Fungsi Pers

Fungsi Pers dalam Masyarakat Demokratis

A. Misi dan Fungsi Pers

1. Misi Pers

Pers sebagai lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengumpulan dan penyebaran

informasi mempunyai misi ikut mencerdaskan masyarakat, menegakkan keadilan mencerdaskan

masyarakat, memberantas kebatilan. Selama melaksanakan tugasnya, pers terkait erat dengan

tata nilai social yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kehidupan social, masyarakat

mempunyai hak untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup mereka. Untuk

itulah, pers sebagai lembaga kemasyarakatan dituntut untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi

masyarakatnya.

2. Fungsi Pers

1.       Pers sebagai Media Informasi

Media informasi merupakan bagian dari fungsi pers dari dimensi idealisme. Informasi yang

disajikan pers merupakan berita-berita yang telah diseleksi dari berbagai berita yang masuk ke

meja redaksi, dari berbagai sumber yang dikumpulkan oleh para reporter di lapangan. Menurut

Pembinaan Idiil Pers, pers mengemban fungsi positif dalam mendukung mendukung kemajuan

masyarakat, mempunyai tanggung jawab menyebarluaskan informasi tentang kemajuan dan

keberhasilan pembangunan kepada masyarakat pembacanya. Dengan demikian, diharapkan para

pembaca pers akan tergugah dalam kemajuan dan keberhasilan itu.

2. Pers sebagai Media Pendidikan

Dalam Pembinaan Idiil Pers disebutkan bahwa pers harus dapat membantu pembinaan swadaya,

merangsang prakarsa sehingga pelaksanaan demokrasi Pancasila, peningkatan kehidupan

spiritual dan kehidupan material benar-benar dapat terwujud. Untuk memberikan informasi yang

mendidik itu, pers harus menyeimbangkan arus informasi, menyampaikan fakta di lapangan

secara objektif dan selektif. Objektif artinya fakta disampaikan apa adanya tanpa dirubah sedikit

pun oleh wartawan dan selektif maksudnya hanya berita yang layak dan pantas saja yang

disampaikan. Ada hal-hal yang tidak layak diekspose ke masyarakat luas.

3. Pers sebagai Media Entertainment

Dalam UU No. 40 Tahun 1999 pasal 3 ayat 1disebutkan bahwa salah satu fungsi pers adalah

sebagai hiburan. Hiburan yang diberikan pers semestinya tidak keluar dari koridor-koridor yang

boleh dan tidak boleh dilampaui. Hiburan yang sifatnya mendidik atau netral jelas diperbolehkan

tetapi yang melanggar nilai-nilai agama, moralitas, hak asasi seseorang, atau peraturan tidak

diperbolehkan. Hiburan yang diberikan pers kepada masyarakat yang dapat mendatangkan

dampak negatif, terutama apabila hiburan itu mengandung unsur-unsur terlarang seperti

pornografi dan sebagainya seharusnya dihindari.

4. Pers sebagai Media Kontrol Sosial

Maksudnya pers sebagai alat kontrol sosial adalah pers memaparkan peristiwa yang buruk,

keadaan yang tidak pada tempatnya dan yang menyalahi aturan, supaya peristiwa itu tidak

terulang lagi dan kesadaran berbuat baik serta mentaati peraturan semakin tinggi. Makanya, pers

sebagai alat kontrol sosial bisa disebut “penyampai berita buruk”.

5. Pers sebagai Lembaga Ekonomi

Beberapa pendapat mengatakan bahwa sebagian besar surat kabar dan majalah di Indonesia

memperlakukan pembacanya sebagai pangsa pasar dan menjadikan berita sebagai komoditas

untuk menarik pangsa pasar itu. Perlakuan ini menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan

akhir pers. Konsekuensinya, pers senantiasa berusaha menyajikan berita yang disenangi

pembaca.

http://fungsi-pers.blogspot.com/

Perkembangan komunikasi semakin pesat. Salah satu penyaluran informasi yang saya lakukan

adalah melalui blog ini. Sepertinya selain kantor berita dan organisasi pers yang ada, blog bisa

dikenakan dalam peraturan perundang-undangan pers dikarenakan memiliki unsur pers. Oleh

sebab itu tidak ada salahnya saya mencoba untuk membaca dan mencatat mengenai poin penting

dalam peraturan ini, kan?

