Fokus Pengawasanitjen.kemenag.go.id/web2015/page/majalah/edisi322011.pdf · laporan keuangannya...
Transcript of Fokus Pengawasanitjen.kemenag.go.id/web2015/page/majalah/edisi322011.pdf · laporan keuangannya...
2
Fokus Pengawasana. Diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Tahun 2011
Dewan Penyunting: Pembina : Mundzier SupartaPengarah: Ichtijono,Mukhayat Sukarma Burhanuddin Achmad Zaenuddin Dewan Redaksi: Penanggungjawab:MamanTaufiqurohmanKetua : O. SholehuddinSekretaris:BudiSetyoHartotoAnggota :Anshori,NurArifin MamanS,Kusoy NugrahaStiawan NoerAlyaFitra MiftahulHudaRedaksi :NurulBadruttamam HakimJamil,AliGhoziSirkulasi :MiftahulHidayatProduksi :Hariyono
Alamat Redaksi: Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Jalan RS. Fatmawati Nomor33A Cipete Jakarta Selatan 12420 PO.BOX3867,Telp. (021)75916038,7697853,Fax.(021)7692112e-mail:[email protected]
Dewan Penyunting menerima artikel yang ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam bentuk soft copy.
Daftar Isi
DAFTAR ISI
Surat Pembaca - [3]
Dari Redaksi - [4]
Fokus UtamaMembangun ■ Trust dan Pencitraan
KementerianAgama-[5]
AuditInvestigasiAntara ■ Trust dan Political
Will -[9]
Trust ■ dan Citra Kementerian Agama - [16]
Kemenag:MembangunCitra,Menumbuhkan ■KepercayaanMasyarakat-[24]
Peran ■ Public Relation dan Media Massa
dalam Mengangkat Citra Kemenag - [28]
PengawasanRevitalisasi Peran Kemenag - [34] ■InisiatifAntiKorupsi(IAK)-[38] ■PerencanaanAnggaranBerbasisKinerja- ■[42]
PendidikanKarakterSejakDini-[47] ■Pengaruh Korupsi dan Sanksi Terhadap ■Koruptor-[57]
OpiniLemahnyaPublikasidanSosialisasidi ■Lingkungan Kementerian Agama - [55]
SikapdanKerjasamaKemenag-[59] ■Membangun Citra Kementerian Agama - [62] ■AkarPermasalahanBudayaKorupsidan ■Solusinya-[68]
HikmahTotalitas dalam Ibadah - [ ■ 76]
RandangPPNomor11Tahun2011tentangPeraturan ■GajiPNS-[80]
Resensi BukuAudit Operasional - [82 ■ ]
Audit Pengelolaan Keuangan - [83] ■
Fokus Pengawasan
3
Surat Pembaca
Dapat Nilai WDP, Salut Buat Kemenag Assalamu’alaikum Wr. Wb. KinerjaKementerianAgama(Kemenag)RIlayakdiacungijempol.Betapatidak,LaporanKeuangan pada tahun 2010 ini mendapat penilaianWajarDenganPengecualian(WDP)dariBadanPemeriksaKeuangan(BPK)RI. Inimerupakanprestasi gemilang yang dicapaiKemenagyangpatutdiapresiasi.Karenasetahusayamasih banyak kementerian lain yanglaporan keuangannyamendapat penilaiandisclaimer padatahunini.RasasalutsayabuatKemenag, terutamapadakiprah InspektoratJenderal(Itjen)yangtentuikutberjasadalampencapaianprestasi ini. Sayaberharappadatahun depan prestasi Kemenag bisa lebih meningkathinggamencapaipenilaianWajarTanpaPengecualian(WTP). Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Gatot Adi Sucipto,TrenggalekJatim
Redaksi: Alhamdulillah, prestasi initentu tak lepas dari peran semua pihak di lingkunganKementerianAgamaRIyangsama-sama memiliki komitmen untuk memperbaiki kinerja. Tentu kamitidak akanberpuasdiridengan capaian yang ada dan akan terusmemacu prestasi. Dengan dukungan semua pihak, kami berharap semoga pada tahun-tahun mendatang Kementerian Agama RI bisa mencapai nilaiWajar Tanpa Pengecualian(WTP)dariBPKRI,Amin.
Usul Rubrik Berita Umum Assalamu’alaikum Wr. Wb. Semangat pagi dan salam sukses untuk kita semua. Saya tertarikmembacaMajalahFokusPengawasan.Sayapertamakali
mengenalmajalah ini ketikaberkunjung keKantorInspektoratJenderal(Itjen)KementerianAgama RI kira-kira dua bulan lalu. Cover dan desainnya lumayan bagus. Namun, untukmemperkayawawasandan informasi, sayamengusulkan agarmajalah intern Itjen iniditambahdengan rubrikberitaumumyangmenyajikanberitaumumyangtengahaktualdanjadiperbincanganpublik.Beritaumumini,meskiporsipemberitaannyasedikit,mungkinbakalmenjadi‘bumbupenyedap’agarmediainijadilebihmenarikselerapembaca. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Nelly Haryati, Depok Indah II, BejiDepok,JawaBarat
Redaksi: Terima kasih atas masukan danusulan konstruktifdariAnda.MemangRedaksi berupayamelakukan perbaikan-perbaikan sajian dan tampilan dariwaktukewaktudengan segala keterbatasan.UsulAnda kami pertimbangkan nanti. Namun,MajalahFokussebagaimediainternItjenlebihconcernpadasoalpengawasandilingkunganKementerian Agama RI.
Redaksi memohon maaf, tidak semua surat pembaca dapat
ditampilkan, karena keterbatasan tempat.Saran dan kritik dari para pembaca
sangat kami harapkan!
4
Dari Redaksi
Syukur alhamdulillah, Majalah Fokus Pengawasan (FP) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Edisi 30 Triwulan II Tahun 2011
dengan mengambil tema: “Trust dan Citra Kementerian Agama” telah terbit. Penerbitan kali ini merupakan penerbitan kedua di tahun 2011. Pada edisi kedua ini, para penulis handal, muda dan enerjik akan mencoba menuangkan tulisan-tulisan yang cukup berbobot, tentunya dalam upaya terus menerus menciptakan optimalisasi penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di lingkungan Kementerian Agama.
Forum Fokus yang terhormat, Tema besar yang didengungkan Kementerian Agama pada peringatan Hari Amal Bakti ke-65 pada tahun 2011, yaitu
“Kerja Keras Mewujudkan Kementerian Agama yang Bersih dan Berwibawa”, maka sudah selayaknya seluruh jajaran aparatur Kementerian Agama baik di pusat maupun di daerah, untuk bekerja keras dan bersama-sama memperkuat kesadaran kolektif untuk mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan etika kerja yang sehat dan benar serta menjauhi segala macam praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Tanggung jawab yang lebih besar masih menghadang di depan kita. Integritas aparatur Kementerian Agama yang bersih, jujur, profesional dan berwibawa. Kewibawaan akan hadir jika kita semua bekerja dengan bersih, jujur, dan profesional di atas landasan nilai-nilai keikhlasan. Di samping itu, mari kita mengedepankan
sifat melayani dan memberi teladan untuk mewujudkan pelayanan prima Kementerian Agama kepada masyarakat.
Pembaca Fokus yang budiman, Pada kolom Fokus Utama edisi kali ini membahas tentang: Membangun Trust dan Pencitraan Kementerian Agama, Audit Investigasi antara Trust dan Political Will, Trust dan Citra Kementerian Agama, Kemenag: Membangun Citra, Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat dan diuraikan juga tentang Peran Public Relation dan Media Massa dalam Mengangkat Citra Kementerian Agama Dalam bidang pengawasan, edisi kali ini akan memuat 5 (lima) tulisan yaitu: Revitalisasi Peran Kementerian Agama dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, Inisiatif Anti Korupsi (IAK), Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja, Pendidikan Karakter Sejak Dini, Pengaruh Korupsi dan Sanksi Terhadap Koruptor. Pada kolom opini, menyoroti tentang Lemahnya Publikasi dan Sosialisasi di Lingkungan Kementerian Agama, Sikap dan Kerjasama Kemenag, Membangun Citra Kementerian Agama, dan dibahas juga Akar Permasalahan Budaya Korupsi dan Solusinya. Kolom Randang ditulis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Peraturan PNS. Dan pada kolom terakhir yaitu kolom Resensi Buku, diulas 2 (dua) buku terbitan Itjen Kementerian Agama yaitu Audit Operasional dan Pengelolaan Keuangan. Selamat Membaca dan Sukses selalu. Amin. [ ]
5
BelakanganinimunculduaistilahyangramaidibicarakanyaitumengenaiTrust Public
dan Image Public. Dua istilah tersebutmuncul berkenaan dengan geliat aktifitas
politikparapolitisiyangbertujuaninginmeraihdukunganmasyarakat.Trust Public
(kepercayaan publik) merupakan istilah yang muncul karena kesadaraan akan
pentingnyamembangunsuatukepercayaandimatapublik.Sedanganimage public(pencitraan
publik)lebihkepadaupayauntukmembanguncitrayangbaikdimatapublik.
Antara trust (kepercayaan) dan image (pencitraan) terdapat beberapa perbedaan
yangcukupmendasar.Trust public dibangunberdasarkankinerjayangbaik.Oranglaindan
masyarakatmemberikankepercayaankarenamemangorangtersebutpunyadedikasiyang
tinggidalammenjalankanamanah(tugas)yangdiembannya.Tugasyangdiberikaniajalankan
denganberpondasipadakejujuran,ketulusan,dankepedulianyangtinggi.Kinerjanyayang
baikitujugatidaksekedar“asalkerja”tapimembuahkanhasilyangmemuaskanbagisemua
pihak.
Sedangkan pencitraan adalah pandangan atau interpretasi orang ataumasyarakat.
Istilahinibisadiartikanpencitraanterhadapdirisendiriagarterlihatberwibawa,kharismatik,
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
Membangun Trust dan PencitraanKementerian Agama
Oleh: Feriantin Erlina Indrawati
Irjen Dr. H. Mundzier Suparta, MA.Pembukaan Murawas Eselon I Pusat Tahun 2011 - Itjen Kementerian Agama RI
Jakarta, 26-28 Mei 2011
6
dantentunyabaik,dimataorangatausecara
lebihluasdimatapublik(baca:masyarakat).
Terkadang untuk membangun pencitraan
ini, seseorang tidak mempedulikan apakah
pandanganbaikyangiadapatkansesuaiatau
tidakdengankenyataandirinya.Popularitas,
adalahtujuanpentingyangharusdiperoleh
dalam membangun image public.
Trustdanpencitraanmenjadiduahal
yangsangatpentingdalammenjalinhubungan
yang baik antara satu pihak dengan pihak
yanglain.Semakintinggitingkatkepercayaan
dansemakinbaikpencitraan,makasemakin
tinggi dan baik pula
suatu hubungan. Jika
hubungan bisa baik,
maka kerja sama
dan komunikasi akan
berjalan dengan
lancar. Kerja sama
yang didasarkan
pada kepercayaan
akan membuahkan
kerja yang maksimal
dengan hasil yang memuaskan. Begitupun
betapa pentingnya pencitraan, karena dari
pencitraanyangbaikjugaakanmenumbuhkan
kepercayaanbagipihaklain.
Image - Trust - Good Partmership - Good
Jobs - Good Results
PentingnyaTrust and ImagebagiItjen
KementerianAgama.Sepertiyangtercantum
di dalam Peraturan Menteri Agama R.I.
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Agama, bahwa
Inspektorat Jendral Kementerian Agama
mempunyai tugas untuk melaksanakan
pengawasan internal di lingkungan
Kementerian Agama. Maka dari tugas ini kita
bisamelihat,ItjenKementerianAgamaakan
berhubungandenganduaelemenlain,yaitu
elemen lingkungan Kementerian Agama dan
elemenmasyarakat.
Hubungan Itjen Kementerian
Agama dengan lingkungan Kementerian
Agamaadalahhubungankerjadalamsituasi
auditing. Itjen bertugas untuk mengawasi
kinerja internal Kementerian Agama, mulai
darikualitaskerjaSDM,segalaaktifitasatau
porgramyangdilakukan,hinggapengaturan
keuangan.
Kedua adalah
hubungan Itjen
Kementerian Agama
dengan masyarakat.
Kondisi hubungan
ini terjadi karena
masyarakat secara
tidak langsung juga
ikut mengawasi dan
menilai lingkungan
Kementerian Agama. Masyarakat akan
mencari tahu bagaimana kondisi kinerja
Kementerian Agama dalam menjalankan
amanahnya. Misalkan, ketika muncul ada
isu negatif terhadap Kementerian Agama,
makadarisitumasyarakatakanmenilai,Oh
ternyata seperti itu kondisi kementerian
agama.
Maka dari sini untuk membuktikan
keadaansebenarnyalingkungnKementerian
agama, masyarakat akan menanyakannya
kepada Itjen Kementerian Agama yang
bertugas mengawasi lingkungan internal
Kementerian Agama. Saat itulah, mulai
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
Jangan tanya apa yang telah dibuat oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa yang telah Anda
lakukan untuk negara.
Kesuksesan bukan semata ditentukan oleh kecerdasan otak dan keterampilan, melainkan juga oleh kecerdasan sosial dan relasi sosial yang luas.
Memutus relasi berarti merancang kegagalan.
7
dipertaruhkan, tingkat kepercayaan Itjen
Kementerian Agama di mata masyarakat.
ApakahItjenmengawasidenganprofesional
dan penuh dedikasi atau sebaliknya. Jika
masyarakattidakpuasdengan laporanhasil
pengawasanItjen,makabisajadimasyarakat
pun akan hilang kepercayaannya kepada
Irjen.
Di sisi lain, terkadang dalam diri
Itjen sendiri muncul dilema ketika hasil
pengawasannya menunjukan kinerja
lingkunganKementerianAgamayangburuk.
Dilemanya adalah, hilangnya kepercayaan
masyarakat terhadap
Kementerian Agama.
Jika masyarakat
m e m a n d a n g
buruk terhadap
Kementerian Agama,
maka tidak menutup
k e m u n g k i n a n
hubungan baik antara
Itjen(sebagaiauditor)
dengan lingkungan
Kementerian Agama
(sebagai auditi) akan retak. Itjen akan
disalahkan oleh lingkungan Kementerian
Agama karena telah menjadi penyebab
munculnyastigmaburukdarimasyarakat.
Itjen - Kementerian Agama - Masyarakat
Dari skema diatas, kita bisamelihat
timbal balik dari dua elemen lain yang
berhubungan dengan Itjen Kementerian
Agama.Kemanadansepertiapapentingnya
membangun trus dan pencitraan dari pihak
ItjenKementerianAgama.Pertama iaharus
membangunnya kepada pihak lingkungan
internal Kementerian Agama. Ini penting
karena lingkungan Kementerian menjadi
target objek dari tugas auditing Itjen. Jika
lingkungan Kementerian sudah menaruh
kepercayaanyangtinggi,makaprosesaudit
akan berjalan dengan baik. Mereka akan
terbukadanmemberikanlaporanyangsesuai
dengankenyataan.
Di lingkungan ini, pencitraan juga
menjadi hal yang penting. Pertanyaannya
adalah pencitraan seperti apa yang akan
dibangun di mata lingkungan Kementerian
Agama? Tentunya, Itjen harus dipandang
sebagailembagayang
tegasdanberwibawa.
L i n g k u n g a n
Kementerian tidak
boleh memandang
Itjen sebelah
mata. Maka, image
kharismatik pihak
Itjen harus dibangun
di mata mereka.
Bagaimana dengan
elemen masyarakat?
Elemen masyarakat juga harus menjadi
perhatian penting pihak Itjen. Masyarakat
punyakekuatanyangbesaruntukmengkritisi
dan menjatuhkan. Jika mereka sudah
tidak percaya lagi dengan pemerintah,
maka masyarakat akan bergerak dengan
kekuatannyayangbesaruntukmelawan.Tapi
jikamerekapercayapenuhdanmemandang
dengan image yang baik, maka dukungan
darimerekapunakanmenjadipondasiyang
kokoh untuk keberlangsungan pemerintah,
khususnyaIrjenKementerianAgama.
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
Bila Anda sedang benar, jangan terlalu berani. Bila Anda sedang salah jangan terlalu takut. Karena keseimbangan sikap adalah penentu
ketepatan perjalanan kesuksessan Anda.
Gantungkancita-cita dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah
mutiara di lautan.
8
Kedua,bahwatrustjugadipengaruhi
dari hasil pencitraan yang dilakukan oleh
Itjen Kementerian Agama. Meski trust
dan pencitraan kadang punya tujuan dan
disebabkan oleh hal yang berbeda, tetapi
disinilah adanya kaitan erat keduanya.
Pencitraan bisa sangat mungkin memunculkan
kepercayaan. Pencitraan yang baik akan
memunculkankepercayaanyangtinggi.
Lantas bagaimana membangun
pencitraan?Maka,perlujugaItjenKemenag
mempublikasikan kinerja mereka yang baik
kepadaduaelemenyangberhubungandengan
mereka (lingkungan internal Kementerian
agamadanmasyarakat).Peranmediamassa
sangat penting untuk membantu proses
pencitraan yang baik
bagi lembaga Itjen
Kemenag. Untuk
itulah perlunya
menjaga hubungan
baik dengan media
massa serta perlu
juga memikiran apa
hal baik yang perlu
dipublisitaskan kepada media massa.
Terlepasdariitu,adaduahalpenting
yangjugaharusdilakukanolehItjenKemenag.
Pertama, perlu adanya peningkatan kinerja
dari bagian pengawasan tugas-tugas Itjen
Kementerian Agama. Kedua, evaluasi adalah
keniscayaan yang harus terus dilakukan
oleh Itjen Kementerian Agama. Evaluasi ini
terkait dengan seberapa besar tingkat trust
dan pencitraan yang telah dibangun, trust
dan pencitraan dari lingkungan internal
KementerianAgamadanjugadarimasyarakat.
[FeriantinErlinaIndrawati]
Bagaimana Membangun dan
Mempertahankan Trust dan Pencitraan
Setelah menyadari pentingnya trust
dan pencitraan, maka sudah saatnya kita
memikirkan bagaimana membangun kedua
hal tersebut. Perlu diketahui bahwa untuk
membangun keduanya, bukanlah hal yang
mudah. Perlu rencana yang matang dan
kerjakerasyangberkesinambungan.Apalagi
jikaItjendanberbagaielementerkaitpernah
mengalami kasus yang bisa mempengaruhi
trust dan pencitraan diri Itjen itu sendiri.
Tentunyaakanmemerlukanwaktuyanglebih
lama lagi dan kerja keras yang lebih besar
lagi.
Untukmembangunkepercayaanada
beberapa hal yang
harus diperhatikan.
P e r t a m a ,
k e p e r c a y a a n
terbangun jika
adanyakepuasandari
berbagai pihak. Jika
kedua pihak saling
memuaskan, maka
otomatis akan muncul rasa saling percaya
dalam diri keduanya. Maka, Itjen perlu
memperhatikan apakah selama ini sudah
menghasilkan rasa puas baik dari elemen
lingkungan internal Kementerian Agama
maupundarielemenmasyarakat.
Kepuasaan erat kaitannya dengan
kemampuan (ability) dan kompetensi dalam
menjalankan tugas-tugas/pekerjaan yang
diembannya;kepeduliandanperhatianuntuk
melakukansesuatu;danintegritasterhadap
suatukeputusanyangdiambil.Inimerupakan
halmendasarbagilahirnyakepercayaan.
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
Tugas kita bukan menentukan hasil. Tugas kita adalah mencoba, karena dalam mencoba
itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil dan mengukir hikmah
kehidupan.
9
Pengawasan intern pemerintah
merupakanfungsimanajemenyang
penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan yakni berperan
dalamfungsicontroling.Melaluipengawasan
intern dapat diketahui apakah suatu instansi
pemerintah telah melaksanakan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsinya secara
efektif dan efisien, serta sesuai dengan
rencana, kebijakan yang telah ditetapkan,
dan ketentuan. Selain itu, pengawasan
intern atas penyelenggaraan pemerintahan
diperlukan untuk mendorong terwujudnya
good governance dan clean government dan
mendukungpenyelenggaraanpemerintahan
yang efektif, efisien, transparan, akuntabel
serta bersih dan bebas dari praktik korupsi,
kolusi,dannepotisme.
Kepercayaan(trust) diberikan kepada
Inspektorat Jenderal dari kementerian/
lembaga untuk dapat melakukan peran
controling internal institusi, dalam bentuk
audit,monitoringdanevaluasi.
Overview Audit Investigasi
Berdasarkan UU Nomor: 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung jawab Keuangan Negara, Pasal
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
Audit InvestigasiAntara Trust dan Political Will
Oleh: Mohamad Fitri
Irjen Dr. H. Mundzier Suparta, MA.Bersama para Narasumber pada Acara Murawas Eselon I Pusat Tahun 2011
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
10
13 dinyatakan bahwa Pemeriksa dapat
melaksanakan pemeriksaan investigatif
gunamengungkap adanya indikasi kerugian
negara/daerahdan/atauunsurpidana.
Definisi audit investigasi adalah
adalahaudityangdilakukanuntukmenyelidiki
dugaantindakpidana korupsi, dilaksanakan
berdasarkanadanyalaporandaripihakketiga,
mengenai penyimpangan yang dilakukan
oleh pegawai. Sementara pengertian audit
menurutkhairiansyahbahwaauditinvestigasi
adalah audit yang berhubungan dengan
tindakan fraud(kecurangan).
Trust/kepercayaan diberikan kepada
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
untukdapatmelakukanperanpengawasannya
bahkan diberikan wewenang yang luas
untuk melakukan audit investigasi internal.
Berdasarkan PMA Nomor 10 Tahun 2010
Pasal 643 bahwa struktur Itjen mencakup
Inspektorat Investigasi, dalam Pasal 679
disebutkan bahwa Inspektorat Investigasi
bertugas melaksanakan audit investigasi
dan mengoordinasikan pelaksanaan audit
investigasiatasdugaantindakpidanakorupsi
di lingkungan Kementerian Agama.
Fraud (kecurangan) merupakan
penipuan yang disengaja dilakukan yang
menimbulkan kerugian tanpa disadari
oleh pihak yang dirugikan tersebut dan
memberikan keuntungan bagi pelaku
kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi
karena adanya tekanan untuk melakukan
penyelewengan atau dorongan untuk
memanfaatkan kesempatan yang ada dan
adanyapembenaran(diterimasecaraumum)
terhadaptindakantersebut.
Kasus fraud yang dilaksanakan oleh
pegawaikaitannyadenganlaporankeuangan
dengan melakukan: penggelapan terhadap
penerimaandanpengeluarankas,pencurian
aktiva, mark-up harga, dan transaksi “tidak
resmi”.
Metodologi Audit Investigasi
Menurut metodologi internal audit,
seorang fraud auditor dapat melakukan
pengujian atau pemeriksaan beberapa hal
yang berkaitan dengan subyek auditnya
atauprosedur kerjadanorganisasi dimana
kecurangan diduga terjadi dan orang yang
bersangkutan.
Karena menyangkut beberapa hal,
termasuk teori penunjang, aturan main,
wawancara, pengujian materi atau bahan
bukti, peraturan normatif, seorang fraud
auditorharuslah sangat cakapdibidangnya,
mempunyai bekal pengetahuan yang cukup
mengenai bidang apa yang akan dilakukan
pengujian, yang menyangkut material atau
ujiforensiktersebut.
Upaya pemberantasan korupsi dan
fraud pada umumnya akan terus berlanjut.
Namun upaya itu harus dibarengi dengan
upaya pencegahannya. Seperti menangani
penyakit, lebih baik mencegah dari pada
mengobati. Dari segi biaya, mencegah
terjadinyafraudjauhlebihmurahdibanding
dengan kerugian yang diakibatkan fraud.
Untuk mencegah fraud harus dihilangkan
penyebabnya. Jika fraud disebabkan untuk
memenuhi kebutuhan (by need) upaya
mencegahnya adalah denganmeningkatkan
kesejahteraanpegawai.Maraknyakorupsidi
kalanganpegawai negeri di Indonesia salah
satunyadisebabkanrendahnyagajipegawai
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
11
negeri.Untukitupemerintahberupayauntuk
meningkatkankesejahteraanpegawainegeri.
Terjadinya fraud jugatidakdapatdilepaskan
dari kesempatan (by opportunity).Untukitu
tidak ada cara lain kecuali menutup setiap
peluang dan kesempatan untuk melakukan
fraud. Melalui pengendalian intern yang
efektif diharapkan dapat mencegah dan
mengurangipeluangdankesempatanterjadi
fraud,meskipuntidakmenjamin100%bebas
fraud. Sebaik-baiknya sistem masih dapat
ditembus jika terjadikolusiantaraduaatau
lebih pelaku fraud.
Upaya pemberantasan korupsi di
Indonesia banyak terkendala oleh masalah
pembuktian, terutama apabila kejadiannya
sudah cukup lama. Di samping itu asas
praduga tak bersalah menyulitkan aparat
penegak hukum untuk membuktikan kasus-
kasuskorupsi.BerbedadengandiHongKong,
misalnya, Independent Commision Against
Corruption (semacam KPK di Indonesia)
menciptakanpresedenhukumbahwadalam
kasus korupsi seseorang dianggap bersalah
sampai terbukti tidak bersalah (guilty until
proven innnocent). Belum adanya lembaga
perlindungan saksi ikut berperan pada kurang
optimalnya upaya pemberantasan korupsi
dan fraudpadaumumnya.Saksimemegang
peranpentingdalampengungkapanfraud.
Tindakan fraud sepertipenggelapan,
salah saji laporan keuangan,pembakaran
dengan sengaja properti untuk
mendapatkan keuntungan (insurance fraud),
pembangkrutan usaha dengan sengaja,
kecurangan dalam investasi, kecurangan
perbankan, komisi yang terselubung, mark-
up proyek, penyuapan, kecurangan sangat
sulitditemukanbuktipelanggarannya.
Makadiperlukanpembuktianduasisi
(reverse proof) denganmempertimbangkan
apakah ada bukti-bukti yang membuktikan
bahwa dia tidak melakukan kecurangan.
Demikian juga sebaliknya, jika hendak
membuktikan bahwa seseorang tidak
melakukantindakkecurangan,makadiaharus
mempertimbangkanbukti-buktibahwayang
bersangkutanmelakukantindakkecurangan.
Keberadaan suatu Kecurangan (Existence
of Fraud), adanya suatu tindak kecurangan
atau korupsi baru dapat dipastikan jika
telah diputuskan oleh hakim melalui proses
pengadilan. Dengan demikian, dalam
melaksanakan Audit Investigatif, seorang
auditor dalam laporannya tidak boleh
memberikan opini mengenai kesalahan atau
tanggungjawabsalahsatupihakjawabatas
terjadinya suatu tindak kecurangan atau
korupsi.
Auditorhanyamengungkapkanfakta
dan proses kejadian, beserta pihak-pihak
yang terkait dengan terjadinya kejadian
tersebutberdasarkanbukti-buktiyangtelah
dikumpulkannya.
Investigatif yang dilakukan untuk
mengungkapkan adanya tindak kecurangan
dibutuhkanadanyadasarkuat/prediksiyakni
suatukeseluruhankondisiyangmengarahkan
ataumenunjukkanadanyakeyakinankuat.
Hasil investigasi diklarifikasi dengan
auditi, agar dimengerti sejauh mana
investigasi dan eksaminasi dilakukan dan
hasilyangdidapatkan.
Teknik Audit Investigasi
Teknik audit yang biasa diterapkan
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
12
dalamauditumumsepertipemeriksaanfisik,
konfirmasi, memeriksa dokumen, review
analitikal,meminta penjelasan tertulis atau
lisankepadaauditi,menghitungkembalidan
mengamatipadadasarnyadapatdigunakan
untuk audit investigatif. Hanya dalam audit
investigatif, teknik-teknik audit tersebut
bersifat eksploratif, mencari “wilayah
garapan”, atau pendalaman. Secara khusus
Theodorus menekankan pentingnya review
analitikal.Ciriseorangauditor(investigator)
yang tangguh adalah mampu berpikir
analitis. Kuasai gambaran besarnya lebih
dulu.Reviewanalitikal
menekankan pada
penalaran, proses
berpikirnya. Dengan
penalaran yang baik
akan membawa
pada seorang auditor
investigator pada
gambaran mengenai
wajar, layak, atau
pantasnya suatu data
individual disimpulkan dari gambaran yang
diperolehsecaraglobal,menyeluruh.Review
analitikal didasarkan atas perbandingan
antara apa yang dihadapi dengan apa
yang layaknya harus terjadi. Jika terjadi
kesenjangan harus dicari jawabannya
apakah karena fraud, kesalahan, atau salah
merumuskan standar.
Selain teknik audit yang biasa
digunakan dalam audit umum, net worth
method dan expenditure method adalah
teknikaudituntukmenelusuriketidakwajaran
penghasilan dan atau pola konsumsi pelaku
fraud.Tekniklainadalahdenganmenelusuri
aliran uang (follow the money). PPATK
mengidentifikasi aliran uang mencurigakan
yangdilakukanmelaluisistemperbankanatau
lembaga keuangan bukan bank. Pelaku fraud
cenderung mencuci uang hasil kejahatan
melalui lembaga-lembaga keuangan dengan
cara placement, layering dan integration.
Beberapa teknik audit investigasi
yaitu: (1) Penyadapan, auditor APIP tidak
dapatmelakukanmenyadapankarenabukan
pihak yang berwenang, hanya kewenangan
KPKdanatasizinpengadilan;(2)Penyamaran,
kita dapat melakukan teknik penyamaran
untuk menggali
informasi yang riil
dilapangan, dan kita
harusterjunlangsung
untuk mendapatkan
bukti audit; (3)
Teknik wawancara,
wawancara dilakukan
dengan sesorang
yangmenjadi sumber
informasi, hasil dan
materiwawancaraharusdicantumkandalam
KKA; (4) Teknik merayu, dengan bahasa
yanghalusdanmenyentuhdapatmembuat
client kita terbuka dan dengan sukarela
menyampaikan informasi yang sebenarnya;
(5) Membaca gerakan tubuh, auditor
selayaknya dapat mengerti gerakan tubuh,
sikap seseorang bahwa dia berkata benar,
jujuratautidak.
