Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2013

1

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)

KABUPATEN PAKPAK BHARAT

TAHUN 2013

Salam Sejahtera

Njuah-Njuah Banta Karina

I. PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-

dan karunia-Nya, sehingga Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (ILPPD) Tahun Anggaran 2013 dapat diinformasikan kepada masyarakat

sesuai waktu yang ditetapkan.

Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(ILPPD), merupakan perwujudan tanggung jawab atas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah untuk memberikan informasi atas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2013 kepada masyarakat. Hal ini sesuai

dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

tata cara penyampaian ILPPD kepada masyarakat, diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7A Tahun 2007

tentang Tata Cara Peyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari

masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan

mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 15 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Pakpak Bharat.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2013

REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

BUPATI PAKPAK BHARAT

IR. MAJU ILYAS PADANG

WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT

2


I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Daerah

Luas Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat adalah 121.830 Ha. (1.218,30

Km2). terletak di wilayah pantai barat Sumatera Utara yaitu pada 2.000 – 3.000

Lintang Utara dan 96.000 – 98.000 Bujur Timur dengan ketinggian berkisar antara

250 – 1.400 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Kabupaten

Pakpak Bharat terdiri dari 52 Desa dalam 8 (delapan) Kecamatan dengan

jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 51.067 Jiwa.

Adapun Batas wilayah administrasi Kabupaten Pakpak Bharat yaitu :

Sebelah timur berbatasan dengan : Kecamatan Parbuluan Kabupaten

Dairi dan Harian Kabupaten

Samosir.

Sebelah barat berbatasan dengan : Kabupaten Aceh Singkil Propinsi

Nanggroe Aceh Darussalam.

Sebelah utara berbatasan dengan : Kecamatan Silima Pungga- Pungga,

Kecamatan Lae Parira, Kecamatan

Sidikalang Kabupaten Dairi.

Sebelah selatan berbatasan dengan : Kecamatan Tara Bintang Kabupaten

Humbang Hasundutan dan

Kecamatan Manduamas Kabupaten

Tapanuli Tengah.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Dan Rencana Kerja

Pemerintahan Daerah (RKPD)

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD),

merupakan informasi aktual tentang penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun

2013, dan memiliki makna khusus, karena capaian kinerja yang dilaporkan di

dalamnya menunjukkan catatan kemajuan (progress report) pada tahun ke-

tiga dari serangkaian rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam

rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah

Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010-2015. Oleh karena itu, realisasi kinerja

pada tahun ke-tiga ini, diyakini akan memacu pencapaian kinerja yang lebih

baik lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Capaian kinerja tahun 203 diharapkan juga mampu memberikan

kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran prioritas pembangunan

Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013, yang merupakan tahun ke-tiga dari

3


rangkaian upaya untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten

Pakpak Bharat yaitu:

VISI :

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan, Kabupaten Pakpak Bharat menetapkan Visi

dan Misi dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, adapun Visi Kabupaten Pakpak Bharat

tahun 2010-2015 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) kabupaten Pakpak Bharat adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT YANG

SEJAHTERA SERTA KEPEMIMPINAN YANG ADIL DAN DEMOKRATIS DIDUKUNG

PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL YANG BERFOKUS KEPADA

PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, SUMBER DAYA MANUSIA

(SDM), ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA KESEHATAN DENGAN

MENJUNJUNG TINGGI NILAI BUDAYA PAKPAK DAN AGAMA”

Masyarakat yang sejahtera (nduma) adalah masyarakat yang kita cita-

citakan bersama yaitu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup layak,

baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kehidupan sosial lainnya.

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut disusun misi Kabupaten Pakpak Bharat

sebagai berikut:

1. Mewujudkan percepatan peningkatan dan pemerataan pendapatan

masyarakat;

2. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, kreatif dan fasilitatif;

3. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pendidikan masyarakat;

4. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat;

5. Memantapkan tata hubungan yang dinamis dengan pemerintah atasan

dan kerjasama saling menguntungkan dalam peningkatan aksesibilitas

dengan daerah lain, khususnya yang berbatasan langsung;

6. Meningkatkan iklim keterbukaan dan partisipatif dalam sistem sosial dan

birokrasi;

7. Meningkatkan sinergitas para pihak dalam pemberdayaan masyarakat;

8. Meningkatkan kualitas hidup dan menguatkan peran perempuan dalam

pembangunan;

9. Mewujudkan komitmen bersama dalam penegakan hukum secara

konsisten dan konsekuen;

4


10. Mengembangkan hubungan yang dinamis dengan masyarakat Pakpak

perantau;

11. Menjadikan budaya Pakpak sebagai landasan dalam kebijakan publik;

12. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam menggali sumber

pendapatan asli daerah.

