Hukum Bisnis Akuntansi KOntrak (REVISI)

Universitas Kristen Maranatha FE Jurusan Akuntansi

1

Kuliah 7-9Kuliah 7-9


2

DASAR HUKUM DAN PENGERTIANDASAR HUKUM DAN PENGERTIANPERJANJIAN (KONTRAK)PERJANJIAN (KONTRAK)

Pasal 1331 KUHPerdata:Pasal 1331 KUHPerdata: ““Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”atau lebih.”

Subekti:Subekti:“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”


3

PENGERTIAN PERIKATAN, PERJANJIAN DAN KONTRAK

PerjanjianPerjanjian

PerikatanPerikatan Hukum sajaHukum saja

HukumHukum Sesuai Sesuai hukumhukum

Hukum + Hukum +

Perbuatan manusiaPerbuatan manusia

Melawan hukumMelawan hukum


4

Fakta HukumFakta Hukum

Tindakan ManusiaTindakan Manusia Fakta Hukum SemataFakta Hukum Semata

Kelahiran;Kelahiran; Kematian;Kematian; Persaudaraan.Persaudaraan.

Tindakan manusia lainnya, Tindakan manusia lainnya, Tindakan MateriilTindakan Materiil

Perbuatan melawan hukumPerbuatan melawan hukum


5

Fakta HukumFakta Hukum

Tindakan HukumTindakan Hukum Tindakan Hukum SepihakTindakan Hukum Sepihak

Wasiat;Wasiat; Penolakan harta peninggalanPenolakan harta peninggalan

Tindakan Hukum BergandaTindakan Hukum Berganda Keputusan rapatKeputusan rapat

PerjanjianPerjanjian


6

UNSUR-UNSUR PERJANJIAN (KONTRAK)UNSUR-UNSUR PERJANJIAN (KONTRAK)

pihak-pihak yang kompeten; pokok yang disetujui; pertimbangan hukum; perjanjian timbal balik;

hak dan kewajiban timbal balik.


7

Syarat sahnya suatu perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata:Pasal 1320 KUHPerdata: sepakat mereka yang mengikatkan sepakat mereka yang mengikatkan

dirinya;dirinya; kecakapan untuk membuat suatu kecakapan untuk membuat suatu

perjanjian;perjanjian; suatu hal tertentu;suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal.suatu sebab yang halal.


8

Syarat sahnya suatu perjanjian

Syarat pertama dan kedua di atas dinamakan syarat-syarat subjektif (Perjanjian dapat dibatalkan: Voidable

syarat ketiga dan keempat merupakan syarat-syarat obyektif (Perjanjian Batal demi hukum: Void)


9

SISTEM HUKUM PERJANJIAN SISTEM HUKUM PERJANJIAN DALAMDALAM

KUHPERDATAKUHPERDATA

sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak (dalam hal menentukan isi, bentuk, serta macam perjanjian) untuk mengadakan perjanjian akan tetapi isinya selain tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian


10

ASAS -ASASHUKUM SEBAGAI LANDASAN PEMIKIRAN HUKUM PERJANJIAN (KONTRAK)

Paul Scholten: Paul Scholten: “Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.”

Satjipto Rahardjo: “Kebenaran asasi (basic truth)”.


11

KONTRAK BISNIS

Kaidah Hukum: •Buku III KUHPerdata dan •ketentuan lain di luar KUHPerdata (ketentuan khusus)

Asas Hukum

Konsensualitas

Kekuatan Mengikat

Kebebasan Berkontrak

Kehati-hatian

Pedoman untuk menilai

perbuatanmanusia


12

ELEMEN KONTRAK BISNIS

Perbuatan para pihak• Perbuatan para pihak ditujukan adanya akibat hukum.• sehingga diperlukan adanya pernyataan kehendak dan kewenangan bertindak.

Isi dari Kontrak• Kesepakatan para pihak untuk menuangkan dalam bentuk klausula (berisi hak dan kewajiban).• Kebebasan menuangkan isi kontrak dibatasi tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum.

