TUGAS KEWARGANEGARAAN

DISUSUN OLEH: KELOMPOK 5KELAS: XI IPA 4

1. RISKA DAMAYANTI 2. SISILIA TRESNAMIATI

3. SITI RAMONA INDAH4. SYAFRUDIN SYAPUTERA

5. SYAUMI RAHMA6. YESI FERA MEFRANDA

7. YUNIA SARI UTAMI8. ANGGA ARIA UTAMA

TAHUN AJARAN

2013

Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

A.   Sistem Hukum Internasional B.   Pengertian Hukum Internasional  C.   Asal Mula Hukum Internasional D.   Hukum Internasional Dalam Arti Modern E.   Asas-asas Hukum Internasional F.   Sumber Hukum Internasional G.   Subjek Hukum Internasional H.   Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum

Nasional I.  Proses Ratifikasi Hukum Internasional Menjadi

Hukum Nasional J.   Peradilan Internasional

A.   Sistem Hukum InternasionalSistem hukum internasional

adalah satu kesatuan hukum yang berlaku dan wajib dipatuhi oleh seluruh komunitas internasional. Artinya hukum internasional harus dipatuhi oleh setiap negara. Sistem hukum internasional juga merupakan aturan-aturan yang telah diciptakan bersama oleh negara-negara anggota yang melintasi batas-batas negara.

B.   Pengertian Hukum Internasional

Pengertian hukum internasional secara umum merupakan bagian hukum yang mengatur aktifitas entitas dalan skala internasional. Awalnya hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini mulai meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.Namun disamping itu, beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai hukum internasional. Diantaranya adalah :1.      J.G Starke

Hukum internasional adalah sekumpulan hukum-hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asa-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antarnegara.2.      Wirjono Prodjodikoro

Hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antara berbagi bangsa di berbagai negara.3.      Mochtar Kusumaatmaja   Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara :·         Negara dengan negara·         Negara dan subyek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain

 

C.   Asal Mula Hukum InternasionalHukum internasional sudah dikenal oleh

bangsa romawi sejak tahun 89 sebelum masehi. Mereka mengenal adengan nama ius civile (hukum sipil) dan ius gentium (hukum antar bangsa). Ius civile merupakan hukum nasional yang berlaku yang berlaku bagi warga romawi dimanapun mereka berada. Ius gentium yang kemudian berkembang menjadi ius inter gentium ialah hukum yang merupakan bagian dari hukum romawi yang diterapkan bagi orang asing yang bukan orang romawi, yaitu orang-orang jajahan atau orang-orang asing.

Kemudian hukum ini berkembang menjadi volkernrecht (bahasa Jerman), droit des gens (bahasa Prancis), dan law of nations atau international law (bahasa Inggris).

Pengertian volkernrecht  dan ius gentium sebenarnya tidak sama  karena dalam hukum Romawi, istilah ius gentium memiliki pengertian :

a.       Hukum yang mengatur hubungan antara dua orang warga kota Roma dan orang asing.

b.      Hukum yang diturunkan dari tata tertib alam yang mengatur masyarakat segala bangsa, yaitu hukum alam yang menjadi dasar perkembangan hukum internasional di Eropa pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-19.

Seiring dengan perkembangan yang ada, pemahaman mengenai hukum internasional dapat dibedakan dalam 2 hal, yaitu :

a.       Hukum Perdata Internasional. Yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum hukum antar warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain.

b.      Hukum publik internasional, yaitu hukum yang mengatur negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional (hukum antarnegara).Hukum Internasional publik berbeda dengan Hukum Perdata Internasional. Hukum Perdata Internasional ialah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata. Sedangkan Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.

Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara(internasional). Perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diaturnya (obyeknya).

D.   Hukum Internasional Dalam Arti Modern

Hukum internasional yang kita kenal sekarang merupakan hasil dari diadakannya konferensi Wina tahun 1969 yang diikuti oleh para pakar hukum dunia. Hasil konferensi tersebut menyepakati sebuah naskah hukum internasional, baik yang menyangkut hukum perdata maupun hukum publik

E.     Asas-asas Hukum InternasionalDalam menjalin hubungan antar bangsa, ada beberapa asas yang harus diperhatikan oleh setiap negara.

  a.       Asas Teritorial

Didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Intinya, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayah negaranya.

b.      Asas KebangsaanDidasarkan atas kekuasaan negara untuk warga negaranya. Intinya, setiap warga negara dimanapun dia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya sendiri meskipun sedang berada di negara asing.

c.       Asas kepentingan umumDidasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.

