Hak Guna Bangunan, Perhatikan Jangka Waktu Hak Atas Tanah Anda !!!

8/16/2019 Hak Guna Bangunan, Perhatikan Jangka Waktu Hak Atas Tanah Anda !!!

1/11

3/18/2016 HAK GUNA BANGUNAN, PERHATIKAN JANGKA WAKTU HAK ATAS TANAH Anda !!!

http://hery-shietra.blogspot.co.id/2015/02/hak-guna-bangunan-perhatikan-jangka.html 1/11

6th February 2015

legal opinion

[http://1.bp.blogspot.com/-fNs-

8zBuTiM/U9BzfYYn5hI/AAAAAAAAATk/HgRH5DgvMwE/s1600/Logo%2BSHIETRA%2B%26%2BPARTNERS.gif]

hak guna bangunan, perhatikan jangka waktu hak atas tanahanda !!!

© 2015 Author by H e r y S h i e t r a , S . H .

06 Februari 2015, Jakarta

Sans Prejudice

Question: Apakah yang perlu diperhatikan jika memiliki hak atas tanah berupa HGB (hak

guna bangunan)?nswer: Masa berlaku, kapan harus memperpanjang, dan apakah HGB Anda berdiri di

atas tanah negara, tanah hak milik, ataukah tanah hak pengelolaan—masing-masing

berbeda karakter dan konsekuensinya. Begitupula bila Anda memiliki sertifikat hak

milik atas satuan rumah susun, bukan berarti strata title “hak milik” atas unit rumah

susun Anda berarti memiliki sifat terkuat dan turun temurun sebagaimana halnya

dalam SHM landed house, karena Anda tetap harus memerhatikan status tanah hak

HAK GUNA BANGUNAN, PERHATIKAN JANGKA WAKTUHAK ATAS TANAH Anda !!!

http://1.bp.blogspot.com/-fNs-8zBuTiM/U9BzfYYn5hI/AAAAAAAAATk/HgRH5DgvMwE/s1600/Logo%2BSHIETRA%2B%26%2BPARTNERS.gifhttp://1.bp.blogspot.com/-fNs-8zBuTiM/U9BzfYYn5hI/AAAAAAAAATk/HgRH5DgvMwE/s1600/Logo%2BSHIETRA%2B%26%2BPARTNERS.gifhttp://1.bp.blogspot.com/-fNs-8zBuTiM/U9BzfYYn5hI/AAAAAAAAATk/HgRH5DgvMwE/s1600/Logo%2BSHIETRA%2B%26%2BPARTNERS.gifhttp://1.bp.blogspot.com/-fNs-8zBuTiM/U9BzfYYn5hI/AAAAAAAAATk/HgRH5DgvMwE/s1600/Logo%2BSHIETRA%2B%26%2BPARTNERS.gifhttp://1.bp.blogspot.com/-fNs-8zBuTiM/U9BzfYYn5hI/AAAAAAAAATk/HgRH5DgvMwE/s1600/Logo%2BSHIETRA%2B%26%2BPARTNERS.gifhttp://1.bp.blogspot.com/-fNs-8zBuTiM/U9BzfYYn5hI/AAAAAAAAATk/HgRH5DgvMwE/s1600/Logo%2BSHIETRA%2B%26%2BPARTNERS.gifhttp://1.bp.blogspot.com/-fNs-8zBuTiM/U9BzfYYn5hI/AAAAAAAAATk/HgRH5DgvMwE/s1600/Logo%2BSHIETRA%2B%26%2BPARTNERS.gifhttp://1.bp.blogspot.com/-fNs-8zBuTiM/U9BzfYYn5hI/AAAAAAAAATk/HgRH5DgvMwE/s1600/Logo%2BSHIETRA%2B%26%2BPARTNERS.gifhttp://1.bp.blogspot.com/-fNs-8zBuTiM/U9BzfYYn5hI/AAAAAAAAATk/HgRH5DgvMwE/s1600/Logo%2BSHIETRA%2B%26%2BPARTNERS.gifhttp://1.bp.blogspot.com/-fNs-8zBuTiM/U9BzfYYn5hI/AAAAAAAAATk/HgRH5DgvMwE/s1600/Logo%2BSHIETRA%2B%26%2BPARTNERS.gifhttp://hery-shietra.blogspot.com/2015/02/hak-guna-bangunan-perhatikan-jangka.htmlhttp://hery-shietra.blogspot.com/2015/02/hak-guna-bangunan-perhatikan-jangka.htmlhttp://hery-shietra.blogspot.com/2015/02/hak-guna-bangunan-perhatikan-jangka.htmlhttp://1.bp.blogspot.com/-fNs-8zBuTiM/U9BzfYYn5hI/AAAAAAAAATk/HgRH5DgvMwE/s1600/Logo%2BSHIETRA%2B%26%2BPARTNERS.gifhttp://hery-shietra.blogspot.com/2015/02/hak-guna-bangunan-perhatikan-jangka.html


2/11



bersama Anda yang menjadi tanah landasan berdirinya rumah

susun/kondominium/apartemen Anda.