Pelaksanaan KontrakPasal 1338 KUHPerdata bahwa itikad baikdigunakan pada pelaksanaan suatu kontrak,berarti bahwa pada saat kontrak dilaksanakan, selain ketentuan yang disepakatijuga kaidah hukum yang mengatur (aanvullend)


13

ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PERANCANGAN KONTRAK

Asas Konsensualitas (Consensus) Kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, Kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian,

yang ditandai dengan apa yang dikehendaki pihak yang ditandai dengan apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya.yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya.

Asas ini tercantum di dalam pasal 1320 KUHperdata. Konsensus ini tidak ada bila terdapat 3 (tiga) hal

(pasal 1321 KUHPerdata) yaitu: ..Paksaan (dwang); ..Kekhilafan (dwaling); ..Penipuan (bedrog).


14


Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)

Kebebasan untuk membuat perjanjian yang meliputi:Kebebasan untuk membuat perjanjian yang meliputi: Kebebasan untuk menentukan kehendak untuk

menutup atau tidak menutup perjanjian. Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan

ditutup suatu perjanjian; Kebebasan untuk menetapkan isi perjanjian; Kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian; Kebebasan untuk menetapkan cara penutupan

perjanjian.

Asas ini tercantum di dalam pasal 1338 KUHPerdata.Asas ini tercantum di dalam pasal 1338 KUHPerdata.


15


Asas Mengikat sebagai Undang-undang (pacta sunt servanda)

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak seperti mengikatnya sebuah undang-belah pihak seperti mengikatnya sebuah undang-undang (pasal 1338 KUHPerdata)undang (pasal 1338 KUHPerdata)

Asas Itikad Baik (Good Faith) Asas Itikad Baik (Good Faith) Black’s Law Dictionary memberikan pengertian itikad Black’s Law Dictionary memberikan pengertian itikad

baik adalah:baik adalah:

““in or with good faith; honestly, openly, and in or with good faith; honestly, openly, and sincerely; without deceit or fraud. Truly; actually; sincerely; without deceit or fraud. Truly; actually; without simulation or pretense”.without simulation or pretense”.


16


Asas Itikad Baik (Good Faith) Asas Itikad Baik (Good Faith)

Prof. Mr. P.L. Wry memberikan arti itikad baik dalah Prof. Mr. P.L. Wry memberikan arti itikad baik dalah hukum perjanjian adalah:hukum perjanjian adalah:

“…. Bahwa kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain”


17


Asas Itikad Baik (Good Faith) Asas Itikad Baik (Good Faith) Prof. Subekti, SH merumuskan itikad baik sebagai Prof. Subekti, SH merumuskan itikad baik sebagai

berikut:berikut:

““Itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian Itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh berarti kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan”.menimbulkan kesulitan-kesulitan”.

Pasal 1338 ayat 3KUHPerdata:Pasal 1338 ayat 3KUHPerdata:

““Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”itikad baik”


18


Asas Itikad Baik (Good Faith) Asas Itikad Baik (Good Faith) Kesimpulan:Kesimpulan:

Itikad baik adalah suatu sikap batin atau keadaan Itikad baik adalah suatu sikap batin atau keadaan kejiwaan manusia yang:kejiwaan manusia yang:

Jujur;Jujur; Terbuka (tidak ada yang disembunyikan atau Terbuka (tidak ada yang disembunyikan atau

digelapkan);digelapkan); Tulus ikhlas;Tulus ikhlas; Sungguh-sungguh.Sungguh-sungguh.


19


Fungsi Itikad Baik dalam kontrak.Fungsi Itikad Baik dalam kontrak.

Rumusan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, dapat Rumusan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa itikad baik harus digunakan disimpulkan bahwa itikad baik harus digunakan pada saat pelaksanaan suatu kontrak. Hal ini pada saat pelaksanaan suatu kontrak. Hal ini berarti bahwa pada waktu kontrak dilaksanakan, berarti bahwa pada waktu kontrak dilaksanakan, selain ketentuan-ketentuan yang telah disepakati selain ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak yang wajib ditaati oleh para pihak, dalam kontrak yang wajib ditaati oleh para pihak, melainkan juga itikad baik sebagai ketentuan-melainkan juga itikad baik sebagai ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis. Jadi, itikad baik ketentuan yang tidak tertulis. Jadi, itikad baik berfungsi menambah (aanvullend) ketentuan-berfungsi menambah (aanvullend) ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam kontrak.pihak di dalam kontrak.


