Peraturan

Written by Administrator

I.   Undang-Undang Kepegawaian      1. UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-PokokKepegawaian;      2. UUNo.4 3Tahun 1999Tentang Perubahan Atas UU no 8 Tahun 1974;     3. UU No.5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara (terbaru). II.  Penerimaan CPNS     1. PP No.48 tahun 2005Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil;     2. PP No.43 Tahun 1983Tentang Perubahan Pertama PP No 48 Tahun 2005;     3. PP No.56 Tahun 2012Tentang Perubahan Kedua PP No 48 Tahun 2005;     4. Perka BKN No.9 Tahun 2012tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS (disempurnakan);     5. SE Menpan & RB No. B/2215/M.PAN-RB/7/2013tentang Reformasi Sistem Pengadaan CPNS. III. Pengadaan CPNS     1. PP No.98 Tahun 2000Tentang Pengadaan PNS;     2. PP No.11 Tahun 2002Tentang Perubahan PP No 98 Tahun 2000;     3.

1 / 22

Peraturan

Written by Administrator

Kepka BKN No.11 Tahun 2002Ketentuan Pelaksanaan PP no. 11 tahun 2002 Jo PP no. 98 tahun 2000;         Pengadaan PNS (Ketentuan tentang Pejabat yg berwenang mengesahkan foto copyijazah/STTB terdapat         Lampiran 1A);     4. PP No 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan tenaga Honorer menjadi CPNS     5. Perka BKN No.9 Tahun 2012tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS;     6. PP No.54 Tahun 2003Perubahan atasPP No.97 tahun 2000tentang Formasi PNS. IV. Penghargaan Pengalaman Kerja Masa Lampau     1. PP No.11 Tahun 2002pasal 13 menjelaskan:         Pada saat pengangkatan pertama Calon PNS ada kalanya yang bersangkutan telahmempunyai          masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok.      2. PP No.38 Tahun 1964Tentang Peraturan Khusus tentang Penghargaan Pengalaman Kerja bagi PNS;    3. Prosedur Peninjauan Masa Kerja;     4. Dasar Hukum Perhitungan Masa Kerja Golongan, PP No.38 Tahun 1964, PP no.201 tahun 1961. V.  Sumpah PNS

2 / 22

Peraturan

Written by Administrator

    1. PP No.21 Tahun 1975tentang Sumpah/Janji PNS;     2. Perpres No.11 tahun 1959tentang Sumpah Jabatan PNS dan Anggota Angkatan Perang;     3. SE Kepala BKN No.14/SE/1975tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah, Janji PNS. VI. Disiplin Pegawai.     1.PP No.53 Tahun 2010tentang Disiplin PNS;     2. Peraturan Pelaksana PP No.53 Tahun 2010Perka BKN No.21 tahun 2010; VII. Penilaian Kinerja PNS      1. PP No.46 Tahun 2011tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;      2. Perka BKN No.1 Tahun 2013:Ketentuan Pelaksanaan PP No.46 Tahun 2011tentang          Penilaian Prestasi Kerja PNS (membatalkan SE Kepala BKN No: 02/SE/1980);

3 / 22

Peraturan

Written by Administrator

     3. SE Menteri PAN-RB No. 02 Tahun 2013tanggal 15 Februari 2013 tentang Pelaksanaan Penilaian          Prestasi Kerja PNS;      4. SE Menteri Agama No: SJ/B.11/4/Kp.02.3/3670/2013:Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS          dilingkungan Kemenag;      5. Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS (Perka BKN No.20 Tahun 2011). VIII. Kenaikan Pangkat       1. PP No.63 tahun 2009: Perubahan Atas PP No.9 Tahun 2003tentang Wewenang Pengangkatan           Pemindahan, Dan Pemberhentian PNS;       2. PP No.12 Tahun 2002 : PerubahanPP No.99 tahun 2000 tentang Kenaikan PNS;       3. PP No.20 Tahun 1991: Kenaikan Pangkat PNS Secara Langsung;       4. Perka BKN No.

