Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI

Oleh:

Dr. Undang Mugopal, SH., M.Hum.

KEPALA BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

Implementasi dan Upaya Pencegahan Penyimpangan

“Membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam

kerangka negara kesatuan”

– Nawa Cita, 9 Agenda Prioritas Jokowi - JK –

Diharapkan terdapat sinergi program/kegiatan antar

Kementerian/Lembaga dalam pembangunan desa

sehingga dibutuhkan koordinasi secara vertikal dari

Pemerintah Pusat sampai dengan Daerah

BANYAKNYA DANA YANG MASUK KE DESA

DARI BERBAGAI SUMBER

(PMK) Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018

Daerah telah menyampaikan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)

20% Tahap Pertama

Kedua, 40% Akhir Maret 2018 paling lambat minggu keempat Juni 2018

Ketiga, 40% Juli 2018

BESARAN TAHAP

PENCAIRAN DANA DESA

Asas-Asas

Pengelolaan

Keuangan

Desa

Transparan

Akuntabel

Partisipatif

Tertib dan

disiplin anggaran

ASAS – ASAS

PENGELOLAAN

DANA DESA

ASAS PENUNJUK PERWUJUDAN MENGAPA PENTING

TRANSPARAN • MEMUDAHKAN AKSES PUBLIK TERHADAP

INFORMASI;

• PENYEBARTAHUAN INFORMASI TERKAIT

PENGELOLAAN DANA DESA;

• MEMENUHI HAK MASYARAKAT;

• MENGHINDARI TERJADINYA

KONFLIK

AKUNTABEL • KESESUAIAN DG KETENTUAN;

• LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN;

• INFORMASI KEPADA PUBLIK.

• MEMPEROLEH LEGITIMASI

MASYARAKAT;

• MENDAPAT KEPERCAYAAN

MASYARAKAT.

PERTISPATIF • KETERLIBATAN EFEKTIF MASYARAKAT;

• MEMBUKA RUANG BAGI ERANSERTA

MASYARAKAT.

• MEMENUHI HAK MASYARAKAT;

• MENUMBUHKAN RASA MEMILIKI;

• MENINGKATKAN KESWADAYAAN

MASY.

TERTIB &

DISIPLIN

• TAAT HUKUM;

• TEPAT WAKTU, TEPAT JUMLAH;

• SESUAI PERATURAN.

• MENGHINDARI PENYIMPANGAN;

• MENINGKATKAN

PROFESIONALITAS.

ASAS PENGELOLAAN DANA DESA

TUJUAN MEWUJUDKAN DESA YANG MAJU, MANDIRI, DEMOKRATIS.

PERENCANAAN DIBAHAS DAN DIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAH DESA

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASY. al PRUDES/PRUKADES; BUMDES; EMBUNG DAN SORGA.

PELAKSANAAN

KEGIATAN SWAKELOLA DAN PADAT KARYA TUNAI

PENGADAAN

BARANG DAN

JASA

SWAKELOLA ATAU MELALUI PENYEDIA BARANG DAN JASA

ASAS

PENGELOLAAN TRANSPARAN; AKUNTABEL; PARTISIPATIF; TERTIB DAN DISIPLIN

PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT DAN LEMBAGA YG BERWENANG

LAPORAN/LPJ BENAR SESUAI DG KENYATAAN, DAN TEPAT WAKTU

DANA

DESA

DANA DESA: BENTUK POTENSI

PENYIMPANGAN DAN PENYALAHGUNAAN

KECENDERUNGAN KEJADIAN

PENYIMPANGAN PENGELOLAAN DANA DESA

• KESALAHAN BISA TERJADI KARENA

KELEMAHAN DALAM ADMINISTRASI

KEUANGAN

• TERJADI KESALAHAN PERENCANAAN

• TERJADI KESALAHAN DALAM PENYUSUNAN

LAPORAN

• PENYUSUNAN SPESIFIKASI PEKERJAAN

• KESALAHAN ESTIMASI BIAYA

• DUPLIKASI ANGGARAN (DOUBLE ANGGARAN)

• PENGGUNAAN DANA TIDAK SESUAI

PERUNTUKAN

• MEMINJAM SEMENTARA DANA DESA UNTUK

KEPENTINGAN PRIBADI NAMUN TIDAK

DIKEMBALIKAN.

• PUNGUTAN ATAU PEMOTONGAN DANA DESA

OLEH OKNUM PEJABAT KECAMATAN ATAU

KABUPATEN.

• MEMBUAT PERJALANAN DINAS FIKTIF KEPALA

DESA DAN JAJARANNYA.

• PENGELEMBUNGAN (MARK UP) PEMBAYARAN

HONORARIUM PERANGKAT DESA.

• PENGELEMBUNGAN (MARK UP) PEMBAYARAN

ALAT TULIS KANTOR.

• MEMBUAT KEGIATAN ATAU PROYEK FIKTIF

YANG DANANYA DIBEBANKAN DARI DANA DESA.

TIDAK MURNI KESALAHAN KEPALA DESA

UNSUR KE ALPA-AN/KEKHILAFAN

MURNI KESALAHAN KEPALA DESA

UNSUR DISENGAJA

PERENCANAN PENYALURAN PENCAIRAN PENGGUNAAN PEMBUKUAN/

PELAPORAN

• Proses Musdes yang

menyimpang ;

• Penyusunan

RPJM/RKT/

• APBDes yg tidak

melibatkan

masyarakat atau

diborongkan;

• Pungli/suap pd proses

Reviu/persetujuan;

• Dan lain lain.

• Menunda

penyaluran Dana

Desa;

• Menetapkan syarat

tertentu tanpa dasar

hukum;

• Dan lain lain.