Dengan penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (ILPPD) ini, diharapkan masyarakat dapat melihat dan

memahami gambaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan

Kabupaten Pakpak Bharat sesuai prioritas kebijakan umum pembangunan

daerah selama Tahun Anggaran 2013.

Selanjutnya melalui media ini disampaikan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Pakpak Bharat

Tahun Anggaran 2013, yang sistematika penyampaiannya diawali dengan

Informasi Kinerja Keuangan, Kemudian Kinerja Menurut Urusan Pemerintahan

atau Prioritas Pembangunan, dan diakhiri dengan penjelasan tentang

Indikator Kinerja Makro Pembangunan sebagai akumulasi dari seluruh kinerja

Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat sampai dengan Tahun 2013.

III. PEMBAHASAN

A. KINERJA KEUANGAN DAERAH

1. Pendapatan Daerah

Kinerja Pendapatan Daerah, terealisasi sebesar Rp. 390.450.182.776,84

(Tiga Ratus sembilan puluh milyar empat ratus lima puluh juta seratus delapan

puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh empat

rupiah) atau 98,84% dari target yang telah ditetapkan sebesar

Rp. 395.015.974.234. (Tiga Ratus sembilan puluh lima milyar Lima belas Juta

sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).

Realisasi dimaksud dikontribusikan oleh tiga sumber Pendapatan Daerah yaitu:

1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 9.080.676.936,84,- (Sembilan

milyar delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus

tiga puluh enam koma delapan puluh empat rupiah) atau 89.25% Dari target

yang diharapkan sebesar Rp. 10.174.087.894,- (Sepuluh milyar seratus tujuh

puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh

empat rupiah) PAD tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

1.2 Dana Perimbangan

5


Dana Perimbangan realisasi sebesar Rp. 365.030.211.162,- (tiga ratus

enam puluh lima milyar tiga puluh juta dua ratus sebelas ribu seratus enam

puluh dua rupiah) atau naik sebesar 0.37% dari target yang ditetapkan

sebesar Rp. 363.669.166.340,- (Tiga ratus enam puluh tiga milyar enam ratus

enam puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat

puluh rupiah) Pendapatan Dana Perimbangan tersebut, terdiri dari

pendapatan Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp. 16.339.294.678,- (Enam belas

milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu

enam ratus tujuh puluh delapan rupiah). Atau 77,17% dari target yang

ditetapkan Rp. 21.172.720.000,- (Dua puluh satu milyar seratus tujuh puluh dua

juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) lain-lain pendapatan Daerah tersebut,

terdiri dari Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah

Daerah lainnya, Dana Penyesuaian, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau

Pemerintah Daerah, Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah,Dana

Alokasi serta Dana Transfer Lainya.

Kinerja dimaksud menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pakpak

Bharat sangat serius untuk memenuhi dana pembangunan, demi

terpenuhinya anggaran belanja daerah untuk merealisasikan program dan

kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

2. Belanja Daerah

Kinerja Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp. Rp. 381.852.026.957,- (Tiga

ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus lima pulu h dua juta dua puluh

enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 87,58% dari anggaran

sebesar Rp. 435.990.880.376,90 (Empat ratus tiga puluh lima milyar sembilan

ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh

puluh enam koma sembilan puluh rupiah).

3. Pembiayaan Daerah

Untuk penerimaan pembiayaan daerah adalah sebesar

Rp. 41.574.906.142,90 (Empat puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh empat

juta sembilan ratus enam ribu seratus empat puluh dua koma sembilan puluh

rupiah) merupakan silpa tahun 2012 sementara itu untuk pembiayaan daerah

dipergunakan sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk

6


pengeluaran daerah dalam rangka penyertaan modal/ investasi pada PD.

PAL (Pakpak Agro Lestari) sehingga dengan demikian untuk pembiayaan

netto sebesar Rp. 40.974.906.142,90 (empat puluh milyar sembilan ratus tujuh

puluh empat juta sembilan ratus enam ribu seratus empat puluh dua koma

sembilan puluh rupiah)

B. KINERJA URUSAN PEMERINTAH

Kinerja yang berkenaan dengan urusan Pemerintahan atau prioritas

pembangunan pada tahun anggaran 2013, sebagaimana tertuang dalam

Rencana Kerja Pembangunan Derah (RKPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun

2013 yaitu Terdapat 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Pada Urusan Wajib dan

Urusan Pilihan yang telah dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, diukur

berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK), realisasinya sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat.

