HUKUM INTERNASION

ALKelompok 1

Anggota Kelompok1. Mohammad Andri Syifauddin(14) 2. Cholifatu Ulyl Nur ‘Aziza (06)3. Hanik Purwanti (11)4. Lusiana Ika Widianingsih (13)5. Prasetiarini Adilistiani (17)6. Riyadlotul Ula (18)7. Siska Dewi Purbasari (22)

HUKUM INTERNASIONALa.Definisib.Subjek

c.Objekd.Sumber

e.Asasf.Peranan dan Ruang

Lingkupg.Sistem Peradilan

Definisi Hukum InternasionalDefinisi hukum internasional menurut para ahli.

1) Hugo de Grood (Grotius) menjelaskan bahwa hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara.

2) Akehurst menjelaskan bahwa hukum internasional adalah sistem hukum yang dibentuk dari hubugan anatar negara-negara.

3) J.G. Starke berpendapat bahwa hukum internasional adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri atas asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara.

4) Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukm antar bangsa di berbagai negara.

5) Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antar negara dan negara, antar negara dan subjek hukum lain bukan negara, atau antar subjek hukum bukan negara satu sama lain.

Hukum Internasional adalah himpunan dari peraturan-peraturan

dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta

mengatur hubungan antara negara-negara

dan subyek hukum internasional lainnya

dalam kehidupan masyarakat

internasional.

Jadi, kesimpulann

ya??

Subjek Hukum Internasional

a. Negara

pelaku, pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum Internasional.

b. Tahta suci (vatikan) Roma Italia

d. Individu (orang perorangan)

e. Organisasi nasional

f. Perusahaan Multinasional (MNC)

c. Organisasi Internasional

negara yang berdaulat secara penuh dan memenuhi kriteria

statusnya setara dengan negara.

Contoh : kaum pemberontak (belligerensi)

global dg maksud dan tujuan umum. Contoh : PBB

global dg maksud dan tujuan spesifik. Contoh : World Bank, ILO, UNESCO, IMF

regional dg maksud dan tujuan global. Contoh : ASEAN dan Europe Union.

hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh konvensi atau hukum Internasional

berdiri sendiri yang memiliki tujuan yang spesifik. Contoh Palang Merah Internasional, Bulan Sabit Merah Internasional, dan Green Peace.

c. Organisasi Internasional

b. Hak Asasi Manusia

c. Hak dalam peperangan d. Kejahatan

terhadap kemanusiaan (massal)

Objek Hukum Internasional hal-hal yang dapat diajukan untuk mendapat putusan menurut hukum internasional

a. Wilayah

Sumber Hukum Internasional

sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional.

4. Keputuasan Pengadilan (Judicial Decisions)

2. Kebiasaan Internasional (International Custom)

3. Prinsip-Prinsip Umum Hukum (General Principles Of Law)

1. Perjanjian Internasional

5. Pendapat Para Ahli Yang Telah Diakui Kepakarannya (Teachings Of The Most Highly Qualified Publicists)

Sumber Hukum Formalsumber dari mana untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hk internasional.

membahas materi dasar tentang substansi dari pembuatan hukum atau prinsip-prinsip

Sumber Hukum Material1. Teori Hukum Alam

2. Teori Objektivis

3. Teori Kedaulatan

4. Teori Fakta Kemasyarakatan

Asas Hukum Internasional

Pelaksanaan & penegakan hukum perdata internasional

Resolusi Majelis Umum PBB

Menjalin hub. Antar bangsa

Pelaksanaan hk. Internasional sbg bag. hub.internasional

1. Asas hukum internasional menurut Resolusi Majelis Umum PBB

• 1) Setiap anggota mempunyai persamaan kedaulatan.• 2) Setiap anggota harus memenuhi kewajiban yang tercantum dalam

Piagam PBB.• 3) Setiap anggota mencegah tindakan ancaman atau kekerasan

terhadap negara lain dalam menjalin hubungan internasional.• 4) Setiap anggota akan menyelesaikan persengketaan internasional

dengan jalan damai.• 5) Setiap anggota akan berperan aktif dalam membantu program PBB

sesuai dengan ketentuan Piagam PBB.• 6) PBB menjamin negara yang bukan anggota PBB bertindak selaras

dengan asas-asas PBB.• 7) PBB tidak dibenarkan ikut campur tangan urusan dalam negeri

anggotanya.

Asas Hukum Internasional Dalam Menjalin

Hub. Antar bangsa

Asas Persamaan Derajat

Asas Teritorial

Asas Kebangsaan

Asas Kepentingan Umum

Asas Keterbukaan

3. Asas Hukum Publik

Internasional

4) Asas pacta sunt servandaharus menaati setiap perjanjian dan melaksanakannya dengan kejujuran.

1)Asas persamaan derajat (equality)

memiliki derajad yang sama.

2) Asas kehormatan (courtesy)harus saling menghormati.

3) Asas timbal balik (reciprocity)hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antarnegara yang mengadakan hubungan.