4 / 22

Peraturan

Written by Administrator

2 Tahun 2011: Kenaikan Pangkat dan BUP bagi PNS yang Dipekerjakan atau Diperbantukan          Secara Penuh Di Luar Instansi;       5. Kepka BKN No.12 Tahun 2002: Juknis PP no. 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS. IX.  Pengangkatan dalam Jabatan Struktural      1. PP No.13 Tahun 2002: Perubahan atas PP No.100 tahun 2000tentang Pengangkatan PNS dalam          Jabatan Struktural;      2. Kepka BKN No.13 Tahun 2002: Juknis PP No.13 Tahun 2002  tentang pengangkatan PNS dalam         Jabatan Struktural;      3. Perka BKN No.9 Tahun 2006: Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan         Jabatan Struktural. X.  Pengangkatan dalam jabatan Fungsional     1. PP No.40 Tahun 2010: Perubahan Atas PP No.16 Tahun 1994

5 / 22

Peraturan

Written by Administrator

Tentang Jabatan Fungsional PNS;     2. Perpres No.97 Tahun 2012tentang Perubahan atas Keppres No.87 Tahun 1999ttg Rumpun Jabatan         Fungsional PNS.    A. Fungsional Dosen        1) UU No.14 Tahun 2005 : Guru dan Dosen;        2) PP No.37 Tahun 2009: Dosen;        3) PP No.41 Tahun 2009: Tunjangan Profesi Guru dan Dosen;        4) Perpres No.65 Tahun 2007: Tunjangan Dosen dan SE Dep Keu No.SE-84/PB/2007: Tunjangan Dosen;        5) Permenpan RB No.46 Tahun 2013mengubah Permenpan RB No.17 Tahun 2013: Jabatan fungsional            Dosen & angka kreditnya, menggantikan keputusan menkowaspan No.38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

6 / 22

Peraturan

Written by Administrator

           tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;        6) Permendikbud No.92 Tahun 2014: tentang petunjuk teknis angka kredit dosen sesuai Permenpan No.46            Th. 2013 dan 17 tahun 2013, menggantikan Permendiknas No.36/D/O/2001;        7) Peraturan bersama Mendikbud dan BKN No.4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014: Ketentuan Pelaksanaan            Permenpan RB No.17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah Permenpan RB No.46Tahun 2013            lampiran1-2, lampiran 3, lampiran 4-12, mengubah SKB Mendiknas & Kepala BKN No.61409/PMK/KP/99            dan 181 Tahun 1999: Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;        8) Pedoman OperasionalPenilaian Angka Kredit Dosen kenaikan pangkat ke Lektor Kepala dan Guru Besar;        9) Perdirjend Pendis Kemenag No.2 Tahun 2013; Disiplin Kehadiran Dosen;       10) SE Kemenag No.SE/DJ.1/Kp.07.6/13/2009: ketentuan Mutasi ke JF Dosen di lingkungan PTAI;       11) Pedoman BKD

7 / 22

Peraturan

Written by Administrator

.     B. Fungsional Pustakawan       1) UU No.43 Tahun 2007: Perpustakaan;       2) PP No.24 Tahun 2014: Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2007;       3) Permenpan RB No.9 Tahun 2014: Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, menggantikan           Permenpan No.132 Tahun 2002;       4) Keputusan bersama kepala perpusnas dan kepala BKN No.23 tahun 2003 & 21 tahun2003: Petunjuk           Pelaksanaan Teknis Jabatan Fungsional Pustawakawan dan Angka Kreditnya;       5) Peraturan Kepala Perpustakaan No.2 Tahun 2008: Petunjuk Angka Kredit Pustakawan;       6) Perpres No.71 Tahun 2013: Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan.     C. Fungsional Perencana        Kumpulan Aturan fungsional perencana       1)

