IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec...2...

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

47/PMK.04/2012TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN

PENGELUARANBARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH

DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN

PELABUHANBEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI

DI KABUPATEN BINTAN

(Studi Kasus : Peredaran Rokok Khusus Kawasan Bebas Tahun 2015)

NASKAH PUBLIKASI

OLEH

ZAINAL ABIDIN

NIM. 090565201065

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2016

1

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

47/PMK.04/2012TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN

PENGELUARANBARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH

DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN

PELABUHANBEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI

DI KABUPATEN BINTAN

(Studi Kasus : Peredaran Rokok Khusus Kawasan Bebas Tahun 2015)

ZAINAL ABIDIN

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas maritim Raja ali Haji

A B S T R A K

Kebijkan pemerintah yang menunjang pembangunan yaitu kebijakan

Kawasan Perdagangan Bebas dimana kebijakan tersebut lebih meningkatkan

pembangunan kearah perekonomian. Free Trade Zone (FTZ) adalah wilayah

dimana ada beberapa hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota dihapuskan

dan mempermudah urusan birokrasi dengan harapan menarik bisnis baru dan

investasi asing. Pelaksanaan FTZ di wilayah Batam, Bintan, Karimun dan

Tanjung Pinang adalah amanat yang terkandung dalam UU No. 44 tahun 2007

serta peraturan pelaksanaan yang berada dibawahnya. rangka upaya

operasionalisasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

Bintan, Karimun telah ditetapkan pula Keputusan Presiden No. 9, 10, dan 11

Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Batam, Bintan, dan Karimun, pada tahun 2013 di tetapkan kembali Keputusan

Presiden No. 18, 19, dan 20 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun sebagai bentuk

kelembagaannya.

Keberadaan lingkungan di Bintan menyebabkan Kawasan ini tidak

asing lagi bagi Investor yang ingin menanamkan investasinya di sektor industri

manufaktur. Selain itu, Bintan selama ini juga telah menjadi lokasi kunjungan

wisatawan mancanegara, walaupun yang terbesar masih berasal dari

Singapura.Ditinjau dari sisi infrastruktur, sekalipun belum sebaik Batam, namun

Bintan telah memiliki fasilitas pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Dalam

Peraturan Pemerintah tersebut lokasi FTZ Bintan terdiri dari Kawasan Bintan

Utara dengan liputan Wilayah hampir setengah pulau Bintan. Disamping itu,

terdapat 5 lokasi lain, yaitu: (1) Kawasan Anak Lobam,(2) Kawasan Maritim

Bintan Timur, (3) Kawasan Galang Batang, (4) Kawasan Senggarang Kota

2

Tanjungpinang, dan (5) Kawasan Dompak Kota Tanjungpinang. Pulau Bintan

merupakan Wilayah yang cukup siap untuk menarik investasi.

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tetang

Kawasan Pergadagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan khususnya Rokok

Khusus Kawasan Bebas Wilayah Kabupaten Bintan, masih belumnya terealisasi

secara efektif dan efisien secara maksimal di wilayah Kabupaten Bintan. Dimana

masih terdapatnya persebaran rokok khuusus kawasan bebas di luar wilayah

kawasan bebas Kabupaten Bintan. Hal ini dilihat dari beberapa indikator yaitu

(1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Kebijakan,

sehingga masih harus adanya peningkatan yang dilakukan oleh pihak

implementasi Peraturan Mentri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang

Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang

Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

dan Pembebasan Cukai

Kata kunci: kebijakan, wilayah kebijakan, dan implementasi kebijakan.

3

A B S T R A C T

Government development policy that support the development of the

Free Trade Area is a policy where the policy is to promote development towards

the economy. Free Trade Zone (FTZ) is a region where there are few trade

barriers such as tariffs and quotas abolished and simplify bureaucratic affairs in

the hope of attracting new business and foreign investment. Implementation of the

FTZ in Batam, Bintan, Karimun and Tanjung Pinang is the mandate contained in

the Act No. 44 of 2007 and the implementing regulations that are below. an effort

operationalization of the Free Trade Zone and Free Port of Batam, Bintan,

Karimun has also stipulated Presidential Decree No. 9, 10, and 11 of 2008 on the

Board of the Free Trade Zone and Free Port of Batam, Bintan, and Karimun, in

2013 on the set back in the Presidential Decree No. 18, 19, and 20 in 2013 on the

Board of the Free Trade Zone and Free Port of Batam, Bintan, Karimun as an

institutional form.

The existence of the environment in Bintan cause this area are familiar

to investors who wish to invest in the manufacturing sector. In addition, during

this Bintan also has been the site of tourist arrivals, although the largest still

comes from Singapura.Ditinjau from the infrastructure side, though not as good

as Batam, Bintan but already has facilities sea port and air port. Into the

aforementioned locations Bintan FTZ consists of Region North Bintan with the

coverage area is nearly half of the island of Bintan. In addition, there are five

other locations, namely: (1) Region Lobam Children, (2) Maritime Region East

Bintan, (3) Region Galang Batang, (4) Region Senggarang Tanjungpinang, and

(5) Region Dompak Tanjungpinang. Regional Bintan Island is quite ready to

attract investment.

Implementation of Government Regulation No. 47 Year 2007 neighbor

Pergadagangan Region Free and Free Port of Bintan especially Speciality

smoking free zone Bintan regency, was earlier realized effectively and efficiently

to the maximum in the district of Bintan. Where still have a cigarette The specific

distribution of free region outside the free area of Bintan regency. It is seen from

several indicators, namely (1) Communication, (2) Resources, (3) Disposition,

and (4) Structural Policies, so it remains to be an increase carried out by the

implementation of the Minister of Finance Regulation No. 47/PMK.04/2012 on

the entry and exit of goods toand the area that has been desgnated as a free trade

area and free port and excise tax exemption in

Keywords: policy, regional policy and policy implementation.

