Hukum Lingkungan Internasional

8/10/2019 Hukum Lingkungan Internasional

1/41


2/41

DISKUSI KELOMPOK IV

HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Wiyan Wirawan

Riza Fauziah Djazuli

Muhamad Rifqi Zamzami

Maya Anggraeni R P

Nurul Husni Setiani

Siti Maesarokh

Wandi Gunadi Gunawan

Muhammad Kahfi

Latif Purnama Wijaya

Riza Amir Faisal


3/41

POKOK BAHASAN :

SUMBER HUKUM

LINGKUNGAN

INTERNASIONAL

PENCEMARAN LINGKUNGAN

OLEH PERUSAHAAN

INTERNASONAL

PRINSIP-PRINSIP HUKUM

INTERNASIONAL UNTUK

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN


4/41

SUMBER HUKUM LINGKUNGAN

INTERNASIONAL

A.Hukum Lingkungan Internasional

Berdasarkan pembentukannya, Hukum Internasionalterbagi dua :

Hukum Kebiasaan

Internasional (Internasional

Customary Law

)

Hukum Konvensi

Internasional (Convetional

Internasional Law

)


5/41

Hukum Kebiasaan Internasional (Internasional

Customary Law

)

Jauh sebelum dikeluarkanya Deklarasi Stockholm 1972, Hukum Kebiasaan Internasional juga

telah mengatur pencegahan pencemaran lingkungan. Misalnya, prinsip sic utere tuo ut

alienum non laedas

atau di kenal juga dengan prinsip

good ne ighborliness

melarang

penggunaan teritorial suatu negara bila menimbulkan gangguan atau kerugian pada teritorial

negara lain.

Masyarakat Internasional dalam perkembanganya lebuh cenderung untuk membentuk suatu

perjanjian Internasional, karena dengan adanya kesepakatan bersama, di harapkan masing-

masing negara peserta lebih memiliki rasa tanggung jawab moril yang lebih tinggi untuk

mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati sendiri. Dengan demikian, akan ada suatu

pengharapan bahwa hukum internasional akan lebih punya makna bila dibentuk berdasarkan

perjanjian yang di kenal dengan Hukum Konvensi Internasional.


6/41

Hukum Konvensi Internasional

Convetional

Internasional Law

)

Perkembangan hukum konvensi di bidang pengelolaan dan

perlindungan lingkungan internasional cenderung dimulai dengan

membuat perangkat hukum lunak (

soft law

), seperti deklarasi dan

resolusi dan kemudian baru di ikuti dengan pembuatan hukum keras

(hard law) seperti konveksi dan protokol.

Masyarakat internasional telah berhasil membentuk beberapa

deklarasi dan konvensi nternasional untuk mengatur pengelolaan

lingkungan hidup, baik yang mengatur tentang pencemaran laut

maupun pencemaran udara daan atsmofer.


7/41

LANJUTAN...

Deklarasi dan konvensi internasional tentang

pengelolaan lingkungan hidup :

Hukum lunak (

soft law

)

Deklarasi Stockholm

Deklarasi Rio

Deklarasi Nairobi


8/41

Deklarasi Stockholm

Deklarasi Stockholm 1979 merupakan pilar perkembangan

hukum lingkungan international modern, artinya semenjak

saat itu hukum lingkungan berubah sifatnya dari use-

oriented

menjadi

environment-oriented

Setelah berumur

sepuluh tahun, ternyata banyak negara tidak melaksankan

Deklarasi Stockholm dan 109 Rekomendasinya.


9/41

Deklarasi Nairobi 1982 dibuat sebagai himbauan kepada masyarakat

internasional untuk secara konsekuen dan serius menerapkan prinsip-prinsip

dalam Deklarasi Stockholm. Hal ini dilakukan mengingat selama masa sepuluh

tahun sebelumnya, hanya sebagai kecil negara yang mengimpletmentasikan

prinsip-prinsip itu ke dalam hukum nasional mereka.

