HUKUM ADMINISTRASI NEGARAOleh : Moh. Ikmal

SILABUS PERKULIAHAN1. Pendahuluan (istilah administrasi )

2. Beberapa istilah dan definisi HAN

3. Kedudukan dan ruang lingkup kajian HAN

4. Hubungan HAN dan HTN

5. Subjek dan objek HAN

6. UTS

7. Asas-asas HAN

8-9 Bentuk-bentuk perbuatan hukum administrasi negara

10. Peradilan tatausaha negara (PTUN)

11. Peran dan fungsi Lembaga ombudsman RI

12. UAS

ISTILAH “ADMINISTRASI”

Apa Makna Administrasi Dalam “HUKUM ADMINISTRASI”..?

Apakah istilah “ADMINISTRASI’ dalam H.A = dalam IAN (ilmu administrasi negara)

PENDAHULUAN PENDAHULUAN

ANHAN FAK HUMUM

IAN FAK ISIP

A. Istilah

-Hukum Administrasi Negara-Hukum Tata Pemerintah-Hukum Tatausaha Negara

HAN IAN Istilah: Administrative Law; Administratief Recht/ BestuurRecht Vervaltung Recht; Droit Administrarif (tanpa Negara) Perat2 yg bersangkut paut dg pem

neg

Cab ilmu Sosial

Istilah: Public Administration. (Public = Negara) Organisasi & managemen dr mns

& benda guna mencapai 7-an pem. Pem = keseluruhan cab2nya (E,L,Y)

Cab ilmu Administrasi Umum

DESKRIPSI HAN

Sturen Sancties

PENGUASA MASY / PENDUDUK / RAKYATPerlindungan hukum

Partisipasi: Keberatan, banding, gugatan

Sarana2 Administrasi

Meliputi:- Mengatur sarana penguasa utk mengatur & kendalikan masy;- mengatur cara2 partisipasi masy/WN;- perlindungan hukum;- norma2 dasar bagi penguasa untuk pem yg baik

PENGANTAR HAN LANJUTAN..1. Seiring munculnya paradigma welfare state, negara hukum(rechsaat)

dan good governance, peran AN (pemerintah) harus aktif memajukan kesejahteraan/kepentingan umum

2. Untuk mewujudkan tujuan diatas, para AN diberikan kewenangan berupa “diskresi” (kebebasan utk bertindak dan mengambil keputusan menurut penilaiannya sendiri, yg berpotensi melakukan tindakan penyahgunaan kewenangan

3. Prinsip negara hukum dan demokrasi asas legalitas, perlindungan hak asasi, keterbukaan, dan partisipasi publik

4. HAN berisikan pengaturan ttg wewenang AN utk bertindak dan mengatur kemgkinan utk menggugat tindakan-tindakannya tsb

Keberadaan AN dalam proses demokratisasi (memajukan kepentingan umum) berhadapan lgsung dg WN

HAN jg berfungsi sebagai norma dan akuntabilitas publik bagi WN dan AN

BEBERAPA KASUS YG MELIBATKAN ADMINISTRASI NEGARA...

Dugaan pelanggaran UU 32/2009 ttg perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup dan UU ttg konservasi SDA hayati dan ekosistem, Gubernur BALI di PTUN kan

KONSEP ADMINISTRASI Istilah Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu Administrare, yang

artinya adalah setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan sesuatu ikhtisar keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lain. Namun tidak semua himpunan catatan yang lepas dapat dijadikan administrasi.

Menurut Liang Gie dalam Ali Mufiz (2004:1.4) menyebutkan bahwa Administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Liang Gie kita mendapatkan tiga unsur administrasi, yang terdiri:1. kegiatan melibatkan dua orang atau lebih2. kegiatan dilakukan secara bersama-sama, dan3. ada tujuan tertentu yang hendak dicapai

3 kategori definisi administrasi menurut Liang Gie dalam Ali Mufiz (2004: 1.5)

1. Administrasi dalam pengertian proses atau kegiatanSebagaimana dikemukakan oleh Sondang P. Siagian bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Administrasi dalam pengertian tata usahaa. Munawardi Reksodiprawiro, bahwa dalam arti sempit

administrasi berarti tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis, dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta lainnya.

b. G. Kartasapoetra, mendefinisikan bahwa administrasi adalah suatu alat yang dapat dipakai menjamin kelancaran dan keberesan bagi setiap manusia untuk melakukan perhubungan, persetujuan dan perjanjian atau lain sebagainya antara sesama manusia dan/atau badan hukum yang dilakukan secara tertulis.

c. Harris Muda, administrasi adalah suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan tulis menulis, surat menyurat dan mencatat (membukukan) setiap perubahan/kejadian yang terjadi di dalam organisasi itu.