4

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

MASALAH

Kebijkan pemerintah yang

menunjang pembangunan yaitu

kebijakan Kawasan Perdagangan

Bebas dimana kebijakan tersebut lebih

meningkatkan pembangunan kearah

perekonomian.Kebijakan ini sudah

dijalankan di beberapa daerah di

Indonesia diantaranya adalah Kawasan

Batam, Bintan dan Karimun.Dalam

skala regional internasional, Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas Batam, Bintan, Karimun

terletak pada jalur perlintasan

pelayaran internasional yang melayari

selat malaka.

Kawasan ini berhadapan

langsung dengan Negara tetangga

Singapura dan Malaysia (Johor

Selatan).Sedangkan dalam skala

regional antar provinsi.Singapura dan

Malaysia (Johor Selatan).Sedangkan

dalam skala regional antar provinsi,

berdekatan dengan Kota Pekanbaru

dan dilewati jalur Pelabuan Nasional

Indonesia.

Free Trade Zone (FTZ) adalah

wilayah dimana ada beberapa

hambatan perdagangan seperti tarif

dan kuota dihapuskan dan

mempermudah urusan birokrasi

dengan harapan menarik bisnis baru

dan investasi asing. Pelaksanaan FTZ

di wilayah Batam, Bintan, Karimun

dan Tanjung Pinang adalah amanat

yang terkandung dalam UU No. 44

tahun 2007 serta peraturan

pelaksanaan yang berada dibawahnya.

Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan,

Karimun merupakan salah satu

5

Kawasan Strategis Nasional dan

kandidat Kawasan Ekonomi Khusus

dalam bentuk Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas. Terkait

dengan pengembangan Kawasan ini,

telah terdapat suatu proses

penandatanganan kesepakatan

kerjasama ekonomi antara Pemerintah

Indonesia dengan Pemerintah

Singapura.

Kesepakatan kerjasama tersebut

kemudian ditindaklanjuti dengan

adanya penetapan lokasi

pengembangan Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui

Peraturan Pemerintah No.46/2007

untuk Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Batam,



dan Pelabuhan Bebas Bintan dan



dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Dalam rangka upaya

operasionalisasi Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

Bintan, Karimun telah ditetapkan pula

Keputusan Presiden No. 9, 10, dan 11

Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan


Bebas Batam, Bintan, dan Karimun,

pada tahun 2013 di tetapkan kembali

Keputusan Presiden No. 18, 19, dan 20

Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan


Bebas Batam, Bintan, Karimun

sebagai bentuk kelembagaannya.

Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Bintan sesuai

dengan pasal 1 pada Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi Sebagian dari wilayah

6

Kabupaten Bintan serta seluruh

Kawasan Industri Galang Batang,

Kawasan Industri Maritim, dan Pulau

Lobam. Sebagian dari wilayah Kota

Tanjung Pinang yang meliputi

Kawasan Industri Senggarang dan

Kawasan Industri Dompak Darat.

Dengan adanya pemekaran

Wilayah, maka Kota Tanjungpinang

menjadi suatu Wilayah administratif

yang berdiri sendiri. wilayah kota

Tanjungpinang menjadi Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan

dan Pelabuhan Bebas Wilayah Kota

Tanjungpinag sedangkan wilayah

Kabupaten Bintan menjadi Badan


Bebas dan Pelabuhan Bebas Wilayah

Kabupaten Bintan, Namun demikian,

dalam konteks Free Trade Zone (FTZ)

Batam Bintan dan Karimun,

penyebutan Bintan akan secara implisit

diartikan sebagai keseluruhan pulau

Bintan. Namun Badan kawasan

perdagangan dan pelabuhan bebas di

bagi sesuai wilayah.

Di dalam Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang

ekonomi, seperti sektor perdagangan,

maritim, industri, perhubungan,

perbankan, pariwisata dan bidang

lainnya. Landasan hukum penetapan

Pulau Bintan sebagai Kawasan FTZ

(Free Trade Zone) atau Kawasan

Perdagangan Bebas telah ditetapkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47

tahun 2007 tentang Kawasan


Bebas Bintan.

Dalam Peraturan Pemerintah

tersebut lokasi FTZ Bintan terdiri dari

Kawasan Bintan Utara dengan liputan

Wilayah hampir setengah pulau

7

Bintan. Disamping itu, terdapat 5

lokasi lain yaitu Kawasan Anak

Lobam, Kawasan Maritim Bintan

Timur, Kawasan Galang Batang,

Kawasan Senggarang Kota

Tanjungpinang dan Kawasan Dompak

Kota Tanjungpinang. Pulau Bintan

merupakan Wilayah yang cukup siap

untuk menarik investasi.

Keberadaan lingkungan di

Bintan menyebabkan Kawasan ini

tidak asing lagi bagi Investor yang

ingin menanamkan investasinya di

sektor industri manufaktur. Selain itu,

Bintan selama ini juga telah menjadi

lokasi kunjungan wisatawan

mancanegara, walaupun yang terbesar

masih berasal dari Singapura.Ditinjau

dari sisi infrastruktur, sekalipun belum

sebaik Batam, namun Bintan telah

memiliki fasilitas pelabuhan laut dan

pelabuhan udara.

Dalam perjalanannya kebijakan

Badan Pengusahan Kawasan


Bebas Wilyah Kabupaten Bintan

memiliki dampak besar terhadap

bidang ekonomi pada sektor

perdagangan, dengan masuknya rokok

Khusus kawasan bebas di wilayah

Kabupaten Bintan, memiliki dampak

besar terhadap perdagangan antara

rokok bercukai dengan rokok khusus

kawasan bebas.