EXPLANATION:

Pasal 27 Ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK

GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH (PP 40 Tahun 1996):“Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan atau pembaharuannya diajukan

selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhir-nya jangka waktu Hak Guna Bangunan

tersebut atau perpanjangannya.” Ketentuan ini bersifat logis, karena mengingat jangka waktu

HGB adalah hitungan puluhan tahun, sehingga adalah alasan yang mengada-ngada jika

menyatakan “tidak sempat” mengurus perpanjangan HGB.

Pasal 30 butir (d) PP 40 Tahun 1996: “Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban:menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan kepada Negara,

pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus.”

Pasal 31 PP 40 Tahun 1996: “Jika tanah Hak Guna Bangunan karena keadaan geografis

atau lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau

menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, pemegang Hak

Guna Bangunan wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung itu.”

Pasal 35 Ayat(1) PP 40 Tahun 1996: “Hak Guna Bangunan hapus karena:

a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;

e. ditelantarkan; Perhatikan, lalai memperpanjang atau memperbarui HGB Anda, maka

disamakan dengan menelantarkan HGB Anda, sehingga tidaklah dapat kemudian Anda


3/11



menyatakan pihak lain telah menyerobot tanah Anda,

Pasal 36 PP 40 Tahun 1996:

(1) Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara. Inilah sebabnya pihak ketiga dapat

mengajukan permohonan hak atas tanah negara yang bersifat baru tanpa alas hak sekalipun,

karena HGB yang ditelantarkan kembali sebagai tanah negara.

(2) Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan pemegang Hak

Pengelolaan.

(3) Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

mengakibatkann tanahnya kembali ke dalam penguasaan pemegang Hak Milik.

Pasal 37 Ayat (1) PP 40 Tahun 1996:

(1) Apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Negara hapus dan tidak diper-panjang atau tidak

diperbaharui, maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib membongkar bangunan dan

benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam

keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya Hak Guna

Bangunan.

(2) Dalam hal bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih

diperlukan, maka bekas pemegang hak diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya diatur

lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(3) Pembongkaran bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilaksanakan atas biaya bekas pemegang Hak Guna Bangunan.


4/11



(4) Jika bekas pemegang Hak Guna Bangunan lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), maka bangunan dan benda-benda yang ada di atas tanah bekas

Hak Guna Bangunan itu dibongkar oleh Pemerintah atas biaya bekas pemegang Hak Guna

Bangunan.

Pasal 38 PP 40 Tahun 1996: “ Apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaanatau atas tanah Hak Milik hapus sebagaimana dimaksud Pasal 35, maka bekas pemegang Hak

Guna Bangunan wajib menyerahkan tanahnya kepada pemegang Hak Pengelolaan atau

pemegang Hak Milik dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian

penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah

Hak Milik .”

Dikarenakan Pasal 21 PP 40 Tahun 1996 mengatur: “Tanah yang dapat diberikan

dengan Hak Guna Bangunan adalah:

a. Tanah Negara;

b. Tanah Hak Pengelolaan

c. Tanah Hak Milik.

… maka karakteristik tiap HGB menjadi kasuistik sebagaimana dirinci dibawah ini.

Contoh, peralihan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan harus dengan

persetujuan tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan. Sementara peralihan Hak Guna

Bangunan atas tanah Hak Milik harus dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak

Milik yang bersangkutan. (Pasal 34 PP 40 Tahun 1996)

Pasal 23 Ayat (2) PP 40 Tahun 1996 : “Hak Guna Bangunan atas tanah Negara atau

atas tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan.”


5/11




(1) Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian oleh pemegang

Hak Milik dengan akta yang dibuat oeh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

(2) Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

(3) Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).


(1) Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan untuk jangka

waktu paling lama tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun.

(2) Sesudah jangka waktu Hak Guna Bangunan dan perpanjangannya sebagai-mana

dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada bekas pemegang hak dapat diberikan

pembaharuan Hak Guna Bangunan di atas tanah yang sama.

Bandingkan dengan Pasal 29 PP 40 Tahun 1996:

(1) Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik diberikan untuk jangka waktu paling lama

tiga puluh tahun.