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi

massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar,

suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan

media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.” – Pasal 1 ayat (1)

Fungsi pers diatur dalam pasal 3 peraturan ini, yaitu :

(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol

sosial.

(2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga

ekonomi.

Ada beberapa hak dalam melangsungkan kegiatan pers yang harus diketahui dalam peraturan

ini :

1. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan

atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. ( Pasal 1 ayat 10 )

2. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau

sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. ( Pasal 1 ayat 11 )

3. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan

informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. ( Pasal 1

ayat 12 )

4. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan

menyebarluaskan gagasan dan informasi. ( Pasal 4 ayat 3 )

Sedangkan kewajiban kegiatan pers yang diatur dalam peraturan ini yaitu :

1. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi,

data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang

bersangkutan. ( Pasal 1 ayat 13 )

2. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-

norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. ( Pasal 5 ayat 1 )

Peranan Pers nasional diatur dalam pasal 6 sebagai berikut :

a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;

b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak

Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;

c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;

d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

kepentingan umum;

e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Selain mengatur pelaku kegiatan pers, dalam peraturan ini juga mengatur peran serta masyarakat

umum ( pasal 17 ), yaitu :

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan

menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dapat berupa :

a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis

pemberitaan yang dilakukan oleh pers;

b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan

meningkatkan kualitas pers nasional.

Dan terakhir, ada ketentuan pidana yang ditetapkan dalam peraturan ini, yaitu :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat

menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 ( berbunyi “Terhadap pers

nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.” ) dan ayat 3

( berbunyi “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari,

memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” ) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 1 ( berbunyi “Pers nasional

berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan

rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.” ) dan ayat 2 ( Hak Jawab ), serta

Pasal 13 ( pengaturan larangan bagi perusahaan iklan ) dipidana dengan pidana denda paling

banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 2 ( Pengaturan perusahaan pers harus

berbentuk badan hukum Indonesia. ) dan Pasal 12 ( Kewajiban mengumumkan nama, alamat dan

penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan

pers ditambah nama dan alamat percetakan. ) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.

100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Mungkin itu poin penting yang menurut saya wajib kita ketahui. Semoga bisa membantu.

Bila ingin membaca lebih lanjut mengenai peraturan ini bisa menuju ke website Persatuan

Wartawan Indonesia halaman UU Pers

http://blog.yht.web.id/2012/03/07/undang-undang-poin-penting-uu-no-40-tahun-1999-tentang-pers.php5

BAB 3   PERANAN   PERS

Posted on January 11, 2010 by M. KHOLIL

Standar Kompetensi

3. Mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokrasi.

Kompetensi Dasar

3.1. Medeskripsikan pengertian, fungsi dan peran srta perkembangan pers di Indonesia.

3.2. Menganalisis  pers yang bebas dan bertanggungjawab sesuai kode etik jurnalistik dalam

masyarakat demokratis di Indonesia.

3.3. Mengevaluasi kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa dalam

masyarakat demokratis di Indonesia.

I. PENGERTIAN PERS

A. Istilah pers berasal dari kata persen bahasa Belanda atau press bahasa Inggris, yang berarti

menekan yang merujuk pada mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan keras untuk

menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas.

B. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata pers berarti: 1) alat cetak untuk mencetak buku

atau surat kabar, 2) alat untuk menjepit atau memadatkan, 3) surat kabar dan majalah yang berisi

berita, 4) orang yang bekerja di bidang persurat kabaran.

C. Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Pers adalah lembaga sosial dan wahana

komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan,

suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan

menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

II. FUNGSI PERS

Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, disebutkan dalam pasal 3 fungsi pers adalah

sebagai berikut :

A. Sebagai Media Informasi, ialah perrs itu memberi dan menyediakan informasi tentang

peristiwa yang terjadi  kepada masyarakat, dan masyarakat membeli surat kabar karena

memerlukan informasi.

B. Fungsi Pendidikan, ialah pers itu sebagi sarana pendidikan massa (mass Education), pers

memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah

pengetahuan dan wawasannya.

C. Fungsi Menghibur, ialah pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi

berita-berita berat (hard news) dan artikel-artikel yang berbobot. Berbentuk cerita pendek, cerita

bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, dan karikatur.

D. Fungsi Kontrol Sosial, terkandung makna demokratis yang didalamnya terdapat unsur-unsur

sebagai berikut:

1. Social particiption yaitu keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan.

2. Socila responsibility yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat.

3. Socila support yaitu dukungan rakyat terhadap pemerintah.

4. Social Control yaitu kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah.

E. Sebagai Lembaga Ekonomi, yaitu pers adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang pers

dapat memamfaatkan keadaan disekiktarnya sebagai nilai jual sehingga pers sebagai lembaga

sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil prodduksinya untuk kelangsungan

hidup lembaga pers itu sendiri.

III. PERANAN PERS

Menurut pasal 6 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, perana pers adal;ah sebagai berikut :

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi

manusia, serta menhormati kebhinekaan.

3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

4. Melakukan pengawasan,kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

kepentingan umum.

5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

IV. PERKEMBANGAN PERS DI INDONMESIA

A. Di Masa Penjajahan Belanda dan Jepang

Penjajah Belanda sangat mengetahui pengaruh surat kabar terhadap masyarakat indonesia,

karena itu mereka memandang perlu membuat UU untuk membendung pengaruh pers Indonesia

karena merupakan momok yang harus diperangi.  Menuru Suruhum pemerintah mengeluarkan

selain KUHP tetapi belanda mengeluarkan  atruan yang bernama Persbreidel Ordonantie, yang

memberikan hak kepada pemerintah Hindia Belanda untuk menghentikan penerbitan surat kabar

atau majalah Indonesia yang dianggap berbahaya.  Kemudian belanda juga mengeluarkan

Peraturan yang bernama Haatzai Artekelen, yautu berisi pasal-pasal yang mengancam hukuman

terhadap siapapun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, serta penghinaan

terhadap pemerintah Nederland dan Hindia Belanda, serta terhadap sesutu atau sejumlah

kelompok penduduk Hindia Belanda.

Demikian halnya pada pendudukan Jepang yang totaliter dan pasistis, dimana orang-orang surat

kabar (pers) Indonesia banyak yang berjuang tidak dengan ketajaman penanya melainkan dengan

jalan lain seperti organisasi keagamaan , pendidikan, politik.  Hal ini menunjukkan bahwa di

masa Jepang pers Indonesia tertekan.

Walaupun pers tertekan dimasa Jepang namun ada beberapa keuntungan antara lain :

1. Pengalaman yang diperoleh  para karyawan pers indonesia bertambah.  Terutama dalam

penggunaan alat cetak yang canggih ketimbang Zaman belanda.

2. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pemberitaan makin sering dan luas.

3. Adanya pengajaran untuk rakyat agar berpikir kritis terhadap berita yang disajikanoleh

sumber-sumber resmi Jepang.

B. Di Masa Orde Lama

Pers di masa demokrasi liberal (1949-1959) landasan kemerdekaan pers adalah konstitusi RIS

1949 dan UUD Sementara 1950, yaitu Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan

mengeluarkan pendapat.  Isi pasal ini kemudian dicantumkan dalam UUD Sementara 1950.  Awl

pembatasan pers adalah efek samping dari keluhan wartawan terhadap pers Belanda dan Cina,

namun pemerintah tidak membatasi pembreidelan pers asing saja tetapi terhadap pers nasional.