Deklarasi Nairobi ternyata juga tidak berhasil meningkatkan kepatuhan

masyarakat internasioanl. Salah satu faktor penyebab adalah sengketa antara

Utara dan Selatan tentang tugas dan tanggung jawab mereka dalam

pengelolaan lingkungan.

Deklarasi Nairobi


10/41

Deklarasi Rio

Deklarasi Rio lahir sebagai pengendali pertikaian antara negara maju

dan negara berkembang terutama dalam melihat siapa harus berbuat

apa. Di samping itu, Deklarasi Rio dibuat untuk menghadapi

persoalan lingkungan global yang marak menjadi pembicaraan dunia,

yaitu global warming dan global climate change. Deklarasi ini sangat

penting bagi pengelolaan lingkungan karena secara tegas menerima

prinsip

Sustainable Development.

Di samping itu, Deklarasi ini juga

mengukuhkan beberapa prinsip hukum lingkungan baru.


11/41

LANJUTAN...

Hukum keras (

Hard Law

)

Perlindungan lingkungan laut

Bahan Beracun Berbahaya

Konservasi Alam

Perlindungan atsmofer


12/41

Perlindungan lingkungan laut

Konvensi Paris 1974

Konvensi ini aslinya bernama the 1974 Paris Convetion for Prevention of Marine

Pollution from Land-Based Sources. Konvensi ini terdiri atas 29 pasal dan 2 Annex yang

mewajibkan negara-negara peserta untuk secara individu atau bersama-sama mencegah

terjadinya pencemaran laut dari bahan-bahan pencemar yang bersumber dari darat.

Konvensi London 1976

Nama asli dari konvensi ini adalah Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage

Resulting from Exploration and Exploitation of Seabed Mineral Resourcesyang ditetapkan

di London pada tahun 1976.

Konvensi Hukum laut 1982

Konvensi Hukum Laut 1982 memang tidak secara khusus mengatur tentang pencemaran

lingkungan. Akan tetapi, konvensi ini pada Bab XII-nya, mengatur secara umum tentang

pencegahan pencemaran laut (

marine pollution

).


13/41

Perlindungan atsmofer

Konvensi Wima 1985

Preambul dari Konvensi ini menunjukan kesadaran masyarakat internasional atas ancaman

yang sedang timbul terhadap atsmofer dunia. Konvensi ini merupakan hard law tetapi

memuat soft regulation artinya Konvensi ini tidak memuat tentang standar yang harus

dipenuhi dalam rangka membatasi zat perusak ozon. Sekalipun demikian, ia dapat dijadikan

fondasi untuk melakukan kerja sama dalam melindungi lapisan ozon yang terbukti telah

menipis.

Konvensi tentang Perubahan Iklim 1992

Konvensi ini dirancang untuk mengatur tentang pemakaian gas rumah kaca (greenhouse

gases

) seperti CO

2

, CH

4

, N

2

O, HFC

S

, PFC

S

, dan SF

6

yang merupakan penyebabnya

terjadi global warming dan global climate change. Tujuan akhir dari konvensi ini adalah

untuk menstabilkan kosentrasi gas rumah kaca pada suatu level, yang mencegah akibat

merusak dari gas rumah kaca pada sistem iklim


14/41

Konservasi Alam

CITES 1973

Konvensi ini dibuat pada tahun 1973 dan ditandatangani oleh 21 negara

dengan nama aslinya the Convention on Internasional Trade in Endangreed

Species.

Konvensi ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati

melalui pelarangan perdagangan spesies tertentu secara internasional.

Konvensi keanekaragaman Hayati

Konvensi ini mengatur perlindungan keanekaragaman hayati, baik secara ex

situ

maupun

in situ

serta

equal sharing

antara sesama negara anggota.