Dalam pelaksanaannya Badan



Kabupaten Bintan menetapkan quoata

rokok khusus kawasan bebas di

wilayah Kabupaten Bintan

berdasarkan Peraturan Mentri

Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012

Tentang Tata Laksana Pemasukan dan

Pengeluaran Barang ke dan dari

8

Kawasan Yang Telah di Tetapkan

Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan

Cukai .

Adapun jenis rokok Khusus

kawasan yang berdar di Wilayah FTZ

Kabupaten Bintan di kategorikan

kedalam 2 bagian :

1. Sigaret Kretek Mesin Full

Falvor (SKM FF) yang dalam

pembuatannya ditambahkan

aroma rasa yang khas seperti

Rexo International 16,

Gudang Baru International 16

filter.

2. Sigaret Kretek Mesin Light

Mild (SKM LM) yang

menggunakan kandungan tar

dan nikotin yang rendah,

Rokok jenis ini jarang

menggunakan aroma yang

khas Seperti S Mild, H Mild

Dalam pelaksanaannya Badan



Kabupaten Bintan telah menetapkan

quota rokok pada tahun 2015 sejumlah

357.324.00 sebagai berikut :

Tabel 1.1.1

Daftar Quota Rokok Khusus

Kawasan Bebas

Tahun 2015

N

O

Nama

Perusaha

an

Nama

Pabrik &

Merek

Rokok

QUOTA

Karton

1. CV.

THREE

STAR

BINTAN

PT.

LEADON

INTERNATI

ONAL

Luffman

Virginia

250

Lufman full

flavor

1.250

Luffman full

Virginia

300

Luffman full

Virginia

1.350

Jumlah 3.150

PT.

FANTASTIK

INTERNATI

ONAL

9

H-MILD 4.000

Jumlah 7.150

2

PT. TRIO

ESOCO

SUKSES

PR. PUTRA

MAJU JAYA

S. Super

Merah

5.745

S. Super

Hijau

1.065

Andalas 16 1.210

Jumlah 8.020

3 PT.

SINAR

NIAGA

MANDI

RI

CV. MEGAH

SEJAHTER

A

Rexo

International

16

2.000

PR TRI

TUNGGAL

IND

USA Mild 16 1.200

Jumlah 3.200

4. PT.

KARYA

PUTRI

MAKMU

R

PT.

UNIVERSA

L

STRATEGIC

ALLIANCE

UP NEXT

Revolution

500

Jumlah 500

5. PT.

BINTAN

AROMA

SEJAHT

ERA

PR.

BINTANG

SAYAP

INSANI

Harmoni 16 100

Harmoni

Premium 16

400

Jumlah 500

6. PT.

GOLDE

N

BAMBO

O

BATAM

PR. JAYA

MAKMUR

Gudang Baru

International

16 filter

450

Gudang Baru

16 filter

50

Jumlah 500

7. PT.

BINTAN

ANUGR

AH

PRATA

MA

PR. BERCA

SAUTI

TOBACCO

RMX (Biru

KKB)

250

RMX (Hitam

KKb)

250

Jumlah 500

8. PT. SRI

HARTA

MAS

SINDO

PR.

BINATANG

SAYAP

INSAN

Red Black 16 350

PT. Maniri

Maha Mulia

Esse Mild

Super slim 20

140

Esse Mild

Menthol

Super Slim

20

10

Jumlah 500

9. PT.

BINTAN

MUDA

GEMILA

PR. TRI

TUNGGAL

IND

Milder 500

10

NG Jumlah 500

TOTAL

21.370

Sumber : Badan Pengusahaan

Kawasan Bebas Wilayah Kabupaten

Bintan

Terlihat dari Tabel 1.1.1

diatas, bahwa di masing-masing

Perusahaan telah di tetapkan quota

rokok khusus kawasan bebas yang

akan di perdagangkan pada FTZ

Wilayah Kabaten Bintan.

GAMBAR 1..1.1

PETA KAWASAN BEBAS

PULAU BINTAN

Peredaran rokok khusu

kawasan bebas harus di kawasan bebas

sedangkan dalam PP No. 47 Tahun

2007 tentang kawasan perdagangan

bebas dan pelabuhan bebas pada pasal

1 ayat 2 Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Bintan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :Sebagian dari wilayah

Kabupaten Bintan serta seluruh

Kawasan Industri Galang Batang,

Kawasan IndustriMaritim, dan Pulau

Lobam,Sebagian dari wilayah Kota

Tanjung Pinang yang meliputi

Kawasan Industri Senggarang dan

Kawasan Industri Dompak Darat.

Sehingga peredaran rokok

khusus kawasan bebas perlu di awasi

secara serius karna peredaranya hanya

di wilayah yang masuk dalam peta

kawasan Serta mengacu pada

Peraturan Mentri Keuangan Nomor

11

47/PMK.04/2012 Tentang Tata

Laksana Pemasukan dan Pengeluaran

Barang ke dan dari Kawasan Yang

Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan


Bebas dan Pembebasan Cukai.

Berdasarkan latar belakang

masalah tersebut diatas, peneliti ingin

melakukan penelitian terkait dengan

peredaran rokok khusus kawasan

bebas di wilayah Kabupaten Bintan.

Maka dari hal tersebut diatas adanya

permasalahan rokok khusus kawasan

bebas di wilayah Kabupaten Bintan,

penulis mengambil judul penelitian

dengan judul: “IMPLEMENTASI

PERATURAN MENTRI

KEUANGAN NOMOR

47/PMK.04/2012 TENTANG TATA

LAKSANA PEMASUKAN DAN

PENGELUARAN BARANG KE

DAN DARI KAWASAN YANG

TELAH DI TETAPKAN SEBAGAI

KAWASAN PERDAGANGAN

BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

DAN PEMBEBASAN CUKAIDI

KABUPATEN BINTAN (STUDI

KASUS ROKOK KHUSUS

KAWASAN BEBAS TAHUN 2015)”

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah

Yaitu :“Bagaimana Implementasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor


Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran

Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang

Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan

Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan

Bebas dan Pembebasan Cukaidi

Kabupaten Bintan (studi kasus :

Peredaran rokok khusus kawasan

bebas tahun 2015) ?”

