iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat...

66
i

Transcript of iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat...

Page 1: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

i

Page 2: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................. ii

INTISAR EKSEKUTIF ................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

A. Gambaran Umum SKPD ............................................................. 7

B. Sumber Daya Manusia ............................................................... 9

C. Struktur Organisasi .................................................................... 9

D. Sarana dan Prasarana ............................................................... 13

E. Maksud dan Tujuan ................................................................... 14

F. Sistematika Penyajian ............................................................... 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................... 16

A. Perencanaan Stratejik (Renstra) ............................................... 16

B. Rencana Kerja Tahunan (RKT) ................................................... 23

C. Perjanjian Kerja ......................................................................... 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................... 29

A. Indikator Kinerja ....................................................................... 29

B. Pencapaian Kinerja ................................................................... 30

C. Akuntabilitas Keuangan ............................................................ 50

BAB IV PENUTUP ................................................................................ 61

Page 3: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

iii

INTISAR EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota

Banda Aceh terbentuk sebagai perwujudan cita-cita Pemerintah Kota Banda Aceh

untuk mewujudkan good governmance dengan meningkatkan kualitas pelayanan public

melalui penyederhanaan birokrasi, sehingga terciptanya sosok pemerintah yang bersih,

akuntabel dan transparan terutama dibidang Perizinan dan Non Perizinan.

Salah satu upaya untuk memacu lalu pertumbuhan ekonomi secara

berkelanjutan adalah melalui kegiatan Penanaman Modal, dimana Pemerintah Kota

Banda Aceh melalui DPMPTSP Kota Banda Aceh melakukan perbaikan peningkatan

iklim investasi di Kota Banda Aceh agar memiliki daya tarik Penanaman Modal dalam

negeri maupun Penanaman Modal Asing.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Walikota Banda Aceh dan

berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian

dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerja.

Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kota Banda Aceh Tahun 2017 disusun melalui pengukuran data kinerja

sesuai dengan indicator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan

membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan

dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Dari hasil pengukuran kinerja ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dan 7

(tujuh) indikator Kinerja yang harus dicapai. Dari ketujuh Indikator Kinerja yang

Page 4: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

iv

ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh

sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya 1 (satu) Indikator Kinerja

(14,28%) yang tidak tercapai target.

Indikator Kinerja yang tidak tercapai target tersebut adalah Ikut serta dalam

pameran pelayanan publik pada program perencanaan pembangunan daerah, kegiatan

publikasi pembangunan dan teknologi, hal ini disebabkan karena kurangnya dana

perjalanan dinas untuk mengikuti pameran investasi maupun layanan publik di luar

daerah.

Page 5: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

1

BAB I

PENDAHULUAN

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Banda Aceh sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan

langsung kepada masyarakat pada dasarnya merupakan sebuah terobosan baru

reformasi birokrasi atas inovasi manajemen Pemerintah Kota Banda Aceh. Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh

dibentuk untuk melaksanakan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan,

terpercaya dan berkualitas kepada masyarakat. Pendirian Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh didirikan berdasarkan

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 378 Tahun 2006 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh,

dikuatkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, dan Qanun Kota Banda

Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan.

Sejak tanggak 30 Desember 2016 yang lalu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu Kota Banda Aceh telah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Peraturaan

Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu.

Page 6: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

2

Sejak berdirinya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota

Banda Aceh pada tahun 2007 dan sekarang telah menjadi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, sampai dengan Tahun 2017 telah

melayani 87 (delapan puluh tujuh) Jenis Layanan Perizinan dan 10 (sepuluh) jenis

layanan nonperizinan. Berikut jenis pelayanan yang dilayani di Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

a. Pelayanan Perizinan

Tabel berikut menyajikan jenis – jenis pelayanan perizinan yang dilayani, yaitu :

TABEL I

JENIS – JENIS PERIZINAN DAN WAKTU PENYELESAIAN IZIN

NO. JENIS PERIZINAN WAKTU

1. Izin Prinsip Penanaman Modal 3 hari kerja

2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3 hari kerja

3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 3 hari kerja

4. Izin Usaha Penanaman Modal 7 hari kerja

5. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal 7 hari kerja

6. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal 5 hari kerja

7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)

10 hari kerja

8. Izin Gangguan (IG) 1 s/d 7 hari kerja

9. Izin Trayek 3 jam s/d 1 hari kerja

10. Izin Usaha Angkutan Umum 3 jam s/d 1 hari kerja

11. Izin Usaha Angkutan Barang 3 jam s/d 1 hari kerja

12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6 hari kerja

13. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 3 jam s/d 1 hari kerja

14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 3 jam s/d 1 hari kerja

15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3 jam s/d 1 hari kerja

16. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 3 jam s/d 1 hari kerja

17. Izin Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 2 jam s/d 1 hari kerja

18. Tanda Daftar Industri (TDI) 3 jam s/d 1 hari kerja

19. Izin Usaha Industri (IUI) 3 jam s/d 1 hari kerja

20. Izin Reklame - Izin Reklame (Billboard)

1 s/d 7 hari kerja

Page 7: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

3

- Izin Reklame (Spanduk) 1 s/d 3 hari kerja

21. Izin Galian Jalan 1 s/d 7 hari kerja

22. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah 7 hari kerja

23. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni Budaya 2 jam s/d 1 hari kerja

24. Tanda Wajib Lapor Ketenagakerjaan 2 jam s/d 1 hari kerja

25. Tanda Daftar Gudang (TDG) 3 jam s/d 1 hari kerja

26. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 3 jam s/d 1 hari kerja

27. Izin Usaha Rumah Makan / Restoran 3 jam s/d 1 hari kerja

28. Izin Usaha Warung Kopi / Cafe 3 jam s/d 1 hari kerja

29. Izin Usaha Rumah Kecantikan / Rumah Pangkas 3 jam s/d 1 hari kerja

30. Izin Usaha Tempat Kebugaran dan Olah Raga 3 jam s/d 1 hari kerja

31. Izin Usaha Hotel / Wisma 3 jam s/d 1 hari kerja

32. Izin Usaha Warnet / Game Online / Play Station 3 jam s/d 1 hari kerja

33. Izin Usaha Hypermarket / Supermarket / Mini Market

3 jam s/d 1 hari kerja

34. Izin Usaha Alat – Alat Bangunan 3 jam s/d 1 hari kerja

35. Izin Usaha Panglong Kayu 3 jam s/d 1 hari kerja

36. Izin Usaha Perbengkelan 3 jam s/d 1 hari kerja

37. Izin Usaha Laundry dan Dry Clean 3 jam s/d 1 hari kerja

38. Izin Usaha SPBU 3 jam s/d 1 hari kerja

39. Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata 3 jam s/d 1 hari kerja

40. Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata 3 jam s/d 1 hari kerja

41. Izin Praktek Dokter Umum 1 s/d 3 hari kerja

42. Izin Praktek Dokter Gigi 1 s/d 3 hari kerja

43. Izin Praktek Dokter Spesialis 1 s/d 3 hari kerja

44. Izin Praktek Dokter Bersama 1 s/d 3 hari kerja

45 Izin Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) 1 hari kerja

46 Izin Kerja Perawat Umum/ Gigi/ Anastesi 1 hari kerja

47 Izin Praktek Perawat Umum/ Gigi 1 s/d 3 hari kerja

48 Izin Kerja Radiografer 1 hari kerja

49 Izin Kerja perekam Medis 1 hari kerja

50 Izin Kerja Fisiotherapi

1 hari kerja

51 Izin Kerja Ahli Tekhnologi Laboratorium Medik (ATLM)

1 hari kerja

52 Izin Praktek Apoteker 3 hari kerja

53 Izin Kerja Apoteker 1 hari kerja

54 Izin Kerja/ Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian 3 hari kerja

55 Izin Keja Refraksionis Optisien 1 hari kerja

56 Izin Praktek Bidan 3 hari kerja

57 Izin Kerja Bidan 1 hari kerja

58 Izin Kerja Gizi 1 hari kerja

59 Izin Tenaga Sanitasi 1 hari kerja

60. Izin Usaha Rumah Sakit Bersalin / Klinik Bersalin 3 jam s/d 1 hari kerja

61. Izin Usaha Rumah Sakit Swasta 3 jam s/d 1 hari kerja

62. Izin Usaha Klinik Umum/ Balai Pengobatan 3 jam s/d 1 hari kerja

Page 8: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

4

63 Izin Klinik Kecantikan 3 jam s/d 1 hari kerja

64 Izin Usaha Laboratorium Kesehatan 3 jam s/d 1 hari kerja

65 Izin Usaha Apotik 3 jam s/d 1 hari kerja

66. Izin Usaha Toko Obat 3 jam s/d 1 hari kerja

67. Izin Usaha Optik 3 jam s/d 1 hari kerja

68. Izin Pengobatan Tradisional 3 jam s/d 1 hari kerja

69.. Izin Refleksi 3 jam s/d 1 hari kerja

70. Izin Produksi Makanan dan Minuman 3 jam s/d 1 hari kerja

71. Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang 3 jam s/d 1 hari kerja