8 / 22

Peraturan

Written by Administrator

UU No.25 Tahun 2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;       2) Keputusan Menpan No.16/KEP/M.PAN/3/2001: Jabatan Fungsional Perencana Dan Angka Kreditnya;       3) Keputusan Bersama Kepala Bappenas dan Kepala BKN No: KEP.1106/Ka/08/2001 & No.34A Tahun 2001:           Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana Dan Angka Kreditnya;       4) Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No: Kep.235/M.PPN/04/2002:           Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana;       5) Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No: Kep.266/M.PPN/04/2002:           Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan FungsionalPerencana;       6) Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No: Kep.020/M.PPN/12/2001:           Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Perencana;       7) Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No: Kep.234/M.PPN/4/2002:           Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, PembebasanSementara,           Pengangkatan Kembali Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan FungsionalPerencana;       8) Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

9 / 22

Peraturan

Written by Administrator

No: Kep. 013/M.PPN/02/2003:           Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana;       9) Petunjuk TeknisPembinaanJabatan Fungsional Perencana Dilingkungan Departemen Agama;      10) Perpres No.17 Tahun 2009: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi JF Perencana;      11) Perpres No.44 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana. D. Fungsional Analis Kepegawaian      1) Permenpan No: PER/14/M.PAN/6/2008merubahPermenpan No: 36/M.PAN/11/2006: Jabatan Fungsional          Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;      2) Perka BKN No.33 Tahun 2007mengubah Perka BKN No.67 Tahun 2006: Juklak Jabatan Fungsional          Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;      3) Perka BKN No.11 Tahun 2012: Juknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian & Angka Kreditnya;      4)

10 / 22

Peraturan

Written by Administrator

Perka BKN No.3 Tahun 2009: Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Analis Kepegawaian;      5) Perka BKN No.2 Tahun 2009: Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Analis Kepagawaian. E. Fungsional Pengadaan      1) Permenpan No.77 Tahun 2012: Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa & Angka Kreditnya:   Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3dan Lampiran 4;      2) Perka LKPP No.7 Tahun 2014: Tata Kerja Tim Penilai dan Tata cara Penilaian Angka Kredit Jabatan          Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;      3) Perka LKPP No.14 Tahun 2013: Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa;      4) Perka LKPPNo.15 Tahun 2013: Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola          Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Inpasing.   F. Fungsional Pranata Komputer

11 / 22

Peraturan

Written by Administrator

     1) Web Pranata Komputer, http://prakom.bps.go.id/;      2) Kepmenpan No.66 Tahun 2003: Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;      3) Keputusan Kepala BPS No.51 Tahun 2004: Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Pranata Komputer;      4) Keputusan Kepala BPS No.291 Tahun 2004: Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional          Pranata Komputer;      5) Keputusan Kepala BPS No.292 Tahun 2004: Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan Fungsional          Penjenjangan Pranata;      6) Keputusan BersamaBPS & BKN Tahun 2004: Juklak Jabatan Fungsional Pranata Komputer &          Angka kreditnya;      7) Keputusan Kepala BPS No.288 Tahun 2004: Juknis Ortaker Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional          Pranata Komputer;      8) Keputusan Kepala BPS No.289 Tahun 2004: Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan,          Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, &Pemberhentian Dalam          Dan dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer;

12 / 22

Peraturan

Written by Administrator

     9) Keputusan Kepala BPS No.290 Tahun 2004: Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer;     10) KEPPRES No.6 Tahun 2004: diganti PerPres No.39 Tahun 2007Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata          Komputer;     11) Keputusan Kepala BPS No.286 Tahun 2004diganti Perka BPS No.16 Tahun 2008: Juknis Penilaian Angka          Kredit Pranata Komputer. XI.  Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)      1. Perka BKN No.7 Tahun 2008tentang KPE. XII. Pernikahan PNS      1. UU No.01 Tahun 1974: Perkawinan;      2. PP No.45 Tahun 1990: Perubahan atas PP no.10 tahun 1983tentang izin perkawinan perceraian PNS;      3. PP No.