Pers di masa demokrasi terpimpin (1956-1966), tindakan tekanan terhadap pers terus

berlangsung yaitu pembreidelan terhadap harian Surat Kabar Republik, Pedoman, Berita

Indonesia dan Sin Po di Jakarta.  Upaya untuk pembatasan kebebasan pers tercermin  dari pidato

Menteri Muda penerangan RI yaitu Maladi yang menyatakan …..Hak kebebasan individu

disesuaikan denga hak kolektif seluruh bangsadalam melaksanakan kedaulatan rakyat.  Hak

berpikir, menyatakan pendapat, dan memperoleh penghasilan sebagaimana yang dijamin UUD

1945 harus ada batasnya yaitu keamanan negara, kepentingan bangsa, moraldan kepribadian

indonesia, serta tanggung jawab kepada Tuhan YME.

C. PERS DI MASA ORDE BARU

Pada awal kepemimpinan orde baru menyatakan bahwa membuang jauh praktik demokrasi

terpimpin diganti dengan demokrasi Pansasila, hal ini mendapat sambutan positif dari semua

tokoh dan kalangan, sehingga lahirlah istilah pers Pancasila.  Menurut sidang pleno ke 25 Dewan

Pers bahwa Pers Pancasila adalah pers Indonesia dalam arti pers yang orientasi, sikap, dan

tingkah lakunya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.  Hakekat pers Pancasila

adalah pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya

sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat, dan kontrol sosial

yang konstruktif.

Masa kebebasan ini berlangsung selama delapan tahun disebabkan terjadinya pristiwa malari

(Lima Belas Januari 1974) sehingga pers kembali seperti zaman orde lama.  Dengan peristiwa

malari beberapa surat kabar dilarang terbit termasuk Kompas.  Pers pasca peristiwa malari

cenderung pers yang mewakili kepentingan penguasa, pemerintah atau negara.  Pers tidak pernah

melakukan kontrol sosial disaat itu.  Pemerintah orde baru menganggap bahwa pers adalah

institusi politik yang harus diatur dan dikontrol sebagaimana organisasi masa dan partai politik.

D. PERS DI ERA REFORMASI

Kalngan pers kembali bernafas lega karena pmerintah mengeluarkan UU No. 39 tahun 1999

tentang Hak Azasi manusia dan UU no. 40 tahun 1999 tentang pers. Dalam UU Pers tersebut

dengan tegas dijamin adanya kemerdekaan pers sebagai Hak azasi warga negara (pasal 4) dan

terhadap persnasioal tidak lagi diadakan penyensoran, pembreidelan, dan pelarangan penyiaran

(pasal 4 ayat 2).  Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan

memiliki hak tolak agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak

menyebutkan identitas sumber informasi, kecuali hak tolak gugur apabila demimkepentingan dan

ketertiban umum, keselamatan negara yang dinyatakan oleh pengadilan.

V. PERS YANG BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB SESUAI KODE ETIK

JURNALISTIK

A. Landasan Hukum Pers Indonesia

1. Pasal 28 UUD 1945, berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran

dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

2. Pasal28 F UUD 1945, berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

3. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 20 dan 21 yang

bebunyi :

-Pasal 20 : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi di lingkungan sosialnya.

-Pasal 21 : Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,

dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

4. UU N0. 39 tahun 2000 pasal 14 ayat 1 dan 2 :

-Ayat 1 yaitu Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi di lingkungan sosialnya.

-Ayat 2 yaitu Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang

tersedia.

5. UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers pasal 2 dan pasal 4 ayat 1 :

-Pasal 2 berbunyi Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan

prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

-pasal 4 ayat 1 berbunyi Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warganegara.