 Ketiga asas ini sangat penting untuk diperhatikan, apabila tidak diperhatikan dengan baik maka akan timbul ketidak-sesuaian hukum dalam menjalankan hubungan internasional.

  

F.    Sumber Hukum Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmaja dalam buku “Hukum Internasional Humaniter”, sumber hukum internasional dapat dibedakan mennjadi sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal.

a. Dalam Arti MaterialHukum internasional tidak dapat dipaksakan seperti hukum nasional. Pada

dasarnya masyarakat negara-negara atau masyarakat bangsa-bangsa yang anggotanya didasarkan pada kesukarelaaan dan kesadaran, sedangkan kekuasaan tertinggi tetap berada di negara masing-masing. Meski demikian, ada sebagian besar negara anggota masyarakat  yang mentaati kaidah-kaidah hukum internasional. Mengenai hal ini ada dua aliran yang memiliki pendapat berbeda.

· Aliran naturalisBersandar pada hak asasi dan hak alamiah. Menurut teori ini, hukum

internasional adalah hukum alam sehingga kedudukannya dianggap lebih tinggi dari pada hukum nasional. Pencetus teori ini adalah Grotius (Hugo De Groot) dan kemudian disempurnakan oleh Emmerich Vattel, ahli hukum dan diplomat Swiss.

· Aliran positivismeMendasarkan berlakunya hukum internasional pada persetujuan bersama

dari negara-negara ditambah dengan asas pacta sunt servanda yang dianut oleh mazhab Wina dengan pelopornya yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen pacta sunt servanda merupakan kaidah dasar pasal  26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (Viena Convention of The Law of treatis) tahun 1969. 

b.    Dalam Arti FormalMenurut Brierly, sumber hukum internasional dalam arti

formal merupakan sumber hukum paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah Internasional di dalam memutuskan suatu sengketa internasional. Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tertanggal 16 Desember 1920 dapat dipakai oleh Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan persoalan Internasional.

Sumber-sumber hukum internasional sesuai dengan yang tercantum di dalam Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 adalah sebagai berikut :

 Perjanjian Internasional (Traktat=Teraty) Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktik

umum dan diterima sebagai hukum Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa

beradab Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum

internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum, dan

Pendapat-pendapat para ahli hukum yang terkemuka

G.  Subjek Hukum InternasionalPihak-pihak yang dapat disebut sebagai subyek hukum internasional adalah sebagi berikut :

a. NegaraMerupakan subyek hukum internasional dalam arti klasik, artinya

bahwa lahirnya hukum internasional negara sudah diakui sebagi subyek hukum internasional.

b. Takhta SuciSubyek hukum yang merupakan peninggalan sejarah sejak zaman

dahulu ketika paus bukan hanya merupakan kepala gereja Roma tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi.

c.  Palang Merah InternasionalMerupakan salah satu subyek hukum internasional dan hal ini

diperkuat dengan adanya perjanjian, kemudian diperkuat oleh beberapa konvensi Palang Merah (konvensi Jenewa) tentang perlindungan korban perang.

d.  Organisasi InternasionalMerupakan subyek hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban

yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional.e.  Orang Perseorangan

Dalam arti yang terbatas orang perseorangan dapat dianggap sebagai subyek hukum internasional.

f.   Pemberontakan dan Pihak dalam SengketaMenurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan

dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa hal tertentu.

H.  Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional 

Adanya hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional ternyata menarik para ahli hukum untuk menganalisis lebih jauh. Terdapat 2 aliran yang coba memberikan gambaran bagaimana keterkaitan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Kedua aliran itu adalah :

a.       Aliran monismeTokoh nya ialah Hanz kelsen dan george scelle. Menurut aliran

ini hukum nasional dan internasional merupakan satu kesatuan. Hal ini disebabkan  :

1.   Walaupun kedua sistem hukum tersebut mempunyai istilah yang berbeda, tetapi subjek hukumnya tetap sama, yaitu individu yang terdapat dalam suatu negara.