13 / 22

Peraturan

Written by Administrator

09 Tahun 1975: Peraturan Pelaksanaan UU 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;      4. SE Kepala BKN No.48Thn 1990: Ijin perkawinan & perceraian bagi PNS SE Kepala BKN No.08 Thn 1983. XIII. Tunjangan PNS 1. Perpres No.108 Tahun 2014: Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama; 2. PMA No.48 Tahun 2014: Pengangkatan PNS dalam JFU pada Kemenag, PMA No49 Tahun 2014:    Pemberian, Penambahan dan pengurangan TUKIN PNS Kemenag, PMA No.51 Tahun 2014: Nilai &    kelas jabatan struktural dan fungsional pada kemenag, lampiranPMA No.51 Tahun 2014; 3. Tunjangan Keluarga, Kepres No.17 tahun 2000pasal 29, PP No.13 tahun 1980Pasal 1;

14 / 22

Peraturan

Written by Administrator

4. Tunjangan Jabatan Struktural PNS (Perpres No.26 Tahun 2007); 5. Tunjangan Jabatan Fungsional atau Dipersamakan: SE Dirjen Anggaran No: S-6053/PB/2006.    Tunjangan Fungsional PNS (ada 42 jenis jabatan fungsional PNS silakan baca lampiran I,    SE Dirjen Anggaran No: S-6053/PB/2006); 6. Perka BKN No.39 tahun 2007: Tata cara Permintaan, Pemberian & Penghentian Tunjangan Jabatan    Fungsional; 7. Tunjangan Umum (bagi yang tidak termasuk S/F/D), Perpres No.12 Tahun 2006; 8. Perka BKN No.18 tahun 2006: Tata Cara Permintaan, Pemberian, & Penghentian Tunjangan Umum PNS; 9. Tunjangan Hari Tua dan Pemelihara Kesehatan, PP No.25 tahun 1981; 10.Tunjangan cacat dan kematian, PP No.12 Tahun 1981. XIV. Kesehatan PNS

15 / 22

Peraturan

Written by Administrator

1. PerPres No.12 tahun 2013: Jaminan Kesehatan; 2. PP No.22 tahun 1984: Pemeliharaan Kesehatan PNS & Penerimaan Pensiun Beserta Anggota Keluarganya. XV.  Tabungan Perumahan dan Tabungan Hari Tua PNS 1. Keppres No.46 tahun 1994: Perubahan Keppres No.14 Tahun 1993tentang Tabungan Perumahan PNS; 2. KepMenkeu No.478/KMK.06/2002 : Persyaratan & Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi PNS    Diubah denganNo.500/KMK.06/2004; 3. Keppres No.56 tahun 1974: Besarnya Iuran yg dipotong dari gaji PNS, Pejabat Negara & Penerima Pensiun; 4. Web Bapertarum : http://www.bapertarum-pns.co.id/. XVI. Daftar Urut Kepangkatan PNS 1. PP No.15 Tahun 1979

16 / 22

Peraturan

Written by Administrator

: Daftar Urut Kepangkatan PNS; 2. SE Kepala BKN No.03 Tahun 1980: Petunjuk Daftar Urut Kepangkatan PNS. XVII.Tugas Belajar dan Ijin Belajar 1. Perpres No.12 Tahun 1961: Pemberian Tugas Belajar; 2. Keppres No.57 tahun 1986: Tunjangan belajar dosen hanya dosen tugas belajar dalam negeri; 3. SE Menpan & RB No.4 Tahun 2013: Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belaja; 4. KMA No.175 Tahun 2010: Pemberian izin dan tugas belajar PNS kemenag; 5. SE Kemenag No: SJ/B.II/4/Kp.02.3/2850/2013: Tugas Belajar & Izin Belajar PNS dilingkungan Kemenag; 6. Aturan Kelas jauh; 7. Tugas belajar dan izin belajar, slide 1, slide 2, slide 3.

