BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kemampuan dan perilaku pemerintah dalam membelanjakan dan menabung uangnya sangat besar termasuk dari sisi jumlah. Jika kita melihat pada RAPBN 2005 pemerintah akan membelanjakan uang yang dimilikinya sebesar Rp 394,8 triliun, dan pemerintah akan menerima uang yang diterimanya sebesar Rp 377,9 triliun. Sedangkan pada APBN 2004, belanja pemerintah sebesar Rp 374,4 triliun, dan penerimaan pemerintah sebesar Rp 349,9 triliun. Dari data RAPBN 2005 dan APBN 2004 di atas terlihat porsi pemerintah yang besar di pasar, mencapai 17 – 19 % dari PAD, sehingga pemerintah disebut sebagai pembeli dan penjual raksasa. Sebagai pembeli dan penjual raksasa , pemerintah harus mempunyai strategi agar stabilitas ekonomi terjaga dan terjadi peningkatan/ pertumbuhan ekonomi.1

Setiap tahunnya pemerintah membuat suatu Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (RAPBN) yang berisi rencana kebijakan tahun mendatang. Dalam APBN ini tercermin kebijakan fiskal yang akan diterapkan pada tahun beserta strategi-strategi pencapaian. Di zaman Rasulullah yang mengelola sumber pendapatan negara adalah baitul mal. Selain itu sumber APBN dalam Islam memiliki konsep yang berbeda dengan konvesional. Di makalah ini akan lebih dijelaskan kebijakan fiskal dari sudut pandang Islam.

B. Rumusan Masalah1. Jelaskan jenis- jenis sumber negara bedasarkan pandangan Islam?2. Jelaskan alokasi pengeluaran negara secara Islami?3. Jelaskan kebijakan - kebijakan fiskal pada masa Khulafa ar- Rasyidin4. Bagaimana Pemikiran-pemikiran Tokoh Islam Mengenai Kebijakan Fiskal5. Jelaskan tentang utang negara bedasarkan pandangan Islam?

C. Tujuan Masalah1. Memahami jenis – jenis sumber negara bedasarkan sudut pandang Islam2. Memahami pengalokasian pengeluaran negara secara Islami3. Dapat menjelaskan bentuk- bentuk kebijakan fiskal pada masa Khulafa ar-

Rasyidin4. Dapat menjelaskan pemikiran- pemikiran tokoh Islam mengenai kebijakan fiskal5. Memahami tentang utang negara bedasarkan pandangan Islam

1 Adiwarman A. Karim, ekonomi Makro islami:, Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2007.

1

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sumber Penerimaan Negara dari Pandangan Islam

Sumber – sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah Saw, tidaklah terbatas pada zakat semata, karena zakat sendiri baru dikenalkan pada tahun ke- 8 Hijriah. Di zaman Rasulullah Saw , sisi penerimaan APBN terdiri dari :2

1. Kharrâj Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah Saw

adalah Kharrâj. Kharrâj adalah pajak terhadap tanah, atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar antara sistem PBB dengan sistem Kharrâj adalah bahwa Kharrâj ditentukan bedasarkan tingkat produktivitas dari tanah (land productivity) bukan bedasarkan zoning (membagi wilayah ke dalam zona atau bagian disediakan untuk tujuan yang berbeda seperti tempat tinggal, bisnis dan manufaktur). Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang bersebelahan sekalipun misalnya di satu sisi lain di tanam kurma, maka mereka harus membayar jumlah Kharrâj yang berbeda.

Yang menentukan jumlah besar pembayaran Kharrâj adalah pemerintah. Secara spesifik, besarnya Kharrâj ditentukan bedasarkan 3 hal yaitu :

a. Karakteristik tanah/ tingkat kesuburan tanahb. Jenis tanaman (termasuk marketability dan quantity)c. Jenis irigasi

Kharrâj ini dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat baik orang –orang Muslim maupun orang-orang non Muslim.

2. ZakatDi awal - awal masa pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang

tunai, hasil peternakan, dan hasil pertanian. Berikut ini adalah sistem pajak untuk masing bentuk usaha:a. Zakat Pendapatan

Zakat ini dihitung bedasarkan nishâb (pendapatan minimum atau UMR). Nishâb zakat untuk dinar masing –masing 20 dinar dan 200 dirham atau 85 gram emas, sedangkan jumlah zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5 % dari jumlah nishâb. Bila jumlah pendapatan kurang dari nisab, maka dibebaskan dari zakat.

Contoh soal Nisa mempunyai pendapatan sebulan Rp 4juta sebulan berarti Nisa telah mencapai nishabnya (UMR), misalnya UMR Rp 2,2 juta berarti zakat yang harus dia keluarkan :

2 Adiwarman A. Karim, ekonomi Makro islami, Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2007.

2

Gaji sebulan : Rp 4 jutaGaji setahun : Rp 4 juta x 12 bulan = Rp 48 jutaZakat yang dikeluarkan : 2,5 % x Rp 48 juta = Rp 1,2 juta

b. Zakat PeternakanKarakterisasi zakat peternakan (livestock) ini khususnya adalah pengenaan zakat

secara regresif (regressive rate)di mana makin banyak jumlah hewan peliharaan, makin kecil rate –nya dan pembedaan ukurannya untuk tiap jenis hewan.Contoh :Untuk kambing / domba

Jumlah kambing/Domba minimum

Jumlahzakat

Persentase ZakatMinimum Maksimum

1-39 0 0 040-120 1 0.99 2.5121-200 2 1.0 1.45201-300 3 1,0 1.50301-399 4 1.0 1.33400-499 4 0.80 1.00500-599 5 0.83 1.00600-699 6 0.85 1.00700-799 7 0.87 1.00800-899 8 0.88 1.00900-999 9 0.90 1.00

1000-1099 10 0.99 1.00

Tampak pada tabel di atas bahwa persentase zakat maksimum adalah 2.5% dan persentase zakat minimum 0.8%, sedangkan rata –rata maksimumnya adalah 1.15% dan rata – rata minimumnya adalah 0.84%.

Garis besarnya adalah semakin banyak kambing/domba yang dimiliki oleh seseorang artinya semakin kecil persentase zakat yang harus dikeluarkannya.

c. Zakat Pertanian

Berbeda dengan zakat peternakan, zakat pertanian menggunakan flat rate (tariff atau perhitungan biaya) dibedakan antara jenis penggairannya. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila pengggairan dengan air hujan atau sungai/mata air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram / irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya hanya sebesar 5%.