12

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan peneliti dari

penelitian ini Mengetahui

Implementasi Peraturan Mentri




Kawasan Yang Telah di Tetapkan


dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan

Cukai di Wilayah Kabupaten Bintan.

D. KONSEP OPRASIONAL

Fungsi konsep operasional

adalah sebagai alat untuk

mengidentifikasi fenemena atau

gejala-gejala di amati dengan jelas,

Logika, atau penalaran yang di

gunakan oleh peniliti untuk

menerangkan fenomena yang di teliti

atau di kaji.George C.Edward

implementasi kebijakan publinya

dengan direct and indirect impact on

impletatiaon.dalam pendekatan yang di

terjemahkan oleh Edward III (Winarno

:207:177) terdapat empat variable yang

menentukan implementasi kebijakan,

Yaitu :

1. Faktor Komunikasi.

Komunikasi diartikan sebagai

proses penyampaian informasi

komunikator kepada komunikan.

Komunikasi kebijakan berarti

merupakan proses penyampaian

informasi kebijakan dari pembuat

kebijakan (policy marker) kepada

pelaksana dan penerima kebijakan.

Informasi kebijakan publik perlu

disampaikan kepada pelaku

kebijakan agar para pelaku kebijakan

dapat mengetahui, memahami

apayang menjadi isi, tujuan, arah dan

kelompok sasaran kebijakan (Target

Groups).

13

2. Sumber Daya.

Faktor sumber daya ini juga

mempunyai peranan penting dalam

implementasi kebijakan.Sumber daya

meliputi SDM, sumber daya keuangan,

sumber daya peralatan yang diperlukan

dalam melaksanakan

kebijakan.Sumberdaya Manusia dalam

implementasi kebijakan disamping

harus cukup juga harus memiliki

keahlian dan kemampuan untuk

melaksanakan tugas, anjuran, perintah

dari atasan (pemimpin).Selanjutnya

mengenai Sumber daya Peralatan,

terbatasnya fasilitas dan peralatan yang

diperlukan dalam melaksanakan

kebijakan, menyebabkan gagalnya

pelaksanaan kebijakan. Sumberdaya

peralatan merupakan sarana yang

digunakan untuk operasionalisasi

implementasi suatu kebijakan yang

meliputi gedung, tanah, dan sarana

yang semuanya akan memudahkan

dalam memberikan pelayanan dalam

implementasi kebijakan. Dan yang

terakhir adalah sumber daya anggaran.

Anggaran yang mempengaruhi

efektifitas pelaksanaan kebijakan,

selain sumber daya manusia adalah

dana (anggaran) dan peralatan yang

diperlukan untuk membiayai

operasionalisasi pelaksanaan

kebijakan.

3. Disposisi Atau Kecendrungan –

Kecendrungan.

Keberhasilan implementasi

kebijakan bukan hanya ditentukan oleh

sejauh mana pelaku kebijakan

(implementor) mengetahui apa yang

harus dilakukan dan mampu

melakukanya, tetapi ditentukan juga

dengan kemauan para pelaku

kebijakan tadi memiliki disposisi yang

14

kuat terhadap kebijakan yang sedang

di implementasikan.

4. Struktur Birokrasi.

Meskipun sumber – sumber untuk

mengimplementasikan suatu kebijakan

cukup dan para pelaksana

(implementor) mengetahui apa dan

bagaimana cara melakukanya namun

implementasi kebijakan bisa jadi

masih belum efektif karena adanya

ketidak efesienan struktur birokrasi.

Struktur birokrasi mencangkup

dimensi fragmentasi dan standar

prosedur oprasi yang akan

mempermudahkan dan

menyeragamkan tindakan dari para

pelaksana kebijakan dalam

melaksanakan apa yang menjadi

bidang tugasnya. Dengan diketahuinya

dan dipahami subtansi kebijakan akan

lebih mudah dalam menyusun

Standard Operating Procedure (SOP)

yaitu kejelasan subtansi kebijakan dan

SOP melaksanakan kebijakan

menjadikan disposisi para pelaku

kebijakan semakin jelas.

E. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan

adalah “Kualitatif”. Penelitian

kualitatif adalah penelitian formatif

yang menggunakan teknik tertentu

untuk mendapatkan jawaban

mendalam tentang apa yang dipikirkan

dan dirasakan khalayak sasaran.

Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomoro 47 Tahun 2007

Tentang Kawasan Perdagangan Bebas

pasal 2 ayat 1 “Di dalam Kawasan


Bebas Bintan di lakukan kegiatan-

kegiatan di bidang ekonomi, seperti

sektor perdagangan, maritim, industri,

15

perhubungan, perbankan, pariwisata,

dan bidang lainnya” dan mengacu

pada Peraturan Mentri Keuangan

Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata

Laksana Pemasukan dan Pengeluaran

Barang ke dan dari Kawasan Yang

Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan


Bebas dan Pembebasan Cukai dengan

studi kasus rokok khusus kawasan

bebas pada tahun 2015.

F. ANALISA DATA

Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik dekriptif kualitatif dengan

menggunakan model analisis

interaktif. Aktifitas dalam

menganalisis data, yaitu sebagai

berikut:

1. Reduksi Data.

Merupakan bagian dari proses

analisis yang mempertegas,

memperpendek, membuat fokus,

membuang hal-hal yang tidak

penting dan mengatur dan

sedemikian rupa sehingga dapat

membuat kesimpulan akhir.

