ii - eprints.unisbank.ac.ideprints.unisbank.ac.id/4986/1/SKR.V.05.52.1670-14.05.52.0160.pdf ·...

v

MOTTO

Sabar memiliki dua sisi, sisi yang satu adalah sabar, sisi yang lain adalah

bersyukur kepada Allah.

(Ibnu Mas’ud)

Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.

(Khalifah ‘Umar)

Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau

menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau

harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila

dibelanjakan.

(Sayidina Ali bin Abi Thalib)

Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya,

ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka

perbuatan itu buruk.

(Imam An Nawawi)

Orang yang banyak ketawa itu kurang wibawanya. Orang yang suka menghina

orang lain, dia juga akan dihina. Orang yang mencintai akhirat, dunia pasti

menyertainya.

Barangsiapa menjaga kehormatan orang lain, pasti kehormatan dirinya akan

terjaga.

(Sayidina Umar bin Khattab)

Antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah :

Hatinya selalu berniat suci. Lidahnya selalu basah dengan zikrullah, Kedua

matanya menangis kerana penyesalan (terhadap dosa), Segala perkara dihadapinya

dengan sabar dan tabah., Mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan

dunia.

(Sayidina Utshman bin Affan)

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayah, Kakak dan adik yang selalu mendoakan yang terbaik untuk Irfan,

dan yang tercinta Almh. Ibu yang percaya suatu saat nanti anaknya akan

menajdi orang yang berguna.

2. Dosen pembimbing saya Bapak MARYONO,SE,A.Kp, M.M., Ak yang

telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dalam

penyusunan skripsi ini.

3. Seluruh Anggota BAI_AL’IKHSAN, dan khusunya Angkatan 2014 yang

sebagian sudah wisuda duluan, selalu bangga terhadap kalian dari awal

kenal sampai saat ini

4. Seluruh CREW CN_Tlogosari, yang sudah menjadi teman baru, kawan

dan sahabat saya.

5. Teman seangkatan saya “TIM HORE AKUNTANSI SORE 2014” yang

selalu mendukung agar skripsi saya cepet selesai.

Penulis,

Irfan Ali Mustofa

vii

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh

kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah,

penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan metode random sampling

dalam pemilihan sampel, dengan kriteria adalah Pejabat Eselon III dan IV pada

Dinas dan Badan di Kabupaten Blora dipilih sebagai responden dengan alasan

unutk melihat kinerja manajerial dalam Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Data

yang digunakan adalah data primer dengan metode yang digunakan adalah metode

kuesioner. Kuesioner yang diolah sebanyak 93 responden. Data yang diperoleh

akan dianalisa menggunakan uji kelayakan instrumen, uji asumsi klasik, regresi

linier berganda dan uji model penelitian. Kompetensi sumber daya manusia,

penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah,

sedangkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif dan

signifikan

Kata kunci :Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi

keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan

sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan daerah.

viii

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the

influence of human resource competencies, the application of regional financial

accounting systems, the application of government accounting standards and

internal control systems to the quality of local government financial reports in the

Blora District Regional Device work Units. This study uses a random sampling

method in the selection of samples, with criteria that are Echelon III and IV

Officials in the Office and Agency in Blora Regency chosen as respondents for the

reason of seeing managerial performance in the Quality of Regional Financial

Reports. The data used is primary data with the method used is a questionnaire

method. Questionnaires were processed as many as 93 respondents. The data

obtained will be analyzed using the instrument feasibility test, classic assumption

test, multiple linear regression and research model test. Competence of human

resources application of government accounting standards and internal control

systems influence positive signigicant the quality of regional financial reports,

and application of regional financial accounting systemss influence Negative

signigicant the quality of regional financial reports

Keywords : Competence of human resources, application of regional financial

accounting systems, application of government accounting standards

and internal control systems, quality of regional financial reports.

ix

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala

,Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad

Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam beserta para sahabatnya. Alhamdulillah berkat

rahmat dan karunia yang Allah berikan,sehingga dapat menyelesaikan penelitian

dan skripsi yang berjudul : “PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA

MANUSIA, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH,

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi

salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi Strata satu (S-

1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Blora dengan data yang memadai.

Hasil penelitian memberikan bukti bahwa Kualitas Sumber daya manusia,

penerapan SAKD, penerapan SAP dan pengendalian internal berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun penelitian ini juga memiliki

keterbatasan dari aspek metodologis. Oleh karena itu pembaca yang budiman

yang berminat pada kajian penelitian ini dipergunakan sebagai referensi

selanjutnya.

Dalam proses penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi

ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat

bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis

ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Safik Faozi, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Stikubank

Semarang.

2. Dr. Euis Soliha, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Stikubank Semarang.

3. Ibu Cahyani Nuswandari, SE., M.Si., Ak., CA Selaku Ketua Program

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank

Semarang.

x

4. Bapak Maryono ,SE,A.Kp, M.M., Ak selaku dosen pembimbing dan

penguji yang telah banyak mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk

memberikan arahan dan masukan kepada saya dalam menyelesaikan

laporan skripsi ini.

Semarang, 3 September 2018

(Irfan Ali Mustofa)

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ iii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA SEKRIPSI .........................................iv

HALAMAN MOTO ........................................................................................ v

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................vi

ABSTRAK ................................................................................................... vii

ABSTRACK .................................................................................................. viii

KATA PENGANTAR ....................................................................................ix

DAFTAR ISI ..................................................................................................xi

DAFTAR TABEL ........................................................................................ xiv

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xv

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xvi

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah........................................................................... 8

1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................ 9

1.4 Manfaat Penelitian .......................................................................... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... 10

2.1 Landasan Teori ............................................................................. 11

2.1.1 Stewardship Teory .............................................................. 11

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah................................ 13

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia ..................................... 14

2.1.4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.................................... 15

2.1.5 Standar Akuntansi Pemerintahan ......................................... 16

2.1.6 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ............................ 17

2.2 Penelitian Terdahulu ..................................................................... 18

2.3 Pengembangan Hipotesis .............................................................. 21

xii

2.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .......................... 21

2.3.2 Pengaruh Penerapan SAKD terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah ...................................................... 21

2.3.3 Pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah ...................................................... 22

2.3.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal

Pemerintahterhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah ......................................................................................... 23

2.4 Kerangka Penelitian ...................................................................... 24

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................. 25

3.1 Objek Penelitian ........................................................................... 26

3.2 Populasi Penelitian ....................................................................... 25

3.3 Jenis dan Sumber Data .................................................................. 26

3.4 Metode Pengumpulan Data ........................................................... 27

3.5 Definisi Konsep, Operasional dan Pengukuran Variabel ............... 27

3.5.1 Sumber Daya Manusia (SDM) (X1) .................................... 28

3.5.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) (X2) ............. 28

3.5.3 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X3) ...................... 29

3.5.4 Sistem Pengendalian Internal (SPI) (X4) ............................. 29

3.6 Uji Kompetensi Data .................................................................... 31

3.6.1 Uji Validitas ........................................................................ 32

3.6.2 Uji Realibitas ...................................................................... 32

3.7 Uji Normalitas .............................................................................. 32

3.8 Uji Asumsi Klasik ........................................................................ 33

3.8.1 Uji Multikolinieritas ............................................................ 33

3.8.2 Uji Heteroskedastisitas ........................................................ 34

3.8.3 Uji Regresi Linier Berganda ................................................ 34

3.9 Uji Kelayakan Model .................................................................... 35

3.9.1 Uji Koefisien Determinasi ................................................... 35

xiii

3.9.2 Uji F ................................................................................... 35

3.10 Uji Hipotesis ............................................................................... 36

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .................................................. 37

4.1 Populasi dan Sampel ..................................................................... 37

4.2 Deskripsi Profil Responden........................................................... 39

4.3 Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian ........................................ 40

4.3.1 Deskriptif Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia ...... 41

4.3.2 Deskriptif Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ..... 43

4.3.3 Deskriptif Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan .......... 45

4.3.4 Deskriptif Variabel Sistem Pengendalia Internal.................. 46

4.3.5 Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah ..... 48

4.4 Uji Kompetensi Data .................................................................... 49

4.4.1 Uji Validitas ....................................................................... 49

4.4.2 Uji Reliabilitas .................................................................... 51

4.5 Uji Normalitas .............................................................................. 51

4.6 Uji Asumsi Klasik ........................................................................ 52

4.6.1 Uji Moltikolinearitas ........................................................... 52

4.6.2 Uji Heteroskedastisitas ........................................................ 53

4.7 Analisis Regresi Berganda ............................................................ 54

4.8 Uji Koefisien Determinasi ............................................................ 56

4.9 Uji Statistik F ............................................................................... 57

4.10 Uji Hipotesis (Uji T) dan Pembahasan ........................................ 57

BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI ........................ 63

5.1 Simpulan ...................................................................................... 63

5.2 Keterbatasan Penelitian ................................................................. 64

5.3 Implikasi....................................................................................... 64

5.4 Rekomendasi Penelitian Yang Akan Datang ................................. 65

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 66

LAMPIRAN .................................................................................................. 69

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Research Gap Penelitian Terdahulu ................................................ 20

Tabel 3.1 Daftar Badan Daerah di Kabupaten Blora ....................................... 25

Tabel 3.2 Daftar Dinas Daerah di Kabupaten Blora ........................................ 26

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel ......................................................... 29

Tabel 4.1 Penyebaran Kuesioner .................................................................... 38

Tabel 4.2 Profil responden ............................................................................. 39

Tabel 4.3 Jawaban Responden pada Variabel Kompetensi Sumber Daya

Manusia ......................................................................................... 41

Tabel 4.4 Jawaban Responden pada Variabel Penerapan Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah .......................................................... 43

Tabel 4.5 Jawaban Responden pada Variabel Standar Akuntansi

Pemerintahan ................................................................................. 45

Tabel 4.6 Jawaban Responden pada Variabel Sistem Pengendalian

Internal .......................................................................................... 46

Tabel 4.7 Jawaban Responden pada Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Daerah ........................................................................................... 48

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas .......................................................................... 50

Tabel 4.9 Hasil Uji Realibilitas ...................................................................... 51

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas ..................................................................... 52

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas .......................................................... 53

Tabel 4.12 Hasil Uji Glejser ........................................................................... 54

Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda ........................................ 55

Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi ................................................... 56

Tabel 4.15 Hasil Uji F .................................................................................... 57

Tabel 4.16 Hasil Uji T.................................................................................... 58

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ................................................................... 24

xvi

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Pengisian Kuesioner ..................................... 70

Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Riset Tugas Akhir / Skripsi ..................... 76

Lampiran 3. Surat Ijin Riset / Survey BAPPEDA ........................................... 77

Lampiran 4. Surat Keterangan membagikan quesioner di Bappeda................. 78

Lampiran 5. Surat Keterangan membagikan quesioner di Disdalduk-KB ........ 79

Lampiran 6. Surat Keterangan membagikan quesioner di Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora........................................80

Lampiran 7. Surat Keterangan membagikan quesioner di Dinas

Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Blora ......................................................................................... 81

Lampiran 8. Surat Keterangan Lembar Disposisi ........................................... 82

Lampiran 9. Surat Keterangan membagikan quesioner di Kantor Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora ....................................... 83

Lampiran 10. Surat Keterangan membagikan quesioner di Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora ...................................... 84


Lingkungan Hidup Kabupaten Blora ......................................... 85

Lampiran 12. Tabulasi Responden ................................................................. 86

Lampiran 13. Hasil Output SPSS ................................................................. 101

Lampiran 14. Lembar Bimbingan Skripsi....................................................... 106

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelanggaraan

pemerintah yang baik (good governance), telah mendorong pemerintah

pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

sebelumnya, melalui suatu pertanggungjawaban yang dilakukan secara

periodik.

Pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban

menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi

keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai

akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial,

maupun politik. Pemerintah pusat maupun daerah, harus mampu untuk

menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak

publik, yaitu hak untuk tahu (right to know), hak untuk diberi informasi

(right to be informed), dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard

and to be listened to) Surastiani (2015)

Masih terbukti adanya laporan keuangan pemerintah yang belum

menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan penyimpangan-

2

penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh badan pemeriksa keuangan

(BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat

tuntutan masyarakat terhadap penyelanggaran pemerintah yang baik. Hal itu

juga yang akan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk

menetapkan akuntabilitas publik. Untuk menetapkannya dibutuhkan kualitas

informasi laporan keuangan daerah yang baik.. Fenomena yang terjadi di

lapangan menunjukan bahwa dari hasil pemeriksaan BPK IHPS I Tahun

2017, HASIL pemeriksaan BPK atas 537 LKPD mengungkapkan 6.053

kelemahan SPI yang terdiri atas 2.156 permasalahan kelemahan sistem

pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.657 permasalahan kelemahan

sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan

1.240 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern.

