Mata KuliahHUKUM ACARA MAHKAMAH

KONSTITUSIFakultas Hukum

KEDUDUKAN, FUNGSI, & KEWENANGAN

MAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA

04/05/2304/05/23 22

MahkamahMahkamah Konstitusi Konstitusi Republik IndonesiaRepublik Indonesia

CONSTITUTIONAL COURT OF REPUBLIC OF INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat 6 Jakarta 10110

04/05/2304/05/23 33

 

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001.

Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

MK RI merupakan yang ke – 78 di dunia

SEJARAH PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI

04/05/2304/05/23 44

BATAS WAKTU PEMBENTUKANMAHKAMAH KONSTITUSI

(Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 Perubahan keempat)

* MK paling lambat terbentuk tanggal 18 Agustus 2003.* Sebelum terbentuk kewenangannya dilakukan oleh MA.* MA telah mengeluarkan PERMA No. 02

Tahun 2002 tanggal 16 Oktober 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung

DPR dan Pemerintah kemudian membuat DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 (Lembaran Negara pada 13 Agustus 2003 (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316)Nomor 4316)

Tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya hakim konstitusi untuk pertama kalinya dibentuk yang dilanjutkan dengan pengucapan dibentuk yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003

04/05/2304/05/23 55

PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI MA KE MKMA KE MK

Ketentuan Peralihan Pasal 87 UU MK:Ketentuan Peralihan Pasal 87 UU MK:““Pada saat undang-undang ini berlaku, seluruh permohonan Pada saat undang-undang ini berlaku, seluruh permohonan

dan/atau gugatan yang diterima Mahkamah Agung dan dan/atau gugatan yang diterima Mahkamah Agung dan belum diputus berdasarkan ketentuan Pasal III Aturan belum diputus berdasarkan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, dialihkan kepada Mahkamah Peralihan UUD 1945, dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari Konstitusi dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk” kerja sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk”

TTanggal 15 Oktober 2003 MK menerima anggal 15 Oktober 2003 MK menerima pelimpahan kewenangan/perkara dari MApelimpahan kewenangan/perkara dari MA,, menandai mulai beroperasinya kegiatan MK menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945kehakiman menurut ketentuan UUD 1945

04/05/2304/05/23 77

KEBERADAAN & KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI

DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

* Keberadaan : - Diatur dalam UUD 1945 Perubahan Ketiga dan Keempat : Pasal 7B, 24 ayat (2), 24C ayat (1) s.d. (5), Pasal III

Aturan Peralihan.

- UU No. 24 Tahun 2003 LN Th. 2003 No. 98 tentang Mahkamah

Konstitusi. - UU No. 08 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang

Undang tentang Mahkamah Konstitusi * Kedudukan : - Sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman yang posisinya sejajar dengan Mahkamah Agung (MA) (Pasal 24 ayat 2).

- Merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 2 Undang-undang MK).

- MK berkedudukan di Ibukota Negara RI (Ps. 3 UU MK).

04/05/2304/05/23 88

PERINTAH ADANYA UU ORGANIK MK(Pasal 24C Ayat 6)

Mengatur :a. Prosedur pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi. b. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. c. Ketentuan lainnya tentang MK.

UU NO. 24 TAHUN 2003 / LN. TAHUN 2003 NO. 98TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

TANGGAL 13 AGUSTUS 2003

9

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 20032003

TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSITENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Bab IBab I :: Ketentuan UmumKetentuan Umum Bab IIBab II :: Kedudukan dan SusunanKedudukan dan Susunan Bab IIIBab III :: Kekuasaan Mahkamah Kekuasaan Mahkamah

KonstitusiKonstitusi Bab IVBab IV :: Pengangkatan dan Pengangkatan dan

Pemberhentian Pemberhentian Hakim KonstitusiHakim Konstitusi Bab VBab V :: Hukum AcaraHukum Acara Bab VIBab VI :: Lain-lainLain-lain Bab VIIBab VII :: Ketentuan PeralihanKetentuan Peralihan Bab VIIIBab VIII :: Ketentuan PenutupKetentuan Penutup

Fungsi Mahkamah KonstitusiFungsi Mahkamah Konstitusi

Mekanisme Mekanisme Judicial Control Judicial Control berdasarkan berdasarkan Norma Dasar (Norma Dasar (Basic NormBasic Norm) dalam UUD ) dalam UUD NRI 1945;NRI 1945;

Peradilan dengan kewenangan untuk Peradilan dengan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir;terakhir;

Putusan bersifat Final dan Mengikat, tidak Putusan bersifat Final dan Mengikat, tidak ada upaya Hukumada upaya Hukum

