TUGAS UKD IIIHUKUM DIPLOMATIKANALISIS KASUS TERHADAP TINDAKAN KRIMINAL DIPLOMAT MALAYSIA DI SELANDIA BARU

Disusun Oleh:Tri Hadi MulyonoE0013398

Erwin WicaksonoE0013155

M Poldung N.P.DE0013287

M.Samsi A.A.NE0013290

Luthfan Dwi AryantoE0013261

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS SEBELAS MARETSURAKARTA2015

1. Kasus Posisi

Muhammad Rizalman bin Ismail adalah seorang diplomat asal malaysia yang bekerja di Selandia Baru sebagai pejabat militer yunior di Kedutaan Besar Malaysia di Wellington. Dia dihadapkan ke pengadilan setempat tanggal 10 Mei 2014 dengan tuduhan menguntit seorang perempuan berusia 21 tahun malam sebelumnnya. Ia juga dituduh menyerang korbannya di rumah perempuan tersebut di daerah Wellington, lokasi gedung Komisi Tinggi Malaysia berada. Korbannya adalah seorang wanita berusia 21 tahun, Tanya Billingsley. Polisi menuduh Rizalman telah melakukan pencurian dan kekerasan dengan maksud melakukan perkosaan, dan kedua pelanggaran itu dapat menyebabkan hukuman penjara sampai 10 tahun. Tetapi pejabat pertahanan Malaysia di Washington itu mengklaim 'kekebalan diplomatik' dan berhasil meninggalkan Selandia Baru setelah mengikuti perintah pemerintah Malaysia.Hal ini memicu kemarahan di Selandia Baru, karena pemerintah Malaysia menyatakan akan mengadili sendiri pejabat diplomatiknya tersebut di depan pengadilan militer di Malaysia. Kasus ini menyebabkan sengketa diplomatik antara Malaysia dan Selandia Baru. Pejabat kedua belah pihak memberikan keterangan yang berbeda terkait mengapa Rizalman diizinkan meninggalkan Wellington. Media independen Malaysia menuduh pemerintah berupaya melindungi pejabatnya sendiri yang berada selama lima bulan di negaranya sebelum diekstradisi.Dan akhirnya pada tanggal 24 Oktober 2014 pemerintah Malaysia bersedia mengekstradisi diplomat mereka sendiri ke Selandia Baru. "Pemerintah Malaysia berkeyakinan Rizalman akan mendapatkan proses hukum yang adil di Selandia Baru," demikian pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Malaysia. Pada tanggal 25 Oktober 2014 diplomat itu dibawa ke tahanan polisi setelah dihadirkan dalam sidang singkat di Pengadilan Distrik Wellington. Sejumlah staf Kedubes Malaysia juga hadir di pengadilan. Lalu Rizalman akan kembali dihadirkan dalam persidangan 28 Oktober 2014. Diplomat tersebut bekerja di Komisi Tinggi Malaysia di Wellington sejak tahun lalu dan tinggal di Selandia Baru dengan istri dan anaknya kurang dari satu tahun sebelum ia ditahan dan meninggalkan Selandia Baru.2. Tinjauan Pustaka A. KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIKAsas kekebalan dan keistimewaan diplomatik, sering dipergunakan istilah exteritoriallity atau extra teritoriallity. Istilah ini mencerminkan bahwa para diplomatik hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka berada di luar wilayah negara penerima. Para diplomat beserta stafnya, tidak tunduk pada kekuasaan peradilan pidana dan sipil dari negara penerima.MenurutKonvensi Wina 1961, para perwakilan diplomatik diberikankekebalandan keistimewaan, dengan maksud sebagai berikut :1. Menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik sebagai wakil negara.2. Menjamin pelaksana fungsi perwakilan diplomatik secara efisien.Kekebalan Perwakilan Diplomatik atauInvolability(tidak dapat diganggu gugat), yaitu kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan dari segala gangguan yang merugikan para pejabat diplomatik. Kekebalan diplomatik (Immunity), yaitu antara lain mencakup :1) Pribadi Pejabat Diplomatik, yaitu mencakup kekebalan terhadap alat kekuasaan Negara penerima, hak mendapat perlindungan terhadap gangguan dari serangan atas kebebasan dan kehormatannya, dan kekebalan dari kewajiban menjadi saksi.2) Kantor Perwakilan (Rumah Kediaman), yaitu mencakup kekebalan gedung kedutaan, halaman, rumah kediaman yang ditandai dengan lambang bendera. Daerah tersebut, sering disebut daerahekstrateritorial(dianggap negara dari yang mewakilinya). Bila ada penjahat atau pencari suaka politik yang masuk ke dalam kedutaan, maka ia dapat diserahkan atas permintaan pemerintah sebab para diplomat tidak memilikihak asylum. Hakasylumadalah hak untuk memberi kesempatan kepada suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara asing yang melarikan diri.3) Korespondensi Diplomatik, yaitu kekebalan yang mencakup surat menyurat arsip, dokumen termasuk kantor diplomatik dan sebagainya (semua kebal dari pemeriksaan isinya).Didalam konvensi wina 1962 juga diatur