(www.bpk.go.id / IHPSI - 2017). BPK mengungkapkan Permasalahan

kelemahan SPI secara umum terjadi antara lain karena:

1. Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan

pembinaan pemahaman akuntansi dan pelaporan kepada pelaksana

tugas, serta belum optimal dalam melakukan pengawasan dan

pengendalian.

2. Petugas pelaksana tidak cermat/ tidak tertib dalam melaksanakan tugas.

3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang cermat.

4. Menelaah Rencana Kerja dan Anggaran SKPD terkait dengan

penganggaran pendapatan dan belanja BOS.

3

5. Pejabat yang bertanggung jawab belum sepenuhnya memedomani

ketentuan peraturan terkait dengan pendapatan dan belanja.

6. TPKD kurang optimal dalam melaksanakan penyelesaian kerugian

daerah.

Laporan keuangan adalah proses akuntansi yang terstruktur dalam satu

periode akuntansi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh

berbagai pihak (Harefa, 2014). Pengelolaan keuangan pemerintah daerah

hanya dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance goverment) yaitu pengeloal keuangan yang dilakukan secara

transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan

keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, informasi yang

terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) harus

bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemakai.

Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan

keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya

dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya. Kompetensi

sumber saya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk

merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang

bersangkutan.

Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi

dalam menyelesaikan kinerjannya. Sumber daya manusia yang tidak

memiliki kompetensi tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya secara

4

efesien, efektif dan ekonomis.Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak

akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan

adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan

keuangan akan dapat di hemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut

telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus

dikerjakan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan

disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan

maka akan semakin baik dalam pengambilan keputusan

Hasil penelitian yang dilakukan Ihsanti (2017), Pujanira (2017), Putri

(2017), Ramadhani (2017) dan Utama (2017) menyatakan bahwa

kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan. Berbanding terbalik dengan penelitian yang

dilakukan Nugraheta (2017) yang membuktikan kompetensi sumber daya

manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem

akuntansi. Di mana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah

dibutuhkan suatu sistem akutansi keuangan daerah. Sistem akutansi

keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal

pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD (Permendagri No.59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi

belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan

keuangan.

5

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi laporan keuangan

yang disusun oleh pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh

karena itu informasi dalam laporan harus berkualitas, dan informasi laporan

keuangan yang dipublikasikan secara wajar. Jika laporan keuangan yang

dipublikasikan buruk, artinya laporan keuangan tersebut dihasilkan dari

sistem akuntansi yang buruk sehingga didalamnya mengandung kesalahan

yang material dalam penyajian, tidak disusun sesuai dengan standar

pelaporan, dan tidak tepat waktu dalam penyampaiannya maka hal itu akan

berdampak buruk bagi para pengguna laporan dan pihak penyaji laporan itu

sendiri (Rahayu dkk, 2014).

Dari penelitian Nugraheta (2017), Pujanira (2017), Ramadhani (2017)

dan Utama (2017) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan

daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian berbeda dilakukan oleh Ihsanti (2017) dan Putri (2017) yang

menyatakan Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Akuntansi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam

memberikan informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan

kinerja finansial. Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi terciptanya

transparansi dan akuntanbilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan

pemberian informasi dan pengunkapan atas aktivitas dan kinerja finansial

pemerintah daerah kepada pihak pihak yang berkepentingan. Terkait dengan

tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, pemerintah bertanggung

6

jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku

kepentingannya (Stakeholder).

Suatu pemerintah yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan

akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam

lingkungan pemerintahan. Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

diharapkan agar semuanya berjalan terstruktur dan sesuai pedoman yang

berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan

akurat terutama laporan keuangan keberadaannya sangat penting dan

dibutuhkan untuk dipertanggungjawabannya. Oleh karena itu dengan

adanya Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah harus menetapkan dan

mempraktekkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka

membentuk suatu tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

(Rahayu dkk, 2014).

Menurut penelitian Nugraheta (2017), Pujanira (2017) dan Putri

(2017) penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan

terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan

Inapty dan Martiningsih (2016) menyatakan Penerapan standar akuntansi

pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan

sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga kualitas yang dihasilkan dari

laporan keuangan terus meningkat. Namun kenyataannya tidak semua

pegawai di pemerintahan memahami sistem akuntansi keuangan daerah

7

tersebut. Banyak laporan keuangan yang mendapatkan opini tidak wajar dan

disclaimer karena dalam penyusunannya belum sesuai dengan standar yang

telah ditetapkan dan belum memenuhi kelengkapan yang telah ditentukan

serta kurangnya bukti-bukti transaksi yang telah ditemukan.

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan,

mengawasi, dan mengukur sumber daya organisasi, serta berperan penting

dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Penelitian hasil

Putri (2017) dan Utama (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian

intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sedangkan Ramadhani (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian

intern berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Adanya permasalahan yang diungkapkan BPK dan masih banyak

peneliti terdahulu yang menemukan hasil berbeda terkait dengan sistem

pengendalian intern. Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan

bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih

belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan.

Berdasarkan latar belakang perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan

berbagai permasalahan serta fenomena yang terkait kualtas laporan

keuangan pemerintah daerah, maka penulis tertarik unutk melakukan

penelitian kembali dan menemukan konsistensi hasil yang akan dipakai

dalam penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini peneliti memilih

Kabupaten Blora sebagai tempat penelitian

8

Penulis tertarik unutk melakukan penelitian kembali dan menemukan

konsistensi hasil yang akan dipakai dalam penelitian selanjutnya. Dalam

penelitian ini peneliti memilih Kabupaten Blora sebagai tempat penelitian.

Peneliti memilih Kabupetan Blora sebagai tempat penlitian dikarenakan

dengan banyaknya permasalahan yang diungkapkan BPK atas laporan

keuangan pemerintah daerah pada tahun 2017 namun diantara pemerintah

daerah lain yang laporan keuangannya terdapat masalah, Kabupaten Blora

merupakan salah satu pemerintah daerah yang laporan keuangan pemerintah

Daerahnya mendapatkan opini dari badan pemerikasa keuangan (BPK) yaitu

wajar tanpa pengecualian (bppkad.blorakab.go.id)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah.?

2. Bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?

3. Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?

4. Bagaimana Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti dan menjelaskan Pengaruh Kompetensi Sumber Daya

Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

9

2. Untuk meneliti dan menjelaskan pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah.

3. Untuk meneliti dan menjelaskan pengaruh Pengaruh Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah.

4. Untuk meneliti dan menjelaskan pengaruh Pengaruh Sistem

Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

referensi bagi penelitian yang akan datang serta dapat memberikan

perbandingan dalam mengadakan penelitian terkait dengan faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi yang berkaitan dengan apa saja yang dapat

mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Baik

untuk Instansi Pemerintahan, Pemerintah daerah maupun informan yang

membutuhkan informasi tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

10

3. Manfaat Kebijakan

Tujuan dari penelitian ini yaitu agar hasil dari penelitian dapat

dimanfaatkan dan digunakan oleh instansi Pemerintah sebagai

penambah referensi untuk mengambil kebijakan yang berhubungan

dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Stewardship Theory

Stewardship theory menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan

situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan

lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi.

Asumsi filosofi mengenai teori stewardship dibangun berdasarkan sifat

manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung

jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya.

Dengan kata lain, stewardship theory memandang bahwa manajemen dapat

berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun

shareholders pada khususnya (Daniri 2005). Teori ini menggambarkan

hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.

Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara

maksimalisasi utilitas principals dan manajemen. Teori stewardship dapat

diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti

organisasi pemerintahan dan non profit lainnya. (Haliah, 2012).

LKPD merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan

good governance. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam 12 pembuatan

LKPD, Pemerintah Daerah harus mengungkapkan secara jelas dan rinci

terkait data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan.

12

LKPD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah akan bermanfaat bagi berbagai

kalangan pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Pihak-pihak

tertentu dapat memanfaatkan LKPD tersebut untuk membuat keputusan-

keputusan ekonomi. Pada awal perkembangannya, akuntansi organisasi

sektor publik bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara

stewards dengan principals. Akuntansi sebagai alat penggerak akuntansi

serta diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, adanya spesialisasi

dalam akuntansi serta perkembangannya dalam organisasi sektor publik,

selaku principals sangat sulit untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi

pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi

pengelolaan sangat jelas. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

serta pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan Negara, peran

akuntansi sangat diperlukan.

Secara prinsip akuntansi merupakan alat pengendalian diri, sebagai

sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya manusia

dan keuangan. Dengan adanya keterbatasan, pemilik sumber daya

menyerahkan amanah pengelolaan sumber daya kepada pihak lain

(stewards/manajemen) yang lebih siap. Kontrak hubungan antara principals

dengan stewards didasari dengan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan

organisasi. Stewardship theory merupakan model yang dapat diterapkan

dalam organisasi sektor publik.

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu manajerial

mampu membuat pertanggungjawaban Laporan Keuangan Sebagai Bentuk

13

Pertanggungjawaban Kepada Publik, dapat menjelaskan pengendalian diri

internal sebagai sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber

daya manusia dan keuangan, dapat melihatkan pengaruh kinerja manajerial

dalam meningkatkan dan tercapainyan Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah yang baik.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kepada

Publik. Laporan keuangan pemerintah daerah, yang terdiri atas Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan

keuangan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

penggunaan dana publik (APBD). DPRD selaku wakil rakyat yang diserahi

untuk melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi

pengawasan, wajib memberikan penilaian atas laporan keuangan yang

disampaikan kepala daerah. Penilaian dilakukan berdasarkan laporan hasil

pemeriksaan (LHP) BPK, tentunya untuk menilai tingkat ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan, ketaatan terhadap standar akuntansi,

penilaian terhadap tingkat ekonomi dan efisiensi penggunaan anggaran

(APBD) atau kinerja organisasi.

Untuk menyusun laporan keuangan ini, Pemerintah Daerah mengacu

pada Standar Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 24 Tahun 2004) Tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan realisasi anggaran

menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi

yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan

14

antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Sementara

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah

mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Sedangkan Laporan Aliran/Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan

dengan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan

transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,

pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah periode tertentu.

Adapun Catatan Atas Laporan Keuangan berisi penjelasan naratif atau

rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca,

dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga menyajikan

informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh pemerintah

daerah dan informasi lain yang diharuskan dan diajurkan untuk diungkapkan

di dalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang

diperlukan untuk menghasilkan laporan secara wajar.

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumberdaya

manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup

memadai. untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam

melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of

responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut.

Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu

pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber

15

daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman

mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang

disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin

cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal

pengambilan keputusan

2.1.4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan system

akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standard an prosedur

yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk

menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan

digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk

mengambil keputusan ekonomi. Sehingga dimensi dari Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

2. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

3. Sistem Akuntansi Sumber Daya Manusia, dan

4. Sistem Teknologi Informasi.

2.1.5 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan

Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP) dan Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD). Laporan

keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah Laporan

16

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan

Keuangan.Basis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah :

1. SAP Berbasis Kas

Basis Akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan

pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan

pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk

pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti pendapatan

diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah

atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan

dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan (PP

No.71 tahun 2010).

2. SAP berbasis Akrual

SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan,

beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis

akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam

pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan

dalam APBN/APBD.

Basis Akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana

diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian

atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa

memerhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar (PP No.71

tahun 2010).

17

SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah

yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di

lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan

perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan

laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010).

2.1.6 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefenisikan Sistem

Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan

yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai

untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, peng-amanan aset negara, dan ketaatan ter-hadap per-aturan

perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara

menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan

dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah:

1. Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan

efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah.

2. Keandalan pelaporan keuangan.

3. Pengamanan aset negara.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

18

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Inapty dan Martiningsih (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh

peneraoan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran

audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil

penelitiaanya membuktikan penerapan standar akuntansi pemerintahan

tidak berpengaruh terhadapa kualitas LKPD, sedangkan kompetensi

aparatur dan peran audit internal berpengaruh dan tidak signifikan

terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

2. Abdul Aziz Ramadhani (2017) meneliti tentang pengaruh kompetensi

sumber daya manusia , penerapan SAKD, pemanfaatan TI, Sistem

pengendalian internal dan kompetensi Staf terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah di Kota Surabaya, hasil pnelitiannya

membuktikan sistem pengendalian tidak berpengaruh terhadap kualitas

LKPD, sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan

SAKD berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

3. Imelda Ihsanti (2017) meneliti tentang pengaruh kompetensi sumber daya

manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap

kualitas laporan keuangan daerah (studi empiris pada SKPD Kab. Lima

Puluh Kota). Hasil penelititannya membuktikan kompetensi sumber daya

manusia berpengaruh terhadapa kualitas laporan keuangan daerah

sedangkan penerapan SAP tidak berpengaruh.