3

Secara mikroekonomi, zakat itu sendiri tidak mempunyai pengaruh terhadap penawaran agregat (AS) karena zakat diterapkan dalam bentuk quasi rent, bukan seperti value added tax (pajak pertambahan nila). Dengan memaksimumkan zakat, maka akan terjadi quasi rent dan maksimum keuntungan. Zakat itu sendiri merupakan bagian yang kecil dari profit. Hal ini dapat dilihat pada ilustrasi grafis sebagai berikut (asumsi perfect competition market):

Gravik 1 Pengaruh zakat yang berbentuk Quasi rent terhadap penawaran Agregatif (AS)

Keterangan daerah PEKT = Quasi rent Daerah PEFS = Profit A = Quasi rent curve B = Profit curve C = Zakat curve

4

$ MC ATC

AVC

P E Demand

S F

T K

0 Q₁ Q₂ Q₃ Q

$

A

B

C

0 Q₁ Q₂ Q₃ Q

zakat perdagangan baik dari hasil pertanian ataupun lainnya, dikenakan atas keuntungan, bukan atas harga jual. Secara ekonomi ini berarti zakat tidak akan mengurangi penawaran barang dan tidak akan menaikkan harga jual. Bandingkan dengan sistem pajak pertambahan nilai, yang secara ekonomi akan mengurangi penawaran dan menaikkan harga. Sistem zakat niaga tidak dikenakan atas harga jual, sehingga tidak mempengaruhi kurva penawaran. Dalam sistem pajak pertambahan nilai, ia dihitung atas harga jual, sehingga kurva penawaran langsung bergeser ke kiri atas yang berarti naiknya harga ekuilibrium. Dalam sistem zakat perniagaan Islami, zakat dihitung dari profit atau dari quasi-rent (selisih antara harga dengan average variable cost). Sehingga tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap kurva penawaran dan yang lebih penting adalah insentif si produsen untuk mencari keuntungan sejalan dengan kewajibannya membayar zakat. Keuntungan maksimaldan juga quasi rent yang maksimal terjadi pada saat pembayaran zakat maksimal juga.

3. KhumsPertentangan antara proportional tax (Tarif proporsional yaitu tarif pajak yang

presentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak) dengan lump-sum tax (pajak yang besarnya ditetapkan dan tidak dipengaruhi oleh pendapatan). Di dalam Islam yang dikenal adalah proportional tax.

Sebagaimana di Al-quran terdapat tentang khums di surat al-Anfaal (8) ayat 41 :

“ ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim , orang – orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami ( Muhammad) di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.( buku satu lagi, hlm 227-228)

Dalam ayat tersebut Allah SWT, menjelaskan bahwa bagian 1/5 adalah hak Allah, rasul, dan kerabatnya, golongan yatim, golongan miskin dan ibnu sabil. Sedangkan, 4/5 sisanya adalah milik para pejuang yang berhak atas rampasan perang tersebut. Dengan demikian, bagian yang 1/5 dibagi menjadi 5 bagian yaitu : bagian untuk Allah, untuk rasul-Nya, untuk para kerabat beliau, para anak yatim, para fakir miskin, dan bagian bagi

5

ibnu sabil. Hal ini berlangsung selama masa Rasulullah, sedangkan setelah beliau wafat maka khulafa’Ar Rasyidin membagi bagian yang 1/5 itu kepada 3 bagian dengan menghapuskan saham Rasul dan kerabatnya.(buku satu lagi)

Para ulama Syi’i bahwa sumber pendapatannya mengatakan bahwa sumber pendapatannya apa pun harus dikenakan khums sebesar 20%, sedangkan ulama sunni beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang aja. Imam Abu Ubaid menyatakan bahwa yang dimaksud khums itu bukan saja hasil perang, tertapi juga barang temuan, dan barang tambang. Dengan Demikian, di kalangan ulama Sunni ada sedikit perkembangan dalam mengartikan khums ini.3

Dampak ekonomi antara proportional tax dengan lump – sump tax dapat diterangkan dengan menggunakan analisis grafis yang menggambarkan GDP long run yang berbentuk garis lurus berupa trend perkembangan dan dengan actual GDP yang berfluktuatif (turun-naik) yang menggambarkan adanya business cycle. Bila kita gunakan sistem proportional tax, amplitudonya akan menjadi lebih kecil, atau dalam istilah lain, yaitu’ automatic stabilizer’.

Hal tersebut dapat dilihat dari persamaan di bawah ini:

Di mana jika khums 20% = 0.2 : C = ɑ + b (1 – 0,2) C = ɑ + 0.8 by Maka :

Y = 1

1−0.8 by ( ɑ + I + G )

dYdI

=dYdG =

11−0.8b

Dari persamaan – persamaan di atas dapat diketahui bahwa ekonomi booming tidak akan mencapai tingkat yang terlalu tinggi, karena (0,8 by) lebih kecil dari (by).Ketika perekonomian turun (down turn), maka akan ‘ rem’ automatic stabilizernya.

3 Mustafa Edwin Nasution,.etc al, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, Jakarta : Kencana, 2006

6

Y = C + I + G

Kita dapat menelaah dari ilustrasi grafis sebagai berikut :

Grafik 2 . Automatic Stabilizer dengan proportional tax

Dari ilustrasi di atas, diketahui ∆ Y ¿>∆ Y jika terjadi goncangan (shock), maka perekonomian yang menerapkan proportional tax akan mengalami goncangan yang lebih kecil, baik ketika naik ( booming) maupun ketika turun (slowing down). Sedangkan, Jika tidak diterapkan proportional tax, maka ketika perekonomian mengalami trend naik akan terjadi bubbling, sedangkan ketika trend turun akan terjadi crash.4

Secara grafis dapat kita lihat ilustrasi business cycle tanpa dengan khums sebagai berikut :

GNP

b

0,8b 0,8b

b

0 time

Grafik 3 Bussines cycle tanpa atau dengan khums

4 Adiwarman A. Karim, ekonomi Makro islami, Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2007.

7

bubblingboomingng

Slowing - down

crash

P 2* b*

2 0,8b*

1* b

a* 1 0,8b

a

0 Y

4. Jizyah Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang – orang non – Muslim sebagai fasilitas

sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk perlindungan keamanan dari negara Islam. Jizyah, sama dengan poll tax (Jumlah pajak yang dikenakan seragam pada masing-masing individu) karena orang non-Muslim tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh orang Islam.

Pada masa Rasulullah , ketika memerintahkan kepada Muadz ibn Jabal atas ahli kitab di Yaman besarnya jizyah bagi masing-masing individu :

a. 1 dinar ataub. 30 ekor sapi – jizyahnya 1 ekor tabi’ (sapi umur 1 tahun)c. 40 ekor sapi, jizyahnya 1 ekor musinah (sapi umur 2 tahun)d. Penghasilan dari tanah 1/10 bila diairi dengan hujan dan 1/5 bila menggunakan

biaya

Kewajiban membayar jizyah akan hilang setelah masuk Islam. Perbedaan antara kharaj dan jizyah adalah jizyah itu dikenakan pada tiap individu sedangkan kharaj atas tanah, Jizyah gugur saat masuk Islam sedangkan kharaj tidak. 5

5. UshrUshr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya

sekali dalam setahundan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Jadi, ushr ini diwajibkan pada komoditas perdagangan yang diekspor maupun diimpor dalam sebuah negara Islam. Kewajiban ini termasuk dalam sistem fiskal Islam yang menggunakan dalil muamlah bi al-mitsl (reprocity in international trade).

Diriwayatkan bahwa Abu Musa Al – Asy’ari mengirim surat kepada Umar yang isinya mengabarkan kepada Umar bahwa dia telah menarik pajak dari para pedagang Muslim yang hendak memasuki negara lain. Kemudia Umar menulis surat kepadanya dan memerintahkannya untuk menerapkan muamlah bi al-mitsl. Berikut ini adalah kutipan dari surat tersebut,” Kamu harus mengambil dari mereka sebagaimana mereka juga mengambil dari pedagang muslim, kemudian ambil para dari ahlu dzimmah 2/10 dan dari kaum muslimin untuk setiap 40 dirham 1 dirham, dan yang berada di bawah 200 dirham tidak dikenakan apa pun dan apabila telah mecapai 200 dirham maka di dalamnya terdapat kewajiban 5 dirham dan apabila lebih dari itu sesuaikanlah .