2. Penyajian Data.

Merupakan hasil rangkaian

informasi, deskriptif dalam bentuk

narasi yang memungkinkan

kesimpulan riset dapat

dilakukan.Sajian data harus mengacu

kepada rumusan masalah sehingga

dapat menjawab permasalahan yang

diteliti.Penyajian data dilakukan

dengan menghubungkan fenomena

yang ditemukan dalam teori dan

penelitian terdahulu.

16

3. Penarikan Kesimpulan.

Dari awal pengumpulan data

peneliti harus sudah memahami apa

arti dari berbagai hal yang timbul

dengan melakukan pencatatan

peraturan-peraturan, pola-pola,

pernyataan-pernyataan arahan sebab

akibat dan berbagai proporsi

kesimpulan perlu diverifikasi agar

penelitian yang dilakukan benar dan

bisa dipertahankan.

LANDASAN TEORI

1. PEMERINTAHAN

Dalam bahasa Inggris pengertian

pemerintah disebut Government,

sedangkan oleh C.F Strong (dalam

Ermaya, 1999:15) pemerintah

dinyatakan “Pengertian pemerintahan

dalam arti luas adalah mempunyai

kewenangan untuk memelihara

kedamaian dan keamanan negara

kedalam maupun keluar”. Karena itu

pertama harus mempunyai kekuatan

antara atau kemampuan untuk

mengendalikan angkatan perang,

selanjutnya yang kedua harus

mempunyai kekuatan legislative dalam

arti membuat undang-undang, ketiga

harus mempunyai kekuatan finansial

yaitu kekuasaan untuk mengumpulkan

atau meraih uang (pajak) dari

masyarakat untuk menutupi

pembiayaan dalam pengertian negara

melaksanakan hukum untuk dan atas

negara.

Pemerintahan menurut

pendapat Koswara (1994 : 26)

menyatakan bahwa :“Pemerintah

adalah lembaga atau badan-badan

publik yang mempunyai fungsi

melakukan upaya mencapai tujuan

Negara”. Sedangkan Pemerintahan

adalah kegiatan-kegiatan lembaga atau

17

badan publik dalam menjalankan

fungsi untuk mencapai tujuan negara.

Selanjutnya Ermaya

Suradianata (1998 : 10)

mengemukakan bahwa pemerintahan

juga dikategorikan sebagai ilmu dan

seni. Sebagai ilmu pemerintahan

merupakan pengetahuan yang

mempelajari proses kegiatan lembaga-

lembaga publik dalam fungsinya untuk

mencapai tujuan negara, berlaku

secara universal.

Selanjutnya definisi

pemerintahan lainnya sebagaimana

dikemukakan Ermaya ( 1998 : 100)

yaitu : Negara mempunyai tiga unsur

pokok, yaitu suatu masyarakat, suatu

wilayah tertentu (teritorial), dan suatu

pemerintahan. Kini istilah

pemerintahan, berarti sangat luas yaitu

meliputi semua pengurusan negara

oleh segala alat alat kenegaraan.

Jadi dalam hal ini pengertian

pemerintah erat sekali kaitannya

dengan kekuasaan, dapat dikatakan

bahwa pemerintah tanpa kekuasaan

tidak akan berfungsi. Tentang

kekuasaan ini Max Weber

(Mubyarto,dkk; 1987 : 54)

mengetengahkan teori “domination” di

dalam kerangka teorinya tentang

birokrasi. Menurut Weber :

Domination merupakan salah satu

bentuk hubungan kekuasaan di mana si

penguasa sadar akan haknya untuk

memerintah, sedang yang diperintah

sadar bahwa menjadi kewajibannya

untuk mentaati perintah penguasa tadi.

Dari teori domination ini, birokrasi

merupakan inti dari pemerintahan,

karena ia adalah pelaksana atau

penyelenggara pemerintahan yang

berbentuk institusi atau lembaga yang

diangkat melalui ketentuan formal.

18

Selanjutnya membicarakan

atau membahas “pemerintahan” tidak

terlepas dari pembahasan

“Administrasi negara”, demikian pula

sebaliknya; karena keduanya tidak

dapat dipisahkan, walaupun keduanya

juga dapat dibedakan Prayudi ( 1989 :

9 ) menyebutkan dalam bahasa sehari

hari Administrasi Negara disebut juga

“pemerintahan” asalkan tidak

dicampur adukkan dengan

pemerintahan yang sifatnya eksekutif

atau politik kenegaraan.

Henry mengemukakan

pendapat Frank J. Goodnow (Ermaya;

1993 : 33) yang menyatakan dua

fungsi yang berbeda dalam

pemerintah, yaitu : “Politik” harus

berhubungan dengan kebijaksanaan

atau berbagai masalah yang

berhubungan dengan tujuan negara.

Pengertian organiasi lainnya

secara umum dapat dikemukakan

pendapat dari Ermaya (1996: 26)

bahwa : Organisasi adalah merupakan

tempat atau wahana proses kegiatan

kumpulan orang-orang yang

bekerjasama, mempunyai fungsi dan

kewenangan untuk mengerjakan usaha

mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Lebih lanjut Ermaya

mengemukakan, untuk menghindarkan

konotasi negatif dari birokrasi, maka

setiap birokrasi harus memenuhi asas

dengan tingkat rasionalitas tertentu

sebagai syarat terselenggaranya

rangkaian kegiatan untuk mencapai

tujuan yang diharapkan. Jadi konteks

seperti itu diperlukan administrasi,

yaitu sebagai keseluruhan proses

kerjasama dua orang atau lebih untuk

mencapai dasar rasionalitas tertentu

dalam penyelenggaran pemerintahan.