72. Izin Pest Control 3 jam s/d 1 hari kerja

73. Kartu Pengawasan 1 hari kerja

74. Izin Insidentil 1 hari kerja

75. Kartu Pengawasan Operasional 1 hari kerja

76 Tanda Daftar Produsen Penyalur Benih 1 hari kerja

77. Izin Praktek Dokter Hewan 3 hari kerja

78. Izin Lembaga Pelatihan Kerja 7 hari kerja

79. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 3 hari kerja

80. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 3 hari kerja

81. Surat izin Pemotongan Hewan/ Berjualan Daging 1 hari kerja

82. Surat Izin Pemotongan Hewan/Berjualan Unggas 1 hari kerja

83. Izin Pendirian PAUD 1 hari kerja

84. Izin Pendirian Pendidikan Non Formal 1 hari kerja

85. Izin Pendirian dan operasian Sekolah Dasar, Swasta dan Menengah Pertama Swasta

1 hari kerja

86 Izin Operasonal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1 hari kerja

87. Izin Operasional Pendidikan Non Formal 1 hari kerja

b. Pelayanan Non Perizinan

Pelayanan Non Perizinan yang dilayani pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Tepadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh serta waktu

penyelesaian proses untuk setiap perizinan, yaitu :

Page 9: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

5

TABEL II

JENIS – JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BESERTA WAKTU PENYELESAIAN IZIN

NO. JENIS NON PERIZINAN WAKTU

1. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk perpanjangan

3 hari kerja

2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk perpanjangan

3 hari kerja

3. Surat Keterangan Penangkapan Ikan (SKPI) 1 hari kerja

4. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) 1 hari kerja

5. Surat Keputusan Izin Operasional Rumah sakit 1 hari kerja

6. Izin Keputusan Penetapan Kelas Rumah Sakit 1 hari kerja

7. Surat Keputusan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1 hari kerja

8. Layanan Informasi 1 hari kerja

9. Layanan Pengaduan 1 hari kerja

10. Rekomendasi Penimbunan Minyak 1 hari kerja

c. Pelayanan Pengaduan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda

Aceh juga melayani 3 (tiga) tingkatan pengaduan. Berikut disajikan jenis pelayanan

pengaduan serta waktu penyelesaian pengaduan, yaitu :

Page 10: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

6

TABEL III

JENIS – JENIS PELAYANAN PENGADUAN BESERTA WAKTU PENYELESAIAN

NO. TINGKATAN PENGADUAN WAKTU

1. Tingkatan Pengaduan Skala Kecil 1 s/d 3 hari kerja

2. Tingkatan Pengaduan Skala Menengah 1 s/d 7 hari kerja

3. Tingkatan Pengaduan Skala Besar 1 s/d 14 hari kerja

Sejak dilimpahkannya kewenangan penandatanganan perizinan bidang

penanaman modal ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Banda Aceh Tahun 2012, masih ada kendala – kendala yang dihadapi,

diantaranya :

1. Belum selesainya Qanun Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Walikota tentang

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Banda Aceh.

2. Masih ada jenis perizinan yang belum dilimpahkan ke Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

3. Masih ada jenis perizinan yang belum mempunyai qanun maupun peraturan

walikota.

4. Belum adanya data base perizinan.

5. Belum adanya tempat penyimpanan arsip yang representative.

6. Masih Kurangnya anggaran untuk melakukan sosialisasi perizinan kepada

masyarakat.

Page 11: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

7

A. Gambaran Umum SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kota Banda Aceh diresmikan pada 20 Februari 2007 berdasarkan Peraturan

Walikota Banda Aceh Nomor 378 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Qanun Kota Banda Aceh

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kota Banda Aceh.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh saat ini telah menjadi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Qanun Kota

Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun

2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

Terhitung tanggal 30 Desember 2016 telah dilantik pejabat stuktural

sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, dengan susunan yaitu :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris (saat ini merangkap sebagai Pelaksan Tugas Kepala Dinas),

membawahi :

a. Kasubbag Program dan Pelaporan

b. Kasubbag Keuangan

Page 12: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

8

c. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset

3. Kepala Bidang Penanaman Modal, membawahi :

a. Kasi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal

b. Kasi Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

4. Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan, Informasi dan Pelaporan, membawahi :

a. Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan

b. Kasi Pengolahan Data, Pelaporan perizinan dan non perizinan

5. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi :

a. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I

b. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II

Sejak berdirinya di awal Februari 2007 sampai dengan akhir Tahun 2017

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

telah melayani 97 (sembilan puluh tujuh) jenis perizinan, dengan rincian sebagai

berikut :

1. Tahun 2007 melayani 17 jenis perizinan;

2. Tahun 2012 melayani 52 jenis perizinan dan melayani izin dibidang

penanaman modal sebanyak 9 jenis;

3. Tahun 2014 melayani 57 jenis perizinan;

4. Tahun 2016 melayani 59 jenis perizinan; dan

5. Tahun 2017 melayani 97 jenis perizinan.

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda

Aceh sampai dengan akhir tahun 2017 mempunyai SDM sebanyak 37 (tiga puluh

Page 13: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

9

tujuh) orang dimana Pegawai Negeri Sipil 33 (tiga puluh tiga) orang, 4 (empat)

orang pegawai Non Pegawai Negeri.

C. Struktur Organisasi

Setelah dikukuhkannya DPM-PTSP pada tanggal 30 Desember 2016,

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kota Banda Aceh Tahun 2017 terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas (Eselon

II.b), Sekretaris (Eselon III.a), 3 (tiga) Kabag (Eselon III.a) dan 9 Kasubbag/ Kasie

(Eselon IV.a) yaitu :

a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Banda Aceh (saat ini belum ada yang menjabat dan masih dilaksanakan oleh

sekretaris yang menjadi pelaksana tugas kepala dinas)

b. Sekretaris

c. Kabid

1. Kabid Penanaman Modal

2. Kabid Pelayanan Pengaduan, Informasi dan Pelaporan

3. Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

d. Kasubbag/Kasie

1. Kasubbag Program dan Pelaporan

2. Ksubbag Keuangan

3. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset

4. Kasie Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I

5. Kasie Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II

6. Kasie Pelayanan Informasi dan Pengaduan

Page 14: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

10

7. Kasie Pengolahan Data, Pelaporan Perizinan dan Nonperizinan

8. Kasie Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal

9. Kasie Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

c. Staf

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Banda Aceh bertanggung jawab langsung kepada Walikota Banda Aceh.

Sedangkan Sekretaris dan Kabid bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kasubbag bertanggung

jawab kepada Sekretaris dan Kasie bertanggung jawab kepada Kabid sesuai

dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya dibawah Kasubbag/Kasie terdapat Staf dengan nomenklatur

masing – masing staf bertanggung jawab kepada masing-masing Kasubbag/Kasie.

Perincian nomenklatur jabatan adalah sebagaimana Bagan Organisasi terlampir.

Sedang perincian jumlah jenjang jabatan dilingkungan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

TABEL IV

PERINCIAN JUMLAH JABATAN STRUKTURAL

No Jabatan Eselon Total

I.b II.a II.b III.a III.b IV.a

1.

2.

3.

4.

5.

Plt Kepala

Sekretaris

Kabid

Kasubbag

Kasie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3

6

-

1

3

3

6

Total - - - 1 3 9 10

Sumber data DPMPTSP, 29 Desember 2017

Page 15: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

11

Perincian jumlah pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, baik pemangku jabatan

struktural maupun staf diperinci menurut jenis kelamin sebagaimana yang ada

dalam tabel berikut :

TABEL V

PERINCIAN JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN

No Jabatan Laki Perempuan Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kepala

Sekretaris

Kabid

Kasubbag

Kasie

Staf

Non PNS

-

Plt

2

1

3

8

2

-

-

1

2

3

12

2

-

1

3

3

6

20

4

Jumlah 17 20 37

Sumber data DPMPTSP, 29 Desember 2017

Jumlah Pegawai tersebut di atas termasuk pemangku jabatan struktural.

Kekuatan pegawai dari aspek kepangkatan dan pendidikan dapat dilihat pada

tabel berikut :

Page 16: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

12

TABEL VI

PERINCIAN JUMLAH PEGAWAI MENURUT PANGKAT DAN PENDIDIKAN

No

Jabatan Pangkat Pendidikan

Total I II III IV SD SLTP SLTA D3 S1 S2

1

2

3

4

5

6

Kepala

Sekretaris

Kabid

Kasubbag

Kasie

PNS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

-

-

1

3

6

7

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

-

-

-

-

1

3

-

1

-

3

5

4

-

-

3

-

-

-

-

1

3

3

6

20

J u m l a h - 13 16 1 - - 13 3 14 3 33

Sumber data DPMPTSP, 29 Desember 2017

Dilihat dari aspek pangkat dan pendidikan sebagaimana terlihat dalam

tabel di atas, memperlihatkan bahwa pegawai Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh relatif sudah memadai terutama

kalau dikaitkan dengan persyaratan jabatan. Meskipun demikian, kompetensi

aktual pegawai masih perlu ditingkatkan dengan cara mengikuti pelatihan –

pelatihan terkait perizinan dan nonperizinan maupun pelatihan – pelatihan

menyangkut bidang tugas lainnya.

D. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan yang

telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu Kota Banda Aceh didukung dengan sarana dan prasarana dengan aktiva

Page 17: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

13

tetap nilai keseluruhan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.285.690.317,- dapat

dilihat pada tabel berikut :

TABEL VII

ASET TETAP PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

NO. U R A I A N N I L A I (Rp.)

1. Peralatan dan Mesin (Termasuk kendaraan dan Peralatan Kantor) Rp. 1.285.690.317,-

Sumber : Laporan Aset Tetap DPMPTSP s/d 29 Desember 2017

E. Maksud Dan Tujuan

Adapun Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) adalah sebagai wujud dari akuntabilitas kinerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Tujuan

dari pelaporan kinerja ini, yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

F. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh ini

disusun dengan Sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

A. Gambaran Umum SKPD

Page 18: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

14

B. Sumber Daya Manusia

C. Struktur Organisasi

D. Sarana dan Prasarana

E. Maksud dan Tujuan

F. Sistematika Penyajian

BAB II Perencanaan Stratejik dan Penjanjian Kinerja

A. Rencana Stratejik

B. Rencana Kerja Tahunan

C. Penjanjian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Indikator Kinerja

B. Capaian Kinerja

C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV Penutup

Lampiran : 1. Formulir Rencana Stratejik

2. Formulir Rencana Kinerja Tahunan

3. Formulir Perjanjian Kinerja

4. Formulir Pengukuran Kinerja

Page 19: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

15

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Stratejik (Renstra)

1. Visi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda

Aceh telah menetapkan Visi nya, yaitu ”Terwujudnya Iklim Penanaman Modal

yang Kondusif melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Mendorong

Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang lebih Maju dan Berdaya Saing”.

2. Misi

Misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Banda Aceh, yaitu :

a. Mendorong terwujudnya iklim penanaman modal yang kondusif dan peningkatan peluang investasi;

b. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelayanan

terpadu satu pintu;

c. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan perizinan;

d. Mengembangkan sistem teknologi informasi bidang penanaman modal; dan

e. Meningkatkan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi.

3. Tujuan

Dalam kurun waktu 1 s.d 5 tahun, penjabaran / implementasi Visi dan

Misi tersebut di atas diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu yaitu

”Mewujudkan Peningkatan Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan”.

Page 20: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

16

4. Sasaran

Dalam rangka merealisir visi dan misi, ditetapkan sasaran, yaitu:

”Terwujudnya Iklim Investasi yang berdya Saing Melalui Pelayanan yang

Cepat, Mudah dan Transparan”.

5. Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan strategi, yaitu:

1) Peningkatan Pelayanan investasi terhadap investor pada Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;

2) Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Profesional;

3) Mempermudah alur/mekanisme proses pelayanan perizinan dan non

perizinan;

4) Meningkatkan kemitraan dengan stakeholeder dan pihak swasta;

5) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung bagi investor.

6. Kebijakan

Sebagai pedoman untuk melaksanakan tindakan dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran ditetapkan beberapa kebijakan, yakni sebagai berikut :

1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional di Bidang Perizinan

dan Non Perizinan Penanaman Modal;

2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan kepada

investor;

Page 21: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

17

3) Meningkatkan dukungan dari pimpinan, instansi terkait dan stakeholder

agar proses perizinan dan non perizinan berjalan cepat, tepat dan

transparan;

4) Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pemberian informasi kepada

investor;

5) Meningkatkan nilai investasi di Kota Banda Aceh;

B. Rencana Kerja Tahunan

a. Program

Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan

dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan

terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran. Program yang akan dilaksanakan

mulai tahun 2017 s/d 2022 yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;

5. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

7. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

8. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;

9. Penataan Peraturan Perundang-Undangan;

10. Program Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah.

Page 22: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

18

b. Kegiatan

Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, program-program

tersebut diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai tindakan nyata

yang dilakukan pada tahun 2017 s/d 2022 dengan memanfaatkan sumber

daya yang ada, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

6. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan;

8. Penyediaan Makanan dan Minuman;

9. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;

10. Penyediaan Jasa Pelelangan / Pengadaan Barang;

11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran;

12. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

13. Pengadaan Meubiler;

14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;

16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler;

19. Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya;

Page 23: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

19

20. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu;

21. Fasilitasi kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha;

22. Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan;

23. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik;

24. Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;

25. Publikasi Pembangunan dan Teknologi;

26. Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi;

27. Peningkatan Pemantauan, Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal;

28. Penyelenggaraan Pameran Investasi;

29. Kegiatan Kebijakan Penanaman Modal;

30. Memfasilitasi Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal;

31. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;

32. Kajian Kebijakan Penanaman modal;

33. Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman

Modal;

34. Penyiapan Penyusunan Rancangan Qanun;

35. Pembinaan dan Pengendalian Izin Tempat Usaha.

Pada Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Banda Aceh telah melaksanakan program dan kegiatan yaitu:

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Iklim Investasi yang berdaya Saing

melalui Pelayanan Yang Cepat, mudah dan Transparan

Indikator Kinerja :

1.1. Jumlah Investor, dengan target kinerja 25 Investor

Page 24: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

20

1.2. Persentase Peningkatan Nilai Investasi, dengan target Kinerja 14,29%

1.3. Indek Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan target kinerja 91,81

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan :

Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik (12 Bulan)

- Penyediaan Alat Tulis Kantor (71 Jenis)

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (101 Jenis)

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

(6 Jenis)

- Penyediaan Makanan dan Minuman (5566 Porsi)

- Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (20 Laporan)

- Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang (6 bulan)

- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

(12 bulan)

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perencanaan,

Keuangan, Kepegawaian, Pelaporan dan Penataan Aset

Indikator Kinerja :

2.1. Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran DPMPTSP yang

dilaporkan tept waktu

2.2. Persentase laporan Keuangan yang dilaporkan tepat waktu

2.3. Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai pada DPMPTSP

2.4. Predikat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP

2.5. Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan :

Page 25: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

21

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan peralatan gedung kantor (6 jenis)

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (5 kali)

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (28 kali)

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Penatusahaan Perencanaan

Penganggaran dan Pelaporan

Indikator Kinerja :

3.1. Jumlah Dokumen Perencaan Penganggaran DPMPTSP yang dilaporkan

tepat Waktu

3.2. Jumlah Dokumen SAKIP yang Dilaporkan Tepat Waktu

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan :

Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkpannya (37 stel)

4. Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Kemudahan Penanaman Modal Bagi

Investor dengan Data Potensi Investasi yang Akurat Dan Berdaya Saing

Indikator Kinerja :

4.1. Jumlah Investor

4.2. Data Potensi Investasi

4.3. Peningkatan Nilai Investasi

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan :

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Publikasi Pembangunan dan Teknologi ( 1 kali)

Page 26: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

22

5. Sasaran Strategis : Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

yang Cepat, Mudah, Transparan dan Terintegrasi Melalui Sistem Informasi

Yang Handal

Indikator Kinerja :

5.1. Persentase izin yang diterbitkan

5.2. Persentase Pelayanan Perizinan Online

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan :

Peningkatan Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

- Fasilitas Kemudahan Perizinan Pengembngan Usaha (60 jenis)

6. Sasaran Strategis : Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Pengaduan Secara

Cepat dan Akurat Berbasis Teknologi Informasi

Indikator Kinerja :

6.1. Persentase penanganan pengaduan

6.2. Data dan Laporan yang Terintegrasi

6.3. Jumlah Konten Layanan Informasi Perizinan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan :

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik (71 jenis)

- Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (12 bulan)

7. Sasaran Strategis : Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif dan Berdaya

Saing Guna Mendorong Peningkatan Investasi

Indikator Kinerja :

7.1. Persentase Peningkatan Jumlah Investasi

7.2. Persentase Tingkat Kepatuhan Investor

Page 27: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

23

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan :

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal (1 laporan)

8. Sasaran Strategis : Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Pengaduan

Secara Cepat dan Akurat Berbasis Teknologi Informasi

Indikator Kinerja :

8.1. Jenis Promosi Investasi

8.2. Jumlah Kerjasama Investasi

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan :

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- Kajian Kebijakan Penanaman Modal (1 kali)

9. Sasaran Strategis : Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Sesuia dengan SOP dan Standar Pelayanan

Indikator Kinerja :

9.1. Persentase izin yang diterbitkan

9.2. Persentase Pelayanan Perizinan Online

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan :

Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah

- Pembinaan dan Pengendalian Izin Tempat Usaha (1 laporan)

Page 28: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

24

C. Perjanjian Kinerja

Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki

oleh instansi.

Dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi

pemerintah untuk :

a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.

b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP).

c. Menilai keberhasilan organisasi.

Penetapan kinerja/Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dibuat berdasarkan Perjanjian Kinerja

dengan Walikota Banda Aceh didalam Penetapan tertanggal 12 Februari 2016

adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya iklim investasi yang berdaya saing

melalui pelayanan yang cepat, mudah dan transparan.

