Informasi Profil Kementerian Perhubungan

PROFILKEMENTERIANPERHUBUNGAN

Profil Kementerian Perhubungan 1

Profil Kementerian Perhubungan ..................................... 4Visi Kementerian Perhubungan ........................................ 6Misi Kementerian Perhubungan ....................................... 7Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan .............. 11Tujuan ................................................................................. 12Sasaran dan Prioritas Pembangunan ................................. 12Kebijakan Umum Transportasi .......................................... 16Masterplan Percepatan dan Perluasan PembangunanEkonomi Indonesia 2011-2025 .......................................... 17Alokasi Anggaran ............................................................... 21Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)di Sektor Transportasi ........................................................ 22Kinerja Transportasi ........................................................... 25• Transportasi Darat ......................................................... 25• Transportasi Perkeretaapian ......................................... 34• Transportasi Laut ........................................................... 44• Transportasi Udara ........................................................ 58Hukum dan Regulasi .......................................................... 72Kerjasama Luar Negeri ....................................................... 74Sumber Daya Manusia ....................................................... 78Penelitian dan Pengembangan .......................................... 84Program Keselamatan dan Keamanan Transportasi......... 88Integritas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan .............. 99Keterbukaan Informasi Publik .......................................... 100

daftar isi

2 Profil Kementerian Perhubungan

Pembangunan transportasi mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap pembangunan perekonomian nasional, mengingat kegiatan di bidang transportasi berperan penting dalam distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air dan antar

negara. Transportasi merupakan salah satu komponen strategis dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi, aliran pergerakan manusia dan barang, aliran informasi (Flow Of Information) dan aliran finansial (Flow Of Finance) yang perlu dikelola secara cepat dan akurat untuk memenuhi tuntutan ketepatan waktu. Transportasi juga merupakan alat kemakmuran, pembangunan politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Peran transportasi sebagai ‘jembatan’ yang memfasilitasi seluruh kegiatan perekonomian dan logistik nasional, memberikan nilai tambah secara sosial ekonomi (Increased Social Economic Values). Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro.

Secara umum pembangunan transportasi telah dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, serta menjangkau ke semua ibu kota propinsi/kabupaten/kota dan wilayah perbatasan/terpencil, walaupun kebutuhan kapasitas dan kualitas pelayanan yang dapat disediakan belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Kontribusi sektor transportasi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung meningkat dengan kisaran 3,7% - 3,9% dalam 5 tahun terakhir, diperkirakan konstribusi sektor transportasi ini akan terus meningkat hingga mencapai 4,4% ditahun 2014. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011 berada pada kisaran 6,3% - 6,5%, sehingga untuk mencapai target, sektor transportasi perlu tumbuh sebesar 9%, dan terus meningkat mencapai 10,5% di tahun 2014.

PROFIL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


VISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Visi Kementerian Perhubungan adalah “Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.”

Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.

Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.


MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi

Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat

kecelakaan dari sektor transportasi pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan / keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.


2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi

Dalam kondisi keuangan negara yang terimbas krisis

keuangan dunia tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan jasa transportasi karena masih terdapat beberapa operator yang memiliki keterbatasan kemampuan melakukan perawatan dan peremajaan armada, demikian pula pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, sejalan dengan pemulihan pasca krisis keuangan global, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi.

4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten

Sesuai dengan prinsip good governance melalui

penerbitan 4 (empat) paket undang-undang di sektor transportasi telah dilaksanakan restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan tran sportasi dengan pemisahan yang jelas antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi.

Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jatidirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.


5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.


STRUKTUR ORGANISASIKEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN DARAT

DIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN LAUT

DIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN UDARA

INSPEKTORATJENDERAL

SEKRETARIATJENDERAL

PUSATKOMUNIKASI

PUBLIK

PUSAT KAJIAN KEMITRAAN DAN PELAYANAN JASA

TRANSPORTASI

PUSATDATA

INFORMASI

DIREKTORAT JENDERALPERKERETAAPIAN

BADANPENGEMBANGAN SDM

PERHUBUNGAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PERHUBUNGAN

STAF AHLI1. Bidang Lingkungan Perhubungan;2. Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan;3. Bidang Regulasi dan Keselamatan Perhubungan;4. Bidang Multimoda dan Kesisteman Perhubungan;5. Bidang Ekonomi dan Kemitraan Perhubungan;

MENTERI PERHUBUNGAN

WAKIL MENTERI PERHUBUNGAN


TUJUAN

Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis.

Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan keter se-diaan aksesibilitas optimalisasi ka pa sitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedang kan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Sasaran pembangunan transportasi nasional tahun 2010-2014 adalah :

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;


2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat t e r h a d a p p e l a y a n a n s a r a n a d a n prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;

3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infratruktur transportasi;

4. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi;

5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.


Berdasarkan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan, skenario pagu anggaran setiap program pembangunan Kementerian Perhubungan disusun berdasarkan 8 (delapan) prioritas sebagai berikut :

a. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya dalam upaya pemulihan perekonomian nasional dari dampak resesi global;

b. Terwujudnya keselamatan transportasi sebagai implementasi dari program Roadmap to Zero Accident.

c. Mendukung program pengentasan kemiskinan melalui upaya penye diaan aksesibilitas dan kegiatan keperintisan baik transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara;


d. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi terutama untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran; pengurangan backlog sarana dan prasarana perkeretaapian; dan penambahan kapasitas terkait dengan peningkatan jasa transportasi;

e. Penyediaan dana pendamping pinjaman dan hibah luar negeri sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pinjaman secara bilateral;

f. Pembangunan di daerah pasca bencana dalam rangka normalisasi dan pemulihan fungsi infrastruktur transportasi;

g. Pembangunan kawasan terbatas / pulau-pulau terluar dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI;

h. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya sehubungan dengan perubahan iklim terkait dengan isu pemanasan global (global warming).


KEBIJAKAN UMUM TRANSPORTASI

Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi (2010-2014) meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung pergerakan kelancaran mobilitas penumpang dan distribusi barang/jasa untuk mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan daya saing produk nasional;

2. Mewujudkan ketahanan nasional dan wawasan nusantara guna memantapkan penalaran keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi;

4. Memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah ber dasarkan kewenangannya dan memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan angkutan massal;

5. Mendorong partisipasi pe ran serta swasta dengan mem-perhitungkan tingkat pelayanan agar tetap terjaga efisiensi, pemerataan kepentingan daya beli masyarakat lainnya serta kepentingan operator terkait dengan jaminan kelangsungan usaha;

6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal, efisien dan efektif;

7. Mendorong pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap dampak perubahan iklim.


Republik Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar dan produktif serta akses yang strategis ke jaringan mobilitas global,

mendukung Indonesia mewujudkan bangsa dengan kekuatan yang diperhitungkan dalam tata pergaulan antar bangsa. Hal ini pula yang mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Diperlukan langkah-langkah yang lebih cerdas dan fokus dengan tolok ukur dan pola manajemen yang jelas. Pengembangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dilakukan dengan pendekatan terobosan (breaktrough) dan bukan “Business as Usual” dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan.

MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

2011-2025


Melalui Masterplan dengan dua kata kunci, percepatan dan perluasan, Indonesia diharapkan mampu mempercepat pengembangan berbagai program pembangunan yang ada, terutama dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan SDM dan Iptek. Percepatan pembangunan diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya. Selain percepatan, Pemerintah juga mendorong perluasan pembangunan

ekonomi Indonesia agar efek positif dari pembangunan ekonomi Indonesia dapat dirasakan tidak saja disemua daerah di Indonesia tetapi juga oleh seluruh komponen masyarakat di Seluruh Wilayah Nusantara.

Suksesnya pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi nasional (intra dan inter wilayah) maupun konektivitas ekonomi internasional


Indonesia dengan pasar dunia. Konektivitas Nasional merupakan pengintegrasian 4 (empat) elemen kebijakan nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Pengembangan Wilayah (RPJMN/RTRWN), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT) guna mewujudkan konektivitas nasional yang efektif, efisien dan terpadu.Perwujudan penguatan konekt ivi tas nas ional mempertimbangkan keterhubungan Indonesia dengan pusat-

pusat perekonomian regional dalam rangka meningkatkan daya saing nasional dan global karena konektivitas nasional Indonesia merupakan bagian dari konektivitas global. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN sangat berperan aktif dalam percepatan pembangunan trans portasi dalam koridor regional. Hal ini erat kaitannya dengan MASTERPLAN ASEAN Connectivity turut serta mendukung pertumbuhan masyarakat ekonomi ASEAN.


Peran penting Kementerian Perhubungan dalam MP3EI adalah mendukung pengembangan potensi ekonomi pada koridor ekonomi melalui penguatan konektivitas nasional dengan mempersiapkan infrastruktur transportasi untuk seluruh provinsi di Indonesia. Dalam membangun konektivitas Kementerian Perhubungan memprioritaskan pembangunan jalur transportasi dengan melaksanakan proyek konektivitas sistem transportasi dan distribusi (logistik) nasional, khususnya kawasan timur Indonesia. Dalam penyelenggaraan konektivitas nasional, Kementerian Per hubungan juga melakukan upaya mengatasi dan memi nimalisasi kecelakaan dengan mengutamakan faktor keselamatan transportasi secara keseluruhan.


ALOKASI ANGGARAN

Alokasi dana untuk sektor transportasi, baik untuk pembangunan, pengembangan, peningkatan maupun pemeliharaan dan

penelitian mencerminkan penting dan tingginya sektor ini didalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap sektor transportasi dengan senantiasa meningkatnya anggaran yang dialokasikan.

Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2010 sebesar Rp. 17,619 Triliun terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 15.873 Triliun, PNBP (Non BLU sebesar Rp. 353.538 miliar, BLU sebesar Rp. 112.315 Miliar) dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 1,845 triliun. Alokasi anggaran tersebut sudah termasuk anggaran APBN-P sebesar Rp. 1,746 Triliun.

Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2011 sebesar Rp. 23,279 Triliun yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 21,579 Triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 1,699 Triliun, sampai dengan saat ini telah direalisasikan untuk Rupiah Murni sebesar Rp. 11,396 Triliun atau 52,81 % dan fisik 60,27% , sedangkan untuk pinjaman Luar Negeri telah direalisasikan sebesar Rp. 398,077 Miliar atau 23,43 %.

Rp 25,000

Rupiah

Rp 17,619

Rp 21,579

Rp 1,845 Rp 1,699

Rp 20,000

Rp 15,000

Rp 10,000

Rp 5,000

Tahun 2010 Tahun 2011Rp 0

Rupiah Murni (RM)(dlm jutaan rupiah)

Pinjaman Luar Negeri(dlm jutaan rupiah)

ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGANTAHUN 2010 dan TAHUN 2011

Tahun Anggaran Rupiah Murni (RM)(dlm jutaan rupiah)

Pinjaman Luar Negeri(dlm jutaan rupiah)

Tahun 2010 Rp17,619 Rp1,845

Tahun 2011 Rp21,579 Rp1,699


Dalam menyikapi keterbatasan kemampuan keuangan negara dalam penyediaan sarana/prasarana transportasi dan mengantisipasi kebutuhan jasa

transportasi yang makin beragam dan meningkat setiap tahunnya mendorong pemerintah melakukan upaya peningkatan investasi di sektor transportasi dengan melibatkan peran aktif swasta dalam kerangka kerjasama pemerintah swasta (KPS).

