EXECUTIVE SUMMARY - paserkab.go.id · Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser,...

EXECUTIVE SUMMARY

Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP ) adalah suatu wujud Pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan Tugas dan Fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika,Statstik dan Persandian Kabupaten Paser kepada pemangku kepentingan ( Stakeholders)..

Lapran Kinerja ( LKjIP ) ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja ,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat gambaran tingak capaian.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan untuk menunjukkan secara langsung kaitan sasaran dengan indikator kinerja, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dapat terlihat dengan jelas.

Ada terdapat 8 (delapan) sasaran yang menjadi target dalam pelaksanaan tahun 2019 diantaranya lima sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan tiga sasaran sebagai pendukung IKU..

Dalam rangka pencapaian sasaran pada tahun 2019 Dinas Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, melaksanakan 12 ( dua belas ) .program dengan 48 ( empat puluh delapan ) kegiatan.

Dari kedelapan Sasaran yang ada, terdapat 6(enam) sasaran dengan hasil capaian 100 %, dan dua sasaran dengan hasil capaian dibawah 100 % .

Sedangkan untuk realisasi anggaran tahun 2019 mencapai 90,62 % yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 80,99 % dan Belanja Langsung sebesar 96,76 %.

ii

DAFTAR ISI Halaman

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………… i Executive Summary ..................................................................................................... ii Daftar Isi ....................................................................................................................... iii Daftar Lampiran ........................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 A. Latar Belakang .................................................................................... 1 B. Maksud dan Tujuan ............................................................................. 2 C. Dasar hukum …………………………………………………………………. 3 D. Kedudukan, Tugas Fungsi dan Kewenangan ...................................... 4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA . ..................................... .. 22 A. Rencana Strategis .............................................................................. 22

1. Pernyataan Visi dan misi ................................................................. 23 2. Tujuan dan Sasaran ........................................................................ 24 3. Strategi dan Kebijakan .................................................................... 29

B. Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) ............................................................ 32 C. Perjanjian Kinerja ................................................................................... 35

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................... 39 A. Capaian Kinerja ................................................................................... 39

1. Pengukuran Kinerja ......................................................................... 39 2. Analisis Capaian Kinerja ................................................................. 43

B. Realisasi Anggaran .............................................................................. 49 BAB IV PENUTUP ................................................................................................... 57

LAMPIRAN – LAMPIRAN ........................................................................... - Perjanjian Kinerja - Pakta Integritas

iii

LKjIP 2019 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh suatu Perangka

Daerah setiap tahunnya adalah Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai pertanggungjawaban selama setahun sesuai Rencana Kinerja yang telah disusun diawal tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) juga disusun sebagai bahan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya suatu kepemerintahan yang baik (good governance) .

Kedudukan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan ketersediaan data base sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif .

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban sebagai salah satu organisasi ,maka Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Provins Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu menyusun Laporan Kinerja diakhir tahun pelasanaan kinerja selama tahun 2019. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden RI no.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 yang sebelumnya diberi nama LAKIP

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, telah

LKjIP 2019 2

membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang berkembang dewasa ini, Pemerintah Kabupaten Paser cukup responsive dan secara bertahap melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya good governance melalui pengembangan elektronik Government (e-Goverment).

1.2. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) dibuat dalam rangka mewujudkan

administrasi kepegawaian yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Prsandian Kabupaten Paser dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempratekkan prinsip – prinsip Good Governance, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan Public Good and Service sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai salah satu sarana yang merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Komunikasi ,Informatika,Statistik dan Persandian

Maksud dan tujuan di susunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik dan Persandian Tahun 2019 adalah :

1. Sebagai bahan informasi dan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.;

2. .Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian tahun 2019 serta pedoman untuk meningkatkan kinerja ditahun tahun yang akan datang;

3. Mendorong Dinas Komunikasi ,Informaika, Statistik dan Persandian Kab.Paser dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan

LKjIP 2019 3

pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;

4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi ,Informatika,Statistik dan Persandian ; dan

5. Sebagai bahan pengambl kebijakan ,Penyusunan rencana Program dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien pada tahun- tahun berikutnya.untuk

1.3. Dasar Hukum Dasar hukum untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

adalah : 1. Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesi Tahun 1945 ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional ; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,

Pengendalia dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

LKjIP 2019 4

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penatapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

12. Keputuasn kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Paser nomor 79 Tahun 2017 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser

1.4. Kedudukan, Tugas Fungsi dan Kewenangan Kedudukan

Dinas Komunikasi , Informatika ,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser berkedudukan di Ibukota Kabupate Paser (Tana Paser) . Dinas Komunikasi ,Informatika,Statistik dan Persandian Kab.Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 dengan tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Komunikasi dan Informasi Publik.

Tugas Fungsi dan Kewenangan Tugas Pokok :

Sebagaimana Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Bupati Paser Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi ,Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, bahwa Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah

LKjIP 2019 5

dibidang Komunikasi ,Informatika,Statistik dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan.

Fungsi Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Paser menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut : a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan oprasional dibidang

komunikasi dan informatika sesuai dengan Rencana Strategis pemerintah daerah ;

b. Penetapan kebijakan dibidang Komunikasi dan Informatika ; c. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan

informatika yang meliputi informasi publik ,teknologi informatika,serta data dan informasi sesuai denga norma, standar, prosedur dan criteria yang yang ditetapka pemerintah;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

1.5. Struktur Organisasi Berkaitan dengan pembentuan Perangkat Daerah dalam menjalankan

tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang dengan masing-masing rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kepala Dinas memimpin pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser yang membawahi

2. Sekretaris Sekretariat mempunyai tugas dalam melaksanakan perencanaan Program, Kepegawaian, Penatausahaan Keuangan dan rumah tangga dinas, serta

memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja dilingkungan dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris sebagai pejabat struktural Eselon IIIa.

LKjIP 2019 6

Dalam hal melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi sbb :

a. Penyusunan rencana program kegiatan dinas; b. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indicator kinerja

untuk setiap program; c. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas; d. Pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan

kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan; e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi ,pelaporan realisasi program dan

kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ; f. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi

kepegawaian dan kediklatan; g. Pelaksanaan urusan rumah tangga ,komunikasi, informasi, dan

dokumentasi ; dan h. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi

sekretariat. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh : a. Kepala Subbagian Perencanaan Program

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Komunkasi dan Informatika.

b. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola barang milik daerah dan administrasi kepegawaian .

c. Kepala Subbag Keuangan Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Bidang Informasi dan Komunikasi publik mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program

LKjIP 2019 7

kegiatan kemitraan dan desiminasi Informasi Publik, serta pengelolaan informasi dan penyiaran. Untuk melaksanakan tugasnya bidang Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program

kegiatan teknis media publik, desiminasi informasi publik serta pengelolaan informasi dan penyiaran sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah ;

b. Pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program media publik ,desiminasi informasi publik serta pengelolaan informasi dan penyiaran sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah ;

c. Pelaksanaan penyelenggaraan informasi public melalui berbagai media informasi public di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;

d. Pelaksanaan penyebarluasan informasi public melalui media komunikasi publik dan media lainnya;

e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi , advis teknis penyelengaraan komunikasi dan informasi publik ;

f. Pelaksanaan hubungan kemitraan dengan media cetak, elektronik lokal maupun nasional;

g. Pelaksanaan penyediaan sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat secara langsung atau melalui media cetak, elektronik, Kelompok informasi masyarakat (KIM), pertunjukkan rakyat maupun media lainnya;

h. Pelaksanaan desiminasi informasi dan pelaksanaan hubungan kemitraan antar perangkat daerah;

i. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta pengkoordinasian dengan instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi lembaga dan komunitas masyarakat;

j. Pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta pengendalian dibidang Komunkasi dan informasi publik;

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan komunikasi dan informasi publik dan

LKjIP 2019 8

l. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang informasi public

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dibantu oleh : a. Kepala Seksi Media publik yang bertugas melaksanakan urusan media publik ; b. Kepala Seksi Kemitraan dan pemberdayaan komunikasi yang mempunyai tugas

melaksanakan urusan kemitraan dan pemberdayaan komunikasi ; c. Kepala Seksi Pengelolaan dan pelayanan Informasi yang mempunyai tugas

melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan informasi .

4. Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika Bidang Teknologi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan infrastruktur dan teknologi, pengolahan data dan integrasi sistem informasi serta keamanan jaringan komunikasi dan informasi. Untuk melaksanakan tugas Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut : a. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan

teknis pelaksanaan infrastruktur dan teknologi, pengolahan data dan integrasi

sistem informasi serta keamanan jaringan komunikasi dan informasi sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah.

b. Pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan infrastruktur dan teknologi sesuai dengan norma, standar,prosedur dan criteria yang ditetapkan pemerintah;

c. Pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan pembangunan keamanan jaringan informasi dan telekomunikasi , termasuk kerjasama pengelolaan ,pemelharaan, pengamanaan, koordinasi ,integrasi , sinkronisasi dan simplikasi, monitoring ,Sosialisasi, evaluasi dan pelaporan;,

d. Pelaksanaan pembinaan, dan pengawasan standarisasi pemanfaatan infrastruktur dan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ;

LKjIP 2019 9

e. Pelaksanaan penyiapan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi, telekomunikasi, data centre dan integrasi sistem informasi termasuk keamanan infra struktur dan jaringannya ,

f. Pelaksanaan kegiatan bidang data dan aplikasi serta teknologi komunikasi; g. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang

teknologi komunikasi ; h. Pelaksanaan pembinaan ,pengawasan dan pengendalian kegiatan data aplikasi

dan teknologi komunikasi; i. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis sosialisasi dibidang teknologi dan

informasi ; j. Penyelenggaraan pengkajian dan fsilitasi pengumpulan , pengolahan, integrasi dan

teknologi komunikasi; k. Penyediaan data dan informasi yang berkualitas, lengkap dan akurat; l. Pelaksanaan peneiaan data yang berkelanjutan dan relevan bagi pengguna

teknologi komunikai; m. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi lain yang berhubungan dengan

teknologi informasi ; n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan teknologi

komunikasi dan

o. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Teknologi dan komunikasi .

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Teknologi dan Komunikasi dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yang dijabat oleh Kepala Seksi yakni : a. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika

Kepala seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan Pengembangan Infrastruktur komunikasi dan informatika.

b. Kepala Seksi Tata kelola dan Integrasi Layanan Komuniasi dan Informatika c. Kepala Seksi Tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan Informatika

mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan Tata kelola dan Integrasi Layanan Komuniasi dan Informatika

d. Kepala Seksi Keamanan jaringan Komunikasi dan Informasi

LKjIP 2019 10

Kepala Seksi Keamanan jaringan komunikasi dan informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan keamanan jaringan komunikasi dan informasi

5. Bidang Aplikasi Informatika Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian ,perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-Government serta pengendalian informasi . Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Aplikasi Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program dibidang

aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government serta pengembangan sumberdaya TIK sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;

b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government serta pengembangan sumberdaya TIK sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government serta pengembangan sumberdaya TIK ;

d. pelaksanaan pengoordinasian dengan instansi lain yang berhubungan dengan

Aplikasi informatika ; e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan

teknis pengelolaan aplikasi dan pengembangan aplikasi informatika; f. pelaksanaan pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan aplikasi informatika; g. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan

manajemen sistem aplikasi informatika; h. Penyiapansistem aplikasi komputer yang diperlukan perankat daerah ; i. pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI) dan pengelolaan nama domain yang

telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan sub domain dilingkungan Pemerinta Daerah

LKjIP 2019 11

j. Pelaksanaan monitoring ,evaluasi dan pelaporan program kegiatn aplikasi informatika ; dan

k. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Aplikasi Informatika

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Aplikasi Informatika dibantu oleh 3 ( tiga) orang Kepala Seksi yaitu : a. Kepala Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika yang mempunyai tugas

untuk melaksanakan urusan aplikasi dan pengembangan informatika; b. Kepala Seksi pengolahan e-Government yang mempunyai tugas untuk

melaksanakan urusan pengembangan e-government ; c. Kepala Seksi Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK yang mempunyai

tugas untuk Administrasi dan pengembangan sumberdaya TIK.

6. Bidang Statistik dan Persandian Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pengolahan data dan statistik, persandian serta monitoring dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program

dibidang pengumpulan data statistik sektoral, pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral serta persaindian sesuai dengan rencana strategis pemerintah

daerah; b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program pengumpulan

data statistik sektoral , pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral setta persandian sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

c. Pelaksanaan penginventarisasian data dan informasi dibidang statistik dan persandian;

d. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pengelolaan data statistik dan persandian;

LKjIP 2019 12

e. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang statistik dan persandian ;

f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan statistik dan persandian

g. pelaksanaan penerapan dan koordinasi pengembangan pengolahan data statistik dan persandian;

h. pelaksanaan koordinasi lintas SKPD secara peroidik, penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah;

i. pelaksanaan penerapan dan koordinasi pengembangan pengolahan data statistik dan persandian;

j. pelaksanaan pengendalian, pengawasan sumberdaya persandian serta operasional di bidang statistik dan persandian;

k. pengelolaan dan pemeliharaan peralatan sandi, sistem sandi serta jaringan komunikas sandi (JKS) ;

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Statistii dan Persandian pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Statistik dan Persandiani.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsiya Kepala bidang Tekhnologi Komunikasi dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yang menjabat sebagai Eselon IV. yatu ::

a. Kepala Seksi Pengumpulan Data Statisti Sektoral Seksi Pengumpulan Data Statisti Sektoral mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan Pengumpulan Data Statisti Sektoral ;

b. Kepala Seksi Persandian Seksi Persandian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan perangkat dan administrasi persandian

c. Kepala Pengolahan Data dan Desiminasi Statistik Sektoral Seksi Pengolahan Data dan Desiminasi Statistik Sektoral mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas urusan Pengolahan Data dan Desiminasi Statistik Sektoral

Sedangkan struktur organisasi Dinas Komunikasi,Informaika,Statistik dan Persandian dapat

dilihat sebagaimana dalam Tabel/ Gambar1.1

LKjIP 2019 13

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi,Informtiks,Statistik dan Persandian Kab. Paser

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB.BAGIANPerenc.Program

SUB.BAGIANKepegawaian dan

Umum

SUB.BAGIANKeuangan

BIDANGStatistik dan Persandian

SeksiPengumulan data statistik

sektoral

SeksiPengolahan data dan

diseminasi statistik sektoral

BIDANGTeknologi Komunikasi dan

Informasi

SeksiAplikasi dan

Pengembangan Informatika

SeksiTatakelola dan Integrasi

Layanan Komunikasi dan Informasi

BIDANG

Aplikasi Informatika

Seksi Media Publik

Seksi Kemitraan dan

Pemberdayaan Komunikasi

BIDANG

Informasi dan Komunikasi

Publik

SeksiPersandian

SeksiPengembangan

Infrastruktur komunikasi dan Informatika

SeksiKeamanan Jaringan

Informasi dan Komunikasi

Seksi Pengelolaan e-Government

SeksiAdm dan Pengelolaan

Sumberdaya TIK

SeksiPengelolaan dan

Pelayanan Informasi

UPTD

KelompokJabatan

Fungsional

LKjIP 2019 14

1.6. Sumber Daya SKPD

Dalam menggerakkan dan menjalankan roda organisasi perlu ditunjang dengan ketersediaan Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan,pengetahuan dan ketrampilan pegawai sehingga tupoksi Organisasi bisa berjalan dengan baik.

Dilihat dari segi kualitas dan kuantitas jumlah pegawai Dinas Kominfom,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser sampai dengan 31 Desember 2019 sebanyak 77 orang yang terdiri dari 33 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 43 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

. Gambaran komposisi aparatur menurut pendidikan dan kepangkatan secara rinci dapat dilihat dalam tabel 1.1 s/d 1..4.

Tabel 1.1 Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2018 Sedangkan untuk jumlah PNS berdasarkan pendidikan terdiri dari : Pasca Sarjana ( S2 ) sebanyak 5 orang Sarjana ( S1 ) sebanyak 20 orang

No Golongan Jumlah

1 Golongan IV.b 0 orang

2 Golangan IV a 6 orang

3 Golongan III d 12 orang

4 Golongan III c 6 orang

5 Golongan III b 2 orang

6 Golongan III a 2 orang

7 Golongan II d 4 orang

8 Golongan II c 1 orang

9. Golongan Iia 1 orang

Jumlah 33 orang

LKjIP 2019

Diploma ( D3) sebanyak 3 orang SLTA sebanyak 5 orang

Grafik perbandingan Komposisi PNS menurut tingkat dalam Grafik 1.1 sebagai berikut :

Klasifikasi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

Berkaitan dengan sumberdaya manusia yang ada di Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian Kab.Paser , terdapat 40 (empat puluh) orang tenaga dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT). dengan rincian pendidikan sebagaimana dalam table 1.2 berikut :

Diploma ( D3) sebanyak 3 orangorang

Grafik perbandingan Komposisi PNS menurut tingkat pendidikan sebagaimana terlihat dalam Grafik 1.1 sebagai berikut :

Grafik 1.1 Klasifikasi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

Berkaitan dengan sumberdaya manusia yang ada di Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian (empat puluh) orang tenaga dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT).

dengan rincian pendidikan sebagaimana dalam table 1.2 berikut :

15%

61%

9%

15%

PersentasePasca Sarjana Sarjana D3 SLTA

15

pendidikan sebagaimana terlihat

Berkaitan dengan sumberdaya manusia yang ada di Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian (empat puluh) orang tenaga dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT).