Dalam upaya untuk

mewujudkan kesejahteraan

masyarakat sangat erat

kaitannya dengan peningkatan

kualitas sumberdaya manusia.

Peningkatan kualitas sumber

daya manusia dilaksanakan

melalui peningkatan kualitas

pendidikan adalah melalui peningkatan pemerataan dan kualitas

pendidikan.

Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan pada tahun 2013,

dilaksanakan dengan beberapa sasaran yaitu meningkatnya kualitas

pendidikan, meningkatnya relevansi pendidikan, meningkatnya manajemen

berbasis sekolah, meningkatnya fasilitas pendidikan anak usia dini,

meningkatnya ketersediaan fasilitas penunjang pendidikan dan

meningkatnya kompetensi tenaga pendidikan dan non pendidikan.

Terlihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM). Pada Tahun

2013 APK/APM untuk SD/MI/Paket A mencapai 99,09 %, terdapat Peningkatan

dibandingkan tahun 2012 yakni 99,08 %. Peningkatan APM juga dicapai pada

tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu pada jenjang pendidikan

SMP/MTs/Paket B dari 98,06 % menjadi 98,15 %, begitu juga pada jenjang

SMA/SMK/MA/Paket C dari 98,47 % menjadi 98,50 %.

7


Angka kelulusan juga mengalami peningkatan yang membanggakan.

Angka Kelulusan (AL) SD/MI pada tahun 2012 sebesar 98,54%, sedangkan di

tahun 2013 mencapai 100%. Pada tingkat SMP/MTs tetap dengan AL yang

sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100 % dan pada tingkat SMA/SMK/MA

tetap dengan tahun sebelumnya yaitu 100 %.

Untuk Angka Melanjutkan (AM) juga mengalami peningkatan. AM dari

SD/MI ke SMP/MTs mencapai 115,61 % dibandingkan tahun 2012 yang hanya

99,26 %. Untuk AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA terjadi penurunan dari 100

% menjadi 95,52 %. Sedangkan untuk kualifikasi guru yang memenuhi

kualifikasi S-1/D-IV terdapat peningkatan dari 46,40 % tahun 2012 menjadi

68,30 % di 2013.

Hal positif lainnya adalah terjadinya penurunan Angka Putus Sekolah

(APS). Pada jenjang SD/MI di tahun 2013 berada pada persentase 0 %

dibandingkan tahun 2012 pada angka 0,10 %. Pada jenjang SMP/MTs tetap

dengan APS yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu 0 % dan pada

jenjang SMA/SMK/MA tetap dengan tahun sebelumnya yaitu 0 %.

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2013 banyak

melakukan peningkatan dalam fasilitas-fasilitas pendidikan diantaranya

pembangunan Sekolah SMK Negeri 1 Sitellu Tali Urang Jehe serta peningkatan

pelayanan publik bagi anak sekolah dengan Pemberian 2 Bus Gratis bagi

siswa siswi Pakpak Bharat.

2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan;

Kesehatan merupakan

salah satu indikator dalam

mewujudkan masyarakat yang

sejahtera. Adapun tujuan

peningkatan pelayanan

kesehatan adalah mewujudkan

masyarakat yang proaktif

memelihara dan meningkatkan

derajat kesehatan, berpartisipasi

aktif menolong dirinya, serta

mampu membudayakan Perilaku Hidup Sehat dan Sehat dalam keluarga

dan masyarakat

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan pelayanan dan

kualitas kesehatan difokuskan pada peningkatan kesadaran budaya sehat,

peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bersih,

8


peningkatan sarana prasarana kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat

serta memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat

dari beberapa indikator, antara lain dari indikator cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang

pada tahun 2012 pada angka 62,50 % sedangkan untuk tahun 2013

mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 82,02 %.

Terjadinya peningkatan di sektor ini dipengaruhi oleh cakupan

pertolongan persalinan dimana pada tahun 2012 jumlah sasaran ibu bersalin

berjumlah 1512 orang, sedangkan pada tahun 2013 hanya berjumlah

1118 orang.

Indikator yang lain adalah Desa UCI (Universal Child Immunization)

bahwa seluruh desa di kabupaten pakpak bharat telah melaksanakan

program Desa UCI ( Universal Child Immunization).