KERJASAMA PEMERINTAHDAN SWASTA (KPS)DI SEKTOR TRANSPORTASI


Secara umum dalam peraturan perundang-undangan sektor transportasi telah menggambarkan kebijakan untuk mereposisi peran dan fungsi pemerintah dari operator menjadi regulator, lebih membuka peran serta swasta dan pemerintah daerah, penerapan kebijakan formula tarif dan subsidi yang lebih mendorong investasi swasta dan BUMN/BUMD, serta menciptakan iklim kompetisi yang sehat, namun tetap memperhatikan fungsi pelayanan umum.


Rencana PRoyek (kPS) StatuS

- Perluasan Pelabuhan Tanjung Priok, Kalibaru, DKI Jakarta Siap Ditawarkan

- Terminal Pelabuhan Wisata Tanah Ampo, Karangasem, Bali Siap Ditawarkan

- Pembangunan Bandara Banten Selatan Siap Ditawarkan

- Pembangunan Bandara Samarinda Baru Proyek Potensial

- Pengembangan Terminal Kargo Pekanbaru Proyek Potensial

- Pengembangan Terminal Terpadu Multimoda Karya Jaya, Palembang Proyek Potensial

- Perkeretaapian Rantau Prapat-Duri-Duma-Tl. Kuantan-Muaro Proyek Potensial

- Terminal Terpadu Gedebage, Bandung Proyek Potensial

- Perkeretaapian dan Terminal Batubara Muara Tuhup-Kalipapak-Balikpapan Proyek Potensial

- Pengembangan Terminal Curah Pelabuhan Kuala Enok, Riau Proyek Potensial

- Pengembangan Pelabuhan Tj. Priok, Cilamaya, Karawang, Jabar Proyek Potensial

- Pengembangan Pelabuhan Pelaihari, Kalimantan Selatan Proyek Potensial

- Pengembangan Pelabuhan Internasional Maloy Proyek Potensial

- Bandara Internasional Kertajati Proyek Potensial

- Pengembangan Bandara Dewandaru, Karimun Jawa, Jawa Tengah Proyek Potensial

- Bandara Internasional Kulonprogo International, DIY Proyek Potensial

- Pembangunan Bandara Singkawang, Kalimantan Barat Proyek Potensial

- Pembangunan Bandara Bali Baru, Bali Proyek Potensial

- Pengembangan Bandara Tjilik Riwut, Kalimantan Tengah Proyek Potensial


KINERJATRANSPORTASI

1. Transportasi Darat Pembangunan transportasi darat diprioritaskan pada program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi darat yang diwujudkan melalui pembangunan simpul transportasi jalan, peningkatan prasarana/sarana angkutan jalan dan pelayanan keperintisan angkutan jalan.

Posisi bus AKAP pada tahun 2010 sebanyak 20.802 unit bus dengan 866 perusahaan otobus mengalami peningkatan hingga pada semester I tahun 2011 (Juni 2011), terdapat 21.119 unit bus dengan 874 perusahaan otobus. Sedangkan posisi bus pariwisata pada tahun 2010 sebanyak 11.933 unit bus dengan 959 perusahaan otobus, mengalami peningkatan hingga Juni 2011 sebanyak 14.333 unit bus dengan 1.082 perusahaan otobus. Adapun jumlah terminal sebanyak 559 terminal dengan rincian Terminal Tipe A sejumlah 116 unit, Terminal Tipe B sejumlah 247 unit dan Terminal Tipe C sebanyak 196 unit. Untuk pengujian Kendaraan Bermotor di seluruh Indonesia terdapat 1.984 Penguji dengan jumlah Alat Uji 492 jenis yang terdiri dari 347 unit uji mekanik, 285 unit uji non mekanik, 24 unit uji keliling. Sedangkan untuk perlengkapan jalan terdapat Jembatan Timbang yang di Indonesia berjumlah 133 buah, pembangunan Rambu/RPPJ sebanyak 20.218, marka jalan sepanjang 1.168.750 m, Lampu Penerangan Jalan berbasis tenaga surya sebanyak 1.518 buah. Untuk Angkutan Perintis saat ini melayani 22 Provinsi dengan jumlah trayek yang dilayani sebanyak 143.


Dalam rangka mengembangkan transportasi massal berbasis bus telah dilaksanakan program Bus Rapid Transit (BRT) di 12 (dua belas) lokasi, yaitu Bogor, Yogyakarta, Pekanbaru, Manado, Palembang, Gorontalo, Batam, Semarang, Bandung, Solo, Maluku dan Propinsi Bali (Sarbagita / Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) yang dilayani dengan 173 bus sedang dan 60 bus besar. Pengembangan BRT ke depan diarahkan untuk peningkatan konektivitas dengan moda transportasi lain.


Aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan pedesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, terpencil, dan perbatasan hingga Juni 2011 telah direalisasikan pengadaan bus sedang dan besar 48 unit untuk angkutan perintis dengan trayek Samarinda-Bongan, Samarinda-Muara Muntai, Samarinda-Muara Aloh, Poso-Napu, Tentena - Gintu, Kolonedale -Matano, Palu-Buol, Terminal Alam Barajo-Sungai Bahar, Bangko-Tanah Garau, Bangko-Air Jernih, Kendari-Benua, Kendari-Lamonae, Kendari-Sumber sari, Kendari-Mawasangka, Kendari-Tondasi serta Kendari-Bungku.


Pola pengembangan jaringan pelayanan angkutan penyeberangan mengacu pada rencana pengembangan wilayah sebagaimana diamanatkan dalam UU No.26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang dijelaskan lebih rinci dalam PP No.26 Tahun 2008, dimana konsep pengembangan transportasi penyeberangan adalah melayani seluruh wilayah Indonesia dalam konsep sabuk. Selanjutnya pola pengembangan jaringan pelayanan penyeberangan utama mengacu pada konsepsi sabuk dengan pola pengembangan sabuk tersebut terdiri dari sabuk utara, sabuk tengah dan sabuk selatan serta penghubung sabuk.

Lintas penyeberangan Sabuk Utara merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur utara wilayah Indonesia seperti: lintas penyeberangan dari Pekanbaru-Mengkapan-Tanjung Balai Karimun-Tanjung Uban,Tanjung Pinang-Tambelan-Sintete, Tanjung Pinang-Anambas-Natuna-Sintete, Ancam-Tarakan-Tolitoli, Bitung-Ternate-Sofifi, Patani-Sorong, Manokwari-Numfor-Biak-Saubeba-Sawai-Jayapura.


Lintas penyeberangan Sabuk Tengah merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur tengah wilayah Indonesia seperti: lintas penyeberangan dari Palembang/Tanjung Apiapi-Muntok, Sadai- Tanjung Ru, Manggar-

Ketapang, Batulicin-Garongkong/Barru, Balikpapan-Taipa, Bajoe-Kolaka, Luwuk-Salakan, Boniton-Banggai-Bobong/Taliabu-Mangole-Sanana-Teluk Bara-Namlea-Ambon, Hunimua-Waipirit, Wahai-Fakfak. Lintas

penyeberangan Sabuk Selatan merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur selatan wilayah Indonesia seperti: Balohan/Sabang-Ulee Lheue/Banda Aceh, Bakauheni-Merak, Ketapang-

Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Kayangan-Pototano, Sape-Labuhan Bajo, Sape-Waikelo, Waingapu-Sabu-Kupang, Teluk Gurita-Kisar, Larantuka-Waiwerang-Lewoleba-Baranusa-

Kalabahi-Ilwaki-Kisar-Leti-Moa-Lakor-Sermata-Tepa-Adaut-Saumlaki-Larat-Tual-Dobo-Timika-Agats-Merauke.


Lintas penyeberangan sabuk utara, tengah, dan selatan dihubungkan dengan lintas penyeberangan penghubung sabuk, antara lain meliputi: Kendal-Kumai, Lamongan-Bahaur, Marapokot-Patumbukan/Selayar, Pamatata-Bira, Ampana-Wakai-Marissa, Pagimana-G o r o n t a l o , B i t u n g - P a n a n a r o -Melonguane-Marampit-Miangas , Saumlaki-Ambon, Subaim-Tobelo-Daruba. Lintas penyeberangan sabuk utara, tengah, dan selatan mencakup pula lintas penyeberangan antarnegara, antara lain, meliputi Belawan-Penang, Dumai-Malaka, Batam-Singapura, Nunukan-Tawao (Sabah), dan Tahuna-Davao.

Pola pengembangan sabuk ini mengacu pada aspek normatif, untuk transportasi penyeberangan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya (Pasal 22 (1) UU No. 17 Tahun 2008). Perwujudan fungsi pelayanan angkutan penyeberangan sebagai jembatan berorientasi pada perwujudan konsep sabuk.


Pada tahun 1989 ditetapkan 44 lintas penyeberangan melalui Keputusan Menteri Perhubungan KM No. 64 Tahun 1989, sampai saat ini telah menjadi sebanyak 155 lintas penyeberangan, ditambah dengan 43 lintas penyeberangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) setelah era otonomi daerah. Sehingga jumlah total lintas penyeberangan yang telah ditetapkan adalah sebanyak 198 lintas penyeberangan. Berdasarkan jenis pengoperasian, lintas penyeberangan dapat dibedakan dalam 2 lintas, yaitu : lintasan komersil dan perintis yang disubsidi pemerintah.

Jumlah pelabuhan penyeberangan yang telah beroperasi sebanyak 141 pelabuhan. Pelabuhan tersebut diselenggarakan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebanyak 34 pelabuhan, Dinas Perhubungan sebanyak 104 pelabuhan, UPT Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 3 pelabuhan. Masih terdapat 32 pelabuhan yang belum ditetapkan karena masih dalam proses penyelesaian pembangunan. Sampai saat ini, terdapat 225 unit kapal ASDP yang beroperasi dengan jenis kapal yaitu Ro-Ro 215 unit, Kapal LCT sebanyak 9 unit, dan kapal cepat penumpang sejumlah 1 unit.


Wujud apresiasi pemerintah daerah yang memiliki prakarsa pengelolaan sistem transportasi perkotaan dan berhasil mengimplementasikannya dengan baik, Kementerian Perhubungan memberikan penghargaan berupa Wahana Tata Nugraha (WTN). Sementara itu, pelayanan perizinan angkutan pariwisata telah dilakukan secara e-licensing yang merupakan upaya peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan melalui penerapan Standar ISO 9001:2008.


2. Transportasi Perkeretaapian

Prioritas pembangunan transportasi perkeretaapian meliputi program revitalisasi dan modernisasi sarana dan prasarana perkeretaapian untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna jasa kereta api, meningkatkan keamanan, keselamatan serta mengurangi backlog prasarana. Kemudian dari aspek operasional juga dilakukan pemisahan sistem operasi kereta api perkotaan / komuter dengan kereta api antar kota (jarak jauh).

