fungsi dan Manfaat RTR KSK 9 2.3 Isu Strategis Kabupaten 9 2.4 Tipologi KSK 12 2.5 Ketentuan Umum penentuan Muatan RTR KSK 21 BAB III KETENTUAN TEKNIS MUATAN RENCANA RTR KSK 33 3.1 Delineasi KSK 33 3.2 Fokus Penanganan RTR KSK 40 3.3 Skala Peta RTR KSK 45 3.4 Muatan RTR KSK 46 3.4.1 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi 46 3.4.2 Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana 62 3.4.3 Rencana Pola Ruang KSK (Zoning Map) 64 3.4.4 Ketentuan Pemanfaatan Ruang 65 3.4.5 Peraturan Zonasi KSK 65 3.5 Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat 72 3.6 Format Penyajian 73 3.7 Masa Berlaku RTR KSK 73 BAB IV PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RTR KSK DAN

PERATURAN ZONASI 74

4.1 Proses Penyusunan RTR KSK 74 4.1.1 Tahap Persiapan Peyusunan 75 4.1.2 Tahap Pengumpulan Data dan Informasi 75 4.1.3 Tahap Pengolahan dan Analisa Data 76 4.1.4 Tahap Perumusan Konsepsi Rencana 77 4.1.5 Tahap Penyusunan Naskah Rancangan

Peraturan Daerah 78

4.2 Proses Penyusunan Peraturan Zonasi 78 4.2.1 Tahap Persiapan 78 4.2.2 Pengumpulan Data dan Informasi 78


Kementerian Pekerjaan Umum ii

4.2.3 Analisis dan Perumusan Ketentuan Teknis 79 4.2.4 Penyusunan Raperda tentang Peraturan Zonasi 79 4.3 Prosedur Penetapan RTR KSK dan Peraturan Zonasi 81 4.4 Prosedur Penetapan RTR KSK dan Peraturan Zonasi 87 BAB V PENUTUP 88


Kementerian Pekerjaan Umum iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penetapan Tipologi KSK Berdasarkan Sudut Kepentingan, Kriteria, dan Isu Strategis Kabupaten

13

Tabel 2.2 Penetapan kriteria Lokasi KSK 22 Tabel 2.3 Jenis KSK yang ada dalam RTRW kabupaten 20 Tabel 2.4 Ketentuan Umum Muatan Pedoman RTR KSK 28 Tabel 3.1 Penentuan Delineasi KSK 33 Tabel 3.2 Penentuan Jarak, Luas dan Fungsi KSK 36 Tabel 3.3 Fokus Penanganan KSK 40 Tabel 3.4 Skala Peta RTR KSK 45 Tabel 3.5 Penetapan Peraturan Zonasi pada KSK 71 Tabel 4.1 Jangka Waktu Penyusunan RTR KSK dan Peraturan Zonasi 80


Kementerian Pekerjaan Umum iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kedudukan Pedoman terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang

6

Gambar 2.1 Kedudukan RTR KSK dalam Sistem Penataan Ruang 8 Gambar 2.2 Ilustrasi bentuk KSK berbasis kawasan dan berbasis Objek 22 Gambar 2.3 Ilustrasi Lokasi KSK 23 Gambar 2.4 Tata Cara Perumusan Muatan KSK 27 Gambar 4.1 Proses dan Prosedur Penyusunan RTR KSK 83 Gambar 4.2 Tata Cara Proses Penyusunan RTR KSK 85 Gambar 4.3 Alur Proses Penyusunan Peraturan Zonasi RTR KSK 86


Kementerian Pekerjaan Umum 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) merupakan kawasan yang menjadi harapan bagi setiap kabupaten untuk didorong pertumbuhannya atau dilindungi kelestariannya agar nilai strategis dari kawasan tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat kabupaten. KSK tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).

Berdasarkan Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa RTR KSK merupakan rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang disusun sebagai perangkat operasional. Kawasan strategis dimaksud memerlukan acuan yang lebih rinci agar dalam perwujudan pemanfaatan ruangnya nilai strategis kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dengan adanya pedoman penyusunan RTR KSK, diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan peraturan pelaksanaan dalam rangka implementasi UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan RTR KSK oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman ini bertujuan mewujudkan RTR KSK yang sesuai dengan ketentuan UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya.

1.3. RUANG LINGKUP

Pedoman ini memuat ketentuan umum muatan RTR KSK, ketentuan teknis muatan RTR KSK, dan prosedur penyusunan RTR KSK. Pedoman RTR KSK ini tidak berlaku untuk kawasan perkotaan yang ada di wilayah kabupaten, meliputi :

- Bagian dari wilayah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan - Bagian dari wilayah kabupaten yang berupa kawasan perdesaan dan direncanakan

menjadi kawasan perkotaan

1.4. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;



2. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten;

3. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara dalam lingkup kabupaten terhadap perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;

4. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTR KSK adalah rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang memuat: tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan kawasan, konsep pengembangan kawasan, ketentuan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengelolaan kawasan;

5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya; 6. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik; 7. Kawasan Inti KSK adalah kawasan di mana kegiatan utama KSK berada, baik yang

batasnya telah maupun belum ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 8. Kawasan Penyangga KSK adalah kawasan sekitar kawasan inti, yang

mempengaruhi fungsi kawasan inti atau dipengaruhi oleh kawasan inti secara langsung;

9. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;

10. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;

11. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial,dan kegiatan ekonomi;

12. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelilaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

13. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis;

14. Kota Terpadu Mandiri adalah kawasan Transmigrasi yang pertumbuhannya dirancang menjadi Pusat Pertumbuhan melalui pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan;

15. Warisan Budaya/Adat Tertentu adalah kekayaan budaya (cultural capital) yang mempunyai nilai penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kerangka memupuk kepribadian masyarakat dan bangsa;

16. Kawasan Teknologi Tinggi adalah kawasan yang menggunakan teknologi untuk kegiatan pengamatan, perekaman, pengolahan, serta pelaporan data dan informasi terkait dengan keadaan bumi dan angkasa;

17. Kawasan Sumber Daya Alam adalah kawasan yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia berupa komponen biotik (hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme) dan abiotik (minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah);



18. Kawasan Tertinggal, adalah kawasan yang relatif kurang berkembang dibading kawasan lain dan berpenduduk relatif tertinggal;

19. Kawasan Kritis Lingkungan adalah kawasan yang berpotensi mengalami masalah dan berdampak kepada kerusakan lingkungan nasional dan global sebagai akibat (a) dampak kegiatan manusia yang berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam, (b) dampak proses kegiatan geologi dan perubahan ekosistem serta terjadinya bencana alam secara alami, dan (c) dampak kegiatan manusia dan perubahan alam yang sangat rentan dan mempunyai risiko tinggi;

20. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas;

21. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;

22. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

23. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan;

24. Peraturan Zonasi adalah ketentauan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setaip blok/zona peruntuakn yang penetapan zonannya dalam rencana rinci tata ruang;

25. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang;

26. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;

27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

28. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk bermitra dan bergerak dalam menyelenggarakan penataan ruang.

1.5. ACUAN NORMATIF

Pedoman ini disusun dengan memperhatikan antara lain:

1. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pertambangan Minyak Dan Gas

Bumi; 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; 4. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;



6. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan

Pulau-Pulau Kecil; 8. Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan

Batubara; 9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

11. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 12. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; 13. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

No 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk

Penataan Ruang Wilayah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

Dan Pulau-Pulau Kecil; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan ; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang Wilayah

Nasional; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2009 tentang Reklamasi Dan Rehabilitasi

Hutan; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang; 27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; 28. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan; 29. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau

Kecil Terluar; 30. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran

Masyarakat dalam Penataan Ruang; 31. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 32. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Terluar; 33. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan

Lindung; 34. Permen PU Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan

Budidaya; 35. Permendagri Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama

Daerah;



36. Permendagri Nomor 50 tahun 2009 tentang Pembentukan BKPRD ; 37. Permen PU Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten; 38. Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail

Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota; 39. Permen PU Nomor 15 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata

Ruang Kawasan Strategis Nasional.

1.6. KEDUDUKAN PEDOMAN

Pedoman bidang penataan ruang saling terkait satu sama lain sehingga masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan bersifat komplementer. Secara diagramatis keterkaitan pedoman ini dengan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang lainnya ditunjukkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1

Kedudukan Pedoman terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang



1.7. FUNGSI DAN MANFAAT PEDOMAN RTR KSK

a. Fungsi Fungsi pedoman penyusunan RTR KSK yaitu sebagai: 1) acuan yang secara umum memberikan pengertian dan wawasan aspek

ketataruangan, serta koridor dalam penyusunan RTR KSK; dan 2) acuan yang secara khusus memberikan prinsip-prinsip, konsep pendekatan,

arahan muatan teknis, arahan proses dan prosedur, serta dasar hukum yang melandasi penyusunan RTR KSK.

b. Manfaat Manfaat pedoman penyusunan RTR KSK yaitu untuk: 1) memberikan panduan untuk mencapai standardisasi kualitas RTR KSK; 2) memberikan kemudahan dalam menginterpretasikan persoalan dan

keanekaragaman setiap KSK; dan 3) membantu percepatan penyusunan RTR KSK.

1.8. PENGGUNA PEDOMAN

Pengguna pedoman ini meliputi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan dan penetapan RTR KSK, serta masyarakat dalam rangka pemahaman pokok-pokok pengaturan RTR KSK.



BAB II KETENTUAN UMUM MUATAN RTR KSK

2.1 KEDUDUKAN RTR KSK

Dalam sistem perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional, kedudukan RTR KSK dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1. sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kedudukan RTR KSK dalam Sistem Penataan Ruang

RTR KSK merupakan penjabaran RTRW Kabupaten yang disusun sesuai dengan tujuan penetapan masing-masing KSK. Muatan RTR KSK ditentukan oleh nilai strategis yang menjadi kepentingan pemerintah kabupaten. Kepentingan pemerintah kabupaten dalam penyusunan dan penetapan RTR KSK harus menguatkan ketetapan yang telah dijabarkan di dalam RTRW kabupaten.

RTR KSK menjadi acuan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan di wilayah kabupaten dalam mengisi pembangunan fisik dan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penataan ruang.



2.2 FUNGSI DAN MANFAAT RTR KSK

a. Fungsi Fungsi RTR KSK yaitu sebagai : a. dasar koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang pada KSK yang

diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan; b. dasar dalam sinkronisasi program Pemerintah dengan pemerintah provinsi

dan kabupaten, serta swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan KSK;

c. acuan lokasi investasi dalam KSK yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta

d. acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD e. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan KSK f. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang KSK g. referensi dalam adminsitrasi pertanahan h. acuan pengendalian pemanfaatan ruang KSK

b. Manfaat RTR KSK :

Manfaat RTR KSK yaitu sebagai : a. alat operasionil dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan

pembangunan fisik di KSK yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan/ atau masyarakat

b. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada setiap KSK

c. mewujudkan keterpaduan antara pembangunan KSK dengan wilayah kabupaten

d. mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam KSK e. menjamin terwujudnya tata ruang KSK yang berkualitas

2.3 ISU STRATEGIS KABUPATEN

Isu strategis Kabupaten merupakan hal-hal yang menjadi perhatian Kabupaten yang diwujudkan dalam bentuk penataan ruang Kawasan Strategis Kabupaten dalam rangka melindungi kepentingan Kabupaten di dalamnya.

Isu strategis Kabupaten dikelompokkan berdasarkan sudut kepentingan strategis Kabupaten yaitu 1) pertumbuhan ekonomi, 2) sosial dan budaya, 3) pendayagunaan sumber daya dan/atau teknologi tinggi, dan 4) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Isu strategis Kabupaten dapat berasal dari potensi maupun permasalahan di wilayah Kabupaten yang dianggap memiliki nilai strategis berdasarkan RTRW Kabupaten

Isu strategis Kabupaten selain muncul dari hal tersebut di atas, juga harus menunjang tujuan, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten serta Visi dan Misi yang telah ditetapkan di dalam RPJP dan RPJM Kabupaten.

Isu strategis Kabupaten tersebut tercantum dan terkandung dalam berbagai dokumen RTRW Kabupaten, antara lain:

budyshaha

Highlight



1) Pertumbuhan Ekonomi: a. Belum meratanya pembangunan infrastruktur seperti jaringan jalan di setiap

kecamatan, terutama di daerah transmigrasi, sehingga aksesibilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat;

b. Masih lemahnya struktur perekonomian di wilayah kabupaten yang ditandai dengan masih rendahnya produktifitas dan nilai tambah sektor-sektor ekonomi terutama sektor pertanian, yang secara langsung dan tidak langsung telah menyebabkan masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat;

c. Belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana wilayah antara lain transportasi (jalan, angkutan sungai), sumber daya air (sumber air bersih dan irigasi), energi, dan telekomunikasi yang terjangkau secara ekonomi dan ramah lingkungan untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan;

d. Perlunya pengamanan ekonomi kabupaten dengan strategi pembangunan yang berbasis pertanian, sehingga penyediaan ruang yang memadai dan sistem pengolahan lahan yang lebih baik, merupakan kebutuhan yang harus diantisipasi pada masa mendatang guna memacu pembangunan pertanian;

e. Masih adanya kantong-kantong kemiskinan dan ketertinggalan yang secara spatial merupakan dusun (permukiman) yang terpencil, terisolir dan sebagaian besar berada pada lereng-lereng pegunungan. Dengan penyebab utama adalah rendahnya kualitas SDM dan rendahnya infrastruktur, sehingga kehidupan sosial ekonominya kurang dapat berkembang;

f. Adanya pergeseran lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman di lokasi-lokasi pinggiran kawasan perkotaan yang tidak seimbang dengan perkembangan perluasan lahan pertanian, yang pada akhirnya akan dapat mengganggu program swasembada pangan;

g. Terjadinya konflik penggunaan lahan antara masyarakat dengan pemilik industri;

h. Terjadinya pencemaran lingkungan dan abrasi sungai oleh berbagai aktifitas Industri.

2) Sosial dan Budaya

a. Belum adanya perencanaan dan pengelolaan yang ideal dan berorientasi pada pelestarian sejarah bangsa terhadap bangunan-bangunan peninggalan sejarah, yang ditandai dengan belum adanya penataan kawasan dan pengendalian kegiatan di sekitarnya;

b. Kurangnya upaya pemeliharaan dan pengelolaan terhadap bangunan cagar budaya, sehingga kondisi bangunan terkesan terlantar bahkan beralih fungsi;

c. Belum adanya perlindungan dan pengamanan terhadap keberadaan permukiman suku asli yang memiliki adat istiadat dan tradisi yang kuat dan penting untuk budaya bangsa memerlukan pengamanan dan pelestarian.

3) Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

a. Belum tersedianya alokasi ruang dan pengamanan ruang untuk kegiatan terkait penelitian-pemanfaatan-pengelolaan teknologi tinggi dan pengamatan-pengolahan-pelaporan data dan informasi strategis yang



menjamin berfungsi kawasan secara baik dalam jangka panjang, menjamin keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar kawasan;

b. Belum dimanfaatkanya secara optimal potensi pertambangan dan industri pengolahannya, energi sumberdaya air (mikrohidro) dan panas bumi (geothermal) dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan lingkungan;

c. Belum dipertimbangkannya aspek penataan ruang dalam kegiatan pemanfaatan SDA dan pasca pemanfatan SDA.

4) Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup a. Adanya perkembangan isu Carbon Trade (perdagangan karbon),

khususnya bagi kawasan hutan lindung. Dengan adanya konpensasi dari Negara-negara industri kepada negara yang memiliki potensi hutan tropis untuk mempertahankan keberadaan kawasan hutan, terutama hutan lindung, kabupaten perlu menyikapi melalui inventarisasi dan penegasan kembali fungsi kawasan lindung dan hutan lindung;

b. Tingginya konversi hutan lindung menjadi hutan produksi dan lahan pertanian khususnya hortikultura serta perlu peningkatan pengendalian konversi kawasan hutan lindung untuk mempertahankan kawasan resapan tinggi serta pencegahan erosi dan banjir;

c. Adanya kerawanan bencana banjir kawasan-kawasan yang berada di sepanjang daerah aliran sungai sehingga perlu pencegahaan dengan mengelola DAS;

d. Perlunya penataan lahan-lahan bekas area pertambangan dan pemanfaatan kolong-kolong yang terjadi akibat kegiatan TI (Tambang Inkonvensional), harus dilakukan secara seksama dalam rangka revitalisasi kawasan;

e. Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan meningkatnya gangguan lingkungan terutama kekeringan, banjir, longsor, dan menurunnya kualitas air;

f. Perlu dilakukan revitalisasi terhadap kawasan hutan, hutan lindung, sumber mata air, hulu sungai, sempadan sungai/situ dalam kerangka memulihkan dan menjaga kesimbangan alam serta menanggulangi bencana banjir sebagai akibat berkurangnya kawasan hutan;

g. Adanya proses degradasi pantai yang mulai terjadi di beberapa wilayah lebih banyak disebabkan aktivitas pembangunan terutama kegiatan permukiman, pertanian dan perkebunan, kecenderungan proses degradasi pantai terus meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan pertanian;

h. Pentingnya antisipasi potensi bencana gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api terhadap kepulauan di Indonesia akibat keberadaan pertemuan lempeng bumi dan lintasan gunung api aktif (ring of fire);

i. Perlunya pengendalian terhadap perkembangan permukiman di kawasan rawan bencana, pembangunan infrastruktur dan bangunan yang mampu meminimalisasi dampak bencana, dan memperhatikan kesiapan mitigasi bencana.



2.4 TIPOLOGI KSK

Penyusunan RTR KSK didekati melalui tipologi KSK. Tipologi KSK bermanfaat untuk memastikan kebutuhan penataan ruang yang sesuai dengan kebutuhan kawasan dan untuk mengantisipasi keragaman KSK.

Adapun pertimbangan penetapan tipologi didasarkan pada: a. Sudut kepentingan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; b. Penetapan dan kriteria KSK berdasarakan permen PU no 16 tahun 2009 tentang

tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten; c. Isu-isu strategis yang ditetapkan dalam RTRW kabupaten; d. Kawasan strategis yang sudah di tetapkan di masing-masing RTRW kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan di atas, ditetapkan 13 (tiga belas) tipologi KSK, sebagai berikut : kawasan perkotaan, kawasan koridor ekonomi, kawasan perdesaan, kawasan ekonomi cepat tumbuh, kawasan tertinggal/terisolir, kawasan konservasi cagar budaya dan sejarah, kawasan konservasi permukiman/komunitas adat tertentu, kawasan teknologi tinggi, kawasan pengembangan SDA darat, kawasan perlindiungan dan pelestarian lingkungan hidup (darat), kawasan rawan bencana, kawasan kritis lingkungan dan kawasan perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penambahan tipologi dapat dilakukan apabila terdapat KSK lain di luar KSK yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten yang tidak terakomodasi dalam 13 (tiga belas) tipologi tersebut.