• Pungli pada saat

pencairan;

• Penyimpanan uang

pada rekening/kas

pribadi;

• Buku tabungan

“diijonkan”;

• Dan lain lain.

• Tidak sesuai APBDes;

• Mark-up harga;

• Kegiatan fiktif dan

pembebanan biaya

ganda;

• Suap/pungli;

• Konflik kepentingan;

• Gratifikasi;

• Dan lain lain.

• Tidak sesuai

dengan

realisasinya;

• Pembukuan tidak

tertib (tidak ada

bukti

pengeluaran);

• Diborongkan kpd

konsultan;

• Dan lain lain.

BENTUK POTENSI PENYALAHGUNAAN DANA DESA

PETA

PERMASALAHAN

YANG MEMBERI

PELUANG

TERJADINYA

PENYALAHGUNAAN

DANA DESA

KETIDAKTAHUAN

• SISTEM

• INTERVENSI

• KEBUTUHAN

TERPAKSA/

DIPAKSA

• KESERAKAHAN MEMAKSA

PENYALAHGUNAAN

DANA DESA

PENYALAHGUNAAN DAERAH RAWAN

(PENYEBAB LANGSUNG)

POTENSI MASALAH

(PENYEBAB TIDAK LANGSUNG)

ASPEK LOKASI

• PROSES PERENCANAAN

• PENGELOLAAN KEUANGAN

• PENGELOLAAN PROYEK

• PERTANGGUNG JAWABAN

ASPEK MANUSIA

• KOMPETENSI

• INTEGRITAS

• KONSISTENSI

• KUANTITAS

ASPEK BARANG

• KUALITAS

• KUANTITAS

• HARGA

ASPEK KEGIATAN

• PERENCANAAN

• PELAKSANAAN

• PERTANGGUNGJAWABAN

• PELAPORAN

ASPEK KEBIJAKAN

• MENYIMPANG

• TDK ASPIRATIF

PENYALAHGUNAAN TERJADI BILA

ADA:

• NIAT;

• KESEMPATAN;

• KEMAMPUAN BERBUAT;

• TARGET YG TEPAT

PENYEBAB TIDAK LANGSUNG

• REGULASI/SISTEM LEMAH

• MORAL TERDEGRADASI

• PENGHASILAN RENDAH

• PENGAWASAN LEMAH

• KETAATAN

FENOMENA PENYALAHGUNAAN DANA DESA

30 JENIS TINDAK

PIDANA KORUPSI

MELAWAN HUKUM X KEWENANGAN KERUGIAN NEGARA

(Pasal 2,3)

SUAP MENYUAP (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12a, Pasal 12b, Pasal 12c, dan Pasal 12d)

PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10a, Pasal 10b,

dan Pasal 10c)

PEMERASAN (Pasal 12e, Pasal 12g, dan Pasal 12h)

PERBUATAN CURANG (Pasal 7(1)a, Pasal 7(1)b, Pasal 7(1)c, Pasal 7(1)d, Pasal 7(2), dan Pasal 12h)

BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

(Pasal 12 I)

GRATIFIKASI (Pasal 12b dan Pasal 12c)

• MENGHALANGI PENYIDIKAN

(Pasal 21)

• MEMBERIKAN KETERANGAN

YANG TIDAK BENAR (Pasal 22)

• PELANGGARAN TERHADAP

PASAL KUHP (Pasal 23)

• SAKSI /ORANG LAIN DILARANG

MENYEBUT NAMA DAN

ALAMAT PELAPOR (Pasal 24)

2

7

5

3

6

1

2

4

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

MASALAH PENYIMPANGAN DANA DESA

KOMUNITAS/KUMPULAN

PENGELOLA DANA DESA

KOMPETEN &

BERINTEGRITAS

FAKTOR PENEGAKAN

INTEGRITAS PEMIMPIN

• KOMITMEN

BERINTEGRITAS;

• KETELADANAN (MENJADI

ROLE-MODEL);

• KEBIJAKAN YANG

MENDUKUNG.

SISTEM &

SARANA

•SISTEM PENEGAKAN

INTEGRITAS;

•INSTRUMEN PENEGAKAN

INTEGRITAS;

•SARANA PENEGAKAN

INTEGRITAS

PENGAWASAN

EFEKTIF

• PENGAWASAN HORISONTAL;

• PENGAWASAN VERTIKAL;

• PENGAWASAN FUNGSIONAL.

KOMPETEN

• Bekerja sesuai dg keilmuannya;

• Akuntabel (SOP);

• Auditable.

INTEGRITAS

• Bekerja dg jujur walau di kesepian;

• Satunya pikiran, kata, dan perbuatan ke arah kebenaran

PENGELOLA DANA

DESA

PRINSIP PENGELOLA DANA DESA

•Luhkum/Penkum

•TP4/D

•JMS

•Zona Integritas, WBK, dan WBBM

Proses Hukum 26 : menteri dan kepala

lembaga

17 : gubernur

122 : anggota DPR/DPRD

7 : Komisioner

51 : bupati/walikota

130 : Pejabat eselon I-III

4 : ketua umum partai

politik

??? : Hakim, Jaksa, &

Polisi

Pengembalian

keuangan

Negara (Asset)

METODE PEMBERANTASAN

KORUPSI STRATEGI

PREVENTIF

STRATEGI

REPRESIF

STRATEGI

RESTORATIF

KEMENDAGRI

KEPOLISIAN RI

KEJAKSAAN RI

SATGAS DANA

DESA

KERJASAMA

DALAM

PENGAWASAN

DANA DESA

SATGAS DANA DESA

A P I K AKUNTABEL – PROFESIONAL – INTEGRITAS - KEBERSAMAAN

Salam

Sekian dan Terima Kasih