Secara lebih spesifik pembangunan prasarana perkeretaapian sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2011 dilakukan melalui pembangunan jalur ganda (secara bertahap) guna meningkatkan kapasitas lintas, rehabilitasi prasarana perkeretaapian melalui peningkatan dan penggantian rel, penggantian bantalan kayu dengan bantalan beton, peningkatan dan perbaikan jembatan serta peningkatan persinyalan, pelistrikan dan telekomunikasi.

Pada regional Jawa sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2011 telah dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi prasarana perkeretaapian, diantaranya:


● Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya Segmen-II lintas Prupuk-Purwokerto antara Patuguran-Purwokerto telah beroperasi pada tahun 2009 dan antara Prupuk-Patuguran sudah terpasang rel ganda dan diharapkan pada akhir tahun 2011 sudah dapat dioperasikan, sehingga segmen II lintas Prupuk-Purwokerto pada akhir Desember 2011 sudah dapat dioperasikan jalur ganda; sedangkan segmen I antara Cirebon-Prupuk saat ini sedang dilaksanakan pekerjaan tubuh baan antara Ketanggungan-Prupuk;

● Pembangunan jalur ganda lintas Tegal-Pekalongan, antara Petarukan-Larangan sejak tahun 2009 sudah dioperasikan jalur ganda, sedangkan antara Pekalongan-Sragi-Comal-Petarukan dan antara Larangan-Tegal sepanjang 28 Km’sp saat ini sedang dilaksanakan kegiatan pemasangan rel R54, ditargetkan pada akhir tahun 2011 pada lintas Tegal-Pekalongan seluruhnya sudah jalur ganda. Pembangunan jalur ganda lintas Tegal-Pekalongan merupakan bagian dari Pembangunan Jalur Ganda Lintas Utara Jawa;


● Pembangunan jalur ganda lintas Serpong-Parung Panjang-Maja sepanjang 32 Km, pada saat ini sudah terpasang rel ganda antara Serpong-Parung Panjang sepanjang 11,75 Km dan ditargetkan akhir Desember 2011 sudah dapat dioperasikan;

● Pembangunan jalur ganda lintas Duri-Tangerang, saat ini sedang dilaksanakan pekerjaan pembangunan tubuh baan antara Bojong Indah-Duri dan antara Kalideres-Bojong Indah;

● Pada April tahun 2009 Ditjen Per-k e r e t a a p i a a n K e m e n h u b t e l a h mengakt i fkan kembal i S ta s iun Tanjung Priok untuk melayani lintas Tanjung Priok-Bekasi dan untuk KA jarak Jauh Tanjung Priok-Surabaya. Kemudian dilanjutkan dengan program menghidupkan kembali jalur KA lintas Jakarta Kota-Tanjung Priok sepanjang 9 Km;

● Pelaksanaan reaktivasi jalur KA lintas Cianjur-Sukabumi sepanjang 40 Km telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan saat ini dalam tahap penyelesaian pekerjaan;

● Pembangunan 6 gardu Listrik Aliran Atas baru (Gardu LAA Bojonggede, Depok, Lenteng Agung,


Pasar Minggu, Pasar Senen, Cicayur) untuk menambah daya listrik aliran atas sebesar 22.000 KW selain itu juga

dilakukan rehabilitasi 7 Gardu Listrik Aliran Atas untuk kehandalan Gardu LAA guna mendukung

dan memaksimalkan operasional KA komuter Jabodetabek;

● Penggantian Bantalan Kayu/Besi pada rel R25/R33/R38 menjadi Bantalan Beton R54 pada lintas Surabaya-Panarukan sepanjang 20,69 Km’sp, lintas Kalisat-Banyuwangi sepanjang 11,06 Km’sp, lintas Bangil-Kertosono sepanjang 32 Km’sp, gudang 208 pelabuhan Tanjung Priok sepanjang 0,35 Km’sp dan lintas Semarang-Alastuwa sepanjang 3 Km’sp;

● Peningkatan jalan KA di lintas Solo-Yogyakarta, lintas Yogyakarta-Sukabumi dan lintas Purwosari-Wonogiri termasuk peningkatan emplasemen di stasiun Solo dan Yogyakarta sepanjang 63,296

Km’sp serta sekitar 1,6 Km’sp di wilayah Jabodetabek;

● Pemasangan bronjong dan ballast proteksi pada lintas Kutoarjo-Yogyakarta pada KM

521+600 – KM.522+354 sepanjang 0,8 Km’sp dan pada KM.116+350-KM 138+860 sepanjang 2,21

Km’sp.


Kemudian pada regional Sumatera sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2011 telah dilaksanakan pembangunan dan rehabi l i tas i prasarana perkeretaapian, diantaranya :

● Pembangunan rel pada wilayah Aceh sepanjang 4,159 Km’sp, juga rehabilitasi rel sepanjang 23,640 Km’sp pada wilayah Sumatera Barat dan pembangunan tubuh baan sepanjang 7,875 Km’sp pada wilayah Aceh dan Lampung;

● Pekerjaan Pembangunan tubuh baan pada lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung sepanjang 3 Km’sp;

● Penggantian Bantalan Kayu/Besi menjadi Bantalan Beton pada wilayah Sumatera utara (25 Km) dan wilayah Sumatera selatan sepanjang 2,814 Km’sp;

● Peningkatan dan perkuatan tubuh baan melalui pemasangan bronjong dan ballast proteksi pada lintas Tarahan-Tanjung Enim sepanjang 0,95 Km’sp dan lintas Kr.Mane-Geukeuh sepanjang 11,75 Km’sp;

● Perbaikan 7 unit jembatan yang tersebar di wilayah Sumut, Sumbar, Sumsel dan Lampung;

● Peningkatan Persinyalan dan Telekomunikasi antara di Stasiun Belawan (Medan), Lintas Tarahan- Tanjung Enim (Lampung) dan Lintasan sepanjang 600 ’Msp di wilayah Sumatera Selatan;


● Peningkatan juga dilakukan pada prasarana stasiun kereta api di regional Sumatera, diantaranya; peningkatan spoor Balai Yasa di Pulu Brayan dan Dipo Kereta Medan untuk mendukung penyelenggaraan KA komuter Medan dan sekitarnya sepanjang 1,88 Km’sp serta penyempurnaan jalur ganda dan spoor badug di stasiun Baturaja dalam rangka pengoperasian double track Baturaja-Tiga Gajah sepanjang 2,47 Km’sp.


Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa transportasi kereta api, khususnya pengguna jasa kereta api kelas ekonomi,

Pemerintah dalam hal ini Ditjen Perkeretaapian Kemenhub telah melaksanakan pengadaan Sarana Perkeretaapian (KRDI, K3 AC,

KRL AC), untuk dioperasikan PT KAI (Persero) baik di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera, antara lain :

● KRDI “ SEMINUNG” untuk melayani lintas Tanjung Karang – Lampung (80 Km), dioperasikan sejak 13 Januari 2010;

● KRDI “SRI LELAWANGSA” untuk melayani lintas Medan – Binjai (45 Km), dioperasikan sejak 16 Februari 2010;

● Kereta Ekonomi AC “BOGOWONTO” untuk melayani lintas Pasar Senen – Kutoarjo (453 Km), dioperasikan sejak 3 September 2010;

● KRDI AC ”MADIUN JAYA EXPRESS” untuk melayani lintas Madiun-Yogyakarta, dioperasikan sejak 20 Juni 2011;


● Rail Bus ”BATARA KRISNA” untuk melayani lintas Solo – Wonogiri, dioperasikan sejak 26 Juli 2011;

● Kereta Ekonomi AC ”GAJAH WONG” melayani lintas Pasar Senen – Lempuyangan, dioperasikan tanggal 24 Agustus 2011;

● Pengoperasian 2 train set KRL AC KFW untuk melayani KA komuter Jabodetabek, pada 24 Agustus 2011;

● KRDI AC ”CEPU EXPRESS” untuk melayani lintas Surabaya – Lamongan –Bojonegoro – Cepu, dioperasikan sejak 25 Agustus 2011.

Guna mendukung operasional, pemerintah mengadakan sejumlah sarana kereta api lainnya, seperti : 3 set Lokomotif, 2 unit Kereta Kedinasan, dan 1 unit Kereta Inspeksi, (tahun jamak 2010-2011).


Dari aspek operasi, pelayanan angkutan kereta api untuk angkutan penumpang sepanjang 2010 hingga semester pertama 2011 ini telah diangkut sekitar 220 juta penumpang, dimana pada tahun 2010 terjadi peningkatan penumpang jarak jauh (non-jabodetabek) dari 72 juta penumpang pada tahun 2009 menjadi 73 juta penumpang pada 2010, kemudian untuk angkutan barang sepanjang 2010 hingga semester 2011 telah mengangkut sebanyak 23 juta ton, dimana pada tahun 2010 mengalami peningkatan sekitar 2,4 % dari tahun sebelumnya.


Selain itu untuk membantu kemampuan daya beli masyarakat, operasional kereta kelas ekonomi menggunakan model pembiayaan PSO (Public Service

Obligation), pada tahun 2010 subsidi yang diberikan sebesar Rp. 535 Milyar dan pada tahun 2011 dinaikkan sebesar 16,36 % atau senilai Rp 639,609 Milyar, PSO

diberikan terhadap penumpang kelas Ekonomi baik untuk pelayanan KA Perkotaan dan KA Antar Kota (Jarak Menengah dan Jarak Jauh).


3. Transportasi Laut

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, transportasi laut mendapat peran yang sangat penting, baik dalam upaya menyatukan beribu-ribu pulau yang tersebar di kawasan nusantara maupun dalam menghubungkan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Arah kebijakan transportasi laut pada dasarnya dikelompokan dalam empat subsistem, yaitu angkutan laut, kepelabuhanan, keselamatan & keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.

Pembinaan dan pengembangan transportasi laut terus digalakkan sampai mencapai tingkat pelayanan yang optimal bagi masyarakat pengguna jasanya. Melalui transportasi laut, telah terbentuk jaringan pelayanan yang luas, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Demikian juga dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan terus meningkat. Dengan bertambahnya penyebaran aktivitas masyarakat, sub sektor transportasi laut dituntut semakin antisipatif dalam peningkatan pembinaan dan pengembangan khususnya terhadap faktor keselamatan.


Pembangunan transportasi laut diprioritaskan pada beberapa bidang meliputi antara lain pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut melalui subsidi angkutan laut perintis dan pembangunan kapal angkutan laut perintis serta subsidi / Public Service Obligation kapal penumpang PT. Pelni. Bidang Kepelabuhanan melalui pembangunan / rehabilitasi fasilitas pelabuhan / gedung. Bidang Keselamatan Pelayaran melalui pembangunan SBNP, rehabilitasi SBNP, pengerukan, pembangunan kapal kenavigasian dan rehabilitasi kapal kenavigasian. Sedangkan bidang Perlindungan Lingkungan Maritim melalui pembangunan kapal patroli, rehabilitasi kapal patroli termasuk pengadaan peralatan kemananan / keselamatan.


