HARMONISASIPEMERINTAHAN PUSAT & DAERAH

X IISPPKN

NAMA ANGGOTA KELOMPOK IV :

• ALBI HENDRAWAN

• M. FARHAN ZUHDI

• NABILA SUMARNO PUTRI

• KHOIRUN ANNISA

PENGERTIAN PEMERINTAHAN PUSAT

• PEMERINTAH PUSAT ADALAH PENYELENGGARA PEMERINTAHAN NKRI, YAKNI PRESIDEN DENGAN DIBANTU SEORANG WAKIL PRESIDEN DAN OLEH MENTERI-MENTERI NEGARA. PEMERINTAH PUSAT ADALAH PEMERINTAHAN SECARA NASIONAL YANG BERKEDUDUKAN DI IBU KOTA NKRI

• PEMERINTAH PUSAT TERDIRI ATAS PERANGKAT NKRI YANG TERDIRI DARI PRESIDEN DAN PARA PEMBANTU PRESIDEN, YAITU WAKIL PRESIDEN, MENTERI-MENTERI, DAN LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH PEMERINTAHAN PUSAT. LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT DIBAGI MENJADI TIGA, YAITU LEMABAGA EKSEKUTIF, YUDIKATIF DAN LEGISLATIF.

A. KEKUASAAN EKSEKUTIF :

1. PRESIDEN

2. WAKIL PRESIDEN

3. MENTERI

B. KEKUASAAN LEGISLATIF :

1. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

(MPR)

2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

3. DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

C. KEKUASAAN YUDIKATIF :

1. MAHKAMAH AGUNG (MA)

2. MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

3. KOMISI YUDISIAL

KEWENANGAN PEMERINTAHAN PUSAT

UUD 1945 JUGA MENYATAKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI DAN KABUPATEN) DIBERI KEWENANGAn UNTUK MENJALANKAN PEMERINTAHAN SENDIRI DENGAN OTONOMI SELUAS-LUASNYA (BAB VI) PASAL 18 AYAT 5 UUD 1945 HASIL AMANDEMEN. OTONOMI ARTINYA KEKUASAAN UNTUK MENGATUR DAERAHNYA SENDIRI.

NAMUN DEMIKIAN ADA URUSAN-URUSAN PEMERINTAHAN YANG TETAP MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN PUSAT, YAITU :

1. URUSAN POLITIK LUAR NEGERI

2. URURUSAN PERTAHANAN

3. URURSAN KEAMANAN

4. URURSAN MONETER

5. URURSAN AGAMA

6. URURSAN YUSTISI

PENGERTIAN PEMERINTAHAN DAERAH

UUD 1945 HASIL AMANDEN PADA BAB VI PASAL 18 AYAT 3 :

“PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN, DAN KOTA MEMILIKI DPRD, YANG ANGGOTA-ANGGOTANYA DIPILIH MEMLALUI

PEMELIHAN UMUM”

“GUBERNUR, BUPATI, SAN WALI KOTA MASING-MASING SEBAGA KEPALA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA”

MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004 PADA PASAL 1 AYAT 2 :

PEMERINTAH DAETAH ADALAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN

DENGAN PRINSIP OTONOMI YANG SELUAS-LUASNYA DALAM SISTEM DAN PRINSIP NKRI

BAGAN PEMERINTAH PUSAT & PEMERINTAHAN DAERAH

PEMERINTAHAN PUSAT

PEMERINTAHAN PROVINSI

PEMERINTAHAN KOTA/KAB

PEMERINTAHAN KOTA/KAB

PEMERINTAHAN PROVINSI

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

MENCAKUP SEMUA URUSAN DALAM BIDANG

PEMERINTAHAN, KECUALI URUSAN-URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN PUSAT

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH, MENURUT UU NO.

32 TAHUN 2004, ADA KEWENANGAN YANG BERFIFAT WAJIB DAN

BERSIFAT PILIHAN

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH, MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004, ADA KEWENANGAN YANG BERFIFAT WAJIB, YAITU :

• PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN

• PERENCANAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGAWASAN TATA RUANG

• PENYELENGGARA KETERTITAB UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

• PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UMUM

• PENANGANAN KESEHATAN

• PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA MANUSIA POTENSIAL

TERIMAKASIH