repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · ii ABSTRAK Muhamad...
136
Transcript of repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · ii ABSTRAK Muhamad...
ii
ABSTRAK
Muhamad Lukmanul Hakim
Implementasi Pembinaan Calon Jamaah Haji Pada Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi Tahun 2016
Salah satu visi pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji
adalah mewujudkan jamaah haji yang mandiri, namun program pembinaan calon
jamaah haji ini beberapa kali di rubah – rubah dalam jumlah pertemuannya. Pada
tahun 2014-2015 pembinaan calon jamaah haji ini ditetapkan 6 kali pertemuan, 2
kali di tingkat kabupaten/kota dan 4 kali tingkat KUA kecamatan, sedangkan pada
tahun 2016 dirubah menjadi 10 kali pertemuan, 3 kali tingkat kabupaten/kota dan
7 kali tingkat KUA kecamatan, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat,
Jawa Tengah dan Jawa Timur diberikan 8 kali jumlah pertemuan, 2 kali tingkat
kabupaten/kota dan 6 kali tingkat KUA kecamatan.
Pentingnya pembinaan calon jamaah haji ini karena sebagai bekal utama
calon jamaah haji selama melaksanakan kegiatan ibadah haji di Arab Saudi,
terutama untuk jamaah haji mandiri non-KBIH yang hanya mendapatkan
pembinaan ini dari pemerintah saja. Untuk menjawab persoalan ini maka penulis
melakukan penelitian bagaimana implementasi Kementerian Agama Kabupaten
Bekasi pada program pembinaancalon jamaah haji tahun 2016. Kementerian
Agama Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat yang
mendapat jatah pertemuan lebih sedikit dari provinsi lainnya.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dari pelaksanaan
pembinaan calon jamaah haji tingkat kabupaten/kota, serta membahas dari
tahapan pra sampai pasca pembinaan calon jamaah haji, juga untuk menemukan
apa saja yang menjadi formulasi pembinaan calon jamaah haji di Kabupaten
Bekasi.
Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan
menggunakan metode observasi, telaah dokumen yang berkaitan dengan
pembinaan calon jamaah haji, wawancara kepada pelaksana pembinaan calon
jamaah haji tingkat Kabupaten Bekasi.
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa implementasi Kementerian
Agama Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan pedoman SK Dirjen Penyelnggara
Haji dan Umrah Nomor D/157/2016, namun ada beberapa formulasi yang
dijadikan sebagai faktor pendukung tambahan dalam pelaksanaan pembinaan
calon jamaah haji, salah satunya adalah peran KBIH setempat yang menjadi
jembatan informasi untuk para calon jamaah haji dalam keikutsertaannya pada
program pembinaan calon jamaah haji baik tingkat Kabupaten Bekasi Maupun
KUA Kecamatan se-Kabupaten Bekasi.
Kata Kunci : Implementasi, Pembinaan, Calon Jamaah Haji.
iii
KATA PENGANTAR
بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamiin puji syukur kami haturkan kepada Allah
SWT yang telah mengaruniakan cinta-Nya, kasih sayang-Nya, dan hidayah-Nya
kepada seluruh makhluknya di muka bumi ini. Terkhusus kepada penulis,
sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Walaupun di
jalannya banyak menemui tantangan dan ujian, namun inilah bagian dari
keindahan rahmat-Nya yang menjadikan pengalaman berharga kepada penulis.
Shalawat beserta salam semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan dan
marilah selalu kita dengungkan setiap saat kepada Nabi Muhammad SAW,
beliaulah Suri Tauladan yang sebaik-baiknya, untuk keluarganya, sahabat-
sahabatnya, para tabi’in dan kepada kita semua selaku ummatnya.
Dalam penyusunan skripsi ini pasang surut situasi, asam manis keadaan
telah kami cicipi , namun di sana banyak pihak yang terus menerus mendukung
memberikan semangatnya kepada penulis untuk tetap kuat berjuang sehingga
penelitian sederhana untuk menggaet gelar strata satu (S1) ini bisa penulis
rampungkan berkat mereka yang selalu setia mendampingi, mendo’akan dan
memberikan dukungan ikhlas kepada penulis, untuk itu penulis menghaturkan
rasa terimakasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, setinggi-tingginya
kepada :
iv
1. Bapak Dr.Arief Subhan, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan
Ilmu Komunikasi, Bapak Suparto, M.Ed. Ph.d., selaku Wakil Dekan
Bidang Akademik, Ibu Dr. Roudhonah, MA., selaku Wakil Dekan Bidang
Adminitrasi, Bapak Dr. Suhaimi, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan.
2. Drs. Cecep Castrawijaya, MA dan Drs. Sugiharto, MA selaku Ketua dan
Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah, yang telah dengan sangat baik
dan tulusnya membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Konsentrasi
Manajemen Haji danUmrah.
3. Ibu Dra. Hj. Mastanah, M.Si selaku Dosen Pembimbing terbaik kami,
yang telah dengan sabarnya, dengan telatennya dengan seikhlas-ikhlasnya
seperti ibu kandung penulis sendiri dalam membimbing serta memberikan
arahan, petunjuk, dan saran yang teramat istimewa kepada Penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang selama
massa studi Penulis di UIN Jakarta ini telah memberikan ilmu
pengetahuannya dengan sangat ikhlas, semoga ilmu yang telah diberikan
bermanfaat bagi penulis dan penulis pun dapat mengamalkan kembali ilmu
yang telah diberikan.
5. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, dan Perpustakaan Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang
banyak membantu penulis dalam memberikan referensi buku-buku dalam
menyelesaikan skripsi ini.
v
6. Orang tua Penulis Ayahanda Dadang Bin Mukti dan Ibunda tercinta Ucu
Patimah yang selalu yang dengan sabarnya mendo’akan dan support
Penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini, yang selalu berkata
“Bapak dan Ummi terus mendo’akan kamu, semoga Allah SWT
memudahkan dan melancarkan segala urusan kamu, Semoga Sukses,
Nak.”
7. Kakak Kami Neng Syifa Fauziah dan Suami Ka Harrie Prihartono yang
selalu support dan tak lelah menanyakan bagaimana progress skripsi ini.
Adik Kami Muhammad Alfi Fathul Hilal dan Keponakan tercantik Penulis
Naureen yang selalu menjadi penyemangat kala Penulis letih. Semoga
kalian bisa lebih baik lagi dari Penulis dalam pendidikan dan semuanya.
8. Bapak H. Shobirin, S.Ag, M.Si Selaku Kepala Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi, Bapak Drs. H . Jaelani, HR, M.Pd selaku Kepala Seksi
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi.
Terimakasih telah mengzinkan penulis melakukan penelitian, wawancara
di Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
9. Bapak Indra, Bapak H Carsono, H. Sukardi, H. Rohili, S.Pd, Ibu Ratna,
Ibu Tanti Da’wati, dan seluruh staff Kementerian Agama Kabupaten
Bekasi yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu namun tidak
mengurangi rasa hormat Penulis, Terimakasih banyak telah menyambut
dengan baik, memberikan fasilitas yang sangat baik selama Penulis
melakukan penelitian di Kementerian Agama Kabupaten Bekasi.
vi
10. Teman-teman MHU 2012 seluruhnya, terkhusus Imen, Farhan Kibo,
Waly, You’re The Real MVP. Juga Mancung, Danny SR Ajo Chandra
,Hap-hap , Faiq, Deden, Didin, Shandy, Kibiw, Rizky, Gus Fik, Aman,
bang Fajrul, Ipin, Alif, Habbas, Budi G, terimakasih pengalaman bersama
kopi dan futsalnya guys.
11. Sahabat MAVIA 182 (Alumni Madrasah Aliyah Yaspia) yang selalu
mendukung penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir kuliah ini.
Akhir kata, semoga penelitian ini dapat menjadi manfaat untuk penulis, juga
untuk seluruh pembaca dan pengembang kelimuan dalam bidang Manajemen Haji
dan Umrah. Penulis menyadari bahwa pasti masih banyak kekurangan dan
kesalahan dalam penelitian ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik serta
saran yang membangun untuk hasil yang lebih baik lagi dalam penelitian ini.
Ciputat, 10 Oktober 2017
Muhamad Lukmanul Hakim
vii
DAFTAR ISI
ABSTRAK ............................................................................................................. ii
KATA PENGANTAR .......................................................................................... iii
DAFTAR ISI ........................................................................................................ vii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................... 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .............................................. 10
1. Pembatasan Masalah ................................................................. 10
2. Perumusan Masalah .................................................................. 11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................ 12
1. Tujuan Penelitian ...................................................................... 12
2. Manfaat Penelitian .................................................................... 12
D. Metodologi Penelitian ...................................................................... 13
1. Pendekatan Penelitian ............................................................... 13
2. Subjek dan Objek ...................................................................... 14
3. Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................... 14
4. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 14
E. Teknik Penulisan .............................................................................. 21
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu ......................................................... 21
G. Sistematika Penulisan ...................................................................... 22
BAB II LANDASAN TEORI IMPLEMENTASI PEMBINAAN CALON
JAMAAH HAJI .................................................................................... 25
A. Pengertian – Pengertian ................................................................... 25
1. Pengertian Implementasi .......................................................... 25
viii
2. Pengertian Pembinaan .............................................................. 27
3. Pengertian Calon Jamaah Haji .................................................. 33
B. Pembinaan Calon Jamaah Haji ........................................................ 34
1. Dasar Pembinaan Haji .............................................................. 34
2. Tujuan Pembinaan Calon Jamaah Haji ..................................... 40
3. Lingkup Pembinaan Calon Jamaah Haji ................................... 42
4. Pembinaan Haji Kabupaten ...................................................... 46
BAB III 50PANDANGAN UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI ....................................................................... 50
A. Sejarah Singkat Kementerian Agama Kabupaten Bekasi ................ 50
B. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Bekasi ................... 54
C. Struktur Kementerian Agama Kabupaten Bekasi ............................ 55
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBINAAN CALON JAMAAH
HAJI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BEKASI TAHUN 2016 ......................................................................... 58
A. Perencanaan Program Pembinaan Calon Jamaah Haji Kabupaten
Bekasi Tahun 2016 .......................................................................... 58
1. Pendataan dan pendaftaran Jamaah Haji per-Kecamatan ......... 59
2. Pembentukan panitia pelaksana program manasik haji ............ 61
3. Penetapan Program Pembinaan Calon Jamaah Haji ................. 63
B. Pelaksanaan Pembinaan Calon Jamaah Haji Kabupaten Bekasi
Tahun 2016........... ........................................................................... 64
1. Jamaah Haji .............................................................................. 65
2. Narasumber Pembinaan Haji .................................................... 68
3. Sarana Pembinaan Haji ............................................................. 69
4. Materi Pembinaan Haji ............................................................. 72
ix
5. Metode Pembinaan Haji ........................................................... 73
6. Biaya Pembinaan Haji .............................................................. 79
C. Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan .................................................... 81
D. Analisis Program Implementasi Pembinaan Calon Jamaah Haji pada
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Tahun 2016 .......... 82
BAB V PENUTUP ............................................................................................... 91
A. Kesimpulan ...................................................................................... 91
B. Saran ................................................................................................ 92
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 94
LAMPIRAN ......................................................................................................... 96
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Haji merupakan ibadah dengan berbagai dinamika yang memiliki
permasalahan-permasalahan yang cukup menarik untuk selalu dibahas dalam
berbagai perspektif. Permasalahan-permasalahannya tidak hanya muncul dari
aspek Fiqih ibadahnya saja, banyak dari aspek manajerial, hubungan bilateral
antar negara, juga perihal teknis lain dalam pelaksanaan ibadah haji yang selama
dalam penyelenggaraan ibadah haji selalu ada saja permasalahan yang menjadi
bahan kajian untuk terus dikembangkan menjadi lebih baik.
Ibadah haji juga menunjukkan bagaimana hubungan vertikal serta
horizontal antara seorang hamba kepada Allah SWT (habluminallah) dan seorang
hamba terhadap sesamanya (Habluminannas) dimana setiap musimnya terjadi
pertemuan akbar antar umat muslim dari seluruh negara dari berbagai belahan
dunia dalam satu tempat.
Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh
setiap orang Islam, baik laki-laki maupun wanita, bila sudah mampu.1Ibadah haji
juga adalah menziarahi Baitullah untuk menunaikan amalan-amalan haji tertentu.2
Secara substansial haji merupakan ritual keagamaan kaum Muslimin yang bersifat
personal. Meskipun demikian, sepanjang sejarahnya pelaksanaan ibadah haji
1 H.M. Isa Mansur, Upaya Menggapai Haji Mabrur, (Kudus: Menara Kudus, 1997), h.1
2 Azwar Syamsu, Alqur‟an tentang Mekkah dan Ibadah Haji, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1983), h. 102
2
selalu mendapatkan perhatian Negara. Besarnya perhatian Negara itu terutama
karena haji melibatkan hubungan bilateral dua Negara, yaitu Indonesia dan Arab
Saudi. Disamping itu, banyak komponen yang menuntut keterlibatan berbagai
pihak dalam rangkaian proses ibadah haji. Komponen itu mulai dari pendaftaran,
transportasi, akomodasi, kesehatan, keamanan dan sebagainya.3
Indonesia merupakan salah satu negara yang tak pernah absen saat waktu
haji berlangsung. Setiap tahunnya indonesia memberangkatkan sekitar 210.000
jamaah haji, namun pada tahun 2012 Pemerintah Arab Saudi melakukan perluasan
masjidil haram yang menyebabkan setiap negara yang ikut serta dalam
pelaksanaan ibadah haji dipotong sebanyak 20% dari kuota jamaah biasanya,
termasuk Indonesia sampai tahun 2016 ini terkena potongan 20% kuota menjadi
168.000 jamaah dari 210.000 jamaah.
Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ini dilaksanakan oleh
pemerintah atas amanat Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 dan peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2012. 4 Mulai dari pendaftaran sampai pada
pemulangan jamaah haji. Dibentuknya adalah sebagai upaya penyempurnaan
sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah agar
pelaksanaannya dapat lebih aman, tertib dan lancar, dengan menjunjung tinggi
sistem keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik.5 Juga mengamanatkan
bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama RI, berkewajiban
3 M. Basyuni, Muhammad, Reformasi Manajemen Haji, (Jakarta: FDK Press, 2008), h. 45
4H. Ahmad Kartono, Solusi Hukum Manasik dalam Permasalahan Ibadah Haji,(Jakarta:
T.pn, 2015) h.11
5Undang – Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
3
melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan
layanan administrasi, bimbingan haji, akomodasi, transportasi, pelayanan
kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jamaah haji.6
Kewajiban pemerintah ini adalah dalam rangka memenuhi hak jamaah haji seperti
yang diamanatkan dalam undang-undang.
Penyelenggaraan ibadah haji ini juga merupakan kegiatan yang cukup
beragam, melibatkan koordinasi dan sinergitas antar kementerian/lembaga terkait,
dan dilaksanakan dalam rentang waktu yang cukup lama, ditambah yang sangat
pentingnya adalah penyelenggaraan ini melibatkan kerjasama dua negara antara
pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.
Dengan begitu besarnya tugas dalam penyelenggaraan ibadah haji, pada
setiap tahunnya pasti selalu timbul permasalahan-permasalahan yang
membutuhkan pengembangan sistem dalam penyelesaiannya yang terkadang
Kementerian Agama RI sebagai penaggungjawabnya disebutkan belum maksimal.
Namun, hal ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada Kementerian Agama,
karena kondisi penyelenggaraan haji ini terkait erat dengan banyak pihak, antara
lain kebijakan pemerintah Arab Saudi, instansi pemerintah indonesia dan swasta.
Dr. H. Moch. Jasin, MM selaku Inspektur Jendral Kementerian Agama RI
menyebutkan dalam prolognya pada buku Membangun Tata Kelola
6 Kementerian Agama RI, petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ibadah Haji 2011, h. 3.
4
Penyelenggaraan Haji Indonesia bahwa ada 5 langkah yang harus dilakukan
dalam membangun tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih baik, yaitu:7
Pertama,fokus pada bimbingan manasik haji yang lebih detail. setidaknya
perlu waktu 2 tahun, untuk menyelenggarakan bimbingan manasik haji yang lebih
efektif. hal ini menyikapi daftar tunggu yang semakin panjang, pemerintah
sebaiknya memanfaatkan masa tunggu ini dengan gerakan “mengaji” yang
sekaligus berfokus pada pendalaman manasik haji untuk para calon jamaah.
Kedua, peningkatan kualitas dukungan akomodasi bagi jamaah. pelayanan
akomodasi di Tanah Air dan di Arab Saudi harus memadai. terlebih di Arab
Saudi, karena permasalahan tim pengadaan pemondokan adalah hal kesulitan
mencari pemondokan yang dekat dengan Masjidil Haram karena permasalahan
harga dan sulitnya menemukan pemondokan disekitar dikarenakan perluasan
Masjidil Haram. Selanjutnya, pemerintah seharusnya melakukan dan membuat
database pemondokan Indonesia untuk sewa jangka panjang.
Ketiga, memberikan perlindungan kepada jamaah. dalam hal ini
pemerintah wajib menjamin keamanan, kesehatan dan perhatian termasuk rekam
ibadahnya kepada jamaah lansia dan penyandang disabilitas. Keempat, melakukan
evaluasi penyelenggaraan haji secara terstruktur, berjenjang, dan dijadikan
kebutuhan intrinsik baik kegiatan pembinaan, pelayanan maupun perlindungan
selama di Tanah Air dan di Arab Saudi.
7 Ali Rokhmad, Manajemen Haji: Membangun Tata Kelola Haji Indonesia, (Jakarta:
Media Dakwah, 2016), h.x
5
Kelima, menumbuhkembangkan pusat kajian haji dan bekerjasama dengan
UIN/IAIN mengembangkan program studi haji dan umrah pada fakultas Dakwah
dan Ilmu Komunikasi atau fakultas lainnya. Pusat kajian dan riset manajmen haji
sangat diperlukan untuk menjadi bahan pengembangan sistem dan manajemen
haji kedepannya, juga pengelolaan keuangan haji berbasis syariah.
Langkah-langkah di atas bertujuan untuk memberikan pelayanan dan
kenyamanan bagi para jamaah yang lebih baik, sehingga para jamaah dapat
menunaikan ibadah haji dengan nyaman dan sesuai dengan ketentuan ajaran
Islam. Maka dari itu peranan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji
begitu sentral, baik pada aspek pembinaan, pelayanan atatupun keamanan.
Islam sebagai agama yang menjadikan Ibadah haji sebagai rukunnya yang
ke lima telah menetapkan bagaimana tatacara pelaksanaan ibadah haji, larangan-
larangannya, hukum-hukumnya serta kapan haji dilaksanakan. Kaitannya dengan
pemerintah adalah tugas pemerintah dalam aspek pembinaan haji inilah yang
menuntut para jamaah haji harus bisa memahami tata laksana ibadah hajinya
dengan benar dan sempurna sehingga kategori haji mabrur dapat diperoleh oleh
jamaah haji.