04/05/2304/05/23 1111

PERANPERAN MENJAGA TERSELENGGARANYA MENJAGA TERSELENGGARANYA

PEMERINTAHAN NEGARA YANG STABIL (PEMERINTAHAN NEGARA YANG STABIL (THE THE GUARDIAN OF THE CONSTITUTIONGUARDIAN OF THE CONSTITUTION))

MELAKUKAN KOREKSI TERHADAP PENGALAMAN MELAKUKAN KOREKSI TERHADAP PENGALAMAN KEHIDUPAN KETATANEGARAAN AKIBAT KEHIDUPAN KETATANEGARAAN AKIBAT PENAFSIRAN GANDA TERHADAP KONSTITUSI PENAFSIRAN GANDA TERHADAP KONSTITUSI ((THE JUDICIAL INTERPRETER OF THE THE JUDICIAL INTERPRETER OF THE CONSTITUTIONCONSTITUTION))

MELAKSANAKAN PRINSIP MELAKSANAKAN PRINSIP CHECK AND CHECK AND BALANCESBALANCES (MELALUI MEKANISME PERADILAN (MELALUI MEKANISME PERADILAN KONSTITUSIONAL)KONSTITUSIONAL)Pasal 24, 24C UUD 1945 – Pasal 1, 2, dan Penjelasan Pasal 24, 24C UUD 1945 – Pasal 1, 2, dan Penjelasan Umum UU No. 24 /2003 tentang Mahkamah KonstitusiUmum UU No. 24 /2003 tentang Mahkamah Konstitusi

04/05/2304/05/23 1212

TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG JAWAB DAN AKUNTABILITASAKUNTABILITAS

MENGUMUMKAN LAPORAN BERKALA MENGUMUMKAN LAPORAN BERKALA KEPADA MASYARAKAT, DIMUAT DALAM KEPADA MASYARAKAT, DIMUAT DALAM BERITA MAHKAMAH KONSTITUSIBERITA MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA YANG TERDAFTAR, DIPERIKSA DAN PERKARA YANG TERDAFTAR, DIPERIKSA DAN

DIPUTUSDIPUTUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN TUGAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN TUGAS

ADMINISTRASIADMINISTRASIMASYARAKAT MEMPUNYAI AKSES MASYARAKAT MEMPUNYAI AKSES TERHADAP PUTUSANTERHADAP PUTUSAN

(PASAL 13 DAN 14 UU MK)(PASAL 13 DAN 14 UU MK)

WEWENANG DAN KEWAJIBAN MKRIWEWENANG DAN KEWAJIBAN MKRI

Wewenang MKPasal 24C ayat (1) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.2. Memutus sengketa kewenangan

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.

3. Memutus pembubaran parpol. 4. Memutus perselisihan tentang hasil

pemilu.

Kewajiban MKPasal 24C ayat (2) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau

Wakil Presiden menurut UUD.

Wewenang TambahanPasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua UU 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah Penanganan sengketa hasil perolehan suara Pemilukada

The Guardian of The Constitution

The Final Interpreter of The Constitution

The Protector of The Citizen’sConstitutional Rights

The Guardian of The Democracy

The Protector of The Human Rights

(CONSTITUTIONAL CASES)

PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945[PASAL 50 s.d. Pasal 60 UU No. 24 Tahun 2003]

• PEMOHON: Subyek Hukum : 1. Perorangan WNI (termasuk kelompok orang) 2. Kesatuan masyarakat hukum adat 3. Badan hukum publik atau privat 4. Lembaga Negara Anggapan bahwa hak/kewenangan konstitusional subyek hukum tersebut dirugikan oleh UU yang bersangkutan.

• JENIS PENGUJIAN1.Pengujian Formil (prosedur pembentukan UU bertentangan dengan UUD 1945)2. Pengujian Materiil : Isi UU bertentangan dengan UUD 1945.

1515

Perlunya Pengujian UU di Indonesia Moh. Mahfud MD : Pertama, DPR dan Presiden sebagai lembaga legislatif yang membentuk UU,adalah lembaga politik yang sangat mungkin membuat UU atas dasar kepentingan politik mereka sendiri atau kelompok yang dominan di dalamnya.UU sebagai produk politik yang tidak lain dari kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing,bisa saja membentuk UU yang tidak sejalan dengan UUD,sehingga diperlukan adanya pengujian UU terhadap UUD.Kedua, DPR dan Pemerintah sebagai lembaga politik,kenyataannya lebih banyak berisi orang-orang yang bukan ahli hukum atau kurang biasa berpikir menurut logika hukum. Perekrutan mereka atas dasar ketokohan yang berhasil memperoleh dukungan politik,tanpa pertimbangan keahlian mereka di bidang hukum.Fakta demikian ini menyebabkan kemungkinan mambentuk UU yang tidak selaras dengan UUD,dan oleh karena itu diperlukan adanya pengujian undang-undang terhadap UUD demi menjaga tidak adanya UU yang bertentangan dengan UUD.

SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA

[PASL 61 S.D. 67 UU MK]

• LEMBAGA NEGARA : 1. MPR 5. KPU 2. PRESIDEN 6. KOMISI YUDISIAL 3. DPR 7. BANK SENTRAL 4. DPD 8. PEMERINTAH DAERAH 9. BPK• PEMOHON : Lembaga Negara yang kewenangannya diambil

Lembaga Negara lain • TERMOHON : Lembaga Negara yang mengambil kewenangan Lembaga Negara lain• OBYEK SENGKETA : Kewenangan yang diberi UUD 1945

1717

Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara

Kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, misalnya kalau terjadi sengketa kewenangan DPR dan DPD, karena kedua lembaga tersebut kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Perlu dicermati bahwa sengketa kewenangan pengawasan hakim yang pernah mencuat antara Mahkamah Agung dan Komisisi Yudisial, yang kemudian diadili oleh Mahkamah Konstitusi, itu adalah sengketa antara beberapa hakim agung dengan Komisi Yudisial oleh karena Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak memungkinkan Mahkamah Agung menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

PEMBUBARAN PARTAI POLITIK[PASAL 68 s.d.PASAL 73 UUMK]

• PEMOHON : Pemerintah• TERMOHON : Parpol yang dimohon dibubarkan• Alasan : Ideologi, Asas, Tujuan, Program, dan

Kegiatan bertentangan dengan UUD 1945• Bentuk : Pembatalan pendaftaran pada pemerintah

1919

Pembubaran Parpol harus dimohonkan oleh Pemerintah ke Mahkamah Konstitusi untuk disidangkan demi membuktikan benar tidaknya permohonan Pemerintah tentang ideologi , asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang bersangkutan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Jikalau terbukti, permohonan Pemerintah dikabulkan dan apabila tidak terbukti, permohonan Pemerintah ditolak.

Dengan ketentuan seperti ini, maka adagium politik sebagai panglima sudah berubah menjadi supremasi hukum.

2020

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Perselisihan tentang hasil pemilihan umum calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, begitu pula hasil pemilihan umum calon Presiden dan Wakil Presiden sudah pernah masuk ke MK dimulai sejak tahun 2004.

Perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah yang semula merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian dialihkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, secara efektif beralih ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 November 2008.

PERSELISIHAN HASIL PEMILU[PASAL 74 s.d. PASAL 79 UUMK]

• PEMOHON : 1. Perorangan peserta pemilu DPD 2. Parpol peserta pemilu 3. Pasangan capres/cawapres peserta pilpres• TERMOHON : KPU• OBYEK PERSELISIHAN : Penetapan hasil pemilu oleh KPU secara nasional

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH

[Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 jo. PMK No. 15 Tahun 2008]

• PEMOHON : Pasangan Calon Kepala Daerah & Wkl Kepala Daerah• TERMOHON : KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota• OBYEK PERSELISIHAN : Penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota

IMPEACHMENT DPR TERHADAP PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN

[PASAL 80 s.d. 85 UUMK]

• PEMOHON : DPR (disetujui minimal 2//3 dari 2/3 anggota yang hadir)• TERMOHON : Presiden dan/atu Wapres• ALASAN : 1. Presiden dan/atau Wapres melanggar hukum: a. Pengkhianatan terhadap negara b. Korupsi c. Penyuapan d. Tindak pidana berat lainnya e. Perbuatan tercela 2. Presiden/Wapres tak lagi memenuhi syarat berdasarkan UUD 1945• PUTUSAN : Pendapat DPR benar/salah

2424

Mengenai kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar, yang biasa disebut impeachment, hingga sekarang belum pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, karena belum pernah ada permohonan seperti itu.

Keharusan penyidangan oleh Mahkamah Konstitusi atas dakwaan DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden mengenai dugaan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pressiden dan/atau Wakil Presiden, sesuai ketentuan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, mengukuhkan Republik Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Harus diingat, bahwa dahulu, tanpa melalui proses peradilan, semata-mata berdasarkan kekuasaan politik, Presiden Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid dijatuhkan dari kedudukannya sebagai Presiden.