Ushr juga dipungut terhadap pedagang kafir zimi yang melewati perbatasan, disebabkan adanya perjanjian damai antara kaum muslimin dengan mereka, yang salah satu poinnya menyebutkan tentang ushr boleh mengambil ushr dari pedagang kaum zimi . Jadi ushr di pungut karena sebab – sebab syara’.

5 DR. Euis Amalia, M.Ag , Sejara Pemikiran Ekonomi Islam, Depok: Gramata Publishing, 2005

8

Zakat dan ushr adalah pendapatan yang paling utama bagi negara pada masa Rasulullah Saw hidup. Kedua jenis pendapatan ini berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan ushr merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Dalam Al- Qur’an disebutkan kewajiban zakat sebagai berikut :” Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat” ( QS Al-Baqarah ayat 43, 83. 110, dan dll).6

6. Penerimaan LainAda yang disebut kaffarah yaitu denda, misalnya denda yang dikenakan kepada

suami istri yang berhubungan di siang hari di bulan puasa. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan negara. Contoh lain adlah orang yang meninggal dan tidak mempunyai sanak saudara sehingga warisannya dimasukkan sebagai pendapatan negara. 7

B. Pengeluaran negara dari Pandangan Islam

Hukum pengeluaran pajak :

At-Taubah (QS. 9:60):

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Dengan turunnya ayat ini, maka tampak kebijakan fiskal tegas menetapkan jenis-jenis pengeluaran yang dapat digunakan atas dana zakat yang ada. Penggunaan dana zakat di luar ketentuan yang ditetapkan oleh ayat tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Disitu tampak jelas bagaimana ekonomiIslam sangat memerhatikan kaum miskin, yang derajat kehidupannya perlu dibantu dan diangkat ke kehidupan yang lebih layak.

Ditinjau sisi keuangan publik, maka pengumpulan dan pengeluaran dana zakat dapat dipandang sebagai kegiatan untuk mencapai sasaran distribusi pendapatan yang lebih merata. Islam tidak menghendaki adanya harta yang diam ditangan seseorang. Zakat yang

6 Mustafa Edwin Nasution,.etc al, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, Jakarta : Kencana, 20067 Adiwarman A. Karim, ekonomi Makro islami, Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2007.

9

wajib dikeluarkan adalah upaya mendorong orang memutarkan hartanya ke dalam sistem perekonomian.8

Belanja pemerintah pada masa Rasulullah meliputi untuk hal-hal pokok yang meliputi: biaya pertahanan negara, penyaluran zakat dan ushr untuk mereka yang berhak menerimanya, pembayaran gaji pegawai pemerintah, pembayaran utang negara serta bantuan untuk musafir, dan lain-lain. Untuk mengelola sumber penerimaan negara dan sumber pengeluaran negara, maka Rasulullah menyerahkan kepada baitulmaal dengan menganut asas anggaran berimbang (balance budget) yang artinya semua penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran negara (government expenditure).

Begitulah Rasulullah meletakkan dasar-dasar kebijaksanaan fiskal yang berdasarkan keadilan, sejak masa awal pemerintahan Islam. Setelah Rasulullah wafat, kebijaksanaan fiskal itu dilanjutkan bahkan dikembangkan oleh para penerusnya.

Pemerintah sebagai pembeli besar

Pemerintah berperan juga sebagai pembeli besar atau kebijakan fiskal dari sisi pengeluaran.Catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa pemerintah Rasulullah Saw. tidak tersedia. Namun demikian, hal ini tidak berarti sistem keuangan yang ada pada masa itu tidak berjalan dengan baik dan benar.

Peran pemerintah sebagai pembeli besar dan prinsip-prinsip pembelanjaan publik dalam khazanah Islam klasik selama ini tampaknya kurang mendapat perhatian dan pembahasan khusus. Akan tetapi, dalam dunia modern sekarang ini, diskusi-diskusi mengenai pembelanjaan publik dalam dunia Islam telah banyak dibicarakan.

Posisi pemerintah dalam alur sirkulasi ekonomi makro terlihat dalam persamaan berikut :

Y = C + S

(Yh + Yg) = (Ch + Sh) + (Cg + Sg)

S = I (asumsi Keynesian)

(Yh + Yg) = (Ch + Ih) + (Cg + Ih)

(YH + Yg) = Ch + (Ih + Ig) + Cg

Y = C + I + G

8 Nurul Huda, et al. Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis, Jakarta : 2008

10

Y = Pendapatan Nasional

C = Konsumsi

I = Investasi

g = Government

h = Household

G = Pengeluaran Pemerintah

1. Klasifikasi Belanja Pemerintah

Berdasarkan jenisnya, belanja pemerintah dapat dibedakan menjadi:

a. Wastful SpendingP1 / P0 S2 S1

Current Consumption

Rp 700 jt Rp 1.000 jt

Rp 300 jt

Kondisi di mana belanja pemerintah memberikan manfaat yang kurang dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Apabila pemerintah mengeluarkan biaya sebesar Rp 1 Miliyar untuk transportasi umum ternyata kemudian manfaatnya hanya sebesar Rp 700 Juta, maka dikatakan bahwa terjadi 'wasteful spending' sebesar Rp 300 Juta. Nilai Rp 300 Juta yang hilang ini akan menggeser kurva penawaran ke kiri.

b. Productive SpendingP1 / P0 S2 S1

Current Consumption

Rp 500 jt Rp 900 jt Rp 400 jt

Apabila dari belanja pemerintah memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Contohnya adalah pembangunan jembatan umum yang membutuhkan biaya sebesar Rp 500 Juta, ternyata kemudian memberikan manfaat sebesar Rp 900 Juta. Hal ini berarti terjadi 'productive spending' sebesar Rp 400 Juta di mana pengeluaran pemerintah tersebut akan menggeser kurva penawaran ke kanan.

11

c. Transfer Payment

Yaitu apabila jumlah manfaat yang diterima dan biaya yang dikeluarkan sama besarnya. Misalnya pemerintah mengenakan pajak untuk digunakan menolong korban bencana alam yang disalurkan melakui PMI (Palang Merah Indonesia), di mana PMI menerima dana sebesar jumlah pajak yang ditarik pemerintah tersebut. Secara grafis tidak ada pengurangan atau penambahan sumber sehingga kurva penawaran tidak mengalami pergerakan baik ke kiri atau ke kanan.

Menurut sifatnya, belanja negar dapat dibedakan menjadi:

a. Temporory Spending : yaitu pembiayaan yang hanya dilakukan untuk satu kali waktu saja. Contohnya adalah adalah pengeluaran untuk pembangunan jalan raya, jembatan, dll

b. Permanent Spending : yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus dalam periode tertentu. Contohnya adalah biaya untuk pemeliharaan jalan raya yang harus dikeluarkan setiap tahunnya.

2. Jenis Pengeluaran Baitul Mâl

Ada dua kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan empat khalifah pada permulaan Islam untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi.

Pertama, mendorong masyarakat memulai aktivitas ekonomi, baik dalam kelompok sendiri maupun berkerja sama dengan kelompok lain, tanpa dibiayai oleh Baitul Mâl.