Demikian juga terhadap indikator perawatan balita gizi buruk pada

tahun 2013 dapat ditangani dengan baik, sedangkan penanganan untuk

jumlah penderita TBC BTA pada tahun 2013 sebesar 89 yang mengalami

peningkatan dari tahun 2012 sebanyak 77 orang. Adapun capaian kinerja di

tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2012 sebesar

42,21%. Dengan adanya peningkatan penyelesaian kasus TBC BTA diatas hal

ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kesehatan pada masyarkat

Pakpak Bharat sudah cukup membaik.

Indikator lainnya adalah pencegahan penyakit DBD, dimana untuk

tahun 2013 dari 5 penderita penyakit DBD dapat ditangani dengan baik

dengan Capaian Kerja 100%.

Demikan juga halnya untuk pelayanan rujukan masyarakat miskin ke

sarana kesehatan juga mengalami pengurangan yang cukup signifikan dari

7.454 pasien pada tahun 2012 berkurang menjadi 541 pasien di tahun 2013.

Artinya pada tahun 2013, tingkat kesehatan masyarakat sudah lebih baik

dimana dilihat dari berkurangnya jumlah masyarakat miskin yang

menggunakan fasilitas kesehatan.

3. Peningkatan

perekonomian masyarakat dan

daya saing daerah;

9


Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang pembangunan

perekonomian masyarakat dititikberatkan pada bidang pertanian antara lain

dilakukan dengan pemberian bantuan kepada masyarakat. Sedangkan untuk

infrastruktur pertanian, telah terpeliharanya jaringan irigasi seluas 1.924 Ha dari

7.424 Ha luas irigasi Kabupaten.

Untuk produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal telah ada

sebanyak 7.790.850 ton, atau 152,561 Kg per penduduk per tahun. Dalam

upaya meningkatkan produksi ikan telah tercapai target produksi sebanyak

23,36 ton dari target 25 ton pada tahun 2013, untuk target produksi per hektar

1 ton dengan 1 kali panen per tahun. Sedangkan untuk tingkat konsumsi tidak

ada kenaikan antara tahun 2012 sampai tahun 2013 sebesar 50 %. Untuk

meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan,

telah dibagikan bibit tanaman keras yang ditanam pada lahan konservasi

dan daerah aliran sungai.

Beberapa upaya untuk mendorong Perekonomian Daerah Kabupaten

Pakpak Bharat adalah dengan melakukan kegiatan pembinaan yang dibina

koperasi se-Kabupaten Pakpak Bharat. Pada tahun 2013 ada 45 koperasi aktif

guna mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten

Pakpak Bharat dari 72 koperasi di Kabupaten Pakpak Bharat, maka dengan

adanya peningkatan ini pengelolaan dana pemerintah pada koperasi dan

usaha mikro kecil menengah (UMKM) juga semakin meningkat serta

terlatihnya pengusaha kecil menengah baik di sektor industri, perdagangan

maupun aneka usaha sebanyak 1.290 unit pada tahun 2013.

Pada sektor perdagangan, khususnya untuk jenis barang yang telah

diatur tata niaganya, sudah mampu dikendalikan. Penyimpangan dari pelaku

usaha dapat diminimalisir, sehingga kebutuhan masyarakat tercukupi. Dalam

rangka penyediaan sarana perdagangan yang baik, maka pengelolaan

pasar daerah tetap diupayakan menjadi tempat usaha yang memadai

dengan perencanaan membangun pasar baru guna meningkatkan K3 (

Ketertiban, Kebersihan dan Keamanan) agar pasar daerah sebagai tempat

yang nyaman serta mampu menyumbangkan PAD sesuai potensi yang ada,

hal demikian tidaklah cukup, pemerintah juga perlu memonitoring harga ke

pasar-pasar daerah, dan mengadakan kegiatan pasar murah yang

menjangkau pada masyarakat yang berpenghasilan minimal hingga ke

pelosok kabupaten. Hal pokok lainnya yang diperlukan masyarakat adalah

adanya adanya pupuk bersubsidi. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

juga melakukan pemantauan pupuk bersubsudi dan monitoring distribusi

bahan bakar minyak dan gas, guna mengamankan arus distribusinya.

10


Dalam menghadapi pasar global, industri di Kabupaten Pakpak Bharat

menunjukkan pertumbuhan yang positif, khususnya yang berbahan baku lokal

dan merupakan potensi unggulan seperti: kopi, bambu/kayu gambir dan

industri hasil pertanian lainnya. Pembinaan difokuskan untuk diversifikasi

produk, peningkatan mutu dan bantuan peralatan agar produksinya mampu

bersaing dan memenuhi keinginan konsumen. Hasil kegiatan antara lain

berupa bantuan peralatan produksi dan pelatihan.