LKjIP 2019

Jumlah PTT berdasarkan PendidikanNo Golongan

1 Pendidikan S 1

2 Pendidikan D 3

3 Pendidikan SLTA/D1

4 Pendidikan SLTP

TOTALSumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun

Grafik Klasifikasi

Tabel 1.2 Jumlah PTT berdasarkan Pendidikan

Golongan Jumlah

Pendidikan S 1 23 orang

Pendidikan D 3 3 orang

Pendidikan SLTA/D1 17 orang

Pendidikan SLTP 0 orang

43 orangSumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2019

Grafik 1.2. Grafik Klasifikasi PTT berdasarkan tingkat Pendidikan

55%

7%

38%

PersentaseSarjana D3 SLTA/D1

16

orang

orang

orang

orang

orang

LKjIP 2019 17

Tabel 1.3 Komposisi PNS pada Unit Kerja berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan

No Nama/Jabatan Gol Pend.1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

H. Akhmad Zulfian,STKepala Dinas Kominfo Muhammad Sabir H, S.Sos Sekretaris Husriansyah,S.Sos Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Joko Santoso, SP, MP Kabid.Aplikasi dan Informatika Muhammad Erwin,SE Kabid. Statistik dan Persandian Khozinatul Asror, S.Sos, M.Si Kabid. Teknologi dan Informatika Drs.Sudarmansyah,M.Si Kasubbag Perencanaan Program Hj. Hasrah,SE Kasubbag Keuangan Hj. Hapsah Kasubbag Kepegaaian dan Umum Syamsudin,ST,MT Pengadministrasi Kepegawaian dan Umum Nelson Pasaribu Kasi kemitraan dan Pemberdayaan komunikasi A.Eka Putra Fornia,S.Kom Kasi Keamanan Jaringan Abdillah,S,Stp Kasi Pengelolaan dan pelayanan informasi Muhammad Rahmatullah,ST Kasi Infrastruktur dan Teknologi Fitriyani,S.STP Kasi Pengumpul data Statistik Sektoral Lisa Asriani,SE Kasi Aplikasi dan Pengembangan Informatika Rofi’i ,SE Kasi Media Publik

IV a

IV a

IV.a

IV.a

III.d

IV.a

IV.a

III.d

III.c

III.c

III.d

III.d

III.d

III.d

III.d

III.d

III.d

III.c

S1

S.1

S.1

S.2

S.1

S.2

S.2

S.1

SLTA

S.2

S.1

S.1

S.1

S.1

S1

S.1

S1

SLTA

LKjIP 2019 18

Sarana dan Prasarana Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fasilitas /sarana penunjang sebagai dalam tabel sebagai berikut :

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Yusmita SariKasi Persandian Arifudin Kasi Pengolahan data dan desiminasi Statistik Sektoral Rachmat Muzibur Rhamadan,SH Kasi Tatakelola dan Integrasi Layanan Kom.Informasi Mulyadi,S.Kom, M.Si Kasi Pengelolaan e- Government Emilda Savitri,ST Kasi Adm dan Pengembangan Sumberdaya TIK La Nisa, S.Sos Pengumpul dan Pengolah data laporan Eka Ridhawati,S.Kom Pengadministrasi Keuangan Ardiansyah.S,ST Pengadministrasi Informatika dan Penyiaran Noprianour Pengadministrasi Perencanaan ProgramFaizal Riza,Amd Pengadministrasi Infrastruktur dan Teknologo Endang Fitriany Bendahara Pengeluaran Noor Ida Tri Wahyuni Pengadministrasi Kepegawaian dan Umum Suyitno Pengadministrasi Persandian Gianto Tenaga Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Faizal Riza,Amd Pengadministrasi Infrastruktur dan Teknologi Hudriannur,SE Pengadministrasi Kepegawaian dan Umum

III.c

III.d

III.d

III.d

III.c

III.c

III.c

II.d

III.b

II.d

II.c

II.d

II.a

II.d

IV.a

SLTA

S.1

S2

S1

S1

S.1

S.1

SLTA

SLTA

S.1

SLTA

SLTA

SLTA

D3

S1

LKjIP 2019 19

Tabel 1.4 JUMLAH SARANA DAN PRASARANA YANG ADA PADA DINAS KOMINFO,STATISTIK DAN

PERSANDIAN

NO NAMA BARANG JUMLAH

1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kendaraan dinas/Roda 4Kendaraan roda 2 Meja kerja pimpinan Meja kerja Sekretaris Meja Kerja kabid/kasi/kasubbag Meja kerja staf Kursi kerja Pimpinan Kursi kerja Sekretaris Kursi kerja Kursi tamu/sofa Kursi tamu/kursi hadap Komputer PC Komputer/Notebook Headphone Behringer Tripod Printer Canon Printer Epson Printer Puji Xerox Docuprint Camera + Attachment Panasonic Proyektor + Attachment panasonic Loudspeaker Peratatan studio video Film dll Filling cabinet/lemari arsip Lemari Kaca Lemari Arsip dinamis VIP Mesin ketik Manual Standar Brangkas AC Wireless In focus Microphone table stand

41

1 115601 1

69 59

28

11 5 44

131 31 1 1

20 21 1 1 81 1

UnitBuah buah buah buah buah buah buah buah set buah unit unit unit buah buah buah buah unit unit buah unit buah buah bh buah buah unit unit buah bh

LKjIP 2019 20

3233 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Pesawat TelephonKursi tunggu/Panjang Radio Polytron/minislim compo Mixer PVC Yamaha/MG24/14 FX Unit Tranceiver FM Peralatan computing lain-lain HD Converter/AV/RCA Alat komunikasi radio HF/ FM Lain2 Peralatan antenna VHF/FM antena/OMB 6 Bay Audio Processor Tripod/Takara Softwere cont Off line Computer Unit Power Supplay Camera electric cannon /EOS 1200 HD Kit GPS Garmin /GPS MAP 64 S Papan pengumuman Rak kayu Lemari es 2 pintu Video conference Video monitor /CCTV Video Wall Sony Bravia Camera elektronik BM Modul LED Videotron Router Tooper Printer all in one card Sony Memory Hardist eksternal Televisi 65 inc Stabilizer Mikrophone/Wieless Finger print

4 1 1 11 1 5 46121

1611128411212142232

buahset buah unit Unit Unit Unit Unit Buah Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

2 UnitUn Unit

LKjIP 2019 21

1.7. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan , menjelaskan latar belakang penulisan , kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi,Informtika,Statistik dan Persandian, serta struktur organsasi

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara singkat tentang Rencana strategis Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian , Visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta perjanjian kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran capaiann kinerja , analisa capaian kinerja dan realisasi anggaran.

BAB IV Penutup, dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi tinjauan secara umum mengenai permasalahan serta langkah -langkah yang dilakukan dimasa mendatang

LAMPIRAN :

LKJiP 2019 22

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Rencana Strategis merupakan suatu dokumen perencanaan Perangkat Daerah

yang dibuat untuk priode 5 (lima) tahun yang memuat Visi,misi, tujuan, strategi, kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Strategis disusun berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur tentang peran dan tanggung jawab Kepala Daerah dalam menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah keterkaitan antara Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD.

Tantangan birokrasi masa depan meliputi berbagai aspek, baik dalam negeri maupun mancanegara yang bersifat alamiah maupun social budaya, social politik, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan serta responsible dan accountable. Seiring dengan itu penerapan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawabdiperlukan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga benar – benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik ( Good Government ) dan bersih, bebas KKN ( Clean Govemment ) yang juga merupakan pesan agenda reformasi. Kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dapat dicapai melalui proses belajarsecara terus menerus tanpa ada batas akhir, kerena pada dasarnya proses belajar itu merupakan Long Life Leaming bagi setiap manusia proses belajar bagi aparat pemerintah daerah guna mencapai kualitas dan profesionalisme yang diharapkan dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah.

Rencana Strategis ( Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan PersandianKab.Paser merupakan suatu komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui

LKJiP 2019 23

penataan dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan untuk mencapai suatu tujuan secara efektiv dan efisien .

Dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah , Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan masyarakat .

