Your Logo

HUTANG PIUTANG

ELLA RIZKY A 20120730028SARIFATUL L 20120730069RISDA YANTI 20120730081KHOIRUL I 20120730101

Your Logo

FATWADEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.

2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Your Logo

Sanksi1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan

mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.

3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Your Logo

Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

a. Bagian modal LKS;

b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan

c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran

infaqnya kepada LKS.

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika

terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika

di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan

disempurnakan sebagaimana mestinya

Your Logo

FATWADEWAN SYARI’AH NASIONAL

NO: 17/DSN-MUI/IX/2000

SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

Ketentuan Umum

Dewan Syariah Nasional MUI

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi.

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.

4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar

nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Your Logo

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

Your Logo

FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL

Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002

PENGALIHAN UTANG

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

a. Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah;

b. Al-Qardh adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.

c. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian asset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS.

d. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayan kreditnya.

Your Logo

Ketentuan Akad Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut:

Alternatif I 1. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan

demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh .

2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS.

3. LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.

Your Logo

Alternatif II 1. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK;

sehingga dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk antara LKS dan nasabah terhadap asset tersebut.

2. Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1adalah bagian asset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.

3. LKS menjual secara murabahahbagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

4. Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini.

Your Logo

Alternatif III 1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh

atas aset, nasabah dapat melakukan akad Ijarahdengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.

2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

3. Akad Ijarahsebagaimana dimaksudkan angka 1tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2.

4. Besar imbalan jasa Ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2.

Your Logo

Alternatif IV 1. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan

qardhtersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh .

2 Nasabah menjual aset dimaksud angka 1kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS.

3. LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad al-Ijarah alMuntahiyah bi al-Tamlik.

4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang alIjarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IVini.

Your Logo

Ketentuan Penutup 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan

kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Your Logo

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008

ANJAK PIUTANG SYARIAH

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Anjak Piutang Secara

Syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan

jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang

kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang

atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip

syariah.

Your Logo

Ketentuan Akad

1. Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Secara Syariah adalah Wakalah bil Ujrah.

2. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang;

3. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan (collection) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar;

4. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (Qardh) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang;

5. Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh ujrah/fee;

6. Besar ujrah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang;

7. Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan atausesuai kesepakatan dalam akad;

8. Antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta’alluq).

Your Logo

Ketentuan Penutup 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan

kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatanmelalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dandisempurnakan sebagai-mana mestinya.