Apabila terdapat beberapa kepentingan dalam satu KSK, maka prioritas penataan ruang diarahkan kepada dasar sudut kepentingan penetapan KSK tersebut dalam RTRW Kabupaten.

budyshaha

Highlight

budyshaha

Highlight



Tabel 2.1 Penetapan Tipologi KSK Berdasarkan Sudut Kepentingan, Kriteria, dan Isu Strategis Kabupaten

SUDUT KEPENTINGAN

KRITERIA ISU STRATEGIS KABUPATEN TIPOLOGI

Pertumbuhan Ekonomi

a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; b. memiliki sektor unggulan yang dapat

menggerakkan pertumbuhan ekonomi; c. potensi ekspor: d. dukungan kawasan perumahan dan

permukiman yang dilengkapi dengan jaringan prasarana dan utilitas serta sarana pemerintahan penunjang kegiatan ekonomi

e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi

f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan ; atau

g. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energy dalam rangka mewujudkan ketahanan energy.

h. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten

a. Belum meratanya pembangunan infrastruktur seperti jaringan jalan di setiap kecamatan, terutama di daerah transmigrasi, sehingga aksesibilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat

b. Masih lemahnya struktur perekonomian di wilayah kabupaten yang ditandai dengan masih rendahnya produktifitas dan nilai tambah sektor-sektor ekonomi terutama sektor pertanian, yang secara langsung dan tidak langsung telah menyebabkan masih rendahnya tingkat pendapatan perkapita masyarakat

c. Belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana wilayah antara lain transportasi (jalan, angkutan sungai), sumber daya air (sumber air bersih dan irigasi), energi, dan telekomunikasi yang terjangkau secara ekonomi dan ramah lingkungan untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan.

d. Perlunya pengamanan ekonomi kabupaten dengan startegi pembangunan yang berbasis pertanian, sehingga penyediaan ruang yang memadai dan sistem pengolahan lahan yang lebih baik, merupakan kebutuhan yang harus diantisipasi pada masa mendatang guna memacu pembangunan pertanian.

e. Masih adanya kantong-kantong kemiskinan dan ketertinggalan yang secara spatial merupakan dusun (permukiman) yang terpencil, terisolir dan sebagaian besar berada pada lereng-lereng pegunungan. Dengan penyebab

1. Kawasan perkotaan, Diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota

2. Kawasan koridor ekonomi Kriteria : a, b, c, f Isu : a, b,c, e,f

3. Kawasan perdesaan Kriteria : a, b, c, d, e, f Isu : a, b,c, d,e,f

4. Kawasan ekonomi cepat tumbuh Kriteria : a, b, c, d, e, f Isu : a, b,c, d,e,f, g, h



SUDUT KEPENTINGAN


utama adalah rendahnya kualitas SDM dan rendahnya infrastruktur, sehingga kehidupan sosial ekonominya kurang dapat berkembang.

f. Adanya pergeseran lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman di lokasi-lokasi pinggiran kawasan perkotaan yang tidak seimbang dengan perkembangan perluasan lahan pertanian, yang pada akhirnya akan dapat mengganggu program swasembada pangan

g. Terjadinya konflik penggunaan lahan antara masyarakat dengan pemilik industri;

h. Terjadinya pencemaran lingkungan dan abrasi sungai oleh berbagai aktifitas Industri

5. Kawasan Tertinggal/ Terisolir Kriteria : h Isu : a, b,c, d,e,

Sosial dan Budaya a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;

b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;

c. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;

d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan

e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;

f. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial

a. Belum adanya perencanaan dan pengelolaan yang ideal dan berorientasi pada pelestarian sejarah bangsa terhadap bangunan-bangunan peninggalan sejarah, yang ditandai dengan belum adanya penataan kawasan dan pengendalian kegiatan di sekitarnya.

b. Kurangnya upaya pemeliharaan dan pengelolaan terhadap bangunan cagar budaya, sehingga kondisi bangunan terkesan terlantar bahkan beralih fungsi.

c. Belum adanya perlindungan dan pengamanan terhadap keberadaan permukiman suku asli yang memiliki adat istiadat dan tradisi yang kuat dan penting untuk budaya bangsa memerlukan pengamanan dan pelestarian

6. Kawasan konservasi Cagar Budaya/sejarah Kriteria : a, b, c, d, e, f, g Isu :a, b

7. Kawasan Konservasi Permukiman/ Komunitas Adat Kriteria : a, b, c, d, e, f, g Isu :a, c

Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

a. memiliki fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan

a. Belum tersedianya alokasi ruang dan pengamanan ruang untuk kegiatan terkait penelitian-pemanfaatan-pengelolaan teknologi tinggi dan pengamatan-pengolahan-pelaporan data dan informasi strategis yang menjamin berfungsi

8. Kawasan Pengembangan sumber daya alam (SDA darat) Kriteria : a, b Isu : b,c



SUDUT KEPENTINGAN


serta tenaga atom dan nuklir; b. sumber daya alam strategis c. fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan

pengembangan teknologi kedirgantaraan d. fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga

atom dan nuklir, atau e. fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis

penggunaan teknologi kedirgantaraan teknologi tinggi strategis lainnya,

kawasan secara baik dalam jangka panjang, menjamin keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar kawasan.

b. Belum dimanfaatkanya secara optimal potensi pertambangan dan industri pengolahannya, energi sumberdaya air (mikrohidro) dan panas bumi (geothermal) dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

c. Belum dipertimbangkannya aspek penataan ruang dalam kegiatan pemanfaatan SDA dan pasca pemanfatan SDA

9. Kawasan Teknologi Tinggi Kriteria : b, c Isu : a

Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;

b. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;

c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;

d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;

e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;

f. merupakan kawasan rawan bencana alam; atau

g. merupakan kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

a. Adanya perkembangan isu Carbon Trade (perdagangan karbon), khususnya bagi kawasan hutan lindung. Dengan adanya konpensasi dari Negara-negara industri kepada negara yang memiliki potensi hutan tropis untuk mempertahankan keberadaan kawasan hutan, terutama hutan lindung, kabupaten perlu menyikapi melalui inventarisasi dan penegasan kembali fungsi kawasan lindung dan hutan lindung

b. Tingginya konversi hutan lindung menjadi hutan produksi dan lahan pertanian khususnya hortikultura serta perlu peningkatan pengendalian konversi kawasan hutan lindung untuk mempertahankan kawasan resapan tinggi serta pencegahan erosi dan banjir;

c. Adanya kerawanan bencana banjir kawasan-kawasan yang berada di sepanjang daerah aliran sungai sehingga perlu pencegahaan dengan mengelola DAS

d. Perlunya penataan lahan-lahan bekas area pertambangan dan pemanfaatan kolong-kolong yang terjadi akibat kegiatan TI (Tambang Inkonvensional), harus dilakukan secara seksama dalam rangka revitalisasi kawasan

10. kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup Kriteria :a, b, c, d, g Isu : a, b,e

11. Kawasan Rawan Bencana Kriteria : f, g Isu : c,g,h

12. Kawasan Kritis Lingkungan Kriteria : e, f, g Isu : c,d,

13. Kawasan Perlindungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kriteria : a, b, c, d, g Isu : f,



SUDUT KEPENTINGAN


e. Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan meningkatnya gangguan lingkungan terutama kekeringan, banjir, longsor, dan menurunnya kualitas air;

f. Perlu dilakukan revitalisasi terhadap kawasan hutan, hutan lindung, sumber mata air, hulu sungai, sempadan sungai/situ dalam kerangka memulihkan dan menjaga kesimbangan alam serta menanggulangi bencana banjir sebagai akibat berkurangnya kawasan hutan.

g. Adanya proses degradasi pantai yang mulai terjadi di beberapa wilayah lebih banyak disebabkan aktivitas pembangunan terutama kegiatan permukiman, pertanian dan perkebunan, kecenderungan proses degradasi pantai terus meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan pertanian.

h. Pentingnya antisipasi potensi bencana gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api terhadap kepulauan di Indonesia akibat keberadaan pertemuan lempeng bumi dan lintasan gunung api aktif (ring of fire).

i. Perlunya pengendalian terhadap perkembangan permukiman di kawasan rawan bencana, pembangunan infrastruktur dan bangunan yang mampu meminimalisasi dampak bencana, dan memperhatikan kesiapan mitigasi bencana

Sumber : PP 26/2008 dan Hasil Analisis, 2011



Tabel 2.2 Penetapan Kriteria KSK Berdasarkan Tipologi

NO TIPOLOGI KRITERIA LOKASI

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

1 Kawasan perkotaan,

Diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota

2 Kawasan Koridor Ekonomi

- wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian - wilayah dengan susunan fungsi sebagai tempat permukiman

pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi perdagangan/jasa. - Merupakan kawasan cepat tumbuh, dan/atau - Merupakan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW dan

berpengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten

3 Kawasan Perdesaan

- wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam

- wilayah dengan susunan fungsi sebagai tempat permukiman per-desaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

- Kepadatan penduduk rendah - Mata pencaharian penduduk umumnya pertanian, peternakan, dan

perikanan - Administrasi wilayah desa bukan kelurahan, dan/atau - Merupakan kawasan perdesaan yang ditetapkan dalam RTRW dan

berpengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten

- Sistem jaringan prasarana pendukung kegiatan pertanian - Tempat permukiman perdesaan termasuk kawasan transmigrasi,

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;

- Bentang alam berciri pola ruang pertanian dan lingkungan alami

4 Kawasan Ekonomi cepat tumbuh

- potensi ketersediaan sumberdaya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan yang dapat diperbaharui, kesesuaian lahan, dan ketersedian pencadangan lahan bagi pengembangan investasi, khususnya dalam mendorong industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian kawasan secara berkelanjutan;

- potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi; serta sarana penunjang, seperti alat angkutan/transportasi, gudang, pendingin (coldstorage), peralatan pengolahan dan distribusi, sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk uggulan di kawasan; dan

- keterkaitan pengelolaan pembangunan antarpusat pertumbuhan, dan pusat pertumbuhan dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi

5 Kawasan Tertinggal/terisolasi

- Wilayah dengan perekonomian masyarakat rendah, - Wilayah dengan sumberdaya manusia rendah, - Wilayah dengan prasarana (infrastruktur) wilayahnya rendah, - Wilayah dengan kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), - Wilayah dengan tingkat aksesibilitas rendah, dan/atau

http://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah

http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan

http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi





- Merupakan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW dan perlu penanganan khusus karena berpengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten

6 Kawasan konservasi cagar Budaya/Sejarah

- Wilayah dimana terdapat benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

- Wilayah dimana terdapat benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan/atau

- Merupakan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW dan mempunyai pengaruh sangat penting yang dalam perlindungan budaya/sejarah di wilayah kabupaten

7 Kawasan konservasi Permukiman/Komunitas adat tertentu

- Wilayah dimana terdapat permukiman/komunitas adat tertentu dimana terdapat kelompok permukiman tradisionil yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, dan/atau

- Merupakan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW dan mempunyai pengaruh sangat penting yang dalam perlindungan sejarah di wilayah kabupaten

8 Kawasan teknologi tinggi

- Kawasan dimana teknologi tinggi, ditampilkan, dikembangkan dan dikomersialisasikan, dan/atau

- Merupakan kawasan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam perlgembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di wilayah kabupaten

9 Kawasan Pengembangan SDA darat

- Kawasan yang memiliki nilai strategis kabupaten terdiri atas pertambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi

- Luasan kawasan pertambangan, berdasarkan : wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR)

10 Kawasan Pelindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

- kawasan yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang khas yang perlu dilindungi

- kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;

- kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau

- kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.

- ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa

- kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air





hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. - Merupakan kawasan yang mempunyai pengaruh sangat penting

dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan di wilayah kabupaten

- kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup (darat) dengan luas minimal 250 Ha

11 Kawasan rawan Bencana

- kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana. - Kawasan rawan bencana terdiri dari :

Longsor, wilayah yang memiliki kerentanan gerakan tanah tinggi Zona patahan aktif, wilayah berada 250 m dari zona patahan aktif Tsunami, wilayah dengan elevasi rendah yang pernah atau

berpotensi tsunami Letusan gunung berapi, wilayah sekitar kawah/kaldera, wilayah

yang terkena aliran uap panas, lahar, guguran batu pijar dan gas beracun

Rawan gempa bumi, wilayah yang pernah atau berpotensi mengalami gempa bumi dengan skala 7 – 12 MMI

Bencana lainnya

12 Kawasan Kritis Lingkungan

- wilayah yang berpotensi mengalami masalah dan berdampak kepada kerusakan lingkungan

- wilayah dimana terdapat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan

- wilayah dimana terjadi proses kegiatan geologi dan perubahan ekosistem, serta terjadinya bencana alam secara alami,

- wilayah tertentu dengan kondisi geologi dan kualitas ekosistem yang rendah seperti kesuburan tanah, labil, cadangan sumber air terbatas, terjal, lempengan, patahan dsb,

- kawasan tertentu dengan iklim yang sangat tergantung cuaca, - kawasan yang ditetapkan dalam RTRW dan berpengaruh sangat

penting terhadap Kepentingan pencegahan kerusakan lingkungan kawasan di tingkat kabuapaten.

13 Kawasan perlindungan pesisir dan Pulau –Pulau Kecil

- kawasan yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang khas yang perlu dilindungi

- Kawasan pesisir yang dilindungi yaitu : daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100

(seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik

pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

- Pulau-pulau kecil, yaitu : suatu daratan yang pada saat pasang tertinggi tidak tertutupi air, dengan luas kurang dari 2.000 Km

2

- kawasan perlindungan pesisir dan pulau kecil, terdiri dari ; kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya; suaka margasatwa laut; cagar alam laut; kawasan pantai berhutan bakau; taman nasional laut; taman wisata alam laut;



Tabel 2.3

Jenis KSK yang ada di RTRW Kabupaten

NO TIPOLOGI JENIS KSK

YANG TERDAPAT DI RTRW KABUPATEN

1 Kawasan perkotaan, Diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota

2 Kawasan Koridor Ekonomi - kawasan cepat tumbuh koridor jalan - kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT) - kawasan koridor pantai - kawasan koridor sungai

3 Kawasan Perdesaan - kawasan permukiman pedesaan - kawasan agropolitan - kawasan minapolitan - kawasan perkebunan - kawasan pertanian - kawasan perikanan - kawasan peternakan - kawasan transmigrasi

4 Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh

- kawasan ekonomi sekitar bandara - kawasan ekonomi sekitar pelabuhan - kawasan pariwisata - kawasan minawisata - kawasan wanawisata - kawasan wisata alam - kawasan industri - kawasan industri besar - kawasan agro indutri - kawasan terpadu perikanan dan kelautan

5 Kawasan Tertinggal/terisolasi - kawasan tertinggal - kawasan kurang berkembang - kawasan terisolasi - kawasan perbatasan kabupaten - kawasan tertinggal disebabkan oleh kemiskinan

6 Kawasan konservasi Cagar Budaya/Sejarah

- bangunan bersejarah/monumen - tempat ibadat/religi - makam tokoh masyarakat/pahlawan - rumah adat - museum

7 Kawasan konservasi Permukiman/Komunitas adat tertentu

- kawasan kampung suku adat tertentu - kawasan upacara adat/kesenian tradisionil - kawasan kampung nelayan - kawasan perkampungan tradisionil - desa budaya

8 Kawasan teknologi tinggi - kawasan pembangkit listrik - kawasan pengolahan minyak dan gas bumi - kawasan BTS telekomunikasi - kawasan techno park



NO TIPOLOGI JENIS KSK

YANG TERDAPAT DI RTRW KABUPATEN

- kawasan teknopolitan

9 Kawasan Pengembangan SDA darat

- kawasan pertambangan minyak dan gas bumi - kawasan pertambangan mineral - kawasan pertambangan non mineral

10 Kawasan Pelindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

- kawasan suaka margasatwa - kawasan cagar alam - kawasan hutan lindung - kawasan gambut - kawasan taman nasional - kawasan DAS - kawasan sekitar sekitar waduk/danau - kawasan resapan air - kawasan lindung flora dan fauna tertentu

11 Kawasan rawan Bencana - kawasan rawan longsor - kawasan rawan letusan gunung berapi - kawasan rawan angin puyuh - kawasan rawan patahan/jalur sesar - kawasan rawan banjir - kawasan rawan gelombang pasang, abrasi dan

tsunami

12 Kawasan Kritis Lingkungan - kawasan DAS dan atau sub DAS - kawasan sekitar waduk - kawasan karst - kawasan reklamasi tambang

13 Kapasan perlindungan Pesisir dan Pulau– Pulau Kecil

- kawasan pelestarian mangrove - kawasan pesisir pantai dan muara sungai - kawasan konservasi fauna tertentu dan

terumbu karang - kawasan taman laut - kawasan karang atol - kawasan taman nasional laut - kawasan konservasi laut daerah (KKLD)

Sumber : RTRW kabupaten

2.5 KETENTUAN UMUM PENENTUAN MUATAN RTR KSK

Ketentuan umum penentuan muatan RTR KSK memberikan informasi mengenai kerangka pikir RTR KSK sesuai dengan tipologi KSK, meliputi:

1) Bentuk KSK

Pada umumnya KSK terdiri dari kawasan inti dan kawasan penyangga. Namun tidak semua tipologi KSK memerlukan kawasan penyangga. Bentuk KSK meliputi KSK berbasis kawasan dan KSK berbasis objek strategis, hal ini akan berimplikasi pada kepentingan pengaturan konsep pengembangan KSK.

Bentuk KSK diuraikan sebagai berikut (Lihat gambar 2.2):



a) KSK berbasis kawasan merupakan KSK yang dicirikan oleh keberadaan wilayah yang direncanakan relatif luas dalam satu kesatuan/dominasi fungsi, di dalam wilayah administrasi kabupaten. Contoh KSK berbasis kawasan antara lain kawasan perkotaan, kawasan agropolitan dan kawasan tertinggal

b) KSK berbasis obyek strategis merupakan KSK yang dicirikan oleh keberadaan obyek strategis berkaitan dengan fungsi strategis obyek yang ditetapkan sebagai KSK. Contoh KSK berbasis objek antara lain kawasan bangunan bersejarah dan kawasan teknologi tinggi.

Gambar 2.2 Ilustrasi Bentuk KSK Berbasis Kawasan dan Obyek Strategis

KSK dapat berimpit dengan kawasan lain seperti KSN, KSP dan/atau kawasan perkotaan kabupaten yang diatur dengan RDTR. Beberapa contoh ilustrasi kedudukan KSK dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.3. Ilustrasi Lokasi KSK



2) Delineasi KSK Penentuan delineasi KSK mengikuti ketentuan pemetaan KSK sebagai berikut: 1) deliniasi kawasan strategis harus dituangkan dalam peta pada satu lembar

kertas yang menggambarkan wilayah kabupaten secara keseluruhan; 2) pada peta KSK juga harus digambarkan deliniasi kawasan strategis

nasional dan/atau provinsi yang berada di dalam wilayah kabupaten bersangkutan;

3) pada bagian legenda peta harus dijelaskan bidang apa yang menjadi pusat perhatian setiap deliniasi KSK; dan

4) penggambaran peta KSK harus mengikuti peraturan perundangan-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang.