17 / 22

Peraturan

Written by Administrator

XVIII. Cuti PNS 1. PP No.24 Tahun 1976 : Cuti PNS; 2. SE Kepala BKN No: 01/SE/1977: Permintaan & Pemberian cuti PNS beserta 25 lembar lampiran (I-XXV). XIX.  Pemindahan/Mutasi PNS 1. PP No.63 tahun 2009: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003tentang Wewenang     Pengangkutan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS; 2. Kepka BKN No.70 KEP 2003: Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanreg BKN untuk menetapkan    SK dan Persetujuan Teknis tentang Mutasi Kepegawaian; 3. KepKa BKN No.15 Tahun 2003: Juknis Pengawasan & Pengendalian di bidang Kepegawaian sebagai    Pelaksanaan PP No.9 Tahun 2003tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, & Pemberhentian PNS; 4. Kepka BKN No.13 Tahun 2003: Juknis Pelaksanaan PP No.9 Tahun 2003. XX. 

18 / 22

Peraturan

Written by Administrator

Penghargaan dan Sanksi PNS 1. Website Resmi Badan Pertimbangan Kepegawaian : http://bkn.go.id/bapek/; 2. PP No.24 Tahun 2011: Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya; 3. PP No.83 Tahun 2008: Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; 4. Surat Kepala BKN No: K.26-30/V.326-2/99tgl 20 November 2012 tentang PNS yg Dijatuhi    Hukuman Pidana. XXI. Pemberhentian PNS 1. PP No.44 Tahun 2011: Perubahan Ketiga PP No.32 Tahun 1979tentang Pemberhentian PNS,    Perubahan ke-1 PP No.1 Tahun 1994, Perubahan kedua PP No.65 Tahun 2008; 2. PP No.4 Tahun 1966: Pemberhentian/pemberhentian sementara PNS;

19 / 22

Peraturan

Written by Administrator

3. SE Kepala BKN No.4 tahun 1980: Pemberhentian PNS. XXII.Pensiun PNS 1. SE Bersama Kepala BKN & Dirjen Perbendaharaan Kemenkeutentang Tindak Lanjut Perubahan BUP Sesuai    UU No.5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No.21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS    yang Mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional; 2. SE Kepala BKN No: K.26-30/V.7-3/99tanggal 17 Januari 2014 tentang  Batas Usia Pensiun (BUP) PNS    yang merujuk pada UU No.5 Tahun 2014; 3. Daftar Batas Usia Pensiun PNS(update April Tahun 2014); 4. UU No.11 Tahun 1992: Dana Pensiun; 5. UU No.11 Tahun 1969: Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai; 6. PP No.

20 / 22

Peraturan

Written by Administrator

08 Tahun 1989: Pemberhentian & Pemberian Pensiun PNS Serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; 7. Kepka BKN No.14 Tahun 2003: Juknis tentang Pemberhentian PNS & Pemberian Pensiun PNS   serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya; 8. PP No.05 tahun 1987: Perlakuan terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang; 9. PP No.22 tahun1984: Pemeliharaan Kesehatan PNS dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya; 10. Permenkeu No:109/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok PNS & Janda/Dudanya     Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, danTunjangan     Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia. XXIII.Besaran Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya 1. PP No.25 Tahun 2013: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS & Janda/dudanya &     Perka BKN No 15 Thn 2013, Juknis penetapan pension pokok pensiunan PNS dan janda/duda; 2. PP No.04 Tahun 1982

21 / 22

Peraturan

Written by Administrator

: Pemberian Uang Duka Wafat bagi Keluarga Penerima Pensiun. XXIV. Kode Etik  1. Kode Etik Dosen  2. Kode Etik Tenaga Kependidikan  3.  Kode Etik Mahasiswa

22 / 22