Kedua, kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin dengan mengeluarkan dana Baitul Mâl. Kedua jenis kebijakan ini dijelaskan pada bagian berikut untuk menggambarkan peran yang dimainkan setiap orang dalam pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pada era permulaan Islam.

a. Penyebaran Islam

b. Pendidikan dan kebudayaan

c. Pengembangan ilmu pengetahuan

d. Pembangunan insfratuktur

e. Pembangunan armada perang dan penjagaan keamanan

f. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial.

12

Pengeluaran negara yang lebih banyak untuk kemaslahatan umat pad zaman Rasulullah Saw. dan Khulafa ar-Rasyidin adalah sebagai berikut:

Primer Sekunder

1. Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta, dan persediaan

2. Penyaluran zakat dan ushr kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan Al-Qur'an, termasuk para pemungut zakat

3. Pembiayaan gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muadzin, dan pejabat negara lainnya

4. Pembiayaan upah para sukarelawan

5. Pembiayaan utang negara

6. Bantuan untuk musafir

1. Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah

2. Hiburan untuk para delegadi keagamaan

3. Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka

4. Hadiah untuk pemerintah negara lain

5. Pembayaran untuk pembebasan kaum Muslim yang menjadi budak

6. Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara terbunuh oleh pasukan kaum Muslimin

7. Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin

8. Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah Saw. (80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya)

9. Persediaan darurat.

Enam prinsip umum9 berikut dapat dijabarkan untuk membantu memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai belanja publik (peran pemerintah sebagai pembeli pasar):

1. Kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah sejahteranya masyarakat.

2. Penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan di atas penyediaan rasa tentram

9 M.Umar chapra, The future of Economics: An Islamic Perspective, The Islamic foundation, 2000/1420h.

13

3. Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus lebih diutamakan di atas kepentingan minoritas yang lebih sedikit

4. Pengorbanan atau kerugian individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik, dan pengorbanan ataupun kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan dengan menjatuhkan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil

5. Siapapun yang menerima manfaat harus menanggung biayanya

6. Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat terpenuhi merupakan suatu kewajiban untuk pengadaannya.

1. Penyebaran Islam

Dana yang digunakan untuk kepentingan dakwah ini jika dilihat dari sisi ekonomi sebenarnya tidak begitu banyak pengaruhnya. Penyebaran Islam dipersiapkan aturan dan etika yang sesuai dengan fiqh. Di dalam aturan main diatur bagaimana berekonomi yang sesuai fiqh, kemudian diatur pula etika bisnisnya (akhlaq).

Dampak ekonomi dari penyebaran Islam ini adalah meningkatkan AD sekaligus juga meningkatkan AS. AD meningkat dalam artian bahwa negeri-negeri yang ditaklukan itu populasinya akan masuk ke daerah Islam, misalnya ketika hijrah jumlah penduduk Madinah bertambah sangat signifikan karena adanya orang Muhajirin dari Makkah. Pada saat yang sama, banyak tanah yang tidak produktif yang tidak dapat dikerjakan oleh kaum Anshor menjadi dapat dimanfaatkan dan diolah oleh orang-orang Muhajirin. Berikut grafik dampak penyebaran Islam terhadap peningkatan AS dan AD:

P AS AS2

AD2

AD1

Y

Bertambahnya populasi akibat penaklukan oleh Islam meningkatkan permintaan oleh masyarakat (AD1 -> AD2), pada saat yang sama tanah pertanian dan perkebunan yang sebelumnya tidak produktif karena tidak dapat digarap oleh kaum Anshor, kini menjadi produktif karena diolah oleh kaum Muhajirin, yang menjadi populasi Muslim, sehingga meningkatkan supply barang (AS1 -> AS2).

14

Dampak lain adalah dengan ditaklukannya negar-negara disekitarnya sehingga memengaruhi meningkatkan pendapatan Baitul Mâl (sebagai kuangan publik) dari beberapa sumber pendapatannya (kharaj, zakat, khums, jizyah) . di zaman Umar bin Khattab r.a. jumlah dana yang terkumpul sebesar 160 Juta dirham, kemudian di zaman Al-Hajjaj turun sampai 18 Juta dirham lalu kemudian naik sampai hingga 30 Juta dirham (pada tahun pertama) dan 40 Juta dirham (pada tahun kedua) pada zaman Umar bisn Abdul Aziz. Pada saat itu Umar bin Aabdul Azix mengatakan bahwa seandainya dia diberikan kesempatan berkuasa 1 tahun lagi, maka dana akan terkumpul seperti pada zaman Uman bin Khattab r.a. dapat dilihat bahwa berkembangnya pemerintah Islam pada waktu itu tidak berjalan paralel dengan perkembangan penerimaannya.

2. Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam masa pemerintahan Rasulullah Saw. dan Khulafa ar-Rasyidin, pendidikan dan kebudayaan mendapat perhatian yang penting sekali. Hal ini tetap dilakukan selama masa pemerintahan Islam selanjutnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rasulullah juga memberi perhatian besar terhadap pengajaran dan pendidikan bagi setiap Muslim dan memanfaatkan setiap sumber daya untuk membuat meraka bisa baca.

Pada masa sekarang ini, peningkatan kemampuan dari penduduk yang miskin untuk mengusahakan pendapatan yang lebih tinggi lagi melalui akses yang lebih besar dan mudah kepada fasilitas-fasilitas pendidikan dan pelatihan yang lebih baik serta akses pembiayaan. Hal ini menuntut adanya prioritas dalam program pembelanjaan pemerintah pada pembangunan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja di daerah pedeaaan sehingga setiap orang yang memenuhi syarat memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi.

7. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Pengembangan ilmu pengetahuan pada zaman Rasulullah Saw. dan Khulafa ar-Rasyidin diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu; kedokteran, ilmu pasti, arsitektur, produksi senjata, sastra, dll. Para ulama, ahli kedokteran, dan orang-orang yang dapat menulis diberikan penghargaan dan dimanfaatkan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan.

Di antara ilmu pengetahuan yang menyentuh kehidupan dunia Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab r.a. adalah ilmu manajemen yang mengatur masalah akuntansi dan fiskal Baitul Mâl. Penerimaan kaum Muslimin terhadap ilmu ini berikut aplikasinya menyebabkan dikembangkannya metode modern untuk menyusun anggaran serta perhitungan pendapatan dan pengeluaran sektor-sektor publik.

3. Pembangunan Armada Perang dan Keamanan

15

Untuk membangun armada perang dan keamanan diperlukan dana yang cukup besar. Dana yang digunakan untuk perang tersebut terdiri dari persediaan senjata, makanan, dan kebutuhan perang lainnya. Seperlima harta rampasan perang yang diambil dari setiap peperangan merupakan sumber dana Baitul Mâl terpenting yang terutama digunakan untuk memperkuat pengembangan pasukan kaum Muslimin.

Selebihnya, rampasan perang dibagikan kepada semua yang ikut berperang, atau sebagian dijual untuk membeli perlengkapan perang yang dibutuhkan. Kadangkala Rasulullah Saw. juga meminjam senjata yang dibutuhkan. Metode terakhir merupakan satu kebijakan kreatif untuk membiayai dana dan kebuthan perang yang dapat dilihat sebagai satu kebijakan fiskal khusus yang diambil Rasulullah Saw.