Keberadaan pelayaran perintis bertujuan untuk mendorong pengembangan daerah terpencil dan terisolir sekaligus peningkatan dan pemerataaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Disamping dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hingga kini perkembangan pelayaran perintis terus meningkat, pada tahun 2011 jumlah trayek mencapai 61 dilayani oleh 61 kapal dengan 30 pelabuhan pangkal (home base) dan menghubungkan 433 pelabuhan di seluruh perairan Indonesia. Dari jumlah kapal yang ada 82 % atau 50 kapal melayani Kawasan Indonesia

Timur, sedangkan 18% atau 11 kapal yang ada melayani Kawasan Indonesia Barat. Sejak tahun 2002/2003 hingga sekarang Pemerintah telah membangun 28 kapal yang saat ini sudah digunakan oleh Operator Pelayaran Swasta dalam melayani 28 trayek. Pada tahun 2011 dibangun 4 unit kapal perintis. Sedangkan realisasi penyelenggaraan public service obligation yang diberikan kepada kapal laut penumpang PT. Pelni pada tahun 2011 sebanyak 23 trayek / 23 kapal.


Selain itu dalam upaya mendorong kebangkitan kembali industri pelayaran nasional, Pemerintah telah mengeluarkan Inpres nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran. melalui penerapan ”azas cabotage”.

Pelaksanakan secara konsekuen dari aturan ini dapat menciptakan multyplier effect terhadap kegiatan ekonomi, peningkatan penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja hingga memperkokoh kedaulatan NKRI. Posisi September 2011 total armada niaga nasional berbendera Indonesia mencapai 10.713 unit kapal (21.376.433 GT). Terjadi peningkatan sebanyak 4.672 unit atau 77,3 % dibandingkan pada saat posisi sampai dengan 31 Maret 2005 total armada hanya 6.041 unit kapal (5,67 juta GT).


Pangsa muatan pelayaran nasional pun terjadi peningkatan, untuk Angkutan Laut Dalam Negeri posisi akhir September 2011 mencapai 309,9 juta ton (98,8 %) dibanding tahun 2010 hanya mencapai 303,1 juta ton (98,1%). Angkutan Laut Luar Negeri posisi akhir September 2011 mencapai 54 juta ton (9,4%) dan sebelumnya (2010) hanya 51,1 juta ton (9,0%). Begitu pula perkembangan jumlah Perusahaan Pelayaran Nasional posisi Oktober 2011 untuk Angkutan Laut (SIUPAL) mencapai 2.059 dan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) sebanyak 396 sedangkan tahun 2010 untuk SIUPAL sebanyak 1.885 dan SIOPSUS sejumlah 388.


Sedangkan dalam upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan ekspor / impor sedang disusun cetak biru (blueprint) Sistem Inaportnet dalam rangka mendukung penerapan National Single Window di Indonesia.

Inaportnet adalah suatu sistem dimana tersedianya suatu wadah (Portal) untuk dioperasikan dan diintegrasikannya untuk seluruh pola kegiatan baik pelayanan dan perijinan (clearance) dari seluruh instansi yang terkait (other government agencies) dalam kegiatan pelayanan kapal (ship services), pelayanan barang (cargo services) dan pelayanan kepelabuhanan lainnya.


Sehingga akan mampu meningkatkan kinerja penanganan atas kegiatan perdagangan dan lalulintas barang. Terutama dalam mendorong percepatan proses Port Clearance. Dengan demikian memungkinkan pengiriman dokumen melalui satu gateway-portal yang dapat diakses dari lokasi atau entitas mereka yang terkoneksi dalam sistem inaportnet ini.

Telah dilaksanakan sosialisasi Sispro Pelayanan Kapal dan Barang untuk sistem Inaportnet di pelabuhan. Monitoring

dan evaluasi sistem inaportnet di pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan sistem inaportnet serta yang akan dikembangkan ke pelabuhan lainnya. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama di pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas dan Tanjung Perak.

Indonesia berhasil mempertahankan kedudukannya sebagai Anggota Dewan IMO kategori “C” hingga tahun 2011.


Saat ini, Indonesia mencalonkan diri kembali menjadi Anggota Dewan IMO kategori “C” dalam sidang Assembly IMO ke-27.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang eksistensinya telah diakui berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut, 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982), pengakuan eksistensi sebagai negara maritim terbesar dalam berbagai forum internasional sangat

diperlukan, termasuk dalam forum Sidang Council dan Sidang Assembly.

Sebagai anggota IMO, hingga saat ini Indonesia telah meratifikasi 19 (sembilan belas) Konvensi IMO, yang merupakan aturan di bidang keselamatan pelayaran, keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut.


Terdapat beberapa manfaat dari keanggotaan IMO, disamping terkait langsung dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan juga terkait dengan instansi-instansi lain di Indonesia, antara lain :

1. Pengakuan dunia internasional terhadap Indonesia sebagai negara maritim yang besar. Pengakuan ini sangat berdampak pada segi politik dan citra Indonesia di percaturan politik dunia international;

2. Menghindarkan penurunan devisa negara;

3. Peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman di Indonesaia akan semakin maju karena sudah meratifikasi beberapa konvensi internasional;

4. Terdapat jaminan ganti rugi akibat pencemaran laut oleh kapal, terutama kapal-kapal tanker bila terjadi kecelakaan;

5. Dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi di bidang kemaritiman;

6. Menjalin kerjasama teknis, baik di tingkat regional maupun internasional;

7. Memacu kemajuan pelayaran nasional Indonesia dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait, seperti kegiatan bongkar muat, freight forwarding, jasa kepelabuhanan dan lain-lain.


Beberapa manfaat lainnya adalah :

• Bantuan teknis di bidang penanggulangan pencemaran minyak, penerapan International Safety Management (ISM) Code, penerapan STCW 1995, penerapan ISPS Code dan lain-lain;

• Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai suatu keharusan bagi negara kepulauan (Archipelagic State) untuk memberi akses kepada kapal-kapal asing di wilayah perairannya, sebagaimana ditetapkan dalam “United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)” 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985.

Kementerian Perhubungan juga telah dapat memenuhi salah satu ketentuan dalam aturan SOLAS (Safety of Life at Sea) Tahun 1974 Bab V yang mewajibkan setiap member state IMO untuk mengharuskan kapal pelayaran Internasional dan wilayahnya dilengkapi dengan peralatan Long Range Identification of Ship Tracking yaitu peralatan deteksi posisi kapal yang diberlakukan secara penuh pada tanggal 1 Oktober 2011.

Indonesia telah siap melaksanakan kewajiban tersebut dimana 350 kapal yang melayari rute internasional telah dilengkapi alat LRIT dan pemasangan perangkat di pelabuhan Tanjung Priok.


Pada tahun 2011 jumlah pelabuhan diseluruh Indonesia sebanyak 2.393 pelabuhan, dengan rincian sebagai berikut :

• Pelabuhan milik PT. Pelabuhan Indonesia sebanyak 111 pelabuhan;• Pelabuhan milik Pemerintah sebanyak 921 pelabuhan, bertambah 38 pelabuhan

baru dibandingkan tahun 2010 sebanyak 883 pelabuhan;• Pelabuhan Khusus sebanyak 502 pelabuhan, bertambah 30 pelabuhan baru

dibandingkan tahun 2010 sebanyak 472 pelabuhan;• Pelabuhan TUKS sebanyak 748 pelabuhan, bertambah 27 pelabuhan baru dibandingkan

tahun 2010 sebanyak 721 pelabuhan.


Berkaitan dengan pembinaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang berwawasan lingkungan (ecoport). Saat ini telah dilaksanakan di 5 (lima) lokasi yaitu

pelabuhan Tarempa, Ampenan, Waingapu, Labuhan Bajo dan Nunukan.

Pada tahun 2011 posisi awal November 2011 telah dilaksanakan kegiatan Pengerukan Alur / Kolam di 17 pelabuhan dengan volume pengerukan sebanyak 8,69 juta meter

kubik.


Keberadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di pulau

terdepan bagi wilayah N e g a r a K e s a t u a n Republik Indonesia yang luas selain untuk k e s e l a m a t a n d a n keamanan pelayaran juga sebagai bukti eksistensi kedaulatan

N e g a r a K e s a t u a n Republik Indonesia. Sarana

Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang disediakan juga

harus sesuai dengan ketentuan International Association of Marine Aids

to Navigation and Light House Authorites (IALA). Oleh karena itu penyelenggaraan SBNP yang terdiri dari Perencanaan, Pengadaan, Pengoperasian, Pemeliharaan dan Pengawasan diprioritaskan untuk mencapai kecukupuan dan keandalan SBNP.

Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yakni :

a. Melanjutkan kegiatan-kegiatan yang belum selesai/tertunda;

b. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kenavigasian;c. Pembangunan/pengembangan Sarana dan Prasarana

Kenavigasian sesuai dengan kebutuhan teknis;d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia kenavigasian.


Jumlah SBNP yang beroperasi pada posisi saat ini sebanyak 3.253 dengan rincian milik Ditjen Perhubungan Laut sebanyak 2.069 unit yang terdiri dari 277 Menara Suar, 1.263 Rambu Suar, 355 Pelampung Suar, 125 Rambu Tanda Siang dan Anak Pelampung sebanyak 49 unit. Sementara milik Non Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebanyak 1.184 unit, yang terdiri dari 631 Rambu Suar, 462 Pelampung Suar, 72 Rambu Tanda Siang dan 19 unit Anak Pelampung.

Dalam upaya meningkatkan tingkat keandalan SBNP pada TA 2011 dibangun 8 Menara Suar, 180 Rambu Suar. Rehabilitasi SBNP sebanyak 72, Diklat SBNP (Dasar / Terampil) 3 orang dan Diklat Surveyor Hidrografi 2 orang. Ais AtoN 80. Survey, Investigasi dan Desain (SID) SBNP tetap 10 lokasi, Survei alur dan perlintasan 10 lokasi dan pembangunan Radar Beacon (Racon) 30. Dilaksanakan pula pembangunan Vessel Traffic Service (VTS) Selat Malaka. Pembangunan kapal Kenavigasian sebanyak 2 unit dan rehabilitasi 10 kapal kenavigasian. Penambahan 30 unit SROP Global Maritime Distress Safety System (GMDSS), jadi total SROP GMDSS menjadi 66 unit.

Sedangkan di bidang Perlindungan Lingkungan Maritim dilaksanakan pembangunan kapal patroli sebanyak 30 unit dan rehabilitasi kapal patroli sebanyak 3 unit serta pengadaan peralatan Keamanan / Keselamatan sebanyak 18 paket.


4. Transportasi Udara

Prioritas pembangunan transportasi udara adalah melaksanakan pembangunan dan pengembangan bandar udara strategis, pembangunan fasilitas keselamatan penerbangan, peningkatan keandalan operasional keselamatan penerbangan dan peningkatan pelayanan kebandarudaraan. Prioritas pembangunan tersebut berlandaskan tekad Pemerintah Indonesia untuk memajukan sektor penerbangan sipil di Indonesia dengan mengacu pada Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan ketentuan-ketentuan ICAO lainnya.