Al-Qur‟an sebagai landasan hukum utama dalam Islam menjelaskan
tentang adanya batasan juga larangan yang harus ditaati dalam Ibadah haji oleh
para jamaah, hal ini termasuk pada aspek pembinaan yang harus diketahui oleh
6
jamaah haji, yang mana dalam pemberian manasik haji harus telah disampaikan.
seperti yang terlampir pada surat Al-Baqarah ayat 196.8
Artinya: dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika
kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah)
korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum
korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau
ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah,
Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa)
aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam
bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia
tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa
tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang
kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar
fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil
Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.
8Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an danTerjemahan.(Bandung:Cipta Media, 2010) h.62
7
Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana peraturan haji dan beberapa hal
yang berkaitan dengan haji, semisal tentang hukum haji, berkenaan juga dengan
bagaimana ketika sakit saat berhaji dan lain sebagainya. Dengan adanya hal ini
maka para jamaah dan juga pembimbing haji patutlah untuk memahaminya, agar
dapat menjalankan ibadah haji dengan sempurna.
Pada lanjutan ayat diatas adalah ayat yang berisi mengenai larangan-
larangan selama mengerjakan haji, surat Al-Baqarah ayat 1979 :
Artinya: (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi.
Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji,
maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa
mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah
mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa
dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.
Pada dua ayat diatas dijelaskan segala bentuk hal yang harus diketahui
bagi siapapun yang ingin menunaikan ibadah haji. Tentang kapan bulan haji itu,
apa saja larangan dalam beribadah haji, daln lain sebagainya. Bukan hanya dari
ayat itu saja peraturan hukum haji terbentuk, juga dari Hadits dan penjelaskan
Fiqih haji dari imam madzhab lainnya.
9Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an danTerjemahan.(Bandung:Cipta Media, 2010) h.62
8
Pembinaan dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah program pemerintah
dalam mengatur dan mengarahkan calon jamaah haji agar dapat memiliki bekal
yang cukup pada sebelum, saat dan setelah pelaksanaan haji juga petugas haji
yang dibina untuk dapat memberikan pelayanan sesuai yang dibutuhkan oleh para
jamaah haji.
Pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan sebuah proses
dimana bertujuan untuk membantu para calon jamaah haji mulai dari pendaftaran
sampai pada saat pasca penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan, termasuk
padanya adalah pelayanan pendaftaran, dokumen, transportasi, akomodasi,
katering, kesehatan, dan lainnya.
Perlindungan dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan program
pemerintah dalam menjaga keamanan para jamaah haji Indonesia pelaksanaan
ibadah haji baik ketika di Indonesia maupun di Arab Saudi.
Dari ketiga aspek penyelenggaraan ibadah haji ini adalah aspek
pembinaan sebagai salah satu yang menarik untuk menajadi bahan kajian, karena
pembinaan ini bersangkutan langsung dengan kesiapan para calon jamaah untuk
menghadapi musim haji, keadaan haji, segala sesuatu yang harus dilakukan dalam
haji, hukum-hukum perhajian, juga karakteristik orang arab saudi tersendiri.
Terlebih pada tahun 2015 jumlah pertemuan pembinaan jamaah haji pada tahun
9
ini adalah sebanyak 6 kali bimbingan dengan 4 kali di KUA Kecamatan 2 kali di
Kabupaten / kota.10
Pada faktanya masih banyak muncul kasus bahwa jamaah haji indonesia
masih belum memahami perihal manasik haji, menjadikan mereka sebagai jamaah
haji yang belum mandiri dan masih bergantung pada pemimpin KBIH bagi yang
terdaftar melalui KBIH dan kepada TPHI, TPIHI untuk jamaah haji non KBIH.
Ditambah dengan jumlah pertemuan pembinaan haji oleh pemerintah masih
terhitung masih terlalu sedikit, pada tahun 2016 ini pembinaan calon jamaah haji
tingkat Kabupaten/kota dibagi kepada dua wilayah yakni untuk wilayah DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa dan Jawa Timur adalah 8 kali pertemuan, 6 kali di KUA
kecamatan dan 2 kali di Kabupaten/kota. Sedangkan untuk wilayah selain DKI
Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur adalah 10 kali pertemuan, dibagi pada 7 kali
di KUA Kecamatan dan 3 kali di Kabupaten/Kota.
Dari sisi pembinaan calon jamaah haji sangat perlu pemerintah
memperhatikan dengan lebih serius untuk jumlah pertemuan, sarana juga kualitas
pembimbing yang sudah di sertifikasi agar tujuan untuk mencipatakan jamaah haji
yang mandiri dapat tercapai dengan baik.
Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang penduduknya mayoritas umat
Muslim, dan kuota haji setiap tahunnya Kabupaten Bekasi mendapatkan kuota
sebanyak 1.863 jamaah pertahunnya.11
Kuota jamaah yang sebanyak ini
10
Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji Umroh tahun 2015 Nomor D/222/2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh Kementerian Agama Kabupaten / Kota dan
KUA Kecamatan 11
http://haji.kemenag.go.id/v2/basisdata/waiting-list diakses pada 25 Agustus 2016
10
menjadikan Kabupaten Bekasi menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan
kuota yang cukup banyak dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat..
Permasalahan lainnya yakni pertemuan manasik haji tingkat
kabupaten/kota di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah
sebanyak 8 kali pertemuan, Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari Provinsi
Jawa Barat yang menjadikan sebagai salah satu kabupaten yang mendapatkan
jatah pertemuan pembinaan haji jamaah sebanyak 8 kali pertemuan.
Dengan adanya peraturan ini juga menjadi tantangan tersendiri
Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan mengimplementasikan
pembinaan haji serta bagaimana memformulasikan program pembinaan haji pada
tahun 2016 untuk mewujudkan visi dari pemerintah pusat yakni menciptakan
jamaah haji yang mandiri.
Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana
implementasi Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan
pembinaan haji di Kabupaten Bekasi tahun 2016, kemudian penulis jadikan
sebagai bahan sekaligus objek skripsi dengan judul, “Implementasi Pembinaan
Haji Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Tahun 2016.”
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwasanya dalam UU RI N0.13
Tahun 2008 disebutkan bahwasanya dalam penyelenggaraan ibadah haji ada 3
11
aspek yang menjadi pokok terselenggaranya ibadah haji setiap tahunnya,
yakni pelayanan, pembinaan dan perlindungan jamaah.
Dari ketiga aspek ini penulis membatasi masalah yang akan menjadi
kajian dan penelitian pada skripsi ini adalah aspek pembinaan, karena
pembinaan ini bersangkutan langsung dengan kesiapan para calon jamaah dan
para pembibing untuk menghadapi musim haji, keadaan haji, segala sesuatu
yang harus dilakukan dalam haji dari sebelum sampai setelah berhaji, hukum-
hukum dalam perhajian, juga karakteristik orang arab saudi tersendiri.
Untuk menjadikan skripsi ini lebih terarah, maka penulis membatasi
masalah yang akan penulis bahas yang berfokus pada implementasi aspek
pembinaan calon jamaah haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Bekasi tahun 2016.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan dari pembatasan masalah di atas, maka penulis
merumuskan masalah sebagai berikut :
a. Apa saja program perencanaan Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
dalam pelaksanaan pembinaan calon jamaah haji tahun 2016?
b. Bagaimana formulasi Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dalam
pelaksanaan pembinaan calon jamaah haji Tahun 2016?
c. Bagaimana implementasi pembinaan calon jamaah haji oleh Kementerian
Agama Kabupaten Bekasi pada Tahun 2016?
12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi pembinaan calon jamaah
haji pada Kementerian Agama Kabupaten Bekasi.
b. Untuk menjelasakan bagaimana Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
dalam memformulasikan Pembinaan Haji tahun 2016.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
a. Manfaat akademis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
perkembangan keilmuan untuk pihak Universitas terkhusus untuk para
mahasiswa yang akan mengadakan penelitian serupa mengenai
pembinaan haji, aspek-aspek pembinaan haji dan implementasi
pembinaan haji kabupaten/kota. terlebih kepada mahasiswa Jurusan
Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Haji dan Umrah.
b. Manfaat Praktis
Bagi Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, hasil penelitian ini
diharapkan menjadi masukan untuk Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang pada
aspek pembinaan ibadah haji setiap tahunnya, juga diharapkan menjadi
sumber rujukan Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota lainnya
13
agar dapat mengimpelentasikan aspek pembinaan ibadah haji setiap
tahunnya dengan lebih baik.
D. Metodologi Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Metode ialah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu ysng
mempunyai langkah-langkah sistematis.12
sedangkan dalam pengertian lain
Metode Penelitian diartikan sebagai cara yang akan ditempuh oleh penliti
untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah.13
Metode penelitan yang digunakan dalam penulisan ini adalah
menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor yang
dikutip oleh Lexy J. Moleong menyatakan bahwa metode dengan
menggunakan pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku dan perilaku yang diamati.14
Penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk
menjadi metode dalam menyajikan penelitian yang akan peneliti lakukan.
dengan mendeskripsikan temuan-temuan serta data-data dari hasil obeservasi,
wawancara dan pada dokumentasi yang dilakukan pada Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi.
12 Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, h.41
13 Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Indeks, 2012) h.36
14Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2000) Cet. II, h.3
14
2. Subjek dan Objek
Subjek dari penelitian ini adalah Kementerian Agama Kabupaten
Bekasi, dalam hal ini berfokus pada Kepala Seksi Bagian Haji dan Umrah.
Sedangkan objek dari penelitian ini adalah diambil dari bagian
penyelenggaraan ibadah haji indonesia yang tertera dalam Undang-undang
No.13 tahun 2008 yakni aspek pembinaan, pelayanan dan perlindunga. Dari
sini penulis memfokuskan pada aspek pembinaan haji yang mengarah pada
proses implemenasi dari pembinaan haji yang dilaksanakn di Kabupaten
Bekasi.
3. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penulis melakukan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari
sampai Februari 2017. Adapun lokasi penelitian yakni beralamat di Gedung
Kementerian Agama Komplek Pemda Blok E-3, Cikarang Pusat, Kabupaten
Bekasi.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang
harus dikumpulkan dalam penelitian.15
15
Djam‟an Satori dan Aan Komariyah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:
Alfabeta, 2015) h. 105
15
Teknik observasi atau penggamatan merupakan aktivitas
pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat
dilakukan secara terlibat (partisipstif) ataupun non partisipatif.16
Dalam pengertian lain Observasi diartikan sebagai pengamatan dan
pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.17
menurut
Sukandarrumudi dalam bukunya Metodologi Penelitian menyatakan
bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan
sistematika fenomena yang diselidiki, dapat dilakukan sesaat atau
mungkin dapat diulang.18
Dari metode observasi penulis melakakukan penelititan dengan
secara langsung mendatangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Bekasi dengan mencari berbagai data melalui Kepala Seksi
Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga kepada para staffnya mengenai
pelaksanaan pembinaan haji oleh Kementerian Agama kabupaten Bekasi
Tahun 2016. Karena adanya peraturan yang mencatatkan bahwa
pembinaan jamaah haji untuk wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa
Timur yang lebih sedikit daripada wilayah lain, yakni sebanyak 8 kali
pertemuan, 2 kali di Kabupaten atau Kota dan 6 kali di KUA Kecamatan.
Sedangkan untuk wilayah selain 4 provinsi di atas yakni 10 kali
pertemuan.
16 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta: Penerbit Erlangga,2009)
h.101
17
Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, h.52 18
Sukandarrumudi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
Cet.IV h.69
16
Dari fenomena ini penulis melakukan penelitian langsung ke
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi yang menjadi salah satu
kabupaten di wilayah Jawa Barat yang merealisasikan program pemerintah
yang mengkhususkan 4 provinsi melakukan pembinaan sebanyak 8 kali.
Selain itu penulis juga melakukan observasi ke beberapa KUA
Kecamatan untuk mendapatkan data mengenai implementasi program
bimbingan manasik haji sebanyak 6 kali di KUA Kecamatan. Juga kepada
narasumber yang terlibat langsung dalam program pembinaan haji di KUA
Kecamatan dan Kabupaten Bekasi, guna mendapatkan data bagaimana
dalam pelaksanaan pembinaan jamaah di Kabupaten Bekasi ini.
b. Telaah Dokumen
Menurut gottschalk (1986:38) pengertian dokumentasi adalah dapat
berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber
apapun, baik itu bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.19
Dokumen adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang
dibuat oleh manusia (Esterberg 2002). dokumen yang dimaksud adalah
segala sesuatu baik berbentuk catatan dalam kertas (hardcopy) maupun
elektronik (softcopy) dapat berupa buku, artikel media massa, catatan
harian, manifesto, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto dan
lainnya.20
Dalam metode ini penulis menggunakan data-data yang bersumber
dari subjek penelitian baik berupa arsip-arsip ataupun diktat-diktat yang
19
Satori dan Komariyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h.147 20
Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif,.... h.61
17
berkaitan langsung dengan segala peraturan pembinaan ibadah haji kantor
Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Tahun 2016.
Adapun dokumen-dokumen yang menjadi bahan yang penulis
telaah adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri No 14 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Haji Reguler, dan Keputusan Jendral
Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor D/ 157/ 2016 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh Kantor Kementerian Agama
Kabupatn/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecatamatan.
c. Wawancara
Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan
untuk mrngumpulkan data peneltiian kualitatif. Wawancara
memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden
dalam berbagai situasi dan konteks. mesikupun demikian wawancara harus
dilakukan dengan berhati-hati karena perlu ditriangulasi dengan data
lain.21
Wawancara adalah bentuk komunikasi dua orang melibatkan
seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lain dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.22
Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk
mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui
21
Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif,.... h.45 22
Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif.....h.181
18
percakapan atau tanya jawab.23
menurut Robinson (2000) menyatakan
bahwa wawancara tidak berstruktur dengan suatu tujuan yang biasanya
mengutamakan perekaman dan transkip data verbatim (kata per kata), dan
penggunaan suatu pedoman waancara daripada susunan pertanyaan yang
kaku.24
Wawancara juga disebutkan sebagai kegiatan tanya jawab lisan
antara dua orang atau lebih sceara langsung, untuk mendapatkan data dari
tangan pertama sebagai pelengkap pengumpulan data lainnya.
pewawancara disebut interviewer sedangkan yang diwawancarai disebut
interviewee.25
Metode wawancara ini memeliki 3 macam tipe, yaitu sebagai
berikut.
1) Wawancara Terstruktur
Wawancara terstruktur ini biasanya dilakukan oleh peneliti
dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan yang
akan diajukan dalam wawancaranya. kelemahan jenis wawancara ini
adalah biasanya penulis begitu terikat dengan pertanyaan-pertanyaan
yang dibuatnya.26
Wawancara terstruktur digunakan karena informasi
yang akan diperlukan penelitian sudah pasti., dengan menggunakan
23
Satori dan Komariyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h.130 24
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h.163 25
Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial.....h.55
26 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta: Penerbit Erlangga,2009)
h.107
19
instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang
diajukan kepada informan.27
2) Wawancara Tidak Terstruktur
Wawancara tidak terstruktur bersifat lebih luwes dan terbuka,
pelaksanaannya lebih bebas karena dalam melakukan wawancara
dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan
secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara
(Sugiono, 2006: 233).28
Wawancara tidak terstruktur bersifat informal. bentuk
wawancara ini merupakan kebalikan dari wawancra terstruktur. Dalam
wawancara tidak terstruktur tidak ada pedoman apapun (Gillham
2000; Spradley 1979). 29
3) Wawancara Semi Terstruktur
Wawancara semi terstruktur adalah kompromi antara
wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. pewawancara sudah
menyiapkan topik dan daftar pertanyaan pemandu wawancara sebelum
aktivitas wawancara dilaksanakan.30
Pada wawancara semi terstruktur
ini fungsi dari daftar pertanyaan hanya sebagai pemandu untuk
memulai wawancara, pewawancara perlu menelusuri lebih jauh suatu
27
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif .....h.162 28
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif...... h.163 29
Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif,.... h.47 30
Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif,.... h.47
20
topik berdasarkan jawaban partisipan. urutan pertanyaan dan
pembahasan tidak harus sama seperti pada panduan, semua tergantung
jalannya wawancara.31
Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara semi
terstruktur, dengan diawali meminta waktu untuk melakukan
wawancara kepada para petugas haji di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi. untuk mendapatkan data valid mengenai proses
mengimplementasikan aspek pembinaan haji.
Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Bekasi selaku penanggung jawab
kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah serta sebagai narasumber
bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten Bekasi, Kepala Seksi
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementrian Agama
Kabupaten Bekasi sebagai haji Kabupaten Bekasi pelaksana tugas
penyelenggaraan haji Kabupaten Bekasi, Kepala KUA Kecamatan
yang melaksanakan manasik haji di gabung dengan kecamatan lain
dan yang penyelenggaraan manasik haji tanpa di gabung dengan
kecamatan lain dalam penyelenggaraan ibadah haji pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Tahun 2016.
31
Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif,.... h.47
21
E. Teknik Penulisan
Teknik penulisan yang dipakai pada skripsi ini mengacu pada pedoman
penulisan karya ilmiah (skripsi, tesis, dan disertasi) yang diterbitkan oleh UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta Press 2012/2013.
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Berdasarkan tinjauan dari beberapa sumber kepustakaan yang penulis
baca, ada beberapa skripsi yang penulis temukan yang mana akan dijadikan
sebuah perbandingan dan sebagai tinjauan pustaka agar dapat menghindari
terjadinya penjiplakan dalam pembuatan skripsi akan penulis susun, adapun
tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini diantaranya :
1. “Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Tahun 2014”. Disusun oleh Nur Fadhilah
pada tahun 2014 Jurusan Manajemen Dakwah di Fakultas Ilmu Dakwah dan
Ilmu Komunikasi. Pada skripsi ini menyajikan penelitian mengenai evaluasi
program bimbingan manasik haji pada Kantor Urusan Agama kecamatan
Jagakarsa. pada penelitian ini pembahasannya adalah mengenai evaluasi
bimbingan manasik haji, apa saja yang sudah dicapai dan belum tercapai dalam
pelaksanaan bimbingan manasik haji kecamatan Jagakarsa, yang membedakan
dengan skripsi penulis adalah pada penelitian proses implementasi dari
pembinaan haji sedangkan manasik haji merupakan bagian dari aspek
pembinaan haji.