Untuk mencapai sasaran strategis 1 (satu) maka indikator dan target

pencapaian ditetapkan sebagai berikut :

Meningkatnya jumlah investor dengan target 25 investor

Persentase peningkatan nilai investasi dengan target 14,29%

Indek Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan target 91,81

Page 29: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

25

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya tata kelola administrasi Perencanaan,

Keuangan, Kepegawaian, Pelaporan dan Penataan Aset

Untuk mencapai sasaran strategis 2 (dua) maka indikator dan target

pencapaian ditetapkan sebagai berikut :

Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran DPMPTSP yang

dilaporkan tepat waktu dengan target 100%

Persentase laporan Keuangan yang dilaporkan tepat waktu dengan target

100%

Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai pada DPMPTSP dengan target

80%

Predikat Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP dengan target

kategori B

Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik dengan target 70%

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Penatausahaan Perencanaan

Penganggaran dan Pelaporan

Untuk mencapai sasaran strategis 3 (tiga) maka indikator dan target

pencapaian ditetapkan sebagai berikut :

Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran DPMPTSP yang dilaporkan

tepat waktu dengan target 11 dokumen

Jumlah Dokumen SAKIP yang dilaporkan tepat waktu dengan target 8

dokumen

Page 30: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

26

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Penatausahaan Administrasi

Perkantoran Kepegawaian dan Aset

Untuk mencapai sasaran strategis 4 (empat) maka indikator dan target

pencapaian ditetapkan sebagai berikut :

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target 100%

Jumlah laporan kepegawaian dengan target 5 laporan

Persentase aset kantor yang terinventarisir dengan target 100%

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya penatausahaan keuangan

Untuk mencapai sasaran strategis 5 (lima) maka indikator dan target

pencapaian ditetapkan sebagai berikut :

Jumlah laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu dengan target 18

laporan

Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya kemudahan penanaman modal bagi

investor dengan data potensi investasi yang akurat dan berdaya saing

Untuk mencapai sasaran strategis 6 (enam) maka indikator dan target

pencapaian ditetapkan sebagai berikut :

Meningkatnya jumlah investor dengan target 5 investor

Data potensi investasi dengan target 1 dokumen

Peningkatan nilai investasi dengan target 10 Milyar

Sasaran Strategis 7 : Terlaksananya promosi dan kerjasama investasi

Page 31: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

27

Untuk mencapai sasaran strategis 7 (tujuh) maka indikator dan target

pencapaian ditetapkan sebagai berikut :

Jenis promosi investasi dengan target 5 jenis

Jumlah kerjasama investasi dengan target 5 investor

Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya Iklim Usaha yang kondusif dan berdaya

saing guna mendorong peningkatan investasi

Untuk mencapai sasaran strategis 8 (delapan) maka indikator dan target

pencapaian ditetapkan sebagai berikut :

Persentase peningkatan jumlah investasi dengan target 14,29%

Persentase tingkat kepatuhan investor dengan target 80%

Sasaran Strategis 9 : Terlaksananya pelayanan informasi dan pengaduan

secara cepat dan akurat berbasis teknologi informasi

Untuk mencapai sasaran strategis 9 (sembilan) maka indikator dan target

pencapaian ditetapkan sebagai berikut :

Persentase penanganan pengaduan dengan target 80%

Data dan laporan yang terintegrasi dengan target 12 bulan

Jumlah Konten Layanan Informasi Perizinan dengan target 75 konten

Sasaran Strategis 10 : Tersajinya perbaharuan data dan laporan perizinan

yang terintegrasi secara berkala

Untuk mencapai sasaran strategis 10 (sepuluh) maka indikator dan target

pencapaian ditetapkan sebagai berikut :

Page 32: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

28

Pembaharuan data dan laporan perizinan yang terintegrasi dengan target

12 bulan

Analisa Data Perizinan dan Non Perizinan dengan target 1 dokumen

Sasaran Strategis 11 : Tersedianya layanan informasi dan pengaduan

berbasis teknologi informasi

Untuk mencapai sasaran strategis 11 (sebelas) maka indikator dan target

pencapaian ditetapkan sebagai berikut :

Persentase penanganan pengaduan dengan target 80%

Jumlah konten layanan informasi perizinan dengan target 75 konten

Sasaran Strategis 12 : Terlaksananya pelayanan perizinan dan nonperizinan

yang cepat, mudah,transparan dan terintegrasi melalui sistem informasi

yang handal

Untuk mencapai sasaran strategis 12 (dua belas) maka indikator dan target

pencapaian ditetapkan sebagai berikut :

Persentase izin yang diterbitkan dengan target 10%

Persentase Pelayanan Perizinan Online dengan target 10%

Sasaran Strategis 13 : Terlaksananya pelayanan perizinan dan nonperizinan

sesuai dengan SOP dan Standar Pelayanan

Untuk mencapai sasaran strategis 13 (tiga belas) maka indikator dan target

pencapaian ditetapkan sebagai berikut :

Page 33: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

29

Indeks kepuasan layanan perizinan dan non perizinan dengan target 12

bulan

Persentase Peningkatan Jumlah Izin yang diterbitkan dengan target 12

bulan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda

Aceh telah menyelenggarakan pelayanan bidang penanaman modal sesuai

dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal. SPM Bidang

Penanaman Modal meliputi pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target

pencapaian. Indikator Kinerja dari SPM Bidang Penanaman Modal diatur

berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Nomor 14 Tahun 2011, yang terdiri dari:

1. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan;

2. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah/kota dalam rangka kerjasama

kemitraan;

3. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman

modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

4. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada

masyarakat dunia usaha;

5. Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi

Secara Elektronik (SPIPISE); dan

6. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat

dunia usaha.

Page 34: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

30

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja melalui

dua sumber, yaitu :

1. Data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Data eksternal, yang berasal dari luar instansi baik data primer maupun data

sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat

capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

2. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target

(rencana tingkat capaian).

Page 35: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

31

Keadaan ini dapat dilihat pada lampiran formulir Pengukuran Kinerja (PK), dimana

target dan realisasi dari program dan kegiatan pada Tahun 2017 yang dicapai

yaitu sebesar 97,18% (sembilan puluh tujuh koma delapan belas persen).

B. Capaian Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja ini berdasarkan kepada pencapaian kinerja

kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi

serta misi.

Untuk lebih jelasnya, pelaksanaan program/kegiatan yang sudah

dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama

tahun 2017 antara lain :

1. Bidang Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan

dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan,

kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kegiatan Surat – menyurat, mencakup 2 (dua) kegiatan, antara lain :

- Surat masuk, yaitu semua surat – surat yang diterima dari

Pemerintah Kota Banda Aceh dan berbagai dinas/badan/kantor, dan

instansi terkait lainnya baik dari tingkat Kota Banda Aceh maupun

dari Tingkat Pemerintah Aceh yang jumlahnya mencapai 1609

lembar dengan berbagai macam isi, maksud dan tujuan.

Page 36: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

32

- Surat keluar, yaitu surat yang sudah dikeluarkan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, baik tujuannya kepada

Walikota Banda Aceh maupun dinas/badan/kantor dan instansi

terkait lainnya baik ditingkat Kota Banda Aceh maupun tingkat

Pemerintah Aceh yang jumlahnya mencapai 607 lembar dengan

bermacam isi, maksud dan tujuannya.

Jumlah Pegawai

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Banda Aceh pada Tahun 2016 mempunyai jumlah pegawai sebanyak 37

(tiga puluh tujuh) orang, dimana Pegawai Negeri Sipil 33 (tiga puluh tiga)

orang, Non Pegawai Negeri Sipil 4 (empat) orang.

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut ;

- SLTP : -

- SLTA : 13 (tiga belas) orang

- D-III : 3 (tiga) orang

- S-1 : 14 (empat belas) orang

- S-2 : 3 (tiga) orang

Tingkat Kepangkatan

- Pembina Tingkat I : 1 (satu) orang

- Pembina (IV/a) : 2 (dua) orang

- Penata Tingkat I (III/d) : 8 (delapan) orang

- Penata (III/c) : 4 (empat) orang

Page 37: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

33

- Penata Muda Tk. I (III/b) : 5 (lima) orang

- Penata Muda (III/a) : -

- Pengatur Tingkat I (II/d) : 3 (tiga) orang

- Pengatur (II/c) : 7 (tujuh) orang

- Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 3 (tiga) orang

- Pengatur Muda (II/a) : -

Kenaikan Gaji Berkala dan Mutasi

Pegawai Negeri Sipil di DPM-PTSP Kota Banda pada tahun 2017

yang mengalami mutasi pangkat dan kenaikan gaji berkala sebagai

berikut;

- Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 7 (tujuh) orang, dimana

TMT 1 April 2017 sebanyak 4 (empat) orang dan

TMT I Oktober 2017 sebanyak 3 (tiga) orang.

- Pada tahun 2017 tidak ada kenaikan pangkat sehubungan dengan

penyesuaian ijazah.

- Kenaikan gaji berkala sebanyak 13 (tiga belas) orang

- Adanya mutasi masuk pegawai DPMPTSP tahun 2017 sebanyak 7

(tujuh) orang pegawai dan tidak adanya mutasi keluar.

- Pegawai yang cuti pada tahun 2017 sebanyak 25 (dua puluh lima)

orang.