Berdasarkan KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandar Udaraan Nasional, Indonesia memiliki Bandar Udara umum sejumlah 233 bandar udara yang terdiri dari 29 bandar udara internasional dan

204 bandar udara domestik. Dari 233 bandar udara tersebut, sejumlah 208 bandar udara dioperasikan oleh Pemerintah dan 25 bandar udara dikelola oleh PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No.32 tahun 2011 tentang Program Master Plan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia bahwa pembangunan transportasi udara Indonesia dikelompokkan dalam 5

koridor ekonomi, yaitu :


Koridor Sumatera

1. Perluasan gedung terminal penumpang Bandar Udara SM. Badaruddin II Palembang

2. Pengembangan sisi darat/private sector dan sisi udara/public sector di Bandar Udara Kualanamu

3. Pengembangan terminal di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan pekerjaan tanah persiapan pengembangan landas pacu, dan konstruksi apron

4. Pengembangan terminal di Bandar Udara Sultan Thaha dan pelebaran landas pacu

5. Pengembangan terminal di Bandar Udara Raja Fisabilillah dan pemantapan shoulder

Koridor Jawa

1. Pengembangan Terminal dan Peningkatan Kekuatan Konstruksi Runway di Bandar Udara Husein Sastranegara

2. Pembangunan Bandar Udara Kertajati3. Pengembangan terminal T2

dan fasilitas penunjang di Bandar Udara Juanda – Surabaya

4. Pembangunan Bandar Udara Internasional di Propinsi DI Yogyakarta


Koridor Kalimantan

1. Percepatan pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru

2. Pengembangan terminal dan fasilitas penunjang Bandar Udara Balikpapan

Koridor Papua – Maluku

Pengembangan terminal dan rehabilitasi Bandar Udara Morotai (Overlay landas pacu dan land clearing terminal)

serta pemasangan AFL

Koridor Bali – NTT – NTB

1. Pengembangan terminal penumpang internasional

Bandar Udara Ngurah Rai2. Pembangunan Bandar Udara

Internasional Lombok3. Pembangunan sisi udara Bandar Udara

Surabaya II/Bandar Udara Mbay

Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasidan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

1. Pembangunan Bandar Udara Medan Baru Kualanamu2. Percepatan pembangunan Bandar Udara Baru di 24

lokasi, termasuk diantaranya percepatan pengembangan 14 Bandar Udara sesuai dengan arahan Presiden dalam Nota Keuangan Tahun 2011 antara lain:


a. Bandar Udara Muara Bungo – Jambib. Bandar Udara Muara Teweh Baru – Kalimantan

Tengahc. Bandar Udara Morowali – Sulawesi Tengahd. Bandar Udara Tojo Una Una – Sulawesi Tengahe. Bandar Udara Bone – Sulawesi Selatanf. Bandar Udara Saumlaki Baru – Malukug. Bandar Udara Tual Baru (Ibra) – Malukuh. Bandar Udara Surabaya II (Mbay)i. Bandar Udara Miangas – Sulawesi Utaraj. Bandar Udara Tebelian – Kalimantan Baratk. Bandar Udara Moa – Malukul. Bandar Udara Werur – Papua Baratm. Bandar Udara Kuffar – Seram Bagian Timurn. Bandar Udara Namniwel – Malukuo. Bandar Udara Waisai Raja Ampat – Papua Baratp. Bandar Udara Enggano – Bengkuluq. Bandar Udara Sumarorong Tahap II – Mamasar. Bandar Udara Sinak Baru – Papuas. Bandar Udara Waghete Baru – Papuat. Bandar Udara Kamanap Baru – Papua


u. Bandar Udara Purukcahu – Kalimantan Baratv. Banda Udara Pekonserai – Lampung Baratw. Bandar Udara Bawean – Jawa Timur x. Bandar Udara Buntu Kunik – Sulawesi Selatan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga telah melakukan pengembangan dan rehabilitasi bandar udara di daerah perbatasan dan rawan bencana yaitu :

- Lanjutan pembangunan prasarana bandar udara, keamanan dan navigasi penerbangan di Bandar Udara Cut Nyak Dhien-Nagan Raya, Lasikin Sinabang, Cut Ali Tapanuli, Dr. Fl. Tobing-Tapanuli Tengah, Minangkabau Binaka-Gunung Sitoli, Lasondre-PP. Batu, Sipora Rokot, Fatmawati Soekarno, Enggano, Muko-Muko, Komodo-Labuhan Bajo, Umbu Mehang Kunda-Waingapu, H.H Aroeboesman-Ende, Frans Seda-Maumere, Gewanyantana-Larantuka, Wunopito-Lewoleba, Bade, Wahai, Babullah-Ternate, Naha-Tahuna, Melongguane, Numfor, Soejarwo Tjondronegoro-Serui dan Nabire, Werur, Namrola


- Lanjutan pembangunan prasarana bandar udara keamanan dan navigasi penerbangan di Bandar Udara Maimun Saleh-Sabang, Pangsuma Putussibau, Nunukan, Bokondini, Tanah Merah-Merauke, Marerena-Sarmi, Mopah-Merauke, Kisarm Haliwen-Atambua, Lekunik-Rote, Tardamu-Sabu dan Mali Alor, Miangas

Serta meningkatkan kemampuan daya dukung landasan sehingga dapat didarati pesawat yang lebih besar

Pelaksanaan dari Eco Airport (bandar udara ramah lingkungan), sesuai dengan standar ICAO, telah menjadi salah satu prioritas utama bagi Pemerintah Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut,


dengan bertujuan pada konservasi lingkungan hidup dan pengoptimalisasian penggunaan bahan bakar alternatif yang dapat digunakan secara jangka panjang, Indonesia telah

membentuk Dewan Pengelola Lingkungan Hidup Bandar Udara (Eco Airport Council) yang merupakan sebuah kelompok kerja di bandar udara yang menyelenggarakan perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta pemantauan lingkungan hidup. Pelaksanaan Eco Airport tersebut telah dilaksanakan pada 5 (lima) Bandar Udara Internasional sebagai

pilot project di Indonesia yaitu Bandar Udara Soekarno-Hatta Tangerang; Bandar Udara Juanda – Surabaya; Bandar Udara Ngurah Rai-Denpasar; Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II

– Palembang; Bandar Udara Hang Nadim, Batam.


Untuk penerapan kebijakan ASEAN Open Sky pada tahun 2015, Indonesia saat ini telah mempersiapkan 5 (lima) bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Soekarno Hatta-Tangerang; Bandar Udara Kualanamu-Medan; Bandar Udara Juanda, Surabaya; Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar dan Bandar Udara Hasanuddin, Makasar untuk melayani penerbangan-penerbangan regional melalui persetujuan bilateral. Sampai dengan posisi saat ini, rute penerbangan komersial dalam negeri sebanyak 222 rute, yang menghubungkan 107 kota dalam negeri. Untuk rute penerbangan luar negeri yang dilayani oleh badan usaha angkutan udara nasional

sebanyak 47 rute, menghubungkan 12 kota di dalam negeri dan 20 kota di luar negeri, sedangkan rute luar negeri yang dilayani perusahaan penerbangan asing sebanyak 96

rute, menghubungkan 16 kota dalam negeri dan 39 kota luar negeri.

Dalam menghubungkan daerah terisolasi atau terpencil yang belum tersedia moda transportasi

lain, mendorong pembangunan atau pertumbuhan daerah, serta menghubungkan daerah yang dekat

dengan perbatasan negara lain atau menjaga stabilitas wilayah dilakukan program pembangunan bandar udara-

bandar udara UPT yang melayani angkutan udara perintis.


Sampai dengan tahun 2011 tersedia 132 rute angkutan udara perintis di 13 propinsi sebagai pendorong pertumbuhan dan pengembangan wi l ayah da l am rang ka pemera t aan pembangunan dan mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara.

Dalam mendukung kegiatan angkutan udara perintis di Indonesia, terdapat 7 (tujuh) Perusahaan angkutan udara niaga yang melayani rute angkutan udara perintis yakni PT. Merpati Nusantara yang menjangkau wilayah Maluku, Papua Barat dan Papua; PT. Aviastar Mandiri yang menjangkau wilayah Kalimantan Tengah; PT. Sabang Merauke Raya

Air Charter yang menjangkau wilayah Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan; PT.

ASI Pudjiastuti Aviation yang menjangkau wilayah Kalimantan Timur, Papua Barat dan

Papua; PT. Trigana Air Service yang menjangkau wilayah Timika (Papua); PT. Nusantara Buana

Air yang menjangkau wilayah Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur,

PT. Jhonlin Air Transport yang menjangkau wilayah Timika (Papua). Keseluruh penerbangan tersebut

dilayani oleh 5 (lima) tipe pesawat udara perintis yaitu DHC-6, CASA-212, CESSNA, CARAVAN dan PC-6.


Dalam mengimplementasikan standar keamanan dan keselamatan penerbangan, Indonesia telah memformulasikan program keamanan dan keselamatan penerbangan melalui National Civil Aviation Security Program dan State Safety Program dengan menerapkan Safety Management System (SMS) sebagai program keselamatan penerbangan dan Security Management System (SeMs) sebagai sebuah program keamanan penerbangan kepada seluruh stakeholders.

Safety Oversight dilakukan dalam berbagai kegiatan berupa Safety Audits setiap 2 (dua) tahun sekali kepada seluruh operator penerbangan dalam rangka perpanjangan AOC; Flight Operations Surveillance setiap 1 (satu) bulan sekali; Maintenance Surveillance setiap 1 (satu) bulan sekali, Ramp Inspections setiap 1 (satu) bulan sekali dan Annual Inspections untuk Sertifikat Kelaikan Udara setiap 1 (satu) tahun sekali untuk seluruh pesawat udara.

Indonesia memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan melalui kerjasama dengan ICAO yang dituangkan dalam bentuk perjanjian Management Services Agreement (MSA) Annex 1 enhancement of safety overside capability of DGCA – Project INS/07/802, Annex 2 tentang Civil Aviation Transformation Team (CATT), Annex 3 tentang Kerja Sama Badan Diklat dan Annex 4 tentang Pembukaan Kantor Perwakilan di Montreal. Terkait MSA Annex ke-4 dibuka Kantor Kepentingan RI untuk ICAO di Montreal, Kanada. Dalam menjamin keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan dibentuk Otoritas Banda Udara di 10 (sepuluh) wilayah, yaitu :


1. Kantor Otoritas Bandar Udara kelas Utama Wilayah I Soekarno Hatta yang mengawasi DKI, Banten, Jabar, Lampung dan Kalimantan Barat;

2. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah II Polonia Medan yang mengawasi N.A.D, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau;

3. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah III Djuanda Surabaya yang mengawasi Jatim, Jateng, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan;

4. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah IV Ngurah Rai Denpasar yang mengawasi Bali, NTB dan NTT;

5. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah V Hasanuddin Makassar yang mengawasi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat;

6. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah VI Minangkabau Padang yang mengawasi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Barat dan Jambi;

7. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah VII Sepinggan Balikpapan yang mengawasi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah;

8. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah VIII Sam Ratulangi Manado yang mengawasi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Maluku;

9. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah IX Rendani Manokwari yang mengawasi Papua Barat, Biak dan Nabire;

10. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah X Mopah Merauke yang mengawasi Papua;


Untuk mendukung pengoperasian penerbangan yang efisien ramah lingkungan berbasis teknologi mutakhir, sejalan dengan program Asia Pasifik, Indonesia telah menginstalasi ADS-B Station di 30 lokasi untuk melengkapi layanan radar; menginstalasi MSSR Mode S pada 7 bandar udara yang memiliki tingkat kepadatan traffic yang tinggi; memutakhirkan Air Traffic Automation System di Makassar (The Makassar Advanced ATC System/MAATS) termasuk kemampuan untuk memproses ADS-B; penggantian The Jakarta Advanced ATC System/JAATS agar sesuai dengan teknologi baru CNS/ATM; menginstalasi ATN (sistem Aeronautical Telecommunication Network) di Makassar dan Jakarta; program perdana menggunakan ADS/CPDLC di Makassar Flight Information Region (FIR); Implementasi PBN (RNAV 5 untuk en-route, RNAV GNSS untuk pendekatan dan RNAV 1 untuk SID/STAR).