1. Pernyataan Visi Visi merupakan suatu gambaran mengenai keadaan yang diinginkan dimasa datang yang berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu Perangkat Daerah. Visi Dinas Komunikasi , Informatika .Statistik dan Persandian pada dasarnya merupakan perwujudan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Visi Pemerintah Kab.Paser Tahun 2016 – 2021 . sejalan dengan Visi Kepala Daerah dan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban maka Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah “ Terwujudnya masyarakat paser yang informatif berbasis teknologi informasi , menuju masyarakat yang maju, mandiri ,sejahtera dan berkeadilan ‘’ Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa sebagian besar masyarakat Paser memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan sarana teknologi informasi dalam berinteraksi dan penyebaran informasi. Pernyataan visi ini juga merupakan suatu tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi segenap jajaran Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian.

2. Pernyataan misi Salah satu aspek penting dalam menopang suksesnya pelksanaan otonomi

daerah adalah satu stunya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasaran kerja berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan misinya secara jelas sebagai suatu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

LKJiP 2019 24

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi . Perumusan misi mengacu kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Paser Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian. Yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut diatas maka ada 3 (tiga) misi yang dirumuskan yaitu : 2.1 Meningkatkan Penyediaan infrastruktur dan akses komunikasi informasi dalam

rangka pelayanan berbasis elektronik bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Paser

2.2 Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik 2.3 Meningkatkan kinerja kapasitas sumberdaya aparatur dalam melaksanakan tugas

serta mewujudkan tatakelola organisasi yang akuntable

3. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran Visi dan misi Dinas Komunikasi , Informatika

,Statistik dan Persandian yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dari Rencana Strategi Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser di peroleh dari hasil analisis silang antara faktor-faktor kunci keberhasilan dengan misi. Hasil analisis silang tersebut yang kemudian menghasilkan tujuan Strategis .

Dalam menyelenggarakan misinya , Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menetapkan tiga tujuan yaitu :

a. Meningkatkan akses jaringan komunikasi dan pengamanan informasi

LKJiP 2019 25

b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik ( e-Government) c. Meningkatkan kemampuan SDM dan perbaikan tatakelola e-Government

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan strategis yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian.

Adapun sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statstik dan Persandian Kab.Paser untuk tahun 2016 – 2021 adalah :

a. Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi b. Meningkatnya jangkauan internet c. Meningkatnya pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan

publik ; d. Meningkatnya pemanfaatan layanan public berbasis Teknologi Informasi dan

Komunikasi e. Meningkatnya akses terhadap informasi publik Sedangkan Sasaran pendukung lainnya yang merupakan kegiatan rutinitas adalah: a. Meningkatnya konsistensi antar dokumen Perencanaan dengan Penganggaran b. Meningkatnya Kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dan c. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Adapun hubungan antara visi, misi tujuan dan sasaran dapat dilihat sebagaimana dalam table 2.1. berikut :

LKJiP 2019 26

Tabel 2.1 Hubungan antara Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran

Visi :Terwujudnya Masyarakat Paser yang Informatif berbasis Teknologi Informasi menuju

masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan

Misi Tujuan Sasaran

Uraian Indikator Uraian Indkator

1. Meningkatkan Penyediaan infrastruktur dan akses komunikasi informasi dalam rangka pelayanan berbasis elektronik bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Paser

Meningkatkan akses jaringan komunikasi dan pengamanan informasi

Jumlah menara telekomunikasi /Tower yang memiliki izin dalam upaya menurunkan angka blank spot

Meningkatnya jaringan komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi/pengembangan tower bersama yang memiliki izin.

Meningkatnya jangkauan jaringan internet

Cakupan desa yang bisa mengakses internet

Persentase instansi pemerintah yang bisa mengakses internet

Meningkat nya pengamanan informasi dilingkunga

Persentase tingkat pengamanan dan informasi

LKJiP 2019 27

n instansi pemerintah dan publik.

daerah

2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik ( e-Government)

Meningkatnya kualitas pelayanan public ( e-Government)

Meningkat nya peman faatan layanan publik ber basis teknologi informasi

Persentase Sistem e-Goverment yang terbangun

Website milik pemerintah daerah yang medmuat informai pembangunan daerah

3. Meningkatkan Kapasitas SDM dan perbaikan tatakelola e-Government

Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah daerah

Tersedianya SDM yang

berkompeten

Meningkatnya akses terhadap informasi publik

Persentase SKPD yang membentuk dan menjalankan PPID Pembantu

Publikasi Informasi daerah dimedia massa dan online ( Jml media)

LKJiP 2019 28

Tabel 2.2 Tabel Tujuan dan Sasaran

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke

1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Meningkatkan

akses jaringan komunikasi dan pengamanan informasi

Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi

Jumlah menara Telekomunikasi / tower bersama yang memiliki izin

84 bh 86 bh 88 bh 90 bh 92 bh

Persentase desa blank spot

20 % 15 % 10 % 5 % 0 %

Meningkatnya jangkauan jaringan internet

Persentase desa yang bisa mengakses internet

60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Persentase instansi pemerintah yang bisa mengases internet.

80 85 90 95 100

Meningkatnya pengamanan informasi dilingkungan instansipemerintah dan public.

Persentase pengamanan data dan informasi daerah

100 100 100 100 100

2. Meningkatkan kualitas pelayanan public ( e-Government)

Meningkatnya pemanfaatan pelayanan public berbasis Tekhnologi Informasi dan Komunikasi

Persentase Sistrm Pelayanan Publik yang terintegrasi dalam Sistem e-Government

30 55 70 80 90

LKJiP 2019 29

Website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah

9 Web 22 Web

27 Web

32 Web

41 Web

3. Meningkatkan kapasitas SDM dan perbaikan tatakelola e-Government

Meningkatnya akses terhadap pelayanan publik


100 100 100 100 100

Publikasi informasi daerah dimedia massa dan online ( jml media)

10 11 12 13 14

4. Strategi dan Kebijakan Strategi adalah upaya untuk mencapai tujuan organisasi dalam pelaksanaan

misi. Strategi memberikan pengarahan yang terpadu bagi organisasi dan berbagai tujuan organisasi serta memberikan pedoman pemanfaatan sumberdaya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi menghubungkan antara sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya dengan tantangan dan resiko yang harus dihadapi dari luar lingkungan organisasi. Strategi ini diwujudkan dalam suatu kebijakan dan program, sehingga strategi adalah merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Dalam menentukan Strategi perlu dirumuskan faktor-faktor kekuatan dn kelemahan serta faktor-faktor yang menjadi peluang dan yang menjadi ancaman. Faktor-faktor tersebut dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT.

LKJiP 2019 30

Sedangkan Kebijakan merupakan rumusan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait yang selanjutnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk dijadikan pedoman , pegangan atau petunjuk bagi pelaksana kegiatan. Dalam upaya mencapai tujuan dalam mewujudkan misi yang diemban dan yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi ,Informatika, Statistik dan Persandian , maka strategi yang dilakukan adalah sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 2.3 Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Sasaran.1Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi

Strategi Kebijakan

1. Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi yang ada

1. Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi difokuskan pada wilayah yang belum bisa mengakses jaringan komunikasi

2. Penguatan dan perbanyak provider dan menara telekomunikasi untuk jaringan komunikasi

2. Peningkatan kerjasama dengan media massa lokal/nasional

1. Memfokuskan penyebaran informasi kewilayah pedesaan dan daerah sulit mengakses informasi

Sasaran.2Meningkatnya jangkauan jaringan internet

Strategi Kebijakan

Meningkatkan akses internet dipusat-pusat kegiatan masyarakat desa

Peningkatan akses internet difokuskan pada perkotaan dan desa-desa yang belum bisa mengakses internet

LKJiP 2019 31

Sasaran.3Meningkatkan pengamanan Informasi dilingkungan

Instansi pemerintah dan publik Strategi Kebijakan

Pengamanan informasi yang berkualitas dilingkungan instansi pemerintah dan publik

Melaksanakan pembinaan SDM Sandi dan pengembangan sistem keamanan informasi, persandian sektor pemerintah dan publik

Sasaran.4Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi informasi

dan komunikasi Strategi Kebijakan

Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi ( diital )

Pengembangan dan pembangunan aplikasi pelyanan public yang cepat,mudah dan murah

Sasaran.5Meningkatnya akses terhadap informasi publik

Strategi Kebijakan

1. Penguatan kelembagaan pengelola informasi publik

Pembentukan PPID disetiap SKPD

2. Meningkatkan pengolahan informasi dan dokumen melalui peningkatan pelayanan pengaduan dan pengolahan konten website

Optimalisasi peran media dalam jaringan (online) sebagai sarana publikasi dan tranparansi

3. Pemanfaatan berbagai media sebagai sarana transparansi

Peningkatan efektivitas dan cakupan media sebagai sarana publikasi

LKJiP 2019 32

A. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Rencana kerja tahunan disusun sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan serta

anggaran dan menetapkan indicator/ target capaian kinerja. Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Pada garis besar ada tiga hal yang penting dalam merumuskan rencana kerja diantaranya adalah Sasaran strategis,Indikator Kinerja dan target . Ketiga hal tersbut merupakan turunan dari tujuan yang tertuang dalam Renstra SKPD.