4. Penyediaan Layanan Kesejahteraan Sosial

Subsidi negara untuk para Fuqara dan Musakin (orang-orang uang tidak mampu) bukan sekedar dibagi rata dan diberikan dalam jumlah yang kecil-kecil, tetapi juga mereka dijamin oleh pemerintah selama satu tahun agar tidak sampai kekurangan. Bila kita merujuk apa yang diajarkan oleh Imam Nawawi (Mazhab Syafi'i) yaitu agar memberikan modal yang cukup besar dalam memulai bisnis, tidak hanya untuk dikonsumsi saja, sehingga fungsinya betul-betul untuk mengangkat seseorang dari garis kemiskinan ke atas garis kemiskinan. Jika kita perhatian, misalkan besarnya nisab 400 dirham, padahal pegawai-pegawai yang dipekerjakan oleh Rasulullah Saw. juga dibayar 400 dirham, hanya baju yang paling mahal pada masa itu sebesar 19 dirham dan baju biasa seharga 4 dirham.

Sumber-sumber dana yang ada di Baitul Mâl digunakan untuk tujuan masing-masing yang spesifik. Sebagai contoh, penerimaan zakat hanya dapat digunakan untuk:

a. Menyantuni fakir miskin

b. Menampung tuna wisma

c. Membayar gaji para pengumpul zakat

d. Melunasi utang orang-orang yang tidak mampu membayar utangnya

e. Menolong orang-orang yang baru masuk Islam

f. Membebaskan budak

g. Melaksanakan aktivitas pekerjaan umum.

Pada dasarnya, walaupun negara Islam tidak melarang orang untuk menjadi kaya, tetapi Islam menginginkan agar ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat menjadi minimal. Dapat dikatakan bahwa struktur piramida distribusi pendapatan masyarakat berikut:

16

perubahan

Di mana tidak ada lagi kaum Mustahiq (orang yang sangat miskin yang berhak atas zakat). Beriku adalah langkah-langkahnya:

a. Pemenuhan kebuthan dasar para Mustahiq.

b. Meningkatkan distribusi pendapatan sehingga Mustahiq menjadi mid-income. Hal ini dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz sehingga pada zaman itu tidak ada orang mustahiq yang meminta zakat.

Apa yang sebenarnya ingin dicapai kebijakan fiskal pemerintahan seperti itu? Kita ketahui dari penelitian empiris bahwa Marginal Prospensity to Consume (MPC) kelompok orang berpenghasilan tinggi lebih kecil dari MPC kelompok yang berpenghasilan rendah. Jika MPC(masakin) < MPC(mid-income) < MPC(mustahiq). Misalkan kita mempunyai komposisi kependudukan seperti:

Population % MPC Weighted MPC

Muzakki 20 0,2 0,04

Mid-Income 30 0,5 0,15

Mustahiq 50 0,8 0,40

Total 0,59

Jika pemerintah melakukan langkah-langkah peningkatan kesejahteraan seperti di atas, maka kaum Mustahiq akan menjadi kelompok Mid-income sehingga komposisi yang terjadi adalah :

17

Population % MPC Weighted MPC

Muzakki 20 0,2 0,04

Mid-Income 50 0,5 0,40

Mustahiq 0 0,8 0

Total 0,44

Secara menyuluruh terjadi penyusunan MPC, atau dengan kata lain terjadi peningkatan Marginal Propensity to Save (MPS). Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Islam sangat mendorong masyarakat untuk melakukan investasi, maka MPS yang meningkat akan meningkatkan pula tingkat investasi yang dilakukan oleh masyarakat sehingga dalam jangka panjang akan meningkatkan tingkat pendapatan nasional (Y) secara keseluruhan.

C. Kebijaksanaan Fiskal Masa Khulafa ar-Rasyidin1. Khalifah Abu Bakar Ash – Shidiq ( 51 SH – 13 H/ 573 – 634 M)

Pengangkatan Abu Bakar menggantikan Nabi Muhammad SAW. Menjadi masalah bagi kaum Muhajirin dan Ansor (konflik internal) serta munculnya pemberontakan untuk memisahkan diri dari pemerintahan Madinah. Para pemberontak berasal dari dua kelompok, kelompok pertama terdiri dari mereka yang kembali balik menyembah berhala di bawah pimpinan Musailamah, Tulaihah, sajah, dan lain lain. Kelompok kedua tidak menyatakan permusuhan terhadap Islam tetapi hanya memberontak pada negara. Mereka menolak membayar zakat dengan dalih bahwa pembayaran itu hanya sah kepada nabi , satu-satunya orang yang mereka siap membayarnya. Bedasarkan pada kondisi di atas maka langkah pertama dilakukan semasa pemerintahan Abu Bakar adalah menumpas pembangkang suku-suku Arab di dalam negeri melalui peperangan yang disebut perang Riddah (perang melawan kemurtadan) baru melakukan perluasan wilayah.

Langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam menyempurnakan Ekonomi Islam:a. Perhatian terhadap keakuratan perhitungan zakat , seperti yang dikatakan

Anas (seorang amil) bahwa : jika seseorang yang harus membayar unta betina berumur satu tahun sedangkan dia tidak memilikinya dan ia menawarkan

18

untuk memberikan seekor unta betina berukur dua tahun, hal tersebut dapat diterima. Kolektor zakat akan mengembalikan 20 dirham atau dua ekor kambing padanya (sebagai kelebihan pembayaran). Dalam kesempatan lain Abu Bakar juga menginstruksikan kepada amil yang sama, kekayaan dari orang yang berbeda tidak dapat digabung atau kekayaan yang telah digabung tidak bisa dipisahkan (dikhawatirkan akan kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan zakat).

b. Pengembangan pembangunan baitul mal dan penanggung jawab baitul mal.c. Menerapkan konsep balance budget policy pada baitul mal.d. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar

zakat dan pajak.e. Secara individu Abu Bakar adalah seorang praktisi akad – akad perdagangan

2. Khalifah Umar Bin Khatab (40 SH -23 H/ 584 – 644 M)

Pemerintahan Umar merupakan abad keemasan dalam sejarah Islam. Dalam aspek ekonomi sistem ekonomi yang dikembangkan bedasarkan kepada keadilan dan kebersamaan dan disinilah letak ketinggian ajaran Islam. Sistem tersebut didasarkan pada pengambila kekayaan orang – orang kaya untuk dibagikan ke orang – orang miskin. Faktor – faktor produksi yang dimiliki tidak berada dalam kekuasaan individu. Semua faktor produksi, tanah , tenaga kerja, modal, dan organisasi berada pada komunitas.