3. Administrasi dalam pengertian pemerintah atau administrasi Negara

a. Wijana, Administrasi negara adalah rangkaian semua organ-organ negara terendah dan tinggi yang bertugas menjalankan pemerintahan, pelaksanaan dan kepolisian.

b. Y. Wayong, menyebutkan bahwa administrasi Negara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan usaha-usaha instansi pemerintah agar tujuannya tercapai.

BEBERAPA ISTILAH DALAM HUKUM ADMINISTRASI....1. “Administraive law” (inggris)2. “Administratief recht dan

berstuursrecht” (belanda)3. “verwaltungsrecht” (jerman)4. “ Droit Administratif” (prancis)

ISTILAH “ADMINISTRASI NEGARA” DALAM “ILMU ADMINISTRASI NEGARA”1. ADMINISTRASI NEGARA BAG. DR

ADMINISTRASI UMUM

2. Administrasi negara adl manajemen dan organisasi yang dilakukan manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan (eks+leg+yud)

DEFINISI “HUKUM ADMINISTRASI”1. Peraturan-peraturan yg mengatur hub.

Timbal balik antara pemerintah dan rakyat (J.M. Baron de gerando)

2. Peraturan-peraturan khusus yg dsamping hk perdata positif yg berlaku umum, mengatur cara-cara organisasi negara ikut serta dlm lalu lintas masyarakat (J.H.A. Logemann)

Administrasi negara adalah aktivitas-aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politiknya. Dalam arti sempit : aktivitas badan-badan eksekutif dan kehakiman. Dalam arti yang lebih khusus lagi : aktivitas badan-badan eksekutif saja dalam melaksanakan pemerintahan (Dimock).

1. Administrasi negara sebagai kompleks van ambten (gabungan jabatan-jabatan yang melaksanakan tugas pemerintahan). Mempunyai pengertian yang sempit, yaitu hak yang mengatur aktivitas badan-badan eksekutif. HAN merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hak yang mengatur cara bagaimana badan-badan pemerintahan melaksanakan tugas pemerintahannya. (Utrecht)

2. HAN merupakan perpanjangan dari HTN (Van Vollenhoven)

1. E. UTRECHT : Hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan, akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus.

2. VAN APELDOORN : Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.

3. OPPENHEIM : Hukum Administrasi Negara menurut Oppenheim adalah sebagai peraturan-peraturan tentang negara dan alat-alat perlengkapannya dilihat dalam geraknya (hukum negara dalam keadaan bergerak atau staat in beweging).

4. PRAJUDI ATMOSUDIRDJO : Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai seluk-beluk administrasi negara (hukum administrasi negara heteronom) dan hukum operasional hasil ciptaan administrasi negara sendiri (hukum administrasi negara otonom) di dalam rangka memperlancar penyelenggaraan dari segala apa yang dikehendaki dan menjadi keputusan pemerintah di dalam rangka penunaian tugas-tugasnya.

CIRI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Menguji Hubungan Adanya Pejabat Administrasi Negara

Melakukan Tugas Khusus

Menyelenggarakan Kesejahtraan Umum

HAN yang mengatur penggunaan

wewenang pejabat administrasi negara

Utrecht: Pengantar Hukum Administrasi Negara

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP HANPERTEMUAN 2

RINCIAN MATERI...1. OBJEK FORMAL DAN MATERIAL HAN

2. KEDUDUKAN HAN DALAM LAPANGAN HUKUM

3. RUANG LINGKUP HAN

1. OBJEK STUDI HANOBJEK FORMAL : PERILAKU atau KEGIATAN atau KEPUTUSAN hukum badan pemerintah, baik yang bersifat peraturan maupun yang bersifat ketetapan.

OBJEK MATERIAL : MANUSIA yaitu APARAT PEMERINTAH atau APARAT ADMINISTRASI NEGARA sebagai pihak yang memerintah dan warga masyarakat atau badan hukum privat sebagai pihak yang diperintah. Antara kedua belah pihak ada hubungan hukum publik.

