Harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah

of 11 /11
HARMONISASI PEMERINTAHAN PUSAT & DAERAH X IIS PPKN

Transcript of Harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah

Page 1: Harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah

HARMONISASIPEMERINTAHAN PUSAT & DAERAH

X IISPPKN

Page 2: Harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah

NAMA ANGGOTA KELOMPOK IV :

• ALBI HENDRAWAN

• M. FARHAN ZUHDI

• NABILA SUMARNO PUTRI

• KHOIRUN ANNISA

Page 3: Harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah

PENGERTIAN PEMERINTAHAN PUSAT

• PEMERINTAH PUSAT ADALAH PENYELENGGARA PEMERINTAHAN NKRI, YAKNI PRESIDEN DENGAN DIBANTU SEORANG WAKIL PRESIDEN DAN OLEH MENTERI-MENTERI NEGARA. PEMERINTAH PUSAT ADALAH PEMERINTAHAN SECARA NASIONAL YANG BERKEDUDUKAN DI IBU KOTA NKRI

Page 4: Harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah

• PEMERINTAH PUSAT TERDIRI ATAS PERANGKAT NKRI YANG TERDIRI DARI PRESIDEN DAN PARA PEMBANTU PRESIDEN, YAITU WAKIL PRESIDEN, MENTERI-MENTERI, DAN LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH PEMERINTAHAN PUSAT. LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT DIBAGI MENJADI TIGA, YAITU LEMABAGA EKSEKUTIF, YUDIKATIF DAN LEGISLATIF.

A. KEKUASAAN EKSEKUTIF :

1. PRESIDEN

2. WAKIL PRESIDEN

3. MENTERI

B. KEKUASAAN LEGISLATIF :

1. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

(MPR)

2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

3. DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

C. KEKUASAAN YUDIKATIF :

1. MAHKAMAH AGUNG (MA)

2. MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

3. KOMISI YUDISIAL

Page 5: Harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah

KEWENANGAN PEMERINTAHAN PUSAT

UUD 1945 JUGA MENYATAKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI DAN KABUPATEN) DIBERI KEWENANGAn UNTUK MENJALANKAN PEMERINTAHAN SENDIRI DENGAN OTONOMI SELUAS-LUASNYA (BAB VI) PASAL 18 AYAT 5 UUD 1945 HASIL AMANDEMEN. OTONOMI ARTINYA KEKUASAAN UNTUK MENGATUR DAERAHNYA SENDIRI.

NAMUN DEMIKIAN ADA URUSAN-URUSAN PEMERINTAHAN YANG TETAP MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN PUSAT, YAITU :

1. URUSAN POLITIK LUAR NEGERI

2. URURUSAN PERTAHANAN

3. URURSAN KEAMANAN

4. URURSAN MONETER

5. URURSAN AGAMA

6. URURSAN YUSTISI

Page 6: Harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah

PENGERTIAN PEMERINTAHAN DAERAH

UUD 1945 HASIL AMANDEN PADA BAB VI PASAL 18 AYAT 3 :

“PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN, DAN KOTA MEMILIKI DPRD, YANG ANGGOTA-ANGGOTANYA DIPILIH MEMLALUI

PEMELIHAN UMUM”

“GUBERNUR, BUPATI, SAN WALI KOTA MASING-MASING SEBAGA KEPALA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA”

MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004 PADA PASAL 1 AYAT 2 :

PEMERINTAH DAETAH ADALAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN

DENGAN PRINSIP OTONOMI YANG SELUAS-LUASNYA DALAM SISTEM DAN PRINSIP NKRI

Page 7: Harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah

BAGAN PEMERINTAH PUSAT & PEMERINTAHAN DAERAH

PEMERINTAHAN PUSAT

PEMERINTAHAN PROVINSI

PEMERINTAHAN KOTA/KAB

PEMERINTAHAN KOTA/KAB

PEMERINTAHAN PROVINSI

Page 8: Harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

MENCAKUP SEMUA URUSAN DALAM BIDANG

PEMERINTAHAN, KECUALI URUSAN-URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN PUSAT

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH, MENURUT UU NO.

32 TAHUN 2004, ADA KEWENANGAN YANG BERFIFAT WAJIB DAN

BERSIFAT PILIHAN

Page 9: Harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH, MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004, ADA KEWENANGAN YANG BERFIFAT WAJIB, YAITU :

• PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN

• PERENCANAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGAWASAN TATA RUANG

• PENYELENGGARA KETERTITAB UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

• PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UMUM

• PENANGANAN KESEHATAN

• PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA MANUSIA POTENSIAL

Page 10: Harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah
Page 11: Harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah

TERIMAKASIH