Menurut Konvensi ini, negara mempunyai sovereign right atas sumber daya

biologisnya, tetapi negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan

melestarikan sumber daya biologis yang terdapat di teritorialnya


15/41

Bahan Beracun Berbahaya

Konvensi ini dibuat untuk mengatur pelarangan perdagangan

suatu negara anggota lainnya. Konvensi ini hanya

membolehkan perdagangan dan perpindahan limbah B3

hanya untuk keperluan daur ulang atau untuk keperluan

bahan baku industri tertentu dengan suatu syarat bahwa

negara asal bersedia menerima kembali sisa limbah B3

tersebut kalau dari pemakaiannya masih meninggalkan limbah

B3.


16/41

PRINSIP-PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL

UNTUK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

1.General Prohibition to Pollute Principle

Prinsip ini menentukan bahwa pada

prinsipnya suatu negara dilarang untuk

melakukan tindakan di dalam negerinya

sedemikian rupa sehingga menyebabkan

terjadinya pencemaran lingkungan di

tingkat global.


17/41

2. The Good Neighbourliness Principle

Prinsip ini menentukan bahwa suatu negaradi

dalamnya tidak boleh melakukan tindakan di

dalam negerinya sedemikian rupa sehingga

menyebabkan terjadinya pencemaran

lingkungan pada negara lain.

LANJUTAN...


18/41

3. The Prohibition of Abuse of Rights

Prinsip ini menentukan bahwa negara tidak

boelh menyalahgunakan haknya utnuk

melakukan tindakan yang pada akhirnya

dapat menjelaskan terjadinya kerusakan

lingkungan secara global.

LANJUTAN...


19/41

4. The Duty to Prevent Pinciple

Prinsip ini menentukan bahwa setiap negara

berkewajiban untuk mencegah terjadinya

kerusakan lingkungan dan tidak boleh melakukan

peniaan terjadinya kerusakan lingkungan yang

bisa berasal dari kejadian di dalam negerinya dan

kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan

lingkungan.

LANJUTAN...


20/41

5. The Duty to Inform Principle

Prinsip ini menentukan bahwa setiap negara

harus melakukan kerja sama Internasional dalam

mengatasi kerusakan lingkungan global melalui

kerjasama internasional dengan saling

memberikan informasi tentang penyebab

kerusakan dan cara menanggulangi kerusakan

lingkungan global.

LANJUTAN...


21/41

6. The Duty to Negotiate and Cooperate

Principle

Prinsip ini menentukan bahwa negara harus

bekerja sama dan melakukan negoisasi untuk

menyelesaikan kasus lingkungan yang menyangkut

dua negara atau lebih. Prinsip ini merupakan

penjabaran penyelesaian sengketa secara damai

dalam hukum Internasional.

LANJUTAN...


22/41

7.

Intergenerational Equity Principle

Prinsip ini diterjemahkan sebagai prinsip

keadilan antar generasi. Prinsip ini

menentukan bahwa generasi sekarang tidak

boleh melakukan eksploitasi lingkungan dan

sumber daya alam sedemikian ruapa sehingga

generasi mendatang tidak memperoleh

kesempatan yang sama.

LANJUTAN...


23/41

PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH

PERUSAHAAN INTERNASONAL


24/41

PT. Freeport Indonesia Perusahaan Penghasil Emas Dan Tembaga

Terbesar Di Dunia

PT. Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang

mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold

Inc.(AS). Perusahaan ini adalah pembayar pajak terbesar kepada

Indonesia dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia

melalui tambang Grasberg. Freeport Indonesia telah melakukan

eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Erstberg

(dari 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan

Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.


25/41

Freeport Indonesia sering

dikabarkan telah melakukan

penganiayaan terhadap para

penduduk setempat. Selain

itu, pada tahun 2003

Freeport Indonesia mengaku

bahwa mereka telah membayar

TNI untuk mengusir para

penduduk setempat dari

wilayah mereka. Menurut

laporan New York Times pada

Desember 2005, jumlah

yang telah dibayarkan antara

tahun 1998 dan 2004

mencapai hampir 20 juta

dolar AS.