Fraud auditor dapat melakukan
pembacaandataataupenyitaanberkasyang
didugamempunyaikaitandenganfraudyang
sedang diselidiki atau dengan memotret
ruangan atau benda yang diduga memiliki
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
Celaka dan merugi orang yang mengambil keuntungan dari mengatakan dan melakukan yang tidak jujur kepada kita dan kepada mereka yang
kita cintai. Keuntungan yang didapat dari menipu dan culas hanyalah simpanan yang menjebak dan
membakar masa depan diri sendiri.
(Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)
13
kaitan dengan peristiwa. Pekerjaan fraud
auditormiripdenganpekerjaanpenyelidikan
atau penyidikan kepolisian, di mana
penyidikan kepolisian dipakai untuk suatu
projustisia,sedangkanfraudauditinvestigasi
digunakan untuk keperluan internal.
Seorang fraud auditor tidak boleh
melakukan deal dengan auditi menyangkut
hasilauditinvestigasiataupundenganorang
lain yang berkepentingan dengan hasil
audit.Integritasauditorsyaratmutlak,tidak
tergoda tawaran, di samping pekerjaannya
penuh risiko ancaman dari pihak lain
Untukitumemangsangatdiperlukan
undang-undang proteksi bagi seorang auditor
investigasi,termasukperlindunganbagisaksi
suatu perkara.
Selayaknya imbalan atau gaji
seorang auditor investigasi harus “sepadan”
dengan risiko pekerjaannya karena sejarah
mencatat di mana pun di dunia ini seorang
fraud auditor selalu menghadapi risiko
terhadap pekerjaannya, bergantung pada
besar kecilnya suatu “pemeriksaan” yang
dilakukannya.
Audit investigasi berujung pada
penegakan hukum. Audit investigasi pada
dasarnyamerupakanauditterhadapdugaan
terjadinya tindak pidana korupsi, Sudah
sepatutnya jika hasil audit investigasi yang
dilakukan aparatur pengawas internal
pemerintah seperti Inspektorat Jenderal
telah terbukti dengan sah dan meyakinkan
berdasarkanbuktiaudit telah terjaditindak
pidana korupsi maka hasil audit tersebut
dilaporkan kepada aparatur penegak hukum
dan KPK/Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 41
bahwadalamrangkameningkatkanefetifitas
pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi masyarakat dapat berperan
serta dalam memberikan informasi kepada
penegak hukum yang menangani tindak
pidana korupsi.
Dalam Peraturan Menpan Nomor
05Tahun2008mengenaistandarauditAPIP
disebutkan bahwa auditor berkewajiban
untuk melaporkan temuan tersebut melalui
jalur yang telah ditetapkan dan wajib
membantu aparat penegak hukum dalam
menyelesaikan kasus tersebut. Auditor
harusmelakukankerja samadenganaparat
penegak hukum dan meneliti sebab-sebab
tidakataubelumadanyaproseshukum.
Disamping itu setelah kasus
dilimpahkan ke Kejaksaan atau KPK, maka
APlP harus memantau tindak lanjut kasus
penyimpanganyangberindikasiadanyatindak
pidana korupsi/perdata yang dilimpahkan
kepada Kejaksaan atau KPK. Auditor harus
melakukan kerja sama dengan aparat
penegak hukum dan meneliti sebab-sebab
tidakataubelumadanyaproseshukum.
Audit investigasi bermuara pada
penegakan hukum maka audit investigasi
dimaksudkan untuk mengumpulkan,
menganalisis dan membuat ikhtisar bukti-
bukti sebagai kelengkapan pembuktian di
pengadilan.Olehkarenaituauditinvestigasi
diarahkan agar sejalan dengan pembuktian
menurutKUHAP.
Kementerianyangtelahmenyerahkan
kasus ke kepolisisan dan kejaksaan adalah
kementerian keuangan, kementerian
kesehatan, kementerian kehutanan
melaporkan ke KPK kasus korupsi yang
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
14
dilakukanpegawainya.
Anwar Nasution mengatakan, sejak
2003 BPK telah melaporkan 210 kasus
dugaan pidana kepada aparat berwenang.
139 diantaranya dilaporkan ke Kejaksaan
Agung, 50 kasus dilaporkan ke KPK, dan 21
kasus dilaporkan ke Polri. Tiga lembaga inilah
yang berhak melakukan penyidikan guna
menindaklanjutilaporanBPK.
Tahapan Proses Hukum
Bukti-bukti yang didapatkan auditor
dalamauditinvestigasibelumdapatdijadikan
sebagaibuktidalampersidanganpengadilan,
namunhanyadapatdijadikanbuktipetunjuk
atau paling kuat
dapat dijadikan bukti
awal pelaksanaan
penyelidikan oleh tim
penyidik. Bukti awal
untuk pembuatan
BAP oleh kepolisian
atau kejaksaan atau
bukti pendahuluan
bagi Komisi
P e m b e r a n t a s a n
Korupsi mengenai terjadinya kriminal
korupsi.
Proses penyampaian laporan kasus
dugaan tindak pidana korupsi ke penegak
hukum terlebih dahulu dengan paparan oleh
tim audit kepada tim penyidik, kemudian
penentuan status apakah butuh penelitian
ataulangsungkepenyelidikan,dimungkinkan
dalam tahap penyelidikan auditor dapat
masukdalamanggotatimpenyidik.
Undang-undangHukumAcaraPidana
(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)
mengatur tahapan hukum acara pidana
yaitu Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan,
Pemeriksaan di sidang pengadilan, Putusan
Pengadilan:Hakimtidakbolehmenjatuhkan
pidana kepada seseorang kecuali apabila
dengansekurang-kurangnya2(dua)alatbukti
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa
suatutindakpidanabenar-benarterjadidan
bahwaterdakwalahyangbersalah.
Dalam pemberitaan beberapa media
massa bahwa kasus-kasus yang ditangani
penegakhukumterutamaselainKPKberjalan
sangatlamban,bahkanbeberapakasustidak
jelas status hukumnya, dari sekian banyak
laporan dan pengaduan hanya sebagian
kecil saja yang tuntas
penangananya, inilah
yang menyebabkan
k e p e r c a y a a n
masyarakat kepada
penegak hukum
menurun.
Butuh Political Will
Hasil audit investigasi
oleh tim Inspektorat
JenderalKemenetrianAgamayangberkaitan
dengandugaantindakpidanakorupsimaka
dapatdisampaikankepihakyangberwenang
sepertikejaksaan,kepolisiandanKPK.Halini
dapatdilaksanakanjikaadapolitical will dari
pejabat yang berwenang, pertanyaannya
apakah kita sudah siap untukmenyerahkan
hasilauditkitakepadapihakkejaksaanatau
KPK.
Ketegasan mengambil keputusan
mutlak sangat menentukan efektif atau
tidaknya pelaksanaan audit investigasi,
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
Bila ada pelajaran yang harus segera kau
perbaharui pengertiannya kepada sahabat
terdekat yang namanya dirimu itu, maka pelajaran
itu adalah tentang keberanian, sebuah nama bagi
kesediaan untuk bertindak yang didasari oleh
pengertian yang baik.
15
audit investigasi akan terkesan tidak tajam
manakala keputusan tidak tegas diambil
baik klaim atas temuan kerugian negara
yang harus disetor ke kas negara, mapun
penjatuhan sanksi hukuman disiplin bagi
pelaku pelanggaran.
Namun ada pandangan bahwa kita
sebagaiinternalcontrolbagaikansatutubuh,
dalamsatuorganisasikementerian/lembaga
selayaknyadapatmerasakanlukadanderita
yangdirasakanolehanggotatubuhyanglain,
tidak patut jika tangan kita sakit kaki tidak
mau mengantar ke dokter.
Jikakitakaji lebihdalampandangan
tersebut merupakan analog dari konsepsi Al-
Qur’an yang dikatakan oleh Allah SWT “Kal-
bunyan” bahwasesamamu’minbagaikansatu
bangunan/tubuhyangsalingmembantuatau
hadits Nabi “Kal jasadil wahid” kehidupan
sosial masyarakat mukmin itu bagaikan
“satu tubuh”, yang apabila satu bagian
merasa sakit maka semua akan merasa sakit.
Setelah diteliti dari sisi penyebab turunya
ayat tersebut adalah bukan pada konteks
penegakan hukum namun pada konteks
kehidupansosialbermasyarakat.
Adapun pada konteks penegakan
hukum Rasulullah SAW mengungkapkan
bahwa “lau anna Fāthimata binta
Muhammadin saroqot, la-qotho’tu yada-
hā” jika anaku Fatimah mencuri maka aku
tegakkanhukumanpotongtangannya.Demi
penegakan hukum Nabi mengajarkan pada
kitabahwatidakadatebangpilih,siapapun
yangmelanggarharusdihukum,baikinternal
keluarga maupun orang lain tetap hukum
harusditegakkan.Makasepatutnyawalaupun
kita sebagai internal kontrol namun peraturan
perundang-undangan tetap harus ditegakkan
untuk dipatuhi. Ada contoh nyata dalam
sejarah penegakan hukum di negara kita
bahwa Presiden berani tetap menegakkan
hukumwalaupunmertuanyasendiriterlibat
berdasarkan hasil penyelidikan KPK dan
akhirnya mertuanya divonis bersalah dan
dipenjara. Contoh tersebut dapat kita
teladani dalam penerapan hukum ketika
pelaksanaanaudit.Pertanyaanbesarapakah
kitamampuberbuatsepertiitu?Jawabannya
tetap ditentukan oleh integritas auditor
dalam pelaksanaan tugas dan political will
dari pimpinan.
Antara Trust dan Political Will
Dipundak Inspektorat Jenderal
telah diamanatkan peran controling dalam
kewenanganyanglebihluasmelaluistruktur
Inspektorat Investigasi, itulah trust yang
diberikan,namunefektifdantidaknya,tajam
dan tumpulnya hasil investigasi ditentukan
oleh integritas auditor dan political will dari
pimpinan. Kedua hal tersebut bagaikan 2 sisi
matauangyangsalingmenentukan.
Olehkarenaitu,jikaintegritasauditor
telahbegitulamadibangun/ditempadengan
berbagai upaya sehingga mudah-mudahan
dapat terwujud auditor yang profesional,
tinggal political will yang mendukung
integritas itu yang harus ada. Maka hasil
kerja auditor tidak berada di persimpangan
jalan,menggantungtidakmenentu.Semoga
Allah SWT menunjukan bagi kita yang
benar dan kekuatan untuk mengikutinya,
dan menunjukan bagi kita yang salah dan
kekuatanuntukmenghindarinya.[Mohamad
Fitri]
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
16
Gelar Pengawasan (Gerwas)Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
Di Hotel Royal Safari Garden Bogor Jawa Barat, 6-8 Juni 2011
Bangsa inimerupakan bangsa yang
sangat besar, karena terdiri dari
berbagai suku-suku dan bertempat
tinggaldiberbagaipulau,sertaadat
istiadat dan bahasa yang berbeda, tingkah
lakudanpolapikiryangberbeda,membuat
kita semakin sadar bahwa kehidupan yang
majemuk ini perlu saling toleransi, baik
toleransi beragama maupun toleransi
berbangsadanbernegara,salingmenghargai,
saling mengormati, saling cinta mencintai,
salingpercayamempercayai,salingmenjaga
citraantarasatudenganlainnya.
Atas dasar pemikiran inilah penulis
ingin mencoba menguraikan permasalahan
yang terjadi selama ini, permasalahan
bangsa Indonesia yang tidak kunjung
usai, manakala para pemimpin selaku
decition maker (pembuat kebijakan) tidak
berorientasi pada kepentingan rakyat,
merekaselaluberorientasipadakepentingan
kelompok atau golongan tertentu yang
menghendaki kepemimpinannya kekal
dan abadi selama lamanya. Mereka tidak
sadar bahwa sebagai seorang pemimpin
akan dimintakan pertanggungjawabannya
terhadap kepemimpinannya, Mereka akan
ditanya tentang bagaimana kebijakan yang
telah dibuat atau dihasilkan, apakah telah
berpihakkepadarakyatnya.Merekapunakan
ditanyatentangbagaimanacaramemperoleh
hartabendanyadanuntukapahartabenda
itu digunakan. Merekapun akan ditanya
tentang bagaimana memanfaatkan usianya.
Merekapunakanditanyatentangbagaimana
menjalankan tugas yang dipercayakan dan
diamanatkankepadanya.
Kepercayaan dan citra Kementerian
Agamaakanterwujudmanakalapimpinannya
melaksanakantabiatdanwatakyangdiajarkan
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
Trust dan Citra Kementerian AgamaOleh: Pramono
17
oleh Rasullullah SAW, yakni: Pemimpin
hendaknyabersifatJujur,Amanah,Tablig,dan
Siddiq.
Bersifat jujur maksudnya adalah
segala ucapan, perbuatan harus dapat
diterapkan didalam kehidupan sehari-hari,
harus dijadikan sebagai budaya organisasi
yang dipimpinnya, mengingat sekarang ini
kejujuran sudah sangat langka, dan bahkan
cenderung menghilang ditelan masa.
Manusiacenderunguntukbersifattidakjujur.
Untuk mengatakan jujur saat ini sungguh
sangat sulit, karena berhadapan dengan
orang–orangyangmemangcenderunguntuk
tidakmauberbuatjujur.Halinidikarenakan
konsekuensi orang yang bersifat jujur akan
tereliminasi oleh kelompoknya, mereka
banggadengansifatketidakjujurannya.
Televisi, media cetak dan media
elektronika selalu menayangkan berita dan
ceritatentangkejujurandanbagaimanaakhir
ceritanyadalamkisah kisah yangditeladani
oleh Rasullullah SAW, namun dampak
dari cerita itu tidak ada pengaruhnya bagi
sebagiankalanganyangtidakmenginginkan
kondisi ini. Ironis sekali bukan.
Berbekal dari sifat kejujuran inilah,
maka suatu organisasi harus diorganisir
oleh pemimpin-pemimpin yang jujur dan
berani melakukan perubahan serta sikap
yangprofesionaldenganmembuatkebijakan
yang relevan dan berpijak pada rakyatnya.
Sebab kalau tidak, maka akan tertinggal
jauh oleh bangsa-bangsa lain yang selalu
menghendaki perubahan yang cepat dan
tidakmeninggalkan budaya organisasi yang
telah diembannya. Budaya organisasi pada
dasarnya adalah bagaimana organisasi itu
menjadikan manusia itu sebagai makhluk
yangmempunyaiperasaanhargadiridanrasa
ingin dihormati dan ingin dihargai sebagai
manusia.Olehkarenaitu,apabilaorganisasi
sudah menerapkan budaya organisasi yang
efektif dan efesien, maka secara otomatis
budayaorganisasidansistemyangditerapkan
dalam organisasi akan berkembang dengan
pesat.
Pimpinan organisasi harus berani
mengambilsikapdalammembuatkebijakan
yang tepat melalui analisis kebijakan,
pemantauaan hasil kebijakan dan evaluasi
kebijakan. Sikap keteladan sebagai seorang
pimpinan yang pernah dicanangkan oleh
Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya
mengatakan Lau kaana Fatimatu binta
Rasulullah SAW syarokot la koto’na
aidiyahuma yangartinyabeliaumengatakan
bahwa seandainya anakku Fatimah binti
Rasullullah SAW mencuri, maka akan saya
potong kedua tangannya. Ini menandakan
bahwa Rasulullah SAW serius dan tidak
main-main dengan kebijakan atau
hukum Allah SWT dalam menerapkan dan
mengamalkan. Dengan diberlakukannya
kebijakan atau hukuman yang sangat berat
ini, maka Fatimah sebagai seorang anak
yang patuh dan taat serta menjadi anak
yangsholehahtidakmelakukanhal-halyang
dilarang oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya
didalamhadistberbunyiAl Amaanatu tajlibu
minnar rizqi artinyabahwaorangyangselalu
menyampaikanamanatakanmendatangkan
rezeki
Pimpinan harus berani mengatakan
tidak,kalaumemangitutidaksesuaidengan
kebijakan,walaupunkebijakanyangdibuatnya
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
18
itumerugikansebagianorang.Kebijakanyang
harus diambil hendaknya kebijakan yang
dapat mengakomodir seluruh komponen
organisasi yang diembannya, harus dapat
mengamankan aturan yang telah dibuat
olehpendahulunya.Kebijakanyangdiambil
hendaknya dapat merujuk pada kebijakan
yangdiatasnya,bukanbertentangandengan
kebijakanyangada.Kebijakanyangselamaini
dirasakankurangmendukungadanyabudaya
organisasi yang kondusif. Kondisi ini perlu
dilakukan perubahan, apabila organisasi
terlambatuntukberubah,makasangatbesar
kemungkinan organisasi kinerjanya akan
mundur,bahkandapat
punah.
Oleh karena
itu, suatu hal yang
harus dilakukan untuk
tetap bertahan dan
berkembang, ialah
dengan mempelajari
perubahan lingkungan
strategis, dan segera beradaptasi pada
perubahan itu. Dengan demikian perlu
adanya strategi-strategi yang merupakan
konsep perencanaan komprehensif tentang
bagaimana organisasi dapat mencapai visi,
misi dan tujuan serta sasaran. Rencana
strategis tersebut harus memilih berbagai
kebijakan,yangmenjadipedomanluas,yang
menghubungkan strategi dan implementasi.
Padaumumnyapimpinanorganisasi
ingin mendapatkan keseimbangan antara
efisiensi dan efektifitas, dan hampir setiap
orang setuju bahwa organisasi-organisasi
modernharusberfokuspadakeduadimensi
ini.
Untuk menjamin keseimbangan ini,
maka Inspektorat Jenderal Kementerian
Agama hendaknya selalu melakukan
inovasi dan terobosan terhadap kinerjanya,
disamping itu tugas dari Inspektorat Jenderal
KementerianAgamaadalahsebagaipenjamin
mutu untuk menghasilkan good governance
dan good government.
PimpinanhendaknyabersifatAmanah,
maksudnya adalah seorang pemimpin
didalammenjalankantugasnyaharusamanah
yaitumenyampaikanseluruhkemampuannya
baik pikiran, tenaga, jiwa dan raganya agar
organisasi yang dipimpinnya berkembang
dan berjalan dengan
efisien efektif
dan ekonomis.
Sebagaimana sabda
Rasulullah SAW di
dalam Al Hadist
Kullukum Ro’in wa
kullukum mas’ulin
an roiyyatihi. Artinya
bahwa kalian (pimpinan) adalah seorang
pengembala,makaakanditanyakantentang
gembalaannya.Maksuddarihadistiniadalah
seorang pemimpin didalam menjalankan
tugasnya selalu memberikan arahan dan
motivasi kepada bawahannya, melindungi
bawahannya pada saat pelaksanaan audit
berlangsungapabilaterjadikasusyangperlu
ditangani bersama, sehingga bawahannya
merasa diperhatikan dan diberi semangat
untuk melakukan pekerjaannya, serta
memberikan teguran atau hukuman bagi
bawahan yang tidak melakukan pekerjaan.
Karena bagaimanapun permasalahannya
pemimpin akan ditanya tentang
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
Bila anda mencari uang, Anda akan dipaksa mengupayakan pelayanan yang terbaik.
Tetapi jika Anda mengutamakan pelayanan yang baik,
maka Anda lah yang akan dicari uang.(Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)
19
kepemimpinannya.
Contoh apabila seorang pegawai/
auditor yang tidak melaksanakan tugasnya
denganbaik,tidakdisiplindantidakmentaati
aturan yang telah ditetapkan hendaknya
seorang pemimpin harus memberikan
teguran atau hukuman. Misalkan seorang
pejabat /pegawai/auditor yang melakukan
perbuatan amoral atau bagi para auditor
yang tidak mengumpulkan angka kredit,
padahal sudahmencapai batas waktu yang
ditentukan, kemudian masuk dan pulang
kantor tidak sesuai dengan ketentuan jam
kerja, agar dikenakan sanksi/hukuman yang
sesuai dengan PP
Nomor53Tahun2010
danbagiauditoryang
tidak mengumpulkan
angka kredit melebihi
masa waktu yang
ditentukan dikenakan
s a n k s i / h u k um a n
sesuai dengan
ketentuanyangberlaku.Namunbagipejabat/
pegawai/auditor yang telah melaksanakan
tugasnya dengan baik dan telah mengabdi
cukup lama, serta didalam melaksanakan
tugasnyatelahdilaksanakandenganbaikdan
disiplin, hendaknya pimpinan memberikan
rewards atau penghargaan terhadap
pejabat/pegawai/auditortersebut.Sehingga
pegawai merasa senang diperhatikan dan
dihargai pekerjaannya, bukankah sebuah
hadist mengatakan bahwa berikanlah
haknya (upahnya) seorang pekerja sebelum
keringatnyatelahkering.JadiAmanahseorang
pimpinanadalahmerupakankewajibanyang
harus dilaksanakan dan dijalankan karena
secaratidaklangsungamanatinimerupakan
tugasdariYangMahaKuasa,AllahSWT.
Pimpinan hendaknya bersifat Tablig
maksudnyamenyampaikanseluruhvisimisi
organisasidengantujuanyanghendakdicapai
melalui kerja efisien, efektif dan ekonomis,
Bagaimana seorang pimpinan melaksanakan
tugas hendaknya didukung oleh staf/
bawahannya dengan penuh semangat
dan disiplin. Pimpinan tidak akan dapat
menjalankan visi,misi, programdan tujuan
organisasi tanpa didukung oleh seluruh
komponenorganisasiyangadayakniberupa
MAN (manusia), MONEY (uang), METHODE
(cara),MAN(Manusia)
atau istilah sekarang
dikenal dengan
sumberdayamanusia
adalah merupakan
k o m p o n e n
organisasi yang
sangat vital, karena
merupakan pelaksana
tunggal dalam menjalankan peranannya,
mengendalikan laju organisasi, mengontrol
organisasi,mengevaluasikegiatanorganisasi,
memantau pelaksanaan kegiatan yang
telah dilakukan oleh suatu organisasi. Jadi
manusiamerupakankomponenyangsangat
diperlukan sekali dalam organisasi, baik
skalabesarmaupunskalakecil,karenatanpa
manusia, organisasi tidak akan berjalan,
bahkan organisasi akan mati dengan
sendirinya.
Selanjutnya pendukung organisasi
yang lain adalah berupaMoney yaitu uang.
Tanpaadanyauangsebagaikomponenyang
mendukung kelancaran organisasi, maka
Waktu mengubah semua hal, kecuali kita.
Kita mungkin menua dengan berjalanannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kita lah yang harus
mengubah diri kita sendiri.(Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
20
organisasi akan mengalami hambatan dan
tantangan,sehinggasulituntukberkembang,
begitu pula komponen yang tidak kalah
pentingnya adalah Methode adalah
merupakan cara bagaimana menjalankan
organisasi agar lestari dan berkesinambungan
serta berkembang dengan baik, perlu
didukung oleh sistem atau methode yang
akan kita pakai apakah efektif dan efesien
atau tidak, apabila dianggap sudah tidak
relevanlagi,makaorganisasiharusdilakukan
perubahan,olehkarenaitusebagaiseorang
pimpinan harus berani melakukan perubahan
yang mengarah pada
perbaikan kinerja
yang efisien dan
efektifsertaekonomis,
melalui keteladanan
para pimpinan
dalam menjalankan
organisasi, sehingga
visi misi sasaran
dan tujuan yang
diembannya dapat
diaktualisasikan dengan baik.
Pimpinan hendaknya bersifat
Siddiq artinya seorang pemimpin harus
memiliki sifat ini yaitu dapat dipercaya dan
dapat mempercayai orang lain, dengan
berpedoman pada visi dan misi organisasi
tersebut, apabila pimpinan organisasi tidak
percaya terhadap bawahannya, maka tidak
mustahil visi dan misi yang diemban oleh
suatuorganisasi akanmengalami kegagalan,
dan bahkan kehancuran.
Dari beberapa uraian diatas tentang
bagaimana sebagai seorang pemimpin harus
bercerminpadasifat-sifatyangdimilikioleh
Rasulullah SAW dalam melakoni kehidupan
sehari-hari,makadengandasarinilahsebagai
seorang pempinan akan selalu berhati hati
menjalankanamanahnya.
Dengan meneladani dan mengikuti
jejakbeliautidakmustahilbahwaKepercayaan
dan Citra Kementerian Agama akan dapat
terwujud dengan beberapa persyaratan
yang perlu mendapat perhatian bagi para
pimpinan baik level eselon I sampai dengan
eselon IV. Hal ini yang merupakan suatu
bagianyangtidakterlepaskandarikomponen
suatuorganisasi, oleh karena itumakaagar
KepercayaandanCitra
Kementerian Agama di
matamasyarakatbaik,
supaya melakukan
terobosan dan inovasi-
inovasi yang bersifat
membangun.
M e m b a n g u n
KepercayaandanCitra
Kementerian Agama
kepada masyarakat
tidaklah mudah sebagaimana membalikkan
telapaktangan,banyakpekerjaanyangharus
diselesaikandalamjangkawaktuyangcukup
lama. Sejak berdirinya Kementerian Agama
tanggal 3 Januari 1946 sampai dengan
sekarang3April2011,berartisudahberusia
65 Tahun 3 bulan, adalah merupakan usia
yangsudahtidakmudalagi.Namunkendala
dan rintangan masih banyak yang harus
kita benahi. Rintangan dan kendala yang
kita hadapi sekarang ini adalah bagaimana
kita dapat menjadikan prioritas pendidikan
agama sebagai amal sholih kita untuk
menjadikan madrasah sebagai madrasah
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
Orang-orang yang minta gaji lebih biasanya tidak mendapatkan lebih, tapi yang melakukan lebih dan berkualitas akan mendapat sesuatu yang
lebih. Jangan takar tenaga yang Anda keluarkan berdasarkan gaji yang Anda dapatkan tetapi
berdasarkan hasil yang dapat Anda kontribusikan bagi kelangsungan dan keuntungan perusahaan dan
lembaga Anda.
21
unggulan, bukan madrasah ugal-ugalan,
bagaimana menjadikan madrasah sebagai
tuntunan bukan tontonan, dan bagaimana
madrasah kita jadikan sebagai madrasah
model bukan madrasah gembel. Ini semua
perlu kerjasama dan saling bahumembahu
antara pimpinan elit di Pusat dan Daerah agar
dapat terwujud citra Kementerian Agama
danmendapatkepercayaandarimasyarakat
tentangkeberadaannya.
Prioritas yang pertama adalah
bagaimana kita menjadikan perguruan
tinggi /madrasahmenjadi perguruantinggi/
madrasah yang ideal yang menjadi idola
masyarakat, ini diperlukan campur tangan
pejabat pusat dan pejabat daerah untuk
segera membenahi sistem rekruitmen
pegawai dalam menerima cados – cados /
guru-guruyangberakhlaqulkarimahdanahli
di bidangnya, bukan sembarangan cados/
guruyangakhlaqnyatidakbaikdanbahkan
adacados/guru yangbaru jadiCPNSsudah
tidak masuk kerja ber bulan bulan tanpa
keteranganyangsah.
Prioritasyangkeduaadalahbagaimana
kita jadikan pelayanan kepada masyarakat
terutamadalamhalperkawinansebagaimana
PMA Nomor 11 Tahun 2007 agar lebih
mudahdanmurahbiayanya, jangan sampai
menyulitkan bagi masyarakat yang akan
melangsungkan pernikahan, prosedurnya
harusdipermudahjangandipersulit,sebagai
pelayan terhadap masyarakat Kepala KUA
hendaknya melaksanakan tugasnya dengan
penuh tanggungjawab dan disiplin baik
datang maupun pulang, hal ini pernah
terjadi di suatu daerah ada seorang kepala
KUA mengikuti pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi, sehingga meninggalkan tugas
kedinasannya,sementaraadacalonpengantin
ingin melangsungkan pernikahan pada
hari kerja, ternyata Kepala KUA nya sedang
mengikutikuliah, tapi tanpaprosedur yang
sah,maka kecewalah sang calon pengantin
itu.
Prioritasyangketigaadalahbagaimana
kitajadikanpelayananhajimenjadiprioritas
yangketigadantidakkalahpentingnyadengan
pendidikandanpelayananperkawinan,sejak
mulai dari pendaftaran haji sampai dengan
pemulangan, sejak menjadi calon jamaah
hajisampaidenganmenjadihajimabrur.Ini
semua diperlukan campur tangan pimpinan
organisasi level atas sampai level bawah
tanpaterkecuali,inisemuaadalahmerupakan
tugas kita sebagai pegawai Kementerian
Agamaterutamayangberhubunganlangsung
denganpenyelenggaraanhaji.
Prioritas yang dimaksud adalah
bagaimana kita jadikan pelayanan haji ini
menjadipelayananyangparipurna,hajiyang
aman, nyaman, serta para calon jamaah
haji mendapatkan kemudahan- kemudahan
di dalam melaksanakan ibadah haji, mulai
pemberangkatan hingga pemulangan,
walaupun kita sadari bersama bahwa
setiap tahunnyamasih banyak kendala dan
hambatan, untuk tahun 2010 pelaksanaan
ibadah haji cukup baik, terbukti dengan
banyaknya kemajuan- kemajuan dan
kemudahan-kemudahan yang didapatkan
oleh jamaahhaji, baik yangdiberangkatkan
pemerintah RI melalui Kementerian Agama
dan penyelenggaraan haji swasta melalui
BPIHKhusus,berjalandenganlancar,sesuai
jadual, meski ada beberapa masalah kecil.