19

2. KEBIJAKAN

Ada beberapa teori tentang

kebijakan diantaranya yaitu; menurut

Ealau dan Pewitt (1973) kebijakan

adalah sebuah ketetapan yang

berlaku,dicirikan oleh perilaku yang

konsisten dan berulang baik dari yang

membuat atau yang melaksanakan

kebijakan tersebut. Menurut Titmuss

(1974) mendefinisikan kebijakan

sebagai prinsip-prinsip yang mengatur

tindakan dan diarahkan pada tujuam

tertentu dan menurut Edi Suharto

(2008:7) menyatakan bahwa kebijakan

adalah suatu ketetapan yang memuat

prinsip-prinsip untuk mengarahkan

cara bertindak yang dibuat secara

terencana dan konsisten dalam

mencapai tujuan tertentu.

3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Sejarah perkembangan studi

implementasi baru dimulai sekitar

tahun 1970 -an ketika perkembangan

dalam studi kebijakan mengalami

pergeseran minat, dari focus kepada

ujung depan dari proses kebijakan,

yakni : keputusan (politik) menjadi

focus kepada tahap paska keputusan.

Karya yang dianggap

mengawali era studi implementasi

adalah tulisan Pressman dan

Wildavsky “Implementation” pada

tahun 1973.Tulisan mereka membahas

tentang implementasi program

pembangunan ekonomi perkotaan di

Aucland USA, dengan mewancarai

aktor pelaksana dan mengkaji

dokumen – dokumen kebijakan untuk

menemukan hal – hal yang tidak

beres.Hasilnya adalah suatu

pendekatan yang bersifat rasional

perspektif dengan model sudut

pandang Top-down.Tumbuhnya model

rasional perspektif sebagai tonggak

20

awal studi implementasi adalah sangat

wajar mengingat kebutuhan saat itu

adalah untuk menjawab pertanyaan

mengapa banyak kebijakan mengalami

kegagalan saat diimplementasikan dan

bagaimana menghasilkan suatu

formula implementasi yang tingkat

kegagalannya rendah.

Model Bottom-up yang

dikomandani oleh Michael Lypsky

melalui bukunya yang baru diterbitkan

tahun 1980. pendekatan Bottom-up ini

terutama merupakan kritik atas

pandangan model Top-down yang

menafikan kontribusi peran pelaksana

tingkat bawah (street level

beaurocrazy) pada proses implemesi.

Pada sudut pandang ini juga lebih

dipertegas bahwa proses politik bukan

hanya tidak berhenti saat kebijakan

sudah diputuskan, tapi juga tetap

berlangsung pada level pelaksana

tingkat bawah yang banyak

menentukan tingkat keberhasilan

implementasi. Dengan demikian perlu

mempertimbangkan apa yang menjadi

aspirasi, tujuan dan kebutuhan para

pelaksana termasuk kesulitan –

kesulitan yang mereka hadapi. Karena

apa yang menjadi masalah dalam

proses implementasi bisa tampak

berbeda dari perspektif level yang

berbeda. Atau dengan kata lain

antisipasi yang sudah dilakukan pada

masalah – masalah implementasi yang

akan dan dapat terjadi dari Top Level

perspektif, bisa berlainan saat

implementasi running up di tingkat

bawah.

Sudut pandang Model

Sintesis muncul sekitar tahun 1982

dengan tokohnya yang popular Randall

P. Ripley & Grace Franklin. Model

Sintesis ini memadukan kedua model

21

sebelumnya (Top-down dan Bottom

up) dengan tekanan utama yang bisa

beragam, mulai pada jaringan interaksi

antar aktor pelaksana sampai pada

pendekatan sosiologis, dll.

GAMBARAN UMUM LOKASI

PENELITIAN

Letak Geografis Kabupaten Bintan

Secara geografis, wilayah

Kabupaten Bintan terletak antara

0006’17” - 10 34’52” Lintang Utara

dan 104012’47” Bujur Timur di

sebelah Barat - 1080 02’27” Bujur

Timur di sebelah Timur. Secara

keseluruhan luas wilayah Kabupaten

Bintan adalah 87.717,84 km2 terdiri

atas wilayah daratan seluas 1.319,51

km2 (1,50%) dan wilayah laut seluas

86.398,33 km2 (98,50%).

Kabupaten Bintan juga

memiliki wilayah administrasi yang

berbatasan dengan daerah-daerah lain,

diantaranya:

1. Sebelah Utara :

Kabupaten Anambas

2. Sebelah Selatan

:Kabupaten Lingga

3. Sebelah Barat

:KotaTanjungpinang

dan Kota Batam

4. SebelahTimur :Provinsi

Kalimantan Barat

Kabupaten Bintan memiliki

240 buah pulau besardan kecil.Dari

jumlah tersebut hanya 49 buah

diantaranya yang berpenghuni,

sedangkan sisanya walau pun belum

berpenghuni namun sudah

dimanfaatkan untuk kegiatan

pertanian, khususnya usaha

perkebunan. Secara administrasi,

Kabupaten Bintan terdiridari 10 31

22

kecamatan, 36 desa, dan 15

kelurahan.3 kecamatan terletak di luar

Pulau Bintan yaitu Kecamatan Bintan

Pesisir, Kecamatan Mantang dan

Kecamatan Tambelan sedangkan

sisanya terletak di Pulau Bintan.

Tahun 2007, Pemerintah

Kabupaten Bintan melakukan

pemekaran wilayahnya melalui

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

2007 tentang Pembentukan Kelurahan

Toapaya Asri di Kecamatan Gunung

Kijang, Desa Dendun, Desa Air Glubi

di Kecamatan Bintan Timur,

Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan

Tanjung Uban Timur di Kecamatan

Bintan Utara, Kelurahan Tembeling

Tanjung di Kecamatan Bintan Teluk

Bintan, Desa Kukup dan Desa

Pengikik di Kecamatan Tambelan dan

Kelurahan Kota Baru di Kecamatan

Teluk Sebong.