4. Mega Andani Putri (2017) meneliti tentang pengaruh kompetensi sumber

daya manusia, penerapan SAKP, penerapan SAP dan pengendalian intern

19

terhadap laporan keuangan daerah Kota Semarang. Hasil penelitiannya

membuktikan bahwa Penerapan SAP tidak berpengaruh terhadap laporan

keuangan daerah, sedangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia,

Penerapa SAP dan pengendalian intern berpengaruh terhadap laporan

keuangan daerah.

5. Putriani Pujianira (2017) meneliti tentang Pengaruh kompetensi sumber

daya manusia, penerapan SAP dan penerapan SAKD terhadap kualitas

Laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DIY. Hasil penelitiannya

membuktikan kompetensi SDM, penerapa SAP dan Penerapan SAKD

berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

6. Reno Julia Utama (2017) meneliti tentang kompetensi sumber daya

manusia, pemanfaatan TI, Penerapan SAKD dan sistem pengendalian

internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten

Indragili Hulu. Hasil penelitiannya Kompetensi sumber daya manusia,

penerapan SAKD dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadapa

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

7. Ulfa Rima Nugraheta (2017) meneliti tentang pengaruh kompetensi

sumber daya manuisa, sistem pengendalian intern, dan penerapan standar

akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah Kota Surakarta. Hasil penelitiannya membuktikan kompetensi

sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sistem pengendalian internal

dan penerapan SAP berpengaruh.

20

Tabel 2.1

Research Gap Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadapa Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

No. Tahun Peneliti Arah Hubungan

1 2017 Ihsanti berpengaruh positif signifikan

2 2017 Nugraheta tidak berpengaruh signikan

3 2017 Pujanira berpengaruh positf signifikan

4 2017 Putri berpengaruh positif signikan

5 2017 Ramadhani berpengaruh positif signikan

6 2017 Utama berpengaruh positif signikan

2. Pengaruh variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadapa Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah


1 2017 Ihsanti tidak berpengaruh signifikan

2 2017 Nugraheta berpengaruh positif signikan

3 2017 Pujanira berpengaruh positif signikan

4 2017 Putri Tidak berpengaruh signikan

5 2017 Ramadhani berpengaruh positif signikan

6 2017 Utama berpengaruh positif signikan

3. Pengaruh variabel Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah terhadapa Kualitas



1 2016 Inapty dan

martinigsih tidak berpengaruh signifikan

2 2017 Nugraheta berpengaruh positif signifikan

3 2017 Pujanira berpengaruh positif signifikan

4 2017 Putri berpengaruh positif signifikan

4. Pengaruh variabel Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadapa Kualitas Laporan



1 2017 Putri berpengaruh positif signifikan

2 2017 Ramadhani tidak berpengaruh signikan

3 2017 Utama berpengaruh positif signifikan

21

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan


SDM merupakan human capital di dalam organisasi.Human capital

merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang

dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan economic

rent. Human capital meruapakan sumber inovasi dan gagasan (Nurillah dan

Muid, 2014)

Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu

pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber

daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman

mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang

disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin

cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal

pengambilan keputusan (Wati dkk, 2014). Berdasarkan uraian diatas,

hipotesis kedua dari penelitian ini adalah :

H1 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

2.3.2 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas


Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian

prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,

sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban

22

APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi

komputer (Permendagri No.59 Tahun 2007).

Sistem akuntansi yang digunakan pada akuntansi pemerintah adalah

sistem desentralisasi. Desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan atau

pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah, manajemen, dan

pengambilan keputusan dari tingkat daerah (Nurillah & Muid, 2014).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah

satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas dan nyata dan

bertanggung jawab.Uraian ini menunjukkan bahwa keuangan daerah harus

dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat

dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk

kepentingan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005

pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan

dan manfaat untuk masyarakat (Nurillah, 2014)

H2 : Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap

kualitas laporan keuangan daerah

2.3.3 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas


Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah menjamin bahwa laporan

keuangan ketentuan yang berlaku.Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

23

merupakan standar yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi

kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para

penggunannya.Informasi yang berguna merupakan indikator bahwa laporan

keuangan memenuhi kualifikasi informasi.

H3 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2.3.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas


Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan

keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah

daerah belum memenuhi karakteristik/ nilai informasi yang disyaratkan.

Banyak laporan keuangan yang mendapatkan opini tidak wajar dan

disclaimer karena dalam penyusunannya belum sesuai dengan standar yang

telah ditetapkan dan belum memenuhi kelengkapan yang telah ditentukan

serta kurangnya bukti-bukti transaksi yang telah ditemukan Badan

Pemeriksaan Keuangan Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan

prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau

menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya

hukum dan peraturan yang berlaku.

H4 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Daerah.

24

2.4 Kerangka Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

KOMPETENSI SDM (H1)

PENERAPAN SAKD (H2)

PENERAPAN SAP (H3)

PENGENDALIAN

INTERNAL (H4)

KUALITAS LAPORAN

KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

25

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat

Daerah) pemerintah Kabupaten Blora. Penelitian ini dilakukan Kabupaten

Blora. Respoenden penelitian adalah pejabat Eselon III dan IV pada Dinas

dan Badan di Kabupaten Blora dipilih sebagai responden dengan alasan

unutk melihat kinerja manajerial dalam Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

3.2 Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Dinas dan Badan di Kabupaten Blora yang berjumlah 25 terdiri dari 19

Dinas Daerah dan 6 Badan Daerah. Metode pengambilan sampel

menggunakan kriteria bahwa anggota populasi yang menjadi sampel adalah

pejabat Eselon III dan IV. Berikut Tabel Dinas & Badan di Kabupaten

Blora.

Tabel 3.1

Daftar Badan Daerah di Kabupaten Blora

No Nama Badan Daerah

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Badan Kepegawaian Daerah

3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

5. Satuan Polisi Pamong Praja

6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: www.blorakab.go.id

26

Tabel 3.2

Daftar Dinas Daerah di Kabupaten Blora

No Nama Dinas Daerah

1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat Dewan

3. Dinas Pendidikan

4. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

5. Dinas Kesehatan

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang

7. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan

8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

9. Dinas Peternakan dan Perikanan

10. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

11. Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

12 Dinas Komunikasi dan Informatika

13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14. Dinas Lingkungan Hidup

15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

17. Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber: www.blorakab.go.id

Dalam penentuan jumlah sampel penulis menggunakan metode

random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak dan sederhana,

sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga setiap unit penelitian

atau satuan elemen dari populasinya mempunyai kesempatan yang sama

untuk dipilih menjadi sampel. Penentuan sampel ditentukan dengan

menggunakan rumus berikut menggunakan metode slovin :

𝑛 = 𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2

n = jumlah sampel

N = populasi

27

e = persen kelomggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian

0,1

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer.

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung

dari sumber asli (tidak melalui perantara). Secara khusus dikumpulkan oleh

peneliti unutk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Supomo,

1999:146). Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber (tanpa perantara),

sedangkan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas

kuesioner yang dibagikan kepada responden.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Survei kuesioner merupakan survei dengan menggunakan kuesioner

penelitian. Kuesioner adalah satu set pertanyaan yang tersusun secara

sistematis dan standar sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan

kepada setiap responden. kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan

tertulis kepada responden unutk dijawabanya (Wati, 2014). Kuesioner

penelitian ini diserahkan langsung kepada pegawai negeri sipil di

lingkungan SKPD Kabupaten Blora.

28

3.5 Definisi Konsep, Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen dan

variabel dependen. Variabel independen adalah Kompetnsi Sumber Daya

Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD),

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Pengendalian

Intern. Sedangkan variabel dependen adalah Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah. Untuk lebih jelas, masing-masing variabel dijelaskan

sebagai berikut:

3.5.1 Sumber Daya Manusia (SDM) (X1)

Sumber daya manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang

dimiliki seorang pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan,

dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya,

sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara

profesional, efektif dan efisien (Yensi dkk, 2014). Jumlah item pertanyaan

adalah 6 item Skala Likert 1-5

3.5.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) (X2)

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi

yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkatan

transaksi, atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam

rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip

akuntansi yang berterima umum (Kepmendagri Nomor 59 Tahun 2007)

dalam (Yensi dkk, 2014). Jumlah item pertanyaan adalah 6 item pertanyaan,

dengan skala likert 1-5

29

3.5.3 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X3)

Berdasarakan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Standar

Akuntansi Pemerintah diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan

mengacu kepada kerangka konseptual (dalam Yensi dkk, 2014). Jumlah

item pertanyaan adalah 4 item dengan skala likert 1-5

3.5.4 Sistem Pengendalian Intern (X4)

Penerapan pengendalian internal (internal audit) adalah proses yang

dirancang unutk memberikan keyakinan yang memadai mengenai

pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keteladanan

laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan

kegiatan serta dipatuhinya perundang-undanganan (permendagri Nomor 39

Tahun 2007) . Jumlah item pertanyaan adalah 6 item dengan skala likert 1-5

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel

No. Nama

Variabel Definisi Variabel Indikator Sumber

1. Dependen:

Kualitas

Laporan

keuangan

Daerah

Ukuran-ukuran

normatif yang perlu

diwujudkan dalam

laporan informasi

akuntansi sehingga

dapat memenuhi

tujuannya (PP No.71

Tahun 2010 tentang

SAP)

1. Memprediksi

masa yang akan

datang

2. Ketepatwaktuan

penyajian

3. Pengambilan

keputusan

4. Disajikan wajar

dan jujur

5. Informasi dapat

dibandingakn

6. Informasi dalam

laporan keuangan

dapat dipahami

Rahayu dkk

(2014)

30

2. Independen:

Sumber Daya

Manusia

Sumber daya manusia

adalah kemampuan

dan karakteristik yang

dimiliki seorang

Pegawai Negeri Sipil

berupa pengetahuan,

keterampilan dan

sikap perilaku yang

diperlukan dalam

pelaksanaan tugas dan

jabatannya sehingga

PNS tersebut dapat

melaksanakan

tugasnya secara

profesional, efektif

dan efisien

(Keputusan Kepala

BKN Nomor 46A

2007) dalam Yensi

dkk (2014)

1. Latar belakang

pendidilkan

2. Ketersediaan

kebijakan

pengembangan

pegawai dalam

rangka

peningkatan

keterampilan

profesionalisme

penggunaan

SAKD

3. Pengalaman

menjalankan

SAKD

4. Ketersediaan

pedoman internal

tentang sikap dan

perilaku etika

pelaksanaan

program

5. Ketepatan waktu

6. Kedisiplinan

Rahayu dkk

(2014)

3. Independen:

Sistem

Akuntansi

Keuangan

Daerah

Penerapan SAKD

adalah sistem

akuntansi yang

meliputi proses

pencatatan,

penggolongan,

penafsiran,

peringkasan transaksi,

atau pelaporan

keuangannya dalam

rangka pelaksanaan

APBD dilaksanakan

sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntansi

secara umum

(Kepmendagri Nomor

29 Tahun 2002),

dalam Yensi dkk

(2014)

1. Sistem akuntansi

yang diterapkan

sesuai dengan

SAP

2. Setiap transaksi

keuangan

didukung oleh

bukti transaksi

3. Transaksi

keuangan

dilakukan

pencatatan secara

kronologis

4. Pelaporan laporan

keuangan

dilakukan secara

konsisten dan

periodik

5. Setiap transaksi

dilakukan

klarifikasi

6. Sistem

pengendalian

Rahayu dkk

(2014)

31

4. Independen:

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

SAP diartikan sebagai

prinsip-prinsip dalam

penyusunan dan

penyajian laporan

keuangan pemerintah

dalam bentuk

Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintah

(PSAP), serta disusun

dengan mengacu

kepada kerangka

konseptual Akuntansi

Pemerintahan

(Rahayu dkk, 2014)

1. Basis Akuntansi

2. Realisasi

3. Periodisitas

Pengungkapan

lengkap

4. Penyajian laporan

keuangan

Rahayu dkk

(2014)

5. Independen:

Sistem

Pengendalian

Intern

Penerapan

pengendalian intern

(internal audit) adalah

proses yang dirancang

unutk memberikan

keyakinan yang

memadai mengenai

pencapaian tujuan

pemerintah daerah

yang tercermin dalam

keteladanan laporan

keuangan, efisiensi

dan efektivitas

pelaksanaan program

dan kegiatan serta

dipatuhinya

perundang-undangan

(Permendagri Nomor

13 Tahun 2006)

dalam Yensi dkk

(2014)

1. Lingkungan

pengendalian

2. Penilaian risiko

3. Aktivitas

pengendalian

4. Informasi

5. Komunikasi

6. Pemantauan

Yensi dkk

(2014)

3.6 Uji Kompetensi Data

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.

Suatu kuesioner dikatakan valid atau tidaknya jika pertanyaan pada

32

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner

terserbut (Ghozali, 2011)

Uji validitas digunakan untuk menguji kevalidan masing-masing item

pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini. Dasar pengambilan

keputusan yang digunakan adalah:

1. Jika r-hitung > r-tabel, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid.

2. Jika r-hitung < r-tabel, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan tidak

valid.