Kontribusi yang diberikan Umar untuk mengembangkan ekonomi Islam :a. Reorganasasi baitul mal, dengan mendirikan Diwan Islam yang pertama yang

disebut dengan al – Divan ( sebuah kantor yang ditujukan untuk membayar tunjangan- tunjangan angkatan perang dan pensiun dan tunjangan – tunjangan lain.

b. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian dan pakaian kepada warga negaranya.

c. Divertifikasi terhadap objek zakat (zakat terhadap karet di semenanjung Yaman), tarif zakat (misalnya mengenakan dasar advalorem, satu dirham untuk 40 dirham).

d. Pengembangan ushr (pajak) pertanian , misalnya pembebanan 1/10 dari hasil pertanian.

e. Pengelompokan pendapatan negara dalam 4 bagian :

Sumber Pendapatan Pengeluaran

Zakat dan ushr Pendistribusian untuk lokal jika

19

berlebihan disimpanKhums dan sadaqah Fakir dan miskin dan kesejahteraanKharaj. Fay, jizyah, ushr, sewa tetap Dana pensiun dan dana pinjaman

(allowance)Pendapatan dari semua sumber Pekerja, pemelihara anak terlantar dan

dana sosial

3. Khalifah Ustman Bin Affan (47 SH -35 H / 577 -656 M)

Pada awal pemerintahan Ustman mencoba melanjutkan dan mengembangkan kebijaksanaan yang dijalankan Khalifah Umar. Pada enam tahun kepemimpinannya hal – hal yang dilakukan:

a. Pembangunan pengairanb. Pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdaganganc. Pembangunan gedung pengadilan, guna penegakan hukum.d. Kebijakan pembagian lahan luas milik raja persia kepada individu dan

hasilnya mengalami peningkatan bila dibandingkan pada masa Umar dari 9 juta menjadi 50 juta dirham.

e. Selama enam tahun terakhir dari pemerintahan Ustman situasi politik negara sangat kacau. Kepercayaan terhadap pemerintahan Ustman mulai berkurang dan puncaknya rumah Ustman dikepung dan beliau dibunuh dibunuh dalam usia 82 tahun.

4. Khalifah Ali Bin Talib ( 23SH -40 H/ 600 – 661 M)Ali berkuasa selama lima tahun, sejak awal Ali selalu mendapat perlawanan

dari kelompok yang bermusuhan dengan-Nya yaitu kaum Khawariji dan peperangan peperangan yang berkepanjangan dengan Muanawiyah yang memproklamirkan dirinya sebagai penguasa yang independen.

Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan dan administrasi umum. Konsep ini memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan dari administrasi umum. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Ashter bin Harith, di mana surat tersebut mendeksripsikan tugas kewajiban dan tanggung jawab penguasa menyusun prioritas dalam melakukan dispensasi terhadap keadilan, kontrol terhadap pejabat tinggi dan staff, menguraikan pendapat pengawal administrasi dan pengadaan bendahara.

Beberapa perubahan kebijaksanaan yang dilakukan pada masa Khalifah Ali antara lain :

a. Pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada baitul mal berbeda dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan.

b. Pengeluaran angkatan laut dihilangkan

20

c. Adanya kebijakan pengetatan anggaran

Pemerintahan Ali berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij dalam usia 63 tahun setelah memerintah selama 5 tahun 3 bulan.10

D. Pemikiran-pemikiran Tokoh Islam Mengenai Kebijakan Fiskal

Abu Yusuf adalah ekonom pertama yang menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya, al-kharaj, yang menuliskan secara khusus tentang kebijakan ekonomi pemerintah untuk memenuhi keutuhan rakyatnya. Abu Yusuf sangat menentang adanya pajak atas tanah pertanian dan menyarankan diganti dengan zakat pertanian yang dikaitkan dengan jumlah hasil panennya. Abu Yusuf membuat rincian bagaimana membiayai pembangunan jembatan, bendungan, dan irigasi.

Ibn Khaldun mengajukan konsep untuk resesi berupa mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, "pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar, dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar bahkan dalam agregat yang lebih besar." Laffer, penasehat ekonomi Presiden Ronald Reagan, yang menemukan teori Laffer's Curve, berterus terang bahwa ia mengambil ide Ibn Khaldun.11

Maksud dari pernyataan dia atas adalah jika pemerintah menimbun penerimaan pajak, atau jika mereka tidak bisa membelanjakan penerimaan pajak sebagaimana mestinya, jumlah uang yan tersedia yang sampai kepada pengawai – pengawai pemerintah (upah) akan menurun. Hal ini, tentu berlanjut hingga berbagai lapisan masyarakat (Multiplier effect), sehingga total belanja mereka akan menurun.

E. Utang Negara

Utang negara pada dasarnya akan ditanggung oleh rakyat melalui pajak. Dengan kata lain, setiap warga negara memiliki utang meski ia tak pernah benar-benar memiliki utang. Abdurahman Al-Maliki dalam Politik Ekonomi Islam menyatakan utang luar negeri ibarat instrumen penjajahan. Sebagai produk kapitalisme, utang telah berubah yang semula sebagai ‘instrumen’ bantuan menjadi alat kekuasaan. Bukan tak mungkin, Indonesia akan kembali ‘dijajah’ dan separuh dari 240 juta rakyatnya jatuh kelembah kemiskinan. Meski beberapa orang dan kelompok menyatakan kondisi itu sedang terjadi. Kini banyak negara berkembang yang terjebak dalam ‘perangkap bantuan luar negeri’. Membuat banyak negara hanyut dalam arus ketergantungan utang.

10 Mustafa Edwin Nasution,.etc al, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, Jakarta : Kencana, 200611 Adiwarman A. Karim, ekonomi islam: Suatu kajian Kontemporer, Jakarta: Gema Insani press, 2001.

21

1. Utang Negara Dalam Perspektif Islam

Abdul Manan dalam Teori dan Praktek Ekonomi Islam (1992) menyebutkan terdapat dua pendapat dalam menyikapi utang luar negeri dalam Islam. Pertama, mereka yang menganggap external financing diperbolehkan selama mekanismenya dimodifikasi sesuai syariat Islam. Sedangkan golongan kedua menganggap negara Islam tidak layak mencari utang luar negeri.

Pandangan pertama didasari oleh konsep dan fakta sejarah yang menunjukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha ekonomi diperbolehkan. Tentu saja dalam koridor yang sehat dibawah naungan hukum Islam. Bentuk-bentuk kerjasama seperti ini banyak dikenal dengan istilah mudharabah, musyarakah, murabahah, dan sebagainya. Kegiatan seperti itu telah banyak dilakukan oleh lembaga keuangan internasional, seperti Islamic Development Bank (IDB). Dengan kucuran dananya, IDB banyak membantu negara-negara Islam yang sedang berkembang. Berbeda dengan skema utang kapitalisme, penyertaan modal IDB diniliai lebih konstruktif dan adil.

Pandangan kedua melarang negara Islam mengambil utang luar negeri. Hal ini dikarenakan pertimbangan faktual dan preventif. Mengingat urusan utang luar negeri atau utang jenis apapun pasti akan berinteraksi dengan sistem bunga/ riba. Perspektif Islam jelas melarang praktek riba. Apapun motifnya, besarannya, maupun keperluannya. Transaksi riba melalui utang sangat sulit dilepaskan, karena itu negara Islam sebaiknya tidak memiliki utang luar negeri.

Sejarah perekonomian Islam sangat minim bersentuhan dengan utang dan defisit anggaran. Pada masa Rasullullah hal itu hanya terjadi sekali, yakni saat pembebasan Mekah (Fathu al-Makkah). Mengingat ketika itu Mekah mengalami pergantian kekuasaan dan sistem ekonomi secara radikal. Mengingat sebelumnya masih diterapkan sistem jahiliyah. Tetapi defisit kas negara segera dilunasi pada periode perang Hunain. Perekonomian Islam yang sehat ini diteruskan pada masa Khulafurasyidin, ketika itu kondisi ekonomi selalu seimbang atau surplus. Karena prinsip yang dipegang adalah prinsip kesederhanaan dan kemampuan.