2.   Sama-sama meiliki kekuatan hukum yang mengikat

b.      Aliran DualismeTokohnya adalah Triepel dan anzilotti aliran ini beranggapan

bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem terpisah yang berbeda satu sama lain. Menurut aliran ini perbedaan kedua hukum tersebut disebabakan oleh :

1.      Perbedaan sumber hukum2.      Perbedaan mengenai subjek3.      Perbedaan mengenai kekuatan hukum

I.      Proses Ratifikasi Hukum Internasional Menjadi Hukum Nasional

1.      Proses ratifikasi hukum internasional menurut UU no 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menimbang :

a.       Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;

b.      Bahwa ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat ringkas, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan;

c.       bahwa Surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang "Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain" yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi;

d.      bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas pula;

e.       bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, b, c dan d perlu dibentuk Undang-undang tentang Perjanjian Internasional.

Pasal 5 :1)      Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun

nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.

2)      Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian internasional, terlebih dahulu harus menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia.

3)      Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlu mendapat persetujuan Menteri, memuat hal-hal sebagai berikut :

a)      latar belakang permasalahan;b)      analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek

lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;c)      posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk

mencapai kesepakatan.

4)      Perundingan rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing.

2.      Proses ratifikasi perjanjian internasional menurut pasal 11 UUD 1945 

a)      Pengertian RatifikasiRatifikasi merupakan suatu cara yang sudah melembaga

dalam kegiatan hukum (perjanjian) internasional. Hal ini menunbuhkan keyakinan pada lembaga-lambaga perwakilan-perwakilan rakyat bahwa wakil yang menandatangani suatu perjanjian tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum.

b)      Proses RatifikasiRatifikasi merupakan proses pengesahan.

Berikut adalah contoh proses ratifikasi hukum (perjanjian internasional) menjadi hukum nasional :

Persetujuan Indonesia-Belanda mengenai penyerahan Irian Barat yang ditandatangani di New York (15

Januari 1962) disebut Agreement. Perjanjian Indonesia-Australia mengenai garis batas wilayah

antara Indonesia dengan Papua Guinea yang ditandatangani di Jakarta 12 Februari 1973 dalam bentuk agreement.

Persetujuan garis batas landas kontinen antara Indonesia-Singapura 25 Mei 1973

3.      Proses ratifikasi menurut UUD 1945Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa

“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kerja sama antara eksekutif (Presiden) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), harus diperhatikan hal-hal berikut :

1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang dapat menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang

Tahap-tahap Dalam Pembuatan Perjanjian Internasional

NegaraA

Negara

B,C,D dst.

Penjajakan

Perundingan

Perumusan naskah

Penerimaan

Penandatanganan

Penandatanganan suatu perjanjian internasional dapat merupakan persetujuan atas naskah yang dihasilkan dan merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif.

Pengesahan perjanjian internasional mrp tahap penting dalam proses pembuatan perjanjian internasional, karena suatu

negara telah menyatakan diri untuk terikat secara definitif.

Tentang pengesahan perjanjian internasional, dapat dibedakan antara

pengesahan dengan undang-undang dan pengesahan dengan keputusan presiden.

PENGESAHAN PERJANJIAN

INTERNASIONAL

DENGAN UNDANG-UNDANG

DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN

Apabila berkenaan dengan : a. Masalah politik, perdamaian,

pertahanan, dan keamanan negara;

b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah;

c. Kedaulatan negara;d. Hak asasi manusia dan

lingkungan hidup;e. Pembentukkan kaidah hukum

baru;f. Pinjaman atau hibah luar negeri.

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan berdasarkan materi

perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk atau nama perjanjian.

Jenis-jenis perjanjian yang pengesahannya melalui

keputusan presiden pada umumnya memiliki materi

yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan

dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan

perundang-undangan nasional, di antaranya adalah

perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di

bidang Iptek, ekonomi dan teknik, perdagangan,

kebudayaan, pelayaran niaga, kerjasama penghindaran

pajak berganda, dll.

Suatu perjanjian internasional dapat berakhir bila :

1.Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yg ditetapkan dalam perjanjian;

2.Tujuan perjanjian tersebut telah dicapai;

3.Terdapat perubahan dasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;

4.Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam perjanjian;

5.Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;

6.Munculnya norma-norma baru dalam hukum internasional;

7.Hilangnya objek perjanjian

8.Terdapat hal-hal yg merugikan kepentingan nasional.

Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”. Bahwa perjanjian yang harus disampaikan kepada

DPR untuk mendapat persetujuan sebelum disahkan oleh

presiden ialah perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk treaty

dan mengandung materi :

1. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik negara (perjanjian persahabatan, perubahan wilayah, atau penetapan tapal batas.

2. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya dapat mempengaruhi haluan politik negara, perjanjian kerjasma ekonomi, atau pinjaman uang.

3. Soal-soal yang menurut UUD atau menurut sistem perundangan harus diatur dengan undang-undang, seperti soal-soal kewarganegaraan dan soal-soal kehakiman.

J.     Peradilan Internasional 

Peradilan Internasional dilaksanakan oleh Mahkamah Internasional yang merupakan salah satu organ perlengkapan PBB yang berkedudukan di Denhaag (Belanda).

 Para angota nya terdiri atas ahli hukum terkemuka, yakni 15 orang hakim yang dipilih dari 15 negara berdasarkan kecakapannya dalam hukum. Masa jabatan mereka 9 tahun, sedangkan tugasnya antara lain selain memberi nasehat tentang persoalan hukum kepada majelis umum dan dewan keamanan, juga memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada mahkamah internasional.

 Mahkamah internasional dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada perjanjian-perjanjian internasional ( traktat-traktat dan kebiasaan- kebiasaan internasional ) sebagai sumber-sumber hukum. Keputusan Mahkamah Internasional merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding. Disamping pengadilan mahkamah internasional, terdapat juga pengadilan arbitrase internasionl. Arbitrase internasional hanya untuk perselisihan hukum, dan keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan hukum

Dalam hukum internasional dikenal juga istilah adjudikation, yaitu suatu tehnik hukum untuk meyelesaikan persengketaan internasional dengan menyerahkan keputusan kepada peradilan. Adjudikasi berbeda dengan arbitrase karena adjudikasi mencangkup proses kelembagaan. Yang dilakukan oleh lembaga peradialan tetap semntara arbitrase dilakukan melalui prosedur ade hoc. Lembaga peradilan internasional pertama yang berkaitan dengan adjudikasi adalah permanent court of internasional justice ( PCJI ) yang berfungsi sebagai bagian dari sistem LBB mulai tahun 1920 hingga 1946. PCJI dilanjutkan dengan kehadiran internasional court of justice (ICJ), suatu organ pokok PBB.

Komponen-komponen Lembaga Peradilan Internasional

1)Mahkamah Internasional (The International Court of Justice)

Komposisi terdiri dari 15 orang Hakim dan masa jabatan 9 tahun. Dipilih oleh MU & DK (5 ang dari negara anggota tetap DK PBB)

Berfungsi, menyelesaikan kasus – kasus persengketaan internasional yang subjeknya negara.

Yurisdiksi adalah kewenangan MI untuk memu-tuskan perkara-perkara pertikaian dan memberi opini yang bersifat nasihat.

Peradilan Internasional

Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara, berpedoman pada perjanjian-perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional) sebagai sumber hukum.

Keputusan Mahkamah Internasional, merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding.

Di samping pengadilan Mahkamah Internasional, terdapat juga pengadilan arbitrasi internasional.

Arbitrasi internasional hanya untuk perselisihan hukum, dan keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan hukum.

2) Mahkamah Pidana Internasional (The International Criminal Court)

Komposisi adalah 18 orang hakim yang masa jabatannya 9 tahun. Dipilih berdasarkan 2/3 suara Majelis Negara Pihak.

4 Jenis Kejahatan (Pasal 5-8 Statuta Mahkamah)

Yurisdiksi adalah kewenangan untuk menegakkan aturan hukum internasional terhadap pelaku kejahatan berat.

Kejahatan Genosida Kejahatan terhadap

kemanusiaan Kejahatan perang Kejahatan agresi

3)Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional ( The International Criminal Tribunals/ICT)

Berwenang mengadili para

tersangka kejahatan berat

internasional yang bersifat

tidak permanen, artinya setelah

selesai mengadili, peradilan

dibubarkan

Contoh :• International

Criminal Tribunal for Former Yugoslavia

• Special Court for cambodia

1. Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional oleh Mahkamah Internasionala. Sengketa Internasional dan Faktor Penyebabnya

Sengketa internasional adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antar negara baik

yang berupa masalah : Wilayah, Warganegara, Hak Asasi Manusia, Terorisme, dll.