Untuk periode tahun 2019 Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser mendapatkan PAGU dana sebesar Rp. 13.857.933.300,00 ( Tiga belas milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah ) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar RP 5.388.617.000,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah ) dan Belanja Langsung sebesar Rp 8.469.316.300,00 ( delapan milyar empat ratus enam puluh Sembilan jutatiga ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah ).

Dalam Rencana Kerja Tahunan untuk Belanja Langsung (BL) tahun 2019 telah ditetapkan sebanyak 12 (dua belas ) program dan 48 (empat puluh delapan ) kegiatan . dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut : :

1. Program Perencanaan Pembangunan daerah dengan jumlah 3 kegiatan : 1.1 Penyusunan Renja SKPD 1.2 Evaluasi Renja 1.3 Konsolidasi dan koordinasi perencanaan program Kominfo

2. Program Administrasi Perkantoran dengan jumlah 7 kegiatan : 2.1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 2.3 Penyediaan jasa pelayanan dan perijinan kendaraan dinas/oprs 2.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

LKJiP 2019 33

2.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.10 Penyediaan makanan dan minuman 2.11 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi 2.12 Monitoring dan Evaluasi

3. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur dengan jumlah 3 kegiatan yaitu : 3.1 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan 3.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/Operasional 3.3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Laporan capaian kinerja dan keuangan ada 1 (satu) kegiatan : 4.1 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP

5. Program Pengembangan data/Informasi/Statistik daerah dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 (lima) kegiatan yaitu : 5.1 Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (KDA) 5.2 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 5.3 Penyusunan data pokok pembangunan pertahun 5.4. Penyusunan Data Statistik Sektoral 5.5. Peningkatan kapasitas SDM Statistik sektoral

6. Program Pengembangan Komunikasi ,Informasi dan media masa dengan jumlah kegiatan sebanyak 14( empat belas ) kegiatan yaitu : 6.1 Pembinaan da pengawasan koordinasi jaringan komunikasi sandi Daerah (

JARKOMSANDA) 6.2 Peningkatan kapasitas SDM Persandian 6.3 Pengelolaan TV LED/ Videotron 6.4 Penyediaan Aplikasi dan Website di SKPD 6.5 Penyelenggaraan siaran televisi dan radio siaran Pemerintah Kabupaten

LKJiP 2019 34

6.6 Survey dan pengembangan jaringan telekomunikasi 6.7 Optimalisasi pengelolaan data centre 6.8 Pengelolaan media center 6.9 Pengembangan website paserkab.go.id 6.10 Pengendalian,pengawasan ,pembinaan dan pengembangan jasa pos dan

Telekomunikasi 6.11 Perbaikan dan perawatan jaringan informasi dan komunikasi 6.12 Pengendalian menara telekomunikasi 6.13 Peliputan kegiatan Pemerintah dan Pembangunan Daerah 6.14 Pengelolaan pengamanan dan pengiriman berita persandian

7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu ) kegiatan . 7.1 Pembentukan Kelompok Informasi Masyaraka t KIM)

8. Program Kerjasama Informasi dengan mas media dengan jumlah kegiatan sebanyak 3(( tiga) kegiatan yaitu : 8.1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 8.2 Kerjasama Produksi dan penyiaran dengan media elektronik 8.3 Rapat-rapat koordinasi kehumasan

9. Prog. Pengembangan data / informasi dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) yaitu 9.1 Optimalisasi peran PPID Kabupaten 9.2 Kemitraan dengan komunitas/ lembaga pers

10. Prog. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan jumlah kegiatan 1 (satu) kegiatan. 10.1 Implementasi dan pengembangan e-Government

11. Prog. Optimalisasi pemenfaatan Teknologi Informasi dengan kegiatan : 11.1. Penyusunan naskah peraturan Bupati tentang Tatakelola e-Governmen

11.2. Pengelolaan dan integrasi layanan system informasi 12. Prog. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).dengan jumlah

1 (satu) kegiatan yaitu : Penyelenggaraan SPIP

LKJiP 2019 35

B. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran

dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran staregis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2019 .

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 bahwa Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan kinerja adalah merupakan suatu wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas , akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.Indikator kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika seyogyanya harus selaras dengan RENSTRA,

Perjanjian Kinerja tahun 2019 telah selaras dengan Rencana Kinerja tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel 2.3 sebagai berikut :

LKJiP 2019 36

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian Tahun 2019

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya jangkauan jaringan Komunikasi

Jml menara telekomunikasi/Tower bersama yang memiliki izin

88 unit

Persentase desa blank spot 8 %

2 Meningkatnya Jangkauan jaringan internet


80 %


90 %

3 Meningkatnya Pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik


100 %

4 Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis TIK

Persentase system e-Governmen yang terbangun

65 %

Website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pemb. daerah

27 Web

5 Meningkatnya akses terhadap informasi publik

Persentase SKPD yang menjalankan PPID Pembantu

100 %

Publikasiinformasi daerah di media massa cetak dan elektronik /online ( jmlh media )

12

6 Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dengan penganggaran

Jumlah dokumen perencanaan dan Penganggaran

2

7 Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah

Persentase pelayanan dalam menunjang kinerja aparatur

80 %

8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan secara sistematis

2 Dok

LKJiP 2019 37

Dari tabel Perjanjian Kinerja yang berkaitan dengan Sasaran, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yang tidak sesuai atau berbeda dengan target yang ada pada Renstra 2016-2021. Indikator dimaksud adalah Persentase blank Spot , dalam Perjanjian Kinerja ditargetkan sebesar 8 % sementara di Renstra sebesar 10 %. Hal ini dikarenakan bahwa dengan keyakinan dan antusias untuk mempercepat mengeleminir desa Blank Spot . Dengan kondisi ini semakin kecil presentase desa blank spot maka semakin tinggi kinerja

Sementara untuk Indikator yang lain adalah Persentase system pelayanan public yang terintegrasi dalam system e-Governmen. Dalam Perjalanjian Kinerja Indikator ini ditarget kan 65 %

NO PROGRAM ANGGARAN (RP) KETERANGAN

(1) (2) (3) (4)

1. Prog. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa

3.468.644.400,00 APBD II

2. Prog. Kerjasama informasi dengan mass media 1.336.989.000,00 APBD II

3. Prog. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

343.251.000,00 APBD II

4. Prog. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

128.500.000,00 APBD II

5 Prog. Pengembangan Data / informasi 47.566.900,00 APBD II

6. Prog. Pengembangan data/Informasi/ Statistik daerah

419.255.000,00 APBD II

7. Prog. Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika

8.470.000,00 APBD II

8. Prog. Perencanaan Pembangunan daerah 90.150.000,00 APBD II

9. Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.295.085.900,00 APBD II

10. Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59.000.000,00 APBD II

11 Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.500.000,00 APBD II

12 Prog. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

10.000.000,00 APBD II

JUMLAH 7.208.414.200,00

LKJiP 2019 38

. Besaran target ddalam Perjanjian Kinerja ini berbeda dengan Target yang dirumuskan dalam Renstra yakni sebesar 70 %. Perbedaan ini dikarenakan bahwa persentase yang ada dalam Renstra dianggap cukup tinggi, sementara disisi lain situasi dan kondisi untuk mencapai target tersebut cukup sulit, karena berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur ( jaringan , aplikasi dan sarana lainnya yang menunjang sistem pelayanan Publik)..

Berkaitan dengan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2019 telah mengalami penambahan pada anggaran perubahan. Setelah Perubahan sekiranya ada pergerakan anggaran atau penambahan anggaran sebesar Rp. 1.565.902.100,00 ( Satu milyar lima ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus dua ribu seratus rupih ) . Penambahan tersebut dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 2.4 Perubahan Anggaran tahun 2019

No Belanja Pagu Anggaran Bertambah/ Berkurang

% bertambah Anggaran Murni Setelah

Perubahan

1.

2.

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

5.083.617.000,00

7.208.414.200,00

5.388.617.000,00

8.469.316.300,00

305.000.000,00

1.260.902.100,00

6 %

17,49 %

Jumlah 12.292.031.200,00 13.857.933.300,00 1.565.902.100,00 12,74 %

LkjIP 2019 39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja sesuai perjanjian kinerja pada tahun 2019.