Sebagai Aparatur Negara

Sebagai Fungsi atau Aktifitas

Sebagai Proses Teknis

• Aparatur Pemerintah

• Instansi Politik

• Menjalankan Administrasi Negara

Kegiatan mengurus kepentingan Negara

Menyelenggarakan UUSegala tindakat AN dalam menjalankan UU

ADMINISTRASI NEGARA (MENURUT CTS KANSIL)

PNS MENJABAT FUNGSI TUN

AN yang melakukan fungsi penyelenggaraan urusan

pemerintahan (eksekutif) di pusatMaupun di daerah

Kakanwil

Kadinas

Bupati

Gubernur

Menteri

Dirjen

Sekjen

Direktur

2. KEDUDUKAN HAN DALAM LAPANGAN HUKUM HAN hukum yg khusus (tidak statis dan berkembang sesuai dg

perkembangan kebuutuhan masy) serta merupakan bagian tersendiri dari hukum publik dan sebagiannya lagi ada pada hukum privat

Philipus M.Hadjon Dkk, menyebut HAN sebagai “HUKUM ANTARA” yaitu hukum administrasi materiilnya terletak di antara hukum privat dan hukum pidana (publik)

KEDUDUKAN HAN DALAM ILMU HUKUM

Sebelum Abad 19 Setelah Abad 19

Hukum Hukum

H. Publik Hukum Privat H. Publik Hukum Privat

H. Pidana H. Perdata

H. dagang

HAN ARTI LUAS

HTN H.Pidana HAN

H. Perdata

H. Dagang

LANJUTAN... HAN terletak antara hukum privat dan hukum publik

H. PRIVAT H. ADMINISTRASI H. PUBLIK

Contoh : pendirian bangunan

IZIN

Keterangan2 ttg izin bangunan

3. RUANG LINGKUP STUDI HAN Hakekat HAN mengatur hubungan hukum antara Pemerintah dengan warganya serta

memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atau warga negaranya dari tindakan sewenang-wewenang aparatur Pemerintah.

Ruang lingkup dari HAN :1. Tugas dan wewenang lembaga negara (administrasi negara) baik di tingkat pusat/daerah,2. hubungan kekuasaan antar lembaga negara (administrasi negara) dan antara lembaga negara dg

warga masyarakat serta jaminan perlindungan hukum bagi keduanya.

Cakupan HAN (Prajudi Atmo-sudirdjo) : adalah HAN mengatur wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku para Pejabat Administrasi Negara.

Van Wijk-Konjnenbelt dan P. de Haan Cs. Mengatakan HAN meliputi :1. Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat;2. Mengatur cara – cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian

tersebut;3. Perlindungan hukum (rechtsbe-sherming);4. Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik (algemene

beginselen van behoorlijk bestuur).

KUSUMA PUDJOSEWOJO4 ruang lingkup studi HAN meliputi :

1. hukum tata pemerintahan2. Hukum tata keuangan termasuk hukum pajak3. Hukum hubungan luar negeri4. Hukum pertahanan dan keamanan umum

WALHTER BUREKHARDT1. Hukum kepolisian

2. Hukum perlembagaan

3. Hukum keuangan

Dalam arti luas, Hukum Administrasi Negara meliputi: Hukum Tata Pemerintahan Hukum Tata Usaha Negara Hukum Administrasi Hukum Administrasi Pembangunan Hukum Adminisi Lingkungan

Dalam arti sempit, Hukum Administrasi Negara, yakni Hukum tata pengurusan rumah tangga negara, baik intern dan ekstern.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA(PROF.DR. MR. PRAJUDI ATMOSUDIRDJO)

HUB. HAN DG HTN

HUB HTN DG HAN 2 golongan pendapat mengenai hub HTN dan HAN

1. Ada perbedaan yuridis prinsipil (oppenheim, van vollenhoven, logemann)2. Tidak ada perbedaan yuridis prinsipil (kranenburg, prins, prajudi atmosudirjo)

Oppenheim : yg dipersoalkan HTN adl negara dlm keadaan berhenti, sedang Han adl peraturan-peraturan hukum mengenai negara dalam keadaan bergerak (mmbentuk alat2 perlengkapan negara, memberikan wewenang dan tugas2 pekerjaan dari pemerintah pusat dan daerah.

Kranenburg, prins dan prajudi atmosudirdjo : perberdaan HAN dan HTN hanya pada titik berat/fokus pembahasan. HTN fokus pada hukum rangka dasar dari negara sebagai keseluruhan, sedang HAN fokus merupakan bagian dari HTN (spesialisasi dari HTN) atau kata prajudi bahwa HAN fokus perhatianny khas pada administrasi negara.

HUBUNGANAntara HAN & HTN

Tanpa HAN, alat2 perlengkapan negara blm dpt melaksanakan tgsnya krn blm ada pedoman yg mjd panutannya

Tanpa HTN, penyelenggaraan organisasi negara akan kacau, krn HTN diperlukan utk memberikan batas2 tanggung jawab&wewenang dr perangkat administrasi negara.

