Kelompok : Ainun Oktavia S. Ani Anjaswati Ayu Melati p. Fajar Agus S. Inca Amelia F. Resti Pertiwi Rizky Pangestuti Rasyid Akbar

Hubungan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah

Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintahan pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bak. Secara umum hubungan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Pusat yang mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam peraturan perundangan yang bersifat mengikat kedua belah pihak.

b. Tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena dampak akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara.

c. Peran pusat dalam kerangka otonomi daerah banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring,evaluasi, kontrol dan pemberdayaan sehingga daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah lebih bersifat pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya, daerah berwenang membuat kebijakan daerah. Kebijakan diambil daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Model Hubungan Pusat dan Daerah

A. Hubungan kedudukan pemerintah daerah terhadap pusat menurut Dennis Kavanagh:

1. Agency Model : pemerintah daerah dianggap sebagai pelaksana belaka

2. Partnership Model : pemerintah daerah memiliki kebebasan untuknmelakukan local

choice

B. Sistem Hubungan Pusat dan Daerah menurut Nimrod Raphaeli:

1. Comprehensive Local Government System : pemerintah pusat banyak sekali

menyerahkan urusan dan wewenangnya kepada pemerintah daerah. Pemerintah

Daerah memiliki kekuasaan yang besar.

2. Partnership System : beberapa urusan yang jumlahnya cukup memadai diserahkan

oleh pusat kepada daerah, wewenang lain tetap di pusat.

3. Dual System : imbangan kekuasaan pusat dan daerah telah mulai lebih banyak

dimiliki pusat pada daerah yang bersangkutan.

4. Integrated Administrative System : Pusat mengatur secara langsung daerah

bersangkutan mengenai segala pelayanan teknis melalui koordinatornya yang

berada di daerah/wilayah.

Lingkup hubungan pusat dan daerah antara lain meliputi hubungan

kewenangan, organisasi, keuangan, dan pengawasan.

Hubungan Kewenangan Pusat-Daerah Menurut UU No.32 Tahun 2004

Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan,yakni urusan pemerintahan yang terdiri dari :

a. Politik Luar Negeri, dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional.

b. Pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya.

c. Keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya.

d. Moneter, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan sebagainya.

e. Yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional, dan lain sebagainya.

f. Agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama dan sebagainya dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Undang- undang yang mengatur hubungan pemerintahn pusat dan daerah

• UUD 1945 Amandemen IV pasal 18 A ayat 1 & 2.• UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahn

Daerah pasal 2 ayat 1 – 9.Berdasarkan pengaturan pemerintahan tersebut , pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan kabupaten & kota mengurus dan mengatur urusan pemeinahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:a) perencanaan dan pengendalian pembangunan.b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.d) penyediaan sarana dan prasarana umum.e) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.f) penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota.g) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota.h) fasilitasi pengembangan koperasi,usaha kecil, dan menengah termasuk lintas

kabupaten/kota.i) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota.j) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh

kabupaten/kota.k) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. l) pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota.m) pelayanan kependudukan dan catatan sipil.n) pelayanan administrasi umum pemerintahan.o) penanganan bidang kesehatan. p) pengendalian lingkungan hidup.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan berskala kabupaten/kota meliputi :

a) perencanaan dan pengendalian pembangunan.b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.d) penyediaan sarana dan prasarana umum.e) penanganan bidang kesehatan.f) penyelenggaraan pendidikan.g) penanggulangan masalah sosial.h) pelayanan bidang ketenagakerjaan.i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.j) pengendalian lingkungan hidup.k) pelayanan pertanahan.l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.m) pelayanan administrasi umum pemerintahan.n) pelayanan administrasi penanaman modal.o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hak dan Kewajiban daerah otonomHak dan kewajiban daerah

otonomKewajiban daerah otonom

1. Mengatur dan mengrus sendiri urusan pemerintahannya.

2. Memilih pemimpin daerah3. Mengelola apatur4. Mengelola kekayaan

daerah5. Memungut pajak daerah6. Mendapatkan bagi

hasildari pengelolaan sumber daya alam dan sumber pendapatan lainyang sah

7. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalm peraturan perndang-unangan

1. Melindungi mastarakat.2. Menjaga persatuan dan kerukunan nasional.3. Meningkatkan kualitas moral masyarakat.4. Mengembangkan kehidupan demokrasi.5. Mewujudkan keadilan dam pemeataan.6. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.7. Menyediakan fasilitas sosial dan umum yang

layak.8. Mengembangkan sisem jaminan sosial.9. Menyusun reencana dan tata ruang daerah.10. Mengembangkan sumber daya produktif daerah.11. Melestarikan lingkungan hidup.12. Mengelola administrasi kependudukan.13. Melestarikan nilai sosial budaya.14. Membentuk dan menerapkan peraturan

perundang-undangan.

Jika ada yang ingin bertanya silahkan search pada kami..