Diklat PIM

Sementara ini dari jumlah pegawai yang ada diantaranya yang

telah mengikuti pendidikan jenjang karir Diklat PIM baik PIM III maupun

PIM IV, yaitu :

Page 38: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

34

- PIM III : 1 (satu) orang

- PIM IV : -

2. Bidang Penanaman Modal

Penanaman Modal bukan merupakan hal baru di Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, walaupun

bidang ini baru ada dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah di

akhir Tahun 2016 yang lalu. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan

Pemerintahan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dibidang Penanaman Modal.

Sepanjang Tahun 2017 Bidang Penanaman Modal telah melakukan

kegiatan pengendalian. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan,

pembinaan dan pengawasan terhadap penanam modal yang telah

mendapatkan perizinan penanaman modal agar pelaksanaan penanaman

modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Tujuan

dari kegiatan ini adalah :

a. Tersedianya data perkembangan realisasi penanaman modal dan

informasi permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal;

b. Terlaksananya bimbingan dan/atau sosialisasi kebijakan di bidang

pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

c. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan

penanaman modal melalui koordinasi yang terintegrasi antara

pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perusahaan penanaman

modal;

Page 39: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

35

d. Terwujudnya kepastian terhadap pelaksanaan penanaman modal yang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sasaran pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah tercapainya

realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pada Tahun 2017 ini melalui Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi pada Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan,

Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota

Banda Aceh telah melakukan kegiatan pengendalian terhadap Kegiatan

Penanaman Modal dalam Wilayah Kota Banda Aceh, khususnya terhadap

Pelaku Usaha yang telah diterbitkan Izin Prinsip Penanaman Modal oleh

DPM-PTSP sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017. Izin Prinsip

Penanaman Modal yang telah diterbitkan oleh DPM-PTSP sejak Tahun 2013

sampai saat ini terdiri dari berbagai macam bidang usaha antara lain :

1. Bidang Usaha Makanan dan Minuman;

2. Pengadaan Alat – Alat Mesin Listrik;

3. Suku Cadang Listrik;

4. Perdagangan Besar Farmasi;

5. Perdagangan Hasil Perikanan,

6. Perdagangan Hasil Perternakan;

7. Perdagangan Alat Kesehatan;

8. Hasil Pertanian (kopi);

9. Perdagangan Besar Bahan Kimia Dasar;

Page 40: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

36

10. Perdagangan Besar Komputer;

11. Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan;

12. Jasa Transportasi;

13. Barang Cetakan;

14. Industri Rotan; dan

15. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal,

Pengendalian Penanaman Modal di Tahun 2017 ini dilakukan pada 39

(tigapuluh Sembilan) perusahaan yang telah diterbitkan Izin Prinsip

Penanaman Modal dari Tahun 2013 s/d Agustus 2017. Permasalahan yang

terjadi pada saat tim melakukan pengendalian di lokasi tempat usaha antara

lain ;

1. Pelaku Usaha tidak ada di lokasi tempat usaha, hanya pekerja saja yang

berada di lokasi sehingga menyulitkan pada saat pemantauan, pembinaan

dan pengawasan;

2. Lokasi tempat usaha yang berada di rumah, sehingga ketika tim

mendatangi rumah dalam keadaan kosong; dan

3. Lokasi tempat usaha yang sudah pindah dan tidak dilaporkan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Berikut Realisasi Investasi Tahun 2016 dan Tahun 2017 Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh,

yaitu:

Page 41: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

37

TABEL VII

REALISASI INVESTASI TAHUN 2016 DAN 2017

NO. REALISASI INVESTASI

TAHUN 2016 REALISASI INVESTASI

TAHUN 2017

1.

Rp. 15.935.000.000,-

Rp. 118.166.350.000,-

3. Bidang Pelayanan Pengaduan, Informasi dan Pelaporan

Prosedur penanganan layanan pengaduan perizinan dilakukan secara

langsung dan secara tidak langsung.

Secara Langsung

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Banda Aceh membagi layanan pengaduan kedalam 3 (tiga)

kategori yaitu Kecil, Sedang dan Besar, dimana untuk penanganan

pengaduan kategori kecil dan sedang akan langsung direspon pada loket

pengaduan, sedangkan kategori pengaduan besar akan menampung

informasi pengaduannya secara internal dan melakukan koordinasi,

komunikasi lintas SKPD teknis, Sekretariat Daerah Kota dan Pimpinan

Daerah.

Secara tidak langsung

Untuk penanganan pengaduan secara tidak langsung dapat

melalui surat, email, telefon, Instagram, SMS dan WhatsApp serta

media sosial lainnya.

Salah satu indikator keberhsiln DPMPTSP Kota Banda Aceh dalam

menjalankan peranannya sangat ditentukn pada tingkat kualitas

Page 42: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

38

pelayanan publik yang disediakaan yaitu dengan melakukan evalusi

untuk menilai linerja layanan yang disediakan oleh DPMPTSP. Secara

garis besarnya terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk menilai

kinerja layanan publik yaitu pendekatan yang melihat kinerja layanan

dari perspektif pemberi layanan (DPMPTSP) dan pendekatan yang

melihat kinerja layanan dari perspektif pengguna layanan atau publik

(Masyarakat/ pelaku usaha) di Kota Banda Aceh.

Untuk Pelayanan Informasi dan Pengaduan DPM-PTSP pada tahun

2017 telah melaksanakan kegiatan - kegiatan sebagai berikut ;

a. Pemberitaan tentang keberadaan DPM-PTSP melalui Website;

b. Menghimpun pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat beserta

penyelesaiannya selama tahun 2016.

c. Kritik Masyarakat Melalui Surat Kabar, SMS Gateway, dan Kotak

Pengaduan;

d. Melaksanakan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditujukan

kepada masyarakat/pelaku usaha, dimana hasil dari penilaian SKM akan

menjadi tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan perizinan

oleh aparatur pemerintah, khususnya aparatur DPM-PTSP. Hasil SKM

yang diperoleh pada Tahun 2016 dengan skor 82,15 point dan hasil

SKM yang diperoleh pada Tahun 2017 naik dengan skor 98,48 yang

diklasifikasikan sebagai mutu pelayanan Sangat Baik atau bernilai A.

Berikut kami sampaikan hasil Survey Kepuasan Masyarakat

(SKM) untuk 150 responden tahun 2017 dengan nilai persentase 98,48

Page 43: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

39

point yang diklarifikasikan sebagai mutu pelayanan A (sangat Baik),

yaitu :

TABEL VIII

NILAI RATA-RATA YANG DIPEROLEH DARI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2017

NO UNSUR PELAYANAN NILAI UNSUR PELAYANAN

1 Kejelasan persyaratan dari jenis pelayanan 2,99

2 Kejelasan dan kemudahan prosedur atau alur pelayanan

2,99

3 Penetapan waktu dalam penyelesaian proses pelayanan

2,95

4 Adanya kewajaran dan kejelasan tentang informasi biaya/tarif

2,89

5 Sikap petugas (keramahan, kemampuan dan tanggung jawab)

2,99

6 Respon terhadap pengaduan/ keluhan 2,99

7 Kenyamanan tempat layanan dan sarana penunjang (ruang tunggu, toilet, dll)

2,87

NILAI RATA-RATA PER UNSUR 2,95

PERSENTASE = (NILAI RATA-RATA/3) X 100 98,48

Keterengan : Sangat Baik : 81,26 – 100,00 Baik : 62,51 – 81,25 Kurang Baik : 43,76 – 62,50 Tidak Baik : 25 – 43,75

Hasil dari penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) akan

menjadi tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelyanan perizinan

oleh aparatur pemerintah, khususnya aparatur Dinas Penanman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

Page 44: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

40

4. Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non perizinan pada tahun 2017

telah melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada

masyarakat/pelaku usaha melalui proses/alur yang telah ditetapkan sesuai

Standar Pelayanan Prosedur (SOP). Ada jenis perizinan yang masih boleh

dikutip retribusi dan tidak boleh dikutip retribusi, sehingga proses/alur

dapat dilihat sebagai berikut :

Alur/Prosedur Pelayanan yang Masih Ada Retribusi

sebagai berikut ;

EKSEKUTIF

Paraf & Tanda tangan

sertifikat perizinan

OPERATOR PERIZINAN

PERIZINAN Entry detail data izin &

Cetak sertifikat perizinan

TIM TEKNIS

Tinjauan & survey tempat

usaha dan bangunan

SELESAI

PEMOHON

COSTUMER SERVICE

.Penjelasan persyaratan

.Pengambilan

FRONT OFFICE

. Memeriksa kelengkapan berkas

. Entry data pemohon

OPERATOR SKR

Cetak

Surat Ketetapan Retribusi

BANK ACEH

Pembayaran Retribusi

Page 45: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

41

Keterangan Bagan a. Melalui meja informasi/media informasi lain, pemohon memperoleh

informasi secara lengkap tentang jenis-jenis izin, syarat-syarat yang harus dipenuhi, mekanisme pelayanan yang dilalui, biaya dan waktu proses penyelesaian;

b. Pemohon mengajukan permohonan dengan membawa berkas secara lengkap ke DPM-PTSP;

c. Penelitian berkas, meliputi : - kelengkapan berkas permohonan beserta syarat - syarat; - memerlukan pemeriksaan lapangan atau tidak.

d. Penetapan biaya perizinan, untuk diketahui oleh pemohon; e. Pemohon membayar biaya izin yang sudah ditetapkan di Bank Aceh

Cabang Pembantu Balai Kota dengan menunjukkan alat bukti penyerahan berkas/Surat Ketetapan Retribusi (SKR);

f. Permohonan diproses sesuai dengan jenis perizinan. g. Proses pemarafan dan penandatanganan izin; h. Pengambilan surat izin disertai dengan alat bukti pembayaran; dan i. Registrasi surat ijin yang sudah selesai dan surat izin diserahkan

kepada pemohon.