20


21

ANATOMI KONTRAK

Judul Kontrak (Heading/Contract Title)

Judul kontrak harus dapat mengidentifikasikan inti kontrak yang syarat-syarat, ketentuan-ketentuan atau klausula-klausulanya diatur di dalamnya.

Korelasi dan relevansi antara judul dan isi kontrak.


22

ANATOMI KONTRAK

Tempat dan tanggal penanda-tanganan kontrakStandar pembukaan dari kontrak pada umumnya memuat tempat dan tanggal penanda-tangan kontrak. Terkadang tunduk pada keharusan formal tertentu, misal pada akta jual beli tanah, akta notarial


23

ANATOMI KONTRAK

Tempat dan tanggal penanda-tanganan kontrakTanggal penanda-tanganan kontrak dapat menentukan keabsahan kapasitas para pihak serta keabsahan dari kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Alasannya, kesepakatan-kesepakatan itu hanya sah bila tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku pada tanggal penanda-tangan kontrak


24

ANATOMI KONTRAK

KOMPARISI (Belanda : Comparitie, yang berarti penghadapan).

Istilah ini sebenarnya digunakan untuk menandai suatu bagian pembukaan dari akta-akta notaris, dan karena bagian itu memang menyebutkan pihak-pihak yang menghadap notaris.

Komparisi memuat identifikasi dari para pihak yang melibatkan dan mengikatkan diri di dalam suatu kontrak


25

ANATOMI KONTRAK Yang dapat menjadi pihak dalam kontrak adalah

subjek hukum, yang diklasifikasikan sebagai manusia dan badan hukum.

Untuk dapat menjadi subjek hukum, manusia dan badan hukum harus memenuhi syarat kecakapan bertindak (bekwaamheid). Kecakapan manusia harus dibuktikan dengan identitasnya. Akan tetapi untuk menjadi pihak dalam suatu kontrak, seseorang yang mewakili suatu badan hukum sebagai subjek hukum harus memenuhi syarat tambahan, yaitu bahwa dia juga memiliki wewenang bertindak (bevoegdheid)


26

ANATOMI KONTRAK

RECITALS (Pertimbangan-Pertimbangan Umum Kontrak).

Berisikan kondisi umu dari para pihak yang akan membuat suatu kontrak, berisikan kemampuan modal, teknologi, pengalaman yang handal, pangsa pasar dan sebagainya.


27

ANATOMI KONTRAK

RECITALS (Pertimbangan-Pertimbangan Umum Kontrak). Contoh Kontrak Franchise

a.a.tempat dimana franchisor tempat dimana franchisor membangun sistem yang unik dan membangun sistem yang unik dan berhasil bertahan untuk berhasil bertahan untuk mengoperasikan bisnis, identifikasi mengoperasikan bisnis, identifikasi dari bisnis serta sistem franchisedari bisnis serta sistem franchise

b.b.menggambarkan merek dagang, menggambarkan merek dagang, jasa, dan tanda-tanda lain, copy rights, jasa, dan tanda-tanda lain, copy rights, logo, pembeda lannya.logo, pembeda lannya.