2. “Evaluasi Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji pada Calon Jamaah Haji
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Tahun 2014” disusun oleh
22
Muhammad „Antar Musallam pada tahun 2014 Jurusan Manajemen Dakwah di
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Pada penelitian ini terdapat
bahasan mengenai pelatihan manasik haji yang ditinjau dari sudut evaluasi
penyelenggaraannya, yang mana menjadikan nilai tolak ukur keberhasilan
pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan manasik haji pada tahun 2014 di kota
Jakarta Selatan. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis
mengangkat tema mengenai implementasi aspek pembinaan haji di kabupaten
Bekasi yang tidak hanya berfokus kepada para jamaah.
3. “Efektifitas Bimbingan Manasik Haji pada Kantor Kementerian Agama Kota
Tangerang Tahun 2016.” Disusun oleh Didin Muhidin pada tahun 2016 di
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, penelitian ini membahas
bagaimana tingkat efektifitas bimbingan manasik haji di tingkat
kabupaten/kota, dengan studi kasus di Kementerian Agama Kota Tanggerang
tahun 2016. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian
penulis tidak membahas tentang tingkat efektifitas dari penyelenggaraan
pembinaan haji, melainkan pada bagaimana implementasinya.
G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun
pembahasannya secara rinci adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis memaparkan tentang Latar belakang
masalah, pembatasan dan perumusan masalah, metodologi
23
penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika
penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI
Pada bab ini peneliti menyajikan tentang dasar pembinaan haji,
pengertian pembinaan haji, tujuan pembinaan calon jamaah haji,
pengertian implementasi, pengertian implementasi pembinaan
haji, pembinaan haji kabupaten/kota, dan ruang lingkup
pembinaan calon jamaah haji.
BAB III : PANDANGAN UMUM KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI
Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang Pandangan umum
Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, termasuk didalamnya
Sejarah, visi dan misi, serta struktur Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi.
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini dijelaskan tentang hasil penelitan yang penulis
laksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
mengenai implementasi pembinaan calon jamaah haji tahun
2016. Dengan menyajikan temuan-temuan di lapangan, hasil
obervasi, serta hasil wawancara dari narasumber yang menjadi
pelaksana program pembinaan calon jamaah haji pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Bekasi tahun 2016.
24
BAB V : PENUTUP
Pada bab ini penulis menyajikan hasil penelitian tentang
penelitian yang telah dikaji dengan teori dan temuan lapangan,
serta menyajikan kesimpulan-kesimpulan daripada penelitian,
juga peneliti menyertakan saran dan penutup penelitian.
25
BAB II
LANDASAN TEORI IMPLEMENTASI PEMBINAAN
CALON JAMAAH HAJI
A. Pengertian – Pengertian
1. Pengertian Implementasi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan
atau penerapan. Penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi
yang telah dipelajari kedalam situasi yang kongkret atau nyata.1 Beberapa
pakar mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian implementasi.
Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks
Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai
implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : “Implementasi adalah
bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.
Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana
dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.2
Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi
Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai
implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai
Pustaka,1988), h. 327 2 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,( Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada,2002) hal.70
26
“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan
proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta
memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.3
Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi
Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi
atau pelaksanaan sebagai berikut :
“Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan
menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.
Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”.4
Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau
motivasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik
berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai, dan sikap.
Implementasi dapat berarti “put something into effect”. (penerapan sesuatu
yang memberikan efek atau dampak).5
Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa implementasi
adalah proses tindakan berupa penerapan dari segala sesuatu yang telah
direncanakan baik berupa ide ataupun konsep untuk memberikan efek yang
baik untuk mencapai tujuan dengan efektif.
3 Guntur Setiawan, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, (Bandung: Remaja
Rosdakarya,2004), hal.39. 4 Hanifah Harsono, Implementasi Kebijakan dan Politik, (Bandung: PT. Mutiara Sumber
Widya, 2002), hal.67 5 Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik & Implementasi,
(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya), Cet. 1, h. 93
27
2. Pengertian Pembinaan
Haji menurut syara‟ adalah sengaja mengunjungi Ka‟bah untuk
melaksanakan serangkaian amal ibadah sesuai dengan syarat dan rukun
tertentu. 6 Sedangkan menurut islitah keagamaan, ziarah atau mengadakan
perjalanan dengan maksud untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu, baik di
Masjidil-Haram, Arafah dan sebagainya, guna memenuhi rukun Islam yang
kelima atau wajib haji, sebagaimana di contohkan oleh Rasulullah SAW
semasa hidupnya.7
Dalam buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah yang dikeluarkan
oleh Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, disebutkan bahwa
haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka‟bah) untuk melakukan beberapa
amalan antara lain: wukuf, mabit, thawaf, sa‟i dan amalan lainnya pada masa
tertentu demi memenuhi panggilan Allah Swt dan mengharapkan ridha-Nya.8
Haji ialah menuju atau berkunjung ke Baitullah untuk melakukan
amalan-amalan tertentu yang digariskan al-Qur‟an dan al-Hadits, seperti
ihram, tawaf, sa‟i, wukuf di Arafah, Mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar
jamarat dan tahallul.9
Dari beberapa definisi mengenai haji di atas, maka penulis
mengartikan bahwa Haji adalah kegiatan menyengaja mengunjungi Baitullah
6 Dr. Hj. Zurinal Z. & Aminuddin, M. Ag, Fiqih Ibadah, (Jakarta: Lembaga Penelitian
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), Cet. Ke-1, h. 185 7 M. Abdul Mujieb dan Maburi Tholhah Syafi‟iah AM, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: PT.
Pustaka Firdaus, 1994), h. 93 8 Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Tuntunan
Manasik Haji dan Umrah, (Jakarta: T.pn., 2014), h.191 9 H. Ahmad Kartono, Solusi Hukum Manasik dalam Permasalahan Ibadah Haji... h. 13
28
(Ka‟bah) dalam waktu dan hukum yang telah ditentukan untuk melakukan
amalan-amalan seperti ihram, thawaf, sa‟i, wukuf di Arafah, Mabit di
Muzdalifah, melontar jumrah dan tahallul.
Pembinaan secara bahasa adalah berasal dari bahasa Arab “Bina”
artinya bangun, apabila diberikan kata awalan “Pe” dan akhiran “an” menjadi
kata pembinaan yang dapat diartikan membangun, mendirikan atau
menjadikan lebih baik. Dengan demikian pembinaan berarti proses, tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna untuk
memperoleh hasil yang lebih baik.10
Sedangkah menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer
“pembinaan adalah proses membina, membangun atau menyempurnakan,
upaya mendapatkan sesuatu yang lebih baik”11
Menurut Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan
Organisasi” mendefinisikan bahwa pengertian pembinaan merupakan suatu
tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik. Pembinaan juga
merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pambaharuan dan
perubahan (change). Selain itu, pembinaan merupakan suatu pernyataan yang
normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang
berencana serta pelaksanaannya. Dan, pembinaan berusaha untuk mencapai
10
Buku Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta:Balai Pustaka, 1997), cet ke-9, h.177 11
Peter Salim dan Yeni, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta : Moderen
English, 1991).h .119
29
efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan
tanpa mengenal berhenti.12
Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam
pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan
instruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi
atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif
yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam
pembinaan.13
Menutut Majid Al-Halali dalam bukunya 38 Sifat Generasi
Unggulan, pembinaan adalah “membangun dan mengisi akal dengan ilmu
yang berguna, mengarahkan hati lewat berbagi zikir dan menguatkan lewat
intropeksi diri”.14
Dari segi terminologi arti kata “pembinaan” mempunyai dua arti yaitu :15
a. Pembinan adalah segala upaya pengelolahan berupa merintis, meletakan
dasar, melatih, membisakan, mengarahkan serta mengembangkan
kemampuan orang seseorang untuk mencapai tujuan mewujudkan
manusia dengan mengadakan dan menggunakan segala dana dan daya
yang dimiliki.
12
Miftah Thoha, Pembinaan Organisasi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997) h.16-17 13
diakses dari http://xerma.blogspot.com/2014/05/pengertian-fungsi-
pembinaanmenurut.Html , tanggal 30 November 2016 14
Majid Al-Halali, 38 Sifat Generasi Unggulan (Jakarta : Bumi Aksara 1998)
cet ke-1, h 17 15
BP4, Pusat Pembinaan Keluarga Bahagia Sejahtera (Jakarta : 1989), h. 3
30
b. Pembinaan adalah suatu upaya kegiatan yang terus menerus unutk
memperbaiki, meningkatkan, menyempurnakan, mengarahkan dan
mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan agar sarana
pembinaan mampu mengahayati dan mengamalkan ajaran islam sebagai
pola kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi, keluarga
maupun kehidupan sosial masyarakat.
Dari beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa
pembinaan merupakan suatu kegiatan yang mengatur pada sasaran yang
dituju agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. suatu upaya
atau usaha yang mengatur, mengelola, mengarahkan serta mengontrol
kemampuan sasaran pembinaan untuk dapat mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
Jadi pengertian pembinaan calon jamaah haji adalah kegiatan
mengatur, mengelola, mengarahkan serta mengontrol kemampuan sasaran
pembinaan yakni jamaah haji untuk mencapai tujuan mengerti akan segala
sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan ibadah haji dan menjadikannya
jamaah haji yang mandiri.
Pengertian pembinaan haji telah tercantum dalam Undang-Undang
RI No. 13 Tahun 2008 pasal 1 ayat 9 yang mana disebutkan bahwa
pembinaan haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan
pembimbingan bagi Jemaah Haji.
31
Pembinaan haji dalam pengertian singkatnya adalah mengarahkan.
sedangkan pembinaan haji dalam arti yang lebih luasnya adalah proses
mengarahkan serta memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan
pembinaan haji kepada pembimbing dan jamaah haji. Pembinaan kepada
jamaah haji yaitu dimulai sejak jamaah sebelum berangkat, selama perjalanan
di Arab Saudi dan sampai kembali ke Tanah Air.16
Menurut Prof. Dr. Ali Rokhmad, M.Pd dalam bukunya Manajemen
Haji: Membangun Tata Kelola Haji Indonesia mengemukakan bahwa ada 5
kebijakan pembinaan haji dan umrah :17
a. Pembinaan Jamaah Haji
Pembinaan jamaah diarahkan pada terwujudnya kemandirian
jamaah haji dan sahnya ibadah. kemandirian jamaah merupakan
kemampuan jamaah untuk memahami dan melaksanakan tata cara ibadah
dan ketentuan lainnya dengan benar dan sesuai syariat Islam. Mereka
tidak tergantung pada pembimbing dan orang lain dalam melaksanakan
ibadah dan perjalanan haji.
b. Pembinaan Petugas Haji
Pembinaan ini diarahkan pada terwujudnya petugas yang
profesional, meiliki komitmen, dedikasi, dan ber-akhlakul karimah. hal
16
wawancara pribadi dengan H. A. Kartono, Msi, Direktur Jendral Pembinaan Haji
Indonesia Tahhun 2010-2013. Tangerang Selatan, 20 januari 2017. 17
H. Ali Rokhmad dan H . Abdul Choliq MT, Haji Transformasi Profetik Menuju
Revolusi Mental..... h.143-146
32
ini sejalan dengan tuntutan masyarakat dan jamaah haji untuk
memperoleh pelayanan yang prima.
Dalam melaksanakannya dibutuhkan rekrutmen yang ketat,
bertingkat, diadakannya pelatihan dan pemantapan tugas secara
terprogram dan berbasis pada pendidikan karakter, job descrition yang
jelas dan dilakukan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Hal ini
dikarenakan bahwa sukses tidaknya penyelenggaraan haji lebih banyak
ditentukan oleh petugas haji, baik yang menyertai jemaah (petugas
kloter) maupun kepanitiaan di Tanah Air dan di Arab Saudi (PPIH non-
kloter), termasuk tenaga musiman (temus) mereka berasal dari tenaga
mukimin Indonesia dan mahasiswa Timur Tengah.
c. Pembinaan Kelompok Bimbingan
Fokus pembinaan diarahkan pada aspek kelembagaan,
manajemen, pelaksanaan bimbingan, dan dukungan sarana, biaya, dan
sumber daya manusia. Jumlah dan efektivitas kegiatan bimbingan
kepada jamaah haji menjadi standar penilaian kelompok bimbingan.
Penilaian kinerja kelompok bimbingan haji/KBIH dilakukan
melalui akreditasi dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Hasil
akreditasi dapat menjadi dasar rekomendasi pembirian izin
operasional/perpanjangan izin operasional KBIH setiap 3 tahun.
d. Pembinaan PPIU
33
Fokus pembinaan diarahkan pada aspek kelembagaan, SDM
pembimbing umrah, perlindungan kepada jamaah umrah. Pembinaan
juga dilakukan terkait terpenuhinya pemberian izin serta penilaian kinerja
(akreditasi) sebagai dasar pemberian izin PPIU setiap 3 tahun.
e. Pembinaan PIHK
Fokus pembinaan diberikan pada pemberian izin baru,
perpanjangan izin operasional, pengawasan, serta pengendalian PIHK.
Tugas PIHK adalah menyelenggarakan pembinaan, pelayanan, dan
perlindungan bagi jamaah haji khusus. Untuk memastikan perlindungan
bagi jamaah haji khusus, Kementerian Agama telah melakukan
kesepahaman (MoU) dengan pihak kepolisian dalam rangka memberi
perlindungan hukum kepada jamaah haji. Pembinaan PIHK dilakukan
secara berkala dengan akreditasi sebagai dasar penilaian kinerja sekaligus
menjadi prasyarat perpanjangan izin operasional PIHK setelah 3 tahun.
3. Pengertian Calon Jamaah Haji
Dalam UU No. 13 Tahun 2008 disebutkan bahwa Jemaah Haji adalah
Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri
untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
Sedangkan jamaah haji yang berhak mendapatkan bimbingan haji adalah
jamaah haji yang berhak melunasi BPIH dalam alokasi kuota keberangkatan
haji tahun berjalan.
Jadi pengertian dari implementasi pembinaan calon jamaah haji adalah
pelaksanaan proses penerapan dari konsep pembinaan haji bagi calon jamaah
34
haji untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sebagai wujud untuk
mencapai visi menciptakan jamaah haji yang mandiri.
Pelaksanaan pembinaan untuk pembimbing ibadah haji dilaksanakan oleh
Direktorat Pembinaan Haji dari seluruh provinsi. Sedangkan pelaksanaan
pembinaan jamaah haji dilaksanakan oleh Kementerian Agama
Kabupaten/Kota Madya dan KUA Kecamatan.18
B. Pembinaan Calon Jamaah Haji
1. Dasar Pembinaan Haji
a. Berdasarkan Al-Qur’an
Dalam surat Ali Imran ayat 97 Allah menjelaskan tentang perintah-
Nya untuk menunaikan ibadah haji.
ءاج بج ءاي ف ۥ كا ي دخه ى يقاو إبش نه ا
عبم ٱعخطاع إن عهى ٱناط حج ٱنبج ي ي كفش فإ ا ع غ ٱنه
٧٩ٱنعه
Artinya : Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya)
maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi
amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah,
yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah
Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam
Perintah Allah SWT untuk menunaikan ibadah haji juga tertuang
dalam surat al-Hajj ayat 27 dan 28.
18
wawancara pribadi dengan H. A. Kartono, Msi, Direktur Jendral Pembinaan Haji
Indonesia Tahhun 2010-2013. Tangerang Selatan, 20 januari 2017.
35
عهى كم ضايشأر ف ٱناط بٲنحج أحك سجال ا أح
ق أاو ٧٩ ي كم فج ع ف زكشا ٱعى ٱنه ى ذا يفع ن نش
ت ٱن ى ي ب ا ٱنبائظ يعهيج عهى يا سصق أطع ا أعى فكها ي
٧٢ٱنفقش
“27. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji,
niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan
mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh
28. supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya
mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki
yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka
makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk
dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.”
Dari ayat di atas, Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk
mengerjakan ibadah haji yang hukumnya wajib bagi yang mampu dan
menjadikan ibadah haji ini masuk ke dalam 5 rukun Islam.
Adapun dalam surat Az-Zumar ayat 9 menjelaskan tentang fungsi
pembinaan calon jamaah haji.
b. Menurut Hadits
Dalam kitab hadits arba‟in An-Nawawie disebutkan pada hadits
ketiga tentang rukun Islam :19
ع عبذاهلل ب عبذ انشح أب ا قال: ع اهلل ع انخطاب سض ش ب
ظ: اإلعالو عهى خ ل: ب عهى ق ل اهلل صهى اهلل عه عج سع ع
19
Musthafa Dieb Al-Bugha dan Muhyidin Mistu, Al-Wafi Syarah Hadits Arba‟in
Nawawi. Penerjemah Pipih Imran Nurtsani (Sukoharjo: Insan Kamil, 2014) h. 52
36
خا إ إقاو انصالة، ل اهلل، ذا سع يح أ إال اهلل، ال إن ادة أ ء انضكاة، ش
. )سا انبخاسي يغهى( و سيضا ص ج، حج انب
Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khattab RA, dia
berkata, “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, „Islam dibangun
diatas lima perkara: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa
Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat,
melaksanakan haji dan puasa Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Dalam hadits lainnya Rasulullah SAW memberikan petunjuk untuk
pelaksanaan manasik haji dengan cara para sahabat mengikuti apa saja yang
Rasulullah lakukan ketika beribadah haji.
خزا ع ياعككى فهعه ال أنقاكى بعذ عاي ارا )سا يغهى(
Artinya : Rasulullah SAW bersabda : Ambila (ikutilah) dari aku tata
cara ibadah haji kalian, barang kali aku tidak akan bertemu lagi dengan
kalian setelah tahun ini. (H. R. Muslim)
عهياث فى األت ش ان صهى اهلل عه عهى فغش األش انب أ
ر انقعذة ر انحجت )سا انطبشا( ال ش فقال:
Artinya : Sesungguhnya Nabi SAW menafsirkan maksud bulan-bulan
(haji) yang dimaklumi dalam ayat al-Qur‟an, lalu beliau bersabda : bahwa
yang dimaksud bulan-bulan yang dimaklumi adalah bulan syawwal,
zulqo‟dah dan zulhijjah. (HR. Thabrani).
c. Peraturan Pemerintah
Dasar pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji juga melalui
undang-undang yang pemerintah buat, yakni UU No. 13 Tahun 2008
Tentang penyelenggaraan ibadah haji, di mana pemerintah berkewajiban
37
melakukan pembinaan ibadah haji dan umrah.20
Sedangkan petunjuk teknis
pelaksanaan pembinaan calon jamaah haji adalah berdasarkan Peraturan
Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji pasal 15 tentang Bimbingan Ibadah Haji, Pemerintah wajib
memberikan bimbingan kepada jamaah haji sejak sebelum keberangkatan,
selama dalam perjalanan, selama di Arab Saudi sampai dengan kepulangan
ke Indonesia. Bimbingan sebelum keberangkatan dilakukan bagi jamaah
haji yang berhak melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam alokasi
kuota musim haji tahun berjalan.21
1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008
Sebelum adanya UU No. 13 Tahun 2008, penyelenggaraan ibadah
haji indonesia diatur oleh UU No. 17 tahun 1999. Pada bab III tentang hak
dan kewajiban pasal 6 disebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban
melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan
layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi,
Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh
Jemaah Haji. Dan pada pasal 7 tentang hak jamaah disebutkan bahwa
Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan
dalam menjalankan Ibadah Haji.