SUBJEK HUKUM ADMINISTRASI Subyek hukum : segala sesuatu (orang atau sesuatu yg dipersamakan dg

orang atau “badan hukum’) yg mereka dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum itu sendiri.

Mengapa badan hukum menjadi subjek hukum administrasi...?Karena ia bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang, hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subyek hukum.

Jadi dalam lapangan HAN, subyek hukum administrasi meliputi :1. Pegawai negeri : warga negara yg telah memenuhi syarat yg ditentukan dlm peraturan per-

UU-an yg berlaku, diangkat dan diberikan tugas negara lainnya. PN merupakan pendukung hak dan kewajiban.

2. Jabatan-jabatan ; kedudukan yg menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam rangka susunan dalam suatu satuan organisasi. Jabatan merupakan pendukung hak dan kewajiban, karenanya ia memiliki kewenangan hukum sebagaimana PN. Contoh polisi berhak menangkap seseorang yg melanggar ketertiban umum. Hak menangkap ada pada polisi krn jabatannya sebagai penjaga keamanan.

LANJUT..3. Jawatan publik, dinas-dinas publik, BUMN/BUMD : jawatan adl kesatuan organisasi

aparatur pemerintah yg mencakup tugas pemerintahan yg bulat dan merupakan kesatuan anggaran negara tersendiri. Sebagai subyek hukum, hak yg dimiliki jawatan adalan memiliki dan menguasai kekayaan negara/daerah. Shingga ia berkewajiban memelihara dan menyimpan kekayaan negara/daerah. Oleh karenanya setiap barang yg dibeli, dipergunakan dan di simpan oleh jawatan selalu mencantumkan label “MILIK NEGARA’. Dinas adl sekelompok organisasi yg khusus memiiki tugas fungsional dan bersifat homogen. BUMN/BUMD adl sama kedudukannya dg jawatan dan dinas, disampign utk kepentingan umum juga disertai upaya perolehan keuntungan

4. Daerah swapraja (kabupaten/kota) dan daerah swatantra (provinsi)

5. Negara : organisasi dari sekumpulan rakyat yg mendiami wilayah tertentu dan diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan yg diperolehnya dan dimilikinya. Sbg subyek hukum maka sumber hak dan kewajibannya bersumber dari hukum publik yg cakupannya luas dan menyeluruh.

SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

SUMBER HUKUM (MATERIIL DAN FORMIL) HAN1. SUMBER HUKUM adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan

hukum serta tempat ditemukannya hukum yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

2. Sumber HAN dibedakan antara sumber hukum MATERIAL dan sumber hukum FORMAL.a. SUMBER HUKUM MATERIAL adalah sumber hukum yg melipuit isi/materi dari

aturan-aturan hukum itu sendirib. SUMBER HUKUM FORMAL adalah sumber hukum materiil yg sudah dibentuk

melalui proses tertentu sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan ditaati.

SUMBER HUKUM DALAM ARTI MATERIILDIPENGARUHI BEBERAPA FAKTOR:

Sejarah/historis (UU dan sistem hukum masa lampau, dokumen2)

Faktor Sosiologis antropologis (prilaku kelembagaan sosial dalam masyarakat yg turut menentukan hukum materiilnya, misal : pandangan agama, psikologis dsb)

Faktor Filosofis (keadilan, kepatuhan hukum)

Faktor Historis

SUMBER HUKUM FORMIL Undang-undang (dalam arti luas)

Yurisprudensi

Kebiasaan/praktek alat TUN

Doktrin/pendapat para ahli

Traktat

UNDANG-UNDANGUU adlah setiap keputusan pemerintah baik pusat maupun daerah yg berdasarkan materinya mengikat langsung setiap penduduk pada suatu daerah. UU yg dimaksudkan sbg sumber hukum formil HAN adl UU dalam arti materiil/UU dalam arti luas. Semua peraturan per UU an sebagai sumber hukum dan tata urutan per-UU-an tertuang dalam TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 yang kemudian disempurnakan dalam TAP MPR No. III/MPR/2000 sbb :

1. UUD 19452. Ketetapan MPR3. UU4. Perppu5. PP6. Keppres7. Perda8. Peraturan pelaksana lainnya

NAMUN....Pemerintah melalui UU No.10 Tahun 2004 mengatur tata urutan per-UU-an sbb:

1. UUD 19452. UU3. Perppu4. Perpres5. perda

LANJUTAN... Undang-undang dalam arti sempit adalah setiap keptusan pemerintah yang

merupakan UU disebabkan oleh cara terjadinya, jadi dilihat dari segi bentuk.