Page 46: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

42

Alur/Prosedur Pelayanan yang Tidak Ada Retribusi

sebagai berikut ;

Keterangan Bagan

a. Melalui meja informasi/media informasi lain, pemohon memperoleh informasi secara lengkap tentang jenis-jenis izin, syarat-syarat yang harus dipenuhi, mekanisme pelayanan yang dilalui, biaya dan waktu proses penyelesaian;

b. Pemohon mengajukan permohonan dengan membawa berkas secara lengkap ke DPM-PTSP;

c. Penelitian berkas, meliputi : - kelengkapan berkas permohonan beserta syarat - syarat;

- memerlukan pemeriksaan lapangan atau tidak. f. Permohonan diproses sesuai dengan jenis perizinan; g. Proses pemarafan dan penandatanganan izin; h. Pengambilan surat izin disertai dengan alat bukti pembayaran; i. Registrasi surat ijin yang sudah selesai dan surat izin diserahkan

kepada pemohon

EKSEKUTIF

Paraf & Tanda tangan

sertifikat perizinan

OPERATOR PERIZINAN

PERIZINAN

Entry detail data izin &

Cetak sertifikat perizinan

TIM TEKNIS

Tinjauan & survey tempat

usaha dan bangunan

SELESAI

PEMOHON

COSTUMER SERVICE

.Penjelasan persyaratan

.Pengambilan

FRONT OFFICE

. Memeriksa kelengkapan berkas

. Entry data pemohon

OPERATOR SKR

Cetak Surat Ketetapan Retribusi

(jika diperlukan)

Page 47: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

43

Selama tahun 2017 dari Bulan Januari s/d Desember 2017 DPM-PTSP telah

mengeluarkan izin sebanyak 13.996 lembar dengan jumlah pendapatan sebesar Rp.

2.907.417.065,-.

Dibawah ini dapat dilihat Perbandingan realisasi izin dari Tahun 2015, Tahun

2016 dan Tahun 2017.

TABEL VIII

REALISASI IZIN DAN PENDAPATAN TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017

No. JENIS IZIN

REALISASI IZIN (Lembar)

PENDAPATAN (Rp.) REALISASI IZIN

(Lembar) PENDAPATAN (Rp.)

REALISASI IZIN (Lembar)

PENDAPATAN (Rp.)

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

6.280 - 6.798 - 7.481 -

2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

1.643 - 1.701 - 1.689 -

3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1.619 - 1.798 - 1.685 -

4. Izin Gangguan (IG)

1.418 805.747.157,- 1.519 771.712.995,- 1.257 722.368.620,-

5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

1.453 - 424 - 490 -

6. Tanda Daftar Industri (TDI)

76 - 121 - 90 -

7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

744 2.107.052.000,- 464 2.014.669.000,- 462 2.108.777.000,-

8. Izin Trayek / Izin Angkutan

66 6.420.000,- 65 16.465.000,- 48 19.100.000,-

9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

44 - 159 - 140 -

10.

Izin Reklame - Billboard - Spanduk/

Umbul-umbul

-

382

-

111.475.924,-

-

274

-

92.654.430,- 228 57.171.445,-

11. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah

- - - - - -

12. Izin Kegiatan Seni dan Budaya

72 - 91 - 84 -

13.

Tanda Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK)

277 - 195 - 164 -

14. Izin Galian Jalan - - - - - -

15. Izin Prisnip Penanaman Modal

2 - 11 - 17 -

16. Izin Usaha Apotek 62 - 63 - 70 -

17. Izin Usaha Toko Obat

20 - 30 - 22 -

Page 48: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

44

18. Izin Usaha Optik 16 - 16 - 11 -

19. Izin Depot Air Minum Isi Ulang

4 - 7 - 2 -

20. Izin Usaha Rumah Sakit Swasta

3 - 3 - 2 -

21. Izin Klinik Kesehatan

22 - 24 - 34 -

22. Izin Usaha Klinik Bersalin

2 - 3 - 1 -

23. Izin Usaha Laboratorium Kesehatan

3 - 7 - 6 -

24. Izin Usaha Pest Control

- - 3 - 2 -

25. Izin Klinik Kecantikan

3 - 4 - 3 -

26. Izin Pengobatan Tradisional

5 - - - - -

27. Tanda Daftar Gudang (TDG)

- - 3 - 8 -

J U M L A H 14.216 3.030.695.081,- 13.783 2.895.501.425,- 13.996 2.907.417.065,-

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan realisasi izin dan

pendapatan antara Tahun 2016 dan Tahun 2017. Dimana Pada tahun 2016 realisasi

izin berjumlah 13.783 lembar, sementara untuk realisasi pendapatan sebesar Rp.

2.895.501.425,-. Tahun 2017 realisasi izin berjumlah 13.996 lembar, sementara

untuk realisasi pendatapan sebesar Rp. 2.907.417.065,-. Terhadap realisasi

pendapatan dari pembayaran retribusi terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

Izin Trayek/Izin Angkutan dan Pajak Izin Reklame, untuk target pendapatan masih di

Instansi Teknis Terkait. DPM-PTSP hanya bertugas dalam pengelolaan administrasi

perizinannya.

Dapat dijelaskan juga bahwa DPM-PTSP terhadap retribusi jenis perizinan

hanya mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Izin Gangguan (IG). Target

untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Izin Gangguan Tahun 2017 sebesar Rp.

800.000.000,- Sementara untuk penerimaan Izin Gangguan Tahun 2017 tidak

mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 722.368.620,-.

Page 49: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

45

Dibawah ini dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target Jangka Menengah

(RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2012 s/d 2017, sebagai berikut :

TABEL IX

Kondisi Kinerja dan Capaian RPJM Tahun 2012 s/d 2017

No. Indikator

Kondisi Kinerja Pada Awal

Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerja Pada Akhir Periode

RPJMD

2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)

0

16.175.000.000

18.305.000.000

20.555.000.000

23.055.000.000

25.655.000.000

25.655.000.000

Realisasi 0 16.175.000.000

2.130.000.000 3.250.000.000 15.935.000.000

118.166.350.000,- 155.656.350.000,-

2.

Jumlah Perda yang Mendu-kung Iklim Usaha

17

0

0

1

1

1

20

Realisasi 0 0 0 0 0 0 0

Dari tabel diatas dapat dilihat sampai dengan tahun 2017 untuk Jumlah Nilai

Investasi yang telah dicapai sebesar Rp. 118.166.350.000,- dan untuk Jumlah

Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha sudah jauh mencapai target yang

diharapkan, sedangkan untuk Qanun yang belum disahkan pada Tahun 2017

diharapkan dapat disahkan pada Tahun 2018 ini sehingga dapat berjalan secara efektif

izin di Bidang Penanaman Modal, karena banyak sektor yang masih harus dibenahi

serta belum adanya peluang dan peta investasi yang jelas tergambar, disebabkan

belum selesainya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Banda Aceh.

Page 50: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

46

Keberhasilan. Kegagalan, Hambatan Dan Kendala

a. Keberhasilan

- Berjalannya Gerai Layanan Perizinan di Pusat Perbelanjaan yaitu di Pasar Aceh

Shopping Center. Dengan dibukanya gerai layanan perizinan pelaku usaha yang

khususnya berada di lokasi Pasar Aceh tidak perlu lagi datang ke DPM-PTSP,

sehingga dapat menghemat waktu dan biaya bagi pelaku usaha.

- Terupdatenya media informasi Touch Sreen, papan informasi, banner,

brosur/leaflet dan website kpptsp sebagai akses informasi bagi masyarakat dan

pelaku usaha tentang berbagai jenis perizinan, termasuk persyaratan, waktu

dan biaya perizinan.

- Telah berjalannya aplikasi perizinan online, aplikasi ini merupakan aplikasi yang

dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk mengirimkan (mengupload) dokumen

persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang diajukan melalui aplikasi ini.

Pelaku usaha juga dapat mengetahui status dari perizinannya (dalam proses,

tinjau lapangan, verifikasi dan selesai) secara realtime. Adanya aplikasi ini juga

dapat menghemat waktu dan biaya bagi pelaku usaha. Dengan adanya aplikasi

ini pelaku usaha hanya cukup datang sekali saja ke DPM-PTSP hanya untuk

mengambil dokumen perizinan. Sementara izin yang diurus secara

konvensional, pelaku usaha minimal harus dua kali datang ke DPM-PTSP.

