Homepage http://www.beacukai.go.id

TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG

IMPOR

Jakarta, 22 Juni 2007

Visi

Misi Pelayanan yang terbaik kepada

industri, perdagangan dan masyarakat

Sejajar dengan institusi Kepabeanan dan Cukai di dunia di bidang kinerja dan citra.

Revenue Collector

Trade Facilitator

Industrial Assistance

Community Protector

CUSTOMS

THE MISSION

MISSIO

NS

FungsiMemberi fasilitas perdagangan (a.l. peningkatan kelancaran arus barang dan perdagangan) sehingga dapat menekan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif.

Memberi dukungan kepada industri dalam negeri sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar internasional.

Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, PDRI, dan Cukai.

Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi yang dapat mengganggu kesehatan dan keamanan serta moralitas.

Trade Facilitator

Industrial Assistance

RevenueCollector

CommunityProtector

Fasilitasi Perdagangan

CUSTOMS

THE KEY OBJECTIVES

OB

JECTIVES

Menjamin Kepatuhan Masyarakat

RISKs

PELAYANAN

REVITALISASI REFORMASI BEA DAN CUKAI

PENEGAKAN

HUKUM

INTEGRITAS

KOORDINASI DENGANSTAKEHOL

DER

Menghilangkan ekonomi biaya tinggi

dan mencegah undervaluation

Memerangi perdagangan ilegal dan meningkatkan

kinerja bea dan cukai

Membangun integritas pegawai

Mendukung partisipasi aktif stakeholders

• Pembaharuan Prosedur Impor & Pengeluaran Barang• Minimalisasi kontak• Modernisasi dan otomasi• Penggunaan Teknologi Informasi• Single Administration Document• Pertukaran Data Elektronik

• Tekad konkret pimpinan disertai konsep yang jelas

• Pembaharuan perturan dengan formulasi bentuk pelanggaran yang mempunyai efek yang menghambat

• Transparansi dan akuntabilitas• Wilayah tanggung jawab yang jelas bagi

tiap pegawai• Tatalaksana dan prosedur yang jelas

• Kode etik dan perilaku menjadi kesepakatan nilai yang dianut

• Manajemen kepegawaian berdasarkan Good Governance

• Manajemen kepegawaian berdasarkan kinerja

• Optimalisasi pemanfaatan Website ( referensi, peraturan, konsultasi, pelayanan on-line )

• Secara intensif melibatkan stakeholders dalam penyusunan kebijakan

REFORMASI BEA DAN CUKAI

PROGRAMPROGRAMPROGRAM

MISSION OF CUSTOMS

TRADE FACILITATORINDUSTRIAL ASSISTANCEREVENUE COLLECTION

COMMUNITY PROTECTOR

(TRADE OFF)

SERVICE CONTROL

GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES

LEGALITY, TRANSPARANCY, ACCOUNTABILITY, PARTICIPATION

GOOD GOVERNANCE

Dalam menjalankan fungsi tersebut, berdasarkan peraturan perundangan-undangan, DJBC menetapkan kebijakan yang dapat diberikan dalam rangka impor :

• kemudahan di bidang impor atau ekspor;

• fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk .

Industrial Assistance Trade Facilitator&

TATALAKSANA KEPABEANANDI BIDANG IMPOR

UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006;

Kep. Menkeu No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003;

Kep. DJBC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P-06/BC/2007.

IMPOR Kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean

KEPABEANAN adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai BARANG IMPOR dan terutang Bea Masuk

DAERAH PABEAN adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

IMPOR UNTUK DIPAKAI :• Memasukkan barang ke dalam Daerah

Pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau

• Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

Impor untuk dipakai

Impor Sementara

Pengeluaran Ke TPB

Pengeluaran ke TPS lainnya

- Pembayaran - Penjaluran - Pemeriksaan

Pabean

Pengeluaran untuk diangkut lanjut

PE

NY

ELE

SA

IAN

BA

RA

NG

IMP

OR

PENYELESAIAN BARANG IMPOR

SYARAT PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

Setelah diserahkan :• PEMBERITAHUAN PABEAN DAN DILUNASI BEA

MASUK & PDRI;• PEMBERITAHUAN PABEAN DAN JAMINAN; ATAU• DOKUMEN PELENGKAP PABEAN DAN JAMINAN.

Customs Automation System

ImporterBonded Zone/

WarehouseEDI

Network

EDI – Kawasan Berikat

Bank

Online Payment System

EDI - Import

EDI - Manifest

EDI - Export

Shipping Agent

Exporter

Bonded (W/H) Decl.