3.6.2 Uji Realibitas

Uji realibitas dikatakan untuk suatu kuesioner yang merupakan

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari

waktu ke waktu (Ghozali, 2011)

Pengujian reliabilitas terhadap seluruh item pada penelitian ini

menggunakan rumus koefisien Cronbach Alpha. Nilai Cronbach Alpha

dalam penelitian ini akan digunakan nilai nunnaly (nilai yang diharapkan)

sebesar 0,7 dengan asumsi bahwa instrumen dikatakan reliabel bila nilai

Cronbach Alpha ≥ 0,7

3.7 Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2011), uji normalitas bertujuan untuk mwnguji

apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya

mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah ditributor

data normal atau tidak terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu

33

dengan analisis grafik da uji statistik. Dengan melihat grafik histogram dan

normal probability plot dapat dilakukan analisis grafik unutk melihat

apakah data terdistribusi secara normal. Jika distribusi data adalah normal,

maka garis yang menggambarakna data sesungguhnya akan mengikuti garis

diagonalnya

Uji statistik juga dapat dilakukan dalam mendeteksi normalitas. Salah

satunya dengan uji normal kolmogorov-sminov (K – S):

a. Jika Sig > 0,05 maka data terdistribusi secara normal

b. Jika sig < 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal

3.8 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model

regresi yang dibuat dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik.

3.8.1 Uji multikolinieritas

Menurut Ghozali (2011), Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas

(independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam

model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor

(VIF). Apabila nilai VIF < 10, maka mengindikasikan bahwa model regresi

bebas dari multikolinieritas.

Sedangkan untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dari nilai

tolerance, jika nilai tolerance > 0,1 (10%) menunjukkan bahwa model regresi

bebas dari multikolinieritas.

34

3.8.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah ada model

regeresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan

kepengamatan yang lain (ghozali, 2011). Untuk mendeteksi ada atau

tidaknya heteroskedastisitas dalam regresi, dapat dilakukan uji glejser.

Dalam uji glejser, apablia variabel bebas signifikan (≤ 0,05 secara

statistik mempengaruhi variabel terikat, maka ada indikasi terjadi

heteroskedasitisitas, sebaiknya jika signifikan variabel bebas ≥ 0,05, maka

model regresi tidak mengandung adaya heteroskedastisitas.

3.8.3 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda (multiple regression) dilakukan

unutk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (explanatory)

terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2011). Model regresi berganda

dalam permyataan ini dinyatakan sebagai berikut :

Y= a + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 = e

Y = kualitas laporan keuangan daerah

a = konstanta

X1 = sumber daya manusia

X2 = sistem akuntansi keuangan daerah

X3 = sistem akuntansi pemerintahan

X4 = sistem pengendalian intern

β1 = Koefisien regresi SDM

β2 = Koefisien regresi SAKD

35

β3 = Koefisien regresi SAP

β4 = Koefisien regresi SPI

e = Variabel pengganggu

3.9 Uji Kelayakan Model

3.9.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien dterminasi pada intinya mengukur seberapa besar

kemampuan variabel beabs dalam menjelaskan variabel terikatnya (Ghozali,

2011). Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Semakin tinggi nilai

koefisien determinasi (R2) berarti semakin tinggi kemampuan variabel

independent dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel

dependent.

3.9.2 Uji F

Uji pengaruh simultan digunkan unutk mengetahui apakah variabel

independen secara bersama-sam atau simultan mempengaruhi variabel

dependen (Ghozali, 2011). Untuk mengetahui aapkah secara bersama-sama

variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan

daerah, sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern

berpengaruh terahdap variabel dependen laporan keuangan daerah

digunakan uji f, yaitu apabila nilai signifikan ≤ 0,05 berarti variabel

independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, apabila

nilai signifikan ≥ 0,05 maka tidak terdapat pengaruh variabel independen

secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

36

3.10 Uji Hipotesis

Uji statistik t pada dasarnya menunujukan seberapa jauh pengaruh

satu variabel penjelas/indepneden secara individual dalam menerangkan

variasi variabel dependen (ghozali,2011), pengujian dilakukan dengan

menggunakan signifikan level 0,05 (α=5%). Suatu hipotesis dapat ditolak

atau diterima dengan melihat kriteria sebagai berikut:

1. Bila probabilitias < tingkat signifikasi (sig < 0,05), maka Ha diterima

dan Ho ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap variabel

dependen.

2. Bila probabilitias > tingkat signifikasi (sig > 0,05), maka Ha ditolak

dan Ho diterima, variabel independen tidak berpengaruh terhadap

variabel dependen.

37

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Blora Responden penelitian ini adalah

penjabat eselon III dan IV pada Dinas dan Badan di Kabupaten Blora.

Dalam penentuan jumlah sampel penulis menggunakan metode random

sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak dan sederhana, sebuah sampel

yang diambil sedemikian rupa sehingga setiap unit penelitian atau satuan elemen

dari populasinya mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi

sampel. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel

adalah menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut :

𝑛 =𝑁

1 + 𝑁 (𝑒)2

Dimana :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan (error tolerance). Dalam penelitian ini diambil

tingkat kesalahan sebesar 10%

Menurut data yang diperoleh dari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten

Blora diketahui bahwa jumlah Pejabat Eselon III dan IV adalah sebanyak 580

orang. Kemudian jumlah tersebut dikalkulasikan dengan menggunakan rumus

38

Slovin dengan estimasi eror sebesar 10%. Sehingga dapat diketahui sebagai

berikut :

𝑛 =580

1+580 (0,1)2

=580

1+580 (0,01)

=580

6,8

n = 85,29 dibulatkan 85

Penelitian ini dilaksanakan pada Pejabat Eselon III dan IV seluruh SKPD di

Kabupaten Blora. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 110 responden.

Penjelasan penyebaran kuesioner adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Penyebaran Kuesioner

Keterangan Jumlah

a. Kuesioner yang disebar 110 kuesioner

b. Kuesioner yang tidak kembali 13 kuesioner

c. Kuesioner yang kembali 97 kuesioner

d. Kuesioner yang tidak dapat digunakan 4 kuesioner

e. Kuesioner yang dapat digunakan 93 kuesioner

Dalam Perhitungan Slovin, maka jumlah sampel adalah 85, tetapi

kuesioner yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 93 dari 110 kuesioner yang

disebarkan. Kemudian 93 kuesioner dijadikan sampel dan diolah lebih lanjut.

Instrumen yang digunakan terdiri dari 2 (Dua) bagian yaitu identitas responden

sesuai kriteria dan pernyataan dari 5 variabel yang digunakan dalam penelitian,

yaitu : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi

39

Keuangan Daeah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem

Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2 Deskripsi Profil Responden

Karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan dan

penghasilan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2

Profil Responden

Frekuensi Prosentase

Jenis Kelamin

Laki-laki 52 55,91%

Perempuan 41 44,09%

Jumlah 93 100%

Usia

≤ 30 tahun 0 0%

31-40 tahun 21 22,58%

41-50 tahun 33 35,48%

≥ 51 tahun 39 41,94%

Jumlah 93 100%

Tingkat pendidikan

SMA 0 0%

D3 0 0%

S1 53 56,99%

S2 40 43,01%

S3 0 0,7%

Jumlah 93 100%

Masa kerja

1-5 tahun 0 0%

6-10 tahun 13 13,98%

11-15 tahun 24 25,81%

>15 tahun 56 60,21%

Jumlah 93 100%

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis laki-

laki. Responden laki-laki lebih dominan dibanding responden perempuan, yaitu

40

sebanyak 52 orang atau 55,91% sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi lebih

banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Kemudian usia responden paling

banyak pada rentang ≥ 51 tahun yaitu sebanyak 39 orang atau 41,94%. Kemudian

tingkat pendidikan paling banyak pada S1 sebanyak 53 atau 56,99% hal itu

dikarenakan responden utama adalah pejabat eselon III dan IV. Dan yang terakhir

masa jabatan responden paling banyak pada >15 tahun atau 60,21% hal tersebut

menunjukan responden sudah menguasai tentang pekerjaan masing masing.

4.3 Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui jawaban dari responden terhadap

masing-masing variabel sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya

manusia, standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan kualitas

laporan keuangan daerah. Untuk mengetahui frekuensi intensitas kondisi masing-

masing variabel dapat diketahui dengan perkalian antara skor tertinggi dalam setiap

variabel dengan jumlah item pertanyaan yang ada setiap variabel yang kemudian

dibagi dalam 5 kategori (Umar, 2002), adalah sebagai berikut :

RS = (m-n) / k RS = (5-1)/ 5 = 0,80

Dimana :

𝑅𝑆 = 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑛 = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑚 = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑘 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖

Bersdasarkan data diatas kategori jawaban responden dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1,00 - 1,80 : Sangat rendah atau sangat tidak baik yang menunjukkan kondisi

variabel yang masih sangat rendah atau sangat kecil.

41

1,81 - 2,60 : Rendah atau tidak baik yang menunjukkan kondisi variabel yang

masih rendah atau kecil.

2,61 - 3,40 : Sedang atau cukup yang menunjukkan kondisi variabel yang

sedang atau cukup

3,41 - 4,20 : Tinggi atau baik yang menunjukkan kondisi variabel yang tinggi

atau baik.

4,21 - 5,00 : Sangat tinggi atau sangat baik yang menunjukkan kondisi variabel

yang sangat tinggi atau sangat baik

Berdasarkan pada kategori tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk

menentukan jumlah responden yang memiliki kategori-kategori tersebut.

4.3.1 Deskripsi Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Terdapat enam pertanyaan variabel sumber daya manusia. Hasil jawaban

responden dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Jawaban Responden pada Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

SKALA X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6

F FXS F FXS F FXS F FXS F FXS F FXS

SS 19 95 24 120 16 80 8 40 14 70 15 75

S 50 200 49 196 45 180 59 236 63 252 62 248

N 22 66 20 60 31 63 24 72 15 45 15 45

TS 2 4 0 0 1 2 2 4 1 2 1 2

STS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 93 365 93 376 93 325 93 352 93 369 93 370

Rata-

rata 3,92 4,04 3,49 3.78 3,97 3,98

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

42

Dari tabel diatas pada indikator pertama (latar belakang pendidikan)

dengan nilai rata-rata sebesar 3,92 yang masuk dalam kategori tinggi, hal tersebut

menunjukkan latar belakang pendidikan karyawan pada SKPD (Satuan Kerja

Perangkat Daerah) pemerintah Kabupaten Blora sesuai kompetensi yang

diharapkan.

Kemudian pada indikator kedua (ketersediaan kebijakan pengembangan

pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan profesionalisme penggunaan

SAKD) dengan nilai rata-rata sebesar 4,04 yang masuk dalam kategori tinggi, hal

tersebut menunjukkan karyawan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Pemerintah Kabupaten Blora selalu bersedia menerima kebijakan pengembangan

pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan profesionalisme penggunaan

SAKD.

Kemudian pada indikator ketiga (pengalaman menjalankan SAKD)


menunjukkan karyawan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah

Kabupaten Blora memiliki pengalaman menjalankan SAKD.

Kemudian pada indikator keempat (ketersediaan pedoman internal tentang

sikap dan perilaku etika pelaksanaan program) dengan nilai rata-rata sebesar 3,78

yang masuk dalam kategori tinggi, hal tersebut menunjukkan karyawan SKPD

(Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Blora bersedia mengikuti

pedoman internal tentang sikap dan perilaku etika pelaksanaan program.

Kemudian pada indikator kelima (Ketepatan Waktu) dengan nilai rata-rata

sebesar 3,97 yang masuk dalam kategori tinggi, hal tersebut menunjukkan

43

karyawan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Blora

selalu tepat waktu dalam menjalankan tugas sesuai dengan target yang ditentukan.

Kemudian pada indikator keenam (kedisiplinan) dengan nilai rata-rata


karyawan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Blora

selalu disiplin baik dalam berpakaian dan tidak pernah terlambat.

4.3.2 Deskripsi Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)

Terdapat enam pernyataan variabel sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil

jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4

Jawaban Responden pada Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah

SKALA X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6


SS 15 75 16 80 12 60 9 45 17 85 19 95

S 53 212 51 204 57 228 53 212 57 228 55 220

N 22 66 25 75 22 66 27 81 16 48 16 48

TS 3 6 1 2 2 4 4 8 3 6 3 6

STS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 93 359 93 361 93 358 93 346 93 367 93 369

Rata-

rata 3,86 3,88 3,85 3,72 3,95 3,97

Sumber: Data primer diolah, 2018

Dari tabel diatas pada indikator pertama (Sistem Akuntansi yang

diterapkan sesuai dengan SAP) dengan nilai rata-rata sebesar 3,86 yang masuk

dalam kategori tinggi, hal tersebut menunjukkan Sistem Akuntansi yang

44

diterapkan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pemerintah Kabupaten

Blora sesuai dengan SAP.