Pertumbuhan industri penerbangan yang sangat cepat dan berkelanjutan, memerlukan personil penerbangan yang andal dan kompetitif. Saat ini, industri penerbangan nasional telah didukung oleh sejumlah besar

personil penerbangan yang terdiri dari 7.835 penerbang, 1.062 petugas Air Traffic Controller, dan 6.374 teknisi pesawat udara. Disamping itu, pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia juga

didukung oleh sejumlah perusahaan maskapai penerbangan nasional dan armada pesawat udara yang mampu mengakomodir tingginya tuntutan atas kebutuhan penerbangan di Indonesia.

Saat ini, terdapat 20 (dua puluh) maskapai penerbangan di bawah AOC 121 serta 34 (tiga puluh empat) operator di bawah AOC 135 dengan jumlah pesawat udara di

bawah AOC 121 sebanyak 1144 pesawat, AOC 135 sebanyak 237 pesawat serta di bawah AOC 137 sebanyak 1 pesawat, OC 91 sebanyak 10 pesawat, Pilot

School dan Aerosport sebanyak 188 pesawat.


REFORMASI di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada restrukturisasi dalam penyelenggaraan transportasi dengan pemisahan yang jelas antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pencapaian kinerja Kementerian Perhubungan tidak hanya pada pembangunan sarana dan prasarana transportasi, namun juga pada aspek hukum dan regulasi. Adapun arah kebijakan regulasi transportasi diupayakan sebagai tindak lanjut terbitnya empat Undang-Undang Transportasi yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta 2 (dua) peraturan pelaksananya yang telah ditetapkan, yaitu:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sebagai pelaksana telah disiapkan 7 (tujuh) Peraturan Pemerintah (PP) yaitu:

HUKUM DAN REGULASI

a. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang tentang Kepelabuhanan;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;


e. RPP tentang Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) telah disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan.

f. RPP tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal. Posisi dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

g. RPP tentang Kesejahteraan Awak Kapal Dan Kesehatan Penumpang. Posisi dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Sebagai peraturan pelaksananya telah disiapkan 1 (satu) Rancangan Peraturan Pemerintah yaitu RPP tentang Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara. Yang saat ini telah disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan.

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai pelaksana telah disiapkan 12 (dua belas) Peraturan Pemerintah (PP) yaitu :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ;

c. RPP Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ;

d. RPP Kendaraan, yang saat ini dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM;

e. RPP Angkutan Jalan, yang saat ini dalam Persiapan untuk pembahasan antar Kementerian;

f. RPP Jaringan LLAJ, yang saat ini dalam Persiapan untuk pembahasan antar Kementerian;

g. RPP Diklat Mengemudi, yang saat ini dalam Persiapan untuk pembahasan antar Kementerian;

h. RPP Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ, yang saat ini dalam Persiapan untuk pembahasan antar Kementerian;

i. RPP Keamanan dan Keselamatan LLAJ, yang saat ini dalam pembahasan antara instansi Pembina LLAJ;

j. RPP Dampak Lingkungan LLAJ, yang saat ini dalam pembahasan antara instansi Pembina LLAJ;

k. RPP Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana LLAJ, yang saat ini dalam pembahasan antara instansi Pembina LLAJ;

l. RPP Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ, menunggu keputusan Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretariat Negara mengenai perlu atau tidaknya pengaturan RPP ini.

5. Selain peraturan pemerintah yang telah ditetapkan di atas telah ditetapkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Multimoda.

Adapun aspek hukum meliputi pemberian layanan hukum dalam bentuk pemberian pertimbangan atau pendapat hukum (legal opinion) dan penyelesaian perkara (to settle a law suit) kepada unit kerja Kementerian, pejabat, mantan pejabat, pegawai dan pensiunan pegawai yang menghadapi masalah hukum dalam melaksanakan tupoksi Kementerian.


KERJASAMALUAR NEGERI


1. Kerjasama Regional di bidang Transportasi yang telah dilakukan selama tahun 2011 antara lain :a. 4th IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand) Post Summit

Planning Meeting dilaksanakan pada tanggal 20-21 Januari 2011 di Hotel Imperial Boat Beach Resort;

b. 31st ASEAN Senior Transport Meeting (STOM) dilaksanakan pada tanggal 24-26 Mei 2011 di Siem Reap, Kamboja;

c. 21st ASEAN Transport Facilitation Working Group (TFWG) dilaksanakan pada tanggal 25-29 April 2011 di Panglao Island, Bohol, Filipina;

d. 22nd Transport Facilitation Working Group (TFWG) telah diselenggarakan di Manila Filipina, pada tanggal 20-22 September 2011;

e. 9th ASEAN-Jepang Senior Transport Official Meeting (STOM) Leader Conference ke 9 dilaksanakan pada tanggal 13-15 Juni 2011 di Takamatsu, Jepang;

f. 34th APEC Transportation Working Group (TPT-WG) dilaksanakan pada tanggal 12-16 Juni 2011 di Brisbane, Australia;

g. The 8th BIMP EAGA Transport, Infrastructure, and ICT Development (TIICTD) Cluster Meeting dilaksanakan pada tanggal 21-23 Juni 2011 di Puerto Princesa, Filipina;

h. 2nd ASEAN-ROK dilaksanakan pada tanggal 11-12 Agustus 2011 di Seoul, Republik Korea;

i. IMT-GT 2011 Post Summit Planning Meeting dilaksanakan pada tanggal 20-21 Januari 2011 di Koh Samui, Surat Thani Province, Thailand;

j. BIMP-EAGA 2011 Strategic Planning Meeting dilaksanakan pada tanggal 12-14 Januari 2011 di kota Kinabalu, Sabah, Malaysia;

k. APEC Joint Transportation and Energy Ministerial Conference (TEMC) dan The 7th APEC Ministerial

Meeting (TMM) dilaksanakan di San Francisco, Amerika Serikat pada 13-14 September 2011;

l. The 5th ASEAN-Japan Experts Group Meeting on Information Platform for Transport Statistics dilaksanakan pada tanggal 15-16 Maret 2011 di Bangkok Thailand;

m. The 2nd Experts Group Meeting on ASEAN-Japan Action Plan on Environment Improvement in the Transport Sector dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2011 di Hanoi, Vietnam;

n. 2nd ASEM Transports Ministers Meeting (ASEM-TMM) dilaksanakan pada tanggal 24-26 Oktober 2011 di Chengdu, China;

o. The 21st ASEAN Maritime Transport Working Group Meeting dilaksanakan pada tanggal 5-7 Oktober 2011 di Penang, Malaysia;

p. 32nd ASEAN Senior Transport Officials Meeting dilaksanakan pada tanggal 12-13 Desember 2011 di Phnom Penh, Kamboja;

q. 17th ASEAN Transport Ministers Meeting dilaksanakan pada tanggal 15-16 Desember 2011 di Phnom Penh, Kamboja;

r. The BIMP-EAGA Air Linkages and Sea Linkages Working Group Special Meeting and Special BIMP-EAGA TIICTD Meeting dilaksanakan pada tanggal 19-23 September 2011 di kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

2. Kerjasama Bilateral di bidang Transportasi yang telah

dilakukan selama tahun 2011 antara lain :a. Penandatanganan Revisi Air Services Agreement RI-

India oleh Menteri Perhubungan di New Delhi, India pada tanggal 25 Januari 2011.

b. Penandatanganan Exchange of Letter RI-China mengenai Kegiatan Perbaikan Sarana Bantu Navigasi yang Rusak


Karena Bencana Alam Tsunami oleh Wakil Menteri Perhubungan di Jakarta pada tanggal 20 Pebruari 2011.

c. Penandatanganan MOU RI-Timor Leste di bidang Kerjasama Diklat Transportasi oleh Menteri Perhubungan kedua negara di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2011.

d. Penandatanganan Air Service Agreement RI-Rusia oleh Wakil Menteri Perhubungan di Moskow, Rusia pada tanggal 25 Maret 2011.

e. Penandatanganan MOU antara Ditjen Perhubungan Udara dan BPSDM Perhubungan dengan JAA TO, Belanda mengenai Kerjasama Dibidang Pelatihan Penerbangan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2011.

f. Perundingan Putaran ke-2 Indonesia-EFTA Economic Comprehensive Partnership Agreement (IE-CEPA) di Jenewa, Swiss tanggal 6-8 Juni 2011.

g. Penandatanganan MOU Hubungan Udara RI-Australia oleh Direktur Angkutan Udara, Ditjen Perhubungan Udara di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2011.

h. Penandatanganan Horizontal Agreement on Certain Aspects of Air Service RI-Uni Eropa oleh Menteri Perhubungan di Brussel, Belgia tanggal 29 Juni 2011.

i. Penandatanganan MOU RI-Perancis mengenai Kerjasama Peningkatan Air Link di Wilayah Timur Indonesia oleh Wakil Menteri Perhubungan di Jakarta pada tangal 1 Juli 2011.

j. Penandatanganan MOU RI-Perancis mengenai Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang -Cicalengka Line di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2011.

k. Pertemuan ke-9 Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP) Project Review Group Meeting di Melbourne, Australia tanggal 12-13 Juli 2011.

l. Pertemuan Kedua Sidang Komisi Bersama (SKB) RI-Brunei Darussalam di Bali pada tanggal 17-18 Juli 201.

m. Pertemuan Ke-2 Tingkat Wakil Menteri Transportasi Indonesia-Jepang di Tokyo-Jepang tanggal 28-29 Juli 2011.

n. Penandatanganan Arrangement RI-Amerika Serikat mengenai Ketentuan-Ketentuan tentang Keberadaan dan Pemakaian Pesawat Udara Negara C-12 Amerika Serikat di Indonesia oleh Menteri Perhubungan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2011.

o. Penandatanganan MOU antara BPSDM Perhubungan dengan STC-Group Holding BV Belanda mengenai Kerjasama di bidang Sistem Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan oleh Kepala BPSDM Perhubungan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2011.

p. Penandatanganan MOU Kementerian Perhubungan dengan GIZ Jerman mengenai Kerjasama TRANSfer - Menuju Teknologi dan Kegiatan Transportasi yang Ramah Lingkungan oleh Kapus PKKPJT di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2011.

q. Perundingan Putaran ke-3 Indonesia-EFTA Economic Comprehensive Partnership Agreement (IE-CEPA) di Bali tanggal 2011 8-11 Nopember 2011.