Module of PIB EDI Version 4.2

Module of BANK Version 5.2

Module of PEB EDI Version 1.0

Module of Manifest-EDI

Module of BZ/ WH Company

Import Declaration

Customs Response

Credit Advice

Debit Advice

Customs Cargo

Customs ResponseExport Declar. Customs

Response

Customs Respons

CUSTOMS SERVICE OFFICE

On-line PAYMENT System

EDI-MANIFEST System

EXPORT Service Appl’ System

IMPORT Service Appl. System

Customs IntelligenceDatabase System

Customs Response

Data of Declar.

Customs Head Office/

5. Order Pengiriman

EksportirImportir/PPJK

Perusahaan Pelayaran /

penerbangan

1. Sales Contract

2. A

plik

asi L

/C

3. Pembukaan L/C

4. P

ener

usan

L/C

6. Pengiriman barang

7. B/L atau AWB (Non

L/C)

(Pembayaran dengan L/C atau

Non L/C)

Bank Bank

8.b.

Pem

baya

ran

7. B/L atau AWB

9.a. B/L atau AWB

10.a

. B/L

ata

u A

WB

Perusahaan Pelayaran /

penerbangan8.

a. B

/L a

tau

AWB

9.b. Pembayaran

10.b

. Pem

baya

ran

4. Sebelum kapal merapat : Karantina periksa kapal untuk penetapan bebas karantina.

5. Saat kapal merapat : pelayanan pandu/tunda, penyambungan telepon kapal, pelayanan tambat & pelayanan air kapal.

6. Bongkar barang impor : importir menyerahkan Kartu Impor kpd PBM/UTPK, diikuti bongkar muat & penumpukan barang.

DJBCImportir/PPJK

PELABUHAN LAUT/UDARA

Instansi terkait (persyaratan/ perijinan/pengawasan, misal : Deptan, karantina, Deperdag,

Depperin, Depkes, Badan POM, Polri, BKPM, Ditjen

Pajak, dll.)

Perusahaan Pelayaran /

penerbangan AD.PEL/AD.BANDARAPT.PELINDO/PERUM

ANGKASA PURA

1. RKSP

2.2.

P

embe

ritah

uan

7/8. Persyaratan

impor

3. Persetujuan PPKB

2.3. PPKB

2.1. Manifest

2.4. Bayar

DJBC

Importir/PPJK

2. P I B + Bukti Bayar

Bank

1.a. Bayar BM + PDRI

1.b. Credit Advice

Jalur Hijau/

Prioritas

Jalur Merah

SPPB

3/8. SPPB

SPJM

PELABUHAN LAUT/UDARAAD.PEL/AD.BANDARA

PT.PELINDO/PERUM ANGKASA PURA

5. SPJM

6. Persiapan

pemeriksaan fisik 7.a. Pemeriksaan

fisik

7.b. LHP

4

Importir/PPJK

PELABUHAN LAUT/UDARAAD.PEL/AD.BANDARA

PT.PELINDO/PERUM ANGKASA PURA

SPPB

Bank

3. SP2 / TILA /SRT JALAN

2. Bayar sewa gudang /sewa lapangan penumpukan, Biaya gerakan (lift on/lift off)

Bukti pelu

nasan

PERUSAHAAN PENGANGKUTAN

GUDANG IMPORTIR

4. Menghubungi petugas untuk memastikan posisi barang

SPPB + SP2/Tila/Surat Jalan

Gate

6. Menyerahkan SPPB + SP2/Tila/Surat Jalan

Perusahaan Pelayaran / penerbangan

1.a.

Bay

ar b

iaya

dem

urag

e &

ja

min

an c

onta

iner

+ B

L/AW

B

1.b.

DO

5. Menghubungi perush.

pengangkutan

MandatoryCheck

ContentCheck

SelectivityProcessing

Jalur Merah

PIB

AnalyzingPoint

Jalur Hijau

Scan X-RayExamination

PemeriksaanFisik

PemeriksaanDokumen

PriorityChannel

SPPB

DebitAdvice(PaymentReceipt)

CreditAdvice

Customs Service Office

Detil Proses Customs Clearance (Melalui Electronic Data Interchange / EDI)

Bank

PaymentOf Duty

IMPORTIR/ PPJK

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

CustomsResponse EDI

Network

CustomsServiceSystem

JALUR MERAH, dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik barang;

JALUR HIJAU, hanya dilakukan pemeriksaan dokumen;

JALUR PRIORITAS, tidak dilakukan pemeriksaan seperti JALUR MERAH atau JALUR HIJAU.

PENJALURAN

Matriks PENJALURAN

Komoditi &/ NADitetapkan Pem.