20
Ali Rokhmad, Manajemen Haji: Membangun Tata Kelola Haji Indonesia, (Jakarta:
Media Dakwah, 2016), h.143 21
H. Ali Rokhmad dan H. Abdul Choliq MT, Haji Transformasi Profetik Menuju
Revolusi Mental, (Jakarta: Mendia Dakwah, 2015) h. 101
38
Dalam pasal 29 disebutkan bahwa menteri wajib menentukan
mekanisme dan prosedur pembinaan haji, membuat pedoman pembinaan,
tuntunan manasik dan panduan perjalanan ibadah haji. Adapun untuk biaya
pembinaan haji, para jamaah tidak dikenakan biaya tambahan di luar
BPIH. Pasal selanjutnya menjelaskan bahwa masyarakat berhak
memberikan pembinaan haji yang dilakukan secara perorangan atau
berkelompok, seperti pembinaan yang dilakukan oleh Kelompok
Bimbingan Ibadah Haji yang sudah banyak di Indonesia ini. Selain itu
jamaah juga berhak mendapatkan pembinaan kesehatan beserta pelayanan
kesehatan, baik pada saat persiapan maupun ketika penyelenggaraan
ibadah haji.
2) Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012
Peraturan Menteri Agama No. 14 Tahun 2012 mengatur segala
sesuatu teknis mengenai penyelenggaraan ibadah haji reguler, mulai dari
tata cara pendaftaran, kuota haji, pembinaan (bimbingan) ibadah haji,
PPIH, pelayanan dokumen dan identitas haji, pelayanan transportasi dan
akomodasi, pembinaan dan pelayanan kesehatan, perlindungan jamaah dan
petugas haji, serta koordinasi penyelenggaraan ibadah haji.
Bab IV pasal 15 menjelaskan pemerintah wajib memberikan
bimbingan kepada jamaah sejak sebelum keberangkatan, selama
perjalanan ibadah haji, sampai ketika kepulangan jamaah dari Arab Saudi,
bimbingan ini diberikan kepada jamaah yang berhak melakukan pelunasan
39
BPIH dalam alokasi kuota musim haji tahun berjalan. Bimbingan yang
dimaksud adalah bimbingan secara langsung dan tidak langsung.
Bimbingan secara langsung dilakukan pada tingkat kabupaten/kota
dan tingkat kecamatan, bimbingan secara tidak langsung dilakukan dengan
menggunakan media seperti buku panduan manasik haji. Bimbingan yang
dilakukan untuk jamaah berupa, bimbingan manasik haji, perjalanan dan
pelayanan haji, kesehatan, serta hak dan kewajiban jamaah.
3) Keputusan Direktur Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah
Merincikan Peraturan Menteri dan UU No. 13 tahun 2008 tentang
pembinaan / bimbingan jamaah haji di tingkat kabupaten/kota dan
kecamatan, Keputusan Direktur Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah
nomor D/ 157 / 2016 memberikan pedoman pelaksanaan penyelenggaran
pembinaan haji tingkat Kabupaten/kota dan KUA Kecamatan, adapun
penjelasan teknis berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan jamaah
tingkat Kabupaten/kota dan KUA Kecamatan ini dijelaskan dalam Surat
Edaran Dirjen Haji tahun 2016 Nomor: B-
10.2391/Dj/Dt.II.I/Hj.01/05/2016.
Adapun yang dibahas dalam SK Dirjen ini adalah yang berkaitan
tentang pelaksanaan bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten/Kota dan
KUA Kecamatan. Juga yang menarik pada peraturan ini adalah ada 4
provinsi yang dibedakan dalam jumlah pertemuan bimbingan manasiknya,
yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adapun
40
lampiran tentang pedoman teknis pelaksanaan bimbingan manasik Surat
Edaran Dirjen Haji tahun 2016 Nomor: B-
10.2391/Dj/Dt.II.I/Hj.01/05/2016 dan untuk biaya pelaksanaan bimbingan
manasik haji tingkat Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan telah
dijelaskan dalam Surat Edaran Dirjen Haji tahun 2016 Nomor: B-
16.2469/Dj/Dt.II.I/Hj.01/05/2016
2. Tujuan Pembinaan Calon Jamaah Haji
Mengamati setiap tahunnya jamaah haji yang berangkat ke Tanah
Suci Mekkah 60% adalah masyarakat dari desa, minim pengetahuan dan
pengalaman, belum pernah bepergian jauh, tidak dapat berbahasa selain
bahasa daerah dan tidak dapat berbahasa asing. Sedangkan pelaksanaan
ibadah haji kenyataannya mengharuskan mereka menghadapi kenyataan yang
tidak pernah terbayangkan oleh mereka. Melihat kondisi tersebut, maka
pembinaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berbagai hal yang
menimbulkan kekagetan budaya tersebut sangat diperlukan sejak dini bahkan
sebelum calon jamaah haji mendaftarkan dirinya untuk ibadah haji.22
Tujuan Pembinaan calon jamaah haji adalah untuk memberikan
kesiapan kepada seluruh jamaah dalam menghadapi seluruh rangkaian
perjalanan ibadah hajinya, termasuk memberikan nilai kehati-hatian kepada
mereka selama berada di Arab Saudi. yang mana tujuan utamanya adalah
untuk terwujudnya kemandirian ibadah para jamaah haji yang mana tidak lagi
22
Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, Jakarta, 2001, Manajemen Haji: Studi Kasus dan
Telaah Implementasi Knowledge Workers, hal. 71-72
41
mereka bergantung kepada pembimbing dan orang lain dalam melaksanakan
ibadah dan perjalanan haji.23
Tujuan lain dalam pembinaan calon jamaah haji adalah supaya
jamaah yang niat berangkat menunaikan ibadah haji merasa aman, tertib dan
sah. Aman dalam arti jemaah tidak merasa khawatir terhadap dirinya dan
harta bendanya. Tertib dalam arti melaksanakan dan memenuhi syarat, rukun
dan wajib sesuai dengan tuntunan agama. Sah dalam arti tidak ada
kekurangan dalam menjalankan ibadah dan manasik.24
Pembinaan diadakan di masing-masing Kementrian Agama
Kabupaten dan KUA di Kecamatan tujuannya agar masyarakat tidak merasa
jauh dari tempat tinggalnya untuk mengikuti program-program pembinaan
jamaah haji, sehingga mereka dapat meluangkan waktunya untuk hadir pada
pembinaan yang dilakukan sebanyak 2 kali di Kabupaten dan 6 kali di
Kecamatan untuk provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.
Untuk membina dan membimbing jamaah haji ini, penyelenggara
haji dalam hal ini Kementerian Agama harus melibatkan unsur masyarakat
tidak cukup dibina pada KUA saja, dari sinilah kemudian lahir Kelompok
Bimbingan Ibadah Haji.
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Saat ini terdapat sekitar
1.800 KBIH di seluruh Indonesia, dan dari jumlah tersebut sekitar 1.300
23
Ali Rokhmad, Manajemen Haji: Membangun Tata Kelola Haji Indonesia, (Jakarta:
Media Dakwah, 2016), h.143 24
Latif Hasan dan Nidjam Ahmad, Manajemen Haji, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), cet
ke-2 h. 19
42
diantaranya telah terdaftar dan terakreditasi oleh Kementerian Agama untuk
memberikan bimbingan manasik kepada para calon jamaah haji. Ditambah
dengan jumlah jamaah haji mengalami peningkatan pada tiap tahunnya,
sementara jumlah petugas yang ada di tiap-tiap KBIH terbatas.25
3. Lingkup Pembinaan Calon Jamaah Haji
Dalam keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Nomor D/222/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji
oleh Kementerian Agama Kabupate/Kota dan KUA Kecamatan disebutkan
bahwa ruang lingkup pembinaan haji terdiri dari 6 aspek, yaitu:
a. Jamaah Haji
Dalam UU No. 13 Tahun 2008 disebutkan bahwa Jemaah Haji
adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah
mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan. Sedangkan jamaah haji yang berhak
mendapatkan bimbingan haji adalah jamaah haji yang berhak melunasi
BPIH dalam alokasi kuota keberangkatan haji tahun berjalan.
Adapun jamaah haji yang mengikuti manasik haji pada kelompok
bimbingan ibadah haji (KBIH) tetap wajib mengikuti bimbingan yang
dilaksanakan oleh KUA kecamatan dan Kementerian Agama
Kabupaten/kota.26
25
Eva Kurniawaty, et.all, Sistem Informasi KBIH Menggunakan JSP… 26
Ali Rokhmad, Manajemen Haji: Membangun Tata Kelola Haji Indonesia, ..... h.153
43
Jumlah jamaah haji yang mengikuti bimbingan haji dalam satu
kecamatan ditetapkan paling sedikit 45 orang, jika jumlah peserta
bimbingan kurang dari 45 orang maka kantor Kementerian Agama
Kabupaten/kota dapat melakukan penggabungan kegiatan bimbingan
lebih dari 1 kecamatan dan dilaksanakan oleh KUA kecamatan yang
jumlah jamaahnya paling banyak.
b. Pembimbing Haji
Pembimbing adalah orang yang memiliki kompetensi
memberikan bimbingan manasik haji yang dilakasanakan oleh
kementerian agama Kabupaten/kota dan KUA Kecamatan. Adapun
standar kualifikasi pembimbing haji, meliputi:
1) Pendidikan minimal S-1 atau sederajat/pesantren
2) Memiliki pemahaman yang matang mengenai fiqih haji
3) Memiliki pengalaman melaksanakan ibadah haji
4) Memiliki kemampuan leadership (kepemimpinan)
5) Memiliki akhlakul karimah
6) Diutamakan mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab
7) Diutamakan telah lulus sertifikiasi.
Standar Petugas pembimbing manasik, meliputi: pendidikan
minimal S1 sederajat, sudah pernah berhaji, lulus sertifikasi pembimbing
manasik haji yang dilakukan pemerintah, mampu berkomunikasi dengan
44
bahasa Arab, berakhlak mulia, dan kemampuan memimpin
(leadership).27
c. Sarana Pembinaan Haji
Kementerian Agama Kebupaten/kota wajib menyediakan sarana
pembelajaran dalam bentuk alat peraga dan perlengkapan lainnya. alat
peraga yang harus disediakan sekurang-kurangnya adalah berbentuk
Ka‟bah Mini, dan perlengkapan yang perlu disediakan minimal
berbentuk buku panduan manasik.
Sarana-prasarana dalam pembinaan haji meliputi: Miniatur
Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, miniatur Ka‟bah,, manequin (untuk
kain ihram), buku paket bimbingan manasik haji, dan DVD manasik,
perjalanan dan hikmah haji.28
d. Materi Pembinaan Haji
Adapun materi pembinaan haji di Kabupaten/kota ialah
menyesuaikan dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral
Haji Dan Umrah. adapun materi pembinaan haji yang telah di tetapkan
meliputi, Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di tanah air, taklimatul
hajj (peraturan penyelenggaraan haji pemerintah Arab Sauidi), tata cara
haji (manasik ibadah) praktik lapangan, fiqih haji, manasik keselamatan
dan perjalanan penerbangan, hikmah ibadah haji, Arba‟in dan ziarah,
akhlaq dan sosial budaya Arab Saudi, hak dan kewajiban jamaah,
27
Ali Rokhmad, Manajemen Haji: Membangun Tata Kelola Haji Indonesia, ..... h.151 28
Ali Rokhmad, Manajemen Haji: Membangun Tata Kelola Haji Indonesia, ..... h.152
45
pembentukan kepala regu, kepala rombongan dan kloter, dan
melestarikan haji mabrur.
e. Metode Pembinaan Haji
Ada beberapa metode dalam pembinaan haji tingkat
kabupaten/kota yang menjadi aturan untuk diterapkan, yaitu : ceramah,
tanya jawab, praktik manasik dan simulasi.
Pelaksanaan pembinaan haji bisa dilakukan dengan berbagai
metode tatap muka, media cetak dan elektronik, internet, konsultasi
telepon, dan penerbitan buku-buku dan leaflet sejak sebelum masa
pendaftaran haji, periode pendaftaran, sampai saat pemberangkatan,
selama di Arab Saudi sampai setelah kembali ke tanah air.29
Dengan metode-metode yang telah ditetapkan oleh pemerintah,
ini menjadikan salah satu strategi pemerintah untuk dapat melaksanakan
pembinaan dengan maksimal. metode tatap muka masih menjadi metode
unggulan, walaupun sudah sedikit tergeser oleh media internet, namun
tatap muka sangat penting karena untuk prakteknya
pembimbing/pembina harus bisa dilihat langsung oleh jamaah.
f. Biaya Pembinaan Haji
Biaya penyelenggaraan pembinaan haji terdiri dari biaya
pembinaan dan operasional pelaksanaan pembinaan pada Kementerian
29
Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji : Studi kasus dan Telaah
Implementasi Knowledge Workers, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2001) cet. I, h.73
46
Agama Kabupaten/Kota dan KUA kecamatan yang besarnya ditetapkan
oleh direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Penggunaan biaya manasik haji dan operasional haji oleh
Kementerian Agama Kabupaten/kota dan KUA kecamatan diatur untuk
keperluan selama pelaksanaan pembinaan calon jamaah haji seperti
konsumsi berupa makan dan snack, belanja bahan, dan biaya operasional
haji yang digunakan untuk sarana prasarana pembinaan calon jamaah
haji, penyediaan tempat, honorarium dan transport panitia dan sosialisasi
kebijakan penyelenggaraan ibadah haji.
4. Pembinaan Haji Kabupaten
Pembinaan haji atau biasa disebut dengan bimbingan haji
pelaksanaannya adalah oleh pemerintah dalam hal ini yang bertanggung
jawab adalah Kementerian Agama. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 14
Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler terdapat pasal 15
yang mengatur tentang pembinaan haji. Pasal tersebut mengemukakan bahwa
pemerintah wajib memberikan bimbingan haji kepada para jamaah sejak
sebelum keberangkatan, selama di perjalanan, selama di Arab Saudi,sampai
dengan kepulangan ke Indonesia.
Pada pasal berikutnya disebutkan bahwa bimbingan dilakukan secara
langsung dan tidak langsung, dimana bimbingan secara langsung adalah
bimbingan dengan cara tatap muka yang dilaksanakan di tingkan
kabupaten/kota dan KUA kecamatan. Sedangkan bimbingan secara tidak
47
langsung diberikan melalui media, dengan materi meliputi manasik haji,
perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan serta hak dan kewajiban jamaah
haji.
Dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan
Penyelenggaraan Haji Nomor 348 tahun 2003 Tentang Perubahan Keputusan
Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji Nomor
222 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji dan
Umrah, Pada pasal 14 ayat 6 disebutkan bahwa bimbingan massal dilakukan
secara massal terhadap calon jamaah haji di daerah Kabupaten/kota yang
dilakukan pemerintah.
Peraturan Menteri Agama mengenai bimbingan haji ini perjelas lebih
lanjut lagi dengan dikeluarkannya keputusan Direktur Jendral
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D / 157 / 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh Kementerian Agama
Kabupate/Kota dan KUA Kecamatan. Yang mana untuk tingkat
kabupaten/kota ada 2 kali pertemuan dengan pertemuan pertama materinya
mengenai Kebijakan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan
Teknis Kesehatan yang kedua Pembentukan Kloter dan Pemantapan Manasik
Haji. Adapun tugas Kementerian Agama Kabupaten Bekasi ke KUA
Kecamatannya adalah sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan bimbingan
manasik haji di tiap – tiap wilayah.
48
Dalam pembinaan calon jamaah haji ini ada pula kelompok
masyarakat yang mengadakan pembinaan haji atau manasik haji kepada para
calon jamaah haji yang dinamakan dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji
atau lebih populer disebut dengan KBIH. Sesuai dengan peraturan pemerintah
No. 79 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa selain pemerintah, masyarakat
juga dapat melakukan bimbingan kepada jamaah haji, baik perseorangan
maupun kelompok bimbingan/KBIH.
Kelompok bimbingan adalah lembaga sosial keagamaan yang
mendapat izin operasional pemerintah untuk melaksanakan
bimbingan/pembinaan terhadap jamaah haji sebelum keberangkatan ke Arab
Saudi, saat perjalanan, dan selama di Arab Saudi.30
KBIH tidak serta merta menyelenggarakan bimbingan kepada jamaah,
pemerintah melalui Keputusan Dirjen PHU No. D/799/2013 menetapkan
Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan, antara lain:
a. Melaksanakan bimbingan manasik haji di \tanah \air paling sedikit
15 (lima belas) kali.
b. Pelaksanaan bimbingan di Arab Saudi dikoordinasikan kepada
petugas kloter (TPIH)
c. Materi bimbingan manasik haji berpedoman kepada buku paket
bikmbingan manasik haji yang diterbitkan oleh Kementerian
Agama.
30
Ali Rokhmad, Manajemen Haji: Membangun Tata Kelola Haji Indonesia, ..... h 164
49
d. Perlengkapan bimbingan manasik haji meliputi maneken, ihram,
miniatur Ka‟bah, tempat Sa‟i, tempat wukuf, Jamarat, dan Audio
Visual manasik dan perjalanan haji.
e. Menyusun rencana kegiatan bimbingan di Tanah Air dan di Arab
Saudi.
Kehadiran dari kelompok bimbingan ini memberikan manfaat yang
cukup membantu visi pemerintah untuk menciptakan kemandirian jamaah
haji dalam pelaksanaah ibadah haji. Karena dengan tambahan pertemuan
manasik di kelompok bimbingan ini, sehingga membuat jamaah haji memiliki
pengetahuan dan pemahaman lebih tentang pelaksanaan ibadah haji.
50
BAB III
PANDANGAN UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI
A. Sejarah Singkat Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi merupakan Departemen
Agama RI yang berada di wilayah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, riwayat
berdirinya kantor ini tidak dapat terpisahkan dari riwayat Departemen Agama
secara nasional.
Sejak berdirinya, Departemen Agama telah terlibat dalam penanganan
masalah pendidikan Islam dan kelembagaannya di Indonesia. Di samping
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Departemen Pendidikan
Nasional) yang menangani pembinaan, pengawasan dan pengaturan sekolah-
sekolah umum, keterlibatan Departemen Agama dalam penanganan Pendidikan
Agama Islam dirasakan berada dalam wewenang "yang terbatas". Hal tersebut
disebabkan oleh fakta bahwa hampir sebagian besar lembaga pendidikan Islam,
berbasis dalam lingkungan pesantren dan organisasi-organisasi Islam seperti NU,
Muhammadiyah, Persis, Al-Washliyah, Al-Irsyad dan lain-lain.