3. Kerjasama Multilateral di bidang Transportasi yang telah

dilakukan selama tahun 2011 antara lain :a. Sidang Komite United Nations Economic and Social

Commision for Asia and Pacific (UNESCAP) ke 67 di Bangkok, Thailand, tanggal 19-22 Mei 2011;

b. The Second Meeting Of The Working Group On Trans-Asia Railway Network di Busan, Korea Selatan, tanggal 14-15 Juni 2011;

c. Asian Pacific Space Cooperations Organization (APSCO) dilaksanakan di Beijing, China, tanggal 5-9 September 2011;

d. Sidang IMO Assembly ke 27 dilaksanakan di London 21-30 November 2011.


SEKTOR transportasi terkait erat dengan sumber daya manusia yang mendukungnya. Untuk itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan memiliki sasaran mewujudkan SDM yang kompeten secara merata di semua wilayah Indonesia pada tahun 2014. BPSDM Perhubungan saat ini berupaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli di sektor transportasi, serta meningkatkan kapasitas pendidikan di semua lembaga pendidikan agar unggul secara nasional dan berstandar internasional.

I su kese lamatan dan keamanan da lam bertransportasi erat dikaitkan dengan kualitas SDM. Meningkatkan kualitas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam bertransportasi menjadi tekad Kementerian Perhubungan. Terkait dengan Kementerian Perhubungan mewujudkan “Road Map to Zero Accident”, BPSDM Perhubungan ikut serta menjadikan perhatian utama pendidikan transportasi yang berorientasi zero accident dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan guna mempersiapkan SDM sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugas perhubungan.

SUMBER DAYA MANUSIA


Berbagai sekolah tinggi, politeknik, akademi, serta balai pendidikan dan pelatihan transportasi tersebar dari Aceh hingga Papua. Hingga saat ini sudah berdiri 19 Unit Pelaksana Teknis, yaitu Sekolah Tinggi

Transportasi Darat (STTD) di Bekasi, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) di Jakarta, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) di Tangerang, Balai Pendidikan, Peningkatan, dan Penyegaran Ilmu Pelayaran (BP3IP) di Jakarta, Politeknik Ilmu


Pelayaran (PIP) di Semarang, Makassar, Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) di Medan,

Surabaya, Makassar, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) di Palembang, Tegal,

dan Bali, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut di Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan

Ilmu Pelayaran (BP2IP) yang terdapat di Tangerang, Surabaya, Makassar, dan Sorong, Balai Pendidikan dan

Pelatihan Penerbangan di Jayapura dan Palembang.


Tingginya kebutuhan sumber daya manusia dibidang penerbangan dan pelayaran juga menjadi fokus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Saat ini sekolah penerbangan di tanah air baru mampu memasok pilot sebanyak 320 orang per tahun, sedangkan untuk pelaut, pemerintah baru dapat menyuplai 1500 pelaut setiap tahunnya. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan terus mengupayakan meningkatkan sumber daya manusia di bidang penerbangan guna memenuhi kebutuhan pilot sepanjang tahun 2011-2015 yang mencapai 4000 orang atau 800 orang pertahunnya dan kebutuhan teknisi pesawat udara yang mencapai 7500 orang untuk dua tahun kedepan. Upaya peningkatan sumber daya manusia di bidang pelayaran juga terus dilakukan guna memenuhi kebutuhan pelaut nasional dalam lima tahun ke depan yang mencapai 43.806 orang, yang terdiri dari 18.774 pelaut kelas perwira dan 25.032 pelaut kelas dasar. Dari data diatas menunjukkan bahwa, masih terbuka kesempatan yang luas bagi putra putri terbaik bangsa untuk dapat menjadi sumber daya manusia yang berkompeten, handal, terampil dan ahli dibidang transportasi.

Dalam menyediakan dan mengembangkan SDM bidang transportasi, serta memberikan kesempatan yang sama keseluruh anak bangsa agar dapat menikmati pendidikan yang berkualitas, BPSDM Perhubungan dalam perjalanannya sedang menambah 9 sekolah transportasi. Saat ini dari sembilan sekolah sebagian yang sudah dibangun adalah di Sorong dan Aceh sejak 2007 lalu. Untuk di Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan NTB saat ini masuk pada tahapan studi dan desain.

Selain itu dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kementerian Perhubungan juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan internal, serta peningkatan jenjang pendidikan melalui perguruan tinggi baik didalam maupun luar negeri dengan menyediakan beasiswa. Program pendidikan lanjut pascasarjana ditempuh dalam rangka meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan.


PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BADAN Penelitian dan Pengembangan Perhubungan telah melakukan kegiatan pokok penelitian dan pengembangan yang sifatnya lintas sektoral, manajemen transportasi multimoda, transportasi darat, per keretaapian, laut dan udara. Pada kurun waktu 2010 – 2011 te lah dilakukan ke-giatan penelitian ber dasarkan 7 pilar sistranas yang terdiri dari: Studi besar sebanyak 103 studi, Studi sedang sebanyak 27 studi, dan Studi kecil sebanyak 345 studi .

Badan Penelitian dan Pengembangan telah menyusun cetak biru Transportasi Antarmoda/Intermoda untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang menyebabkan terjadinya ketidaklancaran arus barang dan mobilitas orang pada simpul transportasi yang strategis dan kota metropolitan serta daerah tertinggal.

Badan Penelitian dan Pengembangan saat ini sedang melakukan Tinjau Ulang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS). Penyempurnaan perwujudan Sistranas dilakukan dalam

upaya peningkatan pelayanan transportasi baik keandalan maupun kelaikan sarana dan prasarana trans portasi, serta pe-ningkatan keter pa duan antar in tar moda trans por tasi, disesuai-kan dengan per kem bangan eko no mi, tingkat ke majuan tek-nologi, kebijakan tata ruang dan lingkungan. Tinjau ulang dititikberatkan pada konsep pengembangan dan keterpaduan jaringan transportasi nasional sampai tahun 2030.

Dalam rangka Transfer of Knowledge bagi para peneliti maka telah di lakukan kegiatan Rountable Discussion. Selama kurun waktu 2010 – 2011 kegiatan Roundtable Discussion telah dilaksanakan sebanyak 40 kali. Kegiatan Rountable discussion di laksanakan dengan menghadirkan para pakar dan praktisi bidang transportasi baik dari institusi pemerintah seperti departemen teknis, BUMN, perguruan tinggi negeri maupun swasta yang profesional di bidangnya. Kegiatan Rountable discussion dilaksanakan secara reguler setiap minggu dengan mengangkat isu atau tema aktual dalam sistem transportasi nasional. Secara umum hal – hal yang didiskusikan pada Roundtable Discussion meliputi aspek yang terkait dengan masing-masing moda transportasi yaitu pelayanan, angkutan, keselamatan, sarana/prasarana, lingkungan dan energi, tarif serta angkutan antarmoda/multimoda.

Dalam upaya memotivasi Peneliti untuk menjadi peneliti profesional yang produktif dalam menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas sejalan dengan salah satu target yang ingin dicapai dalam program

JUMLAH SDM FUNGSIONAL PENELITI

Jenjang Peneliti 2008 2009 2010 2011Peneliti Pertama 25 31 33 41Peneliti muda 28 30 28 28Peneliti Madya 29 28 33 41Peneliti Utama 5 5 6 6Jumlah 87 94 100 116


Reformasi Birokrasi yaitu meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Aparatur maka diselenggarakan kegiatan Temu Karya Peneliti yang merupakan ajang untuk mengembangkan kreativitas para peneliti dan saling tukar menukar informasi serta sebagai forum peneliti untuk latihan mengembangkan kepercayaan diri, dan mempublikasikan karya tulis ilmiahnya. Selain kegiatan temu karya, publikasi karya tulis ilmiah dilakukan melalui Jurnal Nasional maupun seminar, workshop dan forum ilmiah lainnya.

Untuk pembinaan para peneliti, badan litbang Perhubungan bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan penilaian dan evaluasi terhadap karya ilmiah para peneliti dengan harapan agar mutu karya ilmiah dapat ditingkatkan.


Untuk mengetahui pergerakan penumpang, barang dan kendaraan pada periode waktu tertentu secara serentak diseluruh kabupaten di Indonesia, serta mendapatkan data dan informasi yang dapat menunjukkan situasi karakteristik transportasi

saat ini seperti pergerakan penumpang dan barang berikut maksud/tujuan perjalanan yang dilakukan penumpang, berat dan banyaknya muatan tiap komoditi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan menyelenggarakan

survei Asal Tujuan Transportasi Nasional 2011.

Survei Asal Tujuan Transportasi Nasional 2011 yang dilakukan pada moda jalan, penyeberangan & sungai, kereta api, moda laut dan udara ini sangat bermanfaat sebagai masukan bagi pemerintah sebagai database sistem transportasi nasional

untuk merencanakan pembangunan sistem transportasi, khususnya pergerakan

antar kabupaten, propinsi, dan nasional, baik yang menyangkut pengembangan infrastruktur

jalan, maupun sarana transportasi dan kebijakan lainnya yang terkait.

Lokasi survei Asal Tujuan Transportasi Nasional 2011 diseluruh Indonesia yang dilaksanakan pada 445 kabupaten/kota dengan 2.541 titik pos survei yang meliputi sisi jalan, terminal, jembatan timbang, jalan tol, dermaga penyeberangan, pelabuhan, bandar udara dan survei juga dilakukan secara On Board pada

29 perjalanan kereta api dan 17 perjalanan kapal laut.


Dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi, Pemerintah mengupayakan penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan yang memadai, peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan/keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

Kementerian Perhubungan dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban dan keselamatan transportasi, melakukan berbagai kegiatan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung antara lain melalui sosialisasi below the line yang pada tahun 2011 dilaksanakan di beberapa daerah seperti Lampung, Palu, Kupang dan Bali. Kegiatan sosialisasi juga dilakukan melalui Iklan Layanan Masyarakat di media cetak, media elektronik dan media luar ruang (billboard). Sosialisasi ini dimaksudkan sebagai upaya pembentukan kesadaran masyarakat akan ketertiban, keselamatan dan

PROGRAM KESELAMATANDAN KEAMANAN TRANSPORTASI


keamanan dalam bertransportasi. Melalui sosialisasi, masyarakat diharapkan dapat mengambil peran dalam melakukan edukasi kepada masyarakat itu sendiri terkait ketertiban dan keselamatan transportasi.