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
22
Begitu juga pelaksanaan ibadah haji bagi
jamaahhajiIndonesia,baikketikadiMakkah,
Arafah,Mina,Muzdhalifah,dan jugadikota
suci Madinah berlangsung lancar tanpa
kendala.Hampirtidakadakendalaangkutan,
pemondokan,danjugakonsumsijamaahhaji
selama di kota-kota itu. Kendala kecil yang
terjadi pada saat pemulangan jamaah haji,
adayangmengalamiketerlambatan,namun
semua jamaah haji bisa dipulangkan sesuai
jadual. Hal ini menjadikan bahan evaluasi
kinerja kita khususnya dan Kementerian
Agamapada umumnya, Kita harusmampu
meminimalisir hambatan dan rintangan
yang mungkin
terjadi selama
penyelenggaraan haji
berlangsung guna
mencapai hasil yang
maksimal, maka
diperlukan kiat- kiat
yang tidak sederhana
yakni:
P e r t a m a ,
bagaimanaagarmasyarakatmerasaterlayani
denganbaikdancepatpadasaatpendaftaran
di Kantor Kementerian Agama, oleh karena
itubagi pegawai/pejabat yang ada
di Kantor Kemenag supaya membuat SOP
(standar operasional prosedur) dengan
baik dan dapat dilaksanakan denganwaktu
yang singkat dan tidak bertele-tele. karena
pada umumnya masyarakat yang hendak
menjalankanibadahhajiadalahorang-orang
yang sudah relatif tua dengan usia berkisar
antara 60 s.d 70 tahun, apabila prosedur
yangdijalankanharus menunggu, maka
masyarakat akan merasa bosan dan kesal
apabila harus menunggu lebih lama
lagi, bahkan sampai berjam-jam lamanya,
padahaluntukmengurusitusemuahanya
memerlukanwaktupalinglama15menit.Ini
perlu diantisipasi oleh pegawai/staf di
KementerianAgamaKabupaten/Kotadalam
halinipegawaipadastaf/bagianurusanhaji,
sehinggatidakadakesanyangkurang baik
bagi calon jamaah haji terhadap pelayanan
yangdiberikankepadanya.
Kedua, bagaimana agar masyarakat
merasa dengan mudah mengetahui
kapandan dimana harus membayar
biaya haji dengan mudah dan cepat tanpa
harus m e n g a n t r i
berlama-lama, maka
perlu dijelaskan
persyaratan apa saja
yang harusdibawa
olehcalonjamaahhaji,
sehingga merasa puas
denganlayananyang
diberikanolehpegawai/
staf yang menangani
masalahurusanhaji pendaftaran.Apabila
masyarakatmerasapuasdansenangdengan
pelayanan yang prima, maka secara
otomatis citra dan kepercayaanmasyarakat
terhadap Kementerian Agama semakin
meningkat.
Ketiga, bagaimana agar masyarakat
dapat dengan mudah mengetahui kapan
akan berangkat dan kloter berapa, dan
berapajumlahcalonjamaahhajiyangharus
berangkattahunini,tahundepan,dantahun
berikutnya,inimerupakan pertanyaan
yangharusdijawabolehpetugas/pegawaistaf
diurusanhaji. Sebagai contoh apabila
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
Jika anda bekerja semata-mata untuk uang, anda tidak akan menjadi kaya.
Tetapi jika anda mencintai pekerjaan yang anda lakukan itu, kejayaan akan
menjadi milik anda.
(Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)
23
di suatu Kantor Kementerian Agama (A)
mempunyai quota/jatah calon jamaah
hajiyangakanberangkatsetiaptahunnya400
orang, sedangkanpendaftardiKementerian
Agama(A)yangmendapatkanporsi 2000
orang,denganperhitungan sebagaiberikut:
Jumlahporsidibagidengan jumlahjatah/
quota ( 2000 : 400 = 5 ) maka orang yang
mendaftartersebut harus menunggu 5
tahun lagi kemudian bisa berangkat.
Keempat, bagaimanaagarmasyarakat
dapat dengan mudah mengetahui kapan
akan pulangdansebagainya.Inimerupakan
pertanyaan yang sering dilontarkan oleh
paracalonjamaahhajidankeluarganya,agar
mereka dengan mudah dapat mengetahui
kapankeluarganyapulang.Dengan jawaban
danpenjelasanyang diberikan oleh para
petugas/stafurusandengansenyumanyang
manis,akan membuat masyarakat
merasa senang dan dapat meningkatkan
citradan kepercayaan masyarakat
terhadap Kementerian Agama. Sebagai
contohseorangcalonjamaahhajiberangkat
tanggal20Oktober2011,makaInsya Allah
kembaliketanahairkirakiraakhirNovember
atauawalDesember2011.
Kelima, bagaimana agarmasyarakat
dalam menjalankan ibadah hajinya supaya
lebih khusyu’. Ini merupakan pertanyaan
yangpalingmendasaryangselaludikeluhkan
olehparacalonjamaahhaji.Olehkarenaitu
perluagardisetiap KUA Kecamatan
diadakanmanasikyangsifatnyakhususyang
dilakukan secara berkesinambungan
danwaktuyangcukupdantidakmendesak,
selanjutnyadengan mendatangkan para
tokoh-tokoh agama atau para m u b a l i g h
agar memberikan p e n g e t a h u a n
manasikhajinyasecaramenyeluruh, d a n
dapat dipahami oleh setiap calon jamaah
haji,sehinggadenganbekal ilmu yang
cukupdapatmenjalankanibadahnyadengan
tekundankhusyu sertamutawari.Pada
umumnya calon jamaah haji tidak merasa
keberatan apabila diminta tambahan
dana untuk kegiatan manasik haji, dengan
berbekal ilmu yang cukup, calon jamaah
hajidapatmelaksanakan ibadahnyadengan
khusyu” sehingga apabila ada tambahan
dana untuk para mubalegh dan para
ulama,calonjamaahhajitidakakanmerasa
keberatan bahkan merasa bersyukur
dapatmenjalankanibadahhajinya yang
dilaksanakan hanya sekali dalam seumur
hidupnya karena itu merupakan wajibnya
seorangmuslimyangmampu.
Keenam,bagaimanaagarmasyarakat
dapat dengan mudah mengurus paspor
danvisa, ini perlu dilakukan kordinasi
yang sifatnya berkesinambungan dan
menjalin hubungan yang erat melalui
Rakor antara Kementerian Agama dengan
Kementerian Luar Negeri secara rutin dan
terprogram minimal setahun 2 kali, yakni
dimulai pada saat pelaksanaan dan evaluasi
penyelenggaraanibadahhaji dan pada
saat akhir pelaksanaan penyelenggaraan
ibadahhajidanevaluasinya.[Pramono]
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
Kekuatan tidak datang dari kemampuan fisikal,
tetapi ia datang dari semangat yang tidak pernah mengalah.
24
Ses Itjen Drs. H. Maman Taufiqurohman, M.Pd. pada Micro Teaching PPAInspektorat Jenderal Kementerian Agama
Jakarta, 17-19 Maret 2011
S iapkansebuahinstrumenpenelitian,
terjunkemasyarakat dantanyakan
kepada publik, sejauhmana peran
Kementerian Agama selama ini
dalam rangka pembinaan dan pembangunan
keberagamaan masyarakat, bagaimana
citraKementerianAgamayangberkembang
dimasyarakat, dan sejauh mana tingkat
kepercayaanmasyarakatkepadaKementerian
Agama?
Secara sampling, penulis pernah
bertanyakepadabeberapaorangkawandan
sejawat, ternyata citra Kemenag tidaklah
menggembirakan.Yangterlontardarikawan
dan sejawat tersebut adalah banyaknya
pungutan liar setiap mengurus dokumen
nikah, biaya nikah melebihi ketentuan,
banyak oknumaparatur Kemenag yang jadi
calopelaksanaanCPNS,dancaloHaji.Secara
keilmuan, “metode penelitian” tersebut
tidaklah menjadi acuan dan kebenarannya
tidak bisa dipertanggungjawabkan
serta tidaklah mencerminkan wujud asli
sebenarnya. Tetapi itu bisamenjadi sebuah
gambaran kecil yang bisa diambil pelajaran
berharga untuk membangun Kepercayaan
publik kepada Kementerian Agama.
KepercayaanmasyarakatkepadaKementerian
Agama adalah sebuah akibat atau hasil dari
kinerja aparatur Kementerian Agama itu
sendiri. Dan hasil yang diperoleh seiring
sejalanatauberbandinglurusdenganapayang
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
Kemenag: Membangun Citra, Menumbuhkan Kepercayaan MasyarakatOleh: Ilman
25
telah dilakukan. Jika para aparatur bekerja
denganbaik,melayanidengansepenuhhati,
tidak terjadi pungutan liar, menghindari
pola kepemimpinan yang arogan, otoriter,
makaakantumbuhkepercayaanpublikyang
baik dan akan tertanam image yang postif.
Tetapi jika berlaku sebaliknya,maka jangan
berharap besar Kementerian Agama akan
dipercayamasyarakat.
Pidato Menteri Agama pada saat
membuka Rapat Kerja Kementerian Agama
Riau di Pekanbaru hari Selasa, tanggal 4
Januari2011dengantegasmenyatakanbahwa
“ … . . K e m e n t e r i a n
Agama bukan sarang
Korupsi…”,Pernyataan
tersebut banyak
diliput wartawan,
dan dipublikasikan
diberbagai media
massa cetak
maupun elektronik.
Diantara media
massa online yang
mempublikasikannya adalah “www.
republika.co.id”, www.arrahmah.com, www.
rakyatmerdeka.co.id, www. Kompas. co.id,
www.antaranews.com, www. metrotvnews.
com, dan banyak lagi situs internet lainnya
yang menampilkan judul hampir sama
“Menag Bantah Kementriannya jadi Sarang
Korupsi.”
Secara awam, bagi masyarakat
biasa sangatwajar jika pernyataanMenteri
Agama tersebut diikuti dengan kata
“benarkah?”.“benarkahKementerianAgama
bukan sarang korupsi?” Sebuah pertanyaan
yang sederhana, hampir setiap orang bisa
mempertanyakannya. Tetapi pertanyaan
sederhana itu belum tentu bisa dijawab
sesederhana pertanyaannya. dan penulis
yakin tidak semua orang bisa menjawab
pertanyaan tersebut dengan jawaban yang
meyakinkanorang.Kenapademikian?Perlu
upaya lebih dari sekedar kata-kata untuk
menjawabpertanyaantersebut.Kalauhanya
sekedar menjawab semua pasti bisa, tapi
masalahbenardantidaknyaperludibuktikan
terlebih dahulu.
Menarik untuk mencermati pidato
MenteriAgamatersebut,mengingatkapasitas
beliau sebagai
pimpinan tertinggi
sebuahinstansi,tentu
kita bisa menilai
bahwa apapun
yang dikatakannya
bisa menjadi
sebuah rujukan,
dan komentar-
komentarnya bisa
menjadi sebuah isu
dan pertanyaan. Untuk apa bapak Menteri
yang terhormat menegaskan bahwa
“Kementerian Agama bukanlah sarang
korupsi” penulis yakin, sesuatu yang biasa-
biasa saja tentu tidak akan mejadi bahan
pembicaraan seorang menteri, kecuali itu
sudah mengganggu.
Sebagai bagian dari aparatur
Kementerian Agama, kita sepatutnya
mendukung“fatwa”menteritersebutdengan
upaya konkrit dengan menunjukan kinerja
yanglebihbaik.Menghindariperilakukorup,
mencegah terjadinya pungutan liar, dan
menumbuhkanbudayamelayani,danbekerja
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
Jadikan dirimu bagai pohon yang rindang dimana insan dapat berteduh. Jangan seperti pohon kering tempat sang pungguk melepas
rindu dan hanya layak dibuat kayu api.
(Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)
26
dengan ikhlas. Hal ini guna menjaga citra
baik Kementerian Agama dan menumbuhkan
kepercayaandimasyarakat.
Hal ini senada dengan pernyataan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian
Agama Bahrul Hayat yang mengatakan
pihaknya akan berusaha menjaga citra
Kementerian Agama, dengan membangun
kepercayaan masyarakat. Namun demikian
akan menindak tegas aparat yang sengaja
melakukan kelalaian dan melakukan
penyelewengan, sebagaimana pidatonya
pada saat mewakili Menteri Agama
Suryadharma Ali pada pembukaan Rapat
Koordinasi Kebijakan
P e n g a w a s a n
Pendidikan tahun
2010 di Jakarta,
Senin 21 Desember
2010) “…..Siapa
pejabat yang terlibat
( p e n y i m p a n g a n )
karena lalai,
tunjukkan. Saya antar
ke polisi. Membangun
kepercayaanibaratbolasalju,akansemakin
membesar bila mendapat respon positif
dari masyarakat. Demikian sebaliknya
rasa ketidak-percayaan seperti bola salju,
menggelinding semakin membesar. Citra
bagi perusahaan segala-galanya, demikian
juga bagi Kementerian Agama. Kalau ada
pemberitaanyangmenyangkutKementerian
Agama mohon diterima dengan tenang. Kalau
adayangmengganggukita samabertindak,”
(www.umatonline.net).
Jika image negative sudah tertanam
di benak masyarakat, lantas apa yang bisa
dilakukan oleh pihak Kementerian Agama
untukmengembalikancitradankepercayaan
masyarakattersebut?
Mengoptimalkan Upaya Pencitraan Image
Positif
Peraturan Menteria Agama (PMA)
Nomor 10 tahun 2010 menjelaskan bahwa
dalam tubuh Kementerian Agama ada satuan
kerja sebagai unsur pendukung yang salah
satutugasnyamembidangiupayapencitraan
dihadapanmasyarakatyaituPusatInformasi
dan Hubungan Masyarakat. Organ ini
mempunyaitugasmelaksanakanperumusan
dan pelaksanaan
k e b i j a k a n ,
standardisasi dan
bimbingan teknis
serta evaluasi
dibidang informasi
dan hubungan
masyarakat.
Belajardaribanyaknya
pemberitaan media
massayangmenyoroti
dan mempublikasikan kinerja Kementerian
Agamayangtidakberimbang,maka sebuah
keharusan Pusat Informasi dan Hubungan
Masyarakat melakukan berbagai upaya
untuk pelurusan opini public,haliniberfungsi
sebagai langah counter opinion.
Sebagaimana halnya pernyataan
SekretarisJenderaldiatas,menggalangopini
public terkait mengembalikan lagi citra dan
kepercayaanmasyarakatmerupakansebuah
tugas mulia nan berat yang diemban oleh
Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat,
tetapi itu tidaklah menjadi alasan untuk
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
Pemimpin yang berjaya ialah orang yang memelihara komunikasi dengan orang yang
lebih di atasnya dan menjaga komunikasi dengan orang yang lebih bawah.
(Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)
27
surut dan mengendurkan tenaga dan pikiran
untukberbuatyangterbaikdemiterciptanya
kepercayaanmasyarakat.Banyakhalyangbisa
dilakukanolehPusatInformasidanHubungan
Masyarakat terkait menyampaiakan
informasiyangbenardancounter opinion ke
publik. Di antara banyak langkah dimaksud
adalah: melakukan sosialisasi berbagai
peraturan atau keputusan Menteri Agama
(PMA/KMA) yang pro public, diantaranya
KMANo.118tahun2010tentang“Program
percepatan melalui penyelenaggaraan
program unggulan dilingkungan Kementerian
Agama”,menerbitkanbulletinrutinyangbisa
dibagikan secara gratis kepada masyarakat
luas, membuat iklan layanan masyarakat
dimedia massa (cetak atau elektronik),
menyampaikan hak jawab kepada media
massajikaadapemberitaanyangtidakbenar
atau menyudutan Kementerian Agama, di
samping itu bisa juga melakukan langah-
langkah terobosan lainnya yang sejalan
dengantugasdanfungsiPusatInformasidan
HubunganMasyarakatgunabisamemulihkan
image negativeyangtelahterpatridikalangan
masyarakat. Langkah di atas sangat perlu
untukditindaklanjutikarenabagaimanapun
citra/anggapan masyaraat memiliki
kemampuan kuat untuk mempengaruhi
persepsi publik terhadap program-program
yangdijalankanKementerianAgama.
Optimalisasi Peran Inspektorat Jenderal
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 60 tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, Inspektorat Jenderal (Itjen)
Kemenagmerupakanaparaturyangberfungsi
sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern
Pemerintah), dan sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Menteri Agama (PMA)
No.10 tahun 2010 Pasal 641 menjelaskan
bahwa tugas Inspektorat Jenderal adalah
melaksanakan pengawasan intern di
lingkungan Kementerian Agama. Sementara
dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat
Jenderalketikamenyelenggarakanfungsinya
mengacupadaPMA10tahun2010pasal642,
diantaranyapoin:a).penyiapkanperumusan
kebijakan pengawasan intern di lingkungan
Kementerian Agama; b). pelaksanaan
pengawasaninterndilingkunganKementerian
Agama terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dankegiatanpengawasanlainnya.
Dengantugasdanfungsiyangdimiliki
maka diharapan Inspektorat Jenderal bisa
mengoptimalkan peran tersebut. Banyak
masyarakat yang menaruh harapan besar
kepada Inspektorat Jenderal, apalagi terkait
denganpengaduanmasyarakat.Orang-orang
yangterdzolimisangatberharapInspektorat
Jenderalbisamembantupenyelesaiankasus
yang dihadapinya. Dengan ‘kekuatan’ yang
dimiliki, maka besar harapan Inspektoral
Jenderal Kemenag selain bisa membantu
berbagai permasalahan yang dihadapi
masyarakat juga bisa mengembalikan citra
dan kepercayaan masyarakat luas kepada
Kementerian Agama RI. [Ilman]
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
Kecemerlangan adalah hasil daripada sikap yang ingin senantiasa
melakukan yang terbaik.
28
Headline media massa elektronik
maupun cetak akhir-akhir ini
banyakmenayangkanmasalah
Ahmadiyahyangbelumselesai,
disusulmasalahpembangunanrumahibadah,
dan yang paling akhir masalah hilangnya
anggotakeluargayangdikabarkanmengalami
pencucianotakolehNegaraIslamIndonesia
(NII), belum lagi masalah klasik tentang
pelayananibadahHaji,pelayananpernikahan,
dankorupsiyangterjadi.Halinisedikitbanyak
menimbulkancitranegatifpadaKementerian
Agama, apabila hal ini tidak segera diatasi
maka dapat menurunkan kepercayaan
masyarakatterhadapKementerianAgama.
Citra negatif sangat tidak
mengenakkan apalagi jika persepsi publik
sudahsedemikianmelekat.Seringkaliterjadi
di sekitar kita, seseorang yang kebetulan
memiliki wajah sangar bak penjahat belum
apa-apa sudah dicurigai. Padahal belum tentu
dia jahat. Bisa jadi orang yang bertampang
sangartersebuthendakmelakukantindakan-
tindakanyang terpuji ,namunpublik sudah
resisten,apatisbahkanmenghindarinya.
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
Peran Public Relation dan Media Massadalam Mengangkat Citra Kementerian Agama
Oleh: M. Arif Rahman
Menteri Agama Suryadharma Ali Saat Memberikan ArahanPada Acara Penandatanganan Pakta Intergritas bagi Para Pejabat Eselon I
Di Lingkungan Kementerian Agama
29
Citra Kementerian Agama
DalamKamusBesarBahasaIndonesia,
pengertian citra adalah: (1) kata benda:
gambar,rupa,gambaran;(2)gambaranyang
dimiliki orang banyak mengenai pribadi,
perusahaan, organisasi atau produk; (3)
kesan mental atau bayangan visual yang
ditimbulkan oleh sebuah kata, frase atau
kalimat, dan merupakan unsur dasar yang
khasdalamkaryaprosa ataupuisi; (4) data
atauinformasidaripotretudarauntukbahan
evaluasi.
FrankJefkins dalam bukunya Public
Relations(2003)menyebutkanbeberapajenis
citra (image). Berikut ini 5 (lima) jenis citra
yangdikemukakan,yakni:(1).Citrabayangan
(mirror image). Citra ini melekat pada orang
dalam atau anggota-anggota organisasi
(biasanya adalah pemimpinnya) mengenai
anggapan pihak luar tentang organisasinya;
(2).Citrayangberlaku(current image). Adalah
suatucitraataupandanganyangdianutoleh
pihak-pihak luarmengenaisuatuorganisasi;
(3) Citra yang diharapkan (wish image).
Adalahsuatucitrayangdiinginkanolehpihak
manajemen;(4).Citraperusahaan (corporate
image). Adalah citra dari suatu organisasi
secarakeseluruhan,jadibukansekedarcitra
atas produk dan pelayanannya; (5). Citra
majemuk(multiple image). Banyaknyajumlah
pegawai(individu),cabang,atauperwakilan
dari sebuah perusahaan atau organisasi dapat
memunculkansuatucitrayangbelumtentu
sama dengan organisasi atau perusahaan
tersebut secara keseluruhan.
Saat ini kalau kita membuka internet
dan mencari citra Kementerian Agama
misalnya melalui google, akan terlihat
ratusan ribu hasil. Dari sekian banyak hasil
yang ditampilkan dapat dikategorikan ada
dua macam yaitu yang ditulis oleh pihak
internal meliputi berbagai satuan kerja
padaKementerianAgamadankaryawannya
serta pihak eksternal yang terdiri dari
tulisan pada media massa online maupun
opini masyarakat. Berita yang ditulis pihak
eksternal biasanya menuliskan tentang
ketidakpuasan masyarakat akan kualitas
pelayanan kementerian agama di berbagai
bidang, sedangkanberita yang ditulis pihak
internalbanyakmenulis tentangbagaimana
mengangkat citra Kementerian Agama.
Namun sampai saat ini belum
dirasakan adanya peningkatan citra
KementerianAgamayang signifikan, karena
masihbanyakpihakyangmenyalahkanbaik
Kementerian Agama secara langsung maupun
tidak langsung atas berbagai masalah yang
berkembang di masyarakat seperti yang
diuraikan di atas.
Peran Public Relation (PR)
Soemirat dan Ardianto dalam buku
Dasar-dasar Public Relations menjelaskan
efek kognitif dari komunikasi sangat
mempengaruhi proses pembentukan citra
seseorang. Citra terbentuk berdasarkan
pengetahuan dan informasi-informasi yang
diterimaseseorang.Komunikasitidaksecara
langsung menimbulkan perilaku tertentu,
tetapi cenderung mempengaruhi cara
kita mengorganisasikan citra kita tentang
lingkungan. Public Relations atau humas
digambarkan sebagai input-output, proses
intern dalam model ini adalah pembentukan
citra,sedangkan inputadalahstimulusyang
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus UtamaFokus Utama
30
diberikan dan output adalah tanggapan atau
perilaku tertentu.
Praktisihumassenantiasadihadapkan
pada tantangan dan harus menangani
berbagai macam fakta yang sebenarnya,
terlepas dari apakah fakta itu hitam, putih,
atau abu-abu. Perkembangan komunikasi
tidakmemungkinkanlagibagisuatuorganisasi
untuk menutup-nutupi suatu fakta. Citra
humas yang ideal adalah kesan yang benar,
yakni sepenuhnyaberdasarkanpengalaman,
pengetahuan, serta pemahaman atas
kenyataan yang sesungguhnya. Itu berarti
citra tidak seharusnya “dipoles agar lebih
indah dari warna aslinya”, karena hal itu
justru dapat mengacaukannya (Anggoro,
2002).
Public Relations(PR)menurutJefkins
(2003) adalah suatu bentuk komunikasi
yang terencana, baik itu ke dalammaupun
ke luar, antara suatu organisasi dengan
semuakhalayaknyadalamrangkamencapai
tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan
pada saling pengertian. PR menggunakan
metode manajemen berdasarkan tujuan
(management by objectives). Dalam
mengejar suatu tujuan, semua hasil atau
tingkat kemajuan yang telah dicapai harus
bisa diukur secara jelas, mengingat PR
merupakan kegiatan yang nyata. Kenyataan
inidenganjelasmenyangkalanggapankeliru
yang mengatakan bahwa PR merupakan
kegiatan yang abstrak. Sedangkan British
Institite Public Relations mendefinisikan PR
adalah keseluruhan upaya yang dilakukan
secara terencana dan berkesinambungan
dalam rangka menciptakan dan memelihara
niat baik (good-will) dan saling pengertian
antara suatu organisasi dengan segenap
khalayaknya.
Soemirat dan Ardianto (2004)
mengklasifikasikanpublikdalamPRmenjadi
beberapakategoriyaitu:
Pertama, publik internal dan publik
eksternal: Internal publik yaitu publik yang
berada di dalam organisasi/perusahaan
seperti supervisor, karyawan pelaksana,
manajer, pemegang saham dan direksi
perusahaan. Eksternal publik secara organik
tidakberkaitanlangsungdenganperusahaan
seperti pers, pemerintah, pendidik/dosen,
pelanggan,komunitasdanpemasok.
Kedua,publikprimer, sekunder,dan
marginal. Publik primer bisa sangat membantu
atau merintangi upaya suatu perusahaan.
Publik sekunder adalah publik yang kurang
begitu penting dan publik marginal adalah
publik yang tidak begitu penting. Contoh,
anggota Federal Reserve Board of Governor
(dewan gubernur cadangan federal) yang
ikutmengaturmasalahperbankan,menjadi
publik primer untuk sebuah bank yang
menunggu rotasi secara teratur, di mana
anggita legislatif dan masyarakat menjadi
publiksekundernya.
Ketiga, publik tradisionaldanpublik
masa depan. Karyawan dan pelanggan
adalahpubliktradisional,mahasiswa/pelajar,
peneliti, konsumen potensial, dosen, dan
pejabat pemerintah (madya) adalah publik
masa depan.
Keempat, proponent, opponent, dan
uncommitted. Di antara publik terdapat
kelompok yang menentang perusahaan
(opponents), yang memihak (proponents)
dan ada yang tidak peduli (uncommitted).
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus UtamaFokus UtamaFokus Utama
31
Perusahaan perlu mengenal publik yang
berbeda-beda ini agar dapat dengan jernih
melihat permasalahan.
Kelima, silent majority dan vocal
minority: Dilihat dari aktivitas publik dalam
mengajukan complaint (keluhan) atau
mendukung perusahaan, dapat dibedakan
antarayangvokal(aktif)danyangsilent (pasif).
Publikpenulisdisuratkabarumumnyaadalah
the vocal minority, yaitu aktifmenyuarakan
pendapatnya,namun jumlahnyatakbanyak.
Sedangkan mayoritas pembaca adalah
pasif sehingga tidak kelihatan suara atau
pendapatnya.
Greener (2002) mengemukakan
bahwaPRtidaksatuaraharus informasi, ia
memilikiduafungsiperanjuga.Dapat,sebagai
contoh, membantu membentuk organisasi
anda dengan informasi manajemen yang
diharapkan, pendapat-pendapat dan hal-
hal yang berkaitan dengan masyarakat ini,
dan menerangkan serta memberi nasehat
tentang suatu tindakan yang konsekuen.
Dalam perannya ini, PR benar-benar
merupakan fungsi manajemen, bertugas
dengan tanggungjawab menjaga reputasi
suatu organisasi, membentuk, melindungi
danmemperkenalkannya.
Berkaitandenganfungsimanajemen,
Hutapea (2000) menjelaskan bahwa PR
adalah fungsimanajemenuntukmembantu
menegakkan dan memelihara aturan bersama
dalam komunikasi, demi terciptanya saling
pengertian dan kerjasama antara lembaga/
perusahaan dengan publiknya, membantu
manajemen dan menanggapi pendapat
publiknya, mengatur dan menekankan
tanggungjawabmanajemendalammelayani
kepentingan masyarakat, membantu
manajemen dalam mengikuti, memonitor,
bertindaksebagaisuatusistemtandabahaya
untuk membantu manajemen berjaga-jaga
dalam menghadapi berbagai kemungkinan
buruk, serta menggunakan penelitian dan
teknik-teknik komunikasi yang efektif dan
persuasifuntukmencapaisemuaitu.
Dengan sedemikian luasnya fungsi
PR, hendaknya beban kehumasan tidak
hanya ditanggung oleh pranata humas
semata namun oleh setiap pegawai
Kementerian Agama. Untuk itu hendaknya
setiappegawaidiberikanwawasanyangluas
tentang masalah-masalah strategis yang
menjadisorotanmasyarakatsehinggadapat
memberikan jawaban atas segala masalah
tersebutsesuaibataswewenangnya.Namun
sering juga ditemui pegawai Kementerian
Agama yang turut serta memperkeruh
masalahyangadadenganmemberikanopini
yangtidakbena.Hendaknyakepadapegawai
yangmempunyaiperilaku seperti ini segera
ditindak tegasagartidakdiulangidanditiru
olehyanglain.
Peran Media Massa
Media massa atau Pers adalah suatu
istilah tentang jenis media yang secara
khususdidesainuntukmencapaimasyarakat
yangsangatluas.MenurutWikipediamedia
massa dapat digolongkan menjadi Media
massa tradisional dan Media massa modern.
Media massa tradisional adalah media massa
denganotoritasdanmemilikiorganisasiyang
jelassebagaimediamassa.Secaratradisional
media massa digolongkan sebagai berikut:
surat kabar, majalah, radio, televisi, film
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus UtamaFokus Utama
32
(layarlebar).Dalamjenismediainiterdapat
ciri-ciriseperti:(1).Informasidarilingkungan
diseleksi,diterjemahkandandidistribusikan;
(2). Media massa menjadi perantara dan
mengirim informasinya melalui saluran
tertentu; (3). Penerima pesan tidak pasif
danmerupakanbagiandarimasyarakatdan
menyeleksi informasi yang mereka terima;
(4). Interaksi antara sumber berita dan
penerima sedikit.
Mediamassamodernsepertiinternet
dan telepon selular tumbuh seiring dengan
berjalannya waktu dan perkembangan
teknologi dan sosial budaya. Dalam jenis
media ini terdapat ciri-ciri seperti: (1).
Sumber dapat mentransmisikan pesannya
kepadabanyakpenerima(melaluiSMSatau
internetmisalnya);(2). Isipesantidakhanya
disediakan oleh lembaga atau organisasi
namun juga oleh individual; (3). Tidak ada
perantara, interaksi terjadi pada individu;
(4). Komunikasi mengalir (berlangsung) ke
dalam; (5). Penerima yang menentukan
waktuinteraksi.