Lembaga-lembaga pendidikan tersebut mempunyai karakter yang
menonjol, yaitu "independensi" yang sangat tinggi. Dengan kondisi demikian,
keterlibatan Departemen Agama lebih ditekankan pada bimbingan, pembinaan
dan membantu pengembangan lembaga-lembaga pendidikan tersebut, agar sesuai
dengan tujuan pendidikan sebagimana tertuang dalam GBHN dan UU Sistim
51
pendidikan Nasional (UU No. 2 Tahun 1989) dan terakhir dengan UU No. 20
Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menghapuskan UU sebelumnya.
Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi secara nyata baru
beroperasi setelah lahirnya Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975
(yang disempurnakan) dan Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1979 tentang
Peyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, sebagai
pelaksanaan Kepres No. 30 Tahun 1978. Sebelum lahirnya KMA tersebut, belum
dikenal istilah Seksi-seksi, yang ada adalah Inspeksi Departemen Agama. Masing-
masing inspeksi bertanggung jawab langsung kepada atasannya masing-masing di
tingkat Propinsi.
Setelah keluarnya Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 dan
Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1979 di atas, barulah dikenal adanya
Seksi-seksi di Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya. Terlebih lagi setelah
Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan Nomor 45 Tahun 1981 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi dan Departemen
Agama Kabupaten/Kotamadya serta Balai Diklat Teknis Departemen Agama RI,
maka semakin kuatlah keberadaan seksi-seksi di atas. Inspeksi Pendidikan Agama
Islam, kemudian dipecah kepada dua Seksi yaitu Seksi Perguruan Agama Islam
dan Seksi Pendidikan Agama Islam di samping ada pula Seksi Urusan Agama
Islam, Seksi Penerangan Agama Islam dan Penyelenggara Haji dan Umrah.
Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi, sejak bulan Desember
tahun 1999 mengalami pemisahan dengan Departemen Agama Kantor Kota
52
Bekasi. Pemisahan ini merupakan realisasi dari Undang-undang No. 9 Tahun
1996 tentang pembentukan Kotamadya Bekasi. Hal ini tentunya sangat
berpengaruh terhadap peningkatan kinerja dan kualitas pelaksanaan tugasnya,
termasuk Seksi Perguruan Agama Islam. Faktor konsolidasi organisasi, tata kerja
dan keberadaan SDM pelaksana tugasnya akan berpengaruh terhadap upaya-
upaya yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi itu sendiri, pernah
mengalami empat kali perpindahan tempat, yaitu pada tahun 1979 bertempat di
daerah bulan-bulan Kecamatan Bekasi Selatan, kemudian di tahun 1983 bertempat
di Jl. Dewi Sartika Kecamatan Bekasi Timur dan sejak tahun 1987 kembali ke
Kecamatan Bekasi Selatan tepatnya di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 11 Bekasi, yaitu
di lingkungan Kantor Pemerintahan Daerah Bekasi (Pemda) berhadapan dengan
Gelanggang Olah Raga Kabupaten Bekasi (sekarang Kodya). Dengan adanya
pemecahan Pemerintahan Kabupaten Bekasi menjadi kabupaten dan kotamadya,
maka direncanakan gedung-gedung instansi pemerintahan Kabupaten Bekasi,
termasuk Departemen Agama, akan mengalami perpindahan ke daerah Kecamatan
Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Lebih tepatnya di Komplek Perkantoran
Pemda Bekasi blok E.3 Delta Mas, Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat.
Realisasi perpindahan kemudian terjadi pada bulan Februari 2007.
Tercatat yang pernah menjadi Kepala Kantor ini adalah Drs.Yunus, BA, H.
Dadang SH, Drs. H. M. Djaidi, Drs. H. Thoha Hasan, MM, Drs. H.B. Shodik, H.
Abdul Hay, S.Ag, MM, Drs. H. Maman Sulaiman, MM, Drs. H. Nuh Mahmud,
Drs. H. Jaja Jaelani, MM, dan sekarang dijabat oleh H. Shobirin, S.Ag., M.Si.,
53
yang dipromosikan dari Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Kepala yang baru ini dilantik pada
tanggal 02 Februari 2014.
Secara geografis, Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi berada
pada lokasi Kabupaten Bekasi dengan posisi 106 88‟79 Bujur Timur dan 610‟-
630‟ Lintang Selatan. Wilayahnya (topografi) terbagi ke dalam dataran rendah
yang terletak di wilayah utara dan daerah bergelombang di bagian selatan.
Ketinggian lokasinya berada antara 6-115 m dan kemiringan 0-25 %. Dengan
kondisi geografis dan topografis seperti itu, maka suhu udara Kabupaten Bekasi
antara 28 - 32 C. Hal ini berpengaruh pada karakter dan keragaman serta
pendapatan ekonomi masyarakat.
Meskipun secara formal pada tahun 1997 wilayah Bekasi dibagi kepada
Kotamadya Bekasi dan Kabupaten Bekasi, namun. untuk pembagian Kantor Dep.
Agama pada Kantor Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, baru dapat terlaksana
pada akhir tahun 1999.
Sebelum lahirnya Perda No. 26 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan, Kab.
Bekasi terbagi ke dalam 15 daerah Kecamatan dengan 187 desa, tersebar pada
wilayah Kabupaten seluas 1.273,88 Km persegi dengan kecamatan terluas adalah
Muara Gembong dengan luas 122,90 Km persegi, dan terkecil adalah kecamatan
Kedung Waringin dengan luas 38,65 Km persegi. Dengan diberlakukannya Perda
No. 26 Tahun 2000, maka Kabupaten Bekasi dimekarkan menjadi 23 Kecamatan,
54
dengan jumlah desa tetap 187 desa. Tercatat yang pernah menjadi Kepala Kantor
ini adalah :
1. Drs.Yunus,BA,
2. H. Dadang, SH,
3. Drs. H. M. Djaidi,
4. Drs. H. Thoha Hasan, MM,
5. Drs. H.B. Shodik,
6. H. Abdul Hay, S.Ag., MM,
7. Drs. H. Maman Sulaiman,MM,
8. Drs. H. Nuh Mahmud ,
9. Drs. H. Jaja Jaelani, MM,
10. H. Shobirin, S.Ag., M.Si.
B. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 39 Tahun 2015 Tentang
Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019.
1. Visi
“Terwujudnya masyarakat indonesia yang taat beragama, rukun,
cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangkamewujudkan indonesia yang
berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”
2. Misi
a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalanajaran agama.
b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
55
c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi
keagamaan.
e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan
akuntabel.
f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama,
pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan
keagamaan.
g. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan
terpercaya.
C. Struktur Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
Adapun Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
H. SHOBIRIN, S.Ag., M.Si
NIP. 196706051997031002
Kepala Subbag Tata Usaha
Drs. H. ABDUL SYAKUR, M.Pd
Nip. 196906161989031003
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
Drs. EDI SUHADI, M.Pd
Nip. 196101141994031001
56
Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
H. MIDA SUHARJA, S.Ag., MM
Nip. 196104051988031001
Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam
H. AHMAD DEDE ZAENAL MUTTAQIEN, S.Ag
NIP. 197409192000121001
Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah
Drs. A. JAELANI HR
Nip. 196008081986021001
Kepala Seksi Bimas Islam
H. SAMBAS FAUZI, SH.,M.Si
NIP. 196207141992031004
Penyelenggara Syariah
H. M. SUKARDI, S.Ag
NIP. 196311041992031002
57
Gambar 3.1 Struktur Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
Sumber : Website Resmi Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
58
BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBINAAN CALON JAMAAH HAJI
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2016
Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam bab IV ini penulis paparkan
hasil temuan lapangan berkaitan dengan implementasi Pembinaan Haji pada
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Tahun 2016. Didalamnya terdapat
pembahasan berkaitan dari standar operasional pembinaan haji, mekanisme dan
prosedur pembinaan haji, formulasi program pembinaan haji, perencanaan,
aktualisasi serta kontrol yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
dalam penyelenggaraan pembinaan haji kepada jamaah tahun 2016 dan analisis
hasil penelitian penulis tentang implementasi pembinaan haji Kementerian Agma
kabupaten Bekasi tahun 2016. Tahapan ini dibahas untuk mengetahui bagaimana
proses implementasi kementerian Agama Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan
program pembinaan haji tingkat Kabupaten/kota tahun 2016.
A. Perencanaan Program Pembinaan Calon Jamaah Haji Kabupaten Bekasi
Tahun 2016
Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang menjadi
kewajiban pemerintah. Tugas ini dibagi kepada wilayah-wilayah provinsi,
kabupaten sampai tingkat kecamatan, namun pemerintah juga melibatkan instansi
masyarakat. Kesemuanya itu sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah, Peraturan
Menteri, Keputusan Dirjen untuk menjadi pedoman pelaksanaannya.
59
Pada pelaksanaan tugas penyelenggaraan ibadah haji tingkat
kabupaten/kota, yang bertanggung jawab adalah Kementerian Agama tingkat
kabupaten/kota itu sendiri. Serta tingkat kecamatan dalam tanggung jawabnya
adalah Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
berpedoman utuh pada peraturan yang dibentuk oleh pemerintah pusat dalam
pelaksanaan program penyelenggaraan haji tahun 2016, termasuk pada program
bimbingan manasik haji yang mana untuk provinsi Jawa Barat pada tahun 2016
mendapatkan jatah pertemuan sebanyak 8 kali, yaitu 2 kali tingkat Kabupaten/kota
dan 6 kali pertemuan tingkat KUA Kecamatan.
Adapun program perencanaan pembinaan calon jamaah haji ini tidak
banyak orang yang tahu, terkadang masyarakat hanya ingin tahu
hasil/pelaksanaannya saja tanpa mempunyai rasa ingin tahu mengenai bagaimana
proses yang terjadi sebelum pelaksanaan itu. Perencanaan yang tetapkan oleh
Kementerian Agama Kabupaten Bekasi pada tahun 2016 ada beberapa tahapan,
anatara lain:
1. Pendataan dan pendaftaran Jamaah Haji per-Kecamatan
Program perencanaan pembinaan calon jamaah haji ini dimulai dari
setelah terbitnya Surat Edaran dari Kementerian Agama Pusat untuk Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang tertuang dalam Surat Edaran
Dirjen Haji tahun 2016 Nomor: B-10.2391/Dj/Dt.II.I/Hj.01/05/2016 yang
dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2016, dan pada tanggal 16 Mei 2016
diterbitkan Surat Edaran Dirjen Haji tahun 2016 Nomor: B-
16.2469/Dj/Dt.II.I/Hj.01/05/2016 tentang biaya pelaksanaan bimbingan
60
manasik haji tingkat Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan. Dalam UU No.
13 Tahun 2008 disebutkan bahwa Jemaah Haji adalah Warga Negara
Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk
menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
Sedangkan jamaah haji yang berhak mendapatkan bimbingan haji adalah
jamaah haji yang berhak melunasi BPIH dalam alokasi kuota keberangkatan
haji tahun berjalan.
Jumlah jamaah haji yang mengikuti bimbingan haji dalam satu
kecamatan ditetapkan paling sedikit 45 orang, jika jumlah peserta bimbingan
kurang dari 45 orang maka kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota dapat
melakukan penggabungan kegiatan bimbingan lebih dari 1 kecamatan dan
dilaksanakan oleh KUA kecamatan yang jumlah jamaahnya paling banyak.
Pada tahun 2016 jumlah kuota jamaah haji kabupaten bekasi mencapai
1.863 jamaah. Jumlah kuota jamaah haji ini diterbitkan setelah ada rumusan
dari Kemenag Provinsi Jawa Barat, jumlah kuota jamaah haji Jawa Barat
mencapai lebih dari 29 ribu, namun ini setelah ada kebijakan pengurangan
kuota dari pemerintah Arab Saudi akibat perbaikan Masjidil Haram yang
biasanya kuota jamaah haji Jawa Barat mencapai 37 ribu lebih.
Setelah diketahui jumlah jamaah haji perkecamatan, lalu pihak
Kementerian Agama Kabupaten membuatkan data jamaah itu menjadi sebuah
manifest. Manifest ini yang nantinya akan terus digunakan untuk proses
absensi dan pengecekan jamaah haji tahun keberangkatan, dan juga menjadi
61
dokumen ketika pelaksanaan program pembinaan haji kabupaten/kota dan
Kecamatan.
2. Pembentukan panitia pelaksana program manasik haji
a. Panitia Pembinaan Haji Kabupaten
Pembentukan kepantiaan dalam pelaksanaan program pembinaan
haji diputuskan oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
sendiri. Dalam setiap pertemuannya, pembinaan haji Kabupaten Bekasi
membutuhkan tenaga kepanitiaan yang cukup banyak, hal ini
dikarenakan jumlah jamaah yang begitu banyak menjadikan kebutuhan
panitia yang cukup banyak pula.
Kementerian Agama Kabupaten Bekasi menggunakan tenaga dari
para staff Kemenag Kabupaten Bekasi sendiri, agar lebih
mengefisiensikan waktu dan juga mengefektifkan tugasnya. Dengan
mengeluarkan satu kali Surat Keputusan Kepanitiaan Bimbingan
Manasik Haji Kabupaten Bekasi Tahun 2016, kepanitiaan ini berlaku
untuk seluruh pertemuan program bimbingan manasik haji Tingkat
Kabupaten Bekasi.
Kepanitiaan pelaksanaan bimbingan manasik haji Kabupaten
Bekasi ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Bekasi Nomor : B- Kk.10.16/IV/Hj.00/7/2016 yang
ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2016.
62
Untuk Bimbingan manasik di kecamatan, pemerintah kabupaten
Bekasi memberikan surat tugas kepada KUA kecamatan untuk menjadi
panitia penyelenggara bimbingan manasik haji di kecamtan masing-
masing.
b. Panitia Pembinaan Calon Jamaah Haji Tingkat KUA Kecamatan
Pembinaan calon jamaah haji tingkat KUA Kecamatan pada tahun
2016 di Kabupaten Bekasi sebanyak 6 kali pertemuan, pada setiap
pertemuannya berbeda-beda materi yang disajikan kepada jamaah, sesuai
dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Pada tingkat KUA Kecamatan jumlah minimal jamaah yang
mengikuti program manasik haji adalah 45 atau lebih jamah, jika ada
kecamatan yang jumlah jamaahnya kurang dari 45 orang maka
kecamatan itu digabung dengan kecamatan lain, sehingga jumlahnya bisa
mencapai 45 jamaah atau lebih.
Kabupaten Bekasi sendiri dari 23 kecamatan yang ada dibagi
menjadi 9 wilayah untuk pelaksanaan manasik haji. Dimana ada 3
kecamatan yang manasik hajinya tidak digabung dengan kecamatan lain
dan maisng-masing dari ketiga kecamatan itu menjadi wilayah sendiri
karena kuotanya melebihi dari 45 jamaah. Sedangkan 20 kecamatan lain
pelaksanaan manasik hajinya digabung dengan kecamatan sesuai dengan
wilayah terdekat dan menjadi satu wilayah.
63
Untuk kecamatan yang tidak digabung dalam pelaksanaan
bimbingan manasik haji disebut kecamatan mandiri, mereka menjadikan
staff KUA Kecamatannya menjadi panitia pelaksanaan bimbingan
manasik haji tahun pelaksanaan tanpa dicampuri oleh kecamatan lain.
Sedangkan kecamatan yang dalam pelaksanaan bimbingan manasik
hajinya digabung dengan kecamatan lain, mereka bekerjasama satu sama
lainnya untuk menjadi panitia pelaksanaan bimbingan manasik haji tahun
pelaksanaan. Namun dalam hal penanggung jawab jamaah, masing-
masing kecamatan yang menjadi penanggung jawabnya, mulai dari
pemberitahuan informasi, pengaturan jamaah di lokasi, teknis
keberangkatan ke tempat manasik, dan lain sebagainya.
3. Penetapan Program Pembinaan Calon Jamaah Haji
Program pembinaan haji sejatinya sudah ditetapkan oleh pusat, namun
berkaitan dengan teknis program adalah bagian dari tugas wilayah pelaksana.
Kementerian Agama Kabupaten Bekasi menetapkan teknis program setelah
melakukan rapat bersama, adapun yang menjadi tugas program pembinaan
haji tingkat kabupaten ini berkaitan dengan pembagian wilayah untuk
kecamatan, dan tempat pelaksanaan, sedangkan untuk waktu, metode dan
materi adalah mengikuti ketentuan dari Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat.
Adapun mengenai narasumber untuk wilayah kecamatan ditentukan oleh
panitia wilayah itu tersendiri sesuai dengan materi pertemuan.
64
B. Pelaksanaan Pembinaan Calon Jamaah Haji Kabupaten Bekasi Tahun 2016
Pelaksanaan pembinaan haji kabupaten Bekasi beserta 23 kecamatan se-
Kabupaten Bekasi dilaksanakan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan.
Dengan 2 kali pertemuan di tingkat kabupaten dan 6 kali tingkat KUA
Kecamatan, sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Penyelenggara Haji dan
Umrah nomor D/ 157 / 2016 yang telah mengatur petunjuk dan teknis pelaksanaan
bimbingan manasik haji tingkat kabupaten/kota dan KUA kecamatan.
Pemerintah kabupaten Bekasi juga bekerja sama dengan Kelompok
Bimbingan Haji (KBIH) yang ada di Kabupaten untuk memberikan tambahan
pertemuan manasik haji dalam rangka meningkatkan pemahaman jamaah haji
tentang pelaksanaan ibadah haji.
Menurut Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bekasi kehadiran dari
KBIH sangat membantu pelaksanaan program pembinaan jamaah haji, selain
untuk memberikan tambahan pertemuan manasik haji, KBIH dipercaya sebagai
ruang keamanan jamaah haji, karena dengan adanya KBIH maka akan
mempermudah jamaah untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci dengan
bantuan pengawasan dan bimbingan jamaah selama di Arab Saudi. KBIH juga
dipercaya sebagai media perkenalan antar jamaah bahkan sebagai ruang untuk
menciptakan kekeluargaan antar jamaah. 1
Selain itu, hadirnya KBIH juga menjadi keuntungan tersendiri bagi
pemerintah Kabupaten Bekasi. KBIH juga membantu dalam penyebaran
1
Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. H. A. Jelani,HR, M.Pd, Kepala Seksi
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi 02-Februari-2017
65
informasi-informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan
pelaksanaan program ibadah haji. Terhitung ada 23 KBIH resmi yang terdaftar di
Kabupaten Bekasi yang tersebar di 23 kecamatan Kabupaten Bekasi.
Berikut adalah yang termasuk unsur-unsur dalam pelaksanaan pembinaan
jamaah haji (bimbingan manasik) :
1. Jamaah Haji
Dalam UU No. 13 Tahun 2008 disebutkan bahwa Jemaah Haji adalah
Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri
untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
Sedangkan jamaah haji yang berhak mendapatkan bimbingan haji adalah
jamaah haji yang berhak melunasi BPIH dalam alokasi kuota keberangkatan
haji tahun berjalan.