Kemudian pada indikator kedua (Setiap Transaksi Keuangan Didukung

oleh Bukti Transaksi) dengan nilai rata-rata sebesar 3,88 yang masuk dalam

kategori tinggi, hal tersebut menunjukkan Setiap Transaksi Keuangan SKPD

(Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Blora selalu didukung

oleh Bukti Transaksi.

Kemudian pada indikator ketiga (Transaksi Keuangan Dilakukan

Pencatatan Secara Kronologis) dengan nilai rata-rata sebesar 3,85 yang masuk

dalam kategori tinggi, hal tersebut menunjukkan Setiap Transaksi Keuangan

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Blora selalu

dilakukan Pencatatan Secara Kronologis.

Kemudian pada indikator keempat (Pelaporan Laporan Keuangan

Dilakukan Secara Konsisten dan Periodik) dengan nilai rata-rata sebesar 3,72

yang masuk dalam kategori tinggi, hal tersebut menunjukkan Pelaporan Laporan

Keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Blora

Dilakukan Secara Konsisten dan Periodik.

Kemudian pada indikator kelima (Setiap transaksi dilakukan klarifikasi)


menunjukkan Setiap Transaksi Keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Pemerintah Kabupaten Blora selalu dilakukan klarifikasi.

Kemudian pada indikator keenam (Sistem pengendalian) dengan nilai rata-

rata sebesar 3,97 yang masuk dalam kategori tinggi, hal tersebut menunjukkan

45

Sistem pengendalian Keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Pemerintah Kabupaten Blora selalu dilakukan baik.

4.3.3 Deskripsi Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)

Terdapat empat pertanyaan variabel standar akuntansi pemerintahan. Hasil


Tabel 4.5

Jawaban Responden pada Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan

SKALA X3.1 X3.2 X3.3 X3.4

F FXS F FXS F FXS F FXS

SS 40 200 40 200 29 145 20 100

S 48 192 40 160 50 200 59 236

CS 4 12 12 36 12 36 13 39

TS 1 2 1 2 2 4 1 2

STS 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 93 406 93 398 93 385 93 377

Rata-rata 4,36 4,27 4,13 4,05


Dari tabel diatas pada indikator pertama (basis akuntansi) dengan nilai

rata-rata sebesar 4,36 yang masuk dalam kategori sangat tinggi, hal tersebut

menunjukkan laporan keuangan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

pemerintah Kota Semarang sudah sesuai dengan basis akuntansi.

Kemudian pada indikator kedua (realisasi) dengan nilai rata-rata sebesar

4,27 yang masuk dalam kategori sangat tinggi, hal tersebut menunjukan realisasi

laporan keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten

Blora sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

46

Kemudian pada indikator ketiga (Periodisitas Pengungkapan lengkap)


menunjukkan pengungkapan laporan keuangan lengkap SKPD (Satuan Kerja

Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Blora memeiliki pengalaman

menjalankan SAKD dilakukan secara periodik.

Kemudian pada indikator keempat (Penyajian laporan keuangan) dengan

nilai rata-rata sebesar 4,05 yang masuk dalam kategori tinggi, hal tersebut

menunjukkan penyajian laporan keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat

Daerah) Pemerintah Kabupaten Blora sudah sesuai dengan standar yang berlaku.

4.3.4 Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Internal (X4)

Terdapat enam pernyataan variabel Sistem Pengendalian Intern. Hasil


Tabel 4.6

Jawaban Responden pada Variabel Sistem Pengendalian Internal

SKALA X4.1 X4.2 X4,3 X4.4 X4.5 X4.6


SD 31 155 27 135 26 130 24 120 28 140 23 115

SBD 44 176 50 200 41 164 52 216 49 196 55 220

KKD 17 51 15 45 26 78 16 48 15 45 15 45

SKD 1 2 1 2 0 0 1 2 1 2 0 0

TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 93 384 93 382 93 372 93 386 93 383 93 380

Rata-rata 4,12 4,10 4,00 4,15 4,11 4,08


Dari tabel diatas pada indikator pertama (lingkungan pengendalian)


47

menunjukkan lingkungan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

pemerintah Kabupaten Blora dalam pengendalian yang baik.

Kemudian pada indikator kedua (penilaian risiko) dengan nilai rata-rata


penilaian risiko SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten

Blora sangat kecil.

Kemudian pada indikator ketiga (aktivitas pengendalian) dengan nilai rata-

rata sebesar 4,00 yang masuk dalam kategori tinggi, hal tersebut menunjukkan

aktivitas pengendalian pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah

Kabupaten Blora sudah baik.

Kemudian pada indikator keempat (informasi) dengan nilai rata-rata


laporan keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten

Blora mampu meberikan informasi yang akurat.

Kemudian pada indikator kelima (komunikasi) dengan nilai rata-rata


komunikasi karyawan audit pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Pemerintah Kabupaten Blora terjalin dengan baik.

Kemudian pada indikator keenam (pemantauan) dengan nilai rata-rata


pemantauan penyusunan laporan keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat

Daerah) Pemerintah Kabupaten Blora sudah baik.

48

4.3.5 Deskripsi Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

Terdapat enam pertanyaan variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hasil jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.7sebagai berikut:

Tabel 4.7

Jawaban Responden pada Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah

SKALA Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6


SS 22 110 32 160 39 195 15 75 28 140 26 130

S 51 204 47 188 38 152 45 180 57 228 59 236

CS 15 45 11 33 12 36 29 87 7 21 5 15

TS 5 10 3 6 4 8 4 8 1 2 3 6

STS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 93 369 93 387 93 391 93 350 93 391 93 387

Rata-

rata 3,96 4,16 4,20 3,76 4,20 4,16


Dari tabel diatas pada indikator pertama (Memprediksi masa yang akan

datang) dengan nilai rata-rata sebesar 3,96 yang masuk dalam kategori tinggi, hal

tersebut menunjukkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pemerintah

Kabupaten Blora mampu memprediksi masa yang akan datang.

Kemudian pada indikator kedua (ketepatwaktuan penyajian) dengan nilai

rata-rata sebesar 4,16 yang masuk dalam kategori tinggi, hal tersebut

menunjukkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten

Blora ketepat waktu dalam penyajian.

Kemudian pada indikator ketiga (pengambilan keputusan) dengan nilai


menunjukkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten

Blora mampu mengambilan keputusan yang tepat.

49

Kemudian pada indikator keempat (disajikan wajar dan jujur) dengan nilai



Pemerintah Kabupaten Blora disajikan secara wajar dan jujur apa adanya.

Kemudian pada indikator kelima (informasi dapat dibandingkan) dengan

nilai rata-rata sebesar 4,20 yang masuk dalam kategori tinggi, hal tersebut


Pemerintah Kabupaten Blora mampu memberikan informasi dan dapat

dibandingkan.

Kemudian pada indikator keenam (informasi dalam laporan keuangan dapat

dipahami) dengan nilai rata-rata sebesar 4,16 yang masuk dalam kategori tinggi,

hal tersebut menunjukkan pemantauan penyusunan laporan keuangan SKPD

(Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Blora mampu

memberikan informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami.

4.4 Uji Kompetensi Data

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji kevalidan masing-masing item

pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini. Dasar pengambilan keputusan

yang digunakan adalah:

1. Jika r-hitung ≥ r-tabel, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid.

2. Jika r-hitung < r-tabel, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan tidak valid.

Nilai r-hitung diperoleh dari hasil pengolahan menggunakan komputer

program SPSS versi 19.0. Sedangkan nilai r-tabel diperoleh dengan melihat tabel

50

pembanding dengan taraf signifikansi 5% dan df = 93 (r-tabel = 0,204). Hasil uji

validitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas

Variabel Indikator r-hitung r –tabel Keterangan

Sumber Daya

Manusia (X1)

1 0,523 0,204 Valid

2 0,628 0,204 Valid

3 0,610 0,204 Valid

4 0,283 0,204 Valid

5 0,585 0,204 Valid

6 0,554 0,204 Valid

Penerapan SAKD

(X2)

1 0,543 0,204 Valid

2 0,671 0,204 Valid

3 0,628 0,204 Valid

4 0,319 0,204 Valid

5 0,720 0,204 Valid

6 0,685 0,204 Valid

Standar Akuntansi

Pemerintahan

(X3)

1 0,650 0,204 Valid

2 0,673 0,204 Valid

3 0,589 0,204 Valid

4 0,508 0,204 Valid

Sistem

Pengendalian

Intern (X4)

1 0,632 0,204 Valid

2 0,568 0,204 Valid

3 0,607 0,204 Valid

4 0,704 0,204 Valid

5 0,568 0,204 Valid

6 0,530 0,204 Valid

Kualitas Laporan

Keuangan

Daerah (Y)

1 0,678 0,204 Valid

2 0,740 0,204 Valid

3 0,701 0,204 Valid

4 0,523 0,204 Valid

5 0,570 0,204 Valid

6 0,667 0,204 Valid

Sumber : Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa besarnya koefisien

memiliki r-hitung yang lebih besar dari r-tabel (r-tabel = 0,204). Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan dinyatakan valid, sehingga

51

seluruh butir pernyataan yang terdapat pada kuesioner dapat dinyatakan layak

sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas terhadap seluruh item pada penelitian ini

menggunakan rumus koefisien Cronbach Alpha. Nilai Cronbach Alpha dalam

penelitian ini akan digunakan nilai nunnaly (nilai yang diharapkan) sebesar 0,7

dengan asumsi bahwa instrumen dikatakan reliabel bila nilai Cronbach Alpha ≥

0,7. Adapun hasil uji reliabilitas selengkapnya adalah:

Tabel 4.9

Hasil Uji Reliabilitas

No Variabel/ Indikator Alpha Keterangan

1 Kualitas Sumber Daya

Manusia

0,780 Reliabel

2 Penerapan SAKD 0,823 Reliabel

3 Standar Akuntansi

Pemerintahan

0,793 Reliabel

4 Sistem Pengendalian

Intern

0,830 Reliabel

5 Kualitas Laporan

Keuangan Daerah

0,856 Reliabel


Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas (ditunjukkan dalam tabel 4.9)

terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari

0,70 yang berarti bahwa seluruh variabel dapat dinyatakan reliabel.

4.5 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara

variabel bebas dengan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak.

52

Uji normalitas multivariat dilakukan terhadap residu data penelitian dengan

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Berikut hasil uji normalitas:

Tabel 4.10


Dari hasil uji normalitas di atas diketahui bahwa besarnya nilai Kolmogorov-

Smirnov adalah 0,959 dengan tingkat signifikansi 0,317 lebih besar dari 0,05 (p

> 0,05). Hal ini berarti bahwa data residual berdistribusi normal.

4.6 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang

dibuat dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik. Uji asumsi klasik yang

akan dilakukan adalah uji normalitas, multikolonieritas dan heterokedastisitas.

4.6.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pengujian multikolinieritas

dilakukan dengan melihat angka tolerance dan variance inflation faktor (VIF).

Dengan pengambilan keputusan jika ada variabel independen yang memiliki nilai

53

tolerance > 0,10 atau VIF < 10, dapat disimpulkan bahwa tidak ada

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Berikut hasil

pengujian multikolinieritas:

Tabel 4.11

Uji Multikolinearitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa semua variabel yang

digunakan sebagai prediktor model regresi menunjukkan nilai VIF yang cukup

kecil, dimana semuanya berada di bawah 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1. Hal

ini berarti bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian tidak

menunjukkan adanya gejala multikolinieritas, yang berarti bahwa semua variabel

tersebut dapat digunakan sebagai variabel yang saling independen.

4.6.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap,

maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Untuk menganalisis terjadinya masalah heteroskedastisitas, dilakukan dengan

menggunakan uji Glesjer, jika nilai probalitas signifikasinya di atas tingkat

54

kepercayaan 5% atau 0,05 jadi dapat disimpulkan model regresi tidak

mengandung adanya heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas sebagai

berikut:

Tabel 4.12

Uji Glejser


Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, nilai sig. keseluruhan variabel

independen > 0,05. Hasil ini menunjukan jika bebas dari heterokedastisitas.