Program keselamatan juga dilakukan secara bertahap pada masing-masing sub sektor transportasi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan strategi dan program aksi antara lain:

− Pemerintah menetapkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan dan pencanangan Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011-2020 sebagai jawaban atas ajakan majelis Umum PBB melalui resolusi nomor A/RES/64/255 tanggal 2 Maret 2010 untuk memerangi jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang sudah dianggap epidemi global

− Pengadaan Peralatan UPK, Pembangunan Sistem Informasi Keselamatan, Penyuluhan Informasi Keselamatan, Pengadaan Peralatan Sosialisasi, Implementasi Lajur Khusus Sepeda Motor, Peningkatan Kualitas Mental dan Pengemudi Angkutan Umum;

− Peningkatan Kapasitas Analisis Data Kecelakaan Anggota Unit Pengkajian Keselamatan (UPK);

− Peningkatan Kapasitas Audit Keselamatan Jalan;− Peningkatan Kapasitas Audit Keselamatan Alur

Pelayaran ASDP;− Inspeksi Keselamatan Prasarana dan Sarana Angkutan

Penyeberangan;


− Pelatihan Pengemudi AKAP/AKDP, Taksi Bandar Udara, Angdes/Angkot dan B3;

− Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT);− Pengadaan Helm Anak;− Sosialisasi Keselamatan melalui Radio, Media Cetak

dan Elektronik;− Pembuatan Film Animasi Edukasi keselamatan

transportasi darat.

− Di bidang sumber daya LLAJ dilaksanakan kegiatan-kegiatan :a. Pendidikan untuk Penguji Kendaraan Bermotorb. Pendidikan dan penyegaran bagi Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) bidang LLAJ− Di bidang peningkatan perlengkapan jalan guna

mendukung peningkatan keselamatan LLAJ dilakukan kegiatan-kegiatan:


a. Pengadaan dan Pemasangan Rambu, RPPJ, Marka Jalan, dan Lampu Penerangan Jalan berbasis tenaga surya,

b. Pemasangan dan alat Pengujian Kendaraan Bermotor,c. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada lokasi-lokasi tertentu.

− Dalam rangka mendukung penanganan muatan lebih dilakukan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi Jembatan Timbang.


Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan strategi dan program aksi antara lain:

1. Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian melalui beberapa kegiatan seperti pemantauan batas kecepatan di 9 DAOP dan 3 Divre, Pengadaan alat bantu pengawasan pelanggaran taspat, Pengadaan alat bantu pemeriksaan keselamatan dan penelitian kecelakaan serta pengadaan pintu perlintasan kereta api;

2. Peningkatan kemam puan dan kualifikasi keahlian SDM Per kere ta ap ian melalui pelatihan teknis ins pektur perkeretaapian, monitoring dan sertifikasi SDM perkeretaapian (regu-lator & operator), penyiapan pemberian akreditasi lembaga diklat SDM perkeretaapian dan pelatihan teknis penguji dan auditor perkeretaapian, sampai dengan tahun 2011 telah dilakukan sertifikasi terhadap 62 tenaga penguji prasarana, 32 penguji sarana, 31 inspektur prasarana dan 17 inspektur sarana;

3. Pelaksanaan sertifikasi 9.850 SDM Perkeretaapian sampai dengan tahun 2011, yang meliputi masinis sebanyak 2.745 orang, asisten masinis sebanyak 1.031 orang, PPKA sebanyak 2.594 orang, PJL sejumlah 2.625 orang dan JPJ sebanyak 855 orang;


4. Peningkatan kelaikan sarana perkeretaapian melalui pengu jian sertifikasi sarana per-keretaapian (245 sertifikasi Uji Pertama diwilayah Jawa-Sumatera dan 47 sertifikasi Uji Berkala diwilayah Jawa-Su matera sampai dengan November 2011), pengawasan kelaikan sarana perkeretaapian dan monitoring pe laksanaan Peraturan Menteri dibidang sarana;

5. P e n i n g k a t a n k e l a i k a n p r a s a r a n a perkeretaapian melalui pendataan prasarana, pemeriksaan kondisi prasarana dan penerbitan sertifikat prasarana perkeretaapian,


6. Peningkatan kelaikan prasarana perkeretaapian melalui sejumlah pengujian pertama dan berkala terhadap prasarana kereta api, diantaranya pengujian pertama jalur dan bangunan stasiun kereta api di Nanggroe Aceh Darussalam pada lintas Kr. Geukeuh-Kr.Mane sepanjang 11,35 km, pengujian pertama jalur KA shortcut Surabaya Gubeng-Pasar Turi sepanjang 925 m dan pengujian berkala jalur dan bangunan Kereta Api antara stasiun Purwosari hingga stasiun Wonogiri sepanjang 37 km;

7. Peningkatan pengamanan pada pintu perlintasan melalui penggantian pintu perlintasan otomatis maupun melalui pembangunan under/upper pass sebagai bentuk nyata pengurangan perlintasan sebidang yang rawan;

8. Pelaksanaan sosialisasi penertiban penumpang kereta api yang naik di kabin masinis, atap kereta, gerbong, lokomotif dan sambungan kereta serta tempat yang bukan pada peruntukannya.

9. Pelaksanaan sosialisasi keselamatan melalui penayangan iklan layanan masyarakat pada media cetak maupun media elektronik.


Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan strategi dan program aksi antara lain:

− Pemenuhan kecukupan dan keandalan sarana dan prasarana sesuai standar internasional;

− Pengerukan alur pelayaran/kolam;− Melakukan audit terhadap kapal;− Audit Lembaga Diklat Kepelautan;− Uji Petik Bidang Kelaiklautan Kapal;− Peningkatan keterampilan personil KPLP dalam

penerapan ISPS Code;− Peningkatan Keterampilan PSCO;− Pelatihan Penanggulangan Pencemaran akibat

tumpahan minyak di laut (MARPOLEX);− Bekerjasama dengan PKSPL-IPB dan InWent Bremen

serta Bremen Port mengadakan pembekalan dan bimbingan teknis dalam mempersiapkan sumber daya manusia untuk Otoritas Pelabuhan.


Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan strategi dan program aksi antara lain:

− Proaktif terhadap pencegahan kecelakaan penerbangan melalui progam evaluasi kinerja bandar udara maupun operator penerbangan;

− Peningkatan kehandalan peralatan navigasi penerbangan melalui peremajaan sistem pengaturan lalu lintas udara terutama yang melayani ruang udara di wilayah barat Indonesia (Jakarta Automation Air Traffic System) atau JAATS;

− Peningkatan pemanfaatan sistem pengaturan lalu lintas udara di wilayah timur Indonesia Makassar Air Traffic (MATSC);

− Wilayah udara yang tidak terjangkau oleh radar diberikan layanan penginderaan dengan Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) untuk upper level. Peremajaan fasilitas navigasi penerbangan yang beroperasi lebih dari 15 tahun;

− Pemasangan fasilitas bantu navigasi penerbangan di Luwuk, Poso, Oksibil dan Kotabaru;

− Melakukan penilaian kinerja operator penerbangan terhadap kepatuhan pemenuhan peraturan keselamatan penerbangan sipil berdasarkan CASR 121 (AOC 121) maupun yang beroperasi berdasarkan CASR 135 (AOC 135), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah melakukan Penilaian Kategori AOC 121/135 periode ke 12;


− Melakukan audit investigasi terhadap pesawat yang beroperasi dengan pemberian sanksi kepada operator yang tidak melaksanakan ketentuan : (a) Cockpit enroute inspection(b) Cabin enroute inspection(c) Station facilities inspection(d) Training program inspection (Catatan : dilakukan setiap saat secara random)

− melakukan kerjasama melalui realisasi program sebagai berikut :

1. ITSAP CASA Australia• Pelatihan bagi 72 Inspektur Kelaikkan Udara

dan Pengoperasian Pesawat Udara;

• Accident & Investigation Training, Training of SMS for Airlines, AMO dan Training Organization;

• Safety Promotion, Program Pemeliharaan Pesawat Tua, Human Factor in Fasting Workshop

2. ICAO Enhancement of Safety Oversight Capability of DGCA (4 ICAO Experts)• Flight Operation and Cabin Safety Inspector

Training for new Hired Inspectors;• Maintenance En-Route Inspection Training and OJT;• Maintenance Surveillance Supervision;• Dangerous Good Training;• Beyond Risk Management Training;• Certif ication of Approved Maintenance

Organization, etc.


3. EU/EASA• Design Organization Approval (DOA) Training,

Workshop dan OJT;• EASA Second International Cooperation Forum;• Airworthiness Management Training oleh

Pemerintah Swedia.4. FAA

• Runway Safety Training• DGCA Organization Structured Study

5. JICA • Safety Audit Procedure and Risk Assesment

Training;• Inspector Training for Airworthiness and Flight

Operation.6. DGLM-Netherland

• SMS Training on JAA Training Organization;• International Regulation for Air Transport

Training• SMS Workshop

7. Australia• Indonesia-Australia Avsec Project (IAAP)• Australia Leadership Awards Fellowship (ALAF)• Avsec Forum Annual Meeting• Penempatan Australian Avsec Adviser di Bandara

Ngurah Rai-Bali• Penempatan Australian Avsec Adviser di

Direktorat Keamanan Penerbangan8. Jepang

• Bantuan fasilitas keamanan penerbangan di beberapa bandara Indonesia;

• Professional Development Course and Workshop


Integritas Pelayanan Publik Kementerian PerhubunganDalam upaya mendorong peningkatan pelayanan publik, KPK telah melakukan survey integritas terhadap pelayanan publik di sejumlah instansi negara. Survey intergitas ini dilakukan kepada 89 instansi, yaitu 22 instansi pusat, 7 instansi vertikal, dan 69 instansi pemerintah daerah. Jumlah responden mencapai 15.540 yang terbagi dalam 507 unit layanan dengan rincian sebanyak 43 unit layanan di instansi pusat dengan 1.290 responden, 284 unit layanan di instansi vertikal dengan 8.580 responden, dan 180 unit layanan di Pemda dengan 5.670 responden.

Berdasarkan hasil survei integritas sektor publik Indonesia 2011 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui Indeks Integritas Nasional (IIN), Kementerian Perhubungan mendapatkan Peringkat ke-6 dari 10 Integritas Instansi Pusat terbaik dengan total nilai 7,47 (indeks integritas pengalaman sebesar 7,84 dan indeks integritas potensi sebesar 6,73). Unsur pelayanan publik yang dinilai adalah pelayanan publik berupa ijin trayek angkutan darat antar propinsi dan surat ijin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL)

Survei Integritas ini bertujuan untuk mengetahui nilai integritas, indikator dan sub-indikator integritas dalam layanan publik. Pelaksanaannya dilakukan dengan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga publik dengan mensurvei pengguna langsung layanan publik. Survey ini juga bertujuan untuk memberi bahan masukan bagi instansi pelayanan publik untuk mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah/layanan yang rentan terjadinya korupsi


Sejalan dengan amanah Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip-prin sip good governance, sejak tanggal 18 Januari 2011 Ke menterian Perhubungan telah melayani Penga duan Masyarakat melalui website www.dephub.go.id dan SMS Center 0813-111111-05 dan telah dibuka pelayanan informasi yang mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada tanggal 18 November 2010.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Kementerian Perhubungan meraih posisi 4 (empat) terbaik dalam implementasi undang-undang keterbukaan informasi dari 82 badan publik, kementerian dan lembaga setingkat menteri di tingkat pusat. Penghargaan ini berdasarkan informasi tentang regulasi keuangan, kinerja dan profil Kementerian yang terbuka kepada publik, yang semuanya ditampung dalam website, selain itu juga penilaian berdasarkan pada pelayanan informasi kepada publik secara langsung.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK


Informasi Profil Kementerian Perhubungan

Documents

Transcript of Informasi Profil Kementerian Perhubungan