Ekoji999 edisi152-7 feb13-e-governmentdinewsouthwales

SERI 999 E-ARTIKEL SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI PROF. RICHARDUS EKO INDRAJIT

HALAMAN 1 DARI 5 (C) COPYRIGHT BY RICHARDUS EKO INDRAJIT, 2013

Prinsip E-Government di New South Walesoleh Prof. Richardus Eko Indrajit - [email protected]

EKOJI9

99 N

omor

152

, 7 F

ebru

ari 2

013

Artikel ini merupakan satu dari 999 bunga rampai pemikiran Prof. Richardus Eko Indrajit di bidang sistem dan teknologi informasi. Untuk berlangganan, silahkan kirimkan permohonan anda melalui alamat email [email protected].

New South Wales adalah salah satu negara bagian Australia di mana pemerintah federalnya begitu kuat keinginan dan motivasinya untuk mengembangkan eGovernment di seluruh kawasan Australia. Tujuan utamanya di samping memberikan kualitas layanan yang lebih baik, juga memberikan akses dan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat yang tersebar di seluruh kawasan yang luas ini. Masyarakat bisa mendapatkan layanan pemerintah secara cepat, aman dan menyenangkan. Kalangan bisnis juga mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan berbagai perijinan, membayar pajak, dan berhubungan dengan pemerintah. Sementara staf dan pegawai pemerintahan bisa melakukan proses kerja dari mana saja secara e�isien dan produktif.

Tantangan utama dari eGovernment adalah bagaimana mewujudkan layanan pemerintah yang disediakan oleh berbagai departemen dan badan pemerintahan bisa diakses dan didapatkan secara aman dan mudah di internet. Inisiatif eGovernment di New South Wales dibangun berdasarkan beberapa prinsip dasar sebagai acuan:

Membangun layanan yang menyediakan berbagai pilihan akses kepada masyarakat dalam memperolehnya. Selama ini, masyarakat perlu datang secara langsung ke kantor-‐kantor pemerintahan, dengan eGovernment berbagai kanal akses mulai dari internet, telepon seluler, PDA dan berbagai peralatan komunikasi lain.

Partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan sehingga menumbuhkan transparansi dan demokratisasi dalam pemerintahan.

Penyediaan informasi secara lengkap dan bertanggung jawab.

Penggunaan teknologi informasi, komunikasi serta sumber daya manusia secara efektif dan e�isien.

LANGKAH-‐LANGKAH YANG DILAKUKANUntuk menjalankan inisiatif eGovernment secara lebih terencana, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah-‐langkah strategis yang dimulai pada Februari 1997 dengan merumuskan cetak biru (blue print) pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh New South Wales. Secara khusus, cetak biru pengembangan eGovernment juga dirumuskan secara resmi pada tahun 1997. Rumusan tersebut diikuti oleh berbagai rumusan lain, misalnya rumusan tentang pengembangan standar kemampuan dan keterampilan teknologi informasi, strategi eProcurement, dan strategi telekomunikasi untuk pembangunan broadband. Rencana aksi tersebut diteruskan dengan implementasi di lapangan yang telah memberikan beberapa hasil hingga sekarang. Di antara beberapa pencapaian adalah peluncuran portal New South Wales (www.nsw.gov.au) sebagai sumber informasi dan pintu masuk utama bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan online dari semua badan-‐badan pemerintah.

Portal News South Wales dirancang sebagai portal yang sangat lengkap untuk berbagai kalangan, mulai dari masyarakat, kalangan bisnis, hingga kalangan turis yang ingin melihat dan berkunjung. Portal ini ditata dengan navigasi yang sangat baik sehingga memudahkan pengunjung mendapatkan informasi dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

Selain portal sisi lain yang diperhatikan adalah pembangunan infrastruktur dan jaringan. Sekarang ini semua sekolah di New South Wales sudah mempunyai akses internet sehingga mengajarkan penggunaan internet sejak usia dini. Di samping itu juga menjadi sarana akses internet bagi masyarakat umum.



Pada sektor kesehatan, pemerintah membangun sistem informasi kesehatan (eHealth) yang cukup canggih baik bagi masyarakat mapupun kalangan profesional. Bagi profesional tersedia fasilitas telemedicine yang memungkinkan dialog dan diskusi jarak jauh dengan berbagai pakar dalam penanganan kasus atau pasien tertentu, sementara bagi masyarakat tersedia fasilitas untuk melihat data dan kondisi pasien melalui sistem informasi kesehatan nasional.

Dari sisi informasi hukum, sekarang ini terdapat fasilitas investigasi online melalui internet sehingga memungkinkan investigasi dilakukan pada kantor kepolisian di daerah. Sementara itu, keputusan-‐keputusan pengadilan bisa diakses secara online melalui sistem informasi hukum dan pengadilan.

Dan untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan penggunaan internet dan pengembangan eGovernment di masa mendatang, Pemerintah mendirikan pusat riset Smart Internet Technology untuk mengantisipasi kemajuan dan perkembangan teknologi internet yang sangat pesat.