4.7 Analisis Regresi Berganda

Dalam menganalisa pengaruh antara Kompetensi Sumber Daya Manusia,

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem

Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan dilakukan dengan

menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi

linier berganda dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil sebagai

berikut:

55

Tabel 4.13

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda


Dari hasil analisis regresi yang didapat maka dapat dibuat persamaan

regresi sebagai berikut:

Y = a + 0,206X1 - 0,190X2 + 0,506X3 + 0,189X4 + e

Persamaan regresi tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

1) Koefisien regresi Kompetensi SDM bernilai positif sebesar 0,206, hal ini

menunjukkan semakin meningkatnya nilai Kompetensi SDM maka semakin

meningkat juga nilai Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2) Koefisien regresi Penerapan SAKD bernilai negatif sebesar 0,190, hal ini

menunjukkan semakin meningkat nilai Penerapan SAKD maka semakin

menurun nilai Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

3) Koefisien regresi Penerapan SAP bernilai positif sebesar 0,506, hal ini

menunjukkan semakin meningkatnya nilai Penerapan SAP maka semakin

meningkat juga nilai Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

4) Koefisien regresi Sistem Pengendalian Intern bernilai positif sebesar 0,1890,

hal ini menunjukkan semakin meningkatnya nilai Sistem Pengendalian Intern

maka semakin meningkat juga nilai Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

56

4.8 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat kemampuan variabel

independen dalam menerangkan variabel dependen. Hasil koefisien determinasi

antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia,

Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas

Laporan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dapat

dilihat hasilnya pada tabel berikut:

Tabel 4.14

Hasil Koefisien Determinasi

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,460, dapat diartikan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi

Pemerintahan, Sistem Pengendalian mampu mempengaruhi Kualitas Laporan

Keuangan Daerah sebesar 46%. Sisanya sebesar 54%, variabel Kualitas Laporan

Keuangan Daerah dipengaruhi variabel-variabel lain diluar model penelitian

4.9 Uji statistik F

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel

independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen

(Ghozali, 2011). Untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel

57

Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem

Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern berpengaruh terhadap variabel

dependen kualitas laporan keuangan daerah digunakan uji F, yaitu apabila nilai

signifikan ≤ 0,05 berarti variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi

variabel dependen. Apabila nilai signifikan ≥ 0,05, maka tidak terdapat pengaruh

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 4.15

Uji f

Sumber data primer yang diolah 2018

Dari hasil pengujian diatas, nilai signifikansi sebesar 0.000 kurang dari 0,05

sehingga secara bersama-sama variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia,

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintahan dan

Pengendalian Intern berpengaruh terhadap variabel dependen kualitas laporan

keuangan daerah.

4.10 Uji Hipotesis (Uji t) dan Analisa Pembahasan

Pembuktian hipotesis yang diajukan dilakukan dengan menggunakan uji t.

Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh yang signifikan antara variabel

independen terhadap variabel dependen, dimana apabila nilai t-hitung lebih besar

58

dari t-tabel menunjukkan diterimanya hipotesis. Nilai t-hitung dapat dilihat pada

hasil regresi dan nilai t-tabel dapat diketahui dari nilai α = 0,05 dengan df = 93 (t-

tabel = 1,987).

Pengujian dilakukan dengan melihat taraf signifikansi (p-value) hasil

hitung. Jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan dibawah 0,05

maka hipotesis diterima, sedangkan jika taraf signifikansi hasil hitung lebih besar

dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

Tabel 4.16

Uji t


Berdasarkan tabel pengujian hipotesis di atas dapat dilihat bahwa dari ke lima

variabel bebas Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah , Penerapan SAP dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

a. Pengaruh Komptensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi dan hasil uji-t diketahui Koefisien

regresi Kompetensi SDM bernilai positif sebesar 0,206 dan nilai t-hitung Kualitas

sumber daya manusia sebesar 2,624 > 1,987 , dengan nilai signifikansi sebesar

0,026 lebih kecil dari 0,050, maka hipotesis pertama (H1) yang menyatakan

59

bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Daerah diterima, yang artinya bahwa secara parsial variabel

Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SKPD di Kabupaten Blora

memiliki kompetensi sumber daya yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas

dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Rata-rata pegawai bagian

akuntansi atau keuangan SKPD di Kabupaten Blora berlatar belakang pendidikan

akuntansi sehingga dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ilmu

akuntansi. Karena kompetensi yang dimiliki oleh pegawai pengelola keuangan

akan mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan.

Jika kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka

kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan

yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dengan

demikian kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggaraan

tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah

yang berkualitas dapat diterapkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nugraheta (2017), Putri

(2017) dan Pujianira (2017) yang mendapatkan hasil Kompetensi SDM

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap


60

Berdasarkan hasil analisis regresi dan hasil ujit-t diketahui Koefisien regresi

Penerapan SAKD bernilai negatif sebesar 0,190 dan nilai t-hitung Penerapan

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar -2,376 < -1,987, dengan nilai

signifikansi sebesar 0,020 lebih kecil dari 0,050, maka hipotesis kedua (H2) yang

menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah ditolak yang artinya bahwa secara

parsial variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukan belum sepenuhnya SKPD di Kabupaten

Blora menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan hail jawaban

pada tabel 4.4 masih banyaknya koresponden yang menjawab netral

mengindikasikan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di Kabupaten

Blora belum maksimal, sehingga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah yang dihasilkan. apabila penerapan sistem akuntansi keuangan

daerah tidak sesuai dengan aturannya maka laporan keuangan yang dihasilkan

kurang berkualitas. Pemahaman terhadap sistem akuntansi daerah sangat

diperlukan dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang

dihasilkan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan dan tidak

mengandung salah saji material.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Ramadhani (2017)

dan Utama (2017) yang mendapatkan hasil Penerapan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ihsanti (2017) dan Putri

61

(2017) yang menyatakan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemeritah daerah.

c. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap


Berdasarkan hasil analisis regresi dan ujit-t diketahui Koefisien regresi

Penerapan SAP bernilai positif sebesar 0,506 dan nilai t-hitung Standar Akuntansi

Pemerintahan sebesar 6,413 > 1,987 , dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih

kecil dari 0,05, maka hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Daerah diterima yang artinya bahwa secara parsial variabel Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SKPD di Kabupaten Blora telah

menerapkan standar akuntansi pemerihtahan yang memadai dalam pembuatan

laporan keuangan yang berkualitas Artinya semakin baik penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah akan semakin

baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nugraheta (2017), Pujianira

(2017) dan Putri (2017) yang mendapatkan hasil Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah menjamin bahwa laporan

keuangan ketentuan yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

merupakan standar yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi

kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunannya. Informasi

62

yang berguna merupakan indikator bahwa laporan keuangan memenuhi

kualifikasi informasi

d. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi dan ujit-t diketahui Koefisien regresi

Sistem Pengendalian Intern bernilai positif sebesar 0,1890 dan nilai t-hitung

Sistem Pengendalian Intern sebesar 2,079 > 1,987, dengan nilai signifikansi

sebesar 0,040 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis keempat (H4) yang

menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Daerah diterima yang artinya bahwa secara parsial variabel

Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas


Hasil ini menunjukan bahwa Sistem Pengendalian Internal pemerintah pada

SKPD di Kabupaten Blora telah diterapkan dengan baik, karena dengan adanya

pengendalin internal yang baik, maka dapat memberikan keyakinan yang

memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dalam

keteladanan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Putri (2017) yang mendapatkan

hasil Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian

Utama (2017) yang mendapatkan hasil sistem pengendalian internal berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

63

BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis maka kesimpulan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

SKPD di Kabupaten Blora memiliki kompetensi sumber daya yang memadai

dari segi kuantitas dan kualitas dalam pembuatan laporan keuangan yang

berkualitas

2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil ini menunjukan

belum sepenuhnya SKPD di Kabupaten Blora menerapkan sistem akuntansi

keuangan daerah

3. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil ini menunjukan SKPD di

Kabupaten Blora telah menerapakan SAP, semakin baik penerapan SAP maka

Kualitas Laporan Keuangan Daerah akan semakin baik

4. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan daerah. Hasil ini menunjukan bahwa Sistem

Pengendalian Internal pemerintah pada SKPD di Kabupaten Blora telah

diterapkan dengan baik,

64

5.2. Keterbatasan Penelitian

1. Pada penelitian ini data diambil secara cross sectional (hanya sesaat pada

waktu tertentu saja), sehingga fenomena yang diteliti hanya merupakan

potret sesaat dan diduga responden dalam pengisian kuesioner dipengaruhi

oleh persepsi saat itu saja, sehingga hasil penelitian tidak dapat

digeneralisasikan.

2. Responden yang dituju atau dipilih harus lebih spesifik lagi, jika variabel

yang digunakan meharuskan responden mempunyai kompetensi dibidang

akuntansi maupun keuangan, sebaiknya data yang digunakan jawaban dari

pejabat yang paham akuntansi yaitu perbendahaaran ataupun sub akuntansi

yang berhubungan langsung dengan keuangan, jadi hasil yang akan

dihasilkan bisa lebih spesifik dan maksimal.

5.3. Implikasi Penelitian

1. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini digunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran

bagi manajemen untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang

mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah agar semakin baik dan

tidak mengalami penurunan dari Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah.

2. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ekonomi yang

berhubungan dengan ilmu Akuntansi.

65

5.4. Rekomendasi Penelitian yang akan Datang

Berdasarkan analisis yang telah di lakukan, maka untuk penelitian yang

akan datang sebaiknya membuat kuisioner yang baru dan disesuaikan dengan

kondisi daerah yang diteliti sehingga dapat menggambarkan permasalahan

yang sebenarnya, menambahkan variabel lain seperti sarana dan prasarana,

komitmen pegawai dan teknologi informasi.

66

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Penerbit Salemba.

Badan, Dinas, Kantor dan Lembaga Teknis. http://www.blorakab.go.id/

BPK RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017,

http://www.bpk.go.id.

Drama, Harken. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sitem

Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervenig. (Studi Empiris Pada

SKPD Kotas Solok). Artikel. Universitas Negeri Padang. Padang

Ghozali, Imam, 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 19.

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Harefa, Tulus. 2014. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar

Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey

Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Bandung). Universitas Komputer Indonesia.

Ihsanti, Imelda. 2017. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan

sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan

daerah (studi empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). Universitas

Negeri Padang.

Inapty, M. Ali Fikri Biana dan Sri Pancawati Martiningsih. 2016. Penerapan

standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran audit

internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Universitas

Mataram NTB.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nugraheta, Ulfa Rima. 2017. Pengaruh kompetensi sumber daya manuisa, sistem

pengendalian intern, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surakarta.

Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Nurillah, Asy’ Syifa. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia,

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan

Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota

Depok). Journal Of Accounting. Vol.3,No.2.

http://www.blorakab.go.id/

http://www.bpk.go.id/

67

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Pujianira, Putriani .2017. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan

SAP dan penerapan SAKD terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah

daerah Provinsi DIY. Universitas Negeri Yogyakarta.

Saputri, Mega Andani. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia,

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan , Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota

Semarang. Universitas Stikubank Semarang. Semarang.

Rahayu, Liza dkk.. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM),

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pada Provinsi Riau (Studi Empiris pada SKPD Provinsi Riau). Jurnal

Ekonomi Akuntansi. Vol.1 No.2. Oktober 2014.

Ramadhani, Abdul Aziz. 2017. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia ,

penerapan SAKD, pemanfaatan TI, Sistem pengendalian internal dan

kompetensi Staf terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di

Kota Surabaya. Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan

Negara.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah

Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI No.13 Tahun 2006. Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesis. Undang-Undang RI No. 60 Tahun 2008 tentang Peraturan

Pemerintah.

Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif dan R & D). Bandung: Alpabeta.

Surastiani, Dyah Puri. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga. Skripsi.

Universitas Negeri Semarang. Semarang.

68

Sukmaningrum, Tantriani. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang

dan Kota Semarang). Skripsi. Universitas Dipenogoro Semarang.

Semarang.

Syarifudin, Akhmad. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan

Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal (Studi Empiris Pada

Pemkab Kebumen). Vol 14, No. 02. Jurnal Fokus Bisnis.

Utama, Reno Julia. 2017. Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan TI,

Penerapan SAKD dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas

laporan keuangan daerah di Kabupaten Indragili Hulu. Universitas Riau

.Pekanbaru.

Wikipedia 2010, Pengendalian Intern.Id.Wikipedia.Org.

Wikipedia 2013, Pengertian Laporan Keuangan.Id.Wikipedia.Org.

Wikipedia 2014, Kualitas Informasi Laporan Keuangan.Id.Wikipedia.Org.

Yensi, Desy Sefri dkk. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia,

Penerapan Sistme Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian

Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah. (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). JOM

FEKON.Vol.1,No.1. Oktober 2014.

69

LAMPIRAN

70

Lampiran 1. Surat Permohonan Pengisian Kuesioner

Blora, 17 April 2018

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Lampiran : Satu Berkas

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pejabat Eselon III / IV

Di OPD Se-Kabupaten Blora

Dengan Hormat,

Dalam rangka menyelesaikan skripsi pada program Sarjana Akuntansi

Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang, maka Peneliti mempunyai kewajiban untuk

melakukan penelitian. Sehubungan dengan penelitian yang sedang di lakukan dalam

rangka penulisan skripsi, maka peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi

responden penelitian dengan mengisi kuesioner dan memilih jawaban pada kolom yang

telah disediakan. Respoenden penelitian adalah pejabat Eselon III dan IV pada Dinas dan

Badan di Kabupaten Blora dipilih sebagai responden dengan alasan untuk melihat

kinerja manajerial dalam Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Jawaban dari kuesioner ini akan peneliti gunakan sebagai keperluan untuk

menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”, maka untuk itu

pengisian kuesioner ini mohon diisi se-objektif mungkin.