B. DEWAN PERS

Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang pers pada pasal 15 ayat 1 menyatakan Dewan Pers yang

independen dibentuk dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan

kehidupan pers nasional.  Fungsi-fungsi dewan pers adalah :

1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.

2. Melaksanakan pengkajian untuk pengembangan pers.

3. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.

4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas

kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.

7. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyususn peraturan  di bidang pers dan

meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

8. Mendata perusahaan pers (Pasal 15 ayat 2).

C.  ANGGOTA DEWAN PERS

Keangotaan dewan pers terdiri dari :

1. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan

2. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh orhganisasi perusahaan pers.

3. Tokoh masyarakat, ahli bidang pers atau komunikasi  dan bidang lainnya yang dipilih oleh

arganisasi perusahaan  pers;

4. ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggoata.

5. Keanggotaan dewan pers ditetapkan dengan keputusan Presiden.

6. Masa Jabatan anggota tiga tahun dan dapat dilpilih kembali untuk satu periode.

D. LANDASAN PERS NASIONAL :

1. Landasan idiil adalah Falsafah Pancasila (Pembukaan UUD 1945).

2. Landasan Konstitusi adalah UUD 1945

3. Landasan Yuridis adalah UU Pokok Pers yaitu UU No. 40 tahun 1999.

4. Landasan Profesional adalah Kode Etik Jurnalistik

6. Landasan Etis adalah tata nilai yang berlaku di masyarakat.

VI. KEBEBASAN PERS

Kebebasan pers di Indonesia merupakan hal yang baru  sehingga rawan gangguan.  Secara umum

ada  dua macam gangguan :

1. Pengendalian kebebasan pers yaitu masih ada pihak-pihak yang tidak suka dengan adanya

kebebasan pers, sehingga mereka ingin meniadakan kebebasan pers.

2. Penyalahgunaan kebebasan pers yaitu insan pers memamfaatkan kebebasan yang dimilikinya

untuk melakukan kegiatan Jurnalistik yang bertentangan dengan fungsi dan peranan yang

diembannya.  Oleh karena itu tantangan terberat bagi wartwan adalah kebebasan pers itu sendiri.

Ad 1 Pengendalian Kebebasan Pers : ada 4 faktor ayng menyebabkan terjadinya pengendalian

kebebasan pers, yaitu :

a. Distorsi peraturan perundang-undangan, contoh dalam UUD 1945 pasal 28 sudah sangat jelas

menjamin kebebasan pers, tidak ada sensor, tidak ada breidel, setiap warganegar dapat

malakukan perusahaan pers (UU No. 11 tahun 1966).  Namun muncul UU No. 21 tahun 1982

tentang pokok pers.  Di dalamnya mengatur tentang Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP)

serta menteri penerangan dapat membatalkan SIUPP walaupun tidak menggunakan istilah

breidel.

b. Perilaku Aparat, yaitu perilaku aparat dengan cara menelpon redaktur, mengirimkan teguran

tertulis ke redaksi media massa, membreidel surat kabar dan majalah, kekerasan fisik pada

wartawan, menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh wartawan.

c. Pengadilan Massa, Ketidak puasan atau merasa dirugikan atas suatu berita dapat menimbulkan

pengadilan massa dengan menghukum menurut caranya sendiri, menteror, penculikan

pengrusakan kantor media massa, dll.

d. Perilaku pers sendiri, perolehan laba menjadi lebih utama daripada penyajian berita yang

berkualitas dan memenuhi standar etika jurnalistik, karena iming-iming keuntungan yang lebih

besar.

Ad.2. Penyalahgunaan Kebebasan Pers, seperti penyajian berita atau informasi yang tidak

akurat, tidak objektif, bias, sensasional, tendensius, menghina, memfitnah, menyebarkan

kebohongan, fornografi, menyebarkan permusuhan, mengeksploitasi kekerasan, dll.