Sumber: New South Wales Government, 2002

ARAH STRATEGIS INISIATIF EGOVERNMENTPemerintah New South Wales telah menetapkan beberapa arah strategis pengembangan sistem informasi dan eGovernment sebagai upaya agar inisiatif yang telah dibangun berjalan sesuai dengan tujuan semula.

Pertama, penyediaan layanan yang terintegrasi. Dalam hal ini bagaimana layanan pemerintah bisa disediakan melalui satu portal yang komprehensif. Sasaran dan arah strategis yang ingin dicapai adalah:

Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan pemerintah melalui berbagai kanal akses yang dimiliki.

Business Process Reengineering (BPR) pada sektor pemerintahan dalam menghadapi era informasi dan komunikasi karena eGovernment membutuhkan kompetensi dan proses bisnis yang berbeda dibandingkan layanan tradisional.



Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses dalam proses politik dan pengambilan keputusan.

Membangun lingkungan bisnis yang kondusif melalui berbagai aturan tentang privacy dan keamanan.

Mengkomunikasikan manfaat dari eGovernment kepada seluruh masyarakat di New South Wales. Inisiatif eGovernment akan memberikan manfaat yang besar jika didukung oleh partisipasi masyarakat secara aktif.

Kedua, melakukan kerjasama dengan kalangan industri sebagai salah satu mitra kerja Pemerintah yang diprioritaskan pada beberapa sasaran:

Mendorong perkembangan industri Teknologi Informasi sebagai pendorong inisiatif eGovernment yang lebih besar. Industri Teknologi Informasi terdiri dari industri penyedia aplikasi, perangkat lunak (software), dan juga perangkat keras (hardware). Juga tidak dilupakan industri pendidikan dan pelatihan yang menyediakan tenaga-‐tenaga profesional dalam bidang teknologi informasi.

Membantu sektor usaha kecil dan menengah dalam menerapkan teknologi informasi dan melakukan bisnis di dunia internet.

Menjadi pelanggan yang terdepan dengan menggandeng sektor swasta dalam berbagai pengembangan aplikasi eGovernment

Mendorong pengadaan barang secara elektronik (eProcurement) untuk menjamin proses yang lebih e�isien dan transparan

Mendukung riset dan pengembangan terutama dalam bidang teknologi informasi dan telekomunikasi.

Ketiga, membangun komunitas yang saling terhubung sebagai upaya percepatan inisiatif eGovernment dan penggunaan akses yang lebih luas dari kalangan masyarakat. Arah prioritas strategisnya adalah:

Mendorong adanya akses regional yang merata di seluruh kawasan. Adanya kesenjangan digital memang menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi, karena itu penyediaan akses melalui berbagai fasilitas dan terminal umum menjadi alternatif pemerataan akses ke seluruh masyarakat.

Menciptakan pengguna aktif dalam berbagai komunitas dengan memberikan berbagai insentif dan pelatihan

Membuka akses untuk pengembangan sumber daya alam dan budaya

Keempat, memberkuat jaringan infrastruktur dan pita lebar (bandwith) untuk akses internet dan saluran komunikasi data, dengan prioritas:

Menyediakan infrastruktur bandwith yang efektif dan e�isien bagi pelaksanaan eGovernment



Memanfaatkan aset-‐aset pemerintah secara lebih maksimal melalui kerjasama dengan pelaku industri

Membangun infrastruktur komunikasi dan bandwith yang memadai kalangan bisnis dan komunitas

Mengembangkan peralatan yang inovatif dan kreatif untuk masyarakat yang tidak mampu dan tidak terjangkau

Kelima, memperkuat ketrampilan dan pengetahuan masyarakat dalam bidang Teknologi Informasi.

Mengembangkan kemampuan belajar di sekolah dengan mencanangkan kurikulum yang diperkaya pengetahuan tentang teknologi informasi

Mendukung pelatihan-‐pelatihan yang diadakan oleh industri, dan melakukan standardisasi pelatihan dan ketrampilan.

Mempromosikan karir dan informasi dalam bidang Teknologi Informasi untuk memotivasi masyarakat menggeluti bidang teknologi informasi

Melakukan kerjasama dengan industri dan komunitas untuk mengembangkan ketrampilan dalam bidang TI.

Kelima hal di atas inilah yang menjadi dasar pembangunan dan arah kebijakan implementasi eGovernment di New South Wales. Perkembangan eGovernment sendiri masih akan terus berlanjut seiring dinamika perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatannya di berbagai bidang, dan New South Wales adalah salah satu negara yang terus menunjukkan komitmen pembangunan eGovernment untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

-‐-‐-‐ akhir dokumen -‐-‐-‐



Ekoji999 edisi152-7 feb13-e-governmentdinewsouthwales

Documents

Transcript of Ekoji999 edisi152-7 feb13-e-governmentdinewsouthwales