Lex Rei Sitae (Lex Situs)

Lex Loci Solutionis

Lex Loci Celebrationis

Lex DomicileLex patriae

Lex Loci ForumLex Loci Dilicti

Commisi tator

Coiche Of Law

Pelaksanaan & penegakan hukum perdata internasional

Lex Loci Contractus

PERANAN HUKUM INTRERNASIONAL Melindungi setiap warga dunia baik individu

maupun negara dari pelanggaran hukum yang dilakukan pihak lain.

tidak dikelola dengan baik

tampak dari adanya ketetapan tentang hak dan kewajiban setiap warga masyarakat internasional yang harus dipenuhi.

Memutus sengketa antara dua warga masyarakat internasional.

Hub. antarwarga negara masyarakat internasional terjadi sengketa

Sengketa berkembang lebih jauh menjadi peperangan

Hukum internasional menjembatani antarwarga dengan aturan yang telah disepakati bersama

PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM

PERGAULAN MASYARAKAT INTERNASIONAL

HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL

Jika terjadi pertentangan antara hukum internasional dan hukum nasional , yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara.

Teori Dualisme Teori Monisme

Hukum nasional harus tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional

Hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lain

Hukum internasional adalah lanjutan dari hukum nasional

Hukum nasional suatu negara lebih rendah dibandingkan dengan hukum internasional

sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda dan terpisah, tidak ada hubungan superioritas.

Berlakunya hukum internasional dalam lingkup hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadai hukum nasional

Negara yang menganut teori dualisme akan lebih sering mengabaikan hukum internasional

RUANG LINGKUP HUKUM INTERNASIONAL

hukum nasional tidak dapat diterapkan secara baik terkait pelanggaran yang terjadi pada diri seseorang atau satu pihak

persilihan antara dua negara berdaulat atau dua pihak yang memiliki hukum nasional yang berbeda.

SISTEM PERADILAN INTERNASIONALLembaga Peradilan Internasional

MAHKAMAH INTERNASIONAL

Menyelesaikan sengketa

Internasional

Negara bukan anggota PBB ygmasuk wilayah

kerja MI

Negara anggota PBB

TUGAS

Negara bukan wilayah kerja MI

Organ utama kehakiman

PBB

nasehat tidak bersifat mengikat, namun biasanya

diperlakukan sebagai keputusan yg

“sangat disarankan”

Memberikan nasihat kepada Majelis Umum & Dewan Keamanan

PBB

Negara yg menjadi subyek hukum

Rationae MateriaMenentukan jenis sengketa

yang dapat diajukan ke Mahkamah Internasioanal

WEWENANG

Ratione PersonaeMenentukan pihak yg berhak mengajukan

perkara ke MI

Makamah Pidana Internasional2)

Lembaga khusus menangani pelanggaran

hak asasi manusia.Kejahatan genosida

Kejahatan agresi

Kejahatan perang

Kejahatan kemanusiaan

Makamah Pidana Internasional2)

Khusus mengadili per individu yang terlibat

kejahatan Internasional.

Dapat pula menyelidiki kasus pelanggaran HAM yang tidak mendapat penanganan baik di negara termpat terjadinya pelanggaran.

Makamah Pidana Internasional2)

Untuk menolak suatu kasus, harus dipenuhi syarat diantaranya :

Negara tersebut benar-benar tidak mampu

menyelesaikan

Negara yang bersangkutan tidak mampu melakukan

penuntutan

3. Panel Pidana InternasionalAdalah :

suatu lembaga peradilan

Untuk : menangani kasus pelanggaran hak

asasi manusia tertentu

Bersifat : sementara /

ad hocPanel Pidana Internasional

Panel Pidana Internasional

Panel Spesial

Panel Khusus

Dilihat dari komposisi hakim dan jaksa penuntutnya

Gabungan dari peradilan nasional

Sepenuhnya berasal dari

peradilan nasional

PERANGKAT KELEMBAGAAN MAHKAMAH INTERNASIONAL

ADALAH : Perangkat yang terdapat dalam lembaga MI sehingga lembaga tersebut dapat berjalan baik

Hakim Mahkamah Internasional

TERDIRI :15 HAKIM

(masa jabatan9 TAHUN)

5 orang dari negara” Barat3 orang dari negara” Afrika3 orang dari negara” Asia

2 orang dari negara” Eropa Timur2 orang dari negara” Amerika Latin

Kompetensi

karakterisitik

2) Hakim Ad Hoc

3) Chamber

4) The Registry

Hakim sementara yang ditunjuk untuk mengadili sengketa internasional ketika salah satu pihak bersengketa tidak

memiliki hakim diantara lima belas hakim Mahkamah Internasional.

Hakim Ad Hoc yang terpilih harus mengucap sumpah.Peranan dan kedudukan Hakim Ad Hoc sama dengan Hakim biasa.

Beberapa hakim Mahkamah Internasional yang dipilih secara rahasia untuk memeriksa atau menyelesaikan masalah.

a) The Chamber of Summary Procedureb) Chamber yang sedikitnya terdiri atas tiga hakimc) Chamber bentukan Mahkamah Internasional untuk

menangani kasus tertentu.

Komposisi registry:a) Registrarb) 40 orang rigistrar sebagai petugas tetapc) Beberapa petugas sementara

1. Organ administratif Mahkamah Internasional2. Memberi bantuan jasa3. Berfungsi sebagai sekretariat

Selesai