YURISPRUDENSIKeputusan –Keputusan Hakim terdahulu yang selalu diikuti hakim kemudian dalam perkara yang sama. Dalam hal ini adalah keputusan Hakim TUN/HAN

Prinsip yurisprudensi berngkat dari logika bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yg diajukan kepadanya dg alasan belum ada peraturan per-UU-annya. Oleh karenanya disampign mmpertimbangkan keputusan hakim terdahulu ia juga melihat nilai-nilai yg ada dalam masyarakat

KEBIASAAN/PRAKTEK ADMINISTRASI NEGARA Praktek administrasi negara ini lahir sebagai konsekuensi dari Asas freies ermessen (kebebasan bertindak dg tidak berdasarkan pada per-UU-an)

Hukum Kebiasaan, dalam hal ini yang sering digunakan dalam praktek oleh pejabat administrasi negara (tidak tertulis) yang bahkan bisa mengesampingkan per-UU-an yg telah ada dg alasan lemahnya regulasi (UU blm ada/lemah dan tidak sesuai dg dinamika sosial) sbg akibat pesatnya pertumbuhan negara.

LANJUTAN... Sebagai sumber hukum formil HAN, Kebiasaan/praktek administrasi negara

terdahulu yang tugas dan fungsinya sama dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang kongkrit.

Namun praktek administrasi negara terdahulu dapat dijadikan sumber hukum formil HAN jika keputusan alat administrasi negara terdahulu tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

TRAKTAT/PERJANJIAN INTERNASIONAL Traktat/perjanjian sebagai sumber hukum formil HAN berasal dari

perjanjian internasional yang bersifat penting yang diratifikasi oleh pemerintah.

DOKTRINPendapat pakar di bidang HAN yang diharapkan melahirkan teori-teori baru dalam lapangan HAN.

Doktrin berlaku jika diterima masyarakat dan tidak berlaku jika sudah tidak diterima masyarakat. Jadi tidak perlu diundangkan dan dicabut keberlakuannya.

KEPUTUSAN TUNUNSUR-UNSURNYA:

1. Penetapan tertulis

2. Dikeluarkan oleh Pejabat TUN

3. Berdasarkan Per-UU-an yang berlaku

4. Bersifat Kongkrit,Individual dan final

5. Menimbulkan akibat Hukum

6. Bagi orang/Badan Hukum Perdata

ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARAPERTEMUAN 7

APA ITU ASAS.. Asas dalam pengertian hukum adalah apa yang menjadi dasar dari suatu

norma atau kaidah. Asas adalah apa yang mengawali suatu kaidah atau awal suatu kaidah.

Jadi asas hukum administrasi negara adalah kaidah-kaidah yang menjadi pedoman bagi AAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya mewujudkan kepentingan umum

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK asas ini lahir sebagai konsekuensi logis negara demokrasi yang berorientasi pada

prinsip “welfare state”

Indonesia disamping merupakan negara berdasarkan negara hukum (rechstaats) bukan kekuasaan (machstaat), ia juga merupakan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat.

Pada negara yang berorientasi prinsip “welfare state”, Alat Administrasi Negara (AAN) sebagai subyek hukum HAN harus memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan kepentingan umum.

Dengan demikian tindakan AAN dalam mewujudkan kepentingan umum harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan (tertulis/tidak tertulis) yang berlaku baik dari pusat/daerah.

Hukum tidak tertulis inilah yang kemudian kita sebut sebagai ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. ia sebagai norma-norma maupun aturan-aturan yang sifatnya tidak tertulis.

BEBERAPA RINCIAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK(PROF. KUNTJORO PURBOPRANOTO)1. Asas kepastian hukum

2. Asas keseimbangan

3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan

4. Asas bertindak cermat

5. Asas motivasi untuk setiap keputusan

6. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan

7. Asas permainan yang layak

8. Asas keadilan atau kewajaran

9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar

10. Asas perlindungan atas pandangan hidup

11. Asas kebijaksanaan

12. Asas penyelenggaraan kepentingan umum

FUNGSI DAN ARTI PENTING ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK Bagi AAN, berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan

penerapan terhadap ketentuan-ketentuan per-UU-an yang bersifat tidak jelas. Disamping itu pula membatasi kemungkinan-kemungkinan AAN dalam mempergunakan asas freies ermessen yang jauh menyimpang terhadap UU yang berlaku maupun terhadap UU yang belum ada.