Deliniasi KSK sangat penting terutama berkaitan dengan fokus pengaturan yang harus ditetapkan pada setiap tipologi KSK. Penentuan delineasi KSP dilakukan sesuai dengan karakteristik tipologi dan keterkaitan kawasan secara fungsional, serta dilakukan dengan pertimbangan antara lain: a) Kondisi riil kawasan; b) potensi perekonomian kawasan; c) interaksi sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya masyarakat; d) potensi sumber daya alam kawasan; e) kondisi daya dukung dan daya tampung fisik dasar; f) keberadaan infrastruktur; g) pertimbangan batas fisik dan/atau administrasi; dan h) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

3) Fokus Penanganan KSK

Fokus penangan KSK dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang perlu diprioritaskan untuk mewujudkan fungsi kawasan berdasarakan nilai dan isu strategis kawasan sesuai dengan tipologi KSK.

4) Tingkat Ketelitian Peta KSK Kebutuhan data spasial pendukung dan output peta RTR KSK didasarkan pada karakteristik tipologi KSK. Pengaturan tingkat ketelitian peta disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan RTR KSK dan pemanfaatan produk rencana tata ruang KSK tersebut.

5) Tujuan, Kebijakan, Dan Strategi Penataan Ruang KSK Penentuan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang KSK dilakukan dengan mempertimbangkan isu strategis dan fokus penanganan KSK.

6) Rencana Jaringan Prasarana KSK Rencana jaringan prasarana KSK, merupakan pengembangan hierarkhi jaringan prasarana yang ditetapkan dalam struktur ruang yang termuat dalam RTRW kabupaten. Rencana jaringan prasarana berfungsi sebagai : - Pembentuk sistem pelayanan, terutama pergerakan di dalam kawasan - Dasar peletakan jaringan serta rencana pembangunan prasarana dan

utilitas dalam kawasan sesuai dengan fungsi pelayanan - Dasar rencana sistem pergerakan dan aksesibilitas lingkungan rencana

teknis sektoral



Rencana jaringan prasarana dirumuskan berdasarkan : - Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang termuat dalam RTRW

kabupaten - Kebutuhan pelayanan dan pengembangan bagi kawasan - Rencana pola ruang kawasan yang termuat RTRW kabupaten - Sistem pelayanan, terutama pergerakan, sesuai fungsi dan peranan

kawasan - Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Materi rencana jaringan prasarana untuk KSK meliputi : a. Rencana pengembangan jaringan pergerakan, merupakan seluruh jaringan

primer dan jaringan sekunder dalam kawasan yang meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan dan jaringan jalan lain yang belum termuat dalam RTRW kabuapaten.

b. Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan, merupakan penjabaran dari jaringan distribusi dan pengembangannya berdasarkan prakiraan kebutuhan energi/kelistrikan di kawasan yang termuat dalam RTRW.

c. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi, berupa rencana kebutuhan dan sistem telekomunikasi

d. Rencana pengembangan jaringan air minum, berupa rencana kebutuhan dan sistem air minum

e. Rencana pengembangan jaringan drainase, terdiri atas sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan dan rencana kebutuhan sistem jaringan drainase yang meliputi jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan sekunder dan jaringan lingkungan.

f. Rencana pengembangan jaringan air limbah, meliputi sistem pembuangan air limbah setempat (on site sistem) maupun pembuangan air limbah terpusat (off site sistem).

g. Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya, sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan

Sedangkan materi rencana jaringan prasarana lainnya, direncanakan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan, misalnya untuk kawasan rawan bencana wajib menyediakan jalur evakuasi bencana yang meliputi jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara yang terintegrasi baik untuk skala kabupaten, kawasan dan skala lingkungan.

7) Rencana Pola Ruang KSK (zoning map)

Rencana pola ruang dalam RTR KSK merupakan rencana distribusi zona peruntukan yang antara lain meliputi hutan lindung, zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya, zona perlindungan setempat, perumahan, perdagangan, jasa, perkantoran, industri, ke dalam blok-blok. Rencana pola ruang dimuat dalam peta yang juga berfungsi sebagai zoning map bagi peraturan zonasi. Rencana pola ruang berfungsi sebagai : - Alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial, ekonomi, serta kegiatan

pelestarian fungsi lingkungan dalam kawasan - Dasar penerbitan izin pemanfatan ruang - Dasar penyusunan RTBL - Dasar penyusunan rencana jaringan prasarana



Rencana pola ruang, terdiri atas : a) Zona lindung

Zona hutan lindung Zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya Zona perlindungan setempat Zona RTH Zona suaka alam dan cagar budaya Zona lindung lainnya

b) Zona budidaya Zona perumahan Zona perdagangan dan jasa Zona perkantoran Zona sarana pelayanan umum Zona industri Zona khusus Zona lainnya Zona campuran

8) Ketentuan Pemanfaatan Ruang KSK

Ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana kawasan strategis, merupakan upaya mewujudkan rencana kawasan strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan yang tahapan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan tahapan waktu pelaksanaan RTRW Kabupaten beserta indikasi sumber pembiayaan. Ketentuan pemanfaatan ruang berfungsi sebagai : - Dasar pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman investasi

pengembangan kawasan - Ketentuan untuk sektor dalam penyusunan program - Dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima)

tahunan dan penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun

- Acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi

Ketentuan pemanfaatan ruang disusun berdasarkan : - Rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana - Ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan - Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan - Masukan dan kesepakatan dengan para investor - Prioritas pengembangan kawasandan pentahapan rencana pelaksanaan

program sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) kabupaten, serta rencana terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah (RPI2JM)

Program dan pemanfaatan ruang, meliputi : a. Program pemanfaatan ruang prioritas b. Lokasi, dimana usulan program akan dilaksanakan c. Besaran, perkiraan jumlah usulan program prioritas d. Sumber pendanaan, e. Instansi pelaksana f. Waktu dan tahapan pelaksanaan



9) Ketentuan Peraturan Zonasi KSK Uraian selengkapnya peraturan zonasisebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RTR KSK ini , akan diuraikan pada bab III di sub bab 3.4.6 pedoman ini.

Lingkup pengaturan muatan pedoman rencana tata ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang akan diatur untuk masing-masing tipologi dijabarkan pada gambar 2.3 dan tabel 2.4 berikut :

Gambar 2.4

Tata Cara Perumusan Muatan KSK



Tabel 2.4

Ketentuan Umum Muatan Pedoman RTR KSK

No Tipologi

Bentuk KSK

Delineasi Kawasan

Fokus Penanganan Tingkat

Ketelitian Peta

Tujuan, Kebijakan dan Strategi

Konsep Pengembangan

Rencana Jaringan

Prasarana

Rencana Pola Ruang

(zoning map)

Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Ketentuan Pengelolaan

1 Kawasan perkotaan


2 Kawasan koridor ekonomi

Ditentukan sebagai KSK dengan bentuk berbasis kawasan

Deliniasi kawasan ditetapkan berdasarkan fungsi kawasan

Difokuskan dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan koridor ekonomi yang terpadu dengan ditunjang dukungan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi dalam rangka mendorong investasi untuk pengembangan kawasan koridor ekonomi yang cepat tumbuh

Mengguna-kan skala sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.

Tujuan kebijakan dan strategi difokuskan pada - Mengoptimalkan

potensi ekonomi - Peningkatan daya

saing kawasan - Peningkatan kualitas

sarana dan prasarana

- penetapan kegiatan ekonomi,

- ketenagakerjaan, - sistem prasarana,

dan -

Rencana jaringan prasarana : - Rencana

jaringan pergerakan

- Rencana jaringan energi/listrik

- Rencana jaringan telekomunikasi

- Rencana jaringan air minum

- Rencana jaringan drainase Rencana prasarana lainnya

Rencana pola ruang meliputi - pengaturan zona

pada kawasan inti dan

- pengaturan zona pada kawasan penyangga

Mewujudkan RTR kawasan starategis dalam bentuk program selama 5 tahunan selama 20 tahun : - Program pemanfaatan

ruang prioritas - Lokasi usulan program - Besaran satuan

usulanprogram - Sumber pendanaan dari

APBN, APBD, swasta dan masyarakat

- Instansi pelasana

Difokuskan pada peraturan zonasi, perizinan, insentif disinsentif, dan sanksi.

dilakukan oleh dinas/ lembaga daerah yang menangani pengelolaan kawasan perkotaan.

3 Kawasan Perdesaan

Ditentukan sebagai KSK dengan basis Basis Kawasan - Kawasan inti - kawasan

penyangga

Fungsi kawasan

Difokuskan dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan perdesaan yang terpadu dengan ditunjang dukungan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi dalam rangka mendorong investasi untuk tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan


Perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi difokuskan pada - Mengembangkan

sektor unggulan - penetapan kegiatan

ekonomi, - ketenagakerjaan, - sistem prasarana,

dan - perlindungan

kawasan


jaringan pergerakan




- Rencana jaringan drainase

- Rencana prasarana lainnya.








- Instansi pelasana


dilakukan oleh dinas/ lembaga daerah yang menangani kawasan perdesaandan bidang terkait lainnya.



No Tipologi

Bentuk KSK

Delineasi Kawasan


Ketelitian Peta


Konsep Pengembangan

Rencana Jaringan

Prasarana

Rencana Pola Ruang

(zoning map)



Ruang


4 Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh

Ditentukan sebagai KSK dengan basis Basis kawasan - Kawasan inti - Kawasan

penyangga

Fungsi kawasan

Difokuskan dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan ekonomi sektor unggulan yang terpadu dengan ditunjang oleh prasarana dan fasilitas dalam rangka mendorong investasi dan berjalannya sistem dan usaha agribisnis pada sektor unggulan selektif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah.


Perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi difokuskan pada - Mengembangkan

sektor unggulan - penetapan kegiatan


dan - perlindungan

kawasan


jaringan pergerakan





- Rencana prasarana lainnya








- Instansi pelasana


dilakukan oleh dinas/ lembaga daerah yang menangani bidang ekonomi.

5 Kawasan tertinggal/ terisolir

Ditentukan sebagai KSK dengan basis Basis kawasan

- Interaksi sosial- ekonomi masyarakat

- sebaran potensi eonomi masyarakat

Difokuskan dalam rangka Meningkatkan perekonomian dan infrastruktur kawasan melalui dukungan kebijakan pembangunan dan dukungan sistem jaringan prasarana dan sarana untuk meningkatkan ketertinggalan kawasan


Perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi difokuskan pada - penetapan kegiatan


dan - perlindungan

kawasan


jaringan pergerakan






Rencana pola ruang - Rencana zona

lindung - Rencana zona

budidaya





- Instansi pelasana


dilakukan oleh dinas/ lembaga daerah yang menangani bidang ekonomi.

6 Kawasan Konservasi cagar Budaya dan sejarah

Ditentukan sebagai KSK dengan basis Basis kawasan/ Objek strategis

Fungsi kawasan

Difokuskan dalam rangka mewujudkan konservasi lingkungan terhadap obyek/kawasan budaya dan sejarah yang lestari pada


Perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi difokuskan pada - Perlindungan

terhadap kawasan/objek warisan budaya,


jaringan pergerakan

- Rencana jaringan

Rencana pola ruang berupa - pengaturan zona


- pengaturan zona pada kawasan


ruang prioritas - Lokasi usulan program


dilakukan oleh dinas/lembaga daerah yang menangani bidang social budaya dan



No Tipologi

Bentuk KSK

Delineasi Kawasan


Ketelitian Peta


Konsep Pengembangan

Rencana Jaringan

Prasarana

Rencana Pola Ruang

(zoning map)



Ruang


jangka panjang.

- Pengendalian dan pengembangan kawasan inti sesuai kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya,

- Pengendalian dan pengembangan kawasan penyangga untuk melindungi kawasan inti

energi/listrik - Rencana

jaringan telekomunikasi




penyangga. - Besaran satuan usulanprogram

- Sumber pendanaan dari APBN, APBD, swasta dan masyarakat

- Instansi pelasana

sejarah.

7 Kawasan Konservasi permukiman /komunitas adat tertentu

Ditentukan sebagai KSK dengan basis Basis kawasan/ Objek strategis

kawasan inti, kawasan penyangga

Difokuskan dalam rangka mewujudkan konservasi lingkungan terhadap /kawasan permukiman komunitas adat tertentu yang lestari pada jangka panjang.


Perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi difokuskan pada - Perlindungan

terhadap kawasan permukiman,

- Pengendalian dan pengembangan kawasan inti sesuai kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya,

- Pengendalian dan pengembangan kawasan penyangga untuk melindungi kawasan inti


jaringan pergerakan






Rencana pola ruang berupa - pengaturan zona


- pengaturan zona pada kawasan penyangga.





- Instansi pelasana


dilakukan oleh dinas/lembaga daerah yang menangani bidang social budaya dan sejarah.

8 Kawasan Pengembangan Sumber Daya Alam

Ditentukan sebagai KSK dengan basis Basis kawasan/ objek strategis


difokuskan dalam rangka mewujudkan keseimbangan ekosistem kawasan dengan melindungi/memanfaatkan SDA secara aman


Perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi difokuskan pada - pemanfaatan SDA, - pengelolaan

lingkungan, - pengaturan zonasi, - pengaturan kegiatan, - pengaturan sistem

jaringan prasarana, dan

- pengelolaan kawasan penyangga


jaringan pergerakan



- Rencana prasarana

Rencana pola ruang meliputi - pengaturan

keseimbangan ekosistem kawasan dan pemanfaatan sumber daya alam pada kawasan inti dan






- Instansi pelasana


dilakukan oleh dinas/lembaga daerah yang menangani pengembangan kawasan dan SDA.



No Tipologi

Bentuk KSK

Delineasi Kawasan


Ketelitian Peta


Konsep Pengembangan

Rencana Jaringan

Prasarana

Rencana Pola Ruang

(zoning map)



Ruang


lainnya

9 Kawasan teknologi Tinggi

Ditentukan sebagai KSK dengan basis Basis obyek strategis


difokuskan dalam rangka mewujudkan lingkungan kawasan dan/atau objek teknologi tinggi berfungsi maksimal sesuai dengan jangka waktu rencana operasional


Perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi difokuskan pada - Perlindungan dan

persyaratan teknis kawasan teknologi tinggi,

- pengaturan kegiatan, dan dukungan prasarana kawasan, dan

- pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan penyangga


jaringan pergerakan





di kawasan penyangga untuk menjamin operasionalisasi instalasi teknologi tinggi





- Instansi pelasana


dilakukan oleh dinas /lembaga daerah yang menangani pengembangan kawasan, teknologi tinggi

10 Kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup (darat)



difokuskan dalam rangka mewujudkan kawasan lindung bagi perlindungan ekosistem, flora/fauna, keseimbangan tata guna air, keseimbangan iklim makro yang menjamin keserasian kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal balik


Perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi difokuskan pada - pengelolaan

lingkungan, - pengaturan zonasi, - pengaturan kegiatan, - pengelolaan

kawasan penyangga


jaringan pergerakan









- Instansi pelasana


dilakukan oleh dinas/ lembaga daerah yang menangani lingkungan hidup dan sektor terkait.

11 Kawasan rawan bencana


Kawasan rawan bencana, kawasan evakuasi

difokuskan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang mendukung upaya mitigasi dan adaptasi pada kawasan rawan bencana .


Perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi difokuskan pada - penetapan kegiatan

dalam upaya mitigasi dan adaptasi bencana,

- pengaturan sistem evakuasi, dan

- pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana


jaringan pergerakan



pada KRB, dan - pengaturan zona

pada kawasan evakuasi





- Instansi pelasana


dilakukan oleh dinas /lembaga daerah yang menangani pengembangan kawasan dan sector terkait.

12 Kawasan kritis Ditentukan WS/DAS, difokuskan dalam Mengguna-kan Perumusan tujuan, Rencana jaringan Rencana pola ruang Mewujudkan RTR kawasan Difokuskan pada dilakukan oleh



No Tipologi

Bentuk KSK

Delineasi Kawasan


Ketelitian Peta


Konsep Pengembangan

Rencana Jaringan

Prasarana

Rencana Pola Ruang

(zoning map)



Ruang


lingkungan sebagai KSK dengan basis Basis kawasan

kawasan ekosistem, kawasan penyangga

rangka mewujudkan kawasan yang lestari pada jangka panjang, dengan memberikan prioritas tinggi dalam rangka menjaga daya dukung lingkungan untuk mencegah berbagai bentuk gangguan lingkungan terutama banjir, longsor, dan menurunnya kualitas air.

skala sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.

kebijakan, dan strategi yang difokuskan pada - pengelolaan

lingkungan, - pengendalian sistem

pusat pelayanan, - pengendalian sistem

jaringan prasarana, - pengaturan fungsi

lindung dan fungsi budidaya.

prasarana : - Rencana

jaringan pergerakan


meliputi - pengaturan

komposisi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang menjamin keserasian kemampuan dan pemanfaatan

starategis dalam bentuk program selama 5 tahunan selama 20 tahun : - Program pemanfaatan




- Instansi pelasana

peraturan zonasi, perizinan, insentif disinsentif, dan sanksi.

dinas /lembaga daerah yang menangani pengembangan kawasan dan sector terkait.

13 Kawasan perlindungan pesisir dan pulau kecil


Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

difokuskan dalam rangka mewujudkan lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari pada jangka panjang.


Perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi yang difokuskan pada - pengelolaan

lingkungan, - pengendalian sistem

pusat pelayanan, - pengendalian sistem

jaringan prasarana, - pengaturan fungsi

lindung dan fungsi budidaya.


jaringan pergerakan


Rencana pola ruang meliputi - pengaturan

komposisi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang menjamin keserasian kemampuan dan pemanfaatan





- Instansi pelasana


dilakukan oleh dinas /lembaga daerah yang menangani pengembangan kawasan dan sector terkait.



BAB III KETENTUAN TEKNIS MUATAN RTR KSK

3.1 DELINEASI KSK

Delineasi merupakan batas yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang digunakan sebagai batas wilayah perencanaan RTR KSK. Kriteria tertentu yang dimaksud disesuaikan dengan tipologi KSK.