jelas mengenai kekebalan perwakilan diplomatik sebagai mana yang terkandung didalam :1. pasal 29Orang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (inviolabel). Ia tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.2. Pasal 311. Seorang agen diplomatik kebal dari yurisdiksi kriminil Negara penerima. Dia juga kebal dari yurisdiksi sipil dan administratif kecuali dalam hal :a. Suatu perkara yang berhubungan dengan barang-barang tetap yang terletak di dalam wilayah Negara penerima, tanpa ia memegangnya itu untuk pihak Negara pengirim untuk tujuan-tujuan misi;b. (b) Suatu perkara yang berhubungan dengan suksesi di mana agen diplomatik termasuk sebagai eksekutor, administrator, ahli waris atau legate sebagai orang privat dan tidak untuk pihak Negara Pengirim;c. (c) Suatu perkara yang berhubungan dengan setiap kegiatan professional atau dagang yang dijalankan oleh agen diplomatik di dalam Negara penerima dan diluar fungsi resminya.2. Seorang agen diplomatik tidak berkewajiban menjadi saksi untuk memberikan bukti.3. Tiada tindakan eksekusi boleh diambil terhadap agen diplomatik kecuali di dalam hal-hal yang masuk di dalam sub ayat (a), (b) dan (c) dari ayat 1 pasal ini, dan dengan syarat bahwa tindakan itu dapat diambil tanpa melanggar inviolabilitas orangnya atau tempat kediamannya.4. Kekebalan agen diplomatik dari yurisdiksi Negara penerima tidak membebaskannya dari yurisdiksi Negara pengirim.3. Pasal 32 konvensi Wina 19611. Kekebalan dari yurisdiksi bagi agen-agen diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan di dalam Pasal 37 dapat ditanggalkan oleh Negara pengirim.2. Pelepasan kekebalan haruslah dinyatakan dengan tegas.3. Pemulaian sidang oleh agen diplomatik atau oleh seseorang yang mendapat kekebalan terhadap yurisdiksi menurut Pasal 37 akan menghalanginya untuk pengajuan kekebalan terhadap yurisdiksi dalam hal tuntutan balik yang secara langsung berhubungan dengan gugatan pokok.4. Penanggalan kekebalan dari yurisdiksi dalam hal sidang-sidang sipil atau administratif tidak dapat dipegang untuk menyatakan secara tak langsung adanya penanggalan kekebalan dalam hal eksekusi keputusan, yang untuk mana suatu penanggalan terpisah diperlukan.B.TEORI PEMBENARAN PEMBERIAN KEKEBALAN HUKUM DIPLOMATIK Exterritorial TheoryExterritorial theory menganggap bahwa meskipun para diplomat secara konkret ada atau tinggal dinegara penerima, tetapi secara yuridis dianggap ada diluar wilayah negara penerima yaitu tetap tinggal dinegara penerima. TeoriFunctional NecessityTeori ini mendasarkan pemberian kekebalan dan keistimewaan kepada wakil-wakil diplomatik sesuai dengan fungsi dari wakil-wakil diplomatik supaya wakil diplomatik yang bersangkutan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan sempurna. Dengan demikian maka kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki itu merupakan pemberian kesempatan seluas-luasnya agar dalam melakasanakan tugas tidak ada gangguan.Teori ini menjadi prinsip yang paling banyak dianut bagi kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik karena teori ini yang paling memuaskan. TeoriFunctional Necessitymembenarkan bahwa kekebalan dan keistimewan diplomatik merupakan keperluan agar perwakilan diplomatik dapat menunaikan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien. TeoriRepresentative CharacterTeori ini menyatakan bahwa perwakilan diplomatik sebagai perwakilan negara yang berdaulat terikat sumpah setia terhadap negara yang mengangkatnya, dan oleh karenanya bukan merupakan subyek dari hukum dan jurisdiksi setempat. Sehubungan dengan itu maka setiap penghinaan atau perbuatan menyakiti para wakil diplomatik, sama dengan menghina kehormatan dari negara yang diwakili, dan menjadi kewajiban negara penerima untuk memberikan perlakuan yang pantas sebagai utusan.Jika pejabat diplomatik yang melanggar hukum itu tidak diadili oleh negara penerima, bukan berarti bebas begitu saja dari segala tuntutan hukum. Ia dapat diadili dan dijatuhi hukuman oleh peradilan negaranya. Apalagi hukum pidana kebanyakan negara memberikan wewenang kepada peradilan-peradilannya untuk mengadili dan menghukum kejahatan-kejahatan yang dilakukan warga negaranya di luar negeri. Oleh karena itu, hal tersebut sangatlah penting adanya fungsi diplomatik yang mengenai adanya perundingan- perundingan dengan Negara pemerintah untuk melndungi kepentingan-kepentingan Negara pengirim dan warga negaranya di Negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional.