4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah;

Dalam bidang sarana dan

prasarana pemerintah Kabupaten

Pakpak Bharat melaksanakan

program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan, program

pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya, serta program

pembangunan infrastruktur desa

dan program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang

sesuai dengan target RKPD tahun 2013 Kabupaten Pakpak Bharat.

Panjang jalan Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2013 adalah

602,05 km dari jumlah tersebut Jalan Kabupaten dalam kondisi baik pada

tahun 2013 sepanjang 453,65 km. Hal ini dapat dicapai karena adanya

program perbaikan dan pemeliharaan jalan, dengan menggunakan

berbagai sumber dana. Meskipun demikian, penanganan tersebut tentunya

masih belum memadai untuk mengatasi kerusakan jalan yang ada, oleh

karena itu perlu ada prioritas dalam penanganan jalan kabupaten,

diantaranya jalan menuju pusat pemerintahan/kecamatan dan daerah

perbatasan, juga jalan menuju pusat pertumbuhan dan menuju obyek

pariwisata dan jalan lainnya.

Demikian juga halnya dalam penguatan program pembangunan

infrastruktur pedesaan, telah dilakukan kegiatan pembangunan jalan dan

jembatan pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana air bersih

pedesaan dan pembangunan sarana sanitasi pedesaan. Sedangkan dalam

rangka percepatan kesejahteraan masyarakat juga telah dilakukan program

pembentukan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan pada

beberapa lokasi di pedesaan sehingga diharapkan kebutuhan listrik

masyarakat akan terpenuhi.

11


5. Pengembangan Budaya Daerah dan Destinasi Wisata;

Pemerintah Kabupaten

Pakpak Bharat senantiasa

menjaga dan melestarikan

kebudayaan Pakpak sebagai

salah satu aset daerah. Untuk

menjaga kelestarian budaya

tersebut, Pemerintah Kabupaten

Pakpak Bharat berperan aktif

melaksanakan berbagai

kegiatan festival seni dan

budaya di tahun 2013 antara

lain :

1. Festival Lomba Cipta Lagu Pakpak;

2. Lomba Tangis Berrru Sijahe;

3. Lomba Lawak Pakpak;

4. Lomba Cerita Rakyat.

Tidak ketinggalan juga, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ikut serta

dalam mendukung pengelolaan lembaga seni dan budaya di Kabupaten

Pakpak Bharat. Sanggar seni dan budaya di Kabupaten Pakpak Bharat saat

ini antara lain:

1. Sanggar Tari Nina Nola di sukaramai;

2. Sanggar Tari Takinunu di Aornakan Kec. PGGS;

3. Sanggar Tari SMAN 1 Salak;

4. Sanggar Tari Mangaleap di Salak;

5. Sanggar Tari SMK PGGS;

6. Sanggar Tari History di Sukaramai;

7. Sanggar Tari Mbinalun di Kecamatan STTU Jehe;

8. Sanggar TAMPAK (Tari dan Motcak Pakpak) di Singgabur.

Hasil kegiatan pengembangan dan pelestarian seni, budaya dan

pariwisata antara lain berupa terkelolanya daya tarik wisata Kabupaten

Pakpak Bharat yang meliputi objek wisata alam air terjun Lae Une, air terjun

Lae Mbilulu dan Eluh Beru Tinambunen yang sangat meningkat signifkan

pengunjungnya terlihat ditahun 2013 jumlah kunjungan wisata adalah 62.400

orang pengunjung dibandingkan pada tahun tahun 2012 hanya 14.423 orang

pengunjung ini membuktikan bahwa Pariwisata di Kabupaten Pakpak Bharat

12


sudah mulai eksis dan menjadi daya tarik wisata, salah satu bukti adalah salah

satu stasiun televisi swasta terkenal di indonesia pernah meliput tentang

budaya pakpak dengan judul acara Etnic Run Away dengan menampilkan

budaya pakpak serta objek wisatanya. Ini awal yang baik bagi masyarakat

sebagai promosi awal bahwa kabupaten pakpak bharat memiliki potensi

yang sangat besar dalam bidang budaya dan objek wisata.

6. Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik.

Peningkatan tata

kelola pemerintahan yang

baik dalam meningkatkan

kualitas pelayanan publik

dilakukan melalui program

pengembangan sistem

pelaporan kinerja dengan

produk LPPD dan LAKIP.

Pada tahun 2013 LPPD dan

LAKIP menjadi produk yang

membanggakan. Predikat

Penyusunan LAKIP mendapatkan predikat CC (Cukup Baik) dimana hanya 4

(empat) kota yaitu Kota Medan, Kota Sibolga, dan Kota Tebing Tinggi dan 1

(satu) kabupaten yaitu kabupaten Pakpak Bharat se Sumatera Utara.