Delineasi KSK mencakup kawasan inti dan kawasan penyangga yang penetapannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis sektoral. Pertimbangan dalam penentuan delineasi untuk masing-masing tipologi diuraikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut

Tabel 3.1

Penentuan Delineasi KSK

TIPOLOGI ASPEK YANG DIPERTIMBANGAN PENENTUAN

DELINEASI KSK

1. Kawasan perkotaan


2. Kawasan Koridor ekonomi

a. Keterkaitan fungsional sosial-ekonomi b. Sebaran pusat-pusat pelayanan kegiatan ekonomi c. Perkembangan area terbangun d. Faktor keseimbangan daya dukung, ekologi dan sumber daya air e. Ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Kawasan Perdesaan

a. Intreraksi sosial budaya masyarakat b. Daya dukung fisik lingkungan , ekologis dan sumber daya air c. Sebaran fasilitas perekonomian kawasn d. Ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh

a. Keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan/atau kawasan penyangga; - Kawasan inti merupakan kawasan dengan batas tertentu dan

memperoleh fasilitas tertentu yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian tertentu;

- Kawasan penyangga merupakan kawasan dengan radius tertentu dari batas kawasan inti dengan perlakuan khusus yang memiliki fungsi menyediakan bahan baku bagi kawasan inti yang dimaksud.

b. Aksesibilitas antara kawasan sentra produksi dengan dengan kawasan penghasil bahan baku

c. Faktor keseimbangan ekologis dan sumber daya air; d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kawasan tertinggal/terisolir

a. Keterkaitan kawasan dengan kawasan lainnya dalam rangka meningkatkan pengembangan kawasan

b. Ketersedian fasilitas dan perekonomian wilayah c. Faktor keseimbangan ekologis dan sumber daya air;




DELINEASI KSK

d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kawasan Konservasi Cagar Budaya/ Sejarah

a. Keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan/atau kawasan penyangga dalam rangka pengelolaan perlindungan dan pelestarian obyek/kawasan cagar budaya/sejarah; - Kawasan inti merupakan kawasan dengan batas tertentu

sebagai objek/kawasan warisan budaya/sejarah; - kawasan penyangga merupakan kawasan dengan radius

tertentu dari batas kawasan inti yang memiliki fungsi melindungi kawasan inti yang dimaksud;

b. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kawasan Konservasi permukiman/komunitas adat tertentu

a. Keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan/atau kawasan penyangga dalam rangka pengelolaan perlindungan dan pelestarian obyek/kawasan permukiman/komunitas adat tertentu; - Kawasan inti merupakan kawasan dengan batas tertentu

sebagai objek/kawasan permukiman/komunitas tertentu; - kawasan penyangga merupakan kawasan dengan radius

tertentu dari batas kawasan inti yang memiliki fungsi melindungi kawasan inti yang dimaksud;

b. Ketentuan peraturan perundang-undangan

8. Kawasan pengembangan SDA darat

a. Keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan kawasan penyangga; - kawasan inti merupakankawasan dengan batas tertentu yang

ditetapkan sebagai kawasan dengan batas tertentu sebagai kawasan pemanfaatan sumber daya alam berupa wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR);

- Kawasan penyangga merupakan kawasan dengan radius tertentu dari batas kawasan inti yang berpotensi mempengaruhi kawasan inti atau sebaliknya sebagai kawasan yang berpotensi dipengaruhi oleh kawasan inti.

b. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kawasan Teknologi Tinggi

a. keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan kawasan penyangga dalam rangka melindungi objek vital teknologi tinggi: - kawasan inti pada kawasan teknologi tinggi yaitu kawasan

dengan batas tertentu sebagai wilayah instalasi teknologi tinggi dan kegiatan-kegiatan pendukung

- kawasan penyangga pada kawasan teknologi tinggi yaitu kawasan dengan radius tertentu dari batas kawasan inti yang berpotensi mempengaruhi kawasan inti atau sebaliknya sebagai kawasan yang berpotensi dipengaruhi oleh kawasan inti

b. ketentuan peraturan perundang-undangan

10. Kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup

a. Keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan kawasan penyangga; - Kawasan inti merupakan kawasan dengan batas tertentu

sebagai kawasan hutan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sesuai ketentuan perundang-undangan, meliputi : (a) Perlindungan Kawasan bawahannya (Kawasan hutan lindung, Kawasan Bergambut, Kawasan resapan air), (b)perlindungan setempat, (c) KSA/KPA, dan cagar budaya




DELINEASI KSK

(d) Rawan bencana alam, (e) Kawasan lindung geologi, dan lainnya

- Kawasan penyangga merupakan kawasan dengan radius tertentu dari batas kawasan inti sebagai kawasan yang berpotensi mempengaruhi kawasan inti.

11. Kawasan rawan bencana

Keterkaitan kegiatan di kawasan rawan bencana/KRB dan hasil kajian evakuasi bencana yang telah ada berdasarkan karakteristik bencana: a. Kawasan rawan bencana/KRB (disaster zona);

- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - pertimbangan dampak bencana dengan memperhatikan

sejarah bencana di masa lalu (histori) dan potensi tinggi mengalami bencana alam/letusan gunung berapi/gempa bumi dll.

- Hasil kajian evakuasi bencana yang telah ada didasarkan pada sejarah penanganan evakuasi dan hasil kajian penanganan evakuasi yang mewadahi sistem evakuasi.

12. Kawasan Kritis Lingkungan

a. Kawasan kritis lingkungan ditentukan berdasarkan batas wilayah sungai (WS) atau daerah aliran sungai (DAS) yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kawasan ekosistem meliputi; - Kriteria teknis kawasan ekosistem - Ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Kawasan perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil

a. Kawasan perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil ditentukan berdasarkan batas wilayah pesisir dan pulau-pulau yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Pulau-Pulau Kecil merupakan suatu daratan yang pada saat

pasang tertinggi tidak tertutupi air, dengan luas kurang dari 2.000 Km

2

- Pesisir b. ketentuan peraturan perundang-undangan



Tabel 3.2 Penentuan Jarak, Luas dan Fungsi KSK

TIPOLOGI Luas Fungsi




- Ditentukan berdasarkan hasil kajian kebutuhan ruang bagi pengembangan kegiatan pelayanan berdasarkan masterpaln kawasan

- Batasan wilayah menggunakan batas desa/batasan lain

- Ditentukan berdasarkan RTRW kabupaten Pusat kegiatan ekonomi Industri Perdagangan dan jasa


- Ditentuakan berdasarkan hasil kajian kebutuhan ruang bagi pengembangan kegiatan pelayanan berdasarkan masterpaln kawasan


- Ditentukan berdasarkan RTRW kabupaten Permukiman perdesaan Konservasi SDA Katahanan pangan (pertanian)


- Ditentuakan berdasarkan hasil kajian kebutuhan ruang bagi pengembangan kegiatan pelayanan berdasarkan masterpaln kawasan


- Ditentukan dalam RPJPD kabupaten

- Ditentukan berdasarkan RTRW kabupaten

- Berdasarkan masterpaln kawasan Permukiman perdesaan Konservasi SDA Katahanan pangan (pertanian,

perkebunan, perikanan)

5. Kawasan tertinggal/terisolir

- Batasan wilayah menggunakan batas desa/batasan lain - Jarak terjau dari pusat kegiatan 100 km

Permukiman perdesaan Konservasi SDA Pertanian




6. Kawasan Konservasi Cagar Budaya/ Sejarah

Ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat, dibagi dalam sistem zona, terdiri dari - Kawasan inti - Kawasan penyangga - Kawasan pengembangan - kawasan penunjang Batasan wilayah menggunakan batas desa/batasan lain

- Kawasn inti, Konservasi cagar budaya

- Kawasan penyangga, untuk : Permukiman Perdagangan/jasa pertanian

7. Kawasan Konservasi permukiman/komunitas adat tertentu

Ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat, dibagi dalam sistem zona, terdiri dari - Kawasan inti - Kawasan penyangga - Zona pengembangan - Zona penunjang Batasan wilayah menggunakan batas desa/batasan lain

- Kawasn inti, Konservasi permukiman adat

- Kawasan penyangga, untuk : Permukiman Pengembangan SDA pertanian


Luasan kawasan pertambangan, berdasarkan : - wilayah usaha pertambangan (WUP), - wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), - wilayah pertambangan rakyat (WPR) - tidak terkait dengan wilayah admiinistrasi dapat lintas provinsi maupun

kabupaten/kota Batasan wilayah menggunakan batas desa/batasan lain

- Kawasan inti, kawasan penggunnan SDA (pertambangan)

- Kawasan penyangga, untuk : Permukiman pertanian


- Ditetapan dalam RPJMD kabupaten - Ditentuakan berdasarkan hasil kajian kebutuhan ruang bagi pengembangan

kegiatan pelayanan berdasarkan masterpaln kawasan Batasan wilayah menggunakan batas desa/batasan lain

- Kawasn inti, kawasan pengembangan teknologi tinggi

- Kawasan penyangga, untuk : Permukiman Pertanian





- kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup (darat) dengan luas minimal 250 Ha


- Kawasn inti, kawasan lindung - Kawasan penyangga, untuk : Hutan produksi perkebunan Permukiman pertanian


Batas kawasan ditentuakan berdasarkan informasi geologi dan tingakat resiko bencana. - Untuk bencana letusan gunung api dibagi dalam 3 tipe Tipe A, resiko rendah Tipe B, resiko sedang Tipe C, resiko tinggi

- Untuk bencana gempa bumi dibagi dalam 6 tipe Tipe A kawasan yang berlokasi jauh dari daerag sesar yang rentan terhadap

getaran gempa Tipe B kawasan yang mempunyai 1 faktor dominan, cenderung menagalami

kerusakan cukup parah Tipe C kawasan yang mempunyai 2 faktor dominan, (kerawanan tinggi)

cenderung menagalami kerusakan cukup parah dan kerusakan bangunan beton

Tipe D kawasan yang mempunyai 2-3 faktor dominan yang saling melemahkan, cebderung mengalami keruskan parah pada setiap bangunan

Tipe E merupakan jalur sesar yang dekat dengan epicentrum yang dicerminkan intensitas gempa yang tinggi dan mengakibatkan kerusakan fatal

Tipe F kawasan pada landasan tsunami sangat merusak dan sepanjang zona sesar mempunyai kerusakan fatal saat gempa

- Batasan Zona patahan aktif, wilayah berada 250 m dari zona patahan aktif - Batasan wilayah menggunakan batas desa/batasan lain






- Batasan wilayah menggunakan batas desa/batasan lain - Kawasn inti, kawasan lindung - Kawasan penyangga, untuk : Hutan produksi perkebunan Permukiman Pertanian

13. Kawasan perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil

- Kawasan pesisir yang dilindungi : daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter

dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam

atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. Kawasan pantai berhutan bakau minimal 130 x nilai rata-rata perbedaan air

pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari air surut terendah kea rah darat

- Pulau-pulau kecil, yaitu : suatu daratan yang pada saat pasang tertinggi tidak tertutupi air, dengan luas kurang dari 2.000 Km2




3.2 FOKUS PENANGANAN KSK

Fokus penangan merupakan pokok-pokok yang menjadi tujuan utama penangan yang menjadi pertimbangan utama dalam perumusan muatan RTR di masing-masing tipologi KSK.

Penetapan fokus penanganan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatur hal-hal penting yang perlu ditangani untuk masing-masing tipologi KSK.

Berikut fokus pengaturan minimal untuk masing-masing tipologi KSK :

Tabel 3.3 Fokus Penanganan KSK

TIPOLOGI KSK FOKUS PENANGANAN





Difokuskan dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan koridor ekonomi yang terpadu dengan ditunjang dukungan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi dalam rangka mendorong investasi untuk pengembangan kawasan koridor ekonomi yang cepat tumbuh, meliputi : a. Pengaturan kegiatan ekonomi utama yang mendukung kawasan

koridor ekonomi yang direncanakan dalam RTRW dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional

b. Pengaturan sistem jaringan prasarana yang mundukung fungsi perkotaan

c. Mengatur pola ruang yang serasi antara peruntukan kegiatan lindung dan kegiatan budidaya untuk pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat

d. Mengatur pola pemanfatan ruang selama 20 tahun yang dibagi dalam program 5 tahunan

e. Penetapan sub kawasan yang diprioritaskan penangannya f. Pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan berupa

penyusunan peraturan zonasi agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan


Difokuskan dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan perdesaan yang terpadu dengan ditunjang dukungan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi dalam rangka mendorong investasi untuk tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, meliputi : a. Pengaturan kegiatan ekonomi utama yang mendukung sistem

perdesaan yang direncanakan dalam RTRW dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional

b. Pengaturan sistem jaringan prasarana yang mundukung fungsi perdesaan

c. Mengatur pola ruang yang serasi antara peruntukan kegiatan lindung dan kegiatan budidaya untuk pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat

d. Mengatur pola pemanfatan ruang selama 20 tahun yang dibagi dalam program 5 tahunan

a. Pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan





perkotaan berupa penyusunan peraturan zonasi agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan


Difokuskan dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan ekonomi sektor unggulan yang terpadu dengan ditunjang oleh prasarana dan fasilitas dalam rangka mendorong investasi dan berjalannya sistem dan usaha agribisnis pada sektor unggulan selektif, sektor pariwisata, dan sektor industri, sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi : a. Pengaturan sentra unggulan ekonomi meliputi; sektor primer

(kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan), sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (perdagangan, jasa,);

b. Pengaturan pengembangan usaha (bussiness development) yang berisi antara lain bussiness plan dan pengembangan kasus pada minimal 1 (satu) komoditas unggulan;

c. Pengaturan sistem pusat pelayanan pendukung sentra ekonomi unggulan dengan memperhatikan sistem perkotaan yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi dan kabupaten;

d. Pengaturan di kawasan inti untuk kegiatan Industri pengolahan Perdagangan dan jasa

e. Pengaturan di kawasan penunjang untuk kegiatan Penghasil bahan baku

f. Pengaturan sistem jaringan prasarana yang mendukung fungsi kawasan

g. Mengatur pola ruang yang serasi antara peruntukan kegiatan lindung dan kegiatan budidaya untuk pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat

h. Mengatur pola pemanfatan ruang selama 20 tahun yang dibagi dalam program 5 tahunan

i. Pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan berupa penyusunan peraturan zonasi agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan

j. Pengaturan kelembagaan pengelola kawasan

5. Kawasan tertinggal/ terisolir

Difokuskan dalam rangka Meningkatkan perekonomian dan infrastruktur kawasan melalui dukungan kebijakan pembangunan dan dukungan sistem jaringan prasarana dan sarana untuk meningkatkan ketertinggalan kawasan, meliputi : a. Pengaturan kegiatan ekonomi b. Pengaturan penyediaan lapangan pekerjaan; c. Pengaturan kawasan inti, terdiri atas;

- pengaturan zona dan kegiatan; - pengaturan standarisasi pelayanan minimal sistem jaringan

prasarana. d. Pengaturan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat

pertumbuhan wilayah; e. pengembanganan prasarana dan sarana penunjang kegiatan

ekonomi masyarakat; f. peningkatann akses masyarakat ke sumber pembiayaan; dan





g. peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.

6. Kawasan konservasi Cagar Budaya/Sejarah

Difokuskan dalam rangka mewujudkan konservasi lingkungan terhadap obyek/kawasan budaya dan sejarah yang lestari pada jangka panjang, meliputi :. a. Pengaturan kawasan inti meliputi :

- Pengaturan zona dan kegiatan yang difokuskan pada perlindungan/pelestarian warisan budaya/adat tertentu;

- Pengaturan jenis dan kualitas pelayanan prasarana pendukung berbasis nilai-nilai warisan budaya dan adat tertentu.

b. Pengaturan kawasan penyangga meliputi; - Pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk

perlindungan kawasan inti; - Pengaturan zona dan kegiatan di kawasan penyangga;

c. Pengaturan prasarana pendukung pengembangan kawasan penyangga, termasuk antisipasi bencana banjir dan kebakaran.

7. Kawasan konservasi permukiman/komunitas adat tertentu

Difokuskan dalam rangka mewujudkan konservasi lingkungan terhadap /kawasan permukiman komunitas adat tertentu yang lestari pada jangka panjang, meliputi :. a. Pengaturan kawasan inti meliputi :

- Pengaturan zona dan kegiatan yang difokuskan pada perlindungan/pelestarian warisan budaya/adat tertentu;

- Pengaturan jenis dan kualitas pelayanan prasarana pendukung berbasis nilai-nilai warisan budaya dan adat tertentu.

b. Pengaturan kawasan penyangga meliputi; - Pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk

perlindungan kawasan inti; - Pengaturan zona dan kegiatan di kawasan penyangga;

c. Pengaturan prasarana pendukung pengembangan kawasan penyangga, termasuk antisipasi bencana banjir dan kebakaran.

8. Kawasan teknologi Tinggi

difokuskan dalam rangka mewujudkan lingkungan kawasan dan/atau objek teknologi tinggi berfungsi maksimal sesuai dengan jangka waktu rencana operasional, meliputi : a. pengaturan kawasan inti:

- pengaturan zonasi dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- pengaturan pembangunan prasarana pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. pengaturan kawasan penyangga: - pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk

pelindungan kawasan inti dan pelindungan keselamatan penduduk di sekitar kawasan inti

- pengaturan zonasi dan kegiatan di kawasan penyangga - pengaturan prasarana pendukung pengembangan kawasan

penyangga - pengaturan pelindungan kawasan inti dari ancaman

bencana, yang antara lain dapat berupa pelindungan dari





potensi ganggung sosial, cahaya, suara, getaran, kebakaran, banjir, dan bencana akibat posisi geografis


difokuskan dalam rangka mewujudkan keseimbangan ekosistem kawasan dengan melindungi/memanfaatkan SDA secara aman, meliputi : a. Pengaturan keseimbangan ekosistem kawasan; b. Pengaturan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan terkait

dampak pemanfaatan sumber daya alam; c. Pengaturan zona dan kegiatan terkait kawasan-kawasan pasca

pemanfaatan sumber daya alam, d. Pengaturan kawasan inti, meliputi;

- Pengaturan zona dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (zona eksploitasi, zona pembuangan limbah, dan zona penunjang),

- Pengaturan sistem jaringan jalan poros/jalan utama kawasan yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung struktur pengembangan wilayah pasca pemanfaatan sumber daya alam.

e. Pengaturan kawasan penyangga; - Pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk

perlindungan kawasan inti; - Pengaturan zona dan kegiatan; - Pengaturan prasarana pendukung pengembangan kawasan

penyangga untuk mengantisipasi kemungkinan kesenjangan dengan kawasan inti.

f. Pengaturan keberlanjutan fungsi pusat pelayanan pasca pemanfaatan sumber daya alam.


difokuskan dalam rangka mewujudkan kawasan lindung bagi perlindungan ekosistem, flora/fauna, keseimbangan tata guna air, keseimbangan iklim makro yang menjamin keserasian kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal balik, meliputi : a. Pengaturan kawasan inti meliputi:

- mencegah pemanfaatan ruang di kawasan lindung yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan

- membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya

- merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan lindung

- pengaturan zona dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- pengaturan pembangunan prasarana pendukung sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Pengaturan kawasan penyangga; - pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk

perlindungan kawasan inti. - Pengaturan zona dan kegiatan, - membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam





dan di sekitar kawasan lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya,

- mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan lindung yang berfungsi sebagai kawasan penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun;

c. Pengaturan sistem jaringan prasarana utama dan keberadaan pusat-pusat pelayanan yang berpotensi mengganggu kawasan inti


difokuskan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang mendukung upaya mitigasi dan adaptasi pada kawasan rawan bencana, meliputi : a. Pengaturan sistem evakuasi; b. Pengaturan fungsi lindung dan fungsi budidaya sesuai

karakteristik daya dukung pada kawasan rawan bencana/KRB; c. Pengaturan kegiatan pada kawasan rawan bencana/KRB

(termasuk hunian sementara) terkait pengelolaan kegiatan pada kawasan rawan bencana/KRB;

d. Pengaturan sistem prasarana pendukung di lokasi evakuasi sesuai standar pelayanan minimal yang ditentukan.


difokuskan dalam rangka mewujudkan kawasan yang lestari pada jangka panjang, dengan memberikan prioritas tinggi dalam rangka menjaga daya dukung lingkungan untuk mencegah berbagai bentuk gangguan lingkungan terutama banjir, longsor, dan menurunnya kualitas air, meliputi : a. Penetapan kriteria keberlanjutan kawasan ekosistem; b. Pengaturan komposisi kawasan lindung dan kawasan budi daya

yang menjamin keserasian kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal balik;

c. Pengaturan fungsi budidaya terkait daya rusak air khususnya sistem pusat pelayanan, fasilitas ekonomi penting, sistem transportasi, serta sistem jaringan sumber daya air

13. Kawasan Pelindungan Pesisir dan Pulau- pesisir Kecil

difokuskan dalam rangka mewujudkan lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari pada jangka panjang, meliputi : a. Pengaturan kawasan inti meliputi:

- pengaturan zona dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- pengaturan pembangunan prasarana pendukung sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Pengaturan kawasan penyangga; - pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk

perlindungan kawasan inti. - Pengaturan zona dan kegiatan, - Pengendalian sistem pelayanan dan sistem prasarana,

c. Pengaturan sistem jaringan prasarana utama dan keberadaan pusat-pusat pelayanan yang berpotensi mengganggu kawasan inti



3.3 SKALA PETA KSK

Penetapan skala peta KSK dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan tata ruang KSK, serta mempertimbangkan luasan geografis dan nilai strategis KSK.