3. Analisis.Atas klaim Muhammad Rizalaman terkait penggunaan kekebalan diplomatik yang dimilikinya. secara teoritis dapat dibenarkan bahwa pejabat diplomatik sama sekali tidak dapat dihukum di negara penerima untuk perbuatan kriminal yang mungkin dilakukannya.[footnoteRef:2] Sifat mutlak dari hak kekebalan hukum ini dijelaskan pada, [2: Dr. Boer Mauna, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. 2010. Bandung. Hal. 551]

a. Pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang Pejabat Diplomati tidak boleh diganggu gugat:Pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat. Ia tidak boleh ditangkap dan dikenakan penahanan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan penuh hormat dan harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mecegah serangan atas diri, kemerdekaan, dan martabatnya. Kalau mengacu pada kasus Muhammad Rizalman Ismail tersebut, Selandia Baru tidak diperbolehkan melakukan penahanan dan penangkapan terhadapnya, karena dia mempunyai kekebalan yang dapat melindunginya dalam melaksanakan tugasnya. Negara penerima (Selandia Baru) hanya dapat meminta pada Negara pengirim untuk menarik agen diplomatiknya dan mengadili sesuai dengan hukum negara pengirim. Biasanya apabila pelanggaran hukum tersebut sudah dianggap berat (parah), Negara penerima hanya akan melakukan pengusiran (deportasi). Akan tetapi dalam kasus ini, Rizalman tidak diadili dengan hukum Malaysia, tetapi Selandia Baru meminta agar Rizalman diadili dengan hukum Selandia Baru, yang pada akhirnya Malaysia bersedia mengekstradisi diplomat mereka sendiri keSelandia Baru, yang secara tidak langsung diplomat Malaysia telah di persona non gratakan. Persona non grata didasarkan pada pasal 9 konvensi wina yang mana secara jelas tertulis didalam pasal tersebut sehingga dapat diuraikan yaitu apa bila perwakilan diplomatik melakukan tindak kejahatan yang dianggap Negara penerima tindakan yang cukup berat maka perwakilan diplomatik tersebut dianggap persona grata. b. Seperti pada pasal 31 di atas dimana, Pejabat diplomatik harus kebal dari kekuasaan hukum pidana Negara Penerima. Ia juga kebal dari kekuasaan hukum perdata dan acara. dalam kasus ini Rizalman yang telah dihadapkan pada pengadilan setempat dengan tuduhan pencurian dan percobaan pemerkosaan dapat dibenarkan untuk mengklaim kekebalan diplomatiknya. Kecuali dalam hal negara pengirim telah menanggalkan kekebalan diplomatik pejabat yang bersangkutan, baru setelah itu negara penerima dapat menghukumnya.c. Lalu adanya Kebebasan Bergerak (Pasal 26) dan Kebebasan Komunikasi (Pasal 27).d. Dasar Teori pemberian hak, yaitu teori Eksteritorialitas: Tidak berlakunya berbagai ketentuan hukum negara penerima bagi pejabat diplomatik dan gedung perwakilan.