Penyusunan LPPD juga mendapatkan predikat yang membanggakan dimana

LPPD Kabupaten Pakpak Bharat mendapatkan peringkat ke- 3 (tiga) di

Provinsi Sumaterea Utara. Semua ini adalah bentuk kesungguhan aparatur

pemerintahan dari seluruh SKPD dalam melaksanakan urusan wajib, urusan

pilihan serta tugas pembantuan yang dilimpahkan kepada daerah serta

untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Goverment).

Hal lain yang menjadi program dalam peningkatan tata kelola

pemerintahan adalah dalam bentuk pelayanan publik. Pemerintah

Kabupaten Pakpak Bharat melalui 9 (sembilan) SKPD Front Line yaitu Dinas

Dukcatpil, Dinas Pendidikan, SMP N 1 Salak, KP2SP-PM, Dippekade, Dinas

Kesehatan, Puskesmas Siempat Rube, Kecamatan Salak, dan Rumah Sakit

Umum Daerah Salak telah berhasil mendapatkan Sertifikat SMM ISO 9001:2008

dari Badan Sertifikasi TUV-Nord kepada Bupati Pakpak Bharat yang disaksikan

13


oleh WamenPANRB dan menjadi Kabupaten Pertama di Indonesia yang

mendapatkan Sertifikat SMM ISO 9001:2008 untuk 9 (sembilan) SKPD Front Line.

C. KINERJA INDIKATOR MAKRO

Kinerja dari indikator makro pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat

Tahun 2013 antara lain:

Angka Melek Huruf (AMH) berdasarkan Dinas Pendidikan Kabupaten

Pakpak Bharat telah mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2012

Angka Melek Huruf (AMH) 99,26 % sedangkan pada tahun 2013 sebesar

99,31% hal yang memicu perkembangan ini adalah dikarenakan kepedulian

dan keinginan masyarakat untuk mengecam pendidikan semakin meningkat.

Disamping itu kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pakpak

Bharat yang berumur 15 tahun keatas dapat dikatakan hampir mampu

dibebaskan dari buta aksara.

Pertumbuhan pendapatan perkapita pada tahun 2011 sebesar

Rp. 9.128.080,31 pertahun, sedangkan pada tahun 2012 menjadi

Rp. 10.000.000,12 pertahun.

Besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku

berfungsi untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan besaran

PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk melihat laju pertumbuhan

perekonomian secara keseluruhan. Pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Pakpak

Bharat atas dasar harga berlaku mencapai 420,52 miliar, sedangkan

berdasarkan atas dasar harga konstan 2000 tercapai sebesar 185,26 miliar.

Pada tahun 2012, sektor pertanian mendominasi struktur PDRB paling

besar di Kabupaten Pakpak Bharat yaitu sebesar 64,73%. Sedangkan sektor

yang menjadi penyumbang terkecil untuk nilai PDRB Kabupaten Pakpak

Bharat adalah sektor pertambangan dan penggalian, yaitu 0,05%. Besarnya

sumbangan masing-masing sektor perekonomian dalam menciptakan laju

pertumbuhan ekonomi Pakpak Bharat pada tahun 2012 sebesar 6,02%.

Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor jasa-jasa yaitu sebesar 10,21%.

Pertumbuhan selanjutnya terdapat pada sektor pengangkutan dan

komunikasi yaitu sebesar 8,98%. Pertumbuhan tertinggi ketiga terdapat pada

sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 6,59%. Sedangkan pertumbuhan

terendah terjadi pada sektor Industri pengolahan yaitu sebesar 2,27%.

Selain keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2013, terdapat

pula prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang

merupakan wujud pengakuan nyata dari berbagai kalangan, baik

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yakni :

14


1. Penghargaan Raskin Award dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2013;

2. Penghargaan Citra Bakti Abdi Negara (CBAN);

3. Penghargaan ICT Pura 2013, Kementerian Komunikasi dan Informatika

RI;

4. Penghargaan Anugerah Media Humas 2013, Bakohumas Nasional;

5. Anugrah Inovasi Perkebunan, Kementrian Koordinator Bidang

Perekonomian;

6. Penghargaan Anugerah Kabupaten Peduli HAM, Kementerian Hukum

dan HAM;

7. Penghargaan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2012, Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi.

D. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan,

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah menjalin kerjasama antar daerah

yaitu kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Instansi

Pemerintah Pusat dan Daerah serta dengan pihak ketiga. Kerjasama antar

daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas,

sinergis dan saling menguntungkan. Kerjasama antar daerah dituangkan

dalam bentuk Peraturan Bersama Kepala Daerah, nota kesepahaman

(Memorandum of Understanding/MoU), kesepakatan bersama dan perjanjian

kerjasama:

Naskah kerjasama antar daerah yang telah ditanda tangani dan

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 antara lain :

1. Perjanjian Kerjasama Antara Pemkab. Pakpak Bharat dengan Kantor

Advokat dan Konsultasi Hukum Irwansyah Putra, SH, MBA dan Assosociate

Nomor 006/MOU-LAWOFFICE IBN & PARTNERS/HKM/I/TAHUN 2013 dan

005/IBN & PARTNERS/MOU/I/2013;

2. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan

Komando Distrik Militer 0206/Dairi tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah

Tidak Layak Huni di Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;

3. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan PT.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara tentang Penerapan Kartu

Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pakpak Bharat;

15


4. Perjanjian Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Jalur

Beasiswa Utusan daerah (BUD) antara Pemerintah Kabupaten Pakpak

Bharat dengan Institut Pertanian Bogor (IPB);

5. Perjanjian Kerjasama dengan PT. Askes (PERSERO) Cabang Kabanjahe

tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) “Njuah

Karina Kabupaten Pakpak Bharat;

6. Perjanjian Kerjasama Hibah antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

dengan Panitai Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat

tentang Bantuan Hibah dalam rangka pengawasan pemilihan umum

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;

7. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

dengan PT. PLN (Persero) Rayon Binjai;

8. Perjanjian Kerja sama Penerimaan Tenaga Kerja Harian Lepas sebagai

Bantuan Polisi Pamong Praja dengan PT. Rishinjo Selaras Bhakti;

9. Perjanjian Kerjasama Pendistribusian Beras Raskin dengan BPS Kab. Pakpak

Bharat dan Kansilog Kabanjahe;

10. Perjanjian Kerjasama dengan TNI tentang Karya Bakti TMMD TNI 0206 Dairi;

11. Perjanjian Kerjasama dengan BPKP Perwakilan Sumatera Utara tentang

Pengembangan Manajemen Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

E. TUGAS PEMBANTUAN

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2013 menerima dana

tugas pembantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Tugas pembantuan

tersebut dipergunakan untuk membiayai 14 kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah mengupayakan

/menyediakan dana pendampingan walaupun besarnya masih sangat

terbatas. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan tugas pembantuan tersebut

dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat memperoleh hasil yang

optimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Pelaksanaan tugas pembantuan tahun 2013 antara lain digunakan

untuk:

a. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

b. Penempatan dan perluasan Kesempatan Tenaga Kerja;

c. Pembinaan Upaya Kesehatan/Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan;

d. Program Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman;

e. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; dan

f. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan;

16


4. PENUTUP

Demikian keseluruhan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang telah kita capai bersama, baik yang telah

dikontribusikan oleh eksekutif, legislatif dan peran serta masyarakat dalam

pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat sepanjang tahun anggaran 2013

yang lalu. Berbagai prestasi dan keberhasilan sudah dijelaskan diatas,

diharapkan akan menjadi pemacu bagi kita semua dalam mendukung

upaya-upaya perbaikan pada tahun yang akan datang, baik pada tahap

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan

maupun pada tahapan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja pada

tahun berikutnya.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang cukup berat masih

menghadang pada tahun-tahun mendatang. Dengan mencermati

permasalahan dan tantangan diatas, maka rencana tindak lanjut pada

tahun yang akan datang diantaranya:

1. Peningkatan Askes dan Mutu Pendidikan

Permasalahan bidang pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat meliputi

dua aspek penting yaitu pemerataan kesempatan pendidikan bagi

seluruh masyarakat (Aksesbilitas Sekolah) dan mutu pendidikan termaksud

tenaga kependidikan yang perlu terus ditingkatkan.

2. Aksesbilitas dan Kualitas Kesehatan

Permasalahan umum yang masih dihadapi sampai saat ini dalam

peningkatan kesehatan adalah kurangnya akses dan kualitas pelayan

kesehatan, terutama pada kelompok penduduk miskin serta kesenjangan

status kesehatan antar daerah (disparitas, terutama di daerah terpencil.