Faktor politis atau perbatasan wilayah, mrp faktor potensial timbulnya ketegangan dan sengketa internasional yg dapat memicu terjadi perang terbuka.

1.Segi Politis (Adanya Pakta Pertahanan atau Pakta Perdamaian)

2.Hak Atas Suatu Wilayah Teritorial

3.Pengembangan Senjata Nuklir atau Senjata Biologi

4.Permasalahan Terorisme

5.Ketidakpuasan Terhadap Rezim Yang Berkuasa.

6.Adanya Hegemoni (pengaruh kekuatan) Amerika.

Beberapa Faktor Penyebab terjadi nya sengketa

internasional:

b.Peran mahkamah Internasional Dlm Menyelesaikan Sengketa Internasional

Dalam prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional, dikenal dengan istilah Adjudication, yaitu suatu teknik hukum untuk menyelesaikan persengkataan internasional dengan menyerahkan putusan kepada lembaga peradilan.

Adjudikasi berbeda dari arbitrase, karena adjudikasi mencakup proses kelembagaan yang dilakukan oleh lembaga peradilan tetap, sementara arbitrase dilakukan melalui prosedur ad hoc.

Lanjutan ………….

Wewenang ratione personae, yaitu siapa-siapa saja yang dapat menga-jukan perkara ke mahkamah, dan

Wewenang ratione materiae, yaitu mengenai jenis sengketa-sengketa yang dapat diajukan.

Mahkamah Internasio

nal

Wewenang wajib (compulsory jurisdiction), yaitu hanya dapat terjadi jika negara-negara sebelumnya dalam suatu persetujuan menerima wewenang tsb. Berdasarkan Ketentuan

Konvensional

Klausula Opsional

Lanjutan ………….

Mahkamah Internasio

nal

Fungsi konsultatif, yaitu memberikan pendapat-pendapat yang tidak mengikat atau apa yang disebut advisory opinion : 1.Natur Yuridik Pendapat

Hukum (Advisory Opinion)

2.Permintaan Pendapat Mahkamah Internasional :

Badan yang dapat meminta pendapat mahkamah

Pemberian pendapat oleh mahkamah

Beberapa istilah penting yang berhubungan dengan

upaya-upaya penyelesaian Internasional.1. Advisory Opinion, suatu opini hukum yang dibuat

oleh pengadilan dalam melarasi permasalahan yang diajukan oleh lembaga berwenang.

2. Compromis, suatu kesepakatan awal di antara pihak yang bersengketa yang menetapkan ketentuan ihwal persengketaan yang akan diselesaikan, melalui : Penetapan ihwal persengketaan, Menetapkan prinsip untuk memandu peradilan,

dan Membuat aturan prosedur yang harus diikuti

dalam menentukan kasus. Suatu putusan dapat bersifat nihil bila peradilan

melampaui otoritasnya seperti yang ditentukan oleh pihak yang bersangkutan dalam compromis.

3. Ex Aequo Et Bono, asas untuk menetapkan keputusan oleh pengadilan internasional atas dasar keadilan dan keterbukaan.

c.Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mahkamah Internasional

Telah Terjadi

Pelanggaran HAM

Ada Pengaduan Dari Negara

Yang Dirugikan

Komisi Tinggi HAM PBB/ Lembaga

HAM Internasional

Pemeriksaan Dan

Penyeledikan

Proses Peradilan s.d.

Pemberian Sanksi

MAHKAMAH INTERNASIONAL

Negara-Negara

Anggota/Bukan

PBB

Terjadi Sengket

a/ Konflik

AB

C

D E

Lanjutan ………….Beberapa hal terkait dengan prosedur

penyelesaian sengketa Internasional melalui Mahkamah

Internasional.

Wewenang Mahkamah, yaitu dapat mengambil tindakan sementara dalam bentuk ordonasi (melindungi hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sambil menunggu keputusan dasar atau penyelesaian lainnya secara defenitif.

Penolakan Hadir di Mahkamah, bahwa sikap salah satu pihak tidak muncul di mahkamah atau tidak mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta mahkamah mengambil keputusan untuk mendukung tuntutannya. Jika negara bersengketa tidak hadir di mahkamah, tidak menghalangi organ tersebut untuk mengambil keputusan.