Very Low Risk/Jalur Prioritas

Pemeriksaan Fisik di Lokasi Importir

Pemeriksaan Fisik 10%

High Risk Pemeriksaan Fisik 100%

Pemeriksaan Fisik 30%

Komoditi &/ Negara Asal

Importir

High Risk

Medium Risk

Low Risk

Low Risk

• Importir dan importasi yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam kriteria jalur merah

• Importir yang ditetapkan sebagai Importir Jalur Prioritas

KRITERIA JALUR HIJAU

Kriteria Jalur Prioritas

1. Importir baru;2. Importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi

(high risk importir);3. Barang impor sementara;4. Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II;5. Barang re-impor;6. Terkena pemeriksaan acak;7. Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh

Pemerintah; 8. Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko

tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi.

KRITERIA JALUR MERAH

1. Jalur Merah dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;

2. Jalur Hijau hanya dilakukan penelitian dokumen;

3. Jalur Prioritas tidak dilakukan Pemeriksaan Pabean sebagaimana yang dilakukan terhadap jalur merah atau hijau.

PEMERIKSAAN PABEAN

Pemeriksaan fisik • Pemeriksaan Biasa

– P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor

• Pemeriksaan dengan alat Hi-co scan X-ray – KEP 97/BC/2003 – Penegasan DJBC (terlampir)

• Pemeriksaan di lapangan/gudang importir– P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik

barang Impor

- Terdapat 4 tingkatan pemeriksaan fisik : - Mendalam – barang diperiksa 100%- Sedang – barang diperiksa 30 % - Rendah – barang diperiksa 10% - Sangat rendah – barang diperiksa di gudang

importir (importir jalur prioritas)

- pemeriksaan fisik dilakukan dengan memreiksa barang secara merata sesuai dengan % pemeriksaan terhadap keseluruhan barang.

PEMERIKSAAN FISIK BARANG

Pembayaran Biasa :

1. semua pembayaran dilakukan di Bank 2. Pembayaran di Bea dan Cukai hanya

diperbolehkan dalam hal - Tidak terdapat bank devisa persepsi - Untuk barang impor awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang penumpang

PEMBAYARAN

Impor Sementara

Barang impor sementara yang akan dipindahkan dari lokasi pengawasan Kantor Pabean ke lokasi pengawasan Kantor Pabean lainnya, wajib mendapat ijin dari:

1. Direktur Jenderal dalam hal Kantor Pabean tujuan berada di Kantor Wilayah lain;

2. Kepala Kantor Wilayah dalam hal Kantor Pabean tujuan berada di Kantor Wilayah yang sama.

Impor untuk TPB (1) Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean

dengan tujuan untuk ditimbun di TPB dilakukan dengan menggunakan BC 2.3 yang diajukan kepada Pejabat di Kantor Pabean yang mengawasi TPB.

(2) Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean melalui Perusahaan Jasa Titipan untuk tujuan TPB diatur dalam Kep Dirjen No. 83/BC/2002 tentang Perubahan Keputusan Dirjen No. 78/BC/1997 tentang petunjuk pelaksanaan Penyelesaian Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Melalui Jasa Titipan dan Kiriman Pos.

• PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB), dibuat dengan MODUL IMPORTIR/PPJK

• DOKUMEN PELENGKAP PABEAN :– INVOICE– PACKING LIST– BILL OF LADING / AIRWAY BILL– POLIS ASURANSI– BUKTI BAYAR BM & PDRI (SSPCP)– SURAT KUASA, JIKA PEMBERITAHU PPJK

• NILAI PABEAN = HARGA CIF X KURS• NILAI IMPOR = NILAI PABEAN +

BM

TOTAL BM & PDRI ADALAH:• BM = %BM x NILAI PABEAN• PPN = %PPN x NILAI IMPOR• PPnBM = %PPnBM x NILAI IMPOR• PPh = %PPh x NILAI IMPOR

Jenis Fasilitas Bea Masuk

PEMBEBASAN(Pasal 25 Ayat (1) UU 10/1995 jo UU 17/2006)

FASILITAS ATAS BEA MASUK

PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN(Pasal 26 Ayat (1) UU 10/1995 jo UU 17/2006)

PERIJINAN / TATA NIAGA

• Jenis :– Melekat kepada subjek (importir), misalnya

NPIK– Melekat kepada objek (barang) misalnya ijin

ML (makanan luar) dari BPOM • Prinsip umum : Perijinan harus ada pada

saat importir mengajukan PIB • Untuk Jalur Prioritas, karena tidak

dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik didepan, maka ijin dianggap telah dipenuhi.

a. perwakilan negara asing & pejabatnya;b. untuk keperluan badan internasional;c. buku ilmu pengetahuan;d. kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,

kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;e. keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu

yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;f. keperluan litbang ilmu pengatahuan;g. keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya;h. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan

kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

i. dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

j. dst.

(Pasal 25 ayat (1) UU 10/1995 jo UU 17/2006)

Pembebasan Bea Masuk atas impor barang :

Tanya Jawab

TERIMA KASIH

HUBUNGI :

Telp 4890308 ext 207fax. 4701734

http://www.beacukai.go.id

Info ?