Sebagaimana penelitian ilmiah, kerahasiaan identitas Bapak/Ibu dalam

memberikan penilaian dijamin tidak akan membawa konsekuensi yang merugikan.

Sebelum mengembalikan kesioner ini, Bapak/Ibu dimohon dapat memeriksa kembali

semua jawaban dalam tiap bagian, peneliti berharap tidak ada butir/pertanyaan yang

terlewat atau tidak dijawab.

Atas kesediaannya dalam mengisi kuesioner ini, diucapkan banyak terima kasih.

Hormat Saya

Irfan Ali Mustofa

71

KUESIONER

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Instansi : .............................................

2. Nama Responden : .............................................. (Jika tidak keberatan)

3. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

4. Usia : ≤ 30 tahun

31-40 tahun

41-50 tahun

≥ 51 tahun

5. Tingkat Pendidikan : S1 S2 S3

D3 SMA/Lain-lain

6. Jabatan : ...............................................(Jika tidak keberatan)

7. Masa Kerja : 1-5 tahun

6-10 tahun

11-15 tahun

Lebih dari 15 tahun

B. PETUNJUK PENGISIAN

Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan jawaban yang sesuai atas pernyataan-

pernyataan berikut dengan skor yang tersedia dengan tanda check list (√). Jika menurut

Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat maka jawaban dapat diberikan pada pilihan

yang paling mendekati. Skor jawaban adalah sebagai berikut:

STS (Sangat Tidak Setuju) : 1 TD (Tidak Diterapkan) : 1

TS (Tidak Setuju) : 2 SKD (Sebagian Kecil Diterapkan) : 2

N (Netral) : 3 KKD (Kadang-kadang Diterapkan) : 3

S (Setuju) : 4 SBD (Sebagian Besar Diterapkan) : 4

SS (Sangat Setuju) : 5 SD (Seluruhnya Diterapkan) : 5

72

C. DAFTAR PERNYATAAN

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Berilah tanda check list (√) pada kolom jawaban yang telah disediakan sesuai dengan

pendapat atau yang mewakili perasaan Bapak/Ibu.

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

No. Pernyataan SS S N TS STS

1. Apakah dinas ini mengikut sertakan pegawai pada

pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai?

2. Apakah jika ada peraturan baru pada bagian

keuangan/akuntansi mendapat sosialisasi dan atau

diklat?

3. Apakah jika ada peraturan baru tentang akuntansi

pemerintahan, pegawai pada bagian

keuangan/akuntansi mendapat sosialisasi dan atau

diklat?

4. Apakah dalam pelaksanaan tugas diselesaikan secara

tepat waktu dan efektif?

5 Apakah bapak/ibu memahami struktur organisasi

pada instansi/dinas tempat bapak/ibu bekerja?

6 Apakah bapak/ibu mematuhi kewajiban sebagai

pegawai negeri sipil?

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)



73


1. Apakah sistem akuntansi yang diterapkan pada dinas

ini sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP)?

2. Apakah setiap transaksi keuangan pada dinas ini

didukung oleh bukti transaksi?

3. Apakah pada dinas ini dilakukan pengklasifikasi an

terhadap transaksi yang terjadi?

4. Apakah dinas ini dilakukan klasifikasi atas transaksi

sesuai dengan pos-pos yang semestinya?

5. Apakah pada dinas ini dilakukan sistem pengendalian

dalam mengukur dan melaporkan pencatatan?

6 Apakah pelaporan laporan keuangan dilakukan

secara konsisten dan periodik?

3. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)




1. Apakah Penyajian laporan keuangan untuk

pengambilan keputusan dan menunjukkan

akuntabilitas?

2. Apakah Catatan atas laporan keuangan bagi

dinas/badan memudahkan dalam memahami

laporan keuangan

3. Apakah Akuntansi aset tetap memberikan manfaat

ekonomi di masa yang akan datang

4. Apakah Koreksi kesalahan perubahan kebijakan

akuntansi,perubahan estimasi akuntansi, dan operasi

yang tidak dilanjutkan dapat memberikan dampak

yang signifikan

74

4. Sistem Pengendalian Intern



Keterangan:

SD = Seluruhnya Diterapkan

SBD = Sebagian Besar Diterapkan

KKD = Kadang-kadang Diterapkan

SKD = Sebagian Kecil Diterapkan

TD = Tidak Diterapkan

No Pernyataan SD SBD KKD SKD TD

1. Aturan perilaku diterapkan kepada seluruh

tingkatan pimpinan dan pegawai

2. Pemimpin mengantisipasi timbulnya risiko

akibat perubahan ekonomi, peraturan,

kegiatan atau kondisi lainnya dapat

mempengaruhi pencapaian sasaran

3. Kegiatan pengendalian secara berkala

dievaluasi untuk memastikan kegiatan

tersebut sesuai dan berfungsi

sebagaimana mestinya

4. Informasi disediakan tepat waktu,

memungkinkan untuk dilakukan tindakan

korektif secara tepat

5. Pemantauan oleh SKPD mencakup

identifikasi kegiatan dan sistem pendukung

pencapaian misi

6. Pimpinan menetapkan tindakan yang

memadai untuk menindak lanjuti

75

rekomentasi temuan dengan tepat

5. Kualitas Laporan Keuangan (Y)




1. Apakah laporan keuangan menyediakan

informasi yang mampu memprediksi masa

yang akan datang?

2. Apakah laporan keuangan menghasilkan

informasi yang lengkap mencakup semua

informasi yang dibutuhkan guna

pengambilan keputusan?

3. Apakah laporan keuangan menghasilkan

informasi yang wajar dan jujur sesuai

transaksi dan peristiwa keuangan lainnya

yang seharusnya disajikan?

4. Apakah informasi laporan keuangan

apabila diuji oleh puhak yang berbeda akan

menunjukkan simpulan yang berbeda?

5. Apakah laporann keuangan menghasilkan

informasi yang dapat dibandingkan dengan

laporan keuangan periode sebelumnya?

6. Apakah informasi laporan keuangan yang

dihasilkan dapat dipahami dengan jelas?

76

Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Riset Tugas Akhir / Skripsi

77

Lampiran 3. Surat Ijin Riset / Survey BAPPEDA

78

Lampiran 4. Surat Keterangan membagikan quesioner di Bappeda

79

Lampiran 5. Surat Keterangan membagikan quesioner di DISDALDUK-KB

80


Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

81


Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora

82

Lampiran 8. Surat Keterangan Lembar Disposisi

83

Lampiran 9. Surat Keterangan membagikan quesioner di Kantor Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora

84

Lampiran 10. Surat Keterangan membagikan quesioner di Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora

85


Lingkungan Hidup Kabupaten Blora

86

Lampiran 12. Tabulasi Responden

No. SUMBER DAYA MANUSIA (X1)

X1 I II III IV V VI

1 4 4 4 4 4 4 24

2 5 4 3 3 4 4 23

3 4 5 4 5 3 3 24

4 3 3 3 3 4 4 20

5 5 4 4 4 4 4 25

6 4 3 4 4 4 4 23

7 3 4 4 4 4 4 23

8 4 4 3 4 4 4 23

9 4 3 3 4 4 4 22

10 4 5 4 4 4 4 25

11 3 4 3 3 4 4 21

12 5 5 5 4 3 3 25

13 3 4 3 4 4 4 22

14 4 4 4 4 4 4 24

15 5 4 3 3 4 4 23

16 4 5 4 5 3 3 24

17 4 4 4 4 5 5 26

18 5 4 4 4 4 4 25

19 4 3 4 4 4 4 23

20 3 4 4 4 4 4 23

21 4 4 3 4 4 4 23

22 4 3 3 4 4 4 22

23 4 5 4 4 4 4 25

24 3 4 3 3 4 4 21

25 5 5 5 4 3 3 25

26 3 4 3 4 4 4 22

27 4 4 3 4 4 4 23

28 4 3 3 4 4 4 22

29 4 5 4 4 4 4 25

30 3 4 3 3 4 4 21

31 5 5 5 4 3 3 25

32 3 4 3 4 4 4 22

33 4 4 3 4 4 4 23

34 4 3 3 4 4 4 22

35 4 5 4 4 4 4 25

36 3 4 3 3 4 4 21

87

37 5 5 5 4 3 3 25

38 3 4 3 4 4 4 22

39 4 4 4 4 4 4 24

40 4 3 4 4 4 5 24

41 3 4 4 4 4 4 23

42 4 4 3 4 4 4 23

43 2 3 3 3 4 4 19

44 3 3 3 2 3 3 17

45 3 3 4 3 2 2 17

46 4 4 4 4 3 3 22

47 4 4 4 4 4 4 24

48 4 4 4 5 4 4 25

49 4 4 4 4 5 5 26

50 3 3 2 3 4 4 19

51 3 4 4 4 3 3 21

52 4 3 4 4 4 4 23

53 4 4 4 4 4 4 24

54 4 5 5 5 5 4 28

55 4 4 4 3 4 4 23

56 4 4 4 4 4 4 24

57 4 5 4 4 4 5 26

58 4 4 4 3 4 4 23

59 5 4 4 3 4 4 24

60 5 5 5 3 5 5 28

61 5 4 4 4 4 4 25

62 5 5 5 3 5 5 28

63 4 5 4 5 5 5 28

64 5 5 5 3 5 5 28

65 3 4 5 5 4 4 25

66 5 5 4 4 5 5 28

67 4 4 4 4 4 4 24

68 4 4 4 4 4 4 24

69 4 5 4 4 4 4 25

70 4 5 5 3 4 4 25

71 5 5 5 5 5 5 30

72 4 5 5 3 5 5 27

73 5 4 4 3 4 4 24

74 4 4 4 4 4 4 24

75 4 5 5 4 5 5 28

76 4 3 4 2 4 4 21

77 5 5 5 4 5 5 29

78 4 4 4 4 4 4 24

88

79 4 4 5 5 5 5 28

80 4 4 4 4 4 4 24

81 5 5 5 4 5 5 29

82 3 3 3 3 3 3 18

83 3 3 3 3 3 3 18

84 3 4 3 4 3 3 20

85 4 4 4 4 4 4 24

86 3 4 4 4 4 4 23

87 4 4 3 4 4 4 23

88 4 4 3 4 4 4 23

89 5 4 4 3 4 4 24

90 3 3 3 3 3 3 18

91 2 3 3 3 3 3 17

92 4 3 3 4 3 3 20

93 4 3 3 4 4 4 22

89

No. PENERAPAN SAKD (X2)

X1 I II III IV V VI

1 4 3 3 4 3 3 20

2 4 3 3 4 4 4 22

3 4 4 4 4 4 4 24

4 5 4 3 3 4 4 23

5 4 5 4 5 3 3 24

6 4 4 4 4 5 5 26

7 5 4 4 4 4 4 25

8 4 3 4 4 4 4 23

9 3 4 4 4 4 4 23

10 2 3 3 3 4 4 19

11 3 3 3 2 3 3 17

12 3 3 4 3 2 2 17

13 4 4 4 4 3 3 22

14 4 4 4 4 4 4 24

15 4 4 4 5 4 4 25

16 4 4 4 4 5 5 26

17 3 3 2 3 4 4 19

18 4 4 4 4 5 5 26

19 5 4 4 4 4 4 25

20 4 3 4 4 4 4 23

21 3 4 4 4 4 4 23

22 4 4 3 4 4 4 23

23 4 3 3 4 4 4 22

24 4 5 4 4 4 4 25

25 4 3 4 4 4 5 24

26 3 4 4 4 4 4 23

27 4 4 3 4 4 4 23

28 2 3 3 3 4 4 19

29 3 3 3 2 3 3 17

30 3 3 4 3 2 2 17

31 4 4 4 4 3 3 22

32 4 4 4 4 4 4 24

33 4 4 4 5 4 4 25

34 4 4 4 4 5 5 26

35 3 3 2 3 4 4 19

36 4 3 4 4 4 5 24

37 3 4 4 4 4 4 23

90

38 4 4 4 4 4 4 24

39 4 5 5 5 5 4 28

40 4 4 4 3 4 4 23

41 4 4 4 4 4 4 24

42 4 5 4 4 4 5 26

43 4 4 4 3 4 4 23

44 5 4 4 3 4 4 24

45 5 5 5 3 5 5 28

46 5 4 4 4 4 4 25

47 5 5 5 3 5 5 28

48 4 5 4 5 5 5 28

49 5 5 5 3 5 5 28

50 3 4 5 5 4 4 25

51 5 5 4 4 5 5 28

52 4 4 4 4 4 4 24

53 4 4 4 4 4 4 24

54 4 5 4 4 4 4 25

55 4 5 5 3 4 4 25

56 5 5 5 5 5 5 30

57 4 5 5 3 5 5 27

58 5 4 4 3 4 4 24

59 4 4 4 4 4 4 24

60 4 5 5 4 5 5 28

61 4 3 4 2 4 4 21

62 5 5 5 4 5 5 29

63 4 4 4 4 4 4 24

64 4 4 5 5 5 5 28

65 4 4 4 4 4 4 24

66 5 5 5 4 5 5 29

67 4 4 4 4 4 4 24

68 3 3 3 4 4 4 21

69 4 4 4 4 4 4 24

70 4 4 4 3 4 4 23

71 5 4 4 4 3 3 23

72 3 3 4 5 4 4 23

73 4 3 3 3 5 5 23

74 4 4 4 4 3 3 22

75 3 4 4 2 4 4 21

76 3 4 3 4 2 2 18

77 4 4 4 3 4 4 23

78 3 4 4 4 3 3 21

79 4 4 4 4 4 4 24

91

80 3 3 4 4 4 4 22

81 4 3 3 3 4 4 21

82 3 2 3 3 3 3 17

83 4 4 3 3 3 3 20

84 4 3 4 3 3 3 20

85 3 3 3 3 3 3 18

86 3 4 3 4 3 3 20

87 4 4 4 4 4 4 24

88 3 4 4 4 4 4 23

89 4 4 3 4 4 4 23

90 4 4 3 4 4 4 23

91 5 4 4 3 4 4 24

92 3 3 3 3 3 3 18

93 2 3 3 3 3 3 17

92

No. PENERAPAN SAP (X3)