PERKARA KONSTITUSI/KETATANEGARAAN YANG BUKAN WEWENANG MKRI

• Constitutional complaint: ultimum remidium• Impeachment DPRD terhadap Kepala/Wakil Kepala Daerah

04/05/2304/05/23 2626

VISI MAHKAMAH KONSTITUSI

TERKAWALNYA KONSTITUSI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CITA

NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI, DEMI KEHIDUPAN BANGSA YANG

BERMARTABAT

04/05/2304/05/23 2727

MISI MAHKAMAH KONSTITUSI

MEWUJUDKAN MAHKAMAH KONSTITUSI

SEBAGAI SALAH SATU PELAKU KEKUASAAN

KEHAKIMAN YANG TERPERCAYA

MEMBANGUN KONSTITUSIONALITAS

INDONESIA DAN BUDAYA SADAR KONSTITUSI

04/05/2304/05/23 2828

KOMPOSISI HAKIM MK* Mempunyai 9 (sembilan) hakim konstitusi* Ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan dari:

- MA : tiga orang - DPR : tiga orang - Presiden : tiga orang

* Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi

(Pasal 24C ayat 3 dan ayat 4)

2929

Komposisi Hakim MK.................

Ketiga lembaga negara yaitu Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, DPR sebagai lembaga legislatif dan Presiden sebgai lembaga eksekutif, yang ketiganya bisa disebut tri praja (trias politica). Jadi kesembilan hakim konstitusi mewakili unsur-unsur tri praja atau trias politica.

04/05/2304/05/23 3030

SUMPAH HAKIM SUMPAH HAKIM KONSTITUSIKONSTITUSI

““DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKANDEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN HAKIM KONSTITUSI MEMENUHI KEWAJIBAN HAKIM KONSTITUSI

DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA,DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA, MEMEGANG TEGUH UNDANG-UNDANG DASAR MEMEGANG TEGUH UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN MENJALANKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-MENJALANKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA BERBAKTI KEPADA NUSA DAN BANGSA”BERBAKTI KEPADA NUSA DAN BANGSA”

3131

Hakim KonstitusiHakim KonstitusiMOCH. MAHFUD MD

KetuaACHMAD SODIKI

HARJONOHakim Konstitusi

ANWAR USMANHakim

Konstitusi

HM. AKIL MOCHTAR.Hakim Konstitusi

HAMDAN ZOELVAHakim Konstitusi

MARIA FARIDA INDRATIHakim Konstitusi

AHMAD FADLIL SUMADIHakim Konstitusi

MUHAMMAD ALIMHakim Konstitusi

04/05/2304/05/23

STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIASTRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

3232

04/05/2304/05/23 3333

PERSYARATAN HAKIM KONSTITUSI

A. Menurut UUD 1945 Pasal 24C ayat 5: a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela b. Adil c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan d. Tidak merangkap sebagai pejabat negara

B. Menurut UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK (Pasal 16): a. WNI b. Pendidikan sarjana hukum c. Usia minimal 40 thn d. Tidak pernah dipidana penjara yang ancaman hukuman 5 tahun e. Tidak sedang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan f. Punya pengalaman kerja di bidang hukum minimal 10thn g. Wajib membuat surat pernyataan kesediaan

04/05/2304/05/23 MKRIMKRI 3434

MASA JABATAN DAN BATAS USIA

•Masa Jabatan Hakim Konstitusi 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu periode lagi (Pasal 22)

•Batas usia Hakim Konstitusi 67 tahun (Pasal 23 huruf C)

LARANGAN HAKIM KONSTITUSI (Pasal 7)

• Merangkap pejabat negara lainnya (DPR, DPD, DPRD, MA, Menteri, dll)

• Merangkap anggota partai politik

• Merangkap pengusaha (direksi atau komisaris)

• Merangkap advokat (tak boleh praktek)

• Merangkap PNS (statusnya diberhentikan sementara)

3535

Daya Mengikat Putusan Pengadilan :

Putusan MK berlaku umum, erga omnes.

Putusan MA dan peradilan di bawahnya berlaku khusus bagi para pihak yang berperkara, partij acte

3636

Kebenaran materiil :

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.”

3737

Keadilan hukum (legal justice) menurut Majid Khadduri terdiri atas :

1.Keadilan Substantif (substantive justice)

2. Keadilan Prosedural, keadilan formal, (procedural justice).

Keadilan substantif itu adalah keadilan materiil, keadilan sejati.

Sebagai contoh : keadilan substantif, adalah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Koruptor yang melakukan korupsi dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, harus dijatuhi pidana lebih berat daripada koruptor yang menguntungkan diri sendiri karena desakan keadaan, misalnya untuk ongkos pembuatan skripsi atau pembayaran uang kuliah anaknya.

3838

Dalam hukum Islam, keadilan substantif menggunakan kata al qist, artinya bagian yang wajar, proporsional.

Keadilan prosedural, atau keadilan formal, yakni keadilan dalam hukum acara, berupa perlakuan yang sama kepada para pihak. Diberikan kesempatan yang sama mengajukan alasan, mengajukan bukti-bukti, menggunakan upaya hukum dan sebagainya.

3939

SEKIANSEKIANDANDAN

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

40