Jumlah jamaah haji yang mengikuti bimbingan haji dalam satu
kecamatan ditetapkan paling sedikit 45 orang, jika jumlah peserta bimbingan
kurang dari 45 orang maka kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota dapat
melakukan penggabungan kegiatan bimbingan lebih dari 1 kecamatan dan
dilaksanakan oleh KUA kecamatan yang jumlah jamaahnya paling banyak.
Pada tahun 2016 jumlah kuota jamaah haji kabupaten bekasi mencapai
1.863 jamaah. Jumlah kuota jamaah haji ini diterbitkan setelah ada rumusan
dari Kemenag Provinsi Jawa Barat, jumlah kuota jamaah haji Jawa Barat
mencapai lebih dari 29 ribu, namun ini setelah ada kebijakan pengurangan
66
kuota dari pemerintah Arab Saudi akibat perbaikan Masjidil Haram yang
biasanya kuota jamaah haji Jawa Barat mencapai 37 ribu lebih.
Dari kuota 1.863 jamaah, pada tahun 2016 ini Kabupaten Bekasi
memberangkatkan 1.859 jamaah, 4 orang calon jamaah haji mengundurkan
diri karena kesemuanya meninggal dunia. Kabupaten Bekasi memiliki 23
kecamatan, yang mana dari ke 23 kecamatan ini yang menyumbangkan
jamaah haji paling banyak adalah dari kecamatan Tambun Selatan yang
mencapai 323 jamaah, sedangkan yang paling rendah adalah kecamatan
Bojongmangu yang hanya mengirim 15 jamaah haji. Dari jumlah tersebut
jamaah haji Kabupaten Bekasi terbagi dengan 8 kloter, dengan 3 kloter full
diisi oleh jamaah Kabupaten Bekasi, dan sisanya gabungan dengan jamaah
daerah lain.2
Kabupaten Bekasi berangkat pada dua gelombang masing-masing
Kloter 16, masuk asrama 14 Agustus 2016, membawa dengan 450 jamaah,
Kloter 28 pada 18 Agustus 2016, 450 jamaah, Kloter 33 pada 21 Agustus
2016, 450 jamaah. Sedangkan untuk gelombang kedua akan berangkat
melalui Kloter 53 pada 29 Agustus dengan 96 jamaah, Kloter 56 pada 30
Agustus 2016 dengan 39 jamaah, Kloter 60 pada 31 Agustus 2016 dengan 33
jamaah, Kloter 64 pada 01 September 2016 dengan 146 jamaah dan Kloter 68
pada 04 September 2016 dengan 222 jamaah.3
2 Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. H. A. Jelani,HR, M.Pd, Kepala Seksi Penyelenggaraan
Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi 11-November-2016 3 http://poskotanews.com/2016/07/18/calhaj-jawa-barat-masuk-asrama-8-agustus-2016/ di
akses pada tanggal 08-Februari-2017 pukul 20.43
67
Jamaah haji kabupaten Bekasi mayoritas adalah jamaah yang
mendaftar melalui KBIH sekitar 80% jamaah haji Kabupaten Bekasi
menggunakan jasa KBIH, sedangkan 20% dari jumlah jamaah adalah jamaah
haji mandiri. Karena jamaah haji menganggap lebih aman dan nyaman ketika
dibantu oleh KBIH dibanding menjadi jamaah haji mandiri. Pemerintah juga
merasa sangat terbantu dengan adanya KBIH terutama dalam penyampaian
informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaran ibadah haji
kepada para jamaah.4
Berikut ini adalah tabel data jamaah haji Kabupaten Bekasi Tahun
2016.
Tabel 4.1 data jamaah haji Kabupaten Bekasi
No Kecamatan Jumlah Jamaah
1. Taruma Jaya 67
2. Babelan 160
3. Tambun Utara 45
4. Tambelang 37
5. Sukawangi 31
6. Tambun Selatan 323
7. Muara Gembong 42
8. Sukatani 53
4 Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. H. A. Jelani,HR, M.Pd, Kepala Seksi Penyelenggaraan
Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi 11-November-2016
68
9. Sukakarya 31
10. Cabangbungin 29
11. Karang Bahagia 77
12. Cikarang Barat 160
13. Setu 39
14. Cikarang Utara 159
15. Cikarang Timur 78
16. Kedung Waringin 37
17. Pebayuran 69
18. Cikarang Selatan 113
19. Serang Baru 62
20. Cibarusah 62
21. Bojongmangu 15
22. Cikarang Pusat 64
23. Cibitung 106
Jumlah jamaah 1.859
2. Narasumber Pembinaan Haji
Narasumber Pembinaan Persiapan Ibadah Haji adalah orang yang
memiliki kompetensi memberikan bimbingan manasik haji yang
dilakasanakan oleh kementerian agama Kabupaten/kota dan KUA
Kecamatan. Adapun standar kualifikasi pembimbing haji, meliputi: 5
a. Pendidikan minimal S-1 atau sederajat/pesantren
b. Memiliki pemahaman yang matang mengenai fiqih haji
5 Ali Rokhmad, Manajemen Haji: Membangun Tata Kelola Haji Indonesia, ..... h.151
69
c. Memiliki pengalaman melaksanakan ibadah haji
d. Memiliki kemampuan leadership (kepemimpinan)
e. Memiliki akhlakul karimah
f. Diutamakan mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab
g. Diutamakan telah lulus sertifikiasi
Untuk narasumber pembinaan calon jamaah haji di Kabupaten Bekasi
diisi oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dengan materi
Kebijakan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Dinas
Kesehatan Kabupaten Bekasi dengan Materi Kebijakan Teknis Kesehatan
Haji dan Ibu Hj. Etty Nurhayati sebagai pemilik KBIH Ar-Raudhah di
Kecamatan Cikarang Utara dengan materi Pemantapan Manasik Haji.6
3. Sarana Pembinaan Haji
Sarana-prasarana dalam pembinaan haji meliputi: Miniatur Masjidil
Haram dan Masjid Nabawi, miniatur Ka‟bah,, manequin (untuk kain ihram),
buku paket bimbingan manasik haji, dan DVD manasik, perjalanan dan
hikmah haji.7
Masalah sarana adalah yang menjadi prioritas di kabupaten Bekasi,
karena kabupaten Bekasi belum mempunyai sarana yang memadai dan paten
untuk menjadi tempat dalam melaksanakan kegiatan bimbingan manasik haji
massal,terbukti pada 2 kali pertemuan pembinaan haji massal, panitia
pembinaan haji Kabupaten Bekasi menyelenggarakan di 2 tempat berbeda,
6 Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. H. A. Jelani,HR, M.Pd, Kepala Seksi
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi 02-Februari-2017 7 Ali Rokhmad, Manajemen Haji: Membangun Tata Kelola Haji Indonesia, ..... h.152
70
pertemuan pertama tanggal 18 Juli 2016 diselenggarakannya di OSO Sport
Centre Dojo KKI Perum Grand Wisata, dan pertemuan manasik haji massal
diselenggarakan di Gedung Serba Guna Wibawa Mukti.8
Juga di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bekasi, ketika
melaksanakan kegiatan pembinaan haji, rata-rata menggunakan fasilitas Aula
Masjid yang berada di wilayah sekitar kecamatan itu sendir, namun ada juga
yang menggunakan fasilitas KBIH/Pesantren yang ada di wilayah kecamatan
masing-masing.
Untuk alat peraga Kabupaten Bekasi memiliki sebuah ka‟bah mini
yang digunakan ketika praktikum manasik haji klasikal, dan yang lainnya
berupa buku panduan bimbingan manasik haji yang di bagikan kepada
masing-masing jamaah, dan video-video kegiatan perjalanan ibadah haji yang
diputar ketika pelaksanaan bimbingan manasik haji.9
Dalam pelaksanaan bimbingan manasik massal di tingkat Kabupaten
Bekasi tahun 2016 tempat yang digunakan untuk pertemuan yang kedua
berbeda dengan pertemuan pertama, hal ini dikarenakan hasil evaluasi
pertemuan pertama yang mana terdapat beberapa kekurangan pada tempat
pertemuan pertama, salah satunya adalah terlalu jauh untuk sebagian
kecamatan dan harga sewa yang lebih mahal.10
8 Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. H. A. Jelani,HR, M.Pd, Kepala Seksi Penyelenggaraan
Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi 11-November-2016 9
Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. H. A. Jelani,HR, M.Pd, Kepala Seksi
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi 02-Februari-2017 10
Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. H. A. Jelani,HR, M.Pd, Kepala Seksi
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi 02-Februari-2017
71
Untuk tingkat KUA Kecamatan, tempat yang digunakan dalam
pelaksanaan bimbingan manasik haji sebagian besar dilaksanakan di Mesjid
yang sarana dan lokasinya representatif untuk digunakan, ada juga yang
menggunakan KBIH setempat. 11
Pemerintah Kabupaten Bekasi juga
mendistribusikan alat peraga bimbingan manasik haji kepada seluruh
kecamatan.12
Sedangkan untuk Bimbingan Manasik Haji tingkat KUA Kecamatan
di Kabupaten Bekasi ini dibagi ke dalam 9 wilayah, adapun wilayahnya
adalah :
a. Wilayah 1 : Kecamatan Taruma Jaya dan Kecamatan Babelan
b. Wilayah 2 : Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Tambelang, dan
Kecamatan Sukawangi
c. Wilayah 3 : Kecamatan Tambun Selatan
d. Wilayah 4 : Kecamatan Muara Gembong, Kecamatan Sukatani,
Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Cabangbungin, dan Kecamatan Karang
Bahagia.
e. Wilayah 5 : Kecamatan Cikarang Barat dan Kecamatan Setu.
f. Wilayah 6 : Kecamatan Cikarang Utara.
g. Wilayah 7 : Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Kedungwaringin, dan
Kecamatan Pebayuran.
11
Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. H. A. Jelani,HR, M.Pd, Kepala Seksi
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi 02-Februari-2017 12
Wawancara pribadi dengan Bapak H. Agus Sujadi, Kepala Kantor Urusan Agama
Kabupaten Bekasi 11-Agustus-2017
72
h. Wilayah 8 : Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Serangbaru,
Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Bojongmangu, dan Kecamatan
Cikarang Pusat.
i. Wilayah 9 : Kecamatan Cibitung
Dari 9 wilayah ini ada yang satu wilayah berasal dari beberapa
kecamatan dan ada pula yang hanya dari satu kecamatan, hal ini ditentukan
berdasarkan dengan jumlah jamaah yang berangkat pada tahun
keberangkatan. Karena jumlah minimal KUA Kecamatan dapat
melaksanakan bimbingan manasik haji adalah 45 Jamaah. Jadi untuk
kecamatan-kecamatan yang bimbingan manasik hajinya digabung dengan
kecamatan lain berarti jumlah jamaah kurang dari 45 jamaah, sedangkan
untuk kecamatan yang mengadakan bimbingan manasik haji mandiri adalah
yang jumlah jamaah hajinya lebih dari 45 jamaah.13
4. Materi Pembinaan Haji
Materi pembinaan haji di Kabupaten/kota ialah menyesuaikan dengan
kurikulum yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Haji Dan Umrah. Materi
pembinaan haji yang telah di tetapkan meliputi, Kebijakan penyelenggaraan
ibadah haji di tanah air, taklimatul hajj (peraturan penyelenggaraan haji
pemerintah Arab Sauidi), tata cara haji (manasik ibadah) praktik lapangan,
fiqih haji, manasik keselamatan dan perjalanan penerbangan, hikmah ibadah
haji, Arba‟in dan ziarah, akhlaq dan sosial budaya Arab Saudi, hak dan
13
Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. H. A. Jelani,HR, M.Pd, Kepala Seksi
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi 02-Februari-2017
73
kewajiban jamaah, pembentukan kepala regu, kepala rombongan dan kloter,
dan melestarikan haji mabrur.
Untuk tingkat kabupaten/kota materinya meliputi : Kebijakan
pemerintah tentang penyelenggaraan ibadah haji, kebijakan teknis kesehatan
haji, pembentukan karu dan karom, serta pemantapan manasik haji.
Sementara untuk tingkat kecamatan materinya meliputi : Bimbingan tata cara
pelaksanaan manasik haji, proses perjalanan ibadah haji, bimbingan
pelaksanaan umrah, bimbingan pelaksanaan ibadah umrah, ibadah haji, dan
adab dalam berhaji, serat pelaksanaan arba‟in/ziarah dan hikmah haji.14
Khusus untuk materi pertemuan tentang pembentukan karu dan
karom, alokasi waktu disediakan juga untuk para jamaah berkenalan dengan
para karu dan karom terpilih, hal ini bertujuan untuk kelancaran perjalanan
ibadah haji di Arab Saudi.15
5. Metode Pembinaan Haji
Ada beberapa metode dalam pembinaan haji tingkat kabupaten/kota
yang menjadi aturan untuk diterapkan, yaitu : ceramah, tanya jawab, praktik
manasik dan simulasi.
Pelaksanaan pembinaan haji bisa dilakukan dengan berbagai metode
tatap muka, media cetak dan elektronik, internet, konsultasi telepon, dan
penerbitan buku-buku dan leaflet sejak sebelum masa pendaftaran haji,
14
Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. H. A. Jelani,HR, M.Pd, Kepala Seksi Penyelenggaraan
Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi 11-November-2016 15
Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. H. A. Jelani,HR, M.Pd, Kepala Seksi Penyelenggaraan
Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi 11-November-2016
74
periode pendaftaran, sampai saat pemberangkatan, selama di Arab Saudi
sampai setelah kembali ke tanah air.16
Adapun metode pembinaan calon jamaah haji ini antara lain :
a. Ceramah
Metode ini adalah sebuah metode mengajar dengan menyampaikan
informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada
umumnya mengikuti secara pasif. Metode ini disebut juga dengan metode
kuliah atau metode pidato.
Dalam metode ini, yang perlu diperhatikan adalah, hendaknya
ceramah yang diberikan oleh guru mudah dimengerti oleh siswanya,
mudah diterima serta mampu menstimulasi pendengar (peserta didik)
untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar dari isi ceramah yang
diberikan guru tadi. Blight berpendapat bahwa sesuai dengan bukti
penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat :17
1) Metode ceramah sama baiknya dengan metode yang lain,
khususnya jika itu digunakan untuk menyampaikan informasi,
akan tetapi tidak lebih baik.
2) Pada umumnya, metod ceramah tidak seefektif metode diskusi,
jika digunakan untuk mengunggah pendapat peserta didik.
16
Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji : Studi kasus dan Telaah
Implementasi Knowledge Workers, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2001) cet. I, h.73 17
Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, Sekar ayu Aryani. Strategi pembelajaran aktif.
(Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008) h.89
75
3) Jika tujuan pembelajaran merubah sikap peserta didik, maka
sebaiknya tidak menggunakan metode ceramah.
4) Ceramah tidak efektif jika digunakan untuk mengajar
ketrampilan.
Tujuan metode ceramah adalah menyampaikan bahan yang bersifat
informasi (konsep, pengertian, prinsip-prinsip) yang banyak serta luas.
Menurut Abdul Majid, 2009:138 secara spesifik metode ceramah bertujuan
untuk :18
1) Menciptakan landasan pemikiran peserta didik melalui produk
ceramah yaitu bahan tulisan peserta didik sehingga peserta
didik dapat belajar melalui bahan tertulis hasil ceramah.
2) Menyajikan garis-garis besar isi pelajaran dan permasalahan
yang terdapat dalam isi pelajaran.
3) Merangsang peserta didik untk belajar mendiri dam
menumbuhkan rasa ingin tahu melalui pemerkayaan belajar.
4) Memperkenalkan hal-hal baru dan memberikan penjelasan
secara gamblang.
5) Sebagi langkah awal untuk metode yang lain dalam upaya
menjelaskan prosedur-prosedur yang harus ditempuh peserta
didik.
b. Tanya Jawab
76
Metode ini merupakan usaha penyingkiran rintangan selama atau
sesudah berlangsungnya masa ceramah. Hal ini untuk mempermudah para
peserta didik menanyakan soal tentang materi yang diberikan. Dengan
proses belajar mengajar, bertanya memegang peranan yang penting.
Pertanyaan yang baik dengan teknik pengajuan yang tepat akan:
1) Meningkatkan partisipasi peserta didik dalam kegiatan belajar-
mengajar. Dalam pelaksanaannya terjadi interaksi antara penanya dan
penjawab yang menjadi suatu proses partisipasi peserta didik dalam
kegiatan belajar mengajar.
2) Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik terhadap
masalah yang sedang dibicarakan.
3) Mengembangkan pola berpikir dan belajar aktif siswa, sebab berpikir
itu sendiri adalah bertanya.
4) Menuntun proses berpikir siswa, dari pertanyaan yang baik itulah
peserta didik dapat berpikir tentang jawaban yang baik pula. Tanpa
disadari peserta didik sudah berusaha berpikir untuk menemukan dan
memahami suatu materi yang diberikan.
5) Memusatkan perhatian peserta didik terhadap masalah yang sedang
dibahas.
c. Simulasi / Praktik Manasik Haji
Demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran
dengan memperagakan dan mempertunjukkan suatu proses, situasi,
77
atau benda tertentu, baik sebenarnya, maupun tiruan. Demonstrasi
merupakan praktek yang diperagakan kepada peserta.
Martinis Yamin menjelaskan bahwa Penggunaan metode
Praktikum dapat diterapkan dengan syarat memiliki keahlian untuk
mendemonstrasikan penggunaan alat atau melaksanakan kegiatan tertentu
seperti kegiatan yang sesungguhnya. Keahlian mendemonstrasikan
tersebut harus dimiliki oleh guru dan pelatih yang di tunjuk, setelah di
demonstrasikan, siswa di beri kesempatan melakukan latihan keterampilan
seperti yang telah diperagakan oleh guru atau pelatih.19
Dengan metode-metode yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ini
menjadikan salah satu strategi pemerintah untuk dapat melaksanakan
pembinaan dengan maksimal. metode tatap muka masih menjadi metode
unggulan, walaupun sudah sedikit tergeser oleh media internet, namun
tatap muka sangat penting karena untuk prakteknya pembimbing/pembina
harus bisa dilihat langsung oleh jamaah.
Kementerian Agama Kabupaten Bekasi memberikan panduan
pembinaan manasik haji kepada KUA Kecamatan berupa jadwal
pertemuan, materi, pembagian wilayah, dan tempat manasik untuk
kegiatan bimbingan manasik tiap kecamatan.
19 Martinis Yamin, Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia. (Jakarta : Gaung Persada
Press Jakarta, 2007)h.155
78
Jadwal yang diberikan kepada KUA kecamatan se-Kabupaten
Bekasi berupa waktu penyelenggaraan secara serentak untuk semua
wilayah, dengan materi yang sama dengan 6 kali pertemuan di Kecamatan.