(2) Atas kesepakatan antara pemegang Hak Guna Bangunan dengan pemegang Hak

Milik, Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik dapat diperbaharui dengan pemberian

Hak Guna Bangunan baru dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

dan hak tersebut wajib didaftarkan.


6/11




(1) Hak Guna Bangunan atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, atas

permohonan pemegang hak dapat diperpanjang atau diperbaharui, jika memenuhi

syarat :

a. tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan

pemberian hak tersebut;

b. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;

dan

c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak sebagai-mana

dimaksud dalam Pasal 19.

d. tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.

(2) Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan diperpanjang atau diper-baharui

atas permohonan pemegang Hak Guna Bangunan setelah mendapat persetujuan dari

pemegang Hak Pengelolaan.

Pasal 32 PP 40 Tahun 1996: “Pemegang Hak Guna Bangunann berhak menguasai

dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan selama waktu

tertentu untuk mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi atau

usahanya serta untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain dan membebaninya.”

Pasal 33 PP 40 Tahun 1996

(1) Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak

Tanggungan.


7/11



(2) Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hapus dengan hapusnya Hak

Guna Bangunan.

Sementara bagi Anda yang hendak memperpanjang tanah bersama tempat berdirinya

rumah susun/apartemen/kondominium Anda, maka ketentuan jangka waktu perpanjangan

tanah bersama Rumah Susun meliputi jangka waktu Perpanjangan Hak Guna Bangunansebagai tanah bersama dan Pencatatan Perpanjangan pada buku tanah dan sertipikat

Hak Milik Satuan Rumah Susun

Adapun persyaratan yang diwajibkan dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010:

1. Formulir permohonan kolektif atas nama anggota PPRS (Persatuan Penghuni Rumah

Susun) yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai

cukup

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan

3. Fotocopy identitas para pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah

dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

4. Sertipikat asli HGB (ada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan)

5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh

petugas loket

…

Atau bila Anda merasa perlu konsultasi secara intensif, Anda dapat menghubungi

kami, legal consultant pada SHIETRA & PARTNERS guna konsultasi yang lebih

komprehensif. NOTE: No free consultation.***


8/11



N o t e : D i l a r a n g k e r a s m e n g u t i p a t a u m e n y a d u r s e b a g i a n a t a u p u n s e p a r u h i s i p u b l i k a s i

i n i d a l a m b l o g i n i m a u p u n t u r u n a n n y a t a n p a i z i n t e r t u l i s d a r i p e n u l i s . A n c a m a n

h u k u m a n p i d a n a p e n j a r a b e r d a s a r k a n U U H a k C i p t a b e r l a k u b a g i s e t i a p p e l a n g g a r

y a n g d e n g a n s e n g a j a m a u p u n l a l a i m e l a n g g a r h a k c i p t a k a m i .

Demikian salah satu contoh legal product yang kami hasilkan untuk permasalahan corporate,

namun tidak terbatas pada pelayanan hukum dibidang Perbankan, Asuransi, Penanaman Modal

Asing maupun Dalam Negeri, Tambang Mineral Batubara, Energi, Hukum Jaminan, Manufacture,

Industri, Perdagangan, Perikanan Kelauan, Pertanahan Agraria, Hukum Konstruksi, Transportasi

Pengangkutan, Ketenagakerjaan, Isu Lingkungan, Real Estate, Perkebungan, Pasal Modal, dan

segala bidang lainnya. berupa legal opinion, legal research, legal due dilligence (legal audit),

membuat konsep surat uji materiel kepada MA maupun MK, surat permohonan fatwa hukum, surat

gugatan, surat jawaban, replik, duplik, banding, maupun memori kasasi. Sub-bidang yang menjadi

pelayanan kami diantaranya namun tidak terbatas pada bidang-bidang diatas dan segala isu hukum

yang melingkupinya hingga jasa pengurusan pembuatan izin perusahaan, legal drafting, contract

review, etc. kami pun menyediakan jasa konsultasi hukum pidana, disamping jasa freelance legal

coporate serta mengisi berbagai seminar dan pembicara pada pelatihan-pelatihan terkait hukum

Indonesia.

J i k a t e r d a p a t p e r t a n y a a n l e b i h l a n j u t a t a u p e r m a s a l a h a n

h u k u m l a i n n y a , k a m i p e r s i l a h k a n u n t u k d i l a y a n g k a n k e p a d a

k a m i , S H I E T R A & P A R T N E R S , K o n s u l t a n H u k u m , J a k a r t a . K a m i

m e n y e d i a k a n j a s a k o n s u l t a s i h u k u m , c o r p o r a t e m a u p u n n o n -

c o r p o r a t e d a n m e n y e n a i f e e , d a p a t d i n e g o s i a s i k a n .