Bagi masyarakat pencari keadilan, dapat berfungsi sebagai dasar gugatan sebagaimana dimuat dalam 53 UU peradilan TUN/UU No.5/1986 jo UU No. 9/2004 menyatakan alasan-alasan untuk mengajukan gugatan ke PTUN adlah :1. Keputusan TUN yang digugat bertentangan dg per-UU-an yang berlaku2. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dg asas-asas umum pemerintahan

yang baik Bagi hakim PTUN, bisa digunakan sebagai alat utk menguji dan membatalkan

keputusan TUN yang dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN Bagi legislatif dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RUU

PERBUATAN HUKUMADMINISTRASI NEGARA

Pertemuan 8-9

PENGANTAR

Prinsip penting dari negara kesejahteraan (welfarestate) meniscayakan campur-tangan negara dalam segala bidang kehidupan masyarakat semakin nyata dan luas. Terdapat 2 (dua) masalah dari hal ini, yaitu:1. ketergantungan masyarakat yang semakin

besar atas keputusan2 pejabat administrasi negara;

2. upaya-upaya menjadikan administrasi negara bisa berfungsi secara baik (good governace).

…Oleh karenanya asas negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), mewajibkan setiap perbuatan administrasi negara (AAN) harus didasarkan pada aturan2 hukum administrasi negara. Artinya, hukum administrasi negara merupakan legal matrix dari administrasi negara. Aturan2 inilah yang kemudian membenarkan setiap tindakan tersebut secara hukum (juridische rechtvaardiging).

DEFINISI PERBUATAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1. Adalah setiap perbuatan yang dilakukan

pemerintah dg maksud untuk Menyelenggarakan Kepentingan Umum, termasuk mengadakan peraturan maupun perbuatan mengadakan ketetapan atau perjanjian (E. Utrecht)

2. Adalah tindakan-tindakan hukum (dalam hukum publik) yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam arti sempit (komisi van poelje)

PERBUATAN ALAT ADMINISTRASI NEGARA

Perbuatan hukum bersegi satu yaitu apabila dalam perbuatan itu hanya ada satu pihak yang menonjol. Prinsip bersegi satu ini didasarkan pada “teori kehendak (wilstheory) ” bahwa perbuatan pemerintah adl perbuatan mengeluarkan/memberhentikan suatu peraturan, jadi hanya ada satu kehendak yg menonjol yaitu pemerintah.

Perbuatan hukum bersegi dua yaitu apabila dalam perbuatan itu ada dua kehendak yang sama-sama menonjol (ex : perjanjian kerja jangka pendek antara pemerintah vs swasta)

Perbuatan AAN

Perbuatan bukan

perbuatanhukum

Perbuatan hukum

PerbuatanMnrt

Hk.publik

PerbuatanMnrt

Hk.privat

Perbuatan Mnrt

Hk.publikBersegi dua

PerbuatanMnrt hk publikBersegi satu

Bersegi dua

MACAM2 PERBUATAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Perbuatan2 hukum administrasi negara meliputi 4 (empat) macam, yaitu:1. Keputusan/ketetapan (beschikking)2. Peraturan-peraturan (ex : peraturan ttg syarat2

melamar CPNS, dsb)3. Rencana-rencana (het plan) (ex ; rencana tata

ruang kota, rencana peruntukan tanah, RAPB(D/N), dsb.

4. Legislasi semu/peraturan kebijaksanaan (pseudo weitgeving (ex : pedoman, edaran,

Perbuatan2 hukum tersebut dituangkan ke dalam bentuk keputusan, yang menciptakan hubungan2 hukum (rechtsbetrekkingen) administrasi negara, yaitu hubungan hukum antara penguasa dan warga masyarakat di luar hukum perdata.

...

1. Meski demikian, masyarakat tanpa membedakan macam perbuatan2 hukum diatas, menyebut semua keputusan itu sebagai keputusan pemerintah.

2. Penetapan merupakan keputusan dari pemerintah sebagai Administrator, dan disebut dengan Keputusan Administrasi (administratieve beschikking).

3. Keputusan ini merupakan keputusan penyelenggaraan atau realisasi (materiele daad).

...

Sedangkan rencana, peraturan-peraturan, dan legislasi-semu merupakan keputusan dari pemerintah sebagai Pemerintah, dan disebut dengan Keputusan Pemerintah (regeringsbesluit) atau Keputusan ini merupakan keputusan pelaksanaan atau eksekutif (politieke daad).

...

Kewewenangan untuk membentuk kedua macam keputusan tersebut dimiliki oleh pemerintah sebagai Penguasa Negara (overheid; public authority). Dengan demikian, pemerintah dapat berperan sebagai Pemerintah (penguasa eksekutif) ataupun Administrator (penguasa administratif).