Lanjutan ………….d.Kep Mahkamah Internasional dlm

Menyelesaikan Sengketa Internasional

Keputusan Mahkamah Internasional diambil dengan suara mayo

ritas dari hakim-hakim yang hadir. Jika suara seimbang, suara

ketua atau wakilnya yg menentukan. Terdiri dari 3 bagian :

Pertama berisikan komposisi mahkamah, informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa, serta wakil-wakilnya, analisis mengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa.

Kedua berisikan penjelasan mengenai motivasi mahkamah yang merupakan suatu keharusan karena penyelesaian yuridiksional sering merupakan salah satu unsur dari penyelesaian yang lebih luas dari sengketa dan karena itu, perlu dijaga sensibilitas pihak-pihak yang bersengketa.

Ketiga berisi dispositif, yaitu berisikan keputusan mahkamah yang mengikat negara-negara yang bersengketa.

e.Peranan Hukum Internasional Dalam Menjaga Perdamaian Dunia

Berikut ini ada beberapa contoh mengenai peranan

hukum internasional (berdasarkan sumber-sumbernya)

dalam menjaga perdamaian dunia :

1.Perjanjian pemanfaatan Benua Antartika secara damai (Antartika Treaty) pada tahun 1959.

2.Perjanjian pemanfaatan nuklir untuk kepentingan perdamaian (Non-Proliferation Treaty) tahun 1968.

3.Perjanjian damai Dayton (Ohio- AS) tahun 1995 yang mengharuskan pihak Serbia, Muslim Bosnia, dan Kroasia untuk mematuhinya. Untuk itu, NATO menempatkan pasukannya guna meneggakkan hukum internasional yang telah disepakati.

f. Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai Berdasarkan Persamaan Derajat

Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai dida-

sarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku

secara universal :1. Bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan

yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB.

2. Non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara.

3. Persamaan hak menentukan nasib sendiri bg setiap bangsa.

4. Persamaan kedaulatan negara.5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan,

kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara.6. Itikad baik dalam hubungan internasional.7. Keadilan dan hukum internasional.

2. Menghargai Keputusan Internasional

NoPihak-Pihak

Yang Terlibat

Uraian Kasus atau Kejadian Keterangan

1. Amerika Serikat di Filipina, Indo China & Jepang

Tahun 1906, tentara Amerika telah melakukan kejahatan perang dengan membunuh warga Filipina (moro massacre).

Tahun 1968, peristiwa yang

lebih dikenal dengan My Lai Massacre, sebuah kompi Amerika menyapu warga desa dengan senjata otomatis hingga menewaskan sekitar 500 korban.

Pada tahun 1945, lebih dari 40.000 rakyat Jepang yang tidak berdosa telah terpanggang dengan dijatuhkannya bom atom di Hirosima dan Nagasaki (Jepang).

Para pelaku ke-jahatan perang telah diajukan ke pengadilan mili-ter, namun tidak lama kemudian banyak yang di-bebaskan. (Mah-kamah interna-sional belum dapat berbuat banyak).

2. Jerman & Jepang dalam aksinya di Eropa dan Asia.

Periode antara tahun 1933 s.d. 1939 Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler telah melakukan pembasmian terhadap lawan politik maupun orang-orang Yahudi serta penyerbuan terhadap negara Austria, Polandia dan Cekoslowakia dengan cara-cara yang sangat biadab (holocaust).

Pasukan Jepang baik di Indonesia, Korea maupun di China yang sangat kejam selama pendudukan. Di Indonesia, selama pendudukan Jepang Tidak kurang dari 10.000 rakyat hilang dan tidak pernah kembali selama berlangsungnya romusha tersebut.

Sebelum Perang Dunia II, kolonia-lisme Barat de-ngan jutaan kor-ban tidak tersen-tuh. Baru setelah sekutu membuka Pengadilan Nu-remberg (1945-1946) untuk Nazi dan Jepang, di-mulailah proses pelembagaan untuk kejahatan perang melalui empat Konvensi Geneva tahun 1949.

3 Serbia di Kroasia dan Bosnia Herzegovina (Yugoslavia)

Kurun waktu antara tahun 1992-1995, pasukan Serbia telah melakukan pemmbersihan etnik (etnic cleansing) terutama terhadap warga sipil muslim Bosnia (di Sarajevo) dan daerah-daerah lain serta di Kroasia yang ingin melepaskan diri dari Serbia setelah bubarnya negara federasi Yugoslavia. Tidak kurang 700.000 warga sipil telah disiksa dan dibunuh dengan kejam. Beberapa nama yang harus bertanggungjawab atas perbuatan kejahatan perang tersebut antara lain : Stanislav Galic, Gojko Jankovic, Janco Janjic, Dragon Zelenovic, Karadzic, Mladic, dan lain-lain.