Skala peta RTR KSK dapat berbeda antara kawasan inti dan penyangga dimana skala peta pada kawasan inti lebih detail dari kawasan penyangga. Pembedaan skala tersebut tidak harus berlaku universal untuk semua tipologi KSK, tergantung pada urgensi penanganan

Skala peta KSK untuk masing-masing tipologi KSK yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4 Skala Peta RTR KSK

TIPOLOGI KSK SKALA PETA

1. Kawasan perkotaan Mengacu Permen PU No. 20/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan PZ Kabupaten/Kota

2. Kawasan koridor ekonomi

sekurang-kurangnya 1:25.000

3. Kawasan Perdesaan Kawasan inti : sekurang-kurangnya 1:10.000 Kawasan penyangga : sekurang-kurangnya 1:25.000


Kawasan inti : sekurang-kurangnya 1:5.000 Kawasan penyangga : sekurang-kurangnya 1:25.000

5. Kawasa tertinggal/terisolir


6. Kawasan konservasi cagar budaya dan sejarah


7. Kawasan konservasi permukiman /komunitas adat tertentu




9. Kawasan pengembangan Sumber Daya Alam


10. Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup






TIPOLOGI KSK SKALA PETA

12. Kawasan kritis lingkungan


13. Kawasan Perlindungan pesisisr dan pulau-pulau kecil


3.4 MUATAN RTR KSK

3.4.1 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi

1. Kawasan Perkotaan Muatan yang diatur dalam RTR KSK kawasan perkotaan akan diatur lebih lanjut dengan Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Permen Pu No 20 tahun 2011).

2. Kawasan Koridor Ekonomi Muatan yang diatur dalam RTR KSK kawasan koridor ekonomi dirumuskan dengan mempertimbangkan : a. Posisi geografis kawasan terhadap pusat-pusat pertumbuhan di

sekitar kawasan b. Ketenaga kerjaan dan penyediaan permukiman c. Infrastruktur ekonomi d. Area terbangun di sekitar kawasan

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan pengaturan tujuan, kebijakan, dan strategi adalah sebagai berikut;

a) Tujuan: Aspek tujuan difokuskan pada perwujudan kawasan koridor ekonomi dalam batas area tertentu melalui serta dukungan jaringan prasarana yang memadai

b) Kebijakan Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:

(1) kebijakan penetapan kegiatan;

(2) kebijakan ketenagakerjaan dan penyediaan permukiman;

(3) kebijakan penetapan aksesibilitas kawasan;

(4) kebijakan penetapan standar pelayanan minimum sarana dan prasarana pendukung;

(5) kebijakan perlindungan kawasan (termasuk didalamnya RTH kawasan).

c) Strategi

Muatan strategi berdasarkan pada rumusan pengaturan kebijakan. Acuan minimal strategi diuraikan sebagai berikut :



(1) Perumusan strategi terkait kebijakan penetapan jenis kegiatan yang akan dikembangkan pada kawasan, meliputi :

- menetapkan jenis kegiatan ekonomi yang memiliki keterkaitan bahan baku atau potensi ke pasar lokal, regional dan internasional;

- penetapan jenis kegiatan dengan mempertimbangkan persaingan dan daya saing usaha

(2) Perumusan strategi terkait kebijakan ketenagakerjaan dan penyediaan permukiman, meliputi:

- menetapkan target penyerapan tenaga kerja,

- menetapkan komposisi tenaga kerja lokal,

- menetapkan pola penyediaan permukiman (3) Perumusan strategi terkait kebijakan dukungan sistem jaringan

prasarana utama kawasan meliputi penetapan standar pelayanan minimum pelayanan sistem jaringan transportasi

(4) Perumusan strategi terkait kebijakan penetapan standar pelayanan minimum sarana dan prasarana pendukung kawasan termasuk hunian khusus, meliputi:

- penyediaan permukiman;

- penyediaan sistem jaringan energi;

- penyediaan sistem jaringan telekomunikasi;

- penyediaan sistem jaringan sumber daya air;

- penyediaan sistem penyediaan air minum;

- penyediaan sistem jaringan air limbah (5) Perumusan strategi terkait kebijakan perlindungan kawasan

(termasuk didalamnya RTH kawasan) meliputi:

- pengaturan ruang sekitar kawasan mempertimbangkan dampak keberadaan terhadap kawasan sekitar sekaligus perlindungan kawasan dari kegiatan disekitar kawasan yang berpotensi mengganggu,

- strategi pengaturan aksesibilitas menuju kawasan koridor ekonomi

3. Kawasan Perdesaan Muatan yang diatur dalam RTR KSK kawasan perdesaan dirumuskan dengan mempertimbangkan : a. Posisi geografis kawasan terhadap pusat-pusat pertumbuhan di

sekitar kawasan b. kondisi lingkungan nonterbangun, terbangun, dan kegiatan di sekitar

kawasan c. daya dukung fisik dasar terkait dengan potensi bencana yang

mengancam kawasan d. kondisi sosisl ekonomi masyarakat e. kondisi sistem jaringan prasarana pendukung kawasan.



Muatan pengaturan tujuan, kebijakan, dan strategi adalah sebagai berikut:

a) Tujuan: Aspek tujuan difokuskan pada perwujudan kawasan perdesaan dalam batas area tertentu melalui dukungan jaringan prasarana yang memadai

b) Kebijakan Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada: (1) kebijakan penetapan kegiatan; (2) kebijakan ketenagakerjaan dan penyediaan permukiman; (3) kebijakan penetapan aksesibilitas kawasan; (4) kebijakan penetapan standar pelayanan minimum sarana dan

prasarana pendukung; (5) kebijakan perlindungan kawasan (termasuk didalamnya RTH

kawasan). c) Strategi


(1) Perumusan strategi terkait kebijakan penetapan jenis kegiatan yang akan dikembangkan pada kawasan, meliputi :

- menetapkan jenis kegiatan ekonomi yang memiliki keterkaitan bahan baku atau potensi ke pasar lokal, regional dan internasional;












- penyediaan sistem jaringan air limbah

(5) Perumusan strategi terkait kebijakan perlindungan kawasan (termasuk didalamnya RTH kawasan) meliputi:

- pengaturan ruang sekitar kawasan mempertimbangkan dampak keberadaan terhadap kawasan sekitar sekaligus



perlindungan kawasan dari kegiatan disekitar kawasan yang berpotensi mengganggu,

4. Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan: a) kondisi sektor unggulan pendukung pertumbuhan ekonomi wilayah,

melalui pertimbangan pasar regional, nasional, dan/atau internasional;

b) kondisi infrastruktur ekonomi; dan

c) dukungan ketenagakerjaan dan sistem perkotaan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan pengaturan tujuan, kebijakan, dan strategi adalah sebagai berikut;

a) Tujuan: Aspek tujuan difokuskan pada perwujudan cluster ekonomi kawasan melalui pengembangan ekonomi sektor unggulan selektif (memiliki kekuatan pasar baik lokal, nasional dan atau internasional) dalam batas area tertentu melalui dukungan jaringan sarana dan prasarana kawasan yang memadai, sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah dengan membuka kesempata pengembangan investasi

b) Kebijakan Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada: (1) kebijakan penetapan sektor unggulan kabupaten; (2) kebijakan terkait dengan pengembangan ekonomi lokal (3) kebijakan terkait dengan penguatan sistem pusat pelayaan

kegiatan ekonomi (4) kebijakan ketenagakerjaan dan penyediaan permukiman; (5) kebijakan pengembangan aksesibilitas kawasan; (6) kebijakan pengembangan prasarana utama dan prasarana

lainnya; (7) kebijakan perlindungan kawasan (termasuk didalamnya RTH

kawasan). c) Strategi


(1) Perumusan strategi terkait kebijakan penetapan jenis kegiatan pengembangan ekonomi sektor unggulan yang akan dikembangkan pada kawasan, meliputi :

(2) Perumusan strategi pengembangan faktor-faktor pendukung pengembangan ekonomi unggulan wilayah yang meliputi agro industri, jasa penunjang, pengembangan teknologi pertanian, serta kelembagaan pengelolaa kawasan















(termasuk didalamnya RTH kawasan)

5. Kawasan Tertinggal/Terisolir Pertimbangan perumusan tujuan, kebijakan dan strategi Kawasan Strategis Kabupaten kawasan tertinggal, meliputi; a) kondisi posisi geografis kawasan terhadap pusat-pusat

pertumbuhan di sekitar kawasan; b) kondisi perekonomian kawasan c) kondisi infrastruktur dan sarana penunjang kawasan d) kondisi area terbangun sekitar kawasan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan pengaturan tujuan, kebijakan, dan strategi adalah sebagai berikut;

a) Tujuan: Aspek tujuan difokuskan pada peningkatan pengembangan kawasan teringgal/terisolasi dalam batas area tertentu melalui serta dukungan jaringan prasarana yang memadai

b) Kebijakan Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada: (1) kebijakan penetapan kegiatan; (2) kebijakan ketenagakerjaan dan penyediaan permukiman; (3) kebijakan penetapan aksesibilitas kawasan; (4) kebijakan penetapan standar pelayanan minimum sarana dan

prasarana pendukung; (5) kebijakan perlindungan kawasan (termasuk didalamnya RTH

kawasan).

c) Strategi Muatan strategi berdasarkan pada rumusan pengaturan kebijakan. Acuan minimal strategi diuraikan sebagai berikut :

(1) Perumusan strategi terkait kebijakan yang akan dikembangkan pada kawasan tertinggal/terisolasi, meliputi :















(termasuk didalamnya RTH kawasan) .

6. Kawasan Konservasi Cagar Budaya/Sejarah Pertimbangan perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi Kawasan Strategis Kabupaten tipologi kawasan cagar budaya/sejarah, meliputi: a) Nilai keunikan dan kearifan lokal warisan budaya/adat tertentu, b) Kondisi lingkungan non terbangun, terbangun dan kegiatan di

sekitar kawasan dan/atau obyek cagar budaya/sejarah yang berpotensi mendukung maupun mengganggu,

c) Daya dukung fisik dasar terkait potensi bencana yang mengancam kawasan dan/atau obyek cagar budaya/sejarah (khususnya kebakaran, banjir dan pergerakan tanah),

d) Kondisi sistem jaringan prasarana pendukung kawasan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan pengaturan tujuan, kebijakan, dan strategi adalah sebagai berikut:

a) Tujuan: Aspek tujuan difokuskan pada perwujudan lingkungan kawasan dan/atau obyek budaya yang lestari pada jangka panjang.


(1) Kebijakan terkait kawasan dan atau obyek cagar budaya/sejarah yang harus dilindungi,

(2) Kebijakan terkait kawasan inti; pengaturan zona dan kegiatan pada kawasan warisan budaya/adat tertentu dan pelayanan sistem jaringan prasarana kawasan dan sarana penunjang sesuai standar pelayanan minimum serta kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya;



(3) Kebijakan terkait kawasan penyangga; batas, zonasi, penetapan kegiatan, dukungan sistem jaringan prasarana kawasan dan sistem pusat pelayanan sesuai standar pelayanan minimum yang ditetapkan di kawasan penyangga.


(1) Perumusan strategi terkait perlindungan kawasan dan atau obyek cagar budaya/sejarah dikoordinasikan dengan pengelola kawasan, meliputi:

- penetapan kawasan dan/atau obyek cagar budaya/sejarah yang harus dilindungi;

- penetapan target dan wujud perlindungan. (2) Perumusan strategi terkait kawasan inti, meliputi:

- penetapan jenis;

- penetapan intensitas;

- penetapan pengelolaan;

- eksplorasi (penjabaran) kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya;

- penetapan jenis dan standar pelayanan minimum berbasis kearifan lokal dan nilai warisan budaya.

(3) Perumusan strategi perwujudan kawasan penyangga, meliputi:

- penetapan batas kawasan penyangga;

- penetapan zonasi dan kegiatan kawasan penyangga;

- penetapan dukungan sistem jaringan prasarana minimum kawasan penyangga.

- Penetapan sistem jaringan prasarana utama yang tidak berpotensi menggangu keberlanjutan nilai-nilai warisan budaya/adat tertentu,

- Penetapan sistem pusat pelayanan kawasan yang tidak berpotensi mengganggu kelanjutan nilai-nilai warisan budaya/adat tertentu, dan memberikan dukungan pengembangan jasa wisata

7. Kawasan Konservasi Permukiman/Komunitas Adat Tertentu

Pertimbangan perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi Kawasan Strategis Kabupaten tipologi kawasan permukiman/komunitas adat tertentu, meliputi: a) Nilai keunikan dan kearifan lokal warisan budaya/adat tertentu, b) Kondisi lingkungan non terbangun, terbangun dan kegiatan di

sekitar kawasan dan/atau obyek permukiman/komunitas adat tertentu yang berpotensi mendukung maupun mengganggu,

c) Daya dukung fisik dasar terkait potensi bencana yang mengancam kawasan dan/atau obyek permukiman/komunitas adat tertentu (khususnya kebakaran, banjir dan pergerakan tanah),

d) Kondisi sistem jaringan prasarana pendukung kawasan.



Berdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan pengaturan tujuan, kebijakan, dan strategi adalah sebagai berikut:

a) Tujuan: Aspek tujuan difokuskan pada perwujudan lingkungan kawasan dan/atau obyek budaya yang lestari pada jangka panjang.


(1) Kebijakan terkait kawasan dan atau obyek permukiman/komunitas tertentu yang harus dilindungi,

(2) Kebijakan terkait kawasan inti; pengaturan zona dan kegiatan pada kawasan permukiman/ komunitas tertentu dan pelayanan sistem jaringan prasarana kawasan dan sarana penunjang sesuai standar pelayanan minimum serta kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya;

(3) Kebijakan terkait kawasan penyangga; batas, zonasi, penetapan kegiatan, dukungan sistem jaringan prasarana kawasan dan sistem pusat pelayanan sesuai standar pelayanan minimum yang ditetapkan di kawasan penyangga.


(1) Perumusan strategi terkait perlindungan kawasan dan atau obyek cagar budaya/sejarah dikoordinasikan dengan pengelola kawasan, meliputi:

- penetapan kawasan dan/atau obyek cagar budaya/sejarah yang harus dilindungi;

- penetapan target dan wujud perlindungan. (2) Perumusan strategi terkait kawasan inti, meliputi:

- penetapan jenis;

- penetapan intensitas;

- penetapan pengelolaan;

- eksplorasi (penjabaran) kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya;

- penetapan jenis dan standar pelayanan minimum berbasis kearifan lokal dan nilai warisan budaya.

(3) Perumusan strategi perwujudan kawasan penyangga, meliputi:

- penetapan batas kawasan penyangga;

- penetapan zonasi dan kegiatan kawasan penyangga;

- penetapan dukungan sistem jaringan prasarana minimum kawasan penyangga.

- Penetapan sistem jaringan prasarana utama yang tidak berpotensi menggangu keberlanjutan nilai-nilai warisan budaya/adat tertentu,



- Penetapan sistem pusat pelayanan kawasan yang tidak berpotensi mengganggu kelanjutan nilai-nilai warisan budaya/adat tertentu, dan memberikan dukungan pengembangan jasa wisata

8. Kawasan Pengembangan Sumber Daya Alam Pertimbangan perumusan tujuan, kebijakan dan strategi Kawasan Strategis Kabupaten tipologi kawasan pertambangan dan energi, meliputi: a) Nilai kepentingan dari kegiatan pertambangan dan energi dalam

lingkup kabupaten, b) Kebutuhan tenaga kerja dan penyediaan permukiman, c) Kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar kawasan pertambangan

dan energi, d) Daya dukung fisik dasar terkait lokasi kawasan pertambangan dan

energi e) Teknologi pemanfaatan sumber daya alam.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan pengaturan tujuan, kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut:

a) Tujuan: Aspek tujuan difokuskan pada perwujudan keseimbangan ekosistem kawasan dalam rangka menjaga potensi sumber daya alam terkait pemanfaatan sumber daya alam yang aman.


(1) Kebijakan terkait pemanfaatan hasil kegiatan pertambangan dan energi,

(2) Kebijakan terkait pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, (3) Kebijakan terkait zonasi dan pengaturan kegiatan pada

kawasan inti, (4) Kebijakan terkait dukungan sistem jaringan prasarana kawasan

sesuai standar pelayanan minimum yang ditetapkan. (5) Kebijakan terkait pengelolaan kawasan penyangga.

c) Strategi Muatan strategi berdasarkan pada rumusan pengaturan kebijakan khususnya pada kawasan inti disesuaikan dan/atau dikoordinasikan dengan pengelola kawasan/sektor terkait. Acuan minimal strategi diuraikan sebagai berikut :

(1) Perumusan strategi terkait pemanfaatan sumber daya alam disesuaikan dengan kebijakan dan strategi pihak pengelola/sektor terkait, meliputi:

- penetapan batas eksploitasi,

- penetapan jenis bahan tambang yang dieksploitasi,



- perkiraan kapasitas sesuai jangka waktu eksploitasi (target sampai akhir tahun perencanaan).

(2) Perumusan strategi terkait pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dikoordinasikan dengan kebijakan dan strategi pihak pengelola/sektor terkait, meliputi:

- penetapan kawasan perlindungan,

- penetapan teknologi eksploitasi,

- pengelolaan limbah,

- penetapan pengelolaan lingkungan pada saat persiapaan, pelaksanaan dan pasca pertambangan,

- perbaikan kondisi kualitas kesejahteraan sosial-budaya-ekonomi masyarakat di sekitar kawasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.

(3) Perumusan strategi terkait zonasi dan pengaturan kegiatan kawasan sumber daya alam dikoordinasikan dengan pengelola kawasan/sektor terkait, meliputi :

- Penetapan zonasi (zona perlindungan, eksploitasi, zona pengolahan hasil eksploitasi, zona pembuangan limbah, zona administrasi, zona hunian dan zona publik), dan

- penetapan kegiatan (jenis, intensitas, dan pengelolaan) pada setiap zona kawasan sumber daya alam.