3.1. Capaian Kinerja Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasran yang telah diperjanjikan. 1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan program, kebijakan ,sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pengukuran kinerja diharapkan satuan organisasi dapat mengetahui kinerja dalam suatu priode tertentu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi ,Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Paser tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing.masing indikator kinerja sasaran . Dalam pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi , Informatika< Statistik dan Persandian menggunakan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Kelompok indikator kinerja Yang digunakan adalah indikator kinerja Outcome dari sasaran strategis. Indikator Input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah yaitu besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan. Sedangkan indikator Output yang digunakan berpariasi tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan seperti jumlah laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi, Laporan hasil evaluasi dll. Indikator outcome yang diukur . Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja dan untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal yaitu : 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik

( Progress Positif ) maka digunakan rumus :

LkjIP 2019 40

Realisasi Capaian Indikator Kinerja = x 100% Rencana

2) Semakin tinggu realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

( Progress negatif ) digunakan rumus :

Dalam memberikan penilaian tingkat kinerja setiap dari setiap sasaran ,

menggunakan bobot /skala pengukuran sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1

( bilamana capaian mempunyai makna progress positif ) dan tabel 3.2 (

bilamana capaian indikator kinerja mempunyai makna progress Negatif )

Tabel 3.1

Skala Pengukuran yang digunakan bilamana Capaian Kinerja

mempunyai magna Progress Positif:

No Rentang Capaian Kategori Capaian

1 > 100 Sangat baik

2 85 s/d 100 Baik sekali

3 70 s/d < 85 Baik

4 55 s/d < 70 Cukup

5 < 55 Kurang

Target – ( Realisasi – Target ) Capaian Indikator Kinerja = x 100 % Target

LkjIP 2019 41

Tabel 3.2

Skala Pengukuran yang digunakan bilamana Capaian Kinerja

mempunyai magna Progress Negatif

No Rentang Capaian Kategori Capaian

1 > 100 Kurang

2 85 s/d 100 Cukup

3 70 s/d < 85 Baik

4 55 s/d < 70 Baik Sekali

5 < 55 Sangat Baik

Secara umum Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian

telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang merupakan Indikator

Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Pendukung. .

Adapun jumlah sasaran, Target Kinerja dan Realisasi serta Capaian Kinerja

untuk tahun 2019 dapat dilihat pada table 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tabel Sasara, Target Kinerja , Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran 1 Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Jumlah jaringan komunikasi/pengembangan tower bersama yang memiliki izin operasional

88 unit 88 Unit 100 %

Persentase desa blank spot 8 % 8 % 100 %

Rata- rata Capaian KInerja 100 %

LkjIP 2019 42

Sasaran 2 Meningkatnya Jangkauan jaringan internet



80 % 60 % 75 %


90 % 90 % 100 %

Rata- rata Capaian KInerja 87,5 %

Sasaran 3 Meningkatnya Pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik



100 % 100 % 100 %

Sasaran 4 Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi, informasi dan

komunikasiIndikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Persentase sistem Pelayanan Publik yang terintegrasi dalam system e-Govenment

65 % 60 % 92,30 %

Website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah

27 Web 27 Web 100 %

Rata- rata capaian kinerja 96,15%

Sasaran 5 Meningkatnya Akses terhadap informasi publik


Publikasi informasi daerah dimedia massa cetak dan elektronik/Online ( Jumlah media)

100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 %

Rata- rata capaian kinerja 100 %

LkjIP 2019 43

Sasaran 7 Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dengan penganggaran


Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 2 Dok 2 Dok 100 %

Sasaran 8 Meningkatnya Kapasitas aparatur pemerintah daerah



80 % 80 % 100 %

3.2. Analisa Capaian Kinerja

Dalam analisa capaian kinerja ini dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) . Analisa juga dilakukan terhadap indikator yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani antara Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian dengan Bupati Paser, ada 8 Sasaran dan 12 Indikator Kinerja yang ditargetkan pada akhir tahun 2019 yang menjadi tanggung jawab organsasi. Namun dalam tahun 2019. Secara umum disadari bahwa pencapaian Indikator Kinerja belum dapat terlihat telah berhasil secara keseluruhan .

Dari 12 (duabelas) Indikator kinerja sasaran yang ada terdapat 8 (delapan) Indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian

Sasaran 6 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan



2 Dok 2 Dok 100 %

LkjIP 2019 44

Kab.Paser pada tahun 2019, ada 9 ( Sembilan ) Indikator kinerja sasaran yang telah menunjukkan capaian sampai dengan 100 % , sedangkan 3 (tiga) Indikator Sasaran lainnya belum bisa memenuhi target yang direncanakan. Hal ini disebabkan dengan kondisi geografis Kab.Paser yang cukup luas dan jarak tempuh yang cukup jauh untuk kelokasi/desa- desa sebagai lokasi sasaran ,sehingga memerlukan anggaran yang besar terutama dalam penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan jaringan internet , menjadi kendala dalam upaya pemenuhan target.

Sehingga dengan demikian analisa capaian kinerja terhadap 8 (delapan) sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1


Indikator Kinerja :

Jumlah jaringan komunikasi/pengembangan tower bersama yang memiliki izin operasional

Capaian100%

Persentase desa blank spot 100 %

Rata-rata Capaian Sasaran 1 100 %

Dari data tersebut diatas menunjukkan sasaran 1 terdapat 2 (dua) indikator, yang mana kedua indikator tersebut telah mencapai target dari yang direncanakan atau masing-masing capaian target 100 %. Hal ini dikarenakan bahwa pengembangan jaringan komunikasi merupakan salah satu program prioritas dalam upaya mengeliminir daerah blankspot. Disisi lain bahwa sasaran 1 merupakan salah satu jawaban dari misi Pembangunan Daerah yaitu “ Meningkatnya pembangunan infra struktur , transportasi, energy, air bersih dan pemukiman. Selain itu sasaran 1 telah selaras dengan Sasaran pada misi ke 1 RPJMD 2016-2021 yakni “ Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar pembangunan , jaringan komunikasi dan internet “.

LkjIP 2019 45

Disamping itu dengan adanya pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama berdampak pada menurunnya angka blenk spot di wilayah KabupatenPaser.

Dengan demikian capaian sasaran satu dengan dua indikator telah mencapai 100 % atau masuk dalam katagori Baik Sekali.

Sasaran 2

Meningkatnya Jangkauan jaringan internet

Persentase desa yang bisa mengakses internet Capaian

75 %

Persentase Instansi Pemerintah yang bisa mengakses internet 100 %

Rata-rata capaian Sasaran .2 87,5 %

Pada sasaran 2 terdapat dua indikator yaitu Persentase desa yang bisa mengakses internet dan Persentase Instansi Pemerintah yang bisa mengakses internet . Untuk capaian indikator pertama adalah sebesar 75 % dan Indikator kedua mencapai 100 % . atau rata-rata capaian kinerja untuk sasaran 2 adalah sebesar 87,5 %.

Tidak tercapainya target pada Indikator pertama ( Persentase desa yang bisa mengakses internet ) dikarenakan bahwa didaerah /desa tersebut belum ada jaringan telekomunikasi sehingga tidak bisa mengakses internet . Disisi lain bagi pengembang jaringan telekomunikasi / pihak Swasta secara komersial tidak menjangkau lokasi tersebut, Selain membutuhkan biaya yang cukup besar secara komersial tidak menguntungkan bagi pengembang Sehingga dengan demikian Cakupan KInerja dikatagorikan Baik Sekali.. .

Sasaran 3

Meningkatnya Pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik

Indikator Kinerja :


Capaian

100 %

Capaian Sasaran 3 100 %

LkjIP 2019 46

Pada sasaran 3 terdapat satu indikator yaitu persentase pengamanan data dan informasi daerah. Capaian kinerja sasaran 3 telah mencapai 100 % dari target yang direncanakan. Dengan adanya Seksi Persandian pada Bidang Statistik dan Persandian , keamanan data dan informasi merupakan salah satu tugas dan fungsi bidang tersebut dalam upaya memberikan keamanan informasi , sehingga katagori Capaian Kinerja untuk sasaran 3 adalah Baik sekali.

Sasaran 4

Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi, informasi dan komunikasi

Indikator Kinerja :

Persentase Sistem Pelayanan Publik yang terintegrasi dalam system e-Government

Capaian 92,30 %

Website Pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah

100 %

Rata-rata Capaian Sasaran 4 96,15 %

Sasaran 4 terdapat dua Indikator sasaran yaitu Persentase Sistem Pelayanan Publik yang terintegrasi dalam sistem e-Government dan Website Pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah. Untuk target indikator kinerja sasaran yang pertama belum tercapai 100 % karena target ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan jaringan yang cukup memadai dalam mengintegrasikan sistem sub domain/aplikasi pelayanan . Disisi lain ketersediaan tenaga IT yang masih sedikit dan belum mampu untuk mengelola Program yang menjadi Program Unggulan tersebut. Sehingga dari target 65 % , pada akhir tahun realisasi adalah 60 % atau capaian baru mencapai 92,30 %. .