Denis McQuail (1987)mengemukakan
sejumlah peran yang dimainkan media
massa selama ini, yakni: (a). Industri
pencipta lapangan kerja, barang, dan jasa
sertamenghidupkan industri lain utamanya
dalam periklanan/promosi; (b). Sumber
kekuatan–alat kontrol, manajemen, dan
inovasimasyarakat;(c).L o k a s i ( f o r u m )
untuk menampilkan peristiwa masyarakat;
(d). Wahana pengembangan kebudayaan
–tatacara, mode, gaya hidup, dan norma;
(e).Sumberdominanpenciptacitraindividu,
kelompok,danmasyarakat.
Media massa sangat diperlukan
untuk meningkatkan citra Kementrian
Agama. Untuk itu diperlukan pemberitaan
yang akurat dan selalu diperbarui tentang
kegiatan Kementerian Agama yang bernilai
positif,misalnyakegiatanMTQ,keberhasilan
pencapaiankegiatanpendidikan,hasilaudit
BPK,hasilauditpelaksanaanhaji,tanggapan
resmi tentang kasus yang berkembang di
masyarakatdansebagainya.
Dalam berhubungan dengan media
massa tradisional yaitu koran dan televisi
perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama,
selalu mengirim rilis. Apapun kegiatan dan
info yang akan disampaikan lewat media
massa,pengirimanrilisinimenjadisalahsatu
cara agar ada pemberitaan di media massa.
Ini tentu terkait teknik penulisan rilis yang
baikdanmenarik.Pegawai yangditugaskan
membuat rilis harus terus mengasah
kemampuan menulisnya, atau kalau perlu
minta masukan kepada wartawan tentang
bagaimana menulis suatu rilis.
Halinitidaksalahkarenadalamsehari
mediamassa(bagiansekretariatredaksi)bisa
jadimenerimapuluhanhingga ratusanpers
release. Manayangtidakmenarik(darisegi
isidantampilan),biasanyalangsungdibuang
ke tempat sampah. Kedua, mengundang
pihak media (wartawan) dalam acara
gatheringataukunjunganlainyanginformal
untuk mendapatkan sisi lain yang semakin
memperkaya wawasan para wartawan
tentang nara sumbernya. Melakukan
pendekatan kepada para wartawan dengan
perhatianyangbaikjelasakanmeningkatkan
pemberitaan positif dari waktu ke waktu.
Kalaupunjarangadaberita,palingtidakbisa
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Fokus Utama
33Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
dijagapemberitaanakanselalupositif(tidak
pernahnegatif).Kalauadakasak-kusukyang
berkembangdimasyarakat,makawartawan
akan selalu melakukan klarifikasi dan
konfirmasikepadakitakarenahubungankita
sudah akrab dan baik.
Mediamassamodernsepertiwebsite
resmi, blog pribadi yang banyak mengulas
tentang Kementerian Agama, bahkan grup
dalam jaringan sosial seperti facebook
juga perlu diperhatikan. Saat ini peran
media massa modern tidak bisa diabaikan,
contohnya keberhasilan grup facebook
dalam menggalang dana untuk Prita sampai
pada kesuksesan Barrack Obama dalam
menarik simpati massa. Namun sayang
sekali banyak sekali website resmi dari
berbagai satker Kementerian Agama yang
tidakterurusdanjarangdiupdateberitanya.
Hal ini menyebabkan masyarakat enggan
berkunjungkembali.Untukitubagipengelola
website dan media cetak resmi Kementerian
Agama perlu mendapat perhatian dari
pimpinan agar isinya tidak monoton dan
mampumenarikperhatianmasyarakat.Kalau
perlu direkrut pengelola profesional untuk
mengelola media massa resmi Kementerian
Agama.Sedangkanuntukmediayangdikelola
pribadi agar selalu dipantau dan disupport
minimal dengan respon positif agar selalu
memberikantimbalbaikberupaberitapositif
pula.
Kesimpulan
UntukmengangkatcitraKementerian
AgamadanmeraihKepercayaanMasyarakat,
perlu dilaksanakan langkah-langkah perbaikan
secara serius dan terprogram. Selain
memperbaiki mutu pelaksanaan kegiatan
KementerianAgama,perlujugapeningkatan
fungsi humas yang berfungsi untuk
menyampaikan hasil kegiatan Kementerian
Agama. Kegiatan kehumasan bukan hanya
tanggung jawab pranata humas saja, tetapi
seluruh komponen pegawai Kementerian
Agama dalam rangka melayani kebutuhan
masyarakat. Apabila masyarakat merasa
puasdenganpelayanankementerianAgama
secara langsung maupun kebutuhan akan
informasi, niscaya kepercayaan masyarakat
akanmeningkatdengansendirinyadantentu
sajamendongkrakcitraKementerianAgama.
[M.ArifRahman]
Daftar Pustaka
Anggoro, Linggar. 2002. Teori dan
Profesi Kehumasan. Serta Aplikasinya di
Indonesia. Cetakan Ketiga. Bumi Aksara,
Jakarta.
Ardianto,ElvinarodanSumirat,Soleh.
2004. Dasar-dasar Public Relations. Cetakan
Ketiga.RemajaRosdakarya,Bandung.
Greener,Toni.2002.Public Relations
dan Pembentukan Citranya. Cetakan Ketiga.
BumiAksara,Jakarta.
Hutapea, EB. 2000. Public Relations
sebagai Fungsi Manajemen.MajalahWIDYA
Agustus2000,No.179TahunXVII.
Jefkins,Frank.2003.Public Relations.
Edisi Kelima. Direvisi Oleh Daniel Yadin.
PenerbitErlangga,Jakarta.
McQuail, Denis. 1987. Mass
Communication Theory (Teori Komunikasi
Massa).Erlangga.
Fokus Utama
34 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Pengawasan
pengelolaan barang milik/kekayaan negara
yangmenjadi tanggung jawab Kementerian
Agama; pengawasan atas pelaksanaan
tugas di lingkungan Kementerian Agama;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi
atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama
didaerah;pelaksanaankegiatanteknisyang
berskalanasional;danpelaksanaankegiatan
teknis dari pusat sampai ke daerah.
Tujuanpembentukansertamisiyang
diemban oleh Kementerian Agama yang
berdirisebagaipelaksanaanamanatUndang-
Undang Dasar 1945. Kementerian Agama
adalahinstansipemerintahyangmenjalankan
tugaspokokuntukmemberikanpembinaan,
pelayanan dan perlindungan kehidupan
Kementerian Agama merupakan
salah satu kementerian
yang dibentuk oleh Presiden
yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan di bidang
keagamaan dalam pemerintahan
untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara.
Kementerian Agama berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri
Agama.
Dalam melaksanakan tugasnya
KementerianAgamamenyelenggarakanfungsi
untukmelakukanperumusan,penetapan,dan
pelaksanaankebijakandibidangkeagamaan;
Revitalisasi Peran Kemenag dalam MeningkatkanPelayanan Kepada Masyarakat
Oleh: Rusdi
Peserta Orientasi Pengawasan Lima Bidang bagi Calon AuditorInspektorat Jenderal Kementerian Agama
Jakarta, 21-23 April 2011
35Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Pengawasan
beragama kepada seluruh umat beragama di
seluruhNegaraKesatuanRepublikIndonesia.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Kementerian Agama memainkan peran
strategis dalam 4 (empat) hal, yaitu dalam
peningkatan pemahaman dan pengamalan
agama, pembinaan kerukunan antar umat
beragama, peningkatan pendidikan agama
danpendidikankeagamaan,sertamengawal
akhlak dan moral bangsa.
Banyak sekali persoalan-persoalan
yangdihadapiolehKementerianAgamadan
menuntut untuk diselesaikan dengan segera.
Persoalanutamayang
dihadapi bangsa kita
dewasa ini, adalah
masalah kebodohan,
p e n g a n g g u r a n ,
kemiskinan, dan
krisis akhlak yang
belakangan ini
memprihatinkan kita
semua. Juga yang
baru-baru ini terjadi,
yaitu masalah kerukunan umat beragama,
khususnyainternumatberagama.
Melalui program pendidikan agama
dan keagamaan, Kementerian Agama juga
turut serta dalam upaya mencerdaskan
kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub
dalamPembukaanUUD1945,yangmenjadi
salah satu tujuan dibentuknya negara
ini. Pemberdayaan lembaga pendidikan
agama dan peningkatan kualitas pendidikan
keagamaantelahmengalamibanyakkemajuan
seiring dengan tuntutan perkembangan
zaman. Kementerian Agama merupakan salah
satu kementerian yang menangani bidang
pendidikan selain Kementerian Pendidikan
Nasional sebagai penanggung jawab utama.
Bidang pendidikan yang digarap oleh
Kementerian Agama lebih berkonsentrasi
pada pendidikan yang bersentuhan
dengan bidang agama. Kementrian agama
menangani pendidikan mulai dari tingkat
dasarsampaiperguruantinggiyangtersebar
di seluruh nusantara. Penddikan dasar mulai
dari Pendidikan Anak Usia Dini mulai dari
Raudlatul Athfal, Taman Kanan-kanak (RA/
TK)danMadrasahIbtidaiyah(MI).Pendidikan
menengahsetingkatSMPmeliputiMadrasah
Tsanawiyah(MTs)dan
MadrasahAliyah(MA).
Serta Perguruan Tinggi
Agama(PTA),meliputi
UIN/IAIN, STAIN,
STHAN, STABN, dan
STAKN.Kesemuajenis
pendidikan dari mulai
tingkat paling bawah
sampai universitas
merupakanbuktidari
kepedulianKementerianAgamayangpeduli
akan pendidikan dan partisipasinya untuk
turut serta dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa.
Selanjutnya dalam upaya
menanggulangi masalah kemiskinan,
Kementerian Agama turut berperan
serta dan memberikan kontribusi melalui
pemberdayaan lembaga-lembaga sosial
keagamaan, seperti pemberdayaan rumah
ibadah sebagai pusat kegiatan sosial
kemasyarakatan. Kementerian Agama
bersamainstansiterkaitjugamengembangkan
kebijakandibidangpengelolaanzakat,infak,
Jangan menolak perubahan hanya karena kita takut kehilangan
yang telah dimiliki, karena dengannya kita merendahkan nilai yang bisa kita capai
melalui perubahan itu.
(Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)
36 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Pengawasan
di masa mendatang.
Menyangkutkerukunanatautoleransi
dalamkehidupanberagama,kitamenyadari
bahwa kerukunan merupakan kondisi yang
penting diwujudkan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Tidak boleh
dilupakan bahwa prinsip dasar kerukunan
dan toleransi beragama sebenarnya telah
tertuang dalam Undang-Undang Dasar
negara kita yang menjamin kemerdekaan
setiappendudukuntukmemelukagamadan
beribadahmenurutagamayangdiyakininya.
Peran Kementerian Agama ke depan
semakinpentingdanstrategis,karenasesuai
dengan rekomendasi National Summit2009
bahwa isu utama pembangunan agama
setidaknyamencakuptigahal,yaitu:Pertama,
peningkatan wawasan keagamaan yang
dinamis. Kedua, penguatan peran agama
dalam pembentukan karakter dan peradaban
bangsa. Dan Ketiga,peningkatankerukunan
sedekah,wakafsertadanasosialkeagamaan
lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan menanggulangi masalah
kemiskinan. Peranan pranata keagamaan
dalam pembangunan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat perlu terus kita
gerakkan di masa mendatang.
Di samping peran dan kontribusi
sebagaimana disebutkan di atas,
Kementerian Agama ke depan perlu lebih
mempertajam substansi dan efektivitas
tugaspokokyangtelahdilaksanakanselama
ini. Pelaksanaan tugas Kementerian agama
sepertipenyelenggaraanibadahhajisebagai
bagian dari tugas pelayanan kehidupan
beragama dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan,baikdarisisisistem,manajemen,
akuntabilitas maupun pelayanan kepada
jemaah haji. Untuk itu, berbagai kemajuan
dalam penyelenggaraan ibadah haji yang
telahdicapaiterusdipeliharadantingkatkan
Pejabat Eselon I-II Kementerian AgamaSedang Mendengarkan Arahan Menteri Agama RI Suryadharma Ali
Usai Penandatanganan Pakta Integritas
37Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Pengawasan
umat beragama dalam membangun
kerukunan nasional.
Terkait dengan peningkatan
wawasan keagamaan yang dinamis, hasil
yang diharapkan adalah optimalisasi fungsi
agama sebagai landasan etik atau moral
bagi pembangunan, perlunya peningkatan
pemahaman dan perilaku keagamaan yang
seimbang, moderat dan inklusif, perlunya
mewujudkankeshalihansosialsejalandengan
keshalihan ritual, perlunya peningkatan
motivasi dan partisipasi umat beragama
dalampembangunannasional,danperlunya
peningkatan ketahanan umat beragama
terhadapeksesnegatifideologi–ideologidan
gerakan transnasional.
Tentang penguatan peran agama
dalam pembentukan karakter dan peradaban
bangsa, hasil yang diharapkan adalah
peningkatankualitaspribadiumatberagama,
peningkatan harkat dan martabat umat
beragamadalammembangunjatidiribangsa,
peningkatan peran umat beragama dalam
membangun harmoni antar peradaban,
penguatanperanlembagasosialkeagamaan,
dan peningkatan peran agama dalam
pembangunan nasional.
Sedangkan mengenai peningkatan
kerukunan umat beragama dalam
membangun kerukunan nasional, output
yang diharapkan adalah peningkatan dialog
dan kerjasama antar umat beragama,
penguatan peraturan perundang-undangan
terkait kehidupan keagamaan, peningkatan
peran Indonesia dalam dialog lintas agama di
dunia Internasional.
Seiring dengan perkembangan
masyarakatdalameraketerbukaaninformasi
sekarang ini,aparaturpemerintahdisemua
tingkatandituntutuntukmelakukansesuatu
denganbenar danmelakukan sesuatu yang
benar. Untuk melakukan sesuatu dengan
benar, seorang pimpinan dan staf harus
mempunyai kompetensi. Meski kompetensi
itutidakharussampaiharuskesoal-soaldetil,
namun, seorang pejabat wajib menguasai
logikabesardaritargetyanghendakdicapai.
Sedangkan melakukan sesuatu yang benar
adalah kemampuan untuk menentukan mana
yang benar dan salah, itu terkait dengan
integritas.
SesuaidengantemaperingatanHari
Amal Bakti ke-65 pada tahun 2011, yaitu
“Kerja Keras Mewujudkan Kementerian
Agama yang Bersih dan Berwibawa”,
sudah selayaknya seluruh jajaran aparatur
Kementerian Agama baik di pusat maupun
didaerah,untukbekerjakerasdanbersama-
samamemperkuatkesadarankolektifuntuk
mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan
etika kerja yang sehat dan benar serta
menjauhi segala macam praktik korupsi,
kolusidannepotisme.
Tanggung jawab yang lebih besar
masihmenghadangdidepankita,olehkarena
itu, marilah kita bersama-sama tegakkan
integritasaparaturKementerianAgamayang
bersih, jujur, profesional dan berwibawa.
Kewibawaan akan hadir jika kita semua
bekerjadenganbersih,jujur,danprofesional
di atas landasan nilai-nilai keikhlasan. Di
samping itu, mari kita mengedepankan
sifat melayani dan memberi teladan untuk
mewujudkan pelayanan prima Kementerian
Agamakepadamasyarakat.[Rusdi]
38 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Pengawasan
dipidana penjara dengan penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat
4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah) (UU Nomor 31 Tahun 1999
pasal2ayat(1).
MenurutUUNomor31 Tahun1999
joUUNomor 20 Tahun 2001menyebutkan
bahwa pengertian korupsi mencakup
perbuatan melawan hukum, memperkaya
diri orang/badan lain yang merugikan
keuangan /perekonomian negara (pasal
2); menyalahgunakan kewenangan karena
jabatan/kedudukan yang dapat merugikan
keuangan/kedudukanyangdapatmerugikan
InisiatifAntiKorupsi(IAK)adalahsalah
satu upaya pencegahan terjadinya
korupsi. IAK merupakan salah satu
kunci penting keberhasilan upaya
pemberantasan korupsi. Tindak pidana
korupsi dirumuskan secara tegas sebagai
tindak pidana formil. Rumusan secara
formil memberi arti bahwa meskipun hasil
korupsi telah dikembalikan kepada negara,
pelakutindakpidanakorupsitetapdiajukan
ke pengadilan dan tetap dipidana. Tindak
pidanakorupsimerupakandelikformil,yaitu
adanyatindakpidanakorupsicukupdengan
dipenuhinya unsur unsur perbuatan yang
sudahdirumuskanbukandengantimbulnya
akibat. Ancaman hukuman kepada pelaku
korupsitergolongpadahukumanberat,yaitu
Trainer ESQ Samsul Rahman Saat Memberikan Materi Micro Teaching bagi Praktisi dan Fasilitator Sosialisasi PPA Tahun 2011
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
Inisiatif Anti Korupsi (IAK)Oleh: Khairunnas
39Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Pengawasan
keuangan/perekonomian negara (pasal 3);
penyuapan(pasal5,6,dan11);penggelapan
dalamjabatan(pasal8,9,dan10);pemerasan
dalam jabatan (pasal 12); dan gratifikasi
(pasal12Bdan12C).
Untuk mewujudkan masyarakat
Indonesiayangadil,makmur,dansejahtera,
perlu secara terus menerus ditingkatkan
usaha usaha pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi. Korupsi harus
dicegah dan harus diberantas, karena
perbuatan korupsi sangat berdanpak pada
perekonomian Negara dan kesejahteraan
masyarakat. Pemberantasan tindak pidana
korupsi adalah serangkaian tindakan
untuk mencegah dan memberantas tindak
pidana korupsi melalui upaya koordinasi,
supervisi,monitor,penyelidikan,penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan, denganperan sertamasyarakat
berdasarkan peraturan perundang-undangan
yangberlaku.
Di tengah upaya pembangunan
nasional di berbagai bidang, aspirasi
masyarakat untuk memberantas korupsi
dan bentuk penyimpangan lainnya semakin
maningkat,karenadalamkenyataanadanya
perbuatan korupsi telah menimbulkan
kerugiannegarayangsangatbesaryangpada
gilirannyadapatberdampakpadatimbulnya
krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi
perlusemakinditingkatkandandiintensifkan
dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi
manusiadankepentinganmasyarakat.
IAK diharapkan mampu memenuhi
dan mengantisipasi perkembangan
kebutuhanhukummasyarakatdalamrangka
mencegah dan memberantas secara lebih
efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi
yang sangat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara pada khususnya
sertamasyarakatpadaumumnya.
KPK selaku instansi yang bertugas
melakukan pencegahan korupsi, memiliki
instrument untuk mengukur inisiatif anti
korupsi pada Kementerian/Lembaga dan
pemerintah daerah. Instrument penilaian
tersebut disebut Penilaian Inisiatif Anti
Korupsi (PIAK). KPK berupaya untuk
mendorong dan mengupayakan munculnya
inisiatif dari unit utama/instansi dalam
melakukan langkah nyata pemberantasan
korupsidilingkunganinternalnya.Direktorat
Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
KPK telah menyusun instrumen untuk
menilai inisiatif anti korupsi pada instansi
pemerintah. Instrumen ini diharapkan
mampu memetakan seberapa jauh inisiatif
instansi pemerintah dalam mengupayakan
kegiatan pencegahan korupsi di instansinya.
PIAKadalahalatukurdalammenilaikemajuan
suatu instansi publik dalam mengembangkan
upayapemberantasankorupsidiinstansinya.
PIAK ditujukan untuk mengukur apakah
suatu instansi telah menerapkan sistem dan
mekanismeyangefektifuntukmencegahdan
mengurangikorupsidilingkungannnya.
Tujuan dari PIAK adalah sebagai
upaya pencegahan tindak pidana korupsi,
memetakan seberapa jauh inisiatif instansi
pemerintah dalam mengupayakan kegiatan
pencegahan korupsi di instansinya dan dari
hasil PIAK akan dapat memberikan gambaran
yangobjektifmengenaiinisiatif/upayanyata
pemberantasan korupsi dan peningkatan
40
KepatuhanterhadapLaporanHartaKekayaan
PenyelenggaraNegara.
Kepatuhan LHKPN diukur dari
persentase antara wajib lapor dan wajib
lapor yang sudah melaporkan harta
kekayaannyakepadaKPK.Wajiblaporadalah
penyelenggara negara yang dimaksudkan
dalamUndang-UndangNomor28tahun1999
tentangPenyelenggaraanNegarayangBersih
danBebasdariKorupsi,Kolusi,danNepotisme,
yaitupejabatnegarayangmenyelenggarakan
fungsieksekutif,legislatif,danyudikatifatau
pejabatlainyangfungsidantugaspokoknya
berkaitan denganpenyelenggaraan negara
sesuai dengan peraturan perundang-
undanganyangberlaku.
Sub indikator mekanisme pelaporan
gratifikasi menilai apakah terdapat
mekanisme dalam unit utama yang
membantupenyelenggaranegarauntukdapat
melaporkangratifikasiyangditerimanyaatau
tidak,danbukanmengenaitingkatpelaporan
gratifikasinya.
Keempat, Transparansi dalam
Pengadaan,indikatorpengukurannyaadalah:
(a)Penetapanpengaadaansecaraelektronik;
(b)Adanyamekanismekontroldarieksternal;
Indikator transparansi dalam pengadaan
memberikan gambaran tentang inisiatif
yang dilakukan oleh unit-unit utama, yang
terbagi pada implementasi e-procurement
(lelang pengadaan secara elektronik) dan
mekanisme kontrol eksternal (di luar Unit
LayananPengadaanataupanitiapengadaan).
Keberadaan ULP (Unit Layanan Pengadaan)
disetiapinstansijugaikutdinilaidalamPIAK.
Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Pengawasan
layanan yang telah dilakukan oleh instansi
pemerintah.
Hal terpenting dalam PIAK adalah
indikatoryangdigunakan.Dasarpenilaiandari
PIAKadalahinisiatif,makasyaratpenetapan
indikatoryangdinilaiharusdiyakini sebagai
indikator yang implementasinya mampu
mencegahupayakorupsi,dapatdiaplikasikan
ke semua unit yang terlibat dan dapat
dipertanggungjawabkansecarailmiah.
Untuk menilai inisiatif ini, KPK telah
menetapkan 2 variabel penialaian, yaitu
variableutamadanvariabelinovatif.Variabel
UtamaterdiridariIndikator:
Pertama,KodeEtikKhusus,indikator
pengukurannyaadalah:(a)Ketersediaandan
bentuk kode etik khusus; (b) Ketersediaan
mekanisme penerapan dan pelembagaan
kode etik; (c) Penegakan kode etik khusus.
Pelaksanaan kode etik yang ketat termasuk
tersedianya mekanisme kontrol, menjadi
modal utama dalam upaya pencegahan
korupsi di suatu unit utama. Jika suatu
intansi terus menerus melakukan upaya
internalisasi kode etik yang dibangun
bersamadanmenegakkankodeetiktersebut,
makaintegritaspersonilnyamenjaditerjaga.
Kedua, Transparansi Manajemen
Sumber Daya manusia (SDM), indikator
pengukurannyaadalah:(a)Tersedianyaproses
rekrutmenyangterbukadantransparan;(b)
Tersedianya sistem penilaian kinerja yang
objektifdan terukur; (c) Tersedianyaproses
promosidanpengisianjabatanyangterbuka
dan transparan.
Ketiga, Transparansi Penyelenggara
Negera, indikator pengukurannya adalah:
(a) Ketentuan pelaporan Gratifikasi; (b)
41
dan Jasa Pemerintah, maka telah tersedia
payung hukum lagi bagi instansi untuk
membangun ULP di lingkungan instansinya.
AdanyaULPdanpelaksanaane-procurement
diharapkan semakin mengurangi frekuensi
tatapmuka antara pengguna dan penyedia
barang/jasa saat proses pengadaan yang
akan meminimalkan potensi korupsi.
Kelima, Mekanisme Pengaduan
Masyarakat,indikatorpengukurannyaadalah:
(a) Ketersediaan sumber daya penanganan
pengaduanmasyarakat;(b)Penanganantinak
lanjutpengaduanmasyarakat.
Keenam, Akses Publik dalam
Memperoleh Informasi, indikator
pengukurannya adalah: (a) Keterbukaan
instansi/unit utama dalam menyebarkan
informasi;(b)Tingkatkeaktifaninstansi/unit
utamadalammenyebarkaninformasi.
Keterbukaan unit utama dalam
menyebarluaskan informasi dan seberapa
aktif suatu unit utama menyebarkannya
merupakan faktor penentu dalam upaya
menerapkan prinsip transparansi serta
akuntabilitas.
Ketujuh, Pelaksanaan Saran
PerbaikanyangdiberikanolehBPK/APIP/KPK,
indikatorpengukurannyaadalah:(a)Respon
terhadap rekomendasi dari KPK/BPK/APIP;
(b) Pelaksanaan rerekomendasi dari KPK/
BPK/APIP.
Kedelapan, Promosi Anti Korupsi,
indikatorpengukurannyaadalah:(a)Kegiatan
promosi internal; (b) Kegiatan promosi
eksternal. Kegiatan promosi anti korupsi
merupakan salah satu upaya internalisasi
kepada segenap pihak di unit utama terhadap
pemahaman korupsi sehingga tercipta
perilaku anti korupsi. Kegiatan promosi
antikorupsi idealnyadilakukanbaik kepada
pihak internal maupun pihak eksternal
yang senantiasa berhubungan dengan unit
utama karena pencegahan perilaku korupsi
akan optimal bila semua pihak memiliki
kesepahamanakanperilakuantikorupsi.
VariabelInovasi,adalahvariabelyang
menggambarkan upaya-upaya pencegahan
korupsi yangdilakukan instansi/unitutama/
unitkerjadiluarvariabelutama.Indikatorini
dinilaidenganpendekatankualitatif.Laporan
kualitatif ditujukan untuk memberikan
gambaranlebihatasusahadanupayasuatu
instansi/institusi dalam meningkatkan
upayapencegahankorupsidilingkungannya.
Penilaian kualitatif dapat disusun untuk
menjelaskan penjelasan dari penilaian
kuantitatif.
Apabila IAK ini dapat dikembangkan
pada setiap satuan kerja pada semua
kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah, diharapkan upaya peningkatan
kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-
cita luhur bangsa ini bisa terujud. Cita-cita
untuk menjadikan Satker Bebas Korupsi
(SBK)bisaterujudapabilaadakemauandan
kesungguhan untuk melaksanakan PIAK ini.
[Khairunnas]
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Pengawasan
Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian
kecemerlangan hidup yang diidamkan. Dan berhati-hatilah,
karena beberapa kesenangan adalah cara gembira menuju kegagalan.
42
Pemerintah dalam usaha
mewujudkan akuntabilitas publik
dalam mengelola keuangan negara
menyusun APBN sebagai anggaran
sektor publik dengan pendekatan kinerja.
Anggarandenganpendekatankinerjaadalah
suatusistemanggaranyangmengutamakan
upaya pencapaian hasil kerja atau output
dari perencanaan alokasi biaya atau input
yang ditetapkan Anggaran yang disusun
denganpendekatankinerjadapatdijelaskan
sebagai berikut: (1) Suatu sistem anggaran
yangmengutamakanupayapencapaianhasil
kerja(output) dariperencanaanalokasibiaya
(input)yangditetapkan;(2)Output(keluaran)
menunjukkanproduk(barangataujasa)yang
dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai
dengan masukan (input)yangdigunakan;(3)
Input (masukan) adalah besarnya sumber
dana, sumber daya manusia, material,
waktu,danteknologiyangdigunakanuntuk
melaksanakan program atau kegiatan sesuai
dengan masukan (input)yangdigunakan;(4)
Kinerja ditunjukkan oleh hubungan antara
input (masukan) dengan output (keluaran).
Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan
danpertanggungjawabanKeuangandisusun
dengan pendekatan kinerja harus memuat
hal-hal berikut: sasaran yang diharapkan
menurut fungsi belanja, standar pelayanan
yangdiharapkandanperkiraanbiayasatuan
komponen kegiatan yang bersangkutan,
bagian pendapatan APBN yang membiayai
belanjaadministrasiumum,belanjaoperasi
dan pemeliharaan, serta belanja modal/
pembangunan.
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Pengawasan
Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja (Lanjutan)
Oleh: Ahmadun
Peserta Gelar Pengawasan (Gerwas)Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
Bogor, 6-8 Juni 2011
43
Syarat lain dalam penerapan anggaran
berbasis kinerja bahwa untuk mengukur
kinerja keuangan harus dikembangkan hal-
hal berikut: (a) Standar analisis belanja
(SAB).Penilaiankewajaranatasbebankerja
danbiaya terhadapkegiatan; (b)Tolokukur
kinerja. Ukuran keberhasilan yang dicapai
pada setiap unit organisasi perangkat
daerah;(c)Standarbiaya.Hargasatuanunit
biaya yang berlaku nasional sesuai dengan
ketentuan Menteri Keuangan.
Standar Analisis Belanja (SAB)
SAB merupakan salah satu
komponen yang harus dikembangkan
sebagaidasarpengukurankinerjakeuangan
dalam penyusunan Anggaran dengan
pendekatan kinerja. SAB adalah standar
untuk menganalisis anggaran belanja
yang digunakan dalam suatu program
atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat
pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di
unitkerjadalamsatutahunanggaran.
TujuanSABdiantaranyaadalahuntuk
meningkatkankemampuanunitkerjadalam
menyusun anggaran berdasarkan skala
prioritas anggaran, tugas pokok dan fungsi,
tujuan, sasaran, serta indikator kinerja
pada setiap program dan kegiatan yang
direncanakan.Mencegahterjadinyaduplikasi
atautumpangtindihkegiatandananggaran
belanjanyapadatiap-tiapunitdanantarunit
kerja.Menjaminkesesuaianantarakegiatan
dananggarandenganarah,kebijakan,strategi,
danprioritaspenyelenggaraanpemerintahan
danpelayananpublik;mengurangitumpang
tindih belanja dalam kegiatan investasi dan
noninvestasi. Meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dalam pengelolaan keuangan
daerah.