If there any legal issues, please contact us, SHIETRA & PARTNERS, at:


9/11



[email protected] , correspondent by Yahoo Messenger at

[email protected] , or in phone-cell at: 0-88-88-91-95-18 (Rp.50.000,-/minute,

and you have to transfer the fund before take a call). We provide every kinds of legal

services such as legal products, consultation, take care of permits, such as Corporate

matters, as well as litigation case (as consultor or consultant legal servises only).

Note: Kami menyediakan dua jenis paket layanan jasa konsultasi, dan setiap pengguna jasa kami,

baik via telepon, email, maupun YM, dianggap telah mengetahui serta memilih tunduk atas

syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- B i l a SHIETRA & PARTNERS

t e l a h m e n j a d i v e n d o r r e k a n a n l e g a l c o n s u l t a n t A n d a ,

m a k a c o n s u l t a t i o n f e e / c h a r g e a k a n k a m i b e r i k a n d i s k o n k h u s u s a t a s s e t i a p k o n s u l t a s i m a u p u n l e g a l

p r o d u c t l a i n n y a . U n t u k l e g a l p r o d u c t s e p e r t i l e g a l o p i n i o n , k a m i b e r i k a n d u a o p s i : “ o p i n i h u k u m f o r m i l ”

a t a u “ o p i n i h u k u m y a n g d i s e m p u r n a k a n d e n g a n s u r v e y p a d a i n s t a n s i t e r k a i t ” d e n g a n f e e s e s u a i

k e s e p a k a t a n y a n g d a p a t d i n e g o s i a s i k a n s e s u a i t i n g k a t / l e v e l l e g a l m a

e r s ;

- Kami menyediakan jasa Due Legal Dilligence, seperti mencari tahu anggaran dasar maupun

akta pendirian Perseroan Terbatas, baik PT yang berdiri di dalam maupun di luar Jakarta.

Legalitas usaha seperti yang tercantum dalam Tambahan Berita Negara yang memuatanggaran dasar maupun akta pendirian suatu PT sebagai badan hukum, tentunya amatlah

penting bagi Anda yang hendak melakukan pendekatan bisnis, seperti merger, akuisisi, joint

venture, ataupun kongsi dagang dengan calon rekanan PT atau pun firma dan CV Anda.

- Untuk setiap legal opini, kami memasang tarif bervariasi dan bersifat progresif. Masing-masing

legal opini bagi yang belum menjadi rekanan kami, fee sebesar Rp.1.000.000,- (Rupiah: satu juta

rupiah) dan dapat lebih tinggi sesuai tingkat kedalaman permasalahan;


10/11



- Untuk jasa analisis/eksaminasi terhadap putusan pengadilan guna menimbang langkah hukum

selanjutnya, sebagai narasumber dalam seminar, pembuatan kontrak maupun review kontrak, fee

sesuai negosiasi;

‐ Untuk setiap pertanyaan via telepon maupun YM, kami memasang tarif sebesar

Rp.50.000,‐ Rupiah: lima puluh ribu per menit. Term and condition: Kami tidak

melayani konsultasi via telepon sebelum Anda menyetorkan dana konsultasi ke nomor

rekening kami, per paket Rp.1.000.000,‐ untuk 20 menit dan berlaku kelipatan. Sisa

dana tidak akan dikembalikan. Satu paket hanya berlaku untuk SATU KALI sambungan

telepon. Setelah menyetorkan, lakukan verifikasi via email / SMS, maka baru dapat kami

layani konsultasi via telepon.

- Atas setiap legal produk maupun opini, berlaku asas sans prejudice, semua menjadi tanggung jawab pribadi pengguna jasa baik secara perdata maupun pidana dan membebaskan

kami dari segala tuntutan maupun gugatan hukum.

Silahkah ajukan proposal Penawaran Anda untuk menjadi Pengguna Jasa legal consultant

SHIETRA & PARTNERS serta Sebagai Official Vendor Rekanan Anda.

Diposkan 6th February 2015 oleh Author

0 Tambahkan komentar


11/11



Keluar

Beri tahu saya

Masukkan komentar Anda...

Beri komentar sebagai: Unknown (Goo

Publikasikan

Pratinjau
http://hery-shietra.blogspot.com/logout?d=https://www.blogger.com/logout-redirect.g?blogID%3D1330561670655640739%26postID%3D428678205295556694

Hak Guna Bangunan, Perhatikan Jangka Waktu Hak Atas Tanah Anda !!!

Documents

Transcript of Hak Guna Bangunan, Perhatikan Jangka Waktu Hak Atas Tanah Anda !!!