Sedangkan untuk di Kabupaten 2 kali pertemuan dengan secara massal
yaknik 1859 jamaah haji se-Kabupaten Bekasi mengikuti secara
bersamaan dalam satu tempat.
Metode yang digunakan dalam setiap pertemuan bimbingan
manasik rata-rata menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi,
namun ada juga dengan metode simulasi//praktik, contohnya ketika materi
bimbingan tatacara pelaksanaan haji dan umrah yang mempraktikkan
ihram, tawaf, sa‟i dan sebagainya. juga ketika pertemuan ke 6 praktik
memakai kain ihram, shalat sunah dan niat, wukuf, melontar jumrah,
tawaf, sai‟i dan tahallul.
Ketika pelaksanaan bimbingan manasik haji di kecamatan maupun
kabupaten/kota, metode tanya jawab menjadi metode yang lebih aktif,
karena disini para jamaah ikut aktif bertanya kepada
pembimbing/narasumber saat ada materi yang belum mereka pahami, dan
juga baiknya narasumber/pembimbing manasik juga aktif menjawab
dengan baik ketika para jamaah bertanya.20
20
Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. H. A. Jelani,HR, M.Pd, Kepala Seksi
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi 11-November-2017
79
6. Biaya Pembinaan Haji
Biaya penyelenggaraan pembinaan haji terdiri dari biaya pembinaan
dan operasional pelaksanaan pembinaan pada Kementerian Agama
Kabupaten/Kota dan KUA kecamatan yang besarnya ditetapkan oleh direktur
Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Penggunaan biaya manasik haji dan operasional haji oleh Kementerian
Agama kabupaten/kota dan KUA kecamatan diatur untuk keperluan konsumsi
berupa makan dan snack serta belanja bahan, dan biaya operasional haji
digunakan untuk sarana prasarana bimbingan, penyediaan tempat, honorarium
dan transport panitia, honorarium dan transport narasumber dan sosialisasi
kebijakan ibadah haji.
Pemerintah yang diwakili Kementerian Agama bersama Komisi VIII
DPR, menetapkan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) atau ongkos haji
untuk musim haji tahun 2016 sebesar Rp.34,6 juta.21
Biaya yang dianggarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
adalah sejumlah yang ditetapkan oleh Dirjen Haji yakni Rp 50.000,-
perjamaah setiap kali pertemuan, biaya ini digunakan untuk sewa tempat
manasik, konsumsi peserta dan panitia, serta honorarium narasumber.
Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Haji tahun 2016 Nomor: B-
16.2469/Dj/Dt.II.I/Hj.01/05/2016 bahwa biaya bimbingan manasik haji
adalah 50.000,- perjamaah pada setiap kali pertemuan. Biaya ini
21
www.bekasiurbancity.com/1-859-calon-haji-kabupaten-bekasi-berangkat-awal-agustus/
di akses pada 17 Februari 2017 pukul 21.54
80
dipergunakan untuk konsumsi, penyediaan sarana prasarana, dan transport
kegiatan.Adapun dana tambahan dari pemerintah yakni sebesar Rp.
8.000.000,- untuk menunjang keberlangsungan penyelenggaraan bimbingan
manasik haji biaya tersebut dapat digunakan untuk pengadaan barang,
pemelliharaan inventaris, transportasi, rapat-rapat koordinasi dan publikasi
dan dokumentasi.
Sedangkan biaya penunjang operasional kecamatan diberikan
pemerintah sebesar Rp. 3.500.000,- biaya ini untuk menunjang kebutuhan
berupa belanja bahan, honorarium narasumber dan transport kegiatan. Bagi
KUA Kecamatan yang tidak menyelenggarakan bimbingan manasik biaya itu
bisa digunakan untuk sosialisasi penyelenggaraan ibadah haji atau
dikembalikan ke BPIH.
Menurut bapak kasi, biaya tersebut digunakan dengan se-efisien
mungkin, untuk mengoptimalkan manasik haji kabupaten maupun kecamatan
pemerinta Bekasi menghimbau agar bisa memanfaatkan dana yang ada serta
terus meningkatkan pelayanan manasik haji kepada para jamaah, jangan
sampai adanya dana ini malah menjadikan pelayanan kepada jamaah
menurun.22
Setelah pelaksanaan bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten Bekasi dan
KUA Kecamatan se-Kabupaten Bekasi selesai, para panitia melakukan tugas
lanjutan yakni membuat laporan selama program dilaksanakan, dan juga membuat
22
Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. H. A. Jelani,HR, M.Pd, Kepala Seksi
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi 11-November-2016
81
catatan-catatan evaluasi untuk menjadi arsip dari data-data jamaah haji tahun
keberangkatan.23
C. Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan
Sesuai dengan SK Dirjen PHU Nomor D / 157 / 2016 pada bab IX bahwa
setiap akhir kegiatan bimbingan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota dan
KUA Kecamatan wajib membuat laporan. laporan yang dimaksud adalah laporan
pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan yang wajib dibuat selambat-
lambatnya 2 minggu setelah kegiatan dilaksanakan.
Laporan ini dibuat secara berjenjang yang meliputi, KUA Kecamatan
menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik haji di wilayah
kecamatan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, lalu
Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat laporan pelaksanaan kegiatan
bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten/kota dan mengkompilasikannya
dengan pelaksanaan bimbingan manasik haji tingkat KUA kecamatan
diwilayahnya, selanjutnya melaporkan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
selanjutnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi membuat laporan akhir seluruh
pelaksanaan bimbingan manasik haji diwilayahnya dan melaporkan kepada Dirjen
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Cq. Direktorat Pembinaan Haji. 24
23
Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. H. A. Jelani,HR, M.Pd, Kepala Seksi
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi 11-November-2016 24
Keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor / D / 157 / 2016,
Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Mansik Haji Oleh Kantor Kemeterian Agama Kabupaten/Kota
dan KUA Kecamatan. h.7
82
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bimbingan manasik haji ini harus
melampirkan, daftar hadir peserta dan narasumber, Bahan/Materi bimbingan,
kwitansi pengeluaran, dan dokumentasi.
Adapun mengenai laporan akhir, Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
mengumpulkan laporan kegiatan bimbingan manasik haji dari 9 wilayah
Kecamatan yang melaksanakan kegiatan bimbingan jmanasik haji, lalu
dikumpulkannya dan dikompilasikan dengan laporan akhir pelaksanaan tingkat
Kabupaten Bekasi dan hasilnya dikirimkan ke Kanwil Kementrian Agama
Provinsi Jawa Barat.
D. Analisis Program Implementasi Pembinaan Calon Jamaah Haji pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Tahun 2016
Dilihat dari hasil observasi yang penulis lakukan secara langsung ke
tempat penelitian juga dengan data-data yang penulis dapatkan selama melakukan
penelitian melalui wawancara dan telaah dokumen yang penulis temui selanjutnya
penulis menganalisa antara teori dan temuan pada praktik lapangan.
Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks
Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai
implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : “Implementasi adalah bermuara
pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi
83
bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai
tujuan kegiatan”.25
Seperti yang dikatakan Nurdin Usman tentang impelementasi, begitu juga
dalam implementasi pembinaan calon jamaah haji Kabupaten Bekasi tahun 2016
ini melalui perencanaan sebelumnya untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan
kemandirian jamaah haji baik dalam pelaksanaan ibadah maupun ibadah haji
sesuai syariat islam.
Program pembinaan haji pada tingkat kabupaten ini telah diatur sekaligus
menjadi pedoman oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang
mengeluarkan SK Nomor D/157/2016, yang mana menjelaskan tentang jamaah
haji, pembimbing haji, sarana pra-sarana pembinaan haji, materi, metode serta
biaya pelaksanaan sampai pada laporan kegiatan pembinaan haji tingkat
Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan. Adapun tentang pedoman teknis
pelaksanaan bimbingan manasik Surat Edaran Dirjen Haji tahun 2016 Nomor: B-
10.2391/Dj/Dt.II.I/Hj.01/05/2016 dan untuk biaya pelaksanaan bimbingan
manasik haji tingkat Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan telah dijelaskan dalam
Surat Edaran Dirjen Haji tahun 2016 Nomor: B-16.2469/Dj/Dt.II.I/Hj.01/05/2016.
Pada proses perencanaan pra-pelaksanaan program bimbingan manasik
haji tingkat kabupaten adalah setelah adanya surat edaran dari Kanwil
Kementerian Agama Provinsi lalu setelah ada SK tersebut Kemeterian Agama
Kabupaten Bekasi mulai program perecncanaan yang diawali dengan
25
Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,( Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada,2002) h.70
84
pembentukan kepanitiaan, menurut dokumen yang penulis dapatkan bahwa
penetapan kepanitiaan pelaksanaan bimbingan manasik haji tingkat kabupaten ini
ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2016, dimana panitianya diisi dari staff berbagai
seksi pada Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dan tetap mayoritasnya dari
Seksi Penyelenggaaraan Haji Dan Umrah.
Dari penetapan kepanitiaan ini penulis merasa ini sangat baik, karena
untuk pelaksanaan bimbingan manasik haji dengan jumlah peserta 1.863 jamaah,
juga kebutuhan seperti persiapan sarana pra-sarana, narasumber, pendistribusian
informasi, manajemen acara, dan konsumsi tentunya membutuhkan tenaga yang
cukup banyak, hal ini membuktikan bahwa setiap bagian dari Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi saling berintegritas satu sama lain untuk mewujudkan
pelaksanaan bimbingan manasik yang baik.
Namun ada yang sedikit perlu diperbaiki, yakni pada tanggal penetapan
panitia pelaksana bimbingan manasik haji Kabupaten Bekasi, dalam surat
keputusan yang dikeluarkan kementerian Agama Kabupaten Bekasi kepanitiaan
ini ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2016. Jika dilihat dari pelaksanaan program
bimbingan manasik ini dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2016, maka jarak antara
penetapan panitia dan tanggal pelaksanaan ini hanya berjarak 5 hari. Menurut
penuturan dari Pak Indra selaku staff PHU, walaupun kepanitiaan ini ditetapkan
dalam jangka waktu yang terlalu mepet dengan pelaksanaan bimbingan manasik
namun penetapan narasumber, kerjasama dengan perusahaan catering untuk
konsumsi serta sewa tempat untuk pelaksanaan telah dilakukan sebelum itu. Juga
karena ini sudah menjadi program tahunan, jadi seluruh staff sudah terbiasa
85
melaksanakan program bimbingan manasik ini, hanya tinggal memperbaiki
evaluasi dari tahun sebelumnya.26
Program perencanaan lainnya yakni koordinasi dengan KUA Kecamatan
Kabupaten Bekasi untuk pelaksanaan bimbingan manasik, menurut Kepala KUA
Kecamatan Cibarusah yang pada tahun 2016 menjabat sebagai Kepala KUA
Kecamatan Pebayuran Bapak H. Agus Sujadi menuturkan bahwa koordinasi yang
dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bekasi sudah cukup baik, hal ini
didukung dengan perkembangan media sosial yang memudahkan informasi lebih
cepat sampai kepada yang dituju seperti WhatsApp, jadi ada informasi apapun
yang berkenaan dengan pelaksanaan bimbingan manasik tingkat kabupaten atau
KUA langsung sampai dan persiapan bisa langsung dipersiapkan dan
dilaksanakan dengan cepat.27
Adapun pelaksanaan bimbingan manasik haji tingkat KUA Kecamatan di
Kabupaten Bekasi tahun 2016 adalah terbagi atasa 9 wilayah, dan setiap
pelaksanaannya Kementerian Agama Kabupaten Bekasi telah menetapkan petugas
untuk monitoring pada setiap pertemuannya dan dibagi untuk setiap wilayah,
tugas mereka adalah memonitoring setiap wilayah dan memberikan sedikit
pengarahan tentang bimbingan manasik haji, juga menyampaikan beberapa
informasi yang perlu disampaikan.28
26
Wawancara pribadi dengan Bapak Indra, Staff Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kementerian Agama Kabupaten Bekasi 02-Februari-2017 27
Wawancara pribadi dengan Bapak H. Agus Sujadi, Kepala KUA Kecamatan Cibarusah
Kabupaten Bekasi 13-September-2017 28
Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. H. A. Jelani,HR, M.Pd, Kepala Seksi
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi 02-Februari-2017
86
Jamaah haji yang mengikuti bimbingan manasik tingkat Kabupaten Bekasi
adalah jamaah yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun
keberangkatan. Kementerian Agama Kabupaten Bekasi melakukan inisiatif untuk
memisahkan antara jamaah haji mandiri dan jamaah haji yang ikut KBIH, hal ini
dilakukann untuk mengetahui jumlah dan memberikan perhatian yang lebih
kepada jamaah haji mandiri. 29
Adapun untuk pelaksanaan tingkat KUA Kecamatan, H. Agus Sujadi
mengatakan bahwa masih ada beberapa jamaah yang tidak ikut menghadiri
bimbingan manasik beberapa pertemuan, hal ini sangat disayangkan, lantaran
bimbingan manasik ini adalah jalan untuk mengenalkan tata cara mulai dari
keberangkatan, saat di Arab Saudi sampai pemulangan ke Indoensia.30
Menuruh bapak H. Dudus Misbahudin salah seorang jamaah haji
Kabupaten Bekasi berasal dari Kecamatan Cikarang Barat bimbingan manasik
yang dilakukan oleh Kabupaten Bekasi ini sudah baik, pada dasarnya pelaksanaan
tingkat kabupaten ini dilakukan dengan massal, seluruh jamaah dari kecamatan-
kecamatan se-Kabupaten Bekasi digabungkan dalam satu tempat dan satu waktu
hal ini yang harus menjadi perhatian, karena masih terdapat beberpa rekan jamaah
yang sibuk sendiri saat pelaksanaan bimbingan manasik, ibaratkan yang di depan
(narasumber) menerangkan yang di belakang ikut bicara (jamaah), namun untuk
pelayanan dan fasilitas sudah cukup baik karena ada ka‟bah, buku panduan, juga
29
Wawancara pribadi dengan Bapak Indra, Staff Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kementerian Agama Kabupaten Bekasi 02-Februari-2017 30
Wawancara pribadi dengan Bapak H. Agus Sujadi, Kepala KUA Kecamatan Cibarusah
Kabupaten Bekasi 13-September-2017
87
layar infokus yang digunakan saat pelaksanaan. Konsumsi yang diberikan juga
sesuai, ada snack dan nasi box. 31
Narasumber yang mengisi bimbingan manasik sudah ditentukan oleh
panitia pelaksanaan bimbingan manasik dengan menyesuaikan materi yang akan
dibawakan, adapun untuk materi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji
disampaikan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Bapak H.
Shobirin, S.Ag, M.SI. Untuk Teknis Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Bekasi, dan untuk Pemantapan Manasik Haji oleh Ibu Hj. Etty Nurhayati selaku
Pimpinan KBIH Arraudhah dan sudah mendapatkan sertifikasi pembimbing
haji.32
“Narasumbernya saya rasa sudah cukup bagus, pembawaan materinya
mudah untuk dipahami, dan juga dibantu dengan sarana seperti sound dan alat
peraga lainnya yang mendukung.” Kata H. Dudus
Adapun untuk narasumber lainnya seperti di KUA Kecamatan mayoritas
menggunakan para Kiyai dan Ustadz yang memiliki KBIH untuk mengisi materi
bimbingan manasik haji, menurut H. Jaelani masyarakat Bekasi ini lebih senang
dan semangat kalau yang mengisinya adalah kiyai yang sudah tenar di daerahnya.
Namun tetap yang dipilih adalah mereka yang sudah lulus sertifikasi pembimbing
haji.33
Untuk narasumber lainnya seperti materi pembinaan kesehatan haji itu
disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, untuk kebijakan
31
Wawancara pribadi dengan Bapak H. Dudus Misbahudin, Jamaah Haji Kabupaten
Bekasi Tahun 2016, 13-September-2017 32
Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. H. A. Jelani,HR, M.Pd, Kepala Seksi
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi 02-Februari-2017 33
Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. H. A. Jelani,HR, M.Pd, Kepala Seksi
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi 02-Februari-2017
88
pemerintah disampaikan oleh Kepala Kemenag Kabupaten Bekasi Bapak H.
Shobirin.
Mengenai sarana yang digunakan pada penyelenggaraan pembinaan haji
Kabupaten Bekasi saat penulis survei memang cukup layak dan cukup untuk
menampung 1863 jamaah haji. Adapun fasilitas lainnya menurut pengamatan
dokumen dari arsip Kemenag Kabupaten Bekasi, seperti Ka‟bah mini, buku
panduan haji, itu sudah ada pada saat penyelenggaraan progra bimbingan
manasik. Namun pada pelaksanaan 2016 ini menggunakan 2 tempat berbeda yang
digunakan oleh panitia pelaksanaan pembinaan calon jamaah haji Kabupaten
Bekasi, hal ini disinyalir karena Kabupaten Bekasi belum memiliki tempat /
gedung khusus untuk pelaksanaan manasik haji.
Namun dengan adanya 2 tempat berbeda untuk 2 pertemuan pembinaan
calon jamaah haji tingkat kabupaten Bekasi, sedikit membuat pekerjaan tambahan
untuk jamaah haji, karena harus mencari lokasi 2 kali. Selain itu, untuk tempat
yang pertama yakni di Gedung OSO Sport Centre Dojo KKI Perum Grand Wisata
Tambun Selatan, jika dilihat dari lokasinya ini tidak berimbang, karena untuk
beberapa kecamatan jarak menuju lokasi agak sedikit jauh. Alangkah baiknya jika
lokasinya yakni di tengah-tengah, agar jamaah haji setiap kecamatan tidak merasa
jaraknya terlalu jauh.
Materi dengan metode adalah satu kesatuan saat pelaksanaan bimbingan
manasik haji, materi adalah intisari yang disampaikan kepada jamaah sedangkan
metode adalah strateginya. Keduanya ini diatur oleh SK Ditjen PHU, Kementerian
89
Agama Kabupaten maupun KUA Kecamatan menyesuaikan materi dan metode
sesuai pedomannya, dan setiap narasumber diberikan tugas sesuai dengan materi
dan metode yang telah ditetapkan.
Untuk materi sudah cukup bagus, karena dengan jumlah 8 kali pertemuan
sudah dibagikan dengan baik sesuai porsinya, namun menurut penulis materi
seperti praktikum manasik haji perlu ditambahkan jam pertemuannya, hal ini
bertujuan untuk kualitas pemahaman ibadah para calon jamaah haji.
Juga untuk metode setiap pertemuannya, alangkah baiknya agar dilakukan
mix metode, yakni simulasi / praktikum dimasukan pada setiap pertemuannya,
baik ketika metode ceramah maupun tanya jawab. Setiap teori atau materi yang
dipaparkan langsung dibumbui dengan prakteknya. Tentunya untuk para jamaah
haji akan lebih mudah memahaminya.