Namun seperti halnya dalam kasus ini Muhammad Rizalman dianggap melakukan penyalahgunaan kekebalan Dan keistimewaan diplomatik .akibatnya Negara penerima(selandia baru) meminta agar Negara pengirim (malaysia) menanggalkan kekebalan diplomatiknya dengan alasan karena perbuatan kriminal, yaitu dengan tuduhan pencurian, Dan percobaan pemerkosaan. Adapun tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak Negara penerima (selandia baru) adalah dengan :a. Melaporkan tindakan kriminal pejabat diplomatik kepada negara asal, dan mengajukan permintaan penanggalan hak kekebalan hukum agar pejabat diplomatik tersebut dapat diadili.b. Negara penerima dapat melayangkan Persona Non Grata (Pasal 9), dengan meminta negara pengirim untuk meminta pejabat tersebut kembali pulang dan diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan negerinya sendiri. Apalagi diplomat itu melakukan tindakan tidak terpuji dan dinilai oleh Negara penerima cukup berat.[footnoteRef:3] [3: Satows, Guide to Diplomatic Practice. 1979. London.]

Padahal di dalam Konvensi Wina, tujuan sebenarnya dari pemberian hak istimewa dan kekebalan bukan untuk perorangan tetapi untuk efisiensi pelaksanaan fungsi misi diplomatik sebagai wakil negara. Yaitu pada dasar teori pemberian hak, Teori Fungsional dimana pemberian kekebalan berdasarkan pada kelancaran tugas fungsional pejabat diplomatik.Mengenai pernyataan dari pemerintahan Malaysia tentang rencananya akan mengadili sendiri pejabat diplomatiknya. Yang berkaitan dengan kewenangan dalam memperoses suatu kasus yang melibatkan pejabat diplomatik sebagai tersangka. Yang menjadi pertanyaan dapatkah Negara penerima dan Negara pengirim mengadili kasus tersebut ?. untuk menentukanya perlu diperhatikan sepertihalnya adanya penangalan hak istimewa dan kekebalan diplomatik Dan kesepakatan kedua Negara.Seorang pejabat diplomat dapat diproses di negara penerima sesuai hukum yang berlaku, apabila negara pengirim sudah terlebih dahulu mencabut atau menanggalkan Hak Kekebalan Yurisdiksi yang dimiliki pejabat tersebut, hal ini tercantum dalam,a. Pasal 32 Konvensi Wina tahun 1962 tentang Penanggalan Kekebalan Yurisdiksi:(1) Kekebalan Yurisdiksi pejabat-pejabat diplomatik dan orang-orang yang berhak menikmati hak tersebut seperti yang disebutkan pada pasal 37, dapat ditanggalkan oleh Negara Pengirim.(2) Penanggalan tersebut harus selalu dinyatakan dengan jelas.

Terhadap keputusan Negara pengirim(Malaysia) untuk menanggalkan Hak Kekebalan Yurisdiksi berdasarkan laporan serta usulan dari negara penerima(selandia baru), dan biasanya usulan tersebut selalu direspon positif oleh Kepala Negara pengirim demi terjaganya hubungan baik maka dari itu langkah Malaysia untuk mengekstradisi[footnoteRef:4] Muhammad Rizalaman menurut kami sangatlah tepat sehingga ia dapat di adili di Selandia Baru. [4: Hukum ekstradisi dilandaskan pada asumsi bahwa negara yang meminta ekstradisi (requisting state) mempunyai itikad baik dan pelaku kejahatan yang diserahkan akan diperlakukan adil selama diadili di negara tersebut. Sesungguhnya, ekstradisi merupakan perwujudan dari asasaut dedere aut judicare,yaitu asas hukum yang menegaskan bahwa jika negara melakukan penuntutan, ada kewajiban negara untuk mengekstradisi.]