X3 I II III IV

1 4 3 4 3 14

2 3 3 4 4 14

3 4 4 4 3 15

4 4 4 4 3 15

5 5 4 4 3 16

6 5 5 5 3 18

7 5 5 3 4 17

8 5 5 5 5 20

9 4 4 4 4 16

10 4 5 4 4 17

11 4 5 5 4 18

12 4 4 4 4 16

13 4 3 3 3 13

14 4 4 5 4 17

15 4 4 4 5 17

16 4 4 4 4 16

17 4 5 5 4 18

18 5 5 4 4 18

19 5 5 5 4 19

20 5 5 5 4 19

21 5 4 4 4 17

22 5 5 4 4 18

23 5 5 5 4 19

24 4 4 4 4 16

25 5 5 4 4 18

26 4 4 4 4 16

27 5 5 5 5 20

28 5 4 4 4 17

29 4 4 3 4 15

30 5 5 4 4 18

31 4 4 4 4 16

32 5 4 4 4 17

33 5 5 5 5 20

34 5 5 5 5 20

35 5 5 5 5 20

36 4 4 4 4 16

37 4 4 4 4 16

93

38 5 5 5 4 19

39 5 3 5 4 17

40 4 5 4 4 17

41 5 5 5 5 20

42 5 5 4 5 19

43 5 4 4 4 17

44 5 5 4 4 18

45 4 5 3 3 15

46 4 4 4 4 16

47 5 5 5 5 20

48 5 5 5 4 19

49 4 4 4 4 16

50 4 4 5 4 17

51 4 3 3 3 13

52 4 3 4 4 15

53 5 5 5 5 20

54 2 3 3 3 11

55 5 3 2 5 15

56 4 3 3 4 14

57 4 2 2 4 12

58 3 4 4 2 13

59 5 3 3 5 16

60 4 5 4 4 17

61 4 4 4 4 16

62 5 5 5 5 20

63 5 5 5 5 20

64 5 4 4 4 17

65 4 4 3 3 14

66 4 4 4 4 16

67 4 4 4 4 16

68 4 4 4 4 16

69 4 5 4 4 17

70 4 5 4 4 17

71 5 5 5 5 20

72 4 4 4 4 16

73 5 5 5 5 20

74 4 4 4 4 16

75 5 5 5 5 20

76 5 5 4 4 18

77 5 5 5 4 19

78 4 4 4 4 16

79 4 4 4 4 16

94

80 4 4 3 5 16

81 4 4 4 4 16

82 4 4 4 4 16

83 4 4 4 4 16

84 4 4 5 4 17

85 5 5 4 5 19

86 5 5 5 4 19

87 4 4 4 4 16

88 4 5 4 4 17

89 5 5 5 5 20

90 3 3 3 3 12

91 4 4 5 3 16

92 3 3 3 3 12

93 4 4 4 4 16

95

No. SP INTERN (X4)

X4 I II III IV V VI

1 4 4 4 4 4 4 24

2 5 4 3 3 4 4 23

3 4 5 4 5 3 3 24

4 3 3 3 3 4 4 20

5 5 4 4 4 4 4 25

6 4 3 4 4 4 4 23

7 3 4 4 4 4 4 23

8 4 4 3 4 4 4 23

9 4 3 3 4 4 4 22

10 4 5 4 4 4 4 25

11 3 4 3 3 4 4 21

12 5 5 5 4 3 3 25

13 3 4 3 4 4 4 22

14 4 4 4 4 4 4 24

15 5 4 3 3 4 4 23

16 4 5 4 5 3 3 24

17 4 4 4 4 5 5 26

18 5 4 4 4 4 4 25

19 4 3 4 4 4 4 23

20 3 4 4 4 4 4 23

21 4 4 3 4 4 4 23

22 4 3 3 4 4 4 22

23 4 5 4 4 4 4 25

24 3 4 3 3 4 4 21

25 5 5 5 4 3 3 25

26 3 4 3 4 4 4 22

27 4 4 3 4 4 4 23

28 4 3 3 4 4 4 22

29 4 5 4 4 4 4 25

30 3 4 3 3 4 4 21

31 5 5 5 4 3 3 25

32 3 4 3 4 4 4 22

33 4 4 3 4 4 4 23

34 4 3 3 4 4 4 22

35 4 5 4 4 4 4 25

36 3 4 3 3 4 4 21

37 5 5 5 4 3 3 25

96

38 3 4 3 4 4 4 22

39 4 4 4 4 4 4 24

40 4 3 4 4 4 5 24

41 3 4 4 4 4 4 23

42 4 4 3 4 4 4 23

43 2 3 3 3 4 4 19

44 3 3 3 2 3 3 17

45 4 3 4 3 3 3 20

46 4 4 4 4 3 4 23

47 5 5 5 5 5 5 30

48 5 4 4 5 5 4 27

49 4 4 4 4 4 5 25

50 3 4 5 4 3 3 22

51 4 4 5 5 5 3 26

52 4 4 4 4 3 4 23

53 4 5 5 5 5 5 29

54 4 5 4 4 5 4 26

55 4 2 4 5 2 3 20

56 3 3 4 3 4 4 21

57 4 4 5 3 3 3 22

58 4 4 4 4 4 4 24

59 4 4 5 3 3 3 22

60 5 4 4 4 5 4 26

61 4 4 3 4 5 5 25

62 5 5 5 5 5 5 30

63 5 5 5 5 5 5 30

64 4 4 4 4 5 5 26

65 5 3 5 5 5 5 28

66 4 4 3 3 3 4 21

67 4 3 3 3 4 4 21

68 5 4 5 5 5 4 28

69 5 4 4 4 5 4 26

70 5 4 4 4 5 4 26

71 5 5 5 5 5 5 30

72 5 5 5 5 5 5 30

73 5 5 5 5 5 5 30

74 5 5 5 5 5 5 30

75 4 4 4 4 4 4 24

76 5 4 4 4 4 4 25

77 5 5 5 5 5 5 30

78 5 5 5 5 5 5 30

79 5 5 5 5 5 5 30

97

80 5 5 5 4 5 5 29

81 4 4 4 4 4 4 24

82 5 5 5 5 5 5 30

83 5 5 5 5 5 5 30

84 3 4 4 3 4 3 21

85 4 4 5 5 4 5 27

86 4 4 4 5 4 4 25

87 4 4 4 4 5 4 25

88 5 4 4 4 5 4 26

89 5 5 5 5 5 5 30

90 3 3 3 3 3 3 18

91 4 4 4 4 4 5 25

92 4 4 4 4 4 4 24

93 5 5 4 5 4 4 27

98

No. KUALITAS LKPD (Y)

Y I II III IV V VI

1 3 4 4 4 4 4 23

2 3 3 3 3 3 3 18

3 2 3 3 3 4 4 19

4 3 3 3 2 3 3 17

5 3 4 3 3 3 4 20

6 4 4 4 3 4 4 23

7 5 4 4 3 4 4 24

8 5 5 5 3 5 5 28

9 5 4 4 4 4 4 25

10 5 5 5 3 5 5 28

11 4 5 4 5 5 5 28

12 5 5 5 3 5 5 28

13 3 4 5 5 4 4 25

14 5 5 4 4 5 5 28

15 4 4 4 4 4 4 24

16 4 4 4 4 4 4 24

17 4 5 4 4 4 4 25

18 4 5 5 3 4 4 25

19 5 5 5 5 5 5 30

20 4 5 5 3 5 5 27

21 5 4 4 3 4 4 24

22 4 4 4 4 4 4 24

23 4 5 5 4 5 5 28

24 4 3 4 2 4 4 21

25 5 5 5 4 5 5 29

26 4 4 4 4 4 4 24

27 4 4 5 5 5 5 28

28 4 4 4 4 4 4 24

29 5 5 5 4 5 5 29

30 4 4 4 4 4 4 24

31 4 5 5 3 4 4 25

32 4 4 5 4 4 4 25

33 3 4 5 3 5 4 24

34 4 4 5 4 4 5 26

35 3 4 3 3 4 4 21

36 4 4 5 4 4 4 25

37 3 3 4 2 4 4 20

99

38 4 5 4 4 4 5 26

39 3 2 4 3 3 4 19

40 4 4 5 4 4 4 25

41 4 4 5 4 3 4 24

42 4 4 4 4 4 4 24

43 4 4 5 3 4 4 24

44 4 2 3 3 4 4 20

45 3 3 3 3 4 4 20

46 4 4 4 4 4 4 24

47 5 5 5 5 5 5 30

48 4 4 4 3 4 4 23

49 4 4 4 4 4 4 24

50 4 5 3 3 4 4 23

51 3 3 3 3 4 3 19

52 3 3 4 4 4 4 22

53 5 5 5 4 4 5 28

54 3 4 3 4 4 5 23

55 2 4 2 4 5 2 19

56 4 3 4 3 4 3 21

57 2 4 2 4 5 2 19

58 4 4 4 3 4 4 23

59 2 4 2 4 5 2 19

60 4 5 5 4 5 4 27

61 4 4 5 4 4 4 25

62 5 5 5 5 5 5 30

63 5 5 5 5 5 5 30

64 4 5 5 4 4 4 26

65 2 2 2 2 2 4 14

66 4 4 4 4 4 4 24

67 4 4 4 3 3 4 22

68 4 4 3 3 4 4 22

69 4 5 5 5 4 4 27

70 4 5 5 4 5 4 27

71 5 5 5 5 5 5 30

72 4 4 4 4 4 4 24

73 4 5 5 5 5 5 29

74 4 4 4 4 4 4 24

75 4 4 4 4 5 5 26

76 4 4 4 4 4 4 24

77 5 5 5 5 5 5 30

78 4 4 5 5 5 5 28

79 5 4 4 4 4 4 25

100

80 4 4 5 3 4 4 24

81 5 5 4 5 4 5 28

82 4 4 4 3 4 4 23

83 4 4 4 4 4 4 24

84 4 4 4 3 4 4 23

85 5 5 5 4 4 5 28

86 4 5 5 4 5 4 27

87 5 5 5 4 4 4 27

88 4 5 5 4 5 4 27

89 5 5 5 5 5 5 30

90 3 3 3 3 3 3 18

91 3 3 5 5 4 4 24

92 4 4 4 4 4 4 24

93 5 4 4 4 4 4 25

101

Lampiran 13. Hasil Output SPSS

Uji Validitas

X1

X2

X3

102

X4

Y

Uji Reliabilitas

X1

103

X2

X3

X4

Y

104

Uji Normalitas

Uji Heteroskedastisitas

Uji Glejser

Uji Multikolinearitas (Nlai Tolerance dan VIF)

105

Uji Regressi dan Uji t

Uji Koefisien determinasi

Uji f

106

Lampiran 14. Lembar Bimbingan Skripsi

ii - eprints.unisbank.ac.ideprints.unisbank.ac.id/4986/1/SKR.V.05.52.1670-14.05.52.0160.pdf ·...

Documents

Transcript of ii - eprints.unisbank.ac.ideprints.unisbank.ac.id/4986/1/SKR.V.05.52.1670-14.05.52.0160.pdf ·...