Adapun formulasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pembinaan haji
tingkat Kabupaten Bekasi yang baik dan efektif juga efisien panitia Pelaksanaan
Bimbingan Manasik Haji Kabupaten Bekasi memanfaatkan kehadiran KBIH
sebagai lembaga yang membantu pendaftaran jamaah, mengorganisir jamaah,
serta membantu mengurus jamaah selama pelaksanaan ibadah haji baik di Tanah
Air maupun di Arab Saudi. Selain itu juga, panitia pelaksanaan bimbingan
manasik haji yang sudah berpengalaman yang memanage setiap pertemuan agar
tepat dan baik dalam memilih sarana, narasumber dan melaksanakan program
sesuai dengan pedoman yang ada menjadi formulasi Kementerian Agama
90
Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan program pembinaan haji di Kabupaten
Bekasi tahun 2016.
91
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam penjelasan
bab-bab sebelumnya mengenai penelitian penulis terhadap Implementasi
Pembinaan Calon Jamaah Haji Pada Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
Tahun 2016, maka penulis membuat kesimpulan hasil penelitian ini :
1. Dalam perencanaan program pembinaan calon jamaah haji ini ada beberapa,
diantaranya Pendataan dan pendaftaran jamaah haji, Pembentukan panitia
pelaksanaan program pembinaan calon jamaah haji tingkat Kabupaten Bekasi
& KUA Kecamatan, dan Penetapan program pembinaan calon jamaah haji.
Kementerian Agama Kabupaten Bekasi juga yang mengatur dalam
pembagian wilayah untuk pelaksanaan di KUA Kecamatan, yang pada 2016
pelaksanaan program pembinaan haji/bimbingan manasik dibagi pada 9
wilayah. Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan Keputusan Dirjen PHU
Nomor / D / 157 / 2016 yang menyebutkan bahwa kecamatan yang berhak
melaksanakan bimbingan manasik haji memiliki jumlah jamaah minimal 45
jamaah.
2. Adapun formulasi dari Kementerian Agama Kabupaten Bekasi adalah dari
Peran KBIH. KBIH ini menjadi formulasi yang utama dalam pelaksanaan
program pembinaan calon jamah haji di Kabupaten Bekasi, selain membantu
melancarkan program bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten Bekasi dan
KUA Kecamatan, KBIH juga memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan
92
teknis acara pembinaan calon jamaah haji ini, seperti pimpinan KBIH
menjadi narasumber pada pertemuan bimbingan manasik haji di kecamatan-
kecamatan, juga pada pertemuan di tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2016
dalam materi pemantapan manasik haji ini diisi oleh pimpinan KBIH Ar-
Raudhah Ibu Hj. Etty Nurhayati.
3. Impelentasi pembinaan calon jamaah haji tahun 2016 yang dilaksanakan
Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, dalam pelaksanaannya sudah sesuai
dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam SK Dirjen PHU Nomor D / 157
/ 2016 dan Surat Edaran Dirjen Haji tahun 2016 Nomor: B-
10.2391/Dj/Dt.II.I/Hj.01/05/2016. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan
sampai dengan laporan dan evaluasi kegiatan pembinaan calon jamaah haji,
baik tingkat Kabupaten maupun KUA Kecamatan.
B. Saran
1. Hendaknya dalam program pembinaan calon jamaah haji ini tidak dibedakan
antar daerah, jumlah pertemuannya ditetapkan dalam kuantitasnya karena
program ini merupakan pondasi awal untuk jamaah dalam menyesuaikan
pemahaman dan kegiatannya selama di Arab Saudi sampai pulang kembali ke
Tanah Air.
2. Untuk setiap perencanaan diharapkan untuk mendapatkan jatah waktu yang
lebih banyak, hal ini ditujukan untuk dapat lebih baik lagi dalam pelayanan
kepada jamaah pada setiap kegiatannya.
3. Untuk sarana pelaksanaan bimbingan manasik haji tingkat kabupaten
hendaknya lebih dipersiapkan lagi dan disurvei kelayakannya, agar tidak terjadi
93
perpindahan tempat pelaksanaan pada setiap pertemuannya. Hal ini untuk
memberikan kenyamanan pada jamaah haji, juga tidak merepotkan jamaah haji
untuk tidak lagi mencari-cari alamat beberapa kali setiap pertemuannya.
4. Hendaknya dalam memberikan pelayanan kepada para calon jamaah haji
terkhusus untuk pembinaan calon jamaah haji, untuk mencapai visi menjadikan
jamaah haji yang mandiri.
5. Untuk KBIH hendaknya selalu mendukung dan memberikan semangat kepada
para jamaah dalam mengikuti setiap kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh
pemerintah.
94
DAFTAR PUSTAKA
Basyuni, Muhammad. Reformasi Manajemen Haji. Jakarta: FDK Press, 2008.
Dieb Al-Bugha, Musthafa dan Mistu, Muhyidin, Al-Wafi Syarah Hadits Arba‟in
Nawawi. Penerjemah Pipih Imran Nurtsani Sukoharjo: Insan Kamil, 2014.
Gunawan, Imam Metode Penelitian Kualitatif Jakarta : Bumi Aksara, 2013
Idrus, Muhammad. Metode Penelitian Ilmu Sosial, Jakarta: Penerbit Erlangga,
2009
Kartono, H. Ahmad. Solusi Hukum Manasik dalam Permasalahan Ibadah
Haji,Jakarta: T.pn, 2015.
Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji. Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Kementerian Agama RI. Al-Qur‟an danTerjemahan, Bandung:Cipta Media, 2010.
Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji Umroh tahun 2016 Nomor D/157/2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh Kementerian
Agama Kabupaten / Kota dan KUA Kecamatan
KMA No. 14 Tahun 2012 Tengtang Penyelenggaraan Haji Reguler.
Mansur, Isa. Upaya Menggapai Haji Mabrur, Kudus: Menara Kudus, 1997.
Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya,
2000.
Mulyana, Deddy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2013
Rokhmad, H. Ali dan Choliq MT, H . Abdul, Haji Transformasi Profetik Menuju
Revolusi Mental, Jakarta: Media Dakwah, 2015
Rokhmad, Ali Manajemen Haji: Membangun Tata Kelola Haji Indonesia,
Jakarta: Media Dakwah, 2016
Sarosa, Samiaji. Penelitian Kualitatif, Jakarta: Indeks, 2012
Satori, Djam‟an dan Komariyah, Aan. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:
Alfabeta, 2015.
Setiawan, Guntur. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan,
Bandung:Remaja Rosdakarya Offset.2004
95
Surat Edaran Dirjen PHU Nomor: Dj/Dt/VII.I/1/Hj.01/2333/2015
Syamsu, Nazwar. Alqur‟an tentang Mekkah dan Ibadah Haji. Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1983.
Tim Penyusun. Pedoman Akademik Program Strata 2012/2013. Jakarta: UIN
Jakarta Press, 2012.
Usman, Husaini dan Setiadi Akbar, Purnomo. Metodologi Penelitian Sosial,
Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
Usman, Nurdin. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2002.
Yamin,Martinis.2007. Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia. Jakarta : Gaung
Persada Press Jakarta
Zaini, H. Munthe,B. dan Aryani S,A. 2008. Strategi pembelajaran aktif.
Yogyakarta: Pustaka Insan Madani
96
LAMPIRAN
Hasil Wawancara I
1. Bagaimana Kementerian Agama Kabupaten Bekasi mengimplementasikan
program pembinaan haji tahun 2016?
Dalam pelaksanaan pembinaan calon jamaah haji pada tingkat kabupaten
Bekasi ini, kami selaku pelaksana mengikuti peraturan dari pusat yang
didistribusikan melalui Kanwil Jawa Barat. Pada tahun 2016 ini Kabupaten
Bekasi mendapatkan jatah 8 kali pertemuan dibagi pada 6 kali pertemuan untuk
tingkat KUA kecamatan dan 2 kali tingkat Kabuapten Bekasi.
Kabupaten Bekasi terdiri dari 23 kecamatan dan spada musim haji 2016
ini mendapatkan kuota 1.863 jamaah. Dari 23 kecamatan ini dibagi ke dalam 9
wilayah untuk melaksanakan pembinaan calon jamaah haji tingkat KUA
kecamatan, hal ini dikarenakan peraturan dari pemerintah pusat untuk KUA
kecamatan yang berhak menyelenggarakan manasik haji minimal memiliki 45
orang jamaah. Namun kami membagi kepada 9 wilayah ini karena yang memilki
fasilitas lengkap dan memadai untuk menyelenggarakan bimbingan manasik haji
ini adalah 9 wilayah tersebut dan pembagiannya melalui letak geografi yang
Narasumber : H. A. Jaelani
Jabatan : Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah
Tempat : Gedung Kementerian AgamaKomplek Pemda
Blok E-3, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.
Waktu : 02 Februari 2017
97
saling berdekatan, makanya ada kecamatan yang kuotanya melebihi 45 namun
digabung untuk beberapa wilayah.
2. Bagaimana strategi Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dalam
memformulasikan pembinaan haji tahun 2016?
Adapun untuk strategi khusus mungkin kami memanfaatkan kehadiran KBIH di
Kabupaten Bekasi ini, terkhusus untuk penyampaian informasi kepada para calon
jamaah haji. Juga pimpinan KBIH ini memilki keahlian dan sudah mendapatkan
sertifikasi rata-ratanya sebagai pembimbing haji. Jadi dengan adanya KBIH ini
pelaksanaan pembinaan calon jamaah haji Kabupaten Bekasi sangat terbantu.
3. Darimanakah referensi yang digunakan Kementerian Agama Kabupaten
Bekasi untuk pembinaan haji tahun 2016?
Untuk referensi selama pelaksanaan pembinaan calon jamaah haji tingkat
Kabupaten Bekasi maupun KUA kecamatan kami menyesuaikan dengan Surat
Edaran yang diberikan oleh Kanwil Jawa Barat kepada Kemenag Kabupaten
Bekasi
4. Siapa yang menjadi pemateri saat pembinaan manasik haji tahun 2016?
Sesuai dengan peraturan yang ada kami memilih pemateri sesuai dengan
keahliannya, adapun Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dengan
materi Kebijakan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Dinas
Kesehatan Kabupaten Bekasi dengan Materi Kebijakan Teknis Kesehatan Haji,
dan untuk materi Pemantapan Manasik Haji kita memilih dari pimpinan KBIH
98
yang sudah mendapatkan sertifikasi pembimbing haji, pada tahun 2016 ini adalah
dari KBIH Ar-Raudhah yakni Ibu Hj. Etty Nurhayati.
Adapun untuk tingkat KUA Kecamatan juga seluruh pematerinya adalah
dari yang sudah memiliki sertifikasi pembina haji, hal ini dipastikan memalui
montioring dari perwakilan Kemenag Kabupaten Bekasi yang mendapat tugas
montioring kepada setiap wilayah penyelenggara Bimbingan Manasik tingkat
KUA kecamatan.
5. Apasaja materi yang diberikan kepada jamaah dalam pembinaan haji tahun
2016?
Mengenai materi kan sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, untuk 8
pertemuan itu sudah ditentukan apa saja materinya, baik tingkat Kabupaten/kota
maupun KUA kecamatan, juga sampai kepada jam pertemuan dan metodenya
sudah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui surat edaran.
6. Apakah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi memiliki sarana untuk
pelaksanaan Pembinaan Haji tahun 2016?
Untuk sarana kami memiliki memiliki seperti miniatur Masjidil Haram,
Ka‟bah Mini, manequin (untuk kain ihram), buku paket bimbingan manasik haji.
Namun untuk tempatnya kami belum memiliki tempat paten yang khusus untuk
menjadi tempat pelaksanaan pembinaan calon jamaah haji untuk tingkat
Kabupaten Bekasi. Hal ini menjadikan pelaksanaan pembinaan calon jamaah haji
pada tahun 2016 ini menggunakan 2 tempat yang berbeda, yang , pertemuan
pertama tanggal 18 Juli 2016 diselenggarakannya di OSO Sport Centre Dojo KKI
99
Perum Grand Wisata, dan pertemuan manasik haji massal yang kedua
diselenggarakan di Gedung Serba Guna Wibawa Mukti.
7. Apakah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi memiliki alat peraga berupa
ka’bah mini untuk pelaksanaan Pembinaan Haji tahun 2016?
Ya kami memiliki alat peraga tentunya, karena alat peraga ini adalah salah
satu kewajiban yang ada dalam pelaksanaan pembinaan calon jamaah haji, hanya
saja tadi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi belum memiliki tempat
khusus untuk pelaksanaan pembinaan calon jamaah haji.
8. Bagaimana pelaksanaan bimbingan manasik haji di kecamatan-kecamatan
Kabupaten Bekasi tahun 2016?
Kalau pelaksanaan di kecamatan kita bagi kepada 9 wilayah seperti yang
sudah dijelaskan tadi, dari 23 kecamatan kita bagi kepada 9 wilayah. Adapun
pelaksanaannya itu menjadi tanggung jawab panitia perwilayah, sedangkan dari
Kemenag Kabupaten untuk pelaksanaan tingkat KUA Kecamatan hanya beberapa
tugas saja, seperti penetapan SK kepanitiaan pelaksanaan bimbingan manasik per
wilayah, memberikan informasi surat edaran untuk pelaksanaannya dan ketika
pelaksanaan bimbingan manasik di kecamatan sebagai pihak yang melakukan
monitoring
100
Hasil Wawancara II
1. Apakah bapak/ibu mendapatkan pembinaan haji?
Ya, kami mendapatkan pembinaan haji. Tingkat KUA kecamatan
dan Kabupaten Bekasi.
2. Apakah bapak/ibu mendapat pembinaan manasik haji sebanyak 8
kali?
Iya juga, di KUA Kecamatan sebanyak 6 kali dan 2 kali di
Kabupaten, yang massal bersama seluruh calon jamaah haji Kabupaten
Bekasi.
3. Siapakah yang menjadi pemateri pada saat pembinaan haji?
Narasumbernya di KUA itu perwakilan dari KBIH, di Kabupaten
juga Ibu Hj. Ety Nurhayati beliau juga sebagai pimpinan KBIH.
Narasumbernya saya rasa sudah cukup bagus, pembawaan materinya
mudah untuk dipahami, dan juga dibantu dengan sarana seperti sound dan
alat peraga lainnya yang mendukung
Narasumber : H. Dudus Misbahudin
Jabatan : Jamaah Haji Kabupaten Bekasi Tahun 2016
Tempat : Kp.Telajung, Kecamatan Cikarang Barat.
Waktu : 13 September 2017
101
4. Bagaimana pelaksanaan pembinaan haji Kabupaten Bekasi menurut
Bapak/Ibu?
Sudah baik, pada dasarnya pelaksanaan tingkat kabupaten ini
dilakukan dengan massal, seluruh jamaah dari kecamatan-kecamatan se-
Kabupaten Bekasi digabungkan dalam satu tempat dan satu waktu hal ini
yang harus menjadi perhatian, karena masih terdapat beberpa rekan
jamaah yang sibuk sendiri saat pelaksanaan bimbingan manasik, ibaratkan
yang di depan (narasumber) menerangkan yang di belakang ikut bicara
(jamaah), namun untuk pelayanan dan fasilitas sudah cukup baik karena
ada ka‟bah, buku panduan, juga layar infokus yang digunakan saat
pelaksanaan. Konsumsi yang diberikan juga sesuai, ada snack dan nasi
box.
102
Tabel Jadwal Pembinaan Calon Jamaah Haji Kabupaten Bekasi
2016/1437H
No. Hari/Tanggal waktu Jumlah
Jamaah Penyelenggara Materi
Tempat
Kegiatan
1. Senin
18-Jul-16
07.30 s.d
Selesai
1859
jama‟ah
Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi
Kebijakan
Pemerintah
tentang
penyelenggaraan
Ibadah haji dan
teknis kesehatan
OSO Sport
Centre Dojo
KKI Perum
Grand Wisata
2. Senin
01-Agust-16
07.30 s.d
Selesai
Pembentukan
Kloter
Pemantapan
Manasik
GSG Wibawa
Mukti,
Cikarang
Pusat.
Sumber : arsip data manasik haji 2016 Seksi PHU Kemenag Kabupaten Bekasi.
Tabel Jadwal Pembinaan Calon Jamaah Haji KUA Kecamatan Se-Kabupaten
Bekasi 2016/1437H
No. Hari/Tanggal waktu Jumlah
Jamaah Penyelenggara Materi
Tempat
Kegiatan
1
Pertemuan 1
Minggu
17/07/2016
07.30 s.d
Selesai
Wilayah 1 Peremuan 1
Bimbingan Manasik
Haji Pembentukan Karu
Karom
Attaqwa 67 Taruma Jaya
160 Babelan
2
Pertemuan 2
Selasa
19/07/2016
Wilayah 2 Pertemuan 2
Bimbingan Tata Cara
Pelaksanaan Haji dan
Umrah
Arrahmah Suka
Bakti
45 Tambun Utara
37 Tambalang
31 Sukawangi
Wilayah 3
Masjid Raya Jati
Mulya
3
Pertemuan 3
Kamis
21/07/2016
323 Tambun Selatan
Wilayah 4 Pertemuan 3
Proses Perjalanan
Ibadah Haji
Nurul Huda
Suka Tani
42 Muara Gembong
53 Suka Tani
31 Suka Karya
4
Pertemuan 4
Sabtu
21/07/2016
29 Cabang Bungin
103
77 Karang Bahagia Pertemuan 4
Bimbingan Pelaksanaan
umrah
Wilayah 5
Nurut Taqwa
Kalijaya 160 Cikarang Barat
39 Setu
5
Pertemuan 5
Minggu
24/07/16
Wilayah 6
AlBarkah
Tanjung Sari 159 Cikarang Utara
Wilayah 7 Pertemuan 5
Bimbingan Pelaksanaan
Ibadah Umrah, Ibadah
Haji, dan Adab berhaji.
DARUNNIDA
Karang Sari
78 Cikarang Timur
37 Kedungwaringin
69 Pebayuran
6
Pertemuan 6
Selasa
26/07/16
Wilayah 8
AlAmir Serang
BAru
113 Cikarang Selatan Pertemuan 6
Pelaksanaan
Arba‟in/ziarah
Hikmah ibadah haji.
62 Serang Baru
62 Cibarusang
15 Bojong Mangu
64 Cikarang Pusat
Wilayah 9
AlBarkah 106 Cibitung
Sumber : arsip data manasik haji 2016 Seksi PHU Kemenag Kabupaten Bekasi.
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
Ruang Seksi PHU Kemenag Kabupaten Bekasi
123
Pembinaan Haji Tingkat Kabupaten Bekasi Tahun 2016 di Stadion
Wibawa Mukti.
124
Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Calon Jamaah Haji Tingkat Kabupaten Bekasi
2016