Sementara untuk Indikator yang kedua ( Website Pemerintah Daerah yang memuat informasi Pembangunan daerah ) telah mencapai 100 % dari target yang direncanakan.. Keberhasilan capaian ini tidaklah terlepas dari antusias dari seluruh Perangkat Daerah yang ingin membuat Wesite yang merupakan salah satu kebutuhan dalam memberikan pelayanan berbasis elektronik.

LkjIP 2019 47

Sehingga dalam kesimpulannya untuk target kinerja pada Sasaran keempat dengan dua indikator tersebut telah mencapai 96,15 %. Hal ini sudah masuk dalam katagori baik Sekali.

Sasaran 5

Meningkatnya Akses terhadap informasi publik

Indikator Kinerja :

Publikasi informasi daerah dimedia massa cetak dan elektronik/Online

Capaian 100 %


100 %

Rata-rata Capaian Sasaran 5 100 %

Pada sasaran 5 terdapat dua Indikator kinerja yaitu Publikasi Informasi daerah dimedia massa cetak dan elektronik/Online ( Jumlah Media ). dan Indikator yang kedua adalah Persentase SKPD yang membentuk dan menjalankan PPID Pembantu..

Capaian Indikator Kinerja Publikasi Informasi daerah dimedia massa cetak dan elektronik/online telah mencapai 100 %. Hal ini dikarenakan bahwa hamper seluruh media yangada di Kabupaten Paser berperan aktif dalam menggali informasi dan mempublikasikan baik melaluimedia cetak maupun media elektronik termasuk media online. Dari 12 media yang ditarget kan telah terealisasi 12 media atau telah mencapai 100 %.

Dengan tercapainya kedua Indikator kinerja ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan akses informasi pembangunan kepada masyarakat. Disisi lain dengan bertambahnya media massa cetak turut memberikan kontribusi penyebaran informasi didaerah kabupaten Paser

Dengan demikian rata-rata Capaian target sasaran 5 adalah sebesar 100.%. atau masuk dalam katagori Baik Sekali

LkjIP 2019 48

Sasaran 6

Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dengan penganggaran

Indikator Kinerja :

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Capaian

100 %

Capaian sasaran 6 100 %

Pada Sasaran .6 memiliki satu indikator kinerja yaitu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran . Dari target yang direncanakan sebanyak 2 (dua) dokumen Perencanaan dan Penganggaran telah terealisasi 100 % atau dapat dikatakan capaian kinerja sasaran 6 adalah 100 %. Walaupun Sasaran keenam ini bukan merupakan sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) namun sasaran ini sangat memperngaruhi dan sebagai sasaran pendukung untuk IKU.

Capaian kinerja sasaran ini dapat tercapai oleh karena telah tersedia SDM yang cukup memadai dalam pengelolaan Program Perencanaan dan Penganggaran serta didukung dengan data- data yang tersedia. Sehingga Capaian Kinerja Sasaran 6 dapat dikatakan Baik Sekali .

Sasaran 7

Meningkatnya Kapasitas aparatur pemerintah daerah

Indikator Kinerja :


Capaian100 %


Dalam sasaran 7 ( tujuh) ini terdapat satu Indikator Kinerja yaitu Persentase Pelayanan dalam menunjang Kinerja Aparat, Dari target kinerja capaian sebesar 80 % . Dalam tahun 2019 target tersebut telah terealisasi 100 % atau capaian kinerja sasaran tujuh adalah sebesar 100 %.

Terpenuhinya capaian kinerja ini cukup dipengaruhi dengan tersedianya anggaran untuk memberikan pelayanan kepada aparatur serta didukung oleh ketersediaan sumberdaya manusia sebagai mengelola pelayanan terhadap kinerja aparatur. Pelayanan yang telah

LkjIP 2019 49

dilaksanakan adalah berupa pelayanan administrasi perkantora, sarana dan prasarana serta pemelharaan / perawatn dan Sosilaisasi /Bimbingan Teknis/ terhadap Aparatur.

Sasaran ke tujuh ini juga merupakan salah satu sasaran pendukung dalam mencapai target sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)

SEdangkan n Capaian kinerja untuk sasaran ke tujuh ini dapat dikatagorikan Baik Sekali.

Sasaran 8

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Indikator Kinerja :


Capaian

100 %


Pada sasaran kedelapan terdapat satu indikator yaitu Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan secara sistemantis. Untuk indikator Kinerja sasaran kedelapan ini , telah mencapai 100 % dari target yang direncanakan, Dari Indikator Kinerja berupa Dokumen. Laporan Kinerja yang tersusun sebanyak 2 Dokumen telah terealisasi 2 (dua) dokumen Tersusunnya 2 (dua) dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan sebagai pertanggngjawaban Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019.

Adapun realisasi Indikator Kinerja pada sasaran delapan mencapai 100 %. Atau masuk dalam katagori Baik sekali . Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutinitas yang dilaksanakan setiap tahun yang berpedoman dengan Peraturan yang berlaku. Disisi lain komitmen dan Kinerja SDM yang ada cukup mendukung dalam penyusunan laporan kinerja dan keuangan tersebut, walaupun Indikator Kinerja ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama namun merupakan salah satu bagian indikator yang dapat menyumbang Indikator Kinerja Utama...

3.3. Realisasi Anggaran

Dalam tahun anggaran 2019, Dinas Komunikasi, Informatika ,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser telah mendapatkan PAGU anggaran sebesar Rp. 13.857.933.300,00 ( Tiga

LkjIP 2019 50

belas milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta Sembilan atus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah ) yang terdiri dari untuk Belanja Tidak Langsung (BTL ) berjumlah Rp. 5.338.617.000,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.8.469.316.300,00

Serapan anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 4.364.762.167,00 ( Empat milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh rupih ) atau mencapai 80,99 % dari Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.388.617.000,00 ( Lima milyar tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas ribu rupiah ).. dengan pengertian bahwa sisa anggaran untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 1.023.894.833,00 ( Satu milyar dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga rupiah ).

Sedangkan serapan untuk Belanja Langsung ( BL) sebesar Rp. 8.194.488.100,97 ( Delapan milyar seratus Sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah Sembilan puluh tujuh sen ) atau mencapai 96,76 % dari Total Pagu BL sebesar Rp. 8.469.316.300,00 ( Delapan milyar empat ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah ).

Untuk lebih rinci realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun 2019 secara keseluruhan dapat dilihat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel. 3.4 Realisasi Anggaran Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian Tahun 2019

NO Uraian Jml Anggaran ( Rp) Realisasi ( Rp) Capaian

(%)

1 2

Belanja : Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

5.388.617.000,008.469.316.300,00

4.364.762.167,00 8.194.488.100,97

80,99 %96,76 %

Total 13.857.933.300,00 12.559.250.267,97 90,62 %Sumber : Bagian Keuangan

LkjIP 2019 51

Dari table tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) Tahun 2019 sebesar 80,99 % , Sedangkan realisasi anggaran Beanja Langsung (BL) sebesar 96,76 %. Dan secara keseluruhan Realisasi Anggaran untuk Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2019 baik Belanja Tidak Langsung (BTL) maupun Belanja Langsung (BL) adalah sebesar 90,62 %

Realisasi Belanja Langsung (BL) perkegiatan secara rinci dapat dilihat pada table 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Perkegiatan Tahun 2019

:

No Program/Kegiatan Anggara Tahun 2019

Realisasi Capaian

( % ) Anggaran ( Rp) Stlh Perubahan

1 Prog.Pelayanan Adm Perkantoran

1.295.085.900,00 1.290.900.900,00 1.240.432.115,00 96,09 %

1.1 Penyediaan Jasa surat menyurat

1.500.000,00 1.498.000,00 99,87 %

1.2.Penyediaan jasa komuni kasi,sumberdaya air dan listrik

302.910,00 279.153.759,00 92,16 %

1.3. Penyediaan jasa pemeliha raan dan perijinan kendaraan dinas

7.500.000,00 1.596.600,00 21,29 %

1.4. Penyediaan jasa Adm keuangan

347.638.000,00 329.244.584,00 94,71 %

1.5. Penyediaan jasa keber sihan kantor

10.000.000,00 9.945.000,00 99,45 %

1.6.Penyediaan ATK 35.000.000,00 34.960.000,00 99,94 %

1.7.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

24.917.400,00 24.705.000,00 99,15 %

1.8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

139.289.600,00 137.789.600,00 98,92 %

1.9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang - undangan

4.800.000,00 4.800.000,00 100 %

1.10. Penyediaan makanan dan minuman

28.800.000,00 28.800.000,00 100 %

1.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

319.925.000,00 319.788.272,00 99,96 %

1.12. Monitoring dan Evaluasi kegiatan

68.680.900,00 68.131.300,00 99,20 %

LkjIP 2019 52

2 Prog. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

59.000.000,00 59.000.000,00 58.610.000,00 99,34 %

2.1.Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

16.000.000,00 16.000.000,00 100 %

2.2.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprs

38.000.000,00 37.700.000,00 99,21 %

2.3.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5.000.000,00 4.910.000,00 98,20 %