28

ANATOMI KONTRAK

RECITALS (Pertimbangan-Pertimbangan Umum Kontrak). Contoh Kontrak Franchise

c.c.menggambarkan seluruh menggambarkan seluruh tanda pembeda yang tergambar tanda pembeda yang tergambar dalam bangunan milik franchisordalam bangunan milik franchisor

d.d.menggambarkan sistem menggambarkan sistem franchise yang ada, serta atribut franchise yang ada, serta atribut bisnisbisnis


29

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KONTRAK

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK. Hubungan antara hak dan kewajiban, serta hubungan antara perangkat hak dan kewajiban di antara para pihak seyogyanya merupakan hubungan yang logis


30

ELEMEN-ELEMEN PENUNJANG KONTRAK

Pernyataan dan jaminan. Masa berlakunya kontrak, berupa:

Titik awal masa laku ditentukan Titik awal masa laku ditentukan berdasarkan dua kemungkinan berikut berdasarkan dua kemungkinan berikut ini:tini:tanggal penanda tangan kontrak; atau tanggal dipenuhinya syarat-syarat tertentu (conditions precedent).

Titik akhir masa laku: titik akhir masa itik akhir masa laku dapat ditentukan berdasarkan:laku dapat ditentukan berdasarkan:

..


31


Akhir masa laku yang disepakati (agreed expiry). Berakhirnya masa laku suatu kontrak pada tanggal yang disepakati biasanya didasarkan pada anggapan bahwa pada saat tersebut tujuan kontrak telah tercapai.

Pengakhiran (termination). Pengakhiran suatu kontrak bisa juga dilakukan sebelum berakhirnya masa laku dari kontrak tersebut pada tanggal yang semula disepakati bersama.


32


..Pengakhiran yang bersifat mendahului ini dapat dikembalikan pada tiga sebab berikut ini:

Cedera janji (default) yang dilakukan oleh salah satu pihak yang memberi alasan kepada pihak lainnya untuk mengakhiri atau membatalkan berlakunya kontrak;

Keadaan kahar (force majeure) yang dialami oleh salah satu atau semua pihak pada suatu kontrak dan yang berlangsung secara berkepanjangan sehingga mendorong para pihak untuk sepakat mengakhiri kontrak yang mengikat mereka;


33


..Pengakhiran yang bersifat mendahului ini dapat dikembalikan pada tiga sebab berikut ini:

Ketentuan hukum yang mengatasi kehendak dan kesepakatan para pihak, yang dapat terjadi jika misalnya pada suatu ketika lahir undang-undang yang melarang dibuatnya kontrak-kontrak tertentu.


34


Hukum yang dipilih oleh para pihak. Forum yang dipilih. Bahasa resmi yang digunakan untuk

penafsiran kontrak. Pemberitahuan atau komunikasi.


35

AMANDEMEN

Amandemen adalah perubahan yang dilakukan terhadap perubahan suatu kontrak yang telah berlaku dan mengikat para pihak karena telah mereka tanda tangani dan/atau telah memenuhi syarat-syarat berlakunya (conditions precedent).


36

AMANDEMEN

Oleh karenanya amandemen itu dapat Oleh karenanya amandemen itu dapat mengakibatkan perubahan-perubahan mengakibatkan perubahan-perubahan berikut ini:berikut ini:

Perubahan dari para pihak yang terlibat pada kontrak, dan karena itu boleh disebut sebagai “perubahan subjektif” atau ‘contract assignment’ (pengalihan kontrak.

Perubahan dari isi kontrak, dan dengan demikian meliputi perubahan dari hak dan kewajiban, serta bisa juga perubahan dari ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam kontrak, dan karena itu disebut sebagai ‘perubahan objektif’.


37

AMANDEMEN

Instrumen amandemen: Suatu amandemen hanya berlaku jika Suatu amandemen hanya berlaku jika

disepakati oleh para pihak, kesepakatan disepakati oleh para pihak, kesepakatan itu perlu ditegaskan juga. Karena itu itu perlu ditegaskan juga. Karena itu dalam praktik, suatu amandemen selaku dalam praktik, suatu amandemen selaku ditegaskan secara tertulis yang dapat ditegaskan secara tertulis yang dapat mengambil bentuk:mengambil bentuk:

Lampiran tambahan pada kontrak. Kontrak tambahan yang menjadi bagian dari

kontrak utama; atau Mengganti seluruh naskah kontrak.

Hukum Bisnis Akuntansi KOntrak (REVISI)

Documents

Transcript of Hukum Bisnis Akuntansi KOntrak (REVISI)