Namun, mengapa seorang pejabat diplomatik tersebut perlu diadili dengan hukum negara penerima haruslah ada alasan yang jelas, dimana pejabat diplomatik tersebut terbukti melakukan tindakan kriminal tindakan di luar fungsinya sebagai pejabat diplomatik, seperti:(a) Suatu tindakan nyata yang berhubungan dengan harta milik pribadi tidak bergerak yang terletak di wilayah negara Penerima, kecuali harta milik tersebut ia kuasai atas nama Negara Pengirim untuk keperluan perwakilan;(b) Suatu tindakan yang berhubungan dengan suksesi, dimana pejabat diplomatik tersebut terlibat sebagai penyita, penguasa, pewaris atau ahli waris sebagai milik pribadi bukan atas nama Negara Pengirim;(c) Suatu tindakan yang berhubungan dengan setiap kegiatan profesi dan niaga yang dilakukan oleh pejabat diplomatik di Negara Penerima di luar kedudukan resminya (Pasal 31).(d) Melakukan kegiatan di luar tugas diplomatik dan niaga di negara penerima untuk keuntungan pribadi (Pasal 42).Apabila seorang pejabat diplomat Malaysia ini terbukti melakukan kriminal (penguntitan,pencurian Dan pemerkosaan) di negara penerima, tentunya tergantung pada pemerintah dan kepala negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan diplomatik seorang diplomat. Kalau kekebalan itu ditanggalkan tentu tidak ada halangan bagi peradilan negara penerima untuk mengadilinya. Bila tidak diadili oleh negara penerima bukan berarti diplomat tersebut akan bebas dari tuntutan hukum. Ia dapat diadili dan dijatuhi hukuman oleh peradilan negaranya, apalagi hukum pidana kebanyakan negara memberikan wewenang kepada peradilan-peradilannya untuk mengadili dan menghukum kejahatan-kejahatan yang dilakukan warga negaranya di luar negeri.[footnoteRef:5] [5: Dr. Boer Mauna, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. 2010. Bandung. Hal. 551]

Dengan demikian jika diawal, pemerintah Malaysia berniat untuk mengadili Muhammad Rizalaman sesuai dengan hukum Negara Malaysia Dan diadili dimalaysia.secara teori hal itu dibolehkan Dan tidak menyalahi hukum diplomatik atau Hukum Internasional itu sendiri . namun karena ada desakan Dan permintaan dari pemerintah selandia Baru maka tergantung bagaimana kesepakatan Dan sikap dari Negara malaisia apakah akan mengabulkan permintaan tersebut. Dalam hal ini karena pemerintah Malaysia menyepakati untuk mengekstradisi Muhammad Rizalaman maka secara otomatis kekebalan diplomatic yang similikinya juga telah dicabut Dan terhadap proses pengadilan Muhammad Rizalaman dapat dilaksanakan di Selandia Baru.Untuk setiap pejabat diplomatik yang diberi amanat oleh negaranya seharusnya mampu membawa dan mejaga nama baik negaranya di mata Negara Penerima dan Dunia Internasional, dengan wajib menghormati Hukum dan Peraturan dari Negara Penerima (Pasal 41). Hal ini sesuai dengan teori representative character yang menyatakan bahwa perwakilan diplomatik sebagai perwakilan negara berdaulat yang mengirimkanya.

Daftar Pustaka1. Boer Mauna.2010.Hukum Internasional; Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung. 2. Satows, Guide to Diplomatic Practice. 1979. London.3. Konvensi Wina tahun 19614. Konvensi Wina tahun 19625. Widodo.2009. Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi .Laks Bank Justitia.Surabaya