ADMINISTRATIEVE BESCHIKKING

1. Penetapan/ketetapan/keputusan administrasi merupakan perbuatan hukum administrasi negara yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penguasa administratif.

2. Perbuatan hukum ini dituangkan dalam keputusan yang bersifat administratif (administratieve beschikking), yaitu keputusan yang mengandung norma2 hukum yang individual (personal), kongkrit (kasuistis), dan sekali-selesai (final).

3. Mengingat norma2 hukum yang dikandungnya, perbuatan hukum ini mempunyai efek yang langsung dirasakan oleh seorang warga masyarakat.

...

Keputusan yang bersifat administrasi (administratieve beschikking) berarti ketentuan di dalamnya:

individual: ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang yang tertentu;

kongkrit: mengenai hal atau perilaku yang ditentukan;

sekali-selesai: selesai keberlakuannya setelah dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

...

Keputusan yang bersifat administrasi (administratieve beschikking) merupakan keputusan dari pemerintah sebagai Administrator (bestuur; rule application) untuk penyelenggaraan atau realisasi (materiele daad) peraturan per-UU-an.

CONTOH: Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tentang Pemberian Beasiswa.

PERATURAN-PERATURAN Disamping mengeluarkan keputusan, AAN juga diperbolehkan mengeluarkan peraturan-peraturan.

Peraturan ini termasuk dalm UU dalam arti luas yang merupakan sumber hukum tata negara yang bersifat otonom, dapat di ubah bahkan ditambah oleh AAN jika diperlukan dg mempertimbangkan asas umum pemerintahan yang baik

PERBEDAAN KEPUTUSAN/KETETAPAN VS PERATURAN

Ketetapan/keputusan

Keputusan dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang kongkrit yg telah diketahui lebih dulu oleh AAN dan bersifat kasuistik.

Contoh :

SK Penerimaan Pegawai

(SK tsb jelas memuat nama-nama pelamar yg diterima sbg calon pegawai, dg demkia SK tsb hanya utk para pelamar yg diterima)

Peraturan

peraturan dibuat utk menyelesaikan hal-hal yg abstrak, umum &belum diketahui lebih dulu dan dapat pula memuat hal-hal yang mungkin akan terjadi.

Contoh :

Peraturan yg mengatur syarat yg harus dipenuhi oleh seorang pelamar CPNS.

“Pelamar” (umum, abstrak, dan blm diketahui nama pelamar yg berniat melamar CPNS.

TENTANG PERATURAN KEBIJAKSANAAN (PSEUDO WETGEVING) Merupakan peraturan-peraturan yg di buat oleh AAN

dlm menempuh lgkah-lgkah kebijaksanaan tertentu krn ada hal-hal kongkrit&mendesak utk diselesaikan

RENCANA-RENCNA (HET PLAN) Pemerintah sbg institusi politik yg tujuannya mencapai tujuan negara dg mengacu pada HAN sbg prosedur pelaksanaan tujuan yg sebelumnya dituangkan dalam rencana-rencana

Untuk itu, AAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering mengeluarkan rencana-rencana (het plan) ex : kebijakan anggaran yg tertuang dlm RAPBN. RAPBD dsb

REGERINGSBESLUIT

Rencana, peraturan-peraturan, dan legislasi-semu merupakan perbuatan hukum administrasi negara yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penguasa eksekutif. Perbuatan hukum ini dituangkan dalam keputusan yang bersifat pengaturan (regeringsbesluit), yaitu keputusan yang mengandung norma2 hukum yang umum (impersonal), abstrak, dan terus-menerus.Mengingat norma2 hukum yang dikandungnya, perbuatan hukum ini mempunyai efek yang tidak langsung dirasakan oleh seorang warga masyarakat.

...Keputusan yang bersifat pengaturan (regerings-besluit) berarti ketentuan di dalamnya:

umum: ditujukan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak tertentu;

abstrak: mengenai hal atau perilaku yang tidak tertentu;

terus-menerus: tetap berlaku walaupun seseorang atau beberapa orang telah memenuhinya.

...