(4) Perumusan strategi terkait pelayanan sistem jaringan prasarana utama kawasan pertambangan dan energi (dikoordinasikan dengan pengelola kawasan), meliputi:

- penetapan kebutuhan sistem jaringan prasarana utama terkait pengembangan wilayah,

- penetapan jenis dan standar pelayanan minimum (5) Perumusan strategi terkait perwujudan kawasan penyangga,

meliputi:

- penetapan batas kawasan penyangga, khususnya pertimbangan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya alam) dan sebaliknya kemungkinan pengaruh negatif kegiatan sekitar kawasan.

- penetapan zonasi dan kegiatan kawasan penyangga,

- penetapan dukungan sistem jaringan prasarana di kawasan penyangga untuk menjaga kesetaraan pelayanan dengan kawasan fungsional.

9. Kawasan Teknologi Tinggi Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan: a) nilai kepentingan dan standardisasi kondisi lingkungan yang harus

diciptakan untuk operasionalisasi teknologi tinggi secara maksimal dan sesuai dengan waktu pemanfaatan yang telah ditetapkan;

b) kondisi lingkungan nonterbangun dan terbangun, kegiatan di sekitar kawasan teknologi tinggi yang berpotensi mengganggu operasionalisasi teknologi tinggi, dan kondisi keselamatan



masyarakat yang berpotensi terganggu akibat operasionalisasi teknologi tinggi;

c) daya dukung fisik dasar terkait dengan potensi bencana yang mengancam kawasan teknologi tinggi (khususnya kebakaran, banjir, dan pergerakan tanah); dan

d) potensi gangguan sosial terhadap kawasan teknologi tinggi; dan e) kondisi sistem jaringan prasarana pendukung kawasan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara rinci muatan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yaitu sebagai berikut:

a) Tujuan Tujuan disusun sebagai arahan perwujudan KSK yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan lingkungan kawasan dan/atau objek teknologi tinggi berfungsi maksimal sesuai dengan jangka waktu rencana operasional.


1) kebijakan terkait dengan instalasi teknologi tinggi yang harus dilindungi dan persyaratan teknis kawasan pendukung operasionalisasi teknologi tinggi;

2) kebijakan terkait dengan perwujudan kawasan inti yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan sektor terkait, meliputi pengaturan zona dan kegiatan pada kawasan inti, serta dukungan prasarana dan sarana penunjang kawasan inti;

3) kebijakan terkait dengan pengendalian kawasan penyangga yang pelaksanaannya dikordinasikan dengan sektor terkait, meliputi pengaturan zona dan kegiatan pada kawasan penyangga, pengendalian sistem jaringan prasarana utama, pelindungan dari bencana yang mengancam kawasan inti terutama ancaman bahaya banjir, kebakaran, dan gerakan tanah, serta gangguan sosial.

c) Strategi Strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan strategi difokuskan pada:

1) strategi terkait dengan pelindungan instalasi teknologi tinggi, meliputi:

- strategi penetapan instalasi teknologi yang harus dilindungi;

- strategi penetapan persyaratan teknis kawasan pendukung operasional instalasi teknologi tinggi; dan

- strategi penetapan tujuan dan wujud pelindungan instalasi teknologi tinggi.

2) strategi terkait dengan perwujudan kawasan inti yang dikoordinasikan dengan sektor terkait, meliputi:

- strategi penetapan jenis kegiatan;



- strategi penetapan intensitas kegiatan;

- strategi penetapan pengelolaan kegiatan; dan

- strategi penetapan standar pelayanan minimal; dan 3) strategi terkait dengan pengendalian kawasan penyangga,

meliputi:

- strategi penetapan batas kawasan penyangga, khususnya pertimbangan dampak kegiatan teknologi tinggi dan pengaruh negatif kegiatan sekitar kawasan teknologi tinggi;

- strategi penetapan zonasi dan kegiatan kawasan penyangga;

- strategi pengendalian sistem jaringan prasarana utama yang berpotensi mengganggu operasionalisasi teknologi tinggi; dan

- strategi pengendalian sistem pusat pelayanan yang berpotensi mengganggu operasionalisasi teknologi tinggi.

10. Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (darat) Pertimbangan perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi Kawasan Strategis Kabupaten tipologi kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, meliputi: a) Fungsi kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup

terkait besarnya manfaat perlindungan setempat dan perlindungan kawasan bawahnya serta kekayaan keanekaragaman hayati,

b) Kondisi pemanfaatan ruang kawasan dan sekitar kawasan, c) Kondisi sistem jaringan prasarana di dalam dan sekitar kawasan, Berdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan pengaturan tujuan, kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut:

a) Tujuan: Aspek tujuan difokuskan pada perwujudan lingkungan kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang lestari pada jangka panjang.



kawasan inti, (3) Kebijakan terkait persyaratan pembangunan sistem jaringan

prasarana kawasan (disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka perlindungan kawasan),

(4) Kebijakan terkait kawasan penyangga; penetapan batas, zonasi, penetapan kegiatan, dukungan sistem jaringan prasarana dan sarana kawasan



c) Strategi Muatan strategi berdasarkan pada rumusan pengaturan kebijakan. Acuan minimal strategi diuraikan sebagai berikut:

(1) Perumusan strategi terkait pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, meliputi:

- mencegah pemanfaatan ruang di dalam dan disekitar kawasan fungsional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;

- membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan inti yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya yang tidak sesuai;

- merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan inti dan

- mengembangkan kegiatan budi daya yang berfungsi sebagai kawasan penyangga kawasan inti

(2) Perumusan strategi terkait zonasi dan pengaturan kegiatan kawasan fungsional, meliputi:

- penetapan zonasi, dan

- penetapan kegiatan (jenis, intensitas dan pengelolaan) pada setiap zona pada kawasan fungsional.

(3) Perumusan strategi terkait pelayanan sistem jaringan prasarana kawasan inti (dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang), meliputi:

- penetapan kebutuhan,

- penetapan jenis dan standar pelayanan minimum. (4) Perumusan strategi terkait perwujudan kawasan penyangga,

sebagai berikut:

- penetapan batas kawasan penyangga, khususnya pertimbangan pengaruh negatif kegiatan sekitar kawasan.


- pengendalian sistem jaringan prasarana dan sistem pusat pelayanan kawasan penyangga untuk menjaga kelestarian kelestarian kawasan inti.

11. Kawasan Rawan Bencana Pertimbangan perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi Kawasan Strategis Kabupaten tipologi kawasan rawan bencana, meliputi:

a) Area kawasan rawan bencana atau perkiraan kawasan rawan bencana atau kawasan dengan histori bencana,

b) Kondisi sebaran dan sosial-ekonomi penduduk kawasan rawan bencana,

c) Kondisi pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana dan sekitarnya terutama keberadaan pusat kegiatan dan pusat pelayanan di sekitar kawasan rawan bencana.



d) Kondisi sistem jaringan prasarana utama, sistem jaringan prasarana lainnya, dan kondisi sarana pada kawasan rawan bencana, dan

e) Sebaran kawasan evakuasi Berdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan pengaturan tujuan, kebijakan, dan strategi adalah sebagai berikut:

a) Tujuan Aspek tujuan difokuskan pada mewujudkan pemanfaatan ruang yang mendukung upaya mitigasi dan adaptasi pada kawasan rawan bencana.


(1) Kebijakan terkait penetapan fungsi lindung dan fungsi budi daya pada kawasan rawan bencana/KRB,

(2) Kebijakan terkait penetapan kegiatan pada kawasan rawan bencana/KRB (termasuk penetapan kegiatan hunian sementara di KRB),

(3) Kebijakan terkait sistem evakuasi.


(1) Perumusan strategi terkait kebijakan fungsi lindung dan fungsi budidaya pada kawasan rawan bencana/KRB, meliputi:

- penetapan kawasan lindung sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan penetapan baru sesuai pertimbangan daya dukung serta ketetapan instansi yang bertanggungjawab,

- penetapan kawasan budidaya sesuai daya dukung KRB pada saat tidak terjadi bencana (khususnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat setempat

(2) Perumusan strategi terkait penetapan kegiatan pada kawasan rawan bencana/KRB, meliputi:

- penetapan kegiatan ekonomi (budidaya pertanian) yang sesuai dengan karakteristik sumber daya masyarakat setempat dan karakteristik daya dukung.

- penetapan ruang hunian sementara terkait fungsi pelayanan kebutuhan pengembangan kawasan produksi.

- penetapan infrastruktur pendukung sistem jaringan transportasi, sekaligus berfungsi sebagai jalur evakuasi dalam sistem evakuasi bencana.

(3) Perumusan strategi terkait sistem evakuasi, meliputi:

- penetapan lokasi diluar KRB yang terjamin dari kemungkinan bencana,

- penetapan sistem evakuasi bencana terkait ruang evakuasi bencana, termasuk penetapan sistem jaringan prasarana utama evakuasi.



- penetapan dukungan sarana dan sistem jaringan prasarana lainnya pendukung kawasan evakuasi sesuai standar pelayanan minimum yang ditentukan.

12. Kawasan Kritis Lingkungan Pertimbangan perumusan tujuan, kebijakan dan strategi Kawasan Strategis Kabupaten tipologi kawasan kritis lingkungan, meliputi: a) Kondisi pemanfaatan ruang, b) Kondisi neraca air, c) Kondisi sebaran dan fungsi kawasan lindung, d) Kondisi sebaran keanekaragaman hayati, e) Kondisi sebaran penduduk dan permukiman, fasilitas ekonomi

penting, sistem transportasi dan prasarana sumber daya air, f) Kondisi kebencanaan terkait kawasan kritis lingkungan, seperti

banjir dan tanah longsor Berdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan pengaturan tujuan, kebijakan, dan strategi adalah sebagai berikut:

a) Tujuan Aspek tujuan difokuskan pada perwujudan komposisi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang menjamin keserasian kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal balik.

b) Kebijakan Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada;

(1) Kebijakan terkait bentuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,

(2) Kebijakan terkait zonasi (fungsi lindung dan budidaya) dan pengaturan kegiatan di kawasan ekosistem,

(3) Kebijakan terkait penetapan fungsi budidaya khususnya kawasan hunian, fasilitas ekonomi penting, sistem transportasi serta prasarana sumber daya air berbasis mitigasi bencana



- mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak ekosistim kawasan dan menurunkan kualitas tata air;

- membatasi pengembangan prasarana dan sarana di kawasan ekosistem yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya yang tidak sesuai, dan

- merehabilitasi fungsi lindung yang menurun akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai

(2) Perumusan strategi terkait zonasi dan pengaturan kegiatan di kawasan ekosistem, meliputi:




- penetapan kegiatan (jenis, intensitas dan pengelolaan) pada setiap zona pada kawasan ekosistem

(3) Perumusan strategi terkait penetapan fungsi budidaya penting berbasis mitigasi bencana terkait kawasan ekosistem, meliputi:

- pengendalian sistem pusat pelayanan,

- perlindungan fasilitas ekonomi penting,

- penetapan sistem transportasi serta prasana sumber daya air

13. Kawasan Perlindungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pertimbangan perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi Kawasan Strategis Kabupaten tipologi kawasan perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi: a) Fungsi kawasan perlindungan pesisisr dan pulau-pulau kecil terkait

besarnya manfaat perlindungan setempat dan perlindungan kawasan bawahnya serta kekayaan keanekaragaman hayati,

b) Kondisi pemanfaatan ruang kawasan dan sekitar kawasan, c) Kondisi sistem jaringan prasarana di dalam dan sekitar kawasan, Berdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan pengaturan tujuan, kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut:

a) Tujuan: Aspek tujuan difokuskan pada perwujudan lingkungan kawasan perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari pada jangka panjang.



kawasan inti, (3) Kebijakan terkait persyaratan pembangunan sistem jaringan

prasarana kawasan (disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka perlindungan kawasan),

(4) Kebijakan terkait kawasan penyangga; penetapan batas, zonasi, penetapan kegiatan, dukungan sistem jaringan prasarana dan sarana kawasan



- mencegah pemanfaatan ruang di dalam dan disekitar kawasan fungsional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;



- membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan inti yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya yang tidak sesuai;

- merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan inti dan

- mengembangkan kegiatan budi daya yang berfungsi sebagai kawasan penyangga kawasan inti

(2) Perumusan strategi terkait zonasi dan pengaturan kegiatan kawasan fungsional, meliputi:


- penetapan kegiatan (jenis, intensitas dan pengelolaan) pada setiap zona pada kawasan fungsional.

(3) Perumusan strategi terkait pelayanan sistem jaringan prasarana kawasan inti (dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang), meliputi:

- penetapan kebutuhan,

- penetapan jenis dan standar pelayanan minimum. (4) Perumusan strategi terkait perwujudan kawasan penyangga,

sebagai berikut:

- penetapan batas kawasan penyangga, khususnya pertimbangan pengaruh negatif kegiatan sekitar kawasan.


- pengendalian sistem jaringan prasarana dan sistem pusat pelayanan kawasan penyangga untuk menjaga kelestarian kelestarian kawasan inti.

3.4.2 Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana

Rencana jaringan parasarana merupakan pengembangan hierarkhi sistem jaringan parasarana yang telah ditetapkan dalam rencana struktur ruang yang termuat dalam RTRW kabupaten.

Rencana jaringan prasarana dirumuskan berdasarkan : a. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang telah termuat dalam

RTRW Kabupaten b. Kebutuhan pelayanan dan pengembangan c. Rencana pola ruang sebagai mana termuat dalam RTR KSK d. Sistem pelayanan, terutama pergerakan sesuai dengan fungsi dan peran

kawasan e. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait

Rencana jaringan prasarana dirumuskan dengan criteria : a. Memperhatikan rencana struktur ruang dagian wilayah lainnya dalam

wilayah kabupaten yang berbatasan langsung dengan KSK b. Menjamin keterpaduan dan prioritas pelaksanaan pembangunan

prasarana dan utilitas pada kaSK c. Mengakomodasi kebutuhan pelayanan prasarana dan utilitas KSK



d. Mengakomodasi kebutuhan fungsi dan peran peleyanan kawasan di dalam struktur ruang KSK

Materi rencana pengembangan jaringan parasarana KSK, meliputi :

a) Rencana pengembangan jaringan pergerakan Rencana pengembangan jaringan pergerakan merupakan seluruh jaringan primer dan jaringan sekunder yang meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan dan jaringan jalan lainnya yang belum termuat dalam RTRW kabupaten - Jaringan jalan arteri primer dan sekunder - Jaringan jalan kolektor primer dan sekunder - Jaringan jalan lokal primer dan sekunder - Jaringan jalan lingkungan primer dan sekunder - Jaringan jalan lainnya, seperti jalan masuk/keluar terminal, jalan

masuk/keluar parkir b) rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan

rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan merupakan penjabaran dari jarinmgan distribusi dan pengembangannya berdasarkan prakiraan kebutuhan energi/kelistrikan kawasan yang termuat dalam RTRW, terdiri atas : - jaringan sub transmisi - jaringan distribusi primer - jaringan distribusi sekunder

c) rencana pengembangan jaringan telekomunikasi rencana pengembangan jaringan telekomunikasi, terdiri atas : - rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi - rencana penyediaan jaringan telekomunikasi kabel - rencana penyediaan jaringan telekomunikasi nirkabel - rencana pengembangan sistem televise kabel - rencana penyediaan jaringan serat optic - rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi

d) rencana pengembangan jaringan air minum rencana pengembangan jaringan air minum, berupa rencana kebutuhan dan sistem penyediaan air minum, terdiri atas : - sistem penyediaan air minum, mencakup perpipaan dan bukan

perpipaan - bangunan pengambil air baku - pipa transmisi air baku dan instalasi produksi - pipa unit distribusi hingga pesil - bangunan penunjang dan bangunan pelengkap - bak penampung

e) rencana pengembangan jaringan drainase Rencana pengembangan jaringan drainase terdiri atas : - Sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan - Rencana kebutuhan sistem jaringan drainase, yang meliputi jaringan

primer, sekunder, tersier dan lingkungan f) rencana pengembangan jaringan air limbah

jaringan air limbah meliputi sistem pembungan air limbah setempat (on site) terdiri atas : - bak septic - instalasi pengolah lumpur tinja /IPLT



sistem pembungan air limbah terpusat (off site), terdiri atas : - seluruh saluran pembuangan - bangunan pengolah air limbah

g) rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya rencana penyediaan parasarana lainnya direncanakan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan

3.4.3 Rencana Pola Ruang Kawasan (Zoning Map)

Rencana pola ruang dirumuskan dengan kriteria : a. Mengacu kepada pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW

kabupaten b. Memeperhatikan rencana ruang di wilayah yang berbatasan dengan KSK c. Memperhatikan mitigasi dan adaptasi bencana

Materi rencana pola ruang KSK, meliputi :

1) Zona lindung, yang meliputi : - zona hutan lindung - zona yang memberikan perlindungan terhadap zona dibawahnya - zona perlindungan setempat - zona RTH kota - zona suaka alam dan cagar budaya - zona rawan bencana alam - zona lindung lainnya

2) Zona budidaya, yang meliputi :

- zona perumahan yag dirinci ke dalam perumahan dengan kepedatan sangat tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah, zona perumahan juga dapat dirinci berdasarkan kekhususan jenis rumah, seperti rumah tradisional, rumah sederhana, rumah sosial dan rumah singgah

- Zona perdagangan dan jasa - Zona perkantoran (pemerintah dan swasta) - Zona sarana pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, oleh raga,

budaya, peribadatan dll) - Zona industri (kimia dasar, mesin, logam dasar, kecil dan aneka

industri) - Zona khusus, seperti zona pertahanan keamanan, zona IPAL, TPA

dan zona khusus lainnya - Zona perumahan - Zona pertanian - Zona pariwisata - Zona pertambangan - Zona campuran/terpadu (perumahan dan perdagangan jasa,

perumahan dan perkantoran dll)

Apabila di setiap KSK hanya memiliki satu jenis sub zona dari zona tertentu, sub zona tersebut dapat dijadikan zona tersendiri. Sub zona juga dapat dijadikan zona tersendiri apabila sub zona tersebut memiliki luas yang



signifikan atau memiliki presentase yang besar terhadap luas KSK. Apabila diperlukan sub zona dapat dibagi lagi menjadi beberapa sub zona

Zona/sub zona/sub-sub zona memiliki luas minimum 5 (lima) Ha di dalam KSK, apabila luasnya kurang dari 5 (lima) HA dapat dihilangkan dari klasifikasi zona dan dimasukan ke dalam daftar kegiatan di dalam matriks peraturan zonasi (ITBX)

3.4.4 Ketentuan Pemanfaatan Ruang KSK

ketentuan pemanfaatan ruang KSK merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pengembangan KSK dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

Penyusunan program pemanfaatan ruang KSK menghasilkan program pengembangan KSK. Dalam penyusunan program pengembangan KSK dilakukan perumusan dan sinkronisasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Sumber pembiayaan program pemanfaatan ruang KSK, berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara b. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi c. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten d. Swasta e. pembiayaan masyarakat; dan/atau f. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3.4.5 Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSK

Peraturan Zonasi (Zoning regulation) yang merupakan perangkat aturan pada skala blok yang umum digunakan untuk melengkapi RTR KSK agar lebih operasional.