- Selesainya Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Online bagi pelaku

usaha. SOP ini merupakan pedoman bagi aparatur dalam pelaksanaan tugas,

khususnya dalam penyelesaian perizinan melalui aplikasi perizinan online.

Page 51: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

47

b. Kegagalan

Sejak berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Banda Aceh sampai dengan saat ini belum dijumpai adanya kegagalan yang berarti

dalam proses perizinan maupun non perizinan

c. Hambatan /Harapan

Terselesaikan Qanun Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Bidang Penanaman Modal dan Peraturam Walikota tentang Rencana Umum

Penanaman Modal (RUPM) Kota Banda Aceh;

Menghimpun semua jenis perizinan yang masih tersebar di SKPK untuk dilayani

dan diterbitkan izinnya di DPM-PTSP Kota Banda Aceh, sehingga masyarakat

tidak perlu datang kebanyak tempat hanya untuk mengurus 1 (satu) jenis

perizinan saja;

Adanya Qanun Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota terhadap semua jenis

perizinan yang dilayani di DPM-PTSP Kota Banda Aceh;

Membuat pemetaan data perizinan secara elektronik;

Adanya tempat penyimpanan arsip yang representative;

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media masa, penyuluhan, talk

show, untuk tidak mengurus izin melalui praktek percaloan maupun pungli;

Membuat Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Aplikasi layanan Short

Message Service, pengembangan Aplikasi SIMSATU, dan Pengembangan

Aplikasi Perizinan Online;

Pembangunan aplikasi peta reklame dan tempat usaha berbasis GIS;

Promosi peluang investasi penanaman modal kepada investor; dan

Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal.

Page 52: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

48

d. Kendala

Belum selesainya Qanun Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum

Penanaman Modal (RUPM) Kota Banda Aceh.

Masih ada jenis perizinan yang belum dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

Masih ada jenis perizinan yang belum mempunyai qanun maupun peraturan

walikota.

Belum adanya data base perizinan.

Belum adanya tempat penyimpanan arsip yang representative.

Masih Kurangnya anggaran untuk melakukan sosialisasi perizinan kepada

masyarakat.

e. Langkah – langkah Antisipatif

Untuk mewujudkan sistem pelayanan yang lebih baik, maka ;

Harus tersedianya ruang arsip khusus dokumen perizinan dan non yang

representatif.

Adanya pelatihan pelayanan di bidang penanaman modal dan SPIPISE

bagi pegawai.

Tersedianya data base perizinan sehingga memudahkan dalam mencari

dokumen perizinan maupun data yang diperlukan.

Segera menyelesaikan Qanun Kota Banda Aceh tentang

penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal, Peraturan

Walikota Banda Aceh tentang Rencana Umum Penanaman Modal

(RUPM) Kota Banda Aceh, Qanun Kota Banda Aceh tentang

Page 53: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

49

Penyelenggaraan Izin Gangguan, dan Qanun Kota Banda Aceh tentang

Retribusi Izin Gangguan.

Disediakan alokasi dana yang cukup untuk mendukung kegiatan

pelayanan perizinan serta non perizinan serta sosialisasi perizinan dan

non perizinan kepada pelaku usaha.

C. Akuntabilitas Keuangan

Jumlah anggaran tahun 2017 DPM-PTSP Kota Banda Aceh yang meliputi belanja

langsung sebesar Rp. 877.336.05,- dimana belanja tidak langsung sebesar Rp.

3.103.641.731,-.

Sementara realisasi anggaran sampai 31 Desember 2017 sebagai berikut

:

TABEL XI

ANGGARAN TAHUN 2017 BESERTA REALISASI

NO U R A I A N JUMLAH

DANA (Rp) REALISASI (Rp) %

1. Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang & Jasa - Belanja Modal

877.336.05,-

255.065.000,-

570.254.420,-

52.016.630,-

852.572.942,-

248.051.726,-

555.004.836,-

49.516.380,-

97,18

97,25

97,33

95,19

2. Belanja tidak Langsung - Gaji dan Tunjangan - Tambahan Penghasilan PNS

3.103.641.731,-

1.915.155.731,-

1.188.486.000,-

2.600.455.929,-

1.686.699.479,-

913.756.450,-

83,79

88,07

76,88

Page 54: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

50

Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, program-program

dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai tindakan nyata yang dilakukan pada

tahun 2016 dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Program dan Kegiatan

DPM-PTSP, yaitu :

A. PROGRAM

Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan

dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan

terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran. Program yang dilaksanakan tahun

2017 yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Perencanaan Pembangunan Daerah;

5. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

6. Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah;

7. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

B. KEGIATAN

Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, program-program

tersebut diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai tindakan nyata

yang dilakukan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

Page 55: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

51

2. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

5. Penyediaan Makanan dan Minuman;

6. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;

7. Penyediaan Jasa Pelelangan / Pengadaan Barang;

8. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran;

9. Pengadaan peralatan gedung kantor;

10. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional;

11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

12. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;

13. Publikasi Pembangunan dan Teknologi;

14. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal

15. Pembianaan dan Pengendalian Izin Tempat Usaha; dan

16. Fasilitas Kemudahan Perizinan Pengembngan Usaha.

Penjabaran anggaran beserta realisasi dari kegiatan – kegiatan yang

telah dilaksanakan pada Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel dibawah :

Page 56: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

52

TABEL XII

HASIL PENGUKURAN KINERJA ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2017

NO PROGRAM KEGIATAN JUMLAH

ANGGARAN (Rp) REALISASI %

1. Pelayanan ADM Perkantoran

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan - Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat – Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah - Penyediaan Jasa Pelelangan Pengadaan Barang - Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Admistrasi/ Teknis Perkantoran

7.926.000,-

80.090.656,-

135.491.050,-

498.770,-

75.504.000,-

133.000.000,-

975.000,-

120.570.000,-

6.198.864,-

79.830.656,-

135.300.150,-

498.770,-

68.952.000,-

132.995.280,-

975.000,-

113.556.726,-

78,21

99,68

99,86

100

91,32

100

100

94,18

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

52.016.630,-

40.478.698,-

8.476.000,-

49.516.380,-

37.668.370,-

8.476.000,-

95,19

93,06

100

3. Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

14.800.000,-

14.000.000,-

94,59

4. Perencanaan Pembangunan Daerah

- Publikasi Pembangunan Dan Teknologi

19.909.500,-

18.125.000,-

91,04

Page 57: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

53

5.

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

-Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 47.802.986,- 47.802.986 100

6.

Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah

- Pembinaan dan Pengendlian Izin Tempat Usaha

45.380.760,- 45.380.760,- 100

7. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- Fasilitas Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha

51.076.000,-

51.076.000,-

100

Penjelasan terhadap hasil pengukuran kinerja Pada Tahun 2017 DPM-PTSP

Kota Banda Aceh terhadap program dan kegiatan serta capaian realisasi sebagai

berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Iklim Investasi Yang Berdaya Saing Melalui

Pelayanan Cepat, Mudah Dan Transparan:

1.1. Jumlah investor

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan :

Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah

anggaran yang tersedia sebesar Rp. 7.926.000,- dan realisasi yang dicapai

sebesar Rp. 6.198.864,- (78,21%), sehingga tersisa anggaran sebesar Rp.

1.727.136,-. Anggaran ini tersisa dari pembayaran rekening faximile dan

telepon.

- Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan jumlah anggaran yang tersedia sebesar

Rp. 80.090.656,- dan realisasi yang dicapai sebesar Rp. 76.830.656,-

Page 58: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

54

(99,68%). Sisa dari anggaran sebesar Rp 260.000,- dikarenakan tersedianya

buku chek 3 (tiga) buah namun yang dipakai hanya 1 (satu) buah.

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan jumlah anggaran yang

tersedia sebesar Rp. 135.491.050,- dan realisasi yang dicapai sebesar Rp.

135.300.150,- (99,86%). Tersisa anggaran sebesar 190.900,- Hal ini

disebabkan tidak tereaslisasinya pengamprahan dari blanko Tanda Daftar

Penyalur Benih, karena sepanjang Tahun 2017 tidak ada permohonan izin

yang disampailkan oleh pelaku usaha terhadap jenis izin tersebut.

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan

jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 498.770,- dan realisasi yang

dicapai sebesar Rp. 498.770,- (100%).

- Penyediaan Makanan dan Minuman dengan jumlah anggaran yang

tersedia sebesar Rp. 75.504.000,- dan realisasi yang dicapai sebesar Rp.

68.952.000,- (91,32%). Sehingga tersisa anggaran sebesar Rp. 6.552.000,-.

Anggaran ini tersisa disebabkan karena volume hari kerja yang setiap

bulannya tidak sama.

- Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan jumlah

anggaran yang tersedia sebesar Rp. 133.000.000,- dan realisasi yang dicapai

sebesar Rp. 132.995.280,- (100%), dengan aggaran perjalanan dinas yang

tersisa sebesar Rp. 4.720,-

- Penyediaan Jasa Pelelangan / Pengadaan Barang dengan jumlah anggaran

yang tersedia sebesar Rp. 975.000,- dan realisasi yang dicapai sebesar Rp.

975.000,- (100%).