Manfaat Standar Analisis Belanja
(SAB) di antaranya untuk menentukan
kewajaran biaya untuk melaksanakan
suatu kegiatan sesuai dengan Tupoksinya,
meminimalasi terjadinya pengeluaran yang
kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi
anggaran, menghindari tumpang tindih
(overlapping) antara pengeluaran rutin
dan pembangunan, penentuan anggaran
berdasarkantolokukurkinerjayangjelas,unit
kerjamendapatkeleluasaanyanglebihbesar
untukmenentukananggarannyasendiri.
Pendekatan Perencanaan Anggaran
Reformasi manajemen keuangan
dengan sistem pengelolaan keuangan
dan sistem akuntansi pemerintahan yang
baru memungkinkan pembuat keputusan
memperolehinformasiyangmemadaiuntuk
membuat keputusan manajerial yang lebih
rasional. Dengan demikian, memungkinkan
penyelenggaraan pemerintah yang lebih
efisien dan efektif serta memberdayakan
segenap potensi dan masyarakat untuk
kesejahteraandankemajuanbangsa.
Proses legislatif menyusun pokok-
pokokpikiranmengenai arahdankebijakan
umumanggaranberdasarkanduapendekatan,
sedangkan pemerintah dalam menyusun
pokokpokok pikiran mengenai arah dan
kebijakanumumanggaranberdasarkanlima
pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang
penting adalah evaluasi kinerja masa lalu,
rencana strategis, dan penjaringan aspirasi
masyarakat.
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Pengawasan
44
Pendekatan yang kedua adalah
pendekatan manajemen yang terintegrasi
dan strategis menuju keberhasilan
organisasi. Pendekatan terintegrasi ini
sangat concern terhadap hal-hal berikut:
Perencanaan,komunikasi,input, output, dan
outcome, pengukuran kinerja dan review,
Kepentingan customer dan stakeholder,
Sustainable development (pembangunan yg
berkelanjutan), Etika (penghargaan individu,
saling menghormati, prosedur yang tidak
memihakdantransparan)
Sistem pengelolaan keuangan
yang baru menunjukkan adanya kewajiban
P e m e r i n t a h
m e m b e r i k a n
pertanggungjawaban
yang meliputi
m e n y a j i k a n ,
m e l a p o r k a n ,
m e n g u n g k a p k a n
segala aktivitas dan
kegiatan yang terkait
dengan penerimaan
dan penggunaan uang
publik kepada yang berhak dan berwenang
meminta pertanggungjawaban. Mekanisme
ini memungkinkan pihak terkait memperoleh
informasi sebagai dasar evaluasi dan
mengidentifikasimasalahkritisyangdihadapi
danmemberialternatif-alternatifpemecahan
masalah. Mekanisme ini dapat menghasilkan
dan memberikan informasi sebagai dasar
pembuatan keputusan yang rasional dan
memungkinkan dilaksanakan pembangunan
yang berkesinambungan dalam jangka
panjang.
Tahap kedua dalam penyusunan
anggaran adalah perumusan strategi dan
prioritas anggaran. Mekanisme perumusan
strategidanprioritas anggaranmeliputihal-
hal berikut: (1) Identifikasi permasalahan
dan isu-isu kritis untuk mencapai tujuan
yang ditetapkan dalam arah dan kebijakan
umum anggaran; (2) Perumusan berbagai
alternatif strategi untuk menyelesaikan
masalah dan isuisu kritis; (3) Identifikasi
hambatan-hambatan untuk melaksanakan
berbagai alternatif strategi; (4) Penentuan
prioritasstrategiuntukpenyelesaianmasalah
dan isu kritis dalam pencapaian arah dan
kebijakan umum anggaran (4) Penentuan
tindakan utama
atas dasar sumber-
sumberekonomiyang
tersedia.
Dalam menentukan
strategi dan prioritas
anggaran digunakan
kriteria berikut: (1)
Kemampuan fungsi
dan program untuk
mencapai arah dan
kebijakanumumanggaran; (2) Kemampuan
programuntukmencapaitujuandansasaran
yang diterapkan; (3) Kemampuan program
dalam memenuhi aspirasi masyarakat; (4)
Kemampuan program dalam pendanaan.
Perubahan Pendekatan Anggaran Negara
Reformasi sektor publik yang salah
satunyaditandaidenganmunculnyaeraNew
Public Management telahmendorongupaya
di berbagai negara untuk mengembangkan
pendekatan yang lebih sistematis dalam
perencanaan anggaran negara. Seiring
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Pengawasan
Kita tidak akan berhasil menjadi pribadi baru bila kita berkeras untuk mempertahankan cara-cara lama kita.
Kita akan disebut baru, hanya bila cara-cara kita baru.
(Syahudnya Untaian Pujangga Hikmah)
45
dengan perkembangan tersebut, muncul
beberapateknikpenganggaransektorpublik,
antara lain:
Pertama, Teknik Anggaran Kinerja
(Performance Budgeting).Pendekatankinerja
disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan
yang terdapat dalam anggaran tradisional,
khususnya kelemahan karena tidak adanya
tolok ukur yang dapat digunakan untuk
mengukurkinerjadalampencapaiantujuan
dan sasaran pelayanan publik. Pendekatan
ini sangat menekankan pada konsep value
for money dan pengawasan atas kinerja
output.Pendekataninijugamengutamakan
mekanismepenentuanprioritastujuanserta
pendekatan yang sistematik dan rasional
dalamprosespengambilankeputusan.Untuk
mengimplementasikan hal-hal tersebut,
anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik
analisisantarabiayadanmanfaat.
Sistem penganggaran kinerja pada
dasarnyamerupakansistemyangmencakup
kegiatanpenyusunanprogramdantolokukur
kinerja sebagai instrumen untuk mencapai
tujuan dan sasaran program. Penerapan
sistem anggaran kinerja dalam penyusunan
anggaran dimulai dengan perumusan
programdanpenyusunanstrukturorganisasi
pemerintah yang sesuai dengan program
tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula
penentuan unit kerja yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan program, serta
penentuanindikatorkinerjayangdigunakan
sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan
programyangtelahditetapkan.
Kedua, Zero Based Budgeting (ZBB).
Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan
untukmengatasi kelemahan yang adapada
sistem anggaran tradisional. Penyusunan
anggaran dengan menggunakan konsep
ZBB dapat menghilangkan kelemahan pada
konsep incrementalism dan line item karena
anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero
base).
Penyusunan anggaran yang bersifat
incrementalmendasarkanbesarnyarealisasi
anggaran tahun ini untuk menetapkan
anggaran tahun depan, yaitu dengan
menyesuaikan tingkat inflasi atau jumlah
penduduk. ZBB tidak berpatokan pada
anggaran tahun lalu untuk menyusun
anggarantahunini,namundidasarkanpada
kebutuhan saat ini. Dengan ZBB, seolah-
olah proses anggaran dimulai dari hal-hal
yang baru sama sekali. Item anggaran yang
sudah tidak relevan dan tidak mendukung
pencapaian tujuan organisasi dapat hilang
dari struktur anggaran, atau mungkin juga
muncul item baru.
Ketiga, lanning, Programming, and
Budgeting System (PPBS). PPBS merupakan
teknik penganggaran yang didasarkan pada
teori sistemyangberorientasi pada output
dan tujuan dengan penekanan utamanya
pada alokasi sumber daya berdasarkan
analisis ekonomi. Sistem anggaran PPBS
tidakmendasarkanpadastrukturorganisasi
tradisional yang terdiri dari divisi-divisi,
namun berdasarkan program, yaitu
pengelompokan aktivitas untuk mencapai
tujuantertentu.
PPBS adalah salah satu model
penganggaran yang ditujukan untuk
membantu manajemen pemerintah dalam
membuat keputusan alokasi sumber daya
secara lebih baik. Hal tersebut disebabkan
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Pengawasan
46 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Pengawasan
sumberdayayangdimilikipemerintahsangat
terbatas jumlahnya, sedangkan tuntutan
masyarakattidakterbatasjumlahnya.Dalam
keadaan tersebut pemerintah dihadapkan
pada pilihan alternatif keputusan yang
memberikan manfaat paling besar dalam
pencapaian tujuan bernegara secara
keseluruhan. PPBS memberikan kerangka
untuk membuat pilihan tersebut.
Pendekatan baru dalam sistem
anggaran negara tersebut menurut
Mardiasmo,dalambukunyaAkuntansi Sektor
Publik cenderung memiliki karakteristik
sebagai berikut: komprehensif/ komparatif,
terintegrasi dan lintas departemen, proses
pengambilan keputusan yang rasional,
berjangka panjang, spesifikasi tujuan dan
urutanprioritas,analisistotalcost and benefit
(termasuk opportunity cost), berorientasi
pada input, output, dan outcome, bukan
sekedarinput,adanyapengawasankinerja.
Kesimpulan
Anggaran berbasis kinerja
merupakan anggaran yang penyusunannya
menggunakan pendekatan “bottom-up
budgeting”. Anggaran merupakan komitmen
antara pimpinan dengan pelaksana. Dengan
demikian,anggaranberbasiskinerjainidapat
memacupelaksanauntukberaktivitassecara
optimal dan atau berperilaku sebagaimana
yangdiharapkan.
Proses perencanaan anggaran dalam
sistem anggaran berbasis kinerja dilakukan
dengan dua pendekatan, yaitu penjaringan
aspirasi masyarakat dan perencanaan
strategis. Sistem anggaran baru memberikan
desentralisasi urusan anggaran dan
menggunakanpendekatanmanajemenyang
terpadu.Halpentinglainnyabahwasistemini
memungkinkanpemerintahmerumuskanvisi,
misi,tujuan,sasaran,sesuaidengankeadaan
dan kebutuhan. Sistem anggaran berbasis
kinerja menuntut pemerintah kreatif untuk
menggalidanmemanfaatkanpotensisecara
optimaluntukkemajuan.
Perencanaan strategis juga
memungkinkan pemerintah menegakkan
akuntabilitas (pengukuran kinerja),
pelaksanaan rencana, pemantauan
pelaksanaan, dan penyediaan umpan balik
untuk masyarakat sehingga ada perubahan
yangpositifdiberbagaibidangsecaraterus-
menerus. Sistem anggaran ini diharapkan
dapat mendorong tercapainya misi
pengelolaan keuangan dalam hal efisiensi
dan efektivitas pengelolaan sumber daya
serta meningkatkan pelayanan umum dan
kesejahteraanmasyarakat
Anggaran berbasis kinerja juga
mengisyaratkan penggunaan dana yang
tersedia dengan seoptimal mungkin untuk
menghasilkan peningkatan pelayanan
dan kesejahteraan yang maksimal bagi
masyarakat. Pengendalian efektivitas dan
efisiensi anggaran tersebut dapat tercapai
dengan memperhatikan penetapan tujuan
dan sasaran, hasil dan manfaat yang jelas,
sertakejelasanindikatorkinerja.Olehkarena
itu,untukmemotivasipelaksanaberperilaku
efisien dan efektif, diperlukan penetapan
prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja,
dan penetapan harga satuan yang rasional.
[Ahamdun]
47Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Pengawasan
Menteri Agama Suryadharma Ali didampingi Dirjen Bimas Islam Nasaruddin UmarSaat Mengunjungi Stand Pameran Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Tingkat NasionalBanjarmasin Kalimantan Selatan, 4-11 Juni 2011
Pendidikan Karakter Sejak DiniOleh: Kusoy
Beberapa bulan terakhir ini,
pendidikan sedang hangat
memperbincangkan seputar
Pendidikan Karakter. Isu yang
berkembang tentang hal ini sejalan dengan
program Kemendiknas tentang perlu
dipertajamnyapendidikankarakterdisekolah.
Pendidikankarakterdapatdiartikansebagai
suatuupayaterencanadansistematisuntuk
menanamkannilai-nilaipositifkepadawarga
negaraagarterbentukkarakterpribadiyang
berkeadabanmulya.
Perdebatan yang akhir-akhir ini
menjadiwacanapublikterkaitsoalpendidikan
karakter, sebenarnya sudah diamanatkan
oleh UU Sisdiknas tadi. Pendidikan inheren
didalamnya.
Pembentukan karakter. Sehingga,
pendidikan karakter sejatinya bukanlah
persoalan baru dan bukan pula sebagai
mata pelajaran baru. Kegagalan pendidikan
kerap dituding sebagai faktor determinan
munculnya berbagai persoalan kemanusian,
kebangsaan, dan kenegaraan. Pendidikan
dianggap belum berkarakter dan belum
mampu melahirkan generasi baru yang
memiliki karakter warga negara yang baik
danbermanfaatbagipembangunan.
Pendidikan karakter merupakan
sebuah usaha untuk menghidupkan kembali
pedagogi ideal-spiritual yang sempat
hilang diterjang gelombang positivisme ala
Comte. Tujuan pendidikan adalah untuk
pembentukankarakteryangterwujuddalam
48 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Pengawasan
kesatuanesensialsisubyekdenganperilaku
dansikaphidupyangdimilikinya.
Mendidik Akhlak Mulia Lebih Sulit
Daripada Membuat Murid Pintar!
Semuagurudiharapkantidakhanya
mentranformasikan ilmu yang dimilikinya
namun juga membimbing dan mendidik
akhlak anak didiknya dengan teladan dan
contohyangbaik.Paraguruadalahpewaris
Nabi yang berperan untuk mengajarkan
akhlakul karimah kepada manusia,
sebagaimanaamanat ini jugadiembanoleh
NabiMuhammadsawsepertiyangtelahdiakui
oleh beliau sendiri,”
Aku diutus untuk
menyempurnakan
akhlakulkarimah.”
Oleh sebab
itu mendidik akhlak
mulia jauh lebih
utama dibanding
dengan membuat
murid“pintar”secara
kognitif.Orientasipendidikanyangselamaini
dianut oleh pemerintah dalam menentukan
tujuan pendidikan nasional selalu merujuk
pada angka-angka, sementara aspek yang
berhubungan dengan sikap afektif murid
hanya dijadikan sebagai pelengkap bukan
tujuan. Akibatnya adalah pendidikan di
Indonesia hanya menghasilkan jago-jago
mark up data, jagomanipulasi dan korupsi.
mungkinsaja,sekalilagimungkin,kurikulum
berkarakter yang dihembuskan oleh
pemerintah merupakan bentuk ” taubatan
Nashuha” dari pemerintah atas dosa-dosa
masalalunyadansekaligusmenjadijawaban
atas semua persoalan bangsa ini.
K. H. Asyari: Tidak Cukup Sekedar Pendidikan
Karakter
Yang diperlukan oleh kaum Muslim
Indonesia bukan hanya menjadi seorang
yang berkarakter, tetapi harus menjadi
seorang yang berkarakter dan beradab.
PendiriNahdlatulUlama,KHHasyimAsy’ari,
misalnya, dalam kitabnya,Ādabul Ālim wal-
Muta’allim, mengutip pendapat Imam al-
Syafi’i yang menjelaskan begitu pentingnya
kedudukanadabdalamIslam.Bahkan,Sang
Imam menyatakan, beliau mengejar adab
laksana seorang ibu
yang mengejar anak
satu-satunya yang
hilang. Lalu, Syaikh
Hasyim Asy’ari
mengutip pendapat
sebagian ulama: ”at-
Tawhīdu yūjibul īmāna,
faman lā īmāna lahū
lā tawhīda lahū; wal-
īmānu yūjibu al-syarī’ata, faman lā syarī’ata
lahū, lā īmāna lahū wa lā tawhīda lahū; wa
al-syarī’atu yūjibu al-adaba, faman lā ādaba
lahū, lā syarī’ata lahū wa lā īmāna lahū wa lā
tawhīda lahū.” (HasyimAsy’ari,ĀdabulĀlim
wal-Muta’allim, Jombang: Maktabah Turats
Islamiy,1415H).hal.11).
Jadi, secara umum, menurut Kyai
HasyimAsy’ari,Tauhidmewajibkanwujudnya
iman. Barangsiapa tidak beriman, maka
dia tidak bertauhid; dan iman mewajibkan
syariat,maka barangsiapa yang tidak ada
syariatpadanya,makadiatidakmemilikiiman
dantidakbertauhid;dansyariatmewajibkan
Kekuatan tidak datang dari kemampuan fisikal, tetapi ia datang
dari semangat yang tidak p ernah mengalah.
(Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)
49Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Pengawasan
adanya adab; maka barangsiapa yang tidak
beradab maka (pada hakekatnya) tiada
syariat,tiadaiman,dantiadatauhidpadanya.
Jadi, betapa pentingnya kedudukan adab
dalam ajaran Islam. Lalu, apa sebenarnya
konsepadab?Uraianyanglebihrincitentang
konsep adab dalam Islam disampaikan oleh
Prof.SyedMuhammadNaquibal-Attas,pakar
filsafat dan sejarah Melayu. Menurut Prof.
Naquib al-Attas, adab adalah “pengenalan
serta pengakuan akan hak keadaan sesuatu
dan kedudukan seseorang, dalam rencana
susunan berperingkat martabat dan darjat,
yang merupakan suatu hakikat yang
berlaku dalam tabiat semesta.” Pengenalan
adalah ilmu;pengakuanadalahamal.Maka,
pengenalan tanpa pengakuan seperti ilmu
tanpaamal;danpengakuantanpapengenalan
seperti amal tanpa ilmu. ”Keduanya sia-sia
kerana yang satu mensifatkan keingkaran dan
keangkuhan, dan yang satu lagi mensifatkan
ketiadasedaran dan kejahilan,”demikianProf.
Naquibal-Attas.(SMNaquibal-Attas,Risalah
untukKaumMuslimin,(ISTAC,2001).
Begitu pentingnya masalah adab
ini, maka bisa dikatakan, jatuh-bangunnya
umatIslam,tergantungsejauhmanamereka
dapat memahami dan menerapkan konsep
adab ini dalam kehidupan mereka. Manusia
yang beradab terhadap orang lain akan
paham bagaimana mengenali dan mengakui
seseorang sesuai harkat dan martabatnya.
Martabat ulama yang shalih beda dengan
martabat orang fasik yang durhaka kepada
Allah. Jika al-Quran menyebutkan, bahwa
manusiayangpalingmuliadisisiAllahadalah
yangpalingtaqwa(QS49:13),makaseorang
yangberadabtidakakan lebihmenghormat
kepadapenguasayangzalimketimbangguru
ngajidikampungyangshalih.
Dalam masyarakat yang beradab,
antara lain: Seorang penghibur tidak akan
lebih dihormati ketimbang pelajar yang
memenangkan Olimpiade fisika. Seorang
pelacur atau pezina ditempatkan pada
tempatnya, yang seharusnya tidak lebih
tinggi martabatnya dibandingkan muslimah-
muslimah yang shalihah. Itulah adab
kepada sesama manusia. Adab juga terkait
dengan ketauhidan, sebab adab kepada
Allahmengharuskan seorangmanusia tidak
menserikatkan Allah dengan yang lain.
Tindakan menyamakan al-Khaliq dengan
makhluk merupakan tindakan yang tidak
beradab. Karena itulah, maka dalam al-
Quran disebutkan, Allah murka karena
Nabi Isa a.s. diangkat derajatnya dengan al-
Khaliq, padahal dia adalahmakhluk. Tauhid
adalah konsep dasar bagi pembangunan
manusiaberadab.MenurutpandanganIslam,
masyarakatberadabharuslahmeletakkanal-
Khaliq pada tempat-Nya sebagai al-Khaliq,
jangan disamakan dengan makhluq. Itulah
adab kepada Allah SWT. Nabi Muhammad
SAW adalah juga manusia. Tetapi, beliau
berbeda dengan manusia lainnya, karena
beliau adalah utusan Allah. Sesama manusia
saja tidak diperlakukan sama. Seorang
presiden dihormati, diberi pengawalan
khusus,diberikangaji yang lebihtinggidari
gajigurungaji,danseringdisanjung-sanjung,
meskipun kadangkala keliru. Orang berebut
untuk menjadi Presiden karena dianggap
jika menjadi Presiden akan menjadi orang
terhormat atau memiliki kekuasaan besar
sehingga dapat melakukan perubahan.
50 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Pengawasan
Sebagai konsekuensi adab kepada
Allah, maka adab kepada Rasul-Nya, tentu
saja adalah dengan cara menghormati,
mencintai, danmenjadikan Sang Nabi SAW
sebagai suri tauladan kehidupan (uswah
hasanah). Setelah beradab kepada Nabi
Muhammad SAW, maka adab berikutnya
adalah adab kepada ulama. Ulama adalah
pewarisnabi.Maka,kewajibankaumMuslim
adalah mengenai, siapa ulama yang benar-
benar menjalankan amanah risalah, dan
siapaulama”palsu”atau”ulamajahat(ulama
su’). Ulama jahat harus dijauhi, sedangkan
ulamayangbaikharusdijadikanpanutandan
dihormatisebagaiulama.Merekatidaklebih
rendah martabatnya dibandingkan dengan
para umara.
Maka, sangatlah keliru jika seorang
ulama merasa lebih rendah martabatnya
dibandingkan dengan penguasa. Adab
adalah kemampuan dan kemauan untuk
mengenali segala sesuatu sesuai dengan
martabatnya. Ulama harusnya dihormati
karena ilmunya dan ketaqwaannya, bukan
karena kepintaran bicara, kepandaian
menghibur, dan banyaknya pengikut. Maka,
manusia beradab dalam pandangan Islam
adalahyangmampumengenalisiapaulama
pewaris nabi dan siapa ulama yang palsu
sehingga dia bisa meletakkan ulama sejati
pada tempatnya sebagai tempat rujukan.
Syekh Wan Ahmad al-Fathani dari Pattani,
Thailand Selatan, (1856-1908), dalam
kitabnyaHadiqatul Azhar war Rayahin (Terj.
Oleh Wan Shaghir Abdullah),berpesanagar
seseorangmempunyai adab,maka ia harus
selalu dekat dengan majelis ilmu. Syekh
Wan Ahmadmenyatakan : “Jadikanolehmu
akanyangsekedudukanengkauitu(majelis)
perhimpunan ilmu yang engkaumuthalaah
akan dia. Supaya mengambil guna engkau
daripadasegalaadabdanhikmah.”
Karena itulah, sudah sepatutnya
dunia pendidikan kita sangat menekankan
proses ta’dib, sebuah proses pendidikan
yang mengarahkan para siswanya menjadi
orang-orang yang beradab. Sebab, jika
adabhilangpadadiriseseorang,makaakan
mengakibatkan kezaliman, kebodohan dan
menurutihawanafsuyangmerusak.Karena
itu, adab mesti ditanamkan pada seluruh
manusiadalamberbagailapisan,padamurid,
guru, pemimpin rumah tangga, pemimpin
bisnis,pemimpinmasyarakatdanlainnya.
Penutup
Hakekat pendidikan menurut
Islam, adalah mencetak manusia yang
baik, sebagaimana dirumuskan oleh Prof.
S.M.Naquib al-Attas dalam bukunya, Islam
and Secularism: “The purpose for seeking
knowledge in Islam is to inculcate goodness
or justice in man as man and individual self.
The aim of education in Islam is therefore
to produce a goodman… the fundamental
element inherent in the Islamic concept of
education is the inculcation of adab…”“Orang
baik”ataugoodman,tentunyaadalahmanusia
yangberkarakterdanberadab. Tidak cukup
seorang memiliki berbagai nilai keutamaan
dalamdirinya, tetapi dia tidak ikhlas dalam
mencari ilmu, enggan menegakkan amar
ma’ruf nahi munkar,. Pendidikan, menurut
Islam, haruslah bertujuan membangun
karakterdanadabsekaligus.[Kusoy]
51Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Pengawasan
Pengaruh Korupsi dan Sanksi Terhadap KoruptorOleh: Erma Agustini
Berbicara masalah korupsi tidak
ubahnya dengan membicarakan
sesuatu yang tidak ada ujung
pangkalnya, serta sulit untuk
diberantas dalam jangka waktu yang cepat.
Sebab masalah korupsi seperti halnya
menegakkan benang yang basah, seperti
ontayangdimasukkankedalamlubangjarum
(arti ayat ini tercantumdidalamAl-Qur’an),
masalah korupsi ini tidak dapat dibasmi
secarainstan,danmemerlukanwaktu,biaya,
tenaga, serta segenap kemampuan bangsa
melaluisystemdanmekanismeyangteratur,
berkesinambungan, kemudian didukung
olehKebijakanparapimpinanyangarifserta
bijaksana dalam melihat dan menganalisa
permasalahan ini dengan baik dan benar.
Kebijakan para pemimpin yang
dilandasi dengan etika dan moral serta
menerapkan sistem dan mekanisme yang
teratur serta suri tauladan para pemimpin
(laqod kaana lakum fi rasuulillahi uswatun
khasanah) dalammelakukantindakandapat
mendorong terwujudnya aturan dan tata
nilai yang dapat berfungsi untuk meredam
terjadinyakorupsi,kolusidannepotisme.
Hal ini tidak serta merta dapat
terwujuddalammeredamterjadinyakorupsi,
kolusidannepotisme,apabilaseluruhlapisan
masyarakat, bangsadannegaratidak saling
bahumembahudalammenanggulanginya.
Agama Islam (Inna diena inda
llahil islam) yang selama ini kita anut tidak
membenarkanadanyapraktikpraktikkorupsi,
kolusi dan nepotisme, termasuk agama
– agama lain yang ada dimuka bumi ini,
Dampakdariperbuatanakibatperilakuyang
melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme
bukanhanyamerugikanmasyarakat,bangsa,
dannegara,akantetapidampakyangpaling
Peserta Orientasi Pengawasan Lima Bidang bagi Calon AuditorInspektorat Jenderal Kementerian Agama
Jakarta, 21-23 April 2011
52 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Pengawasan
esensial adalah pada saat kita bertemu
dengan sang khalik disaat hari – hari yang
dinanti oleh setiap makhluk yaitu hari
pembalasan/kiamat.
Walaukitahidupdalamduniayang
fana ini hanya sementara, namun akibat
terjadinya korupsi membuat masyarakat
menjadi menderita sengsara, dan bahkan
mengalami depresi, stress, struck bahkan
banyak yang menjadi gila serta banyak
korban yang berjatuhan serta menurunnya
tingkat kesejahteraan dan kesenangan,
adapun korban selanjutnya adalah negara
yang kita cintai ini, akibat dari kegagalan
pimpinankita meningkatkan kesejahteraan
rakyatnya yang selama ini menjanjikan
akan mensejahterakan rakyatnya pada saat
melakukankampanye.
Baru–baruinikitadikejutkandengan
berita di Koran dan Media Massa bahwa,
seorang pegawai golongan III/a Gayus
Tambunan begitu leluasanya melakukan
korupsiperpajakanhinggamencapai25Miliar.
Kalau kita kaji lebih dalam bahwa korupsi
tidak akan terjadi, apabila tidak ada para
pemimpin yang memberikan kewenangan
begitu luas serta kesempatan yang begitu
banyakdanmudah,sehinggadengansangat
mudahnyapegawaiyangbaru5tahunsudah
memilikikekayaanyangsangatmenakjubkan
yaitu memiliki rumah seharga Rp.2 Miliar,
memiliki apartemen di Singapura, memiliki
mobil mewah, serta kehidupannya sangat
glamor dan bahkan di Singapura menginap di
hotelberbintangsenilaiRp.1,7Juta/malam
besertaistridananaknya.
Kalau kita merenung kembali awal
berdirinya bangsa ini, masalah korupsi ini
telah terjadi disegala lapisan masyarakat,
terutama masyarakat jawa yang notabene
hidupnya dijajah oleh bangsa Belanda
beratusratustahunlamanya,sehinggapada
saatitudisanasinibanyakterjadimulaidari
penggelapansampaisuapatausogokan,hal
ini telah terjadi di zaman Gubernur Pantai
Timur Laut Jawa, yang bernama Nicolaas
Enggelhard dalam memorinya 15 April
1805. Berdasarkan pengisahanDukut Imam
Widodo, penulis buku Soerabaya Tempo
Doeloe.Gubernurmenjadikayarayakarena
mendapat sogokan atau upeti dari pribumi
yang menginginkan jabatan, menginginkan
pangkatdanstatusyang lebihbaik, sebagai
hulu balang, sebagai prajurit dan sebagai
balatentaraperangyangmendapatjaminan
hidupyanglebihlayakdanlebihbaik.
Samuel P. Huntington, seorang
futurulog mengaitkan hubungan antara
budaya kita dan korupsi yang selama ini
berlangsung tanpa sungkan dan malu – malu
menyebutkan bangsa Indonesia. Menurut
beliau diantara sekian negara yang paling
terkorupsi adalah Negara Indonesia, Rusia,
dan beberapa Negara Amerika Latin dan
Afrika. Tapi Huntington mengecualikan
SingapurasebagaiNegarayangbersihsejajar
dengan Denmark, Swedia, dan Finlandia “
Anomali Singapura adalah kepemimpinan
Lee Kuan Yew.
DiIndonesiaadakeinginanyangkuat
untuk segera membasmi dan memberantas
tindakankorupsi,kolusidannepotisme,akan
tetapidisatusisiada jugayangsebenarnya
ingin tetap dipertahankan tata hubungan
yangkorupdantidakinginbangsainibebas
darikorupsi,Namunkenyataannyakekuasaan
53Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Pengawasan
Orde Baru telah berakhir dengan adanya
perbuatankorupsi,kolusidannepotisme.
Kemudian lahirlah ketetapan
MPR No.XI/1998 yang salah satunya
meminta pengusutan terhadap koruptor
dan mewajibkan penyelenggara negara
melaporkan kekayaanpara pejabat. Bahkan
tidak luput pula para auditor Inspektorat
Jenderal Kementerian Agama khususnya
dan auditor di kementerian lain juga harus
melaporkan kekayaannya walaupun ada
juga auditor yang hanya memiliki rumah
sangat sederhana tipe 36/90, dengan harta
kekayaantidaklebihdariRp.100.000.000,00
seandainya ada auditor yang mempunyai
kekayaanlebihdariitu,inimerupakanharta
warisandariorangtuanya,namunapabilajika
dibandingkan dengan pegawai Ditjen Pajak
yangbarubaruiniterlibatkasuspenggelapan
pajak senilai Rp. 25.000.000.000,00 sangat
fantastis perbandingannya yaitu 1 : 250.