Selain itu juga dilakukan

Pemekaran Kecamatan melalui

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun

2007 tentang Pembentukan Kecamatan

Toapaya, Kecamatan Mantang,

Kecamatan Bintan Pesisir dan

Kecamatan Seri Kuala Lobam. Dengan

terjadinya pemekaran wilayah maka

jumlah Kecamatan yang terdapat di

wilayah Kabupaten Bintan bertambah

dari 6 (enam) Kecamatan menjadi 10

(sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan

Teluk Bintan, Sri Kuala Lobam,

Bintan Utara, Teluk Sebong, Bintan

Timur, Bintan Pesisir, Mantang,

Gunung Kijang, Toapaya,

danTambelan.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri


23

Tentang Tata Laksana Pemasukan

Dan Pengeluaran Barang Ke Dan

Dari Kawasan Yang Telah

Ditetapkan Sebagai Kawasan


Bebas dan Pembebasan Cukai.

1. Komunikasi.

Masih lemahnya informasi dan

sosialisasi antara pihak Badan

Pengusahaan Bintan Wilayah

Kabupaten Bintan kepada Masyarakat

Kabupaten Bintan terhadap Peraturan

Menteri Keuangan Nomor






Bebas dan Pembebasan Cukai

khususnya Rokok Khusus Kawasan

Bebas di Kabpaten Bintan sehingga

mengakibatkat tidak terkontrolnya

persebaran rokok khusus kawasan

bebas di luar wilayah khusus kawasan

bebas di Kabupaten bintan. Sehingga

dapat dikatakan dalam segi

komunikasi Implementasi Peraturan







Bebas dan Pembebasan Cukai di

Kabupaten Bintan masih belum

berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Sumber Daya.

Tingginya permintaan pasar akan

Rokok Khusus Kawasan Bebas di

luar kawasan bebas wilayah

Kabupaten Bintan, dan masih belum

efektif dan efisiennya kinerja aparat

24

dan sarana serta prasaranan








Bebas dan Pembebasan Cukaidi

Kabupaten Bintan khususnya dalam

mengawasi persebaran Rokok

Khusus Kawasan Bebas di luar

wilayah khusus kawasan bebas di

Kabupaten bintan membuat Rokok

Khusus Kawasan Bebas dengan

mudah beredaran pada kegiatan

perdagangan pada luar wilayah

khusus kawasan bebas di Kabupaten

Bintan. Sehingga dapat dikatakan

dalam segi sumber daya








Bebas dan Pembebasan Cukai masih

belum berjalan dengan optimal.

a. Dispoosisi.

Berdasarkan hasil penelitian,

masih lemahnya kemauan pelaku

kebijakan terhadap Implementasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor






Bebas dan Pembebasan Cukai di

Kabupaten Bintan baik dari pihak

Badan Pengusahaan Bintan Wilayah

Kabupaten Bintan, Kantor Pengawasan

25

Pelayan bea dan Cukai (KPPBC) Tipe

Madya Pabean B Tanjungpinang serta

Pengusaha dan Distributor/ Agen

Rokok Khusus Kawasan Bebas dalam




Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari

Kawasan Yang Telah Ditetapkan


Dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan

Cukaikhususnya Rokok Khusus

kawasan Bebas. Sehingga dapat

dikatakan dalam segi disposisi








Cukai di Kabupaten Bintan masih

belum berjalan dengan efektif dan

efisien.

b. Struktur Organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian,

dalam Implementasi Peraturan Menteri







Cukai, bahwa BP Bintan Wilayah

Kabupaten Bintan sabagai intitusi yang

menjalankan peraturan tersebut namun

terkait Rokok Khusus Kawasan Bebas

di wilayah Kabupaten Bintan di atur

lebih lanjut di peraturan Mentri

Keuangan nomor 47/PMK.04/2012



Kawasan yang telah ditetapkan sebagai

26

kawasan perdagangan bebas dan

pelabuhan bebas dan pembebasan

cukai sehingga adanya peran dari bea

dan cukai dalam hal ini Kantor

Pengawasan Pelayan bea dan Cukai

(KPPBC) Tipe Madya Pabean B

Tanjungpinang

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan







Bebas dan Pembebasan Cukai Wilayah

kabupaten Bintan, maka peneliti dapat

menarik kesimpulan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Masih lemahnya komunikasi

antara pihak BP. Bintan dan

Kantor Pengawasan Pelayan Bea

Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya

Pabean B Tanjungpinang dalam

mengimplementasikan Peraturan



Laksana Pemasukan Dan

Pengeluaran Barang Ke Dan Dari


Sebagai Kawasan Perdagangan

Bebas Dan Pelabuhan Bebas dan

Pembebasan CukaiKabupaten

Bintan terhadap Masyarakat atas


luar wilayah khusus kawasan

bebas di KabUpaten Bintan

sehingga mengakibatkan tidak

terkontrolnya persebaran rokok

khusus kawasan bebas di luar

wilayah khusus kawasan bebas di

71

27

Kabupaten bintan. Sehingga dapat

dikatakan dalam segi komunikasi

sebuah kebijakan yang akan

diimplementasikan masih terdapat

kelemahan yang harus

ditingkatkan lagi.