3 Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100 %

3.1 Penyusunan LAKIP 1.500.000,00 1.500.000,00 100 %

4 Prog. Pengembangan data/Informasi

47.568.900,00 70.164.000,00 69.808.125,00 99,49 %

4.1.Optimalisasi Peran PPID Kabupaten

46.684.000,00 46.468.125,00 99,54 %

4.2.Kemitraan dengan komunitas/ lembaga Pers

23.480.000,00 23.340.000,00 99,40%

5 Prog. Pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa

3.468.644.400,00. 4.010.209.400,00 3.839.980.586,97 95,75 %

5.1 Survey dan Pengembangan Jarigan Telekomunikasi

65.455.000,00 65.143.459,00 99,52 %

5.2.Optimalisasi Pengelolaan Data Center

740.909.800,00 700.077.815,00 94,49 %

5.3.Pengelolaan Media Center 48.824.000,00 44.415.627,00 90,97 %

5.4.Pengembangan Website paserkab.go.id

179.531.600,00 179.069.739,00 90,97 %

5.5.Pengendalian, Pengawasan , Pembinaan dan Pengem bangan Jasa Pos dan Telekomunikasi

789.841.000,00 789.825.677,97 99,99 %

5.6.Perbaikan dan Perawatan Jaringan Informasi dan Komunikasi

152.879.600,00 150.879.475,00 98,69 %

5.7.Pengendalian menara telekomunikasi

60.075.000,00 60.034.600,00 99,93 %

5.8.Peliputan kegiatan Pemerin tah dan Pembangunan daerah

557.280.000,00 557.189.968,00 99,98 %

5.9. Pengelolaan pengamanan dan Pengiriman berita Persandian

46.325.000,00 46.211.097,00 99,75%

5.10.Pembinaan dan Pengawas an Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi Daerah (JARKOMSANDA)

64.630.000,00 63.415.554,00 98,12 %

5.11.Peningkatan Kapasitas SDM Persandian

34.690.000,00 27.949.857,00 80,57 %

LkjIP 2019 53

5.12.Pengelolaan TV LED / Videotron

290.124.000,00 269.094.000,00 92,75 %

5.13.Penyediaan Aplikasi dan Website di SKPD

797.144.400,00 705.930.718,00 88,56 %

5.14.Penyelenggaraan siaran televise dan radio Siaran Pemerintah Kabupaten.

182.500.000,00 180.743.000,00 99,04%

6. Prog. Fasilitasi Peningkatan SDMTeknologi Informasi dan Komunikasi

8.470.000,00 11.770.000,00 9.768.000,00 82,99 %

6.1.Pembentukan dan Pembinaan KIM

11.770.000,00 9.768.000,00 82,99 %

7 Prog. Kerjasama Informasi dengan mass media

1.336.989.000,00 1.976.361.000,00 1.936.518.676,00 97,98 %

7.1. Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah

1.839.211.000,00 1.936.518.676,00 97,98 %

7.2.Kerjasama Produksi dan penyiaran dengan media elektronik

25.075.000,00 24.854.250,00 99,12 %

7.3. Rapat- rapat Kehumasan 112.075.000,00 110.875.171.00 98,93 %

8 Prog. Perencanaan Pemb.Daerah 90.150.000,00 123.375.000,00 122.156.613,00 99,01 %

8.1 Penyusunan Renja SKPD 14.225.000,00 13.375.250,00 94,03 %

8.2 Evaluasi Renja SKPD 7.000.000,00 6.631.800,00 94,74 %

8.3. Konsolidasi dan Koordinasi Perencanaan Program Kominfo

102.150.000,00 102.149.563,00 99,99 %

9 Prog. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Teknologi

128.500.000,00 128.500.000,00 128.467.555,00 99,97 %

9.1.Implementasi dan Pengem bangan e-Government

128.500.000,00 128.467.555,00 99,97 %

10. Prog. Optmalisasi Pemenafaatan Teknologi Informasi

343.251.000,00 350.451.000,00 349.954.436,00 99,83 %

10.1.Penyusunan Naskah Peraturan tentang Tatakelola e-Government

217.243.400,00 217.234.406,00 99,99 %

10.2 Pengelolaan dan Integrasi Layanan Sistem Informasi

133.207.600,00 132.620.030,00 99,56 %

11 Prog.Pengembangan Data / Informasi/Statustik Daerah

419.255.000,00 437.025.000,00 427.842.194,00 97,90 %

11.1.Penyusunan dan pengumpul an data PDRB

108.258.800,00 107.904.262,00 99,67 %

11.2.Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (KDA)

212.609.600,00 212.259.628,00 99,84 %

11.3.Penyusunan Data Statistik Sektoral

17.860.000,00 17.580.000,00 98,43 %

LkjIP 2019 54

11.4. Penyusunan Data Pokok Pembangunan Per Tahun

74.371.600,00 71.580.712,00 96,25 %

11.5.Peningkatan Kapasitas SDM Statistik Sektoral

23.925.000,00 18.517.538,00 77,40 %

12 Prog. Penyelenggaraan SPIP 10.000.000,00 10.000.000,00 9.549.800,00 95,50 %

12.1. Pelaksanaan SPIP 10.000.000,00 9.549.800.00 95,50 %

Jumlah 7.208.414.200,00 8.469.316.300,00 8.194.488.100,97 96,76 %

3.4. Analisis Atas Efisienasi Pengunaan Sumberdaya Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumberdaya keuangan dilakukan

terhadap tiap Indikator Sasaran dengan capaian penggunaaan sumberdaya. Efisienasi Sumberdaya akan terjadimanakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumberdaya. Pada dasarnya efisiensi menunjukkan pengukuran pencapaian output yang maksimum dengan menggunakan sumberdaya dan dana yang serendah-rendahnya.

Prinsip efisienasi terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Analisis atas efisienasi penggunaan anggaran menampilkan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai ≥ 100 %.

Sedangkan gambaran analisis atas efisienasi penggunaan sumberdaya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2019 yang berikaitan dengan sasaran sesuai Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut dibawah ini. .

LkjIP 2019 55

Tabel 3.6 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019

NO Sasaran Indikator Kinerj % Capaian Kinerja

%Capaian Realisasi Anggaran

% Tingkat

Efisieansi ( 4 – 6 )

(1) (2) (4) (5) (6)

1 .


Jml Menara Telekomunikasi/Tower bersama yg memiliki

ijin

100 % 99,78 % 0,22

Persentase desa blank spot

2. Meningkatnya jaringan internet Persentase desa yang bisa mengakses

internet

87,50 % 92,29 % -

Persentase Instansi Pemerintah yang bisa mengakses Internet

3. Meningkatnya pengamanan informasi dilingkungan Instansi Pemerintah dan Publik

Persentase pengamanan data

dan Informasi daerah

100 % 94,46 % 5,54

4. Meningkatnya pemanfaatan layanan public berbasis teknologi, informasi dan komunikasi

Persentase sistem pelayanan public yang

terintegrasi dalam system e-Government

96,15% 97,80 -

Website Pemerintah Daerah yang memuat

Informasi Pembangunan

Daerah

LkjIP 2019 56

5. Meningkatnya akses terhadap informasi publik

Publikasi Informasi daerah dimedia masa

cetak dan elektronik/omline (jml

media)

100 % 97,80 % 2,20

Persentase SKPD yang membentuk dan

menjalankan PPID Pembantu

6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Tersusunnya laporan Kinerja dan Keuangan

yang berkualitas secara sistematika

100 % 96,09 % 3,91

7. Meningkatnya konsistensi antara dokumen peencanaan dengan penganggaran

Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran yang tersusun

100 % 99,01 0,99

8. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah

100 % 96,23 % 3,77

Berdasarkan tabel tersebut diatas trdapat ada beberapa sasaran Indikator Kinerja Sasaran yang memiliki tingkat efisiensi Penggunaan Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser. Tingkat efisienasi anggaran dimaksud terdapat pada 4 (empat) sasaran yakni :

1) Sasaran kedua “ Meningkatnya pengamanan informasi dilingkungan Instansi Pemerintah dan Publik “

2) Sasaran kelima “ Meningkatnya akses terhadap informasi publik” 3) Sasaran keenam “ Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan “ 4) Sasaran kedelapan “ Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah”

EXECUTIVE SUMMARY - paserkab.go.id · Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser,...

Documents

Transcript of EXECUTIVE SUMMARY - paserkab.go.id · Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser,...