Apabila dibelanjakan kerupuk, dan harga
1 buah kerupuk sekarang @ Rp.5.000,00/
kaleng,makajumlahkalengyangadadirumah
GayusTambunansebanyak:25.000.000.000.
: 5.000/kaleng = 5.000.000. kaleng kerupuk
atau5JutaKaleng.Danseandainyakalengitu
disimpangdirumahGayusTambunandengan
ukuran=5.000.000.X3.00cm( luaskaleng
kerupuk) = 1.500.000.000 cm = 15.000.000
m=15.000Km,Jadikalaukitalarimarathon
jaraknya42Km,maka15.000:42=……?
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) lahir sebagai anakkandung reformasi.
KehadiranKPKsangatdiharapkankiprahnya
dan peran sertanya dalam menanggulangi
bahaya korupsi kolusi dan nepotisme.
KPK terlahir karena ada ketidakpercayaan
kepadalembagapenegakhukumyangselalu
merongrong kewibawaan bangsa seperti
kepolisiandankejaksaan,
KPK melakukan gebrakan dengan
cara mengadilimantanKapolri, adapolitisi
ketangkap basah, ada jaksa tertangkap
tangan sedang memperdagangkan perkara,
adapolitisiketangkapbasahdenganseorang
wanita yang bukan mukan makhromnya
di sebuah hotel dan villa, serta kejadian
kejadian yang selalumenghiasimassmedia
dan elektronik.
Korupsi adalah perang yang belum
mampu kita menangi. Ia telah menjadi
sesuatuyangbanal,sesuatuyangbiasa.Tidak
adakondisisosialyangcenderungmelawan
korupsi.Jikakorupsiditerimasebagaibudaya
atau terkait dengan budaya, maka factor
kepemimpinanlah yang akan menjawab
tantangan dan yang dapat menentukan
kearahmanakahreformasibirokrasiberjalan.
Salah satu wujud untuk melawan korupsi,
kolusidannepotismeadalahKepemimpinan
yangkokohdankondisisocialyangmelawan
korupsi, sertamasyarakat yangmendukung
bisamenjadibekalperangmelawankorupsi
Dalam catatan Litbang Kompas, selama
tahun 2005 hingga 2009 saja terjadi kasus
korupsi besar di 21 lembaga mulai dari
lembaga Negara, seperti penegak hukum,
BUMN, departemen, birokrasi, pemerintah
daerah,partai politik, hingga para anggota
parlemen.
Sebenarnya apakah korupsi itu?
Mengutip Amir Hamzah dalam buku yang
diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).KataKorupsiberasaldarikatacorruption
atau corruptus,lantasapamaknanya?
54 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Pengawasan
Korup dalam kamus bahasa Indonesia
(1991), berartibusuk, rusak,sukamenerima
uangsogok,menyelewengkanuang/barang
milik perusahaan atau Negara, menerima
uang dengan menggunakan jabatan untuk
kepentinganpribadi.
Bagi mereka yang memanfaatkan
jabatan untuk memperkaya diri dan dapat
merugikan Negara diganjar penjara seumur
hidup,penjara1tahunsampaimaksimal20
tahun,dandendaantaraRp.50Jutasampai
Rp. 1 Miliar. Sedangkan mereka yang suka
menyuap atau melakukan sogok kepada
pegawai negeri atau penyelenggaraan
Negara supaya berbuat yang melanggar
kewajibannyabakaldiganjarpenjaraminimal
1 tahun sampai 5 tahun, dengan denda
antara Rp. 50 Juta sampai Rp. 250 Juta.
Sedangkanbagimerekayangmenyuapatau
menjanjikan sesuatu kepada hakim, juga
hakimyangmenerimauntukmempengaruhi
keputusan perkara, dikenakan hukuman
penjara minimal 3 tahun sampai 15 tahun
ataudendaRp.150JutasampaiRp.750Juta.
Pasalinijugamengaturkontraktornakal,yang
melakukan atau menyerahkan bangunan
secara curang , yang membahayakan jiwa
dikenakan hukuman 2 tahun sampai 7 tahun
atau denda Rp. 100 Juta sampai Rp. 350
Juta. Hukuman – hukuman itu berlaku juga
bagi penerima suap, yang mengetahui dan
mengambil,ataumenerimahasilsuap.
Memperbaiki Moral Melawan Korupsi
Franz Magniz Suseno, teolog dan
Direktur Program Pasca Sarjana Sekolah
TinggiFilsafatDriyarkara,menyebutkorupsi
diIndonesiadisebabkangagalnyapendidikan
etika dan agama. Menurutnya agama
gagal membendung moral bangsa dalam
hal mencegah korupsi, padahal Indonesia
memilikimasyarakatyangberagama.
Pemeluk agama di mata Franz,masih
memandang agama hanya berkutat pada
urusan ibadah saja, sehingga agama nyaris
tidakmemainkanperansosialyangberkaitan
dengan hubungan sesama manusia. Padahal
agama memiliki kesempatan memainkan
peran yang lebih besar dibanding ormas
sekalipun. Sebab agama memiliki hubungan
emosionaldengansesamapemeluknya’Jika
diterapkan dengan benar kekuatan hubungan
emosional ini mampu menyadarkan umat,
bahwakorupsibisamembawadampakburuk,
baikdiduniamaupundiakhirat.“KataFranz
MagnizSuseno”.
Maka langkah pertama
pemberantasan korupsi adalah memperbaiki
moral manusia sebagai umat beriman.
Disinilahagamaberperan,dengancarapara
pemukaagamaberupayamempereratikatan
emosional antara agama dan pemeluknya.
Para pemuka agama diberbagai kesempatan
hendaknya menekankan bahwa korupsi
adalahperbuatanyangbukanhanyatercela,
akantetapijugadosa.
Pemberantasan korupsi dimulai
diantaranya dengan mengalihkan kesetiaan
bukankepadakeluarga,golongan, suku, ras,
agama,akan tetapi kepada bangsa. Langkah
berikutnya adalah memilih pemimpin yang
bersih,jujurdanantikorupsi,pemimpinyang
mempunyai kepedulian dan cepat tanggap,
pemimpin yang bisa menjadi teladan.
Sudahkankitamelakukannya?sebabbaikdan
buruknya suatu bangsa, sangat ditentukan
olehpemimpinnya.[ErmaAgustini]
55Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Sebagai diamanatkan Peraturan
Menteri Agama Nomor 10 Tahun
2010tentangorganisasidantatakerja
kementerian agama dapat diringkas
bahwa Tugas Kementerian Agama adalah
Mendorong dan menfasilitasi warganegara
untuk menjadi pemeluk agama yang baik
(menjalankanajaranagamanya),Mendorong
terwujudnya keharmonisan warganegara
pemeluk agama dalam kerangka NKRI,
Menyediakan layanan pendidikan agama
dankeagamaandalamupayameningkatkan
keimanan dan kecerdasan kehidupan
bangsa. Melihat hal ini begitu berat tugas
kementerian agama, karena terkait dengan
mentalsuatubangsa.Berbedadenganyang
lain, KementerianAgamamempunyai tugas
Stand Pameran Inspektorat Jenderal Kementerian AgamaSeleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Tingkat Nasional
Banjarmasin Kalimantan Selatan, 4-11 Juni 2011
Lemahnya Publikasi dan SosialisasiDi Lingkungan Kementerian Agama
Oleh: Miftahul Huda
pokok Pendidikan dan peningkatan keimanan
umat bergama dengan berbagai macam
agamadankulturnya.
Namunibaratkainputih,setitiknoda
yangadapadakaintersebutorangakanselalu
melihatnya negatif. Banyak sekali peristiwa-
peristiwa yang terjadi di Kementerian
Agamanamunmasyarakattidakmengetahui
kejadian sebenarnya hanya melihat dari
televisi sehingga mereka menjustifikasi
bahwa Kementerian Agama adalah sarang
korupsi.HalinijugadipertegasolehMenteri
Agama Suryadharma Ali pada pada salah
satu acara, beliau menyatakan bahwa
Kementerian Agama bukan sarang korupsi
karena karyawan yang ada telah bekerja
bersih. Menteri Agama Suryadharma Ali
Opini
56 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Opini
mengatakan,adayangpihakyangmenuduh
Kemenag sarang korupsi. Pernyataan tak
berdasar itu harus diwaspadai karena
memang jajaran kementerian memberikan
jawabandengan kerjabersih. Karena itu, ia
minta jajaran kementerian agama di pusat
dan daerah dapat bekerja bersih, bekerja
sesuai dengan koridor dan aturan yang
berlaku.
Seperti tercantum dalam lampiran
UU Republik Indonesia Nomor 17/2007
Bab IV.1.2, huruf E angka 35, menyatakan:
Pembangunan aparatur negara dilakukan
melalui reformasi birokrasi untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur
negaradanmewujudkantatapemerintahan
yang baik, di pusat maupun di daerah
agar mampu mendukung keberhasilan
pembangunan di bidang-bidang lainnya.
ini adalah salah satu paket undang-undang
guna menuju reformasi birokrasi termasuk
di Kementerian Agama. Esensi reformasi
birokrasi, yaitu menjalankan pemerintahan
sesuai koridor, transparan, akuntabel dan
berdasarkan aturan yang berlaku. Biasanya,
masyarakatmenilai birokrasi berkaitan erat
dengan pelayanan. birokrasi pemerintahan
dipahami sebagai sesuatu yang mudah
menjadi sulit. Kalau ada pelayanan mudah,
dibuat sulit. Biaya murah menjadi mahal.
MengingatpernyataanMenteriAgamadalam
sebuah acara bahwa jajaran Kementerian
Agamaharus Kerja keras, kerja cerdas dan
ikhlas harus dilandasi dengan hati bersih.
Inilah salah satu program pemerintah
juga Kementerian Agama tentunya guna
peningkatankualitaskinerjabirokrasi.
Selain tugas-tugas diatas kementerian
agamamempunyaitugasyangselaludisorot
oleh masyarakat karena terkait dengan
pelayanan publik yaitu Penyelenggaraan
ibadah haji yang menurut masyarakat
Irjen Dr. H. Mundzier Suparta, MA. Saat Memberikan ArahanProgram Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
57Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Opini
masih banyak kekurangan serta pelayanan
pendidikan yang belum mengedepankan
profesionalitas.Darimulaimasalahmasalah
catering, penginapan yang dirasa jauh dari
Makkah serta bagaimana pengelolaan BPIH.
Bahkan adawacana dari berbagai kalangan
untuk menswastakan penyelenggaraan haji,
kita ketahui bahwa sebagian permasalahan
penyelenggaraanhajisebagianbesarterjadidi
arabsaudiyaituberkaitandenganperaturan
pemerintahan kerajaan Saudi Arabia yang
kita tidak bisa merubahnya. Permasalahan
ini yang terjadi dalam penyelenggaraan
haji yang seharusnya
dijelaskan oleh
pemerintah kepada
masyarakat sehingga
mereka paham
dengan kejadian
sebenarnya, bukan
hanya memfonis
dengan mendapatkan
infoyang kurangakuntabelsertatidakbisa
dipertanggungjawabkan. Proses sertifikasi
bagi guru-guru, kurikulum yang dirasa
tumpang tindih serta rendahnya kualitas
pendidikan di madrasah adalah beberapa
permasalahan dalam penyelenggaraan
pendidikan di lingkungan Kementerian
Agama.
Selama ini seolah-olah jajaran
kementerian agama membiarkan berita-berita
dimedia massa bebas dalam memberitakan
mengenai kekurangan-kekurangan yang ada
di Kementerian Agama tanpa diimbangi
dengan berita yang baik. Tidak adanya
pembelaan ini lah yangmenyebabkan citra
kementerian agama sangat buruk. Padahal
kitatahubanyakyangsudahdilakukanoleh
kementerian agama dalam membangun
bangsa mulai dari meningkatnya kualitas
penyelenggaraanhajimisal,semakinbanyak
prosentase jumlah penginapan jamaah haji
yang dekat dengan Makkah, peningkatan
kualitasmadrasah,misalnyasemakinbanyak
sekolah di bawah naungan kementerian
agama yang berlabel internasional, serta
dibentuknyaSKBtigaMenteriterkaitdengan
permasalahan Ahmadiyah. Meningkatnya
kualitas pelaporan keuangan kementerian
agama yang semakin akuntabel dengan
opini wajar dengan
pengecualian (WDP)
yangdikeluarkanoleh
BPKRI.Namunhal-hal
diatas tidak banyak
masyarakat yang
tahu akan informasi
tersebut.
Disinlai sebenarnya
pentingnya peran publikasi dan sosialisasi
Kementerian Agama terhadap kebijakan-
kebijakan, program-program, maupun
keberhasilan yang telah atau akan
dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Hal
inipentingdilaksanakandikarenakanbanyak
sekalimasyarakatkitayangtidakmengetahui
dan memahami apa-apa saja yang telah
dilakukan oleh Kementerian Agama, atau
kebijakan-kebijakanapasajayangsedangdan
akandilaksanakanolehpemerintahkhusunya
Kementerian Agama serta berbagai undang-
undang atau peraturan yang telah dibuat.
Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan
suatu kondisi dimana masyarakat bertanya-
tanya apa saja yang sudah diperbuat oleh
Seseorang yang menolak memperbaharui cara-cara kerjanya
yang tidak lagi menghasilkan, seperti orang yang terus memeras jerami
untuk mendapatkan santan.
58 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Opini
Kementerian Agama? Atau akan muncul opini
dalammasyarakatbahwapemerintahdalam
haliniKementerianAgamatidakmengerjakan
apapun untuk masyarakatnya, karena
memang sepertinya tidak ada pembelaan
ataujawabanyangsignifikanyangdiberikan
oleh jajaran kementerian agama sendiri
baik melalui media cetak atau elektronik.
WalaupundibeberapawaktuKemenagjuga
sering mempublikasikan melalui televisi dan
media masa, namun intensitasnya masih
relatif kecil. Karena itulah, sosialisasi dan
publikasi sangat diperlukan oleh Kementerian
Agama guna memberikan penjelasan serta
informasi yang benar
kepada masyarakat.
Berbagaiwadahdapat
dipergunakan untuk
memberikan info
kepada masyarakat.
Seperti media massa
(cetakdanelektronik),
peran tenaga-tenaga
penyuluh yang
langsun turun ke pelosok-pelosok daerah
lebihdiintensifkanlagi,danberbagaisarana
lainnya.DalamPenyelenggaraanibadahhaji
misalnya perlu adanya forum konsultasi di
websiteataudimediacetakyangmembahas
tentangberbagaipermasalahanyangterjadi,
sehingga masyarakat tahu informasi yang
sebenarnya. Semoga dengan program
reformasi birokrasi yang sedang dilakukan
oleh Kementerian Agama hal ini segera
terwujud.
Masih ingat di pikiran kita pada
waktu Era Orde baru, waktu jamannya
DepartemenPeneranganmasihadadibawah
kepemimpinan Harmoko, sering sekali
dilaksanakan pemutaran film Layar Tancap.
Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya,
media ini sangat efektif untukmemberikan
informasiataupejelasanmengenaiprogram-
program pemerintah. Melalui kegiatan ini,
pemerintahdapatmenyisipkanIklanLayanan
Masyarakat tentang berbagai program dan
kebijakanpemerintahyangpentingdiketahui
oleh masyarakat, di sela-sela pemutaran
film-film populer. Hal ini dilakukan guna
menarik masyarakat agar datang ke acara
layartancap.
Seperti di perusahaan-perusahaan
Swasta, Strategi
pemasaran seperti
Publikasi dan
Sosialisasi memang
diperlukandana yang
relatif besar. Namun
hal ini tentunya
sebanding dengan
hasil penjualan
produk mereka.
Demikian juga tentunya di Kementerian
Agama, anggaran besar yang dikeluarkan
untuk program publikasi dan sosialisasi ini
tentunyatidakakansia-sia,jikadilaksanakan
dengan baik dan tepat sasaran. Sehingga
tujuanakhirnya,bahwamasyarakatmemiliki
pemahaman terhadap berbagai kebijakan
dan program Kementerian Agama, dapat
terwujud, dan akan memberikan umpan
balik untuk Kemenag dalam menentukan
arahdankebijakanselanjutnya.Kinerjayang
bagus tanpa ada pencitraan adalah sesuatu
yang kurang sempurna, inilah sebenarnya
yangharusdilakukan.[MiftahulHuda]
Jangan menolak perubahan hanya karena Anda takut kehilangan yang telah dimiliki, sebab dengannya Anda merendahkan nilai yang bisa Anda capai melalui perubahan itu.
59Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Opini
Sikap dan Kerjasama Kementerian AgamaOleh: Mukodas Arif Subekti
Berdasarkan pencapaian
pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan
bebas dari KKN, serta perkiraan
pencapaian tahun 2011, masih terdapat
beberapapermasalahanyangharusditangani
darisisipemberantasankorupsi,antaralain:
(a) budaya dan perilaku KKNmasih banyak
dijumpaidilingkunganbirokrasipemerintah,
(b)peraturanperundang-undangandibidang
pemberantasan korupsi masih banyak yang
belum sejalan dengan Konvensi PBB Anti
Korupsi (UNCAC) tahun 2003 yang telah
diratifikasidenganUUNomor7Tahun2006,
dan(c)upaya-upayapemberantasankorupsi
belum terintegrasi dengan baik.
Pencegahan korupsi menjadi
sangat prioritas untuk dilaksanakan, namun
permasalahan yang dihadapi antara lain
belum tuntasnya berbagai landasan
peraturan perundang-undangan, antara
lain seperti; peraturan yang mengatur
pengawasannasionalyakniRUUPengendalian
PenyelenggaraanAdministrasiPemerintahan;
kualitas pengelolaan keuangan negara
belumsepenuhnyadikelolasecaraakuntabel
dan transparan sesuai standar akuntansi
pemerintah;praktekpengadaanbarangdan
jasapemerintahmasihdiwarnaikecurangan
danpenyimpangansehinggamengakibatnya
banyaknya pimpinan instansi pusat dan
daerah yang terjerat tindak pidana korupsi;
kualitas dan kompetensi aparat pengawas
internal pemerintah belum memadai untuk
mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP). Demikian pula halnya
dengan penerapan sistem integritas di
lingkungan instansi pemerintah masih cukup
Disiplin Menjadi Salah Satu Budaya Kerja Pengawai Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
60 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Opini
rendah,danbudayakerjayangbersihbelum
terinternalisasi dan terinstitusionalisasikan
secara baik.
Terkait adanya kasus suap oleh
seorang auditor Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Jabar yang pernah tertangkap
KPK karena terlibat permainan uang
untuk memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), menunjukkan bahwa
hasilpemeriksaanauditoryangmemberikan
pernyataandisclaimerbelumterdapattertib
administrasi dalam pengelolaan keuangan.
Dalam opini disclaimer, auditor tidak dapat
memberikan pendapat atas laporan keuangan
yang disajikan.
Alasannyakarenaada
pembatasan ruang
lingkup pemeriksaan
sertalemahnyasistem
pengendalianinternal,
sehingga auditor
tidak mendapatkan
keyakinan mengenai
substansi laporan
keuangan tersebut.
Berbagai kelemahan tersebut di
atas, menunjukkan betapa kompleksnya
permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi
pemerintah dewasa ini, baik dalam aspek
kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber
dayaaparaturnegara.
Dalam rangka meningkatkan opini
laporan dari disclaimer menujuWajarTanpa
Pengecualian (WTP), sebagaimana telah
ditargetkan oleh Bapak Menteri Agama
RI, maka diperlukan adanya sikap dalam
memaknai opini auditor. Selain itu juga
diperlukan persepsi yang sama di seluruh
satuankerja,baikdipusatmaupundidaerah,
untukmengaplikasikannyakedalamkegiatan
kedinasansehari-hari.Sejalandenganharapan
MenteriAgamauntukmemberantasKorupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan
Kementerian Agama, salah satu upayanya
adalah dengan meneguhkan pentingnya
perubahan sikap mental, budaya kerja,
dan peningkatan kinerja pegawai, melalui
pemahamanyangbaikataskonsepreformasi
birokrasi di lingkunganKementerianAgama,
danpentingnyapengendalianinternalsebagai
upaya mewujudkan birokrasi yang bersih
danbebasKKN.Gunamewujudkanharapan
tersebut sudah barang
tentu diperlukan
adanya koordinasi
dan kerjasama yang
baik, program kerja
yangjelas,transparan,
akuntabel, serta
dukungan pemerintah
yang handal dan
profesional, sehingga
siap dan mampu
melaksanakan sistem penyelenggaraan
birokrasiyanglebihbaik.
Kementerian Agama sebagai
lembaga pembantu Presiden memiliki tugas
menjalankantugaspemerintahankhususnya
di bidang agama. Tugas tersebut merupakan
tugas yang amat berat dan diharapkan
mampu memberikan dorongan dan
teladan bagi terwujudnya penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas KKN. Untuk
melaksanakan hal tersebut, Kementerian
Agama menjalankan program sebagai
berikut: peningkatan kualitas kehidupan
Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian kecemerlangan hidup yang diidamkan.
Berhati-hatilah! Karena beberapa kesenangan
adalah cara gembira yang membuai menuju kegagalan.
(Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)
61Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Opini
beragama; peningkatan kerukunan umat
beragama; peningkatan kualitas pendidikan
agamadankeagamaan;peningkatankualitas
penyelenggaraan ibadah haji; penciptaan
tata kelola pemerintahan yang bersih dan
berwibawa.
Mengingat beban berat yang harus
dilaksanakan, diperlukan sumber daya
aparaturKementerianAgamayangbersihdari
KKN,mampumenjalankan tugasdan fungsi
secarabaikdandapatdipertanggungjawabkan.
Untuk itu diperlukan kesungguhan aturan,
polapikir,danpolakerjaperludiselaraskan
dengan tuntutan layanan, bertanggung
jawabataspelaksanaankerja,danmelakukan
pengawasan secara ketat, serta memberi
contoh dalam kebaikan.
Supaya semua itubisadilaksanakan,
setiapaparatKementerianAgamaharusbisa
memiliki dua spirit. Pertama komunikasi.
Artinya, aparatur Kementerian Agama
harus terus membina dan membangun
komunikasi dengan staf dan juga dengan
mitra strategisnya. Spirit kedua yang dapat
dijadikanreferensiadalahbersikaparif dan
bijaksana.
Kearifan tidak hanya mengandalkan
intuisi atau logika saja. Kearifan
memungkinkankitamenggunakansuarahati
dan logika untuk menemukan opsi terbaik.
Inilah spirit kita dalam memainkan peran kita
masing-masing sebagai pemimpin.
Begitujugadenganperanpemerintah
yang juga harus menyikapi secara objektif
tentang opini disclaimer terhadap laporan
keuangan. Ini adalah sebagai suatu bagian
dari manajemen publik yang masih lemah.
Namun, opini disclaimer jangan semata-
mata diartikan jalannya pemerintah tidak
baik sehingga seolah-olah kredibilitas dan
akuntabilitasnyahanyaditentukandarilembar
laporanhasilpemeriksaan.Upayaperbaikan
yang signifikan harus tetap dilakukan agar
setiaphasillaporanmendapatkanopiniyang
WTP.
Inspektorat Jenderal Kementerian
Agama sangat berperan penting dalam
memperoleh “kasta” tertinggi opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP). Tugas dari
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
adalah mengawasi jalannya birokrasi mulai
dari pusat hingga daerah di lingkungan
Kementerian Agama. Bila Inspektorat Jenderal
Kementerian Agama berperan dengan baik
dalam tugasnya,maka sistempengendalian
internal di lingkungan Kementerian Agama
diterapkan dengan baik, sehingga aset-aset
negara dapat terkelola dengan baik.
Inspektorat Jenderal Kementerian
Agama harus selalu menjunjung tinggi
integritas dan nilai etika dalam perannya
sebagai pengawas ataupun pemeriksa di
lingkungan Kementerian Agama. Tindakan
tegas terhadap pelaku suap-menyuap
setidaknya dapat menghilangkan persepsi
negatifpublikdankeraguanpublikterhadap
kinerja Kementerian Agama. Kedepannya,
semoga hasil laporan dari auditor selalu
memperolehopiniwajartanpapengecualian
(WTP) dan diikuti peningkatan kinerja yang
lebihbaik,sehinggaKementerianAgamabisa
dianggap sebagai kementerian yang bersih
danbebasdariKKN.[MukodasArifSubekti]
62 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Opini
Membangun Citra Kementerian AgamaOleh: Mohamad Ali Irfan
Irjen Dr. H. Mundzier Suparta, MA. Saat Memberikan ArahanPenilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) KPK - Unit Eselon I Kemenag
Di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
Perilaku koruptif (korupsi)
sebenarnya telah terjadi sejak
manusiadiciptakanolehAllahSWT,
sebagaimana sejarah Nabi Adam
ketikamasihdialamsurgawi,NabiAdamAS
danSitiHawatelahmelakukanpelanggaran
karena terbujuk rayu oleh Setan dengan
memakan buah kuldi yang telah dilarang
olehAllahSWT(sebagaiujiketa’atan)untuk
dimakan, hal tersebut juga merupakan
prilaku koruptif, sehingga usia perilaku
korupsisamatuanyadenganusiapenciptaan
manusia atau usianya syaithon. Perilaku
korupsidilakukantidakhanyaolehmanusia
yangtidakmemahaminilai-nilaiagamasaja
akan tetapi juga digandrungi oleh manusia
yang memahami nilai-nilai agama bahkan
pula manusia yang memiliki pendidikan
formalsyariahIslamatausyariahagamanon
Islamlainnya.
Perilakukorupsidilakukantidakhanya
dilakukanolehbanyakparapejabatdanpara
pengusaha akan tetapi juga diakukan oleh
pihak rakyat kecil, perilaku korupsi yang
dilakukanolehrakyatkecildikarenakanuntuk
mempertahankanhidupnyadaripenderitaan
yangberkepanjanganakibatperilakukorupsi
besaryangdilakukanparapenguasa,pejabat,
politisi dan para pengusaha yang telah
menguras habis sumber-sumber kehidupan
rakyat kecil. Sedangkan perilaku korupsi
para penguasa, pejabat dan pengusaha
menggunakan beberapa pola atau bentuk
dalamberkorupsi.Bentuk-bentukkorupsinya
meliputi korupsi yang “halus” seperti
penyalahgunaanwewenangataukekuasaan
63Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Opini
yang implikasinya menyebabkan kerugian
Negara yang jumlahnya sampai milyaran
rupiah. Sedangkan korupsi dalam bentuk
“kasar” meliputi penggelapan uang Negara
(uangrakyat)yang jumlahnyamilyaranatau
bahkan trilyunan rupiah dan dollar juga.
Biasanyaprilakukorupsibesarparapenguasa,
pejabat, politisi dan pengusaha dilakukan
secaraberkolusiantaraparapejabatdengan
pejabatataupejabatdenganpengusahadan
jugapolitisidenganpejabatsertapengusaha
untuk memudahkan serta memuluskan
prosespenggelapanuangNegaratersebut.
Perilaku korupsi telah meruntuhkan
berbagai sendi-sendi kehidupan bangsa
dan Negara, sehingga keuangan Negara
menjadi runtuh, meningkatnya hutang
Negara kepada luar negeri, melemahnya
kesejahteraan rakyat, krisis moneter, krisis
sosial serta meningkatnya krisis multi
dimensional. Intinya prilaku korupsi banyak
menyebabkan Negara runtuh ekonominya.
Salah satuNegarayanghancurekonominya
adalahIndonesia,padahalNegaraIndonesia
adalah Negara terkaya sumber alamnya.
Berdasarkan penelitian dari Lembaga
Transparansi Indonesia, IPK(IndeksPersepsi
Korupsi) pada tahun 2004 untuk Indonesia
mendapat nilai IPK 2,2 dan peringkat
Indonesia berada pada posisi 137 dari 146
negara.Daya hancur perilaku korupsi yang
amat dasyat membuat banyak Negara
tergugah untuk mengembangkan kebijakan
atau peraturan sebagai sistem atau tools/
alat untuk mencegah dan memberantas
prilaku korupsi yang diminati banyak pihak.
Ternyata banyakNegara yang telah berhasil
memberantas korupsi, seperti Negara
Perancis, New Zealand, Belanda, Cina, AS,
Jepang dan Singapura serta Korea Selatan.
Negara Indonesia telah berusaha berbenah
diri dengan banyak membuat kebijakan
bahkan banyak mendirikan lembaga-
lembagakontrolsepertiberdirinyaDPR,KPK,
BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, Bawasda,
Irwilprop, Irwilkab dan banyak lembaga
pengawasanlainnya.
Peran lembaga pengawasan telah
berupayasecaramaksimaluntukmengontrol
jalannya lembaga birokrasi dari praktek-
praktekkorupsi,salahsatunyaadanyaperan
lembaga audit internal pemerintah seperti
BPKP,beberapawaktuyang laluBPKP telah
mengumumkantemuanatauhasilaudityang
berupapenyimpanganpengelolaankeuangan
Negarayangbesar,diberbagaiKementerian
Negara salah satunya adalah Kementerian
Agama. Dampak pengumuman BPKP tersebut
di berbagai media elekronik dan media massa
menyebabkan Kementerian Agamamenjadi
pusatpembicaraanmasyarakatdibandingkan
denganKementerianlainnya.
Kenapamenjadi pusat pembicaraan
masyarakat? Persepsi masyarakat kepada
Kementerian Agama adalah prilaku korupsi
di Kementerian Agama dilakukan oleh
pejabat-pejabat dan karyawannya memiliki
pendidikan formal syariat masing-masing
agamayangbaik, ternyatamasih berminat
untuk berprilaku korupsi. Sedangkan persepsi
masyarakatkepadaKementerianyanglainnya
dianggap suatu yang lumrah kalau pejabat
dankaryawannyamelakukankorupsikarena
mereka tidak memiliki pendidikan formal
syariat masing-masing agama. Walaupun
itu merupakan persepsi yang salah kaprah
64 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Opini
juga. Apalagi Kementerian Agama memiliki
kegiatanyangpalingdisorotiolehmasyarakat
dan berbagai lembaga pengawasan yaitu
kegiatan pelaksanaan Ibadah Haji dan
Umrah.