Tahun 1994 pe-ngadilan terhadap para penjahat pe-rag telah terbukti di Den Haag (Belanda).

Proses pengadilan terus berlangsung, namun hasilnya belum sesuai harapan. Banyak yang masih gagal ditangkap.

4 Pemerintah Rwanda terhadap etnis Hutu dan Tutsi

Dalam waktu tiga bulan di tahun 1994, tidak kurang 500.000 etnis Hutu dan Tutsi telah terbunuh. Pemerintah Rwanda bertanggung-jawab atas kasus terbunuhnya kedua etnis tersebut.

PBB menggelar pengadilan keja-hatan perang yang digelar di Arusha (Tan-zania), namun hanya mampu menyerat 29 orang yang diadilli.

Catatan :Berdasarkan modal Pengadilan Rwanda ini, akhirnya PBB menggelar pengadilan untuk penjahat-penjahat perang. Internasionalisasi pengadilan penjahat perang semakin menjadi penting dengan disetujuinya oleh 91 negara sebuah Statuta Roma 1998, sebuah langkah untuk membentuk ICC (International Criminal Court) yang permanen. Namun, banyak pengamat mengkritik pengadilan di Den Haag saja, lebih banyak gagal daripada suksesnya, apalagi model ICC.

STUDI KASUSTugas Pengadilan Internasional

Kongo: Satu-satunya pengadilan kejahatan perang internasional yang permanen memulai perkara pertamanya, dalam kasus pemimpin milisi di Republik Demokratik Kongo. Para hakim di Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) akan memutuskan apakah Thomas Lubanga akan diadili atas tuduhan merekrut tentara anak-anak. Konflik di Kongo yang terjadi selama empat tahun menyebabkan sekitar empat juta orang tewas.

Amerika Serikat dengan keras menentang pembentukan ICC, karena khawatir tentaranya akan diadili secara politik. ICC dirancang untuk menggantikan berbagai pengadilan ad hoc kejahatan perang yang didirikan di beberapa negara, termasuk pengadilan yang menangani kejahatan perang di bekas Yugoslavia dan pembantaian etnik di Rwanda. Thomas Lubanga, 45 tahun, memimpin milisi Persatuan Patriot Kongo (UPC) di distrik Ituri di Kongo timur laut, tempat peperangan terus pecah setelah perang lima tahun secara resmi berakhir pada tahun 2003.

Jaksa mengatakan dia mengunjungi kamp latihan bagi tentara milisi etnik Hema, yang termasuk anak-anak mulai umur 10 tahun, sewaktu mereka mempersiapkan diri untuk bertempur dengan lawan mereka, milisi etnik Lendu. “Sambil mendorong mereka untuk bertempur, mereka -- Lubanga dan wakilnya -- juga mengancam anak-anak itu akan dibunuh jika berusaha melarikan diri dari kamp,” kata pernyataan kantor jaksa yang dikutip oleh kantor berita AFP.

Tentara anak-anak itu kemudian diperintahkan “untuk membunuh semua etnik Lendu termasuk pria, wanita dan anak-anak”, tambah pernyataan itu, berdasarkan kesaksian dari enam orang anak. Lubanga menyangkal tiga dakwaan kejahatan perang. Para pengacaranya mengatakan Lubanga berusaha menghentikan konflik dan dia dihukum oleh masyarakat internasional karena menolak untuk memberi kemudahan bagi perusahaan-perusahaan asing di daerah pertambangan yang dia kuasai.Berbicara tentang musuh-musuhnya, Lubanga pernah mengatakan kepada pasukan penjaga perdamaian PBB: “Mereka yang melakukan melakukan genosida atau pembantaian harus dihukum.” Wartawan BBC Mark Doyle mengatakan konflik di Ituri terlihat seperti perang antar etnik, tetapi akar permasalahannya adalah penambangan emas dan mineral lainnya.

Sumber: BBCIndonesia (Faisal - Tempo News Room)http://acehlong.wordpress.com/2006/11/09/tugas-pengadilan-internasional/