Perihal utang negara yang melibatkan pihak asing sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama, utang yang didasarkan pada riba. Bunga utang jelas dilarang oleh Islam, apapun bentuknya. Kedua, persyaratan sepihak yang dilakukan oleh pihak pendonor. Hal ini jelas menentang konsep adil dan fair-dealing. Bahkan, tak jarang pemberian utang hanya menguntungkan pihak debitur dengan asas kapitalisme. Ketiga, merendahkan martabat suatu bangsa. Padahal Islam sangat menjunjung tinggi intregitas suatu bangsa. Selain itu nilai manfaat yang diterima oleh negara belum tentu berbanding dengan beban yang ia tanggung.

22

Tidak adanya keseimbangan itu menyebabkan terbukanya peluang ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi dan sosial. Hal ini tidak sejalan dengan konsep barakah dalam Islam. Mengingat konsep Islam tak sekadar melihat pencapaian kepuasan ekonomi semata. Tetapi lebih dari itu, membangun dan mengutamakan kesinambungan. Sehingga jurang kesenjangan dapat terminimalisasi, penanaman moral positif juga bisa membantu menghalangi perilaku korup.

2. Prinsip utang

Sesungguhnya, utang dalam ajaran Islam merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam kehidupan. Ia telah menjadi bagian dari sunnatullah sehingga Allah SWT pun mengizinkan adanya utang ini. Dalam QS Albaqarah: 282 misalnya, disebutkan di awal ayat bahwa jika seorang yang beriman ingin berutang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, hendaknya ia mencatatnya. Ini menunjukkan bahwa utang merupakan sesuatu yang diperbolehkan selama memenuhi sejumlah prinsip dan etika pokok. Jika etika dan prinsip pokok ini dilanggar, itu akan menimbulkan kemudharatan yang sangat besar.

Pertama, harus disadari bahwa utang itu adalah alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai bila mengalami kemandekan alias the last option. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Ini adalah dua hal yang berbeda. “Keterpaksaan” mencerminkan semangat membangun kemandirian dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun, karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan utang. Sedangkan, ‘kebiasaan’ mencerminkan prinsip jalan pintas dengan cara termudah sehingga unsur kerja kerasnya menjadi sangat minimal. Belum apa-apa sudah berpikir akan berutang.

Dalam konteks negara, harus dilihat secara cermat, apakah kebijakan utang yang selama ini dilakukan telah memenuhi unsur ‘keterpaksaan’ atau justru menjadi ‘kebiasaan’? Apakah tidak ada alternatif lain yang dapat dilakukan sebelum pemerintah terpaksa harus berutang? Harus diingat, ajaran Islam menegaskan bahwa orang berutang yang tidak mampu menunaikan kewajibannya diharamkan baginya untuk masuk surga sampai urusan utang piutangnya diselesaikan terlebih dahulu. Tidak hanya itu, mereka pun akan dibiarkan dalam keadaan terlunta-lunta di yaumil akhir nanti dan tidak akan ditanya oleh Allah SWT (Alhadis). Dalam konteks utang negara, siapa yang akan bertanggung jawab di akhirat nanti jika negara ini tidak mampu membayar utangnya hingga hari kiamat? Karena itu, berhati-hatilah wahai para pengambil kebijakan.

Kedua, jika terpaksa berutang, jangan berutang di luar kemampuan. Inilah yang dalam istilah syariah disebut dengan ghalabatid dayn atau terlilit utang.Ghalabatid dayn ini akan menimbulkan efek yang besar, yaitu qahrir rijal atau mudah dikendalikan pihak

23

lain. Oleh karena itu, Rasulullah SAW selalu memanjatkan doa agar beliau senantiasa dilindungi dari penyakit ghalabatid daynyang akan menyebabkan harga diri atau izzah menjadi hilang. Apalagi, jika yang mengendalikannya adalah musuh yang memiliki niat buruk dan kebencian yang luar biasa.

Dalam konteks negara, harus dianalisis apakah kebijakan utang selama ini dilakukan sesuai dengan kemampuan bangsa atau justru di luar kemampuan bangsa untuk mengembalikannya? Karena, jika tidak sesuai dengan kemampuan, efek berikutnya pastilah Indonesia akan dengan mudah dikendalikan oleh pihak kreditor. Jadi, jangan heran jika Barat melalui Bank Dunia dan IMF dapat mendikte sejumlah kebijakan ekonomi nasional.

Apalagi, jika ternyata utang tersebut dikorupsi dan dikelola secara tidak efisien, bertambah besarlah kemudharatan yang diderita bangsa ini. Wajarlah jika Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadisnya, “Barang siapa yang punya utang, ia akan bingung di malam hari dan akan hina di siang hari.”

Ketiga, jika utang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya. Rasulullah SAW menyatakan, “Barang siapa yang memiliki utang dan punya niat membayar, sebesar apa pun utangnya akan mampu dibayarnya. Barang siapa berutang, namun tidak ada niat membayarnya, sekecil apa pun utangnya, dia tidak akan mampu membayarnya.” Hadis ini mengisyaratkan bahwa komitmen untuk mengembalikan utang merupakan sebuah keniscayaan. Apalagi, dalam hadis lain, Rasulullah SAW menyatakan bahwa mathlul ghaniyyu dzulmun yuhillu hirdhahu , yaitu menelat-nelatkan utang bagi yang mampu merupakan sebuah kezaliman sehingga diperbolehkan untuk mempermalukannya.

Dalam konteks mikro, akan sangat mudah menerapkan prinsip ini. Misalnya, pengusaha yang mengemplang utang boleh saja dipermalukan dengan cara menyita asetnya, melarang bepergian ke luar negeri, atau menghukum dengan hukuman yang berat. Persoalannya, bagaimana pada tingkatan makro, apalagi terkait dengan hubungan antarnegara jika Indonesia berusaha melakukan upaya rescheduling utang atau bahkan penghapusan utang? Menurut penulis, upaya untuk meminta penghapusan utang merupakan hal yang sah-sah saja, apalagi jika ternyata manfaat utang tersebut justru lebih banyak dinikmati asing, sebagaimana yang dinyatakan oleh ekonom Dradjad H Wibowo bahwa 70 persen manfaat utang kembali ke negara kreditor. Negara tidak perlu malu untuk meminta penghapusan utang.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Utang Luar Negeri

Apabila ditelaah lebih mendalam ada beberapa hal yang menjadikan utang Luar negeri menjadi bathil.

24

Pertama Utang luar negeri tidak dapat dilepaskan dari bunga (riba). Padahal Islam dengan tegas telah mengharamkan riba itu. Riba adalah dosa besar yang wajib dijauhi oleh kaum muslimin dengan sejauh-jauihnya. Allah SWT berfirman :

الربا وحرم البيع الله وأحل

Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba…” (Qs. al-Baqarah [2]: 275).

Rasulullah Saw bersabda:

أمه الرجل يكح أن مثل وأيسرها بابا وسبعون ثلثة الربا

Riba itu mempunyai 73 macam dosa. Sedangkan (dosa) yang paling ringan (dari macam-macam riba tersebut) adalah seperti seseorang yang menikahi (menzinai) ibu kandungnya sendiri…” [HR. Ibnu Majah, hadits No.2275; dan al-Hakim, Jilid II halaman 37; dari Ibnu Mas'ud, dengan sanad yang shahih].