Page 59: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

55

- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran dengan

jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 120.570.000,- dan realisasi yang

dicapai sebesar Rp. 113.556.726,- (94,18%). Anggaran yang tersisa dari

kegiatan ini sebesar Rp. 7.013.274,- Tersisanya anggaran ini disebabkan sisa

dari pemotongan jumlah jam kerja yang tidak terpenuhi oleh pegawai

disebabkan ketidakhadiran pegawai.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kinerja Aparatur DPMPTSP

Indikator Kinerja :

2.1. Meningkatnya Kelancaran Kinerja Aparatur

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran yang tersedia

Rp 52.016.630,- dan realisasi yang dicapai sebesar Rp 49.516.380,- (95,19%)

dimana terdapat sisa belanja modal sebesar Rp 2.500.250,-

- Pemeliharaan rutin/berkala kendraan Dinas/operasionl dengan jumlah

anggarn sebesar Rp 40.478.698 dan terealisasi sebesar Rp 37.668.370,-

(93,06 %), terdapat sisa dari anggaran tersebut sebesar Rp 2.810.328,-

dimana tersisanya anggaran karena kurangnya pemakaian BBM dari

kendaraan Dinas/operasional dan sisa pembayaran STNK.

- Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan anggaran yang

tersedia sebesar Rp 8.476.000,- dan terealisasi sebesar Rp 8.476.000,-

(100%).

-

Page 60: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

56

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Jumlah Investor untuk berinvestasi

Indikator Kinerja :

3.1. Meningkatnya tingkat Kedisiplinan Pegawai dengan target kinerja 37 (tiga

puluh tujuh) stel.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadan Pakain Dinas beserta perlengkpnnya, dengan anggaran yang

disediakan sebesar Rp 14.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp 14.000.000,-

(94,59%) dimana tersisanya anggaran sebesar Rp 800.000.000,- dikarenakan

pegawai yang mengisi jabatan yang telah direncanakan belum terisi juga

sampai saat ini.

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Investasi di Kota Banda Aceh.

Indikator Kinerja :

4.1. ikut serta dalam Pameran Pelayanan Publik, dengan target kinerja 1 (satu) kali.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan :

Perencanaan Pembangunan Daerah

- Publikasi Pembangunan dan Teknologi dengan anggaran yang disediakan

sebesar Rp 19.909.500,- dan terealisasi sebesar Rp 18.125.000,- (91,04%).

Sisa dari anggaran tersebut sebesar Rp 1.784.500,- hal ini disebabkan karena

sisa dari jumlah amprahan belanja cetak brosur perizinan, brosur perizinan

penanaman Modal, banner perizinan, buku profil kantor dan tas promosi

dibawah harga yang dianggarkan.

Page 61: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

57

5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Investasi di Kota Banda Aceh

Indikator Kinerja :

5.1. Adanya Promosi dan kerjasama Investasi, dengan target kinerja 9 (sembilan)

jenis

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan :

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan

Penanaman Modal dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp

47.802.986,- dan terealisasi sebesar Rp 47.802.986,- (100%).

6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan kepada Investor

Indikator Kinerja :

6.1. Jumlah Izin yang dilakukan Pembinaan

Program dan kegiatan yang dilakukan :

Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah

- Pembinaan dan Pengendalian Izin Tempat Usaha, dengan anggaran yang

disediakan sebesar Rp 45.380.760,- dan terealisasi sebesar Rp 45.380.760,-

(100%).

-

7. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan

Nonperizinan Kepada investor

Indikator Kinerja :

Page 62: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

58

7.1. Tersedianya Layanan Perizinan kepada Pelaku Usaha dengan target kinerja

60(enam puluh) Jenis

Program dan Kegiatan yang dilakukan :

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha, dengan anggaran

yang disediakan sebesar Rp 94.416.000,- dan terealisasi sebesar Rp

93.296.000,- ( 98,81%), tersisa anggaran sebesar Rp 1.120.000,- disebabkan

karena jumlah amprahan belanja cetak buku panduan perizinan online dan

poster info gratis produk layanan perizinan dibawah harga yang

dianggarkan.

Page 63: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

59

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas merupakan perwujudan

kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

Kota Banda Aceh untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Saat ini DPM-PTSP telah memiliki gedung yang representatif, serta sarana

dan prasarana yang memadai sehingga pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha

semakin baik. Disamping itu sumber daya manusia yang ada masih harus ditingkatkan

kualitas maupun kinerjanya.

Alokasi dana untuk mendukung kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah

Kota Banda Aceh dirasa masih kurang. Dan diharapkan dapat ditingkatkan terutama

untuk kelancaran tugas dan operasional dinas dalam meningkatkan kinerja, sehingga

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/pelaku usaha semakin baik, sehingga

masyarakat / pelaku usaha dapat terlayani dengan optimal, cepat dan tepat, dengan

kemudahan dan kenyamanan yang diberikan.

Dan diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat/pelaku usaha dalam

meningkatkan perekonomian dan investasi di Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, Maret 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH MUCHLISH, SH. Pembina Tk.I/Nip.19630109 199310 1 001

Page 64: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

60

ANGGARAN TAHUN 2012 BESERTA REALISASI

NO U R A I A N JUMLAH

DANA (Rp) REALISASI (Rp) %

1. Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang & Jasa - Belanja Modal

581.048.000,- 160.855.000,-

420.193.000,-

-

560.590.909,- 147.772.809,-

412.818.100,-

-

96,5 91,87

98,24

-

2. Belanja tidak Langsung - Gaji dan Tunjangan - Tambahan Penghasilan PNS

2.293.114.511,-

1.427.804.511,-

865.310.000,-

2.071.165.494,-

1.282.020.200,-

789.145.294,-

90,3

89,8

91,20

ANGGARAN TAHUN 2013 BESERTA REALISASI

NO U R A I A N JUMLAH

DANA (Rp) REALISASI (Rp) %

1. Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang & Jasa - Belanja Modal

675.400.600,- 190.002.000,-

461.609.300,-

23.789.300,-

657.238.535,- 183.930.068,-

449.519.167,-

23.789.300,-

97,31 97,45

97,38

100

2. Belanja tidak Langsung - Gaji dan Tunjangan - Tambahan Penghasilan PNS

2.065.880.195,-

1.226.570.195,-

839.310.000,-

1.965.683.791,-

1.222.826.179,-

742.857.612,-

95,15

99,69

88,51

Page 65: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

61

ANGGARAN TAHUN 2014 BESERTA REALISASI

NO U R A I A N JUMLAH

DANA (Rp) REALISASI (Rp) %

1. Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang & Jasa - Belanja Modal

772.590.000,-

168.480.000,-

508.510.000,-

95.600.000,-

749.204.970,-

159.642.273,-

494.692.697,-

94.870.000,-

96,97

94

97,28

99,24

2. Belanja tidak Langsung - Gaji dan Tunjangan - Tambahan Penghasilan PNS

2.017.698.824,-

1.202.638.842,-

815.060.000,-

1.916.738.702,-

1.208.723.702,-

708.015.000,-

95

100,51

86,87

ANGGARAN TAHUN 2015 BESERTA REALISASI

NO U R A I A N JUMLAH

DANA (Rp) REALISASI (Rp) %

1.

Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang & Jasa - Belanja Modal

761.290.750,-

209.470.000,-

525.605.150,-

26.215.600,-

741.891.780,-

204.610.545,-

511.841.235,-

25.440.000,-

97,45

97,68

97,38

97,04

2.

Belanja tidak Langsung - Gaji dan Tunjangan - Tambahan Penghasilan PNS

2.136.999.692,-

1.308.837.692,-

828.162.000,-

2.041.286.304,-

1.303.840.054,-

737.446.250,-

95,52

99,62

89,05

Page 66: iidpmptsp-pidie.com/upload/lakip-2017.pdfiv ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 6 (enam) indikator Kinerja (85,71%) dan hanya

62

ANGGARAN TAHUN 2016 BESERTA REALISASI

NO U R A I A N JUMLAH

DANA (Rp) REALISASI (Rp) %

1. Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang & Jasa - Belanja Modal

731.365.400,-

179.420.000,-

466.945.400,-

85.000.000,-

711.024.822,-

174.133.450,-

454.891.372,-

82.000.000,-

97,22

97,05

97,42

96,47

2. Belanja tidak Langsung - Gaji dan Tunjangan - Tambahan Penghasilan PNS

2.269.197.656,-

1.442.217.656,-

826.980.000,-

2.164.980.044,-

1.430.716.294,-

734.263.750,-

95,41

99,20

88,79

TABEL XI

ANGGARAN TAHUN 2017 BESERTA REALISASI

NO U R A I A N JUMLAH

DANA (Rp) REALISASI (Rp) %

1. Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang & Jasa - Belanja Modal

877.336.05,-

255.065.000,-

570.254.420,-

52.016.630,-

852.572.942,-

248.051.726,-

555.004.836,-

49.516.380,-

97,18

97,25

97,33

95,19

2. Belanja tidak Langsung - Gaji dan Tunjangan - Tambahan Penghasilan PNS

3.103.641.731,-

1.915.155.731,-

1.188.486.000,-

2.600.455.929,-

1.686.699.479,-

913.756.450,-

83,79

88,07

76,88