26/41

Selama ini hasil bahan

yang di tambang tidak-

lah jelas karena hasil

tambang tersebut di

kapal-kan ke luar

indonesia untuk di

murnikan sedangkan

molybdenum dan

rhenium adalah

merupakan sebuah hasil

samping dari pemrosesan

bijih tembaga.


27/41

Dahulu di tengah masyarakat ada

mitologi menyangkut manusia sejati,

yang berasal dari sebuah Ibu, yang

menjadi setelah kematiannya berubah

menjadi tanah yang membentang

sepanjang daerah Amungsal (Tanah

Amugme), daerah ini dianggap

keramat oleh masyarakat setempat,

sehingga secara adat tidak diijinkan

untuk dimasuki.

Sejak tahun 1971, Freeport

Indonesia, masuk ke daerah keramat

ini, dan membuka tambang Erstberg.

Sejak tahun 1971 itulah warga suku

Amugme dipindahkan ke luar dari

wilayah mereka ke wilayah kaki

pegunungan.


28/41

Kontroversi

Menurut karyawan dan bekas karyawan Freeport, selama bertahun-

tahun James R. Moffett, seorang ahli geologi kelahiran Louisiana

(Amerika Serikat), yang juga adalah pimpinan perusahaan ini,

dengan tekun membina persahabatan dengan Presiden Soeharto, dan

kroni-kroninya. Ini dilakukannya untuk mengamankan usaha

Freeport. Freeport membayar ongkos-ongkos mereka berlibur,

bahkan biaya kuliah anak-anak mereka, termasuk membuat

kesepakatan-kesepakatan yang memberikan manfaat bagi kedua

belah pihak.


29/41

LANJUTAN...

Surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang diberikan kepada New York

Times oleh para pejabat pemerintah menunjukkan, Kementerian Lingkungan

Hidup telah berkali-kali memperingatkan perusahaan ini sejak tahun 1997,

Freeport melanggar peraturan perundang-undangan tentang lingkungan

hidup. Menurut perhitungan Freeport sendiri, penambangan mereka dapat

menghasilkan limbah/bahan buangan sebesar kira-kira 6 miliar ton (lebih

dari dua kali bahan-bahan bumi yang digali untuk membuat Terusan

Panama). Kebanyakan dari limbah itu dibuang di pegunungan di sekitar lokasi

pertambangan, atau ke sistem sungai-sungai yang mengalir turun ke dataran

rendah basah, yang dekat dengan Taman Nasional Lorentz, sebuah hutan

hujan tropis yang telah diberikan status khusus oleh PBB.


30/41

New York Times berkali-kali

meminta izin kepada

Freeport dan pemerintah

Indonesia untuk

mengunjungi tambang dan

daerah di sekitarnya karena

untuk itu diperlukan izin

khusus bagi wartawan.

Semua permintaan itu

ditolak. Freeport hanya

memberikan respon secara

tertulis.


31/41

Menyadap e-mail

Menurut seorang pejabat dan dua bekas pejabat perusahaan yang

terlibat dalam mengembangkan suatu program rahasia, Freeport

selama ini menyadap e-mail para aktivis lingkungan yang melawan

perusahaan ini untuk memata-matai apa yang mereka lakukan.

Freeport menolak mengomentari hal ini. Freeport bergandengan

tangan dengan perwira-perwira intelijen TNI, mulai menyadap

korespondensi e-mail dan percakapan telepon lawan-lawan aktivis

lingkungannya.