Kedua, terdapat unsur Riba Qaradl, yaitu adanya pinjam meminjam uang dari seseorang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Riba semacam ini dilarang di dalam Islam berdasarkan hadits-hadits berikut ini;

Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Burdah bin Musa; ia berkata, “Suatu ketika, aku mengunjungi Madinah. Lalu aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam. Lantas orang ini berkata kepadaku: ‘Sesungguhnya engkau berada di suatu tempat yang di sana praktek riba telah merajalela. Apabila engkau memberikan pinjaman kepada seseorang lalu ia memberikan hadiah kepadamu berupa rumput ker¬ing, gandum atau makanan ternak, maka janganlah diterima. Sebab, pemberian tersebut adalah riba”. [HR. Imam Bukhari]

Juga, Imam Bukhari dalam “Kitab Tarikh”nya, meriwayatkan sebuah Hadits dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “Bila ada yang memberikan pinjaman (uang maupun barang), maka janganlah ia menerima hadiah (dari yang meminjamkannya)”.[HR. Imam Bukhari]

Hadits di atas menunjukkan bahwa peminjam tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman dalam bentuk apapun, lebih-lebih lagi jika si peminjam menetapkan adanya tambahan atas pinjamannya. Tentunya ini lebih dilarang lagi.

Ketiga, utang luar negeri menjadi sarana (wasilah) timbulnya berbagai kemudharatan, seperti terus berlangsungnya kemiskinan, bertambahnya harga-harga kebutuhan pokok dan BBM, dan sebagainya. Semua jenis sarana atau perantaraan yang

25

dapat membawa kemudharatan (dharar) —padahal keberadaannya telah diharamkan— adalah haram. Kaidah syara’ menetapkan:

محرمة الحرام إلى الوسيلة

Segala perantaraan yang membawa kepada yang haram, maka ia diharamkan

Keempat, bantuan luar negeri telah membuat negara-negara kapitalis yang kafir dapat mendominasi, mengeksploitasi, dan menguasai kaum muslimin. Ini haram dan tidak boleh terjadi. Allah SWT berfirman:

سبيال المؤمنين على للكافرين الله يجعل ولن

Dan sekali-kali Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum mu`minin.” (Qs. an-Nisaa` [4]: 141).

4. Solusi alternatif

Menyikapi kondisi ini, paling tidak ada dua solusi pokok yang dapat dijadikan sebagai jalan keluar. Pertama, semangat kemandirian dan kerja keras harus terus-menerus ditumbuhkan, baik di kalangan pemerintahan, pengusaha, maupun rakyat, secara keseluruhan. Mental sebagai peminta-minta harus dihilangkan. Semangat kemandirian ini harus menjadi paradigma yang mendasari sebuah kebijakan, apalagi bangsa Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa oleh Allah SWT.

Kedua, sudah saatnya ekonomi syariah dijadikan sebagai dasar kebijakan ekonomi negara. Kekhawatiran akan isu sektarian adalah kekhawatiran yang sangat mengada-ada. Ekonomi syariah secara otomatis akan pro sektor riil dan pro rakyat. Ada banyak instrumen yang dapat digunakan untuk menyubstitusi utang, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Potensi zakat yang bersumber dari kekuatan domestik rakyat merupakan pilihan yang tepat. Dengan syarat, dikelola secara amanah dan profesional. Belum lagi ditambah dengan potensi aset wakaf dan wakaf tunai yang jumlahnya sangat besar sebagai penerimaan negara bila dikelola dengan baik.

BAB III

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

26

1. Sumber negara dalam pandangan Islam pada zaman Rasulullah didapat dari kharraj yaitu Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah Saw adalah Kharrâj. Kharrâj adalah pajak terhadap tanah, atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu adalah zakat, yang dibagi tiga menjadi zakat pertanian, zakat pendapatan dan zakat pertenakan. Sumber negara ada juga khums masuk ke proportional tax jadi persentasenya tetap yang didapat dari harta rampasan perang bisa jadi dari hasil sumber daya alam, dan lain lain. Selain itu ada, jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang – orang non – Muslim sebagai fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk perlindungan keamanan dari negara Islam dan Ushr adalah pajak bea impor ,dan penerimaan lain seperti kaffarat.

2. Dana yang dikeluarkan untuk negara dipakai untuk penyebaran Islam, ilmu pengetahuan, dan keamanan.

3. Banyak kebijakan – kebijakan fiskal Khulafa ar – Rasyidin, ketika masa Abu Bakar salah satu kebijakannya adalah pengembangan pembangunan baitul mal dan penanggung jawab baitul mal, menerapkan konsep balance budget policy pada baitul mal dan melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat dan pajak.Pasa masa Umar Bin Khatab kebijakannya adalah reorganasasi baitul mal, dengan mendirikan Diwan Islam yang pertama yang disebut dengan al – Divan. Pada masa Ustman bin Affan terdapat kebijakan pembangunan pengairan dan pembangunan gedung pengadilan, guna penegakan hukum. Yang terakhir pada masa Ali bin Abi Talib yaitu kebijakannya berupa pendistribusian seluruh pendapatan baitul mal.

4. Pemikiran – pemikiran tokoh tentang kebijakan fiskal secara islami salah satunya adalah Abu Yusuf yang sangat menentang adanya pajak atas tanah pertanian dan menyarankan diganti dengan zakat pertanian yang dikaitkan dengan jumlah hasil panennya. Abu Yusuf membuat rincian bagaimana membiayai pembangunan jembatan, bendungan, dan irigasi. Selain itu ada Ibn Khaldun mengajukan konsep untuk resesi berupa mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, "pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar, dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar bahkan dalam agregat yang lebih besar."

5. Abdul Manan dalam Teori dan Praktek Ekonomi Islam menyebutkan terdapat dua pendapat dalam menyikapi utang luar negeri dalam Islam. Pertama, mereka yang menganggap external financing diperbolehkan selama mekanismenya dimodifikasi sesuai syariat Islam. Sedangkan golongan kedua menganggap negara Islam tidak layak mencari utang luar negeri.

Menyikapi kondisi ini, paling tidak ada dua solusi pokok yang dapat dijadikan sebagai jalan keluar. Pertama, semangat kemandirian dan kerja keras harus terus-menerus ditumbuhkan, baik di kalangan pemerintahan, pengusaha,

27

maupun rakyat, secara keseluruhan. Kedua, sudah saatnya ekonomi syariah dijadikan sebagai dasar kebijakan ekonomi negara. Ekonomi syariah secara otomatis akan pro sektor riil dan pro rakyat. Ada banyak instrumen yang dapat digunakan untuk menyubstitusi utang, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Potensi zakat yang bersumber dari kekuatan domestik rakyat merupakan pilihan yang tepat. Dengan syarat, dikelola secara amanah dan profesional.

B. Saran

Dalam penulisan makalah ini penulis menyadari terdapat kekurangan dan mungkin kesalahan kata. Kritik dan saran yang membangun, penulis harapkan dari para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Ir. Karim, A. Adiwarman, S.E., M.B.A., M.A.E.P. 2007. Ekonomi Makro Islami, Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.

Nasution, Mustafa Edwin ,.etc al. 2006. Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam. Jakarta : Kencana.

28

DR.Amalia, Euis , M.Ag. 2005. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Depok: Gramata Publishing.

Huda, Nurul, et al. 2008. Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis. Jakarta

Chapra, M.Umar. 2000/1420h .The future of Economics: An Islamic Perspective, Pent A. Diar Amir.... (et.al) (Jakarta :SEBI, 2001)

Karim , Adiwarman A. 2001. Ekonomi Islam: Suatu kajian Kontemporer. Jakarta : Gema Insani press.

29