Keputusan yang bersifat pengaturan (regerings-besluit) merupakan keputusan dari pemerintah sebagai Pemerintah (regelend; rule making) untuk pelaksanaan atau eksekusi (politieke daad) undang-undang.Contoh: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

MACAM-MACAM KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

1. Keputusan/ketetapan positif (contoh : keputusan pemberian izin usaha perdagangan)

2. Keputusan negatif mrpkn keputusan yg dpt berupa pernyataan : tidak berkuasa, tidak diterima, penolakan.

3. Keputusan deklaratour adl keputusan yg memuat pengakuan atau pernyataan hak seseorang (contoh keputusan pemberian ijin thd bangunan industri yg tidak mengganggu lingkungan sekitar)

4. Keputusan konstitutif

5. Keputusan kilat

6. Keputusan tetap

7. Keputusan intern dan ekstern

8. Dispensasi, konsesi, lisensi, ijin, perintah, panggilan dan undangan

ASAS HUKUM DALAM PENGAMBILAN

KEPUTUSANKeputusan pejabat administrasi negara harus dibuat berdasarkan atas permintaan tertulis dari seseorang atau lembaga. Keputusan tersebut terikat pada 3 (tiga) asas hukum, yaitu:Ø asas yuridikitas (rechtmatigheid)

artinya, keputusan administrasi negara tidak boleh melanggar hukum.

Ø asas legalitas (wetmatigheid)artinya, keputusan administrasi negara harus diambil berdasarkan suatu ketentuan hukum dan perat. per-uu-an.

…Ø asas diskresi (freies ermessen)

artinya, jika tidak ada hukum dan perat. per-uu-an yang mengatur, maka pejabat administrasi negara dapat mengambil keputusan menurutnya pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar kedua asas tersebut di atas.

ASAS2 PEMERINTAHAN YANG BAIK

Asas bonafiditas pemerintahan, terdiri dari:Ø asas2 mengenai prosedur, yang jika dilanggar

membuat keputusan yang bersangkutan batal karena hukum dengan tanpa memeriksa lagi kasusnya.

Ø asas2 mengenai kebenaran dari fakta2 yang dipakai sebagai dasar dalam pembentukan keputusan.

…

Asas2 mengenai prosedur meliputi:Ø asas yang menyatakan, bahwa orang2 yang ikut

menentukan atau dapat mempengaruhi terjadinya keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi di dalam keputusan tersebut;

Ø asas yang menyatakan, bahwa keputusan2 yang merugikan atau mengurangi hak2 seorang warga masyarakat tidak boleh diambil sebelum memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela kepentingannya;

Ø Asas yang menyatakan, bahwa konsiderans dari keputusan harus berdasarkan fakta2 yang benar dan cocok dengan atau bisa membenarkan diktum-nya.

…

Asas2 mengenai kebenaran fakta meliputi:Ø asas larangan kesewenang-wenangan;Ø asas larangan detournement de pouvoir;Ø Asas kepastian hukum;Ø Asas larangan diskriminasi; danØ Asas batal karena kecerobohan.

SYARAT-SYARAT SAHNYA KEPUTUSAN

1. Di buat oleh alat yang berwenang/berkuasa

2. Dalam bertindak alat yang berkuasa tidak boleh ada kekurangan yuridis

3. Bentuk keputusan dan tata cara pembuatannya harus sesuai dengan peraturan dasarnya

4. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan dari peraturan yang menjadi dasar pembuatan keputusan tersebut.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARAPERTEMUAN 12

DASAR HUKUM PTUN1. UU No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tat Usaha Negara

2. PP No. 7 Tahun 1991, tentang penerapan UU No. 5 Tahun 1986, tentang PTUN LN No. 8/1991.

DASAR KONSTITUSIONIL PEMBENTUKAN PTUN1. Pasal 24 UUD 1945

a. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan-badan Kehakiman menurut Undang-Undang

b. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang.

2. Pasal 10 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :

a.Peradilan Umum

b.Peradilan Agama

c. Peradilan Muliter

d.Peradilan Tata Usaha Negara

3. Susunan PTUNa.Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan Tingkat Pertama.

b.Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan peradilan Tingkat Banding

c. MA merupakan PTUN tertinggi yang berfungsi sbg peradilan kasasi

KEKUASAAN DAN WEWEANG PTUN

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN :

a. Timbul dlm bid tata usaha negara,b. Antar badan hukum perdata dg badan/pejabat TUN

pusat/daerahc. Akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa

kepegawain berdasrkan perat.per-UU-an yg berlaku.

PENGAJUAN GUGATAN DI PTUNDapat dilakukan bila :

1. Penggugat hanya orang/badan hukum perdata

2. Tergugat hanya badan/pejabat pemerintah

3. Isi gugatan : keputusan pemerintah yg tertulis kongkrit, individual, dan final.

4. Isi tuntutan : penggugat mengajukan tuntutan agar keputusan pemerintah yg disengeketakan dinyatakan batal/tidak sah, dg atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi

Terima Kasih dan Sampai

Jumpa