3. Penduduk Miskin

Salah satu cermin keberhasilan dari sebuah pemerintahan selalu

dikaitkan dengan kemampuan pemerintahan dalam mensejahterakan

rakyatnya. Persebaran penduduk miskin di Kabupaten Pakpak Bharat

berada pada daerah yang jauh dari ibukota kabupaten dan sebagian

besar dari mereka adalah penduduk yang bergerak dalam bidang

pertanian. Tantangan yang perlu menjadi perhatian antara lain

pengelolaan baik pada proses produksi maupun pasca produksi yang

belum bisa dioptimalkan dan belum mampu memberikan nilai tambah

bagi para petani.

4. Daya Beli Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

dalam meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat adalah lebih

17


kepada kebijakan pendukung peningkatan investasi karena daya beli

masyarakat akan seiring jalan dengan pendapatan dari masyarakat akan

meningkat.

5. Ketahanan Pangan

Tingginya laju pertumbuhan penduduk akan berdampak pada

produksi, distribusi dan konsumsi bahan pangan sehingga akan

berimplikasi pada ketersediaan pangan serta daya saing pertanian.

Kemampuan suatu daerah dalam mempersiapkan ketahanan pangan

adalah bukti sukses suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan.

Dengan kuatnya Ketahan Panganan berarti peran petani sebagai

prudusen diberdayakan sehingga poros perekonomian dan tingkat

konsumsi masyarakat akan lebih baik.

6. Pelayanan Infrastruktur Wilayah

Rendahnya pelayanan infrastruktur wilayah yang meliputi aspek

transportasi, aspek sumber daya air dan listrik harus dioptimalkan.

7. Optimalisasi Pembangunan Agribisnis

Pembangunan pertanian berwawasan agribisnis merupakan cara

pandang pembangunan pertanian modern sebagai suatu sistem yang

memiliki lingkup lebih luas dibandingkan dengan pertanian konvensional.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah sampai saat ini adalahpola

pertanian dan perkebunan yang masih tradisional yang melekat pada

masyarakat. Tingkat pemahaman dan penguasaan menggunakan

teknologi yang masih belum bisa dilakukan oleh petani, keterbatasan

modal usaha, serta jaminan kepastian pemasaran suatu produk untuk

memacu peningkatan produksi.

8. Produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Permasalahan pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

adalah rendahnya tingkat investasi, produktivitas dan rendahnya

pertumbuhan usaha baru dalam mengembangkan dan memberdayakan

UMKM menuju usaha berdaya saing tinggi.

9. Kinerja dan Sinergitas Pemerintah Daerah

Fungsi Pemerintahan pada setiap jenjang bertujuan untuk dapat

melayani seluruh kepentingan masyarakat dan publik yang beraneka

ragam. Banyaknya komponen masyarakat dengan kepentingan

beragam, seringkali menimbulkan kesenjangan antara harapan

masyarakat untuk mendapat layanan dengan kemampuan birokrasi

dalam memberikan pelayanan, kemampuan untuk memberikan layanan

publik pada akhirnya akan menentukan legitimasi pemerintahan.

18


10. Otonomi Desa

Pemerintah Desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan

masyarakat ditingkat yang paling bawah, sehingga Pemerintah Desa

memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan

pemberdayaan masyarakat.

Otonomi Desa merupakan salah satu agenda penting oleh

pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, hal ini tercermin melalui

pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) pada setiap Desa, tetapi sumber

daya manusia yang masih terbatas dan kurang berkualitas menjadi salah

satu hambatan tersendiri dalam pelaksanaan otonomi desa disamping

belum adanya pelimpahan kewenangan pada Desa.

Rencana tindak lanjut tersebut, tentunya memerlukan penanganan

yang sungguh-sungguh melalui sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan sebagaimana telah tercantum dalam prioritas pembangunan

yang sudah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun

2010-2015, dimana kesemuanya akan dilakukan secara konsisten dan

berkesinambungan hingga akhir periode perencanaan, yaitu pada tahun

anggaran 2015 yang akan datang.

Keseluruhan pencapaian yang telah diraih tidak terlepas dari itikad baik,

kerja keras dan partisipasi dari semua pihak dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat.

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(ILPPD) Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013 ini disampaikan sebagai

penutup. Pimpinan beserta segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Pakpak

Bharat menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh lapisan

masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang telah berpartisipasi aktif dalam

mensukseskan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat, disertai harapan

dan do’a semoga upaya kita bersama menjadi nilai ibadah dihadapan

Tuhan Yang Maha Esa serta senantiasa untuk terus membangun dan

meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Akhir

kata kami ucapkan terimakasih.

Njuah-Njuah Banta Karina

Salak, Maret 2014

BUPATI PAKPAK BHARAT

REMIGO YOLANDO BERUTU

Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2013

Government & Nonprofit

Transcript of Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2013