2. Tingginya permintaan pasar akan


luar kawasan bebas wilayah

Kabupaten Bintan, dan kurangnya

keefektifan dan efisienan kinerja

sumber daya organisasi

pengimplementasian Peraturan









Bintan baik dalam segi Sumber

Daya Manusia (SDM) dan Sarana

serta Prasarana dalam mengawasi

persebaran Rokok Khusus

Kawasan Bebas di luar wilayah

khusus kawasan bebas di

Kabupaten bintan membuat rokok

khusus kawasan bebas dengan

mudah beredaran pada kegiatan

perdagangan pada luar wilayah

khusus kawasan bebas di

Kabupaten Bintan. Sehingga dapat

dikatakan dalam segi sumber daya

implementasi kebijakan masih

terdapat kelemahan ddan harus

ditingkatkan lagi.

3. Belum optimalnya aparat pelaku

dalam Implementasi Peraturan




28





Pembebasan Cukai. Sehingga


Keuangan Nomor







Pembebasan Cukai Kabupaten

Bintan belum dapat berjalan

dengan baik.

4. Badan Pengusahaan Bintan

Wilayah Kabupaten Bintan dan

Bea dan Cukai/ Pabean

merupakan lembaga/ institusi

yang mengontrol keluar-masuknya

serta persebaran Rokok Khusus

Kawasan Bebas di wilayah

Kabupaten Bintan. Sehingga dapat

dikatakan dalam segi struktur

organisasi implementasi kebijakan

memiliki struktur organisasi

implementasi yang baik.

B. SARAN

, adapun saran yang di

sampaikan sebagai berikut:

1. Badan Pengusahaan Bintan dan

Bea dan Cukai/ Pabean harus

lebih meningkatkan kinerja dan

mendekatkan diri lagi kepada

masyarakat dalam

mennginformasikan dan

mensosialisasikanPeraturan





29




Pembebasan Cukai.Kabupaten

Bintan.

2. Badan Pengusahaan Bintan dan

Bea dan Cukai/ Pabean dapat

meningkatkan lagi jumlah personil

serta sarana dan prasana demi

terlaksanannya Peraturan Menteri

Keuangan Nomor







Pembebasan Cukai.

3. Badan Pengusahaan Bintan Dan


mempertegas kembali kepada

Pengusaha/ Pabrik rokok Khusus

Kawasan Bebas terhadap


Keuangan Nomor








Bintan.

4. Badan Pengusahaan Bintan Dan


dapat mempertahankan struktur

organisasi dalam Implementasi

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang

Tata Laksana Pemasukan Dan


30





Bintan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2001.

Analisa Kebijakan Dari

Formulasi Ke.

Implementasi Kebijakan

Negara.BumiAksara

Abidin, Said Zainal. 2002.

Kebijakan Publik Edisi

Revisi. Jakarta: Yayasan.

Pancur Siwah

Agustino, Leo. 2006. Dasar-

Dasar Kebijakan Publik.

Bandung :CvAlfabetha

Arikunto, Suharsimi Dan Cepi

S.A. Jabar.2004.Evaluasi

Program Pendidikan.

Jakarta.

PenerbitBumiAksara

Crawford, John. 2000. Ed. 2.

Evaluation Of Libraries

And Information Services.

London :Aslib, The

Association For

Information Management

And Information

Management International.

D, Riant Nugroho. 2004.

Kebijakan Publik:

Formulasi, Implementasi

Dan Evaluasi. Jakarta:

PtGramedia.

31

Dunn, William N. 2003.

Pengantar Analisis

Kebijakan Publik.

Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press.

Moleong, Lexy J. 2004.

Metodologi Penelitian

Kualitatif. Bandung :Pt.

Remaja Rosdakarya.

HadariNawawi. 2006. Evaluasi

Dan Manajemen Kinerja

Di Lingkungan Perusahaan

Dan Industri. Yogyakarta:

Gadjah Mada University

Press

Hasan, Erliana.2011.Flsafat Ilmu

Dan Metedologi Penelitian

Ilmu Pemerintahan. Bogor

: Ghalia Indonesia

Ndraha,

Taliziduhu.2003.Kybernolo

gy (Ilmu Pemerintahan

Baru).Jakarta : Pt. Rineka

Cipta

N. Dunn,

Wiliam.2003.Pengantar

Analisa Kebijakan Publik

Edisi Kedua.Yogyakarta :

Gadjah Mada University

Press

Poltak Sinambela,Dkk

Lijan.2014.Reformasi

Pelayanan Publik (Teori,

Kebijakan, Dan

Imlementasi).Jakarta :

Bumi Aksara

Sugiyono. 2005. Metode

Penelitian Administrasi.

Bandung: Cv. Alfabeta.

Subarsono. 2008. Analisis

Kebijakan Publik.

Yogyakarta:

PustakaPelajar.

32

Suharto, Edi.2013.Kebijakan

Sosial Sebagai Kebijakan

Publik. Bandung : Alfa

Beta

Suradinata, Ermaya. 1996.

Manajemen Sumber Daya

Manusia.Bandung: Cv

Ramadhan.

Suradinata, Ermaya. 1997.

Pemimpin Dan

Kepemimpinan Pemerintah

Suatu Pendekatan

Budaya.Jakarta: Pt.

Gramedia Pustaka Utama.

Suradinata, Ermaya 1998,

Manajemen Pemerintahan

Dan Otonomi

Daerah,Bandung :Ramadan

Tachjan. 2006. Implementasi

Kebijakan Publik. Bandung

:Penerbit Aipi Bandung –

Puslit Kp2w LemlitUnpad.

NasrulSyakurChaniago. 2011.

Manajemen Organisasi.

Bandung :Ciptapustaka

Media Perintis

Mesiono. 2010. Manajeman Dan

Organisasi. Bandung

:Ciptapustaka Media

Perintis

Yenny Lay Rade. 2014. Evaluasi

Kebijakan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan

Bebas Bintan Wilayah Kota

Tanjungpinang. Universitas

Maritim Raja Ali Haji

Tanjungpinang

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec...2...

Documents

Transcript of IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec...2...