VII. TEORI-TEORI TENTANG PERS

1.Teori pers otoritarian : Teori ini menganggap Negara sebagai ekspresi tertinggi dari pada

kelompok manusia, yang   mengungguli masyarakat dan individu. Negara adalah hal yang sangat

penting yang dapat membuat manusia menjadi manusia seutuhnya anpa Negara manusia menjadi

primitif tidak mencapai tujuan hidupnya.  Oleh karena itu pers adalat alat penguasa untuk

menyampaikan keinginannya kepada rakyat.

Prinsip-prinsipnya :

a. Media selamanya tunduk pada penguasa

b. Sensor dibenarkan         tak dapat diterima.

c. Kecaman terhadap penguasa dan penympangannya kebijakannya                    d. Wartawan

tidak memiliki kebebasannya

2. Teori Pers Libertarian : Teori menganggab bahwa pers merupakan sarana   penyalur hati

nurani rakyat untuk  mengawasi dan menetukan sikap terhadap kebijakan pemerintah.  Pers

berhadapan dengan pemerintah Pers bukanlah alat kekuasaan pemerintah. Teori ini menganggab

sensor sebagai hal yang Inkonstitusional.

Tugas-tugasnya :

a. Melayani kebutuhan ekonomi (iklan)

b. Melayani kehidupan politik

c. Mencari keuntungan (kelangsungan hidupnya)

d. Menjaga hak warga Negara (control social)

e. Memberi hiburan.

Ciri-cirinya :

a. Publikasi bebas dari penyensoran

b.Tidak memerlukan ijin penerbitan, pendistribusian

c. Kecaman terhadap pejabat, partai politik tidak dipidana

d.Tidak adak kewajiban untuk mempublikasikan segala hal           .                                                

e. Publikasi kesalahan dilindungi sama dengan publikasi kebenaran sepanjang     menyangkut

opini dan keyakinan.

f.  Tidak ada batas hukum dalam mencari berita

g.  Wartawan mempunyai otonomi professional.

3. Pers Tanggung Jawab Sosial, mengemukakan bahwa kebebasan pers harus disertai dengan

tanggung jawab kepada masyarakat, kebebasan pers perlu dibatasi oleh dasar moral, etika dan

hati nurani insan pers sebab kemerdekaan pers itu harus disertai tanggung jawab kepada

masyarakat.

4. Teori Pers komunis, menyatakan pers adalah alat pemerintah atau partai yang berkuasa dan

bagian integral dari negara sehingga pers itu tunduk kepada negara.  Ciri-ciri pers Komunis

adalah :

a. Media dibawah kendali kelas pekerja karena pers melayani kelas tersebut.

b. Media tidak dimiliki secara pribadi.

c. Masyarakat berhak melakukan sensor.

VIII. KODE ETIK JURNALISTIK

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi,

guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam

mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan

bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam

melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang,

karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang

benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman

operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalisti:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan

tidak beritikad buruk.

Penafsiran :

Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa

campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan

kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas

jurnalistik.

Penafsiran:

Cara-cara yang profesional adalah:

a.      menunjukkan identitas diri kepada narasumber;

b.     menghormati hak privasi;

c.      tidak menyuap;

menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; rekayasa pengambilan dan pemuatan atau

penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan

secara berimbang;

menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;

tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;

penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi

kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak

mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.

Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak

secara proporsional.

Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini

interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.

Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak

sesuai dengan fakta yang terjadi.

Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau

tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan

gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan

tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan

orang lain untuk melacak.

Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas

informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang

mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia

diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar

belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi

keamanan narasumber dan keluarganya.

Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan

narasumber.

Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau

diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.

“Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan

atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau

diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis

kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa

atau cacat jasmani.

Penafsiran

Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara

jelas.

Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk

kepentingan publik.

Penafsiran

Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.

Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait

dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak

akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada

teguran dari pihak luar.

Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau

sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan

oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.

Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau

perusahaan pers.

http://halil4.wordpress.com/2010/01/11/bab-3-peranan-pers/