Peraturan zonasi berfungsi sebagai : a. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang b. Acuan dalam memberikan izin pemanfaatan ruang, termasuk di

dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang di bawah tanah c. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif d. Acuan dalam pengenaan sanksi e. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan

penetapan lokasi investasi

Peraturan zonasi bermanfaat untuk : a. Menjamin dan menjaga kualitas ruang KSK minimal yang ditetapkan b. Menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan

penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona c. Meminimalkan gangguan atau dampak negative terhadap zona



A. Materi Peraturan Zonasi Peraturan zonasi ini pada dasarnya mengatur tentang klasifikasi zona, pemanfaatan lahan, dan prosedur pelaksanaan pembanguna. Peraturan zonasi berisi:

1) Materi Wajib, meliputi :

a) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat secara terbatas, diperbolehkan dengan syarat tertentu dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dirumuskan berdasarkan ketentuan maupun standar yang terkait dengan pemanfaatan ruang , ketentuan dalam peraturan bangunan setempat dan ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau kompoen yang dikembangkan

Ketentuan teknis zonasi terdiri atas :

- Klasifikasi I = pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan - Klasifikasi T = pemanfatan bersyarat secara terbatas - Kalsifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu - Kalsifikasi X = pemanfaatan yang tidak diperbolehkan

Penentukan klasifikasi I,T,B,X untuk kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zonasi didasarkan pada :

- Pertimbangan umum, antara lain kesesuaian dengan arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten, keseimbangan kawasan, kelestarian lingkungan, tolenrasi terhadap tingkat gangguan serta kesesuaian dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.

- Pertimbangan khusus, disusun berdasarkan rujukan mengenai ketentuan atau standar yang berlaku dalamperaturan bangunan setempat dan rujukan mengenai ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau komponen yang dikembangkan.

b) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona, yang meliputi

- KDB maksimum - KLB maksimum - Ketinggian bangunan maksimum - KDH minimal Beberapa ketentuan lain yang dapat ditambahkan, antara lain :

- Koefisien tapak basement (KTB) maksimum - Koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum - Kepadatan bangunan atau unit maksimum



- Kepadatan penduduk maksimal Ketentuan lebih lanjut distur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTR KSK, intensitas pemanfaatan ruang dapat didetailkan kembali lebih lanjut dalam RTBL

c) Ketentuan tata bangunan, yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona, meliputi :

- GSB minimal - Tinggi bangunan masmimal - Jarak anatar bangunan - Tampilan bangunan, yang ditetapkan berupa warna

bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, serta keserasian dengan lingkungan sekitarnya.

Ketentuan tata bangunan mendetailkan lebih lankut tata bangunan yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi dalam RTRW kabupaten atau juga dapat juga berisi sama dengan tata bangunan yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kabupaten. Tata bangunan dapat didetailkan kembali lebih lanjut dalam RTBL.

d) Ketentuan sarana dan prasarana minimal, berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.

Prasarana yang diatur dalam peraturan zonasi dapat berupa prasarana parker, aksesibilitas untuk penyandang cacat (difabel), jalur sepeda, bongkar muat, dimensi jaringan jalan, kelengkapan jalan, kelengkapan prasarana lainnya yang diperlukan.

e) Ketentuan pelaksanaan, terdiri dari : - Ketentuan variasi pemanfaatan ruang yang merupakan

ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk penyesuaian dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi. Hal ini dimaksudkan untuk menampung dinamika pemanfaatan ruang mikro dan sebagai dasar bagi TDR (transfer 0f development rigt), dan air development

- Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, ketentuan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagimasyaakat, sdangkan disinsentif adalah sebaliknya.

- Ketentuan sanksi bagi untuk kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi, ketentuan ini berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RTR KSK/ peraturan zonasi dan izin tersebut diperoleh dengan prosedur yang benar.



2) Materi pilihan, meliputi :

a) Ketentuan tambahan, ketentuan lain yang ditambahkan pada suatu zona untuk melengkapai aturan dasar yang sudah ditetapkan. Ketentuan tambahan berfungsi memberikan aturan pada kondisi yang spesifik pada zona tertentu dan belum diatur dalam ketentuan dasar

b) Ketentuan khusus, adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentua khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatan

Komponen ketentuan khusus, antara lain meliputi : - Zona keselamatan operasional bandara - Zona cagar budaya atau adat - Zona rawan bencana - Zona pertahanan keamanan - Zona pusat penelitian - Zona pengembangan nuklir - Zona pembangkit listrik - Zona gardu induk listrik - Zona sumber air baku - Zona BTS - Dll

c) Standard teknis, adalah aturan teknis pembangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan/standar/ketentuan teknis yang berlaku, misalnya SNI tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan dll.

d) Ketentuan pengaturan zonasi adalah varian dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, sehingga sasaran pengendalian pemanfaatan ruang dapat dicapai secara efektif,

B. Ketentuan Perizinan Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk: - menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang,

peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;

- mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan - melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan rencana tata ruang.

Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan daerah kabupaten ini. - izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang

sesuai dengan kewenangannya. - Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur

sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. - Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan

penting dikoordinasikan oleh Menteri. C. Ketentuan Pemberian Insentif Dan Disinsentif

Insentif dan disinsentif diberikan dalam rencana tata ruang maupun pada saat ijin permohonan diajukan kepada pemerintah daerah

Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk: - meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam

rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang; - memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan

rencana tata ruang; dan - meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam

rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Pemberian insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah daerah kabupaten dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif. - Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan

rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah .

- Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan daerah

Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain, dalam bentuk: - keringanan pajak; - pemberian kompensasi; - imbalan; - sewa ruang; - urun saham; - penyediaan infrastruktur; - kemudahan prosedur perizinan; dan/atau - penghargaan.

Disinsentif dari Pemerintah kepada masyarakat dikenakan, antara lain, dalam bentuk: - pengenaan pajak yang tinggi; - pembatasan penyediaan infrastruktur; - pengenaan kompensasi; dan/atau - penalti

Prosedur Pemberian insentif /disinsentif 1) Pemerintah daerah yang berhak memberikan insentif dan

disinsentif.



2) Pemda menetapkan kegiatan/pemanfaatan ruang yang akan diberikan insentif atau disinsetif pada suatu kawasan/wilayah tertentu, sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

3) Pemerintah menetapkan jenis insentif dan disinsentif pada jenis kegiatan/pemanfaatan ruang pada kawasan/wilayah tersebut di atas.

4) Pemerintah memberlakukan/menerapkan insentif dan disinsentif tersebut pada saat permohonan pembangunan diajukan baik oleh perorangan, kelompok masyarakat maupun badan hukum

D. Ketentuan Sanksi

Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi

Ketentuan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap: a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang

dan pola ruang wilayah kabupatenl; b. pelanggaran ketentuan arahan peratuan zonasi kabupaten; c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan

berdasarkan RTR KSK ; d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang

diterbitkan berdasarkan RTR KSK; e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin

pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTR KSK; f. pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang

oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau

g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Terhadap pelanggaran dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif.

Penetapan pengaturan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi KSK berdasarkan tipologi dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut:



Tabel 3.5 Penetapan Peraturan Zonasi pada KSK

Sudut Kepentingan

Tipologi KSK

Peraturan Zonasi

Pengaturan Perizinan

Pengaturan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pengaturan Sanksi

Muatan Peraturan Zonasi

jenis kegiatan yang diperbolehkan,

bersyarat, dan tidak diperbolehkan

intensitas pemanfaatan

ruang

prasarana dan sarana minimum

ketentuan lain yang

dibutuhkan

Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan perkotaan

√ √ √ √ √ √ √

Kawasan koridor ekonomi

Kawasan Perdesaan

Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh

Kawasan tertinggal/ terisolir

sosial dan budaya

Kawasan Konservasi cagar Budaya/ Sejarah

√ √ √ √ √ √ √ Kawasan Konservasi permukiman/ komunitas adat tertentu

pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi

Kawasan Teknologi Tinggi √ √ √ √ √ - √

Kawasan Pengembangan Sumber Daya Alam Darat (SDA darat)

√ √ √ √ √ √ √

fungsi dan daya dukung lingkungan

Kawasan Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup (SDA darat)

√ √ - √ √ √ √

Kawasan Rawan Bencana √ √ - √ √ √ √

Kawasan Kritis Lingkungan √ √ - √ √ √ √

Kawasan perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil (SDA Laut)

√ √ - √ √ √ √



3.5 HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT

Pelibatan peran masyarakat dalam proses perencanaan dimulai sejak awal hingga akhir kegiatan, meliputi; persiapan penyusunan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data serta perumusan konsep rencana. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat diatur sesuai dengan Permen PU No 16 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan RTRW kabupaten .

Masyarakat sebagai pemangku kepentingan, meliputi : a. Orang perseorangan atau kelompok orang b. Organisasi masyarakat di tingkat kabupaten c. Perwakilan organisasi masyarakat kabupaten d. Perwakilan organisasi masyarakat kabupaten yang secara sistemik dengan

wilayah yang sedang disusun RTR KSK dan peraturan zonasinya

Hak masyarakat, meliputi : - Mengajukan inisiatif untuk melakukan penyusunan dan atau mengevaluasi dan

atau mengubah RTR KSK dan peraturan zonasinya - Memberikan masukan penyusunan RTR KSK dan peraturan zonasi - Memberikan pendapat, saran dan masukan dalam penentuan tujuan, arah

pengendalian, pembatasan, kelonggaran aturan dalam penetapan peraturan zonasi

- Mengetahui secara terbuka setiap produk RTR KSK dan peraturan zonasi di wilayah kabupaten yang bersangkutan

- Memantau pelaksanaan RTR KSK dan peraturan zonasi yang telah ditetapkan - Melaporkan kepada instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal

menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RTR KSK dan peraturan zonasi yang telah ditetapkan

- Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTR KSK/peraturan zonasi

- Mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban masyarakat, meliputi : - Memberikan informasi, data dan keterangan secara konkrit dan

bertanggungjawab dalam setiap tahapan penyusunan RTR KSK dan peraturan zonasi

- Berlaku tertib dan mendukung kelancaran proses penyusunan RTR KSK dan Peraturan zonasi

Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, berupa : a) Masukan mengenai :

- Persiapan penyusunan rencana tata ruang - Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan - Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan - Perumusan konsepsi rencana tata ruang - Penetapan rencana tata ruang

b) Bekerjasama dengan pemerintah daerah atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.



3.6 FORMAT PENYAJIAN

Konsep RTR KSK disajikan dalam dokumen sebagai berikut:

a. Materi teknis RTR KSK, yang terdiri atas: 1) Buku data dan analisis yang dilengkapi dengan peta-peta; 2) Buku rencana yang disajikan dalam format A4; dan 3) Album peta yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala minimal dalam

format A1 yang dilengkapi dengan peta digital yang mengikuti ketentuan sistem informasi geografis (SIG) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

b. Naskah rancangan peraturan daerah (raperda) kabupaten tentang RTR KSK, yang terdiri atas: 1) Raperda yang merupakan rumusan pasal per pasal dari buku rencana dan

disajikan dalam format A4; dan 2) Lampiran yang terdiri atas peta rencana struktur ruang dan peta rencana

pola ruang yang disajikan dalam format A3, serta tabel indikasi program utama.

3.7 MASA BERLAKU RTR KSK

RTR KSK berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun atau sesuai dengan jangka waktu berakhirnya RTRW kabupaten dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. RTR KSK dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun jika: a. terjadi bencana alam besar yang ditetapkan dengan peraturan penundang-

undangan b. perubahan batas teritorial kabupaten c. terjadi perubahan kebijakan dan strategi kabupaten yang mempengaruhi

pemanfaatan ruang KSK; dan/atau d. terjadi dinamika internal di wilayah KSK yang mempengaruhi pemanfaatan ruang

secara mendasar, antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.



BAB IV

PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RTR KSK DAN PERATURAN ZONASI

Berdasarkan pasal 39 ayat (2) PP No 15 tahun 2010 Jangka Waktu Penyusunan dan penetapan Rencana Rinci Tata Ruang, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan rencana rinci tata ruang. Sedangkan pada ayat (3) jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang tidak melebihi masa berakhirnya rencana tata ruang yang sedang berlaku.

Pelaksanaan perencanaan tata ruang KSK meliputi serangkaian proses dan prosedur penyusunan dan penetapan (legalisasi) rencana tata ruang. Namun pedoman ini lebih menekankan pada proses dan prosedur penyusunan RTR KSK dan hanya sedikit menjelaskan proses dan prosedur penetapan (legalisasi) RTR KSK.

Prosedur penyusunan RTR KSK dan peraturan zonasi, meliputi: 1. prosedur penyusunan RTR KSK; 2. prosedur penyusunan peraturan zonasi yang berisi zoning text dan zoning map (apabila

RTR KSK tidak disusun atau telah ditetapkan sebagai perda sebelum keluarnya pedoman ini.

4.1 PROSES PENYUSUNAN RTR KSK

Proses penyusunan RTR KSK dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, perumusan konsep rencana, dan penyusunan naskah rancangan peraturan daerah.

4.1.1 Tahap Persiapan Penyusunan

a. Kegiatan persiapan penyusunan meliputi:

1) Penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) yang disiapkan oleh Pemerintah kabupaten dengan memperhatikan kebutuhan penataan ruang bagi KSK yang dimaksud. Kerangka acuan kerja harus memuat hal-hal sebagai berikut: - Pertanyaan kritis dan rumusan permasalahan mengenai

kebutuhan penataan ruang bagi KSK dimaksud; - Persoalan yang dihadapi sekarang oleh KSK dan kemungkinan

persoalan di masa datang; dan - Harapan yang bisa dituangkan dalam penanganan persoalan

KSK melalui penataan ruang untuk jangka panjang.

2) Penganggaran kegiatan penyusunan RTR KSK oleh Pemerintah kabupaten yang disiapkan minimal setahun sebelum kegiatan penataan ruang KSK yang akan dilakukan;

3) Pemberitaan kepada publik oleh pemerintah kabupaten perihal akan dilakukannya penyusunan RTR KSK;

4) Persiapan awal pelaksanaan kegiatan, meliputi pemahaman Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Penyiapan Rencana Anggaran Biaya (RAB);



5) Kajian awal data sekunder, mencakup review RTRW Kabupaten terkait dan kebijakan terkait lainnya. Target kajian data awal terdiri atas: - Identifikasi nilai strategis pembentukan KSK; - Identifikasi dan perumusan isu strategis perlunya penyusunan

RTR KSK; dan - Identifikasi hal-hal lain terkait dengan pengembangan,

pengaturan, dan/atau pengendalian KSK.

6) Persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi: - penyimpulan informasi dan data awal (termasuk dengan

menyimpulkan hasil kajian awal data sekunder dilangkah sebelumnya);

- penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan kegiatan; - penyiapan rencana kerja rinci; dan - penyiapan perangkat survei (checklist data yang dibutuhkan,

panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi dan dokumentasi, dan lain-lain), serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan.

b. Hasil pelaksanaan kegiatan persiapan penyusunan

Hasil kegiatan persiapan penyusunan RTR KSK ini paling sedikit meliputi:

1) gambaran umum wilayah perencanaan; 2) hasil kajian awal, terdiri atas:

- identifikasi nilai strategis pembentukan KSK; - identifikasi kebijakan terkait wilayah perencanaan; - identifikasi dan perumusan isu strategis perlunya penyusunan

RTR KSK; - potensi dan permasalahan awal wilayah perencanaan, serta

gagasan awal pengembangan, pengaturan, dan/atau pengendalian wilayah perencanaan; dan

- identifikasi awal batas delineasi kawasan. 3) metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan

digunakan; 4) rencana kerja pelaksanaan penyusunan RTR KSK; dan 5) perangkat survei data primer dan sekunder yang akan digunakan

pada saat proses pengumpulan data dan informasi (survei).

c. Waktu pelaksanaan kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan persiapan adalah 1 (satu) bulan, tergantung dari kondisi kawasan dan pendekatan yang digunakan.

4.1.2 Tahap Pengumpulan Data dan Informasi

a. Pengumpulan data dan informasi paling sedikit meliputi: 1) Data terkait nilai strategis dan isu strategis KSK; 2) Data kebijakan penataan ruang dan sektoral terkait (termasuk

peruntukan ruang); 3) Data kondisi fisik/lingkungan dan sumber daya alam; 4) Data pemanfaatan ruang/penggunaan lahan



5) Data sumber daya buatan/ prasarana dan sarana; 6) Data kependudukan dan sumber daya manusia; 7) Data perekonomian, sosial, dan budaya; 8) Data kelembagaan; 9) Peta dasar (RBI dan citra satelit); dan 10) Data lainnya sesuai dengan karakteristik tipologi KSK

b. Hasil pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi

Hasil kegiatan pengumpulan data dan informasi disatukan dalam buku data dan analisa.

c. Waktu pelaksanaan kegiatan Waktu pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi adalah 2-3 (dua sampai dengan tiga) bulan.

4.1.3 Tahap Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan dan analisa data Pengolahan dan analisis data paling sedikit meliputi perangkat dan teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan yang dimilikinya. Penggunaan perangkat dan teknik analisis disesuaikan dengan kebutuhan analisis berdasarkan kisi-kisi mengenai lingkup pengaturan sesuai dengan tipologi KSK yang meliputi: 1) Bentuk kawasan; 2) Delineasi kawasan; 3) Fokus pengaturan; 4) Tingkat ketelitian peta; 5) Tujuan, kebijakan, dan strategi; 6) Rencana jaringan prasarana 7) Rencana Pola Ruang Kawasan (Zoning map); 8) Penetapan zona yang diprioritaskan Penangannya 9) Ketentuan pemanfaatan ruang; dan 10) Ketentuan Peraturan Zonasi.

Analisis yang dilakukan paling sedikit meliputi :

1) analisis terkait dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tipologi KSK, yang meliputi: - analisis daya dukung kawasan dan optimasi pemanfaatan

ruang; - analisis daya tampung kawasan;

2) analisis pengembangan kawasan untuk menentukan: - rencana jaringan prasarana - rencana pola ruang - zona yang diprioritaskan Penangannya

3) analisis kebutuhan ruang; dan 4) analisis pembiayaan pembangunan

Hasil dari keseluruhan kegiatan analisis meliputi :

1) visi pengembangan kawasan; 2) potensi dan masalah penataan ruang KSK; 3) peluang dan tantangan penataan ruang KSK;



4) kecenderungan perkembangan dan kesesuaian kebijakan pengembangan KSK;

5) perkiraan kebutuhan konsep pengembangan KSK; dan 6) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup KSK.

d. Pengolahan dan analisa data Hasil kegiatan pengolahan dan analisis data dibukukan sebagai satu kesatuan dengan dengan hasil pelaksanaan kegiatan tahapan sebelumnya dalam buku data dan analisis. Kerangka buku data dan analisis disusun sebagai suatu kesatuan laporan yang terintegrasi.

e. Waktu pelaksanaan kegiatan Waktu pelaksanaan kegiatan pengolahan dan analisis data adalah 2-3 (dua sampai dengan tiga) bulan.