32/41

Kasus Peristiwa
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/Kasus%20Peristiwa%20Pt.Freeport.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/Kasus%20Peristiwa%20Pt.Freeport.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/Kasus%20Peristiwa%20Pt.Freeport.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/Kasus%20Peristiwa%20Pt.Freeport.docx


33/41

Analisis Dampak Sosial, Ekonomi ,Dan

Lingkungan Yang Ditimbulkan PTFI

Kasus PT. Freeport dengan masyarakat dan buruh pegawai

sama-sama bersitegang, tidak adanya kesepakatan diantara

semua pihak terkait membuat masalah semakin

berkepanjangan. Pemerintah yang sedang asyik dengan

politik dan pencitraan, seakan menganggap ini sebagai lahan

mencari nafkah.


34/41

Pembahasan mengenai kasus ini dalam menghadapi krisis internal

antara Perusahaan dan Karyawan, dan krisis Eksternal anata

Perusahaan dan Masyarakat.

Berbicara mengenai kesenjangan sosial dalam masyarakat,

merupakan pembahasan yang tidak akan pernah habisnya. Akan ada

banyak hal terkait dengan masalah sosial, karena berbagai

hambatan pasti silih berganti. Salah satu contohnya saat ini yang

lagi memanas adalah konflik PT. Freeport dengan para pekerja

yang mandek kerja yang sebenarnya hanya meminta kenaikan gaji

dan masyarakat Papua yang butuh rasa aman dan nyaman.

LANJUTAN...


35/41

Adanya misscommunication antara Satpam PT. Freeport

Indonesia dan Polisi dengan pengaman dari PT Grup 4

Securicor yang mengenakan perlengkapan keamanan

lengkap, pada Rabu, 21 September 2011. Satuan

pengamanan bayaran tersebut yang keluar dari dalam

terminal pekerja Gorong-gorong bersitegang dengan Satpam

dan Polisi yang berjaga-jaga. Menurut Wakil Komandan

Kepolisian Resor Mimika, Komisaris Polisi Mada Indra

Laksanta, hanya terjadi misscommunication.Mereka berniat

membantu pengamanan tapi tidak ada komunikasi dan

LANJUTAN...


36/41

Berbagai kekerasan yang terjadi di Papua semakin

membuat rakyat Papua sengsara. Langkah represif

aparat kepolisian, justru semakin membuat situasi

mencekam. Polisi sebagai pengaman dan pelindung

masyarakat justru menjelma menjadi momok yang

menakutkan serta menjadi musuh masyarakat, dan

seakan mati-matian menjaga dan melindungi

kepentingan Freeport.

LANJUTAN...


37/41

Bukan

tidak mungkin jika pada akhirnya yang juga saat ini banyak

pemberontakan di Papua dilakukan oleh orang Papua yang memperjuangkan

kemerdekaan dan ingin memisahkan diri dengan Indonesia. Jika keadaan ini

tidak diperhatikan betul baik oleh Pemerintah, pihak Freeport, Kepolisian,

dan masyarakat.

Karena, adanya keinginan hidup yang layak mereka melakukan aksi yang

sebenarnya ingin mengajak Pemerintah untuk memperhatikan nasib rakyat

Papua. Serta mengubah cara pandang pemerintah pusat terhadap masyarakat

Papua perlu diubah. Selama ini rakyat Papua sering dipandang sebagai orang

yang memberontak dan pendukung tindakan separatisme. Bukan hanya

meng-anak emaskan Freeport dan mengesampingkan masyarakat Papua.

LANJUTAN...


38/41

LANJUTAN...

Elemen-elemen terkait

Pemerintah Pusat

ESDM

KEMENAKERTRANS

DPR

DPRD

Gubernur

Walikota

Bupati

TNI dan POLRI

Buruh dan Masyarakat Papua

LSM

Negara lain yang terkait, Amerika, Australia, Inggris
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/Kasus%20Peristiwa%20Pt.Freeport.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/Kasus%20Peristiwa%20Pt.Freeport.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/Kasus%20Peristiwa%20Pt.Freeport.docx


39/41

WAIT...

KEEP CALM


40/41


41/41

SEKIAN

Hukum Lingkungan Internasional

Documents

Transcript of Hukum Lingkungan Internasional