Bagaimana membangun citra
Kementerian Agama ditengah-tengah
masyarakat dan berbagai lembaga
pengawasan adalah tidaklah mudah.
Membangun citra Kementerian Agama akan
bisa terwujud apabila adanya komitmen
bersamadarisuluruhpejabatdankaryawan
untuk merubah sikap dari memiliki prilaku
korupsimenjadiprilakumembangun (hijrah
ma’nawi), terutama diberikan contoh
terlebih dahulu dari Pimpinan Puncaknya
yaituMenteriAgama.Membanguncitraakan
dapatdipertahankan konsistensinya apabila
memperhatikan beberapa hal yang paling
mendasardanmenjadipondasimembangun
peradapanmanajemenKementerianAgama
yangmodern,yaituberupa:
Pertama,pimpinansatuanorganisasi
harus dapat memberikan tauladan. Apabila
Kepemimpinan puncak seperti Menteri
telah memberikan contoh lebih dahulu
dengan membuat regulasi-regulasi yang
merupakan kebijakan untuk membingkai
secara hukum program pemberantasan
korupsi di kementeriannya, maka langkah
berikutnyaadalahmemilihpimpinansatuan
organisasi dalam hal ini pejabat struktur
satu tingkat dibawahnya yaitu eselon I
dengan melibatkan lembaga seleksi yang
independen untuk dapat memilih pimpinan
satuan organisasi yang dapat memberikan
contoh tauladan kepada jajarannya yang
memilikikemampuan,prilakuyanghumanis
dan morality serta religious, sehingga
pimpinanyang terpilih ketikabekerjauntuk
memimpin mampu memberikan contoh
berkualitas dalam kerja dan memiliki pola
hidupsederhanasertatidakpernahmeminta
fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi
dan keluarganya serta ketikamengeluarkan
kebijakan pemberantasan korupsi dia tidak
ragu untuk menerapkan sikap tegasnya
kepada jajarannya yang melakukan
penyimpangan, dan apabila ada dari pihak
jajarannya mengalami suatu permasalahan
pribadimaupundilingkungankerjanyayang
membuat turunnyakinerja jajarannyamaka
pimpinan harus mampu untuk berfungsi
sebagai pengayom atau membantu untuk
menyelesaikanmasalahnya.
Kedua, pelaku pelanggaran harus
diberikan sanksi hukum dan tindakan yang
tegas. Untuk menjadikan Kementerian
Agama sebagai Kementerian yang patut
dijadikan panutan moral pegawai oleh
kementerian lainnya diperlukan adanya
kontrol ketat terhadap pegawai yang
melakukan pelanggaran indisipliner maupun
pelanggaranyangdapatmerugikankeuangan
Negara,apabiladidapatipelakupelanggaran
yangdilakukanpegawaiataubahkanpejabat
tinggi maka pimpinan puncak Kementerian
Agama harus berani bersikap memberikan
sanksi hukum dan tindakan yang tegas
agar menjadikan jera terhadap pegawai
yang berani melakukan pelanggaran atau
menjadikan pelajaran untuk pegawai yang
mau mencoba melakukan pelanggaran,
sebab di Negara Indonesia budaya malu
belummenjaditradisiyangtertanamdalam
hatisertadiamalkandisetiapperbuatanpara
65Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Opini
pegawai dan para pejabat yang melakukan
pelanggaran, budaya malu sudah tertanam
tinggidimasyarakatjepang,bahkandimedia
nasional pernah memberitakan seorang
Menteri Dalam Negeri Jepangmundur dari
jabatan dikarenakan menerima uang dari
pengusaha apabila di kurs kan ke mata uang
rupiahhanyasebesarRp.15.000.000,-
Ketiga, pimpinan segera dalam
mengambilkeputusansaat terjadibenturan
kepentingan. Kementerian Agama dalam
membangun citranya sangatmembutuhkan
seorang pemimpin yang mampu segera
menentukan sikap dalam mengambil
keputusansaatterjadibenturankepentingan,
tentunyayangharusdisikapiolehpimpinan
ketika akan mengambil keputusan harus
melihat kepentingan Negara atau umat
lebihdiutamakandibandingkankepentingan
pribadidangolongannya.
ContohnyaadalahketikaKementerian
Agama memiliki agenda kegiatan pengadaan
mobil dinas untuk para pejabatnya, dan
ternyata di salah satu propinsi terjadi
bencana alam yang menghancurkan segala
sarana perkantoran dan perekonomian serta
tempatibadah,makapimpinanKementerian
Agama mengambil keputusan segera untuk
menggagalkan pengadaan mobil dinas
untuk para pejabatnya, dan dialihkan
untuk membantu pembangunan sarana
perkantoran Kementerian Agama di propinsi
yang mengalami kehancuran dan sarana
ibadah yang hancur pula karena bencana
alam tersebut. Sikap pemimpin inilah yang
sangat dibutuhkan untuk membangun citra
Kementerian Agama.
Keempat, membangun sistem
akuntabilitas atau pertanggungjawaban
tugasyangmemadai.Pengumumanatashasil
audit BPKP pada seluruh media elektronik
dan media massa terhadap penyimpangan
yang berakibat kerugian keuangan Negara
yangbesarpadasetiapKementerianNegara,
salah satunya adalah penyimpangan yang
terjadidiKementerianAgama.Haliniterjadi
diakibatkan karena sistem akuntabilitas dan
pertanggungjawaban tugas di Kementerian
Agamasangatlahlemah,sepertilemahdalam
pembuatanlaporanSIMAKBMNDANSAKPA.
Permasalahanutamaadalahbanyaknyaasset
Negaradiseluruhpropinsiyangdikelolaoleh
Kementerian Agama tidak tercatat dalam
laporan SIMAK BMN secara baik sehingga
berakibat kerugian Negara yang besar, lalu
permasalahanbesar lainnyadiKementerian
Agamaadalahmayoritaspelaksanakeuangan
bukanberasaldariSDMyangberpendidikan
keuangan akan tetapi berpendidikan agama
sehingga tidak mampu menyajikan laporan
akuntabilitaskeuanganNegarayangbaik.
Kelima, pengendalian Intern mampu
memberikankewenanganuntukmenyelidiki
kegiatan pimpinan terutama berkaitan
denganpengeluarandanayangbesar.Untuk
membangun citra Kementerian Agama
diperlukan kekuatan lembaga pengendalian
Internnya seperti Inspektorat Jenderal
Kementerian Agama. Menteri Agama
memberikan kewenangan dan keleluasaan
kepada Inspektorat Jenderal untuk
menyelidikikegiatanseluruhpimpinanyang
berkaitan dengan pengeluaran dana yang
besar, bahkan kewenangan tersebut tidak
66 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Opini
dalammenyelidikiprosesrealisasianggaran
Negara akan tetapi juga mengawasi proses
pembuatan perencanaan anggarannya,
sehingga antisipasi penyimpangan sejak
dimulai dari pembuatan perencanaan
anggarannya. Dengan kewenangan dan
keleluasaan yang diberikanMenteri Agama
kepada Inspektorat Jenderal akan dapat
menekan penyimpangan kolektif yang
dilakukan para pejabat di lingkungan
Kementerian Agama RI.
Keenam, jajaran Manajemen
berupaya tidak penutupi kasus
penyimpanganyangterjadi.Padaumumnya
ditingkatKementeriandanLembagaNegara
penyimpangan yang dilakukan para pejabat
internal seringkali kasus penyimpangannya
cenderung ditutupi oleh pihak manajemen
bahkan pihak pelakunya diproteksi oleh
pimpinannya, dengan alasan apabila
kasus penyimpangan terungkap keluar
dari lingkungan Kementerian maka citra
Kementerian akan menjadi buruk. Dengan
sikap pihak manajemen untuk menutupi
kasus penyimpangan maka para pelaku
tidakpernah jerauntuk kembalimelakukan
penyimpangan, seringkali kasus yang
melibatkanpejabattinggidiselamatkanoleh
pimpinan dengan cara merolling pejabat
tersebut ke posisi jabatan yang tingkat
eselonnya sama, agar pihak luar yang tidak
mengetahui jenis hukuman di lingkungan
kepemerintahan menilai bahwa pejabat
tersebut telah diberikan hukuman.
UntukmembanguncitraKementerian
Agamamaka sikapmajemen harusmampu
mempublikasikan tindakan tegas berupa
memberhentikandariPengawaiNegeriSipil
(PNS) atau mencopot jabatannya bahkan
ada yang diserahkan kepada pihak yang
berwajibuntukdiprosessecarahukum,telah
dilakukan oleh pimpinan puncak Kementerian
Agama terhadap para pejabat dan pegawai
yang melakukan penyimpangan, sehingga
masyarakat menilai bahwa Kementerian
Agama sedang mengadakan program
pemberantasan korupsi di lingkungan
internalnya, sehingga akan menumbuhkan
rasasimpatimasyarakatkepadaKementerian
Agama.
Sikap tegas dan tidak menutupi
kasusyangterjadimenjadisikapprofesional
dalam membangun citra Kementerian
Agama,karenadinegara-negarayangbersih
dari korupsi seringkali mempublikasikan
pejabat yangmelakukan korupsi diberbagai
media,ternyataterapimaluterhadappublik
merupakan terapi yang sangat ampuh
sehingga banyak pejabat yang sangat takut
untuk melakukan korupsi, karena apabila
terkena sangsi publikasi maka seluruh
keluarganya akan mendapat malu karena
dicemooholehmasyarakatluas.
Ketujuh, Reward and punishment
dilaksanakan secara efektif. Upaya
membangun citra Kementerian Agama
tidak hanya membuat mekanisme kontrol
yang ketat saja akan tetapi pimpinan
Kementerian Agama juga membuat sistem
Reward dan Punishment,dengancarasetiap
pengangkatanpejabatharusmenandatangani
kontrak pencapaian target kerja, sehingga
ketika pejabat yang telah menandatangani
kontrak pencapaian target kerja telah
berhasilmelaksanakannyabahkanmelewati
target yang telah ditandatanganinya maka
67Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Opini
pejabat tersebutmemiliki khanskuatuntuk
meningkatan kariernya pada jabatan yang
lebihtinggisedangkanapabilapejabatyang
tidak mampu melaksanakan target kerja
sebagaimana yang telah ditandatanganinya
maka pejabat tersebut segera diganti
dengan pejabat yang dinilai mampu untuk
menggantikan posisinya, dengan sistem
reward and punishment seperti itu para
pejabatakanberlombauntukmeningkatkan
kualitaskerjadanbudayakerjaakanterbentuk
dilingkunganKementerianAgama,dancitra
Kementerian Agama akan terbangun dengan
sendirinya.
Sistem reward and punishment telah
diterapkan pada lingkungan perusahaan
swastadenganmenerapkanpolapencapaian
target sehingga karierpegawaiberdasarkan
kualitaskerjapegawaitidakberdasarkanatas
DUK (DaftarUrut Kepangkatan) yangmasih
diperlakukan di lingkungan PNS, sehingga
pegawaiakanmenjadipejabatbukankarena
kualitastapikarenaurutkepangkatannya.
Kedelapan, tuntutan pimpinan
sesuaidengankemampuanKementeriannya.
Seorang pemimpin untuk membangun
citra Kementerian Agama terlebih dahulu
mengadakan analisa SWOT, seorang
pemimpin harus mampu melihat kekuatan,
nilai potensi yang dimiliki, kelemahan dan
ancaman yang dimiliki Kementeriannya,
dengan demikian tuntutan pimpinan dapat
sesuai dengan kemampuan yang dimiliki
Kementerian Agama, tuntutan pimpinan
akansuksesdengandukungankekuatanSDM,
saranasertadanayangdimilikiKementerian
Agama disetiap propinsi, seperti tuntutan
pimpinan untuk lebih meningkatkan
raport Kementerian Agama dari disclaimer
menjadi Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) setelah tercapai pimpinanmenuntut
untuk raport harus naik lagimenjadiWajar
Tanpa Pengecualian (WTP), padahal untuk
memperoleh raport WDP saja dengan
perjuangan yang terseok-seok dan nilai
WDP yang sebenarnya belum bisa untuk
naik raportnya, karena SDM, sarana dan
dana didaerah sangatlahminim kualitasnya,
sehinggauntukmempertahankanraportnya
terasa sangat berat, apalagi kepemimpinan
Kementerian Agama di tingkat propinsi
dan Kabupaten/Kota kurang memiliki
keperhatianterhadappekerjaanutamayang
dapat menaikkan raport Kementerian Agama
seperti pembuatan laporan SIMAK BMN
dan SAKPA, seharusnya hal tersebut segara
disikapi oleh pimpinan pusat Kementerian
Agama untuk mengadakan penandatanganan
kontraktargetkerjajabatanterhadapseluruh
pimpinandaritingkatprovinsi,kabupatendan
kotasertasetiappimpinansatker,salahsatu
isi pointkontraktargetkerja jabatanadalah
meningkatkan kualitas pembuatan laporan
SIMAK BMN dan SAKPA, sehingga tuntutan
pimpinan benar-benar memperhatikan
kemampuanKementeriannya.
Apabila delapan hal pondasi dasar
untuk membangun peradapan Kementerian
Agama dilaksanakan oleh setiap pimpinan
dan pegawai secara bersama-sama dan
bersungguh-sungguh maka citra Kementerian
Agama sebagaimana yang diharapkan
oleh masyarakat dan umat akan terwujud.
[MohamadAliIrfan]
68
Akar Permasalahan Budaya Korupsi dan SolusinyaOleh: Nurul Badruttamam
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Opini
Irjen Dr. H. Mundzier Suparta, MA. Saat Memberikan ArahanBagi Para Auditor pada Kegiatan PKPT
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
Korupsi (bahasa Latin: corruptio
dari kata kerja corrumpere
yang bermakna busuk, rusak,
menggoyahkan, memutarbalik,
menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah
perilakupejabatpublik,baikpolitikus|politisi
maupun pegawai negeri, yang secara tidak
wajardantidak legalmemperkayadiri atau
memperkayamerekayangdekatdengannya,
denganmenyalahgunakankekuasaanpublik
yangdipercayakankepadamereka.
Dari sudut pandang hukum, tindak
pidana korupsi secara garis besar mencakup
unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan
melawan hukum; penyalahgunaan
kewenangan, kesempatan, atau sarana;
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau
korporasi;merugikankeuangannegaraatau
perekonomiannegara;
Selain itu terdapat beberapa jenis
tindakpidanakorupsiyanglain,diantaranya:
memberi atau menerima hadiah atau janji
(penyuapan); penggelapan dalam jabatan;
pemerasan dalam jabatan; ikut serta
dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/
penyelenggaranegara);menerimagratifikasi
(bagipegawainegeri/penyelenggaranegara).
Dalam arti yang luas, korupsi atau
korupsi politis adalah penyalahgunaan
jabatan resmi untuk keuntungan pribadi.
Semua bentuk pemerintah sangat rentan
korupsidalamprakteknya.Beratnyakorupsi
berbeda-beda, dari yang paling ringan
dalam bentuk penggunaan pengaruh dan
dukungan untuk memberi dan menerima
pertolongan, sampai dengan korupsi berat
69Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Opini
yang diresmikan, dan sebagainya. Titik
ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti
harafiahnyapemerintahanolehparapencuri,
dimanapura-purabertindak jujurpuntidak
ada sama sekali.
Korupsiyangmunculdibidangpolitik
dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau
berat,terorganisasiatautidak.Walaukorupsi
seringmemudahkankegiatankriminalseperti
penjualan narkotika, pencucian uang, dan
prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas
dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari
masalah inidanmembuat solusinya, sangat
penting untukmembedakan antara korupsi
dankriminalitaskejahatan.
Tergantung dari negaranya atau
wilayah hukumnya, ada perbedaan antara
yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai
contoh, pendanaan partai politik ada yang
legal di satu tempat namun ada juga yang
tidaklegalditempatlain.
Akar Masalah Korupsi
Perkara Korupsi, Kol usi dan
nepotisme yang banyak menimpa para
pejabat,baikdarikalanganeksekutif,yudikatif
maupun legislatifmenunjukkantidakhanya
mandulnyaUndang-undangNomor28tahun
1999, tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
nepotisme,tetapijugasemakintidaktertibnya
nilai-nilaikehidupansosialmasyarakat.Kasus
korupsiyangdidugamelibatkanparamenteri,
mantanmenteri,gubernur,mantangubernur,
bupati, mantan bupati dan lain sebagainya
menunjukkan bahwa para pejabat negara
yang diharapkan menjadi tauladan bagi
masyarakat luas mengenai tertib hukum
dan tertib sosial, ternyata justru mereka
yang harus duduk dikursi pesakitan dengan
tuntutantindakpidanakorupsi.Kasusperkara
korupsi yang begitu kusut hanyalah sedikit
darisekianbanyakperkarakorupsidinegara
yangberupayamewujudkangood goverment
and clean goverment sebagai salah satu cita-
citareformasi.
Mundurnya presiden Soeharto dari
kursikekuasaannyaselama32tahunmenjadi
langkahawaldarireformasidisegalabidang
baik ituekonomi,politik,hukum,sosialdan
budaya serta yang terpenting adalah pintu
demokrasi harus dibuka lebar-lebar dengan
harapan bangsa ini akan memiliki masa depan
yang lebih baik. Namun sayang impian itu
tidaksepenuhnyaterpenuhi,lambanbahkan
sebagiankebobrokanitumenjadimeningkat
drastissecarakualitasmaupunkuantitasnya.
Salahsatu bagian dari kebobrokan itu adalah
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN).PraktekKKNinimerupakansalahsatu
penyakitakutyangterjadidimasaordebaru
yangmengakibatkansistemekonomi,politik,
kekuasaan dan lapisan birokrasi berasaskan
kekeluargaanyaitukekuasaanhanyaberputar
pada kalangan terbatas saja yaitu anggota
keluargadantemandekatsaja.
Semangatdanupayapemberantasan
korupsi di era reformasi ditandai dengan
keluarnya berbagai produk perundangan-
undangan dan dibentuknya institusi khusus,
yaituKomisiPemberantasanKorupsi.Harapan
terhadap produk-produk hukum diatas
adalah praktek Korupsi sebelum reformasi
dapat dibawa kemeja hijau dan uangnya
dikembalikanpadanegara, sedangkanpada
pasca reformasidapatmenjadi suatuusaha
70 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Opini
preventif.Namunapayangterjadidilapangan
tidaklah sesuai yang diharapkan. Beberapa
kasus korupsi dimasa orde baru ada yang
sampaikemejahijau.Walauadayangsampai
padaputusanhakimtapi lebihbanyakyang
dipetieskan atau bahkan hanya sampai
pada penyidik dan Berita acara perkaranya
(BAP) mungkin disimpan dilemari sebagai
koleksipribadipengadilan.Kemudiantimbul
pertanyaan bagaimana hasilnya setelah
pasca reformasi? Jawabannya adalah sama
sajawalaupun sebenarnya dimasa presiden
Susilo Bambang Yudoyono genderang
perangterhadapkorupsisudahmenunjukan
beberapahasilnya, kalautidakmaudisebut
jalanditempat.
Beberapa kasus besar memang
telah sampai pada putusan pemidanaan
dan berkekuatan hukum tetap. Tapi perkara
korupsi ini bukanlah monopoli dari kalangan
elit tapi juga oleh kalangan akar rumput
walaupunkerugianyangditimbulkansedikit.
Pertanyaan selanjutnya? Bagaimana bila
suatu saatmereka bisamenduduki jabatan
stategis dan basah. Jadi mereka tinggal
meningkatkan kreativitasnya untuk korupsi.
Intinya adalah masalah kesempatan saja,
yang berarti produk undang-undang dan
aplikasinyahanyalahtindakanpemberantasan
dan bukan pencegahan (preventif). Korupsi
ternyata bukan hanya masalah hukum tapi
juga budaya, kebiasaan dan kesempatan,
moral dan agama. Sehingga menjadi suatu
kesalahan besar ketika kita mengatakan
bahwa korupsi bisa diberantas sampai
keakar-akarnyabilayangdilakukanhanyalah
sebatas pemenuhan kebutuhan yuridis.
Karenarealitasnyasemakinbanyakperaturan
justrukorupsisemakinmeningkat.Indonesia
merupakan negara yang berprestasi dalam
halkorupsidannegara-negaralaintertinggal
jauhdalamhalini.
Bahkan yang lebih menggelikan
lagi ada kalimat yang sudah menjadi
semacam slogan umum bahwa Indonesia
negara terkorup tapi koruptornyatidak ada.
Sepertinyainisesuatuyanganehyanghanya
dapatterjadidinegeriantahbarantah.Selain
korupsi,duakatayangdikaitkandengannya
adalahkolusidannepotismejugamerupakan
tindak pidana. Tapi apakah selama ini ada
perkarayangterkaitdenganhalitu.
Muncul pertanyaan apakah
dimasukannya dua tindak pidana tadi
hanya sebagai produk untuk memuaskan
masyarakat saja? Atau memang bertujuan
melakukan pemberantasan terhadap kolusi
dan nepotisme yang telah masuk kedalam
stuktur masyarakat dan struktur birokrasi
kita?KenapaUUNo.28/1999tidakberjalan
efektifdalamaplikasinya?Apakahadaerror
criminalitation? Padahal proses pembuatan
suatu undang-undang membutuhkan biaya
yang besar dan akan menjadi sia-sia bila
tidakadahasilnya.Dimanasebenarnyaletak
kesalahanyangmembuattujuantertibhukum
ini justru meningkatkan ketidaktertiban
hukum.
Di zaman dimana hukum positif
berlaku dan memiliki prinsip asas legalitas
yangbertolakpadaaturantertulismembuat
hukum dipandang sebagai engine solution
yang utama dalam mengatasi banyak
permasalahan yang muncul dimasyarakat.
Namun dalam realitasnya ternyata hukum
hanya sebagai obat penenang yang bersifat
71Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Opini
sementara dan bukan merupakan upaya
preventif serta bukan juga sebagai sesuatu
yangdapatmerubahkebiasaandanbudaya
negatifmasyarakat yangmenjadi penyebab
awalpermasalahan.
Permasalahan pokok yang
menyebabkan ketidaktertiban hukum ini
adalahkarenaadanyaketidaktertibansosial.
Bila bicara masalah hukum seharusnya
tidak dilepaskan dari kehidupan sosial
masyarakat karena hukummerupakan hasil
cerminandaripolatingkahlaku,tataaturan
dan kebiasaan dalam masyarakat. Namun
sangat disayangkan hukum sering dijadikan
satu-satunya mesin dalam penanggulangan
kejahatan dan melupakan masyarakat yang
sebenarnya menjadi basis utama dalam
penegakan hukum. Jadi jelas bahwa aspek
sosial memegang peran yang penting
dalam upaya pencegahan kejahatan yang
tentunya hasilnya akan lebih baik karena
memungkinkanmemutusmatarantainya.
Praktek korupsi seakan menjadi
penyakitmenularyangtidakditakutiseperti
halnya flu burung. Adakalanya disebabkan
karenapemenuhan kebutuhan seperti yang
dilakukan oleh pegawai rendahan, tapi
ada juga yang karena pengaruh budaya
materialistis menumpuk kekayaan seperti
koruptor-koruptor dari kalangan pejabat
tinggi yang kehidupannya sudah lebih dari
“mewah”.Karenaadanyapemerataankorupsi
maka tidak salah kalau orang mengatakan
bahwa korupsi sudah menjadi bagian
dari budaya bangsa Indonesia. Artinya
pokok permasalahan dari korupsi adalah
bagaimana pola pikir masyarakat dalam
pemenuhan kebutuhan ekonomi ? Apakah
dilatarbelakangi budaya materi dengan
menumpukkekayaanatausecukupnyasesuai
kebutuhan dan bila berlebih akan disalurkan
bagiyangmembutuhkansebagaimanaajaran
agamadanetikamoral.
Hal ini berarti bicara bagaimana
pola tingkah laku, peresapan ajaran agama,
moralitasdanhal-hallainyangmempengaruhi
mental seseorang. Begitu pula halnya
dengan kolusi dan nepotisme yang akar
permasalahannya terletak pada kekalahan
dari idealisme sosial yang berisi nilai-
nilai yang dapat menciptakan keteraturan
dalam masyarakat. Kolusi dan nepotisme
telah menjadi kebiasaan dalam struktural
masyarakatkita.Halinibisakitaamatidalam
kehidupansehari-hari.Pekerjaanmerupakan
barang yang mahal saat ini. Tapi untuk
sebagianorangyangmelewatijalanbelakang
inisangatlahmudah.Misalnyacukupdengan
membayar sejumlah uang dalam jumlah
besar atau dengan membawa surat sakti
dari“orangkuat”ataumelobikeluargadekat
yang berada dalam struktur lapangan kerja
yang diinginkan. Bila ini diimbangi dengan
kualitasyangbagustidakmasalah,walaupun
rasa keadilan tetap masih ternodai. Tapi
kalaukualitasnyajelek,inisamasajadengan
menempatkan orang yang bukan ahlinya
yang kelak justru akan menambah pada
kehancuran. Parahnya hal ini seakan telah
menjadi prosedural bukan saja diinstitusi
swastatapijugadipemerintahan.
Pertanyaan berikutnya, apa ada
jaminanpelakutersebutdijeratolehhukum?
Ataujustrulepasdaniaakanterusmembina
kondisiinidanakanterjadiregenerasiterus-
menerus. Lalu apakah masyarakat akan
72 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
OpiniOpini
menentang jalur-jalur belakang ini atau
justrulahirsikappembiarankarenaternyata
jugatelahmenjadibagiandalamkehidupan
masyarakat saat ini. Jadi jelaslah bahwa
upaya preventif dari pemberantasan KKN
adalah dengan menciptakan tertib sosial
dalamartiadanyatertibnilai-nilaiyangharus
diaplikasikandalamstrukturmasyarakat.
Kondisi Pendukung Korupsi
Inilahsederetkondisiyangmendukung
munculnyakorupsi,diantaranya:Konsentrasi
kekuasan di pengambil keputusan yang
tidak bertanggung jawab langsung kepada
rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-
rezim yang bukan demokratik; Kurangnya
transparansi di pengambilan keputusan
pemerintah; Kampanye-kampanye politik
yang mahal, dengan pengeluaran lebih
besar dari pendanaan politik yang normal;
Proyek yangmelibatkan uang rakyat dalam
jumlah besar; Lingkungan tertutup yang
mementingkan diri sendiri dan jaringan
“teman lama”; Lemahnya ketertibanhukum;
Lemahnya profesi hukum; Kurangnya
kebebasan berpendapat atau kebebasan
mediamassa;Gajipegawaipemerintahyang
sangat kecil.
Mengenai kurangnya gaji atau
pendapatan pegawai negeri dibanding
dengan kebutuhan hidup yang makin hari
makin meningkat pernah di kupas oleh
B Soedarsono yang menyatakan antara
lain “ pada umumnya orang menghubung-
hubungkantumbuhsuburnyakorupsisebab
yang paling gampang dihubungkan adalah
kurangnya gaji pejabat-pejabat.....” namun
BSoedarsonojugasadarbahwahaltersebut
tidaklah mutlak karena banyaknya faktor
yang bekerja dan salingmemengaruhi satu
sama lain. Kurangnya gaji bukanlah faktor
yang palingmenentukan, orang-orang yang
berkecukupan banyak yang melakukan
korupsi.Namundemikiankurangnyagajidan
pendapatanpegawai negerimemang faktor
yang paling menonjol dalam arti merata
dan meluasnya korupsi di Indonesia, hal
ini dikemukakan oleh Guy J Parker dalam
tulisannya berjudul “Indonesia 1979: The
Record of three decades(AsiaSurveyVol.XX
No. 2, 1980 : 123). Begitu pula J.W Schoorl
mengatakan bahwa “di Indonesia di bagian
pertama tahun1960 situasi begitumerosot
sehingga untuk sebagian besar golongan
dari pegawai, gaji sebulan hanya sekadar
cukup untuk makan selama dua minggu.
Dapat dipahami bahwa dalam situasi
demikian memaksa para pegawai mencari
tambahan dan banyak diantaranya mereka
mendapatkan dengan meminta uang ekstra
untuk pelayanan yang diberikan”. ( Sumber
buku “Pemberantasan Korupsi karya Andi
Hamzah,2007)
Mengukur Korupsi
Mengukur korupsi dalam artian
statistik, untuk membandingkan beberapa
negara, secara alami adalah tidak
sederhana, karena para pelakunya pada
umumnya ingin bersembunyi. Transparansi
Internasional,LSMterkemukadibidanganti
korupsi, menyediakan tiga tolok ukur, yang
diterbitkan setiap tahun: Indeks Persepsi
Korupsi (berdasarkan dari pendapat para
ahli tentang seberapa korup negara-negara
ini);BarometerKorupsiGlobal(berdasarkan
73Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Opini
survei pandangan rakyat terhadap persepsi
dan pengalaman mereka dengan korupsi);
dan Survei Pemberi Sogok, yang melihat
seberapa rela perusahaan-perusahaan
asing memberikan sogok. Transparansi
Internasional juga menerbitkan Laporan
Korupsi Global; edisi tahun 2004 berfokus
kepada korupsi politis. Bank Dunia
mengumpulkan sejumlah data tentang
korupsi.
Solusi Mengatasi Korupsi
Kementerian Agama sebagai
instansi pemerintah yang concern terhadap
akuntablitas dan upaya pemberantasan
korupsi, perlu terus mengedepankan
transparansi pelayanan publik,
mempermudahdanmeningkatkanpelayanan
sehingga lebih banyak masyarakat yang
terlayani, danmenindaklanjuti keluhan dan
masukan masyarakat terhadap pelayanan
yang diberikan. Untukmenuju hal tersebut
perlu diwujudkan teamwork yang handal,
dibangun dan dijaganya korps bercitra baik
dandiisinyaSDMKementerianAgamadengan
personilyangberintegritasdankompeten.
Pengertian korupsi berdasarkan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
merupakan tindakan melawan hukum,
dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri/
orang lain/korporasi, yangdapatmerugikan
keuangan/perekonomian negara. Sumber-
sumber potensial terjadinya korupsi dan
penyelewenganadalah:pembangunanfisik,
proyek pengadaan barang, bea dan cukai,
perpajakan,pemberianizinusahadankredit
perbankan. Korupsi terjadi pada kegiatan
yangberkisarpadakualitas,hargadankomisi.