4.1.4 Tahap Perumusan Konsepsi Rencana

a. Perumusan konsepsi rencana Perumusan konsepsi RTR KSK paling sedikit harus : 1) mengacu pada:

- Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ;

- Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang. 2) memperhatikan:

- Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dimana KSK berada;

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten ;

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten; dan

- Rencana Sektor lainnya yang terkait. 3) merumuskan:

- tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan KSK;

- ketentuan pengembangan KSK, yang terdiri atas: rencana pengembangan jaringan prasarana rencana pola ruang Zona yang diprioritaskan penangannya

- Ketentuan pemanfaatan ruang; dan

- Ketentuan peraturan zonasi.

b. Hasil pelaksanaan kegiatan perumusan konsepsi rencana Hasil pelaksanaan kegiatan perumusan konsepsi rencana adalah berupa rumusan konsep RTR KSK, yang dibukukan dalam rencana tata ruang KSK yang merupakan materi teknis RTR KSK.

c. Waktu pelaksanaan kegiatan Waktu pelaksanaan kegiatan perumusan konsepsi rencana adalah 2-3 (dua sampai dengan tiga) bulan.



4.1.5 Tahap Penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

a. Penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Penyusunan naskah rancangan peraturan daerah tentang RTR KSK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Hasil pelaksanaan kegiatan adalah berupa naskah rancangan peraturan daerah kabupaten yang siap untuk diproses dalam kegiatan selanjutnya yaitu penetapan Raperda.

c. Waktu pelaksanaan kegiatan Waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah kabupaten tentang RTR KSK adalah 1 (satu) bulan.

4.2 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI RTR KSK

Proses penyusunan peraturan zonasi RTR KSK dilakukan secara paralel dengan penyusunan RTR KSK. Proses dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, perumusan konsep rencana, dan penyusunan naskah rancangan peraturan daerah.

4.2.1 Tahap Persiapan Penyusunan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan, meliputi : a. Persiapan awal pelaksanaan mencakup pemahaman terhadap KAK/TOR b. Kajian awal data sekunder, mencakup peninjauan kembali terhadap :

- RTRW kabupaten - RTR KSK (apabila ada) - RTBL (apabila ada)

c. Persiapan teknis, meliputi : - Penyimpulan data awal - Penyiapan metodologi - Penyiapan rencana kerja - Penyiapan perangkat survey

d. Pembertaan kepada public perihal dilakukan penyusunan peraturan zonasi

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan penyusunan peraturan zonasi adalah 1 (satu) bulan.

4.2.2 Tahap Pengumpulan Data dan Informasi

Untuk keperluan pengenalan karakteristik RTR KSK dan penyusunan rencana, dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer, meliputi : - penjaringan aspirasi masyarakat, melalui penyebaran angket, temu

wicara (FGD) dll - pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi di KSK secara langsung

melalui survey langsung



Sedangkan pengumpulan data sekunder, meliputi : - jenis penggunaan lahan - jenis dan intensitas kegiatan - identifikasi masalah dari masing-masing kegiatan serta kondisi fisik - kajian dampak terhadap kegiatan yang ada - standar teknis dan administrasi - peraturan perundang-undangan pemanfaatan lahan dan bangunan - peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan lahan

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengumpulan data adalah 2- 3 (dua sampai tiga) bulan.

4.2.3 Tahap Analisis dan Perumusan Ketentuan Teknis

Analisis dan ketentuan teknis, meliputi : - Tujuan peraturan zonasi - Klasifikasi zonasi - Daftar kegiatan - Delineasi blok peruntukan - Ketentuan teknis zonasi, terdiri atas :

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Ketentuan intensitas dan pemanfaatan ruang Ketentuan tata bangunan Ketentuan prasarana minimal Ketentuan tambahan Ketentuan khusus

- Standar teknis - Ketentuan pengaturan zonasi - Ketentuan pelaksanaan, terdiri atas :

Ketentuan variasi pemanfaatan ruang Ketentuan insentif dan disinsentif Ketentuaan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan

zonasi - Ketentuan dampak pemanfaatan ruang - Kelembagaan - Perubahan peraturan zonasi

Hasil dari tahap analisis didokumentasikan dalam buku data dan analisis dan menjadi bahan untuk menyusun peraturan zonasi, berupa 1. Teks zonasi (zoning text) 2. Peta zonasi (zoning map)

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perumusan rancangan peraturan zonasi adalah 2 – 4 (dua sampai empat) bulan.

4.2.4 Tahap Penyusunan Raperda Tentang Peraturan Zonasi

Kegiatan penyusunan naskah raperda tentang peraturan zonasi merupakan proses penuangan materi teknis ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan.



Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyusunan naskah raperda peraturan zonasi adalah maksimal 2 (dua) bulan.

Alur Proses Penyusunan Peraturan zonasi RTR KSK dapat dilihat pada gambar 4.3

Tata cara penyusunan RTR KSK secara lebih rinci dapat dilihat pada pada Gambar 4.2.

Prosedur penetapan RTR KSK merupakan tindak lanjut dari prosedur penyusunan RTR KSK sebagai satu kesatuan proses. Prosedur penetapan RTR KSK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap penyusunan RTR KSK disesuaikan dengan situasi dan kondisi KSK yang bersangkutan. Situasi dan kondisi dimaksud dapat terkait dengan aspek politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, keuangan/pembiayaan pembangunan daerah, ketersediaan data, dan faktor-faktor lainnya baik yang berada di dalam maupun di luar/sekitar KSK bersangkutan. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk tahap penetapan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Total jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan perencanaan tata ruang KSK diperkirakan paling sedikit yaitu 10 (sepuluh) bulan dan paling lama 13 (tiga belas) bulan yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jangka Waktu Penyusunan dan Penetapan RTR KSK dan Peraturan Zonasi

TAHAPAN PROSES PENYUSUNAN RTR KSK

Uraian Kegiatan

Persiapan Penyusunan

RTR KSK

Pengumpulan Data dan Informasi

Pengolahan dan Analisis

Data

Perumusan konsep RTR KSK

Naskah Akademik

Naskah Raperda

Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan

1 bulan 2-3 bulan 2-3 bulan 2-3 bulan 2 bulan 1 bulan

10 – 13 bulan

PROSES PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI RTR KSK

Uraian Kegiatan

Persiapan Penyusunan

Peraturan Zonasi

Pengumpulan Data dan Informasi

Pengolahan dan Analisis Data dan Perumusan Ketentuan Teknis


1 bulan 2-3 bulan 2-4 bulan

7 – 10 bulan

PROSES PENETAPAN RTR KSK


3-7 BULAN



4.3 PROSEDUR PENYUSUNAN RTR KSK DAN PERATURAN ZONASI

Prosedur penyusunan RTR KSK dan peraturan zonasi meliputi:

a. pembentukan tim penyusun RTR KSK yang beranggotakan unsur-unsur SKPD di kabupaten yang berada dalam lingkup BKPRD;

b. pelaksanaan penyusunan RTR KSK memperhatikan keterlibatan pemangku kepentingan sesuai dengan jenis tipologi KSK, yang dilaksanakan pada semua tahapan penyusunan RTR KSK. Pemangku kepentingan yang harus dilibatkan yaitu (Tabel 4.3) : - Pemerintah Kabupaten - Peran masyarakat; dan - Lembaga/organisasi yang ada di kabupaten

c. pelibatan peran masyarakat melalui:

- pada tahap persiapan, pemerintah telah melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penataan ruang melalui media publikasi sesuai kebutuhan;

- pada tahap pengumpulan data, peran masyarakat/organisasi masyarakat dapat dilakukan lebih aktif dalam berbagai bentuk media komunikasi/interaksi sesuai dengan situasi dan kondisi tiap KSK;

- pada tahap pengolahan dan analisis data, peran masyarakat/organisasi masyarakat dapat dilakukan secara atif melalui keterlibatannya dalam membahas hasil-hasil pengolahan dan analisis data;

- pada tahap perumusan konsepsi RTR KSK, masyarakat dapat terlibat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah melalui berbagai bentuk media komunikasi/interaksi.

d. Pembahasan dilakukan berdasarkan empat tahapan proses dan membahas hal-hal sebagai berikut:

- Tahap ke-1 mengenai persiapan penyusunan RTR KSK: Pembahasan rencana kegiatan pelaksanaan penyusunan RTR KSK; Penyepakatan nilai strategis pembentukan KSK; Penyepakatan perumusan isu strategis perlunya penyusunan RTR

KSK; Penyepakatan kebijakan terkait wilayah perencanaan; dan Penyepakatan potensi dan permasalahan awal wilayah perencanaan,

serta gagasan awal pengembangan, pengaturan, dan/atau pengendalian wilayah perencanaan;

Penyepakatan metodologi pelaksanaan pekerjaan; Penyepakatan pertama mengenai batas delineasi kawasan (sebelum

survei); dan Penyepakatan target setiap tahapan pelaksanaan penyusunan RTR

KSK

- Tahap ke-2 mengenai pengumpulan data dan informasi: Pembahasan hasil-hasil pengumpulan data dan informasi; dan Pembahasan rencana kegiatan analisis.

- Tahap ke-3 mengenai pengolahan dan analisis data: Pembahasan hasil-hasil analisis; dan



Penyepakatan batas delineasi kawasan (setelah tahapan pengolahan data dan informasi).

- Tahap ke-4 mengenai perumusan konsep rencana KSK: Pembahasan rumusan Konsep RTR KSK.

e. Konsensus dilakukan berdasarkan empat tahapan proses dan membahas hal-hal sebagai berikut:

- Tahap ke-1 mengenai persiapan penyusunan RTR KSK: Tidak dilakukan konsensus secara khusus, hanya dilakukan

penyepakatan pada tahap pembahasan.

- Tahap ke-2 mengenai pengumpulan data dan informasi: Tidak dilakukan konsensus secara khusus, hanya dilakukan

penyepakatan pada tahap pembahasan.

- Tahap ke-3 mengenai pengolahan dan analisis data: Pencapaian konsensus mengenai hasil-hasil analisis; dan Pencapaian konsensus mengenai batas delineasi kawasan.

- Tahap ke-4 mengenai perumusan konsep rencana KSK: Pencapaian konsensus mengenai rumusan Konsep RTR KSK.



Gambar 4.1

Proses dan Prosedur Penyusunan RTR KSK

KEGIATAN TAHAP ke-1 TAHAP ke-2 TAHAP ke-3 TAHAP ke-4

1 2 3 4 5

1. PROSES Persiapan Penyusunan RTR KSK Pengumpulan Data dan Informasi Pengolahan dan Analisis Data Perumusan Konsep RTR KSK

1.1 Tahapan Proses

RTR KSK Lihat Proses Tahap 1 Lihat Proses Tahap 2 Lihat Proses Tahap 3 Lihat Proses Tahap 4

2.1 Pembentukan Tim Penyusun

Pembentukan tim penyusun RTR KSK yang beranggotakan unsur-unsur dari instansi terkait khususnya yang berada dalam lingkup BKPRD;

- - -

2.2 Pelibatan Pemangku Kepentingan (selain masyarakat)

- Pelibatan Pemerintah Kabupaten ;

- Pelibatan SKPD; dan

- Pelibatan Lembaga/Organisasi yang ada di kabupaten (bila relevan).

- Pelibatan Pemerintah Kabupaten

- Pelibatan SKPD dan

- Pelibatan Lembaga/ Organisasi yang ada di daerah (bila relevan).


- Pelibatan SKPD; dan

- Pelibatan Lembaga/ Organisasi yang ada di daerah (bila relevan).


- Pelibatan SKPD; dan Pelibatan Lembaga/ Organisasi yang ada di daerah (bila relevan).

a. Identifikasi nilai strategis pembentukan KSK;

b. Identifikasi dan perumusan isu strategis perlunya penyusunan RTR KSK;

c. Identifikasi kebijakan terkait wilayah perencanaan; dan

d. Potensi dan permasalahan awal wilayah perencanaan, serta gagasan awal pengembangan, pengaturan, dan/atau pengendalian wilayah perencanaan.

e. Identifikasi awal batas delineasi kawasan.

PENGUMPULAN DATA & INFORMASI dilakukan melalui:

- Survei data primer;

- Survei data sekunder; - Observasi; dan

- Wawancara. DATA & INFORMASI:

- Data terkait nilai strategis dan isu strategis KSK;

- Data kebijakan penataan ruang dan sektoral terkait (termasuk peruntukan ruang);

- Data kondisi fisik/lingkungan dan sumber daya alam;

- Data pemanfaatan ruang/penggunaan lahan

- Data sumber daya buatan/ prasarana dan sarana;

- Data kependudukan dan sumber daya manusia;

- Data perekonomian, sosial, dan budaya;

- Data kelembagaan; - Peta dasar (RBI dan citra satelit);

dan

- Data lainnya sesuai dengan karakteristik tipologi KSK

PENGOLAHAN & ANALISIS DATA minimal dan disesuaikan

dengan tipologi KSK: a. Review terhadap RTRW

Kabupaten terkait KSK; b. Review terhadap KLHS terkait

KSK; c. Analisis penguatan nilai

strategis dan isu strategis KSK;

d. Analisis delineasi kawasan; e. Analisis regional (analisis

kawasan pengaruh); f. Analisis daya dukung, daya

tampung, dan optimasi pemanfaatan ruang; dan

g. Analisis lainnya sesuai dengan karakteristik tipologi KSK.

PERUMUSAN KONSEP RTR KSK dilakukan dengan merumuskan konsep pengembangan dan menyusun rencana:

Perumusan Konsep Pengembangan:

- perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten; dan

- perumusan beberapa alternatif konsep pengembangan.

Penyusunan Rencana:

- Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Strategis Kabupaten;

- Rencana struktur ruang (bila relevan); - Rencana pola ruang (bila relevan); - Arahan pemanfaatan ruang; - Arahan pengendalian pemanfaatan

ruang (dirumuskan bila relevan, yang terdiri atas arahan peraturan zonasi, arahan insentif, arahan disinsentif,

arahan perizinan, dan arahan sanksi) .



KEGIATAN TAHAP ke-1 TAHAP ke-2 TAHAP ke-3 TAHAP ke-4

1 2 3 4 5

2.3 Pelibatan Peran Masyarakat

Pemerintah telah melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penataan ruang melalui media publikasi sesuai kebutuhan.

peran masyarakat/organisasi masyarakat dapat dilakukan lebih aktif dalam berbagai bentuk media komunikasi/ interaksi sesuai dengan situasi dan kondisi tiap KSK.

- peran masyarakat/ organisasi masyarakat dapat dilakukan lebih aktif dalam berbagai bentuk media komunikasi/interaksi sesuai dengan situasi dan kondisi tiap KSK.

- masyarakat dapat terlibat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah melalui berbagai bentuk media komunikasi/interaksi.

2.4 Pembahasan - Pembahasan rencana kegiatan pelaksanaan penyusunan RTR KSK;

- Penyepakatan nilai strategis pembentukan KSK;

- Penyepakatan perumusan isu strategis perlunya penyusunan RTR KSK;

- Penyepakatan kebijakan terkait wilayah perencanaan;

- Penyepakatan potensi dan permasalahan awal wilayah perencanaan, serta gagasan awal pengembangan, pengaturan, dan/atau pengendalian wilayah perencanaan;

- penyepakatan metodologi pelaksanaan pekerjaan;

- Penyepakatan pertama mengenai batas delineasi kawasan (sebelum survei); dan

- Penyepakatan target setiap tahapan pelaksanaan penyusunan RTR KSK.

- Pembahasan hasil-hasil pengumpulan data dan informasi; dan

- Pembahasan rencana kegiatan analisis.

- Pembahasan hasil-hasil analisis; dan

- Penyepakatan batas delineasi kawasan (setelah tahapan pengolahan data dan informasi).

Pembahasan rumusan Konsep RTR KSK

2.5 Konsensus Tidak dilakukan konsensus secara khusus, hanya dilakukan penyepakatan pada tahap pembahasan

Tidak dilakukan konsensus secara khusus, hanya dilakukan penyepakatan pada tahap pembahasan

- Pencapaian konsensus mengenai hasil-hasil analisis; dan

- Pencapaian konsensus mengenai batas delineasi kawasan

Pencapaian konsensus mengenai rumusan Konsep RTR KSK.

3. TARGET Lihat Proses Tahap 1 Lihat Proses Tahap 2 Lihat Proses Tahap 3 Lihat Proses Tahap 4

Target minimal: 1. gambaran umum wilayah perencanaan 2. hasil kajian awal; 3. metodologi pendekatan pelaksanaan

pekerjaan; 4. rencana kerja pelaksanaan penyusunan

RTR KSK; dan 5. perangkat survei data primer dan

sekunder.

Target minimal: 1. Mengorganisasikan hasil-hasil

pengumpulan data dan informasi; dan 2. Penyusunan Buku Data & Analisis.

Target minimal: 1. Melakukan pengolahan dan analisis

data dan informasi; dan 2. Penyusunan Buku Data & Analisis.

Target minimal: 1. Perumusan konsepsi rencana; dan 2. Penyusunan Buku Rencana RTR KSK.



Gambar 4.2 Tata Cara Proses Penyusunan RTR KSK

penentuan nilai strategis KSK

perumusan isu strategis

penentuan delineasi

berita acara pembahasan delineasi dengan daerah

fakta dan analisis

perumusan tujuan, kebijakan dan strategi

perumusan konsep pengembangan

input KLHS

perumusan arahan pemanfaatan ruang dan

arahan pengendalian

pemanfaatan ruang

perumusan kelembagaan

materi teknis yang telah disepakati

dokumen KLHS

kesepakatan dengan daerah

penyusunan naskah raperda

data awal

pengumpulan data & info

penyiapan peta kerja

tahap persiapan penyusunan RTR KSK

- tahap pengumpulan data dan informasi

- tahap pengolahan dan analisis data

tahap perumusan konsep RTR KSK

tahap penyusunan naskah raperda



Gambar 4.3

Alur Proses Penyusunan Peraturan Zonasi RTR KSK



4.4 PROSEDUR PENETAPAN RTR KSK DAN PERATURAN ZONASI

Prosedur penetapan RTR KSK dan Peraturan Zonasi merupakan tindak lanjut dari proses dan prosedur penyusunan RTR KSK sebagai satu kesatuan sistem perencanaan. Prosedur penetapan RTR KSK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V PENUTUP

Pedoman ini telah disusun dengan memperhatikan peraturan perundangan terkait dan perkiraan penambahan ataupun perkembangan KSK di masa datang.

Pedoman ini juga bersifat fleksibel dengan tetap memperhatikan pentingnya faktor dan karakteristik lokal yang ada di setiap KSK. Oleh karenanya, setiap penyusunan RTR KSK tetap harus memperhatikan faktor dan karakteristik lokal di atas.

Draft Pedoman KSK 25 Juni

Documents

Transcript of Draft Pedoman KSK 25 Juni