Subyek pelaksana korupsi bukan hanya
pegawainegeri,namunmeliputipengertian
Setiap Orang, yaitu orang perseorangan
(setiaporangsiapasaja),korporasi(kumpulan
orang atau kekayaan yang berorganisasi),
danPegawaiNegeri sebagaimanadimaksud
UU Kepegawaian, KUHP, dan sebagainya.
Beberapa tindakan korupsi yang sering
dilakukanantaralainadalah:penyalahgunaan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan/kedudukan,
percobaa/pembantuan/pemufakatan jahat
untuk melakukan TPK, gratifikasi, suap,
pemberianataumenjanjikanhadiah.
Proses pengadaan barang/jasa di
lingkungan instansi pemerintah termasuk
kementerian/lembaga merupakan kasus
yang paling dominan ditangani oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
selama ini, dilanjutkan dengan penyuapan,
penyalahgunaan anggaran, dan perizinan.
Penyebab terjadinya korupsi dalam proses
pengadaan barang/ jasa tersebut adalah :
tidak adanya keterbukaan (pelelangantidak
terbuka),integritasdikementerian/lembaga
yang rendah, kurangnya kompetensi SDM,
tidak ada penghargaan kepada personil
terkait, dan pelaksanaan pengadaan masih
merupakanpekerjaansampingan.
Korupsidapat terjadipadaberbagai
tahap proses pengadaan sejak tahap
perencanaan seperti penggelembungan/
mark-up harga barang, rencana pengadaan
yang diarahkan, rencana pemaketan untuk
KKN, dan jadwal pengadaan yang tidak
realistis, hingga tahap penyerahan barang/
jasa, seperti volume dan mutu/kualitas
barangtidaksesuaidenganspesifikasiteknis,
74 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Opini
serta pembuatan contract change order-
CCO. Solusi alternatif dalam pencegahan
dan penindakan korupsi pada proses
pengadaanbarang/jasaadalah:transparansi
pengadaan, tidak membatasi peserta, adil
dantidakberpihak,akuntabilitas,efektifdan
efisien, supremasi hukum dan partisipasi
masyarakat.
Peraturan Presiden (Perpres)
No.54 Tahun 2010 yang diterbitkan pada
tanggal 6 Agustus 2010, dimaksudkan
untuk memberikan pedoman pengaturan
mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa
yang sederhana, jelas dan komprehensif,
sesuaidengantatakelolayangbaik,sehingga
penggunaan anggaran negara menjadi
efektif dan efisien. LandasanPerpresNo.54
Tahun 2010, salah satunya adalah PPNo. 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
MilikNegara,yangmengaturbahwabarang
pemerintah harus dikelola dengan baik. Oleh
karenanya satuan kerja perlu menganalisis
kebutuhan barang dan jasa berdasarkan
rencana kerja yang telah ditetapkan oleh
instansi pemerintah dalam mendukung tugas
pokokdanfungsi.
Ketentuan lain yang diatur dalam
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah
pembagiankewenanganyangjelasantaraPA/
KPA, PPK, serta Pejabat/Panitia Pengadaan
atauUnit Layanan Pengadaan (ULP). Dalam
ketentuan tersebut, PA/KPA bertugas
melakukan analisis kebutuhan barang/
jasa meliputi penentuan jumlah, jenis dan
spesifikasiteknissecaraumum,sertajadwal
waktu kebutuhan dan penganggaran yang
diperlukan. Selain itu PA/KPA berfungsi
menetapkan organisasi dan pemaketan
pengadaan, serta menentukan kebijakan
pengadaan. PPK berfungsi menjabarkan
rencana umum pengadaan dari PA/KP ke
dalamrencanateknisyang lebihrinci, serta
menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS/
OE). Sedangkan Pejabat/Panitia Pengadaan
berfungsi dalam menentukan metode
pengadaan,melaksanakanprosespengadaan
termasuk dalam penentuan/penetapan
pemenang dan pelaksana pengadaan
barang/jasa. Sesuai Perpres tersebut,
ULP harus sudah terbentuk di instnasi
pemerintah paling lambat tahun 2014.
Untuk itu, Kemenag sudahmemulai proses
pembentukannya dengan status organisasi,
jenjangkarir,danpemberiantunjangandan
anggaranoperasionalyangmemadai.
E-procurement adalah pengadaan
secara elektronik atau pengadaan barang/
jasayangdilaksanakandenganmenggunakan
teknologi informasidantransaksielektronik
sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan, dengan ruang lingkup : proses
pengumuman pengadaan barang/jasa
sampaidenganpenunjukanpemenang.
Penerapan e-procurement di
lingkungan instansi pemerintah memerlukan
upaya lebih untuk dapat diselenggarakan
secara memadai dan dimulai sesegera
mungkit terkait berlakunya Keppres No.54
Tahun 2010. Berdasarkan pengalaman
Kementerian PU, untukmembangun sistem
e-procurement yang handal di seluruh
Indonesia diperlukan waktu penyiapan
cukup lama dan bertahap hingga 8-10 tahun.
Namun demikian, sebaik apapun sistem
dibangun,semuanyaterpulangkepadaSDM
yang menjalankannya yang berintegritas,
75Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Opini
independen,dankompeten.
Dalam upaya pencegahan korupsi,
sejak dini sudah diperkuat pendidikan
karakter. Sebab Pendidikan karakter dinilai
sebagaiupayasangatstrategissaatiniuntuk
membuka pintu bagi bangsa ini keluar dan
bangkit dari keterpurukan. Ketika bangsa
ini lama mengabaikan pendidikan dan
pembangunan karakter bangsa, tidak ada
daya juang dan dorong dari dalam diri
tiap anak bangsa yang mempersatukan
pemerintahdanrakyat.
Pendidikan karakter mendesak
dikembangkan untuk menguatkan identitas
bangsa. Sebab peran pendidikan dalam
pembentukan karakter bangsa semakin
sangatdibutuhkanditengahberbagaigejolak
permasalahan di tanah air yang cenderung
kian mengaburkan semangat nasionalisme.
Pendidikan masih merupakan sektor
potensial yang mampu berpengaruh besar
dalam membentuk dan membina karater
bangsa. Sebab, di sini melibatkan interaksi
dari kalangan tenaga pendidik dengan peserta
didiksecaraintens,selaindariinteraksiyang
terjadiantarapesertadidikdengankeluarga
di rumah.
Selain itu, institusi pendidikan
yang menampung banyak peserta didik
dari berbagai jenjang dan ragam latar
budaya, memungkinkan penyebaran nilai-
nilai berlangsung optimal bagi efektifitas
pembentukan dan pembinaan karakter
bangsa.
Dengan penguatan peran tenaga
pendidik terhadap peserta didik dalam
upaya tersebut, diharapkan terjalin sinergi
antara implementasi kegiatan transfer ilmu
yangtetapmengedepankankualitasdengan
terwujudnya peserta didik yang bermoral
dan teguh dalam semangat kebangsaan.
PresidenSusiloBambangYudhoyono
PuncakPeringatanHariPendidikanNasional
(Hardiknas) dan Hari Kebangkitan Nasional
(Harkitnas), Jumat (20/5/2011) malam, di
Hall D Pekan Raya Jakarta, Kemayoran,
menggarisbawahilimahaldasaryangmenjadi
tujuanGerakanNasionalPendidikanKarakter.
Gerakan tersebut diharapkan menciptakan
manusiaIndonesiayangungguldalambidang
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kelima hal dasar tersebut adalah:
pertama,manusiaIndonesiaharusbermoral,
berahlak,danberperilakubaik.Olehkarena
itumasyarakatdiimbaumenjadimasyarakat
religiusyangantikekerasan.
Kedua, bangsa Indonesia
menjadi bangsa yang cerdas dan rasional.
Berpengetahuan dan memiliki daya nalar
tinggi. Ketiga, bangsa Indonesia menjadi
bangsayanginovatifdanmengejarkemajuan
serta bekerja keras mengubah keadaan.
“Negara tak akan berubah kalau kita tak
mengubahnya,”
Keempat, memperkuat semangat
harus bisa. Seberat apapun masalah yang
dihadapi jawabannya selalu ada. Kelima,
manusia Indonesia harus menjadi patriot
sejati yang mencintai bangsa dan negara
sertatanahairnya.
Semoga kita berharap pendidikan
karakter yang ditanamkan sejak dini akan
berdampak positif pada tahun-tahun
mendatang, dengan muncul dan lahirnya
manusia Indonesia yangunggul yangbebas
KKN.[NurulBadruttamam]
76 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Hikmah
Totalitas dalam IbadahOleh: Abdillah
Audisi Calon Praktisi dan FasilitatorSosialisasi Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA) Tahun 2011
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
A llah SWT berfirman: Artinya
“Dan aku tidak menciptakan jin
dan manusia melainkan supaya
mereka mengabdi kepada-
Ku.”(QS. Al-Dzariyat: 56). Dalam tafsir Al-
Qur’anAl-‘AdzimyangditulisolehIbnuKatsir
dijelaskan bahwa arti dari ayat tersebut di
atasadalah“Akumenciptakanmerekahanya
untuk Aku perintahkan menyembah-Ku,
bukan karena Aku memerlukan mereka.”Ali
ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu
Abbas ra tentang firman Allah SWT; “Dan
Aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka menyembah-Ku,”
artinya, “Agarmerekamengakui-Ku dengan
ibadahbaiksukamaupunterpaksa.”.
Dariayatdanpenafsirantersebutdi
atastidakadalaginilaitawarbahwaseluruh
hidup manusia harus dihiasi dengan ibadah
kepadaAllahSWT.Bukansesuatuyangberat
dan mustahildalam mengimplemantasikan
ayat Allah di atas, karena banyak hadits
yang menggambarkan kemudahan dalam
beramal kemudian amal tersebut dapat
memiliki nilai ibadah selain ibadah-ibadah
yangtelahdiwajibkanAllahSWT.Contohnya
adalah dalam sebuah hadits Rasulullah SAW:
“Senyummu di hadapan saudaramu adalah
shodaqoh.” (HR. Tirmidzi). Mudah bukan
untuk beribadah? Oleh karena itu dalam
sebuah ayat, Allah SWT memerintahkan
orang-orang yang beriman untukmasuk ke
dalam Islam secara keseluruhan. Firman
Allah SWT, yang artinya: “Hai orang-orang
yang beriman, masuklah kamu ke dalam
Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut
77Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Hikmah
langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya
syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (Al-
Baqarah:208)
Dariduaayattersebutdiatasdapat
disimpulkan bahwa bagi seorang mukmin
ibadah menjadi orbit satu-satunya dalam
kehidupan.Artinyatidakadasatudetikpun
yang terlewatkandalamkehidupan seorang
mu’minkecualidalamrangkaibadahkepada
AllahSWT.Makapenulismerumuskanbahwa
yang dapat kita jadikan pegangan adalah
“Waktu adalah kehidupan, dan kehidupan
adalahibadah”.
Memang tidak mudah untuk
memberikan pemahaman kepada seseorang
dalammencapaitujuanyangAllahtetapkan,
karenamasihbanyakyangberasumsibahwa
dirinya telah cukup melakukan ibadah
kepada Allah hanya denganmelaksanakan
ibadah-ibadahwajib seperti sholat 5waktu,
puasa Ramadhan, membaca Al-Qur’an,
menunaikan ibadah haji, dan lain-lain.
Sebagai contoh marilah kita coba untuk
mengkalkulasi ibadah-ibadah wajib yang
sudahdilakukan oleh si Fulan. Fulan saat
ini sudah berusia 35 tahun, jika Fulan aqil
balighdiakhir usianya yang ke-15, maka
Fulan sudah melaksanakan kewajibannya
selama 20 tahun. Pertanyaannya adalah
apakah waktu selama 20 tahun tersebut
sepenuhnya atau minimal sebagaian besar
sudah dipergunakan dalam rangka ibadah
kepada Allah SWT, atau sebaliknya justru
banyakwaktuyangterbuangdengansia-sia?
Kalkulasinya adalah: Pertama, sholat wajib.
Fulanmelaksanakansholat5wakturata-rata
menghabiskanwaktu10menituntuksetiap
waktunya. Berarti dalam kurun waktu 20
tahun waktu yang digunakan untuk sholat
wajibadalah365.000menitatau6.083 jam.
Kedua, membaca Al-Qur’an. Fulan terbiasa
membaca Al-Qur’an dalam sehari selama
30menityangdilakukanba’dasholatsubuh.
Sehingga selama 20 tahun waktu yang
dihabiskan untuk membaca Al-Qur’an oleh
Fulanadalah219.000menitatau3.650jam.
Ketiga, Fulan telah melaksanakan haji dan
berada di tanah suci selama 38 hari. Selama 38
haritersebutFulanmengisiseluruhwaktunya
untuk beribadaah kepada Allah. Maka ibadah
yang dilakukan Fulan selamamelaksanakan
ibadahhajiadalah912jam.Keempat,Fulan
telah melaksanakan puasa Ramadhan dan
tidak pernah meninggalkannya seharipun
selama 20 tahun. Jika setiap harinya Fulan
berpuasa selama 14 jam maka selama 20
tahun Fulan telah puasa Ramadhan selama
8.400jam.
Dariuraiancontohdiatas,Fulantelah
melakukan ibadah-ibadah wajib dan ritual
lainnyasetelahaqilbalighselama19.045jam
atauhanyamencapai11%daritotal175.200
jam selama 20 tahun. Sementara aktivitas
Fulandiluar ibadahwajibdan ritual lainnya
sebanyak 89% atau 156.155 jam. Artinya
Fulan telah menyia-nyiakan 89% waktunya
selama20tahunjikaiatidakmenggunakannya
dalam rangka ibadah kepada Allah SWT.
Oleh karena itu, ibadah yang dimaksud
bukanhanyaibadah-ibadahwajibatauyang
bersifat ritual saja akan tetapi ibadah yang
mencakup seluruh kehidupan manusia atau
disebut “Syumuliyyatul ‘Ibadah” (Totalitas
untukberibadah).
Bagaimana kita dapat menghiasi
waktu dengan nilai-nilai ibadah? Apakah
78 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Hikmah
kita bisa melakukannya? Tentunya sebagai
seorang mukmin harus optimis dalam
melakukan ibadah kepada Allah. Meluruskan
niat untuk mencari ridha Allah SWT serta
berani mengatakan pada diri sendiri
dan kepada orang lain dengan ungkapan
“Isyhaduu biannaa muslim” saksikanlah
sesungguhnya kami adalahmuslim.Dengan
demikian kita siap mengambil langkah-
langkah dalam mencari peluang menghiasi
waktudenganibadahkepadaAllahSWT.
Peluang menghiasi waktu dengan
ibadah kepada Allah SWT dapat diraih dalam
beberapa cara, yaitu: Pertama, mencakup
seluruh hukum agama. Secara singkat
pelaksanaan hukum agama adalah wajib,
sunnah, dan mubah. Wajib, adalah ibadah
yang secara jelas Allah perintahkan, jika
melakukannyamendapatpahaladanapabila
ditinggalkan akan berdosa. Ibadah dalam
katagori wajib ini termuat dalam butir-
butir Rukun Islam yang 5 dan sebagaimana
terdapatdalamAl-Qur’an.Butir-butirtersebut
adalah syahadat, mendirikan sholat, puasa
Ramadhan,menunaikanzakat,danberangkat
haji ke Baitullah.Ibadah-ibadahwajib selain
yang ada dalam rukun Islambanyak juga
disebut oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an
diantaranya adalah mengenakan jilbab,
berdakwah, mandi wajib, wudhu, berjihad,
menuntut ilmu dan mengamalkannya,dan
sebagainya.
Adapun sunnah (anjuran) yaitu
apabila dilaksanakan mendapat pahala dan
apabila tidak dilaksanakan maka hilanglah
kesempatan atau peluang mendapat pahala
dariAllahSWT.Amalansunnahlebihbanyak
dari yang Allah wajibkan,contohnya adalah
puasa Senin Kamis, puasa Dawud, puasa
Ayyamulbidh,berqurban,shadaqah,berdzikir,
berdo’a, silaturrahim, mengucapkan salam,
berkata-kata baik, tidak menggunjing,
menghormati tetangga, memuliakan tamu,
danmasihbanyaklagiyanglainnya.
Akan lebih banyak lagi peluang
mendapatkan pahala apabila melakukan
amalan-amalanyangmubah(boleh)dengan
diiringi niat yang baik. Contohnya, sebelum
tidur kita berdo’a danmeniatkan agar esok
harinya dapat bekerja dengan baik.Makan
dan minum diawali do’a dengan harapan
makanandanminumanyangmasukkedalam
tubuh akan menambah stamina sehingga
semangat untuk beribadah kepada Allah
SWT. Pada saat kita lelah dalam perjalanan
kemudiansinggahdimasjiduntukberistirahat
makaakandihitungpahalajikakitaambilair
wudhudanniat untuk i’tikaf beberapa saat
diringi dengan berdzikir kepada Allah dalam
istirahattersebut.
Kedua, mencakup seluruh aspek
kehidupan. Menghiasi hidup dengan ibadah
yang mencakup seluruh aspek hidup
diantaranyaadalah:amal-amalinsting,amal-
amalsosialamal-amalmencaripenghidupan,
danlainsebagainya.
Salahsatuamalinstingadalahmenikah.
Bahkan menikah disebut sebagai setengah
agama. Karena menikah merupakan setengah
agama maka perihal pemilihan pasangan
dan tatacara pernikahanharus diperhatikan
secaraserius.Dariprosespernikahaninisaja
apabilakitalaksanakansesuaiAl-Qur’andan
Al-Haditsmakaakanbanyaksekalinilaiibadah
yangdapatmenjadipahala,contoh:memilih
pasanganyangsholih,meminang,akadnikah,
79Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Hikmah
resepsi pernikahan, memberikan mahar,
mengundang tetangga dan kaum kerabat
dalam resepsi pernikahan (nilai silaturahim
dan ukhuwah) dan lain sebagainya. Semua
itu dilakukan dalam rangka membentuk
keluargasakinah,mawaddah,warahmah.
Adapun amal-amal sosial dapat
menjadi tonggak dalam melakukan
da’wahditengah masyarakat dan sebagai
ladangibadah.Karenabiasanyamanusiaakan
taatkepadasiapapunyangdapatmemenuhi
kebutuhnnya akan dua hal, yaitu makanan
dan keamanan. Bahkan Allah menggunakan
dua hal kebutuhan manusia tersebut pada
saatmemerintahkanuntukmenyembahDiri-
Nya.
Mencari penghidupan (bekerja)
merupakan bagian dari ibadah kepada
Allah SWT. Bahkan pada saat melakukan
perjalananketempatkerjapundapatdinilai
ibadah jika kita iringi dengan dzikir kepada
AllahSWT.Sebagaimanayangdilakukanoleh
seorang teman saat berangkat ke tempat
kerjayangmemakanwaktu+45menitbeliau
memanfaatkan waktu perjalanan tersebut
dengan membaca ayat-ayat Al-Qur’an yang
telahdihafalnya.
Ketiga, mencakup seluruh keadaan
manusia. Seluruh keadaan manusia yaitu
amalhati,amalakal,danamalanggotabadan.
Allahmem¬berikanketiganyaagardigunakan
untuk kebaikan dan mencegahnya dari
kemungkaran. Amal hati akan mempunyai
porsiyangsangatbesardanstrategisdalam
memanfaatkan waktu untuk beribadah
kepadaAllahSWT.Diantaraamalhatiadalah
ikhlash,husnuzhan,lapangdada,ridho,cinta
dan benci karena Allah, takut kepada Allah,
sabar,tidaksombong,qona’ah,danlain-lain.
Tafakurterhadappenciptaanlangitdanbumi
serta pergantian malam dan siang adalah
bagian dari amal akal.
Selain tafakur, menuntut ilmu dan
memikirkanpermasalahanumatjugabagian
dariibadahkepadaAllahSWT.ImamGhazali
berkata: “Orang yang di waktu malam
memikirkan permasalahan umat lebih baik
daripadashalatsepenuhmalam”.
Kesempatan beribadah pada anggota
badan meliputi: lisan, mata, kedua telinga,
kedua tangan, dan kedua kaki. Amal-amal
anggota badan meliputi: menampakkan
rasa syukur dengan bebagai pujian kepada-
Nya, perkataan baik, diam, dzikir, memberi
nasihat,menutupi aib yang dilihatnya pada
diri seseorang,melihat ayat-ayat Allah SWT,
menutupiaibyangdidengarnya,mendengar
ayat-ayat Al-Qur’an, menyingkirkan duri
atau hal yang membahayakan dari jalan,
bersalaman, menolong mengangkat beban,
melangkahkankakiketempatyangbaik,dan
lain-lain.
Imam Bukhari dan Muslim
mengetengahkan sebuah riwayat dari Abi
Hurairah RA, dia menerangkan bahwa
Rasulullah SAW telah bersabda: “… Yang
demikian dikarenakan apabila dia
menyempurnakan wudhu lalu keluar pergi ke
masjid melaksanakan shalat jamaah, maka
setiap langkah kakinya akan menambah
derajat (kebaikan) buatnya serta dileburlah
semua kejelekannya…”. Dari hadits tersebut
sangat jelas, bahkan setiap langkahpun
mendapatnilaikebaikandenganditinggikan
derajat dan dihapus dosa oleh Allah SWT
apabila dilandasi dengan niat ibadah.
80 Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Randang
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KETIGABELAS ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,
Menimbang:a.bahwadalamrangkameningkatkandayagunadanhasilgunasertakesejahteraanPegawai NegeriSipil,perlumengubahgajipokokPegawaiNegeriSipilsebagaimanadiaturdalam PeraturanPemerintahNomor25Tahun2010tentangPerubahanKeduabelasAtasPeraturan PemerintahNomor7Tahun1977tentangPeraturanGajiPegawaiNegeriSipil; b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhurufa,perlumenetapkan PeraturanPemerintahtentangPerubahanKetigabelasAtasPeraturanPemerintahNomor7 Tahun1977tentangPeraturanGajiPegawaiNegeriSipil;Mengingat:1.Pasal5ayat(2)Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor8Tahun1974tentangPokok-PokokKepegawaian(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1974Nomor55,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor3041)sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor43Tahun1999 (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1999Nomor169,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor3890); 3.PeraturanPemerintahNomor7Tahun1977tentangPeraturanGajiPegawaiNegeriSipil (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1977Nomor11,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor3098)sebagaimanatelahduabelaskalidiubahterakhirdengan PeraturanPemerintahNomor25Tahun2010(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2010Nomor31);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURANPEMERINTAHTENTANGPERUBAHANKETIGABELASATASPERATURAN PEMERINTAHNOMOR7TAHUN1977TENTANGPERATURANGAJIPEGAWAINEGERISIPIL.
Pasal I 1.MengubahLampiranIIPeraturanPemerintahNomor7Tahun1977tentangPeraturanGaji PegawaiNegeriSipil(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1977Nomor11,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3098)sebagaimanatelahduabelaskali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
81
a.Nomor13Tahun1980(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1980Nomor21,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3162); b.Nomor15Tahun1985(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1985Nomor21); c.Nomor51Tahun1992(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1992Nomor90); d.Nomor15Tahun1993(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1993Nomor21); e.Nomor6Tahun1997(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1997Nomor19); f.Nomor26Tahun2001(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2001Nomor49); g.Nomor11Tahun2003(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2003Nomor17); h.Nomor66Tahun2005(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005Nomor151); i.Nomor9Tahun2007(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nomor25); j.Nomor10Tahun2008(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor23); k.Nomor8Tahun2009(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor21);dan l.Nomor25Tahun2010(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2010Nomor31),
sehinggamenjadisebagaimanatercantumdalamLampiranPeraturanPemerintahini.
2.Ketentuansebagaimanadimaksudpadaangka1berlakusejaktanggal1Januari2011.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta padatanggal16Februari2011 PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapadatanggal16Februari2011
MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIAREPUBLIKINDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Randang
82
menguraikan secara garis besar mengenai
pengertian, tujuandan ruang lingkupAudit
DenganTujuanTertentu,Audit Pengelolaan
Keuangan, Audit Kepegawaian, Audit atas
BMN, danAudit Tugas dan Fungsi sebagai
bagian dari Audit Dengan Tujuan Tertentu,
manfaatAuditDenganTujuanTertentu,dan
sistempengendalianmanajemen.
Bab I I I Pers iapan Audit (Audit
Pendahuluan),menguraikan tentang dasar
audit,tujuan,informasiyangharusdiperoleh,
pihak yang terkait, teknik dan metode,
serta langkah-langkah pelaksanaan Audit
PengelolaanKeuangan,Audit Kepegawaian,
AuditatasBMNdanAuditTugasdanFungsi.
BabIVPelaksanaanAudit,memperjelas
tentang Pengujian Sistem Pengendalian
Intern yangmeliputi,maksud dan tujuan,
komponen pengendalian yang diuji serta
teknik yangdigunakandanAudit Rinci atas
aspekPengelolaanKeuangan, Kepegawaian,
BMN,TugasdanFungsi
Selanjutnya pada Bab V Pelaporan
HasilAuditberisitentangpenyusunanNotisi
Audit, proses penyusunan Laporan Hasil
AuditdansarantIndaklanjut,bentukdanisi
LaporanHasilAuditsertapemantauantindak
lanjut.[NurulBadruttamam]
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Judul : Audit Operasional Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Tahun 2010Penulis :TimPenulisItjenPenerbit : Inspektorat Jenderal Kementerian AgamaTerbit : September 2010Tebal :167Halaman
Buku baru karya t im penul i s
Inspektorat Jenderal Kementerian
Agama i n i b e r j u d u l “A u d i t
Operasional” yang tentunyananti
akanmenjadirujukan,ajuandanpanduanbagi
para auditor dalammenjalankan tugasnya,
tentunyadalamrangkameningkatkankualitas
dan profesionalitas auditor Inspektorat
Jenderal Kementerian Agama.
AuditOperasionaltersebutbertujuan
untuk menilai efektivitas, efisiensi dan
keekonomisan pengelolaan keuangan suatu
obyek audit. Hal ini sejalan dengan PMA
Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan
di lingkungan Kemenag yangmenegaskan
bahwaauditsebagaibagiandaripengawasan
merupakan proses identifikasi masalah,
analisis, danevaluasi yangdilakukan secara
independen, obyektif, dan profesional
berdasarkan standar audit, untukmenilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan
keandalan informasimengenai obyek yang
diaudit.
Isibukuini,padababIPendahuluan,
menjelaskantentanglatarbelakang,maksud
dan tujuan, ruang lingkup pedoman dan
sistematika pedoman. Selanjutnya pada
BabIIAuditdenganTujuanTertentu,babini
Resensi Buku
83
Buku setebal 62 halaman ini terdiri
dari 5 (lima) bab. Pada bab I Pendahuluan
dimulai dari latar belakang, dasar hukum,
maksuddantujuan,ruanglingkuppedoman
dan sistematika pedoman.
Bab II Audit Pengelolaan Keuangan
Sebagai Bagian Dari Audit Dengan Tujuan
Tertentu, yang di dalamnyamenguraikan
secara garis besarmengenai pengertian,
tujuandanruanglingkupAuditdenganTujuan
Tertentu,AuditPengelolaanKeuangansebagai
bagian dari Audit dengan Tujuan Tertentu,
manfaatAuditdenganTujuanTertentu,dan
sistem pengendalian intern.
Bab III Persiapan Audit. Bab ini
menguraikan tentang dasar audit, tujuan,
informasi yangharusdiperoleh, pihak yang
terkait, teknik danmetode, serta langkah-
langkah pelaksanaan audit atas pengelolaan
keuangan.
Bab IV tentang Pelaksanaan Audit dan
pada bab V diterangkan tentang pelaporan
Hasil Audit, yangmenguraikan tentang
penyusunan Lembar TemuanAudit , proses
penyusunan LaporanHasil Audit dan saran
tIndak lanjut, bentukdan isi LaporanHasil
Audit serta pemantauan tindak lanjut. [M.
RancahDewa]
Fokus Pengawasan Nomor 30 Tahun VIII Triwulan II 2011
Resensi Buku
Untuk melaksanakan fungsi
te rsebu t seca ra op t ima l ,
maka Inspektorat Jenderal
K e m e n t e r i a n A g a m a
menerbitkan buku “Audit Pengelolaan
Keuangan” yang akan digunakan oleh
para auditor untuk melakukan audit pada
seluruhsatuanorganisasi/kerjadilingkungan
Kementerian Agama.
Dalam hal audit atas pengelolaan
keuangan, ruang l ingkup audit adalah
pertanggungjawabankeuangandanketaatan
pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku, kehematan (keekonomisan), daya
guna(efisiensi),sertahasilguna(efektifitas)
dariprogram/kegiatanyangdilaksanakan.
B u ku i n i d i m a k s u d ka n u n t u k
memberikan panduan bagi para auditor pada
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
dalam rangka persiapan, pelaksanaan, dan
pelaporanhasilaudit.Tujuandaripedoman
ini adalah untuk memberikan persepsi
yang sama di antara para auditor pada
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
serta memudahkan dalam pelaksanaan audit
serta diperoleh kesatuan arah dalam rangka
meningkatkan kualitas hasil audit pada satuan
organisasi/kerjadilingkunganKemenag.
Judul : Audit Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Tahun 2010Penulis :TimPenulisItjenPenerbit : Inspektorat Jenderal Kementerian AgamaTerbit : September 2010Tebal :62Halaman
Fokus Foto Itjen
Irjen Mundzier Suparta Memberikan ArahanMurawas Eselon I Pusat 2011 - Itjen Kemenag
Audisi Tim Sosialisasi dan Micro TeachingPPA Tahun 2011 Itjen Kementerian Agama
Gelar Pengawasan (Gerwas)Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
Pembukaan Acara Temu Wicara PengawasanEselon I Pusat Kemenag Tahun 2011
Pembekalan bagi Auditor Itjen Kemenag Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Pemaparan Materi Para Inspektur Wilayahpada Acara Gerwas Itjen Kementerian Agama