p tLS r,P

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KURTIFI KELAS IINOMOR: 99iKPN.Kkn/SKiOT.00/VlZ0t 9

TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KT]RUN KELAS II

Menimbang

tr{---i- ^^+lvr LItsrrrI<4t

b.

Bahwa Sistem Pengendalian Intern diserenggarakan dalam

rangka rneningkaikan kinerja, iransparansi, dan akrrniabiiitas

p--ngclolaan kernngaii pada i nsli rusi :

Rahwa Sistem Pengenelalia-n lntern ini kemudian diintegrasikan

dalam pembangunan zona Integr'itas untuk mewuiudkan wilayah

Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

Bahwa dengan dicanangkannya Pembangunan zona Integritas

Pengadilan Negeri Kriala Kurun Kelas I[, rnaka perlu perlu ditetapkan

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intem pengadilan Negeri

Kuala Kurun Kelas II.

Uiidaiig-[Jndang Rcpublik Indoiresia l\roincr 48 Taliun ]OCg

tenta.ng K-eh:a saan K-eha-kiman;

Undang-Undans Nomor Republik Indonesia 49 Tahun Z00g

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umurn;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008

Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008

Tentang Si stem Pengendai ian intern Pernerintah;

I(cputusaii Ketua )rlalikaritali Agiiiig Republik lnJunesia

No*ror 194A/K.\4AISKiXI/2014 tentang Pernbenrukan TLr:

Pemban-eunan Zona Intesritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

.1. 1.

2.

Aa.

J,

MenetaokanI

Pertama

rl ^)---r\L Llu<t

hTEI,ITiTTiSKAT{

KEPIITI-IS,{N KETI]A PENGADILAIY NEGERI K[TALA KLtRr_rN

KELAS II TENTANG PETTINJUK PELAKSANAAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERNT PENGADILA\I NEGERI KTIALA

KURUI{ KELAS II.Petunjuk Pelaksanaan Sisterr Pengendalian Intern pengadilan

Negeri Kuala Kurun Kelas I[ sebagaimana dalarn terlampir, untuk

dijadikan acuan dalam pelaksanaan di Pengadilan Negeri Kuala Kurun

Keias ii;

Ketua. Seki'ctai-is. dan Anggota s,-bagai Tim Peii'uusun Standai-

KenLttttsatt ini het'lakLr seiak tanrroal dilctarrkan denoan ketenrrren

akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam surat keputusan ini.

: Kuala Kunrn

{

{l

/KELAS U

"19750124200012 1 001

Lampiran surat Keputusan Ketua pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas rr

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNPENGADILAN KEGERI KUALA KURUN KELAS II

DTI)It-rlitl) I

PENDAHTTLT]AN

A. Latar Belakang

Daiam rangka rneningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuanga.n, telahditerbitkan Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nlomor 60 Tahun 2008 Tentang sistern pengendalian

Irrtern Feilerifltalr- Sisterir Pcngcnclaliati liiiei:; ini kcmu,Jian diiniegrasikan claiar, pem6arrgun ar ZotaIntegrita-s untr-rk mewljrrclkal Wilayah Behas Korupsi clal Wilayah Birokrasi Bersih dan Meiayani.

Bahwa dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kuala KurupKelas II, maka perlu perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Sistem Pengendalian lntem pengadilan Negeri KualaKuruur Kelas lI sebagai acllan penerapannya.

B. Maksud dan TLrjuan

Fengendaiian atas penyelenggaraan kegiaian di lingkungan Pengadiian Negeri Kuala Knrun Keias iidimaksudkan untuk mencapai pengelola"an keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern.

Sistem Pengendalian Intetn bertujuan untuk memberikan keyakinan yang rnemadai bagi tercapainya

efektivitas dan eflsiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan peradilan. keandalan pelaporan keuangan,

pengarxanan aset negara, dan ketaatan terhadap peratllmn perundang- unclangan.

C, R.uang Lingkup

Lingkrp Sistem Pengendalian Intern terdirr atas unsur:

a. lingkuneanpengendalian:

b. penilaian risiko;

c. kegiatanpengendalian:

d. informasi dan komunikasi; dan

e. pemantauan pengencialian intem.

I r-..,- c:^.^-^.iJii-ut sislcill Pcngcnilalian Inicrn ini mcngacii pada unsui: Sisicm Pcngcn,Jalian ir"itcrn yang tciali

dipraktikkan di Iinskunean instansi pernerintahan di berbagai nesam. lang nreliputi:

a. Lingkunganpengendalian.

Pimpinan dan seluruh pegaw'ai hams menciptakan dan memelihara lingkungan dalam

keselun-rhan organisasi yarlg menirlbulkan perilakri positif dan urendukung terhadap

pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

t D^^:t-:^- *:..:t,.-o. r liiiiqrqar lr.al^tr.

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko vane dihadapi unit organisasi baik dari

luar maupun dari dalam.

c. Kegiatan pengendalian.

Kegiatan pengendaiian membantu memastikan bahu,a arahan pirnpinan dilaksanakan. Kegiatan

pengendalian harus etisien dan etektit dalam pencapaian rujuan organisasi.

.! l-+'^-,..^.:,^!^- l.-,-....:1,!r. lUiUi iiiilrl udtr NUiiii.iiiiKaSl.

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimoinan dan pihak lain vans ditentukan.

Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan saralla tertentu serla tepat waktu sehingga

memungk inkan pimpinan me laksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

e. Pemantauan.

Pemantauan har-r-rs dapat menilai kualitas kinerja dari r,r,ak-tu ke u,akfu dan menrastikan bahrva

rekornendasi irasii audii .lan rcviii lailir-va ciapai segeia eiitinciaklaniuti.

Penerapan unsur Sistepr Pengendalian Intem dilaksilnakan menyatrr dan menjadi hagian integral dari

kegiatan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas lL

D. Pengertian Umum

Daiam Keputusan ini yang dirnaksud den_{an:

1. Sistem Pengendalian lntern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yarg

riiiakukan secara ients tnenerus oieh pirnpinan seria seiuruh hakim dan pegau,ai Pengaciiian Negeri

K^uala l{'',trun Kelas II unt',rk memberikan ke1,3l.-i.s- memadai atas tercapain.,.a tujuan organisasi

melalui kegiatan yang efektif dan efisien" keandalan pelaporan keuangan. pengamanan aset negara"

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Sistem Pengendalian Intern Pengadilan liegeri Kuaia Kurun Kelas II, yang selan.lutnya disingkat

SPIPN Kuala Kurun Keias II, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggalakan di

iingkungan Pengaciiian Negeri Kuaia Kurun Keias ii.

L Penga*asan lntern aCalah seluruh prcses kegia,"an audit. re','iu. ercluasi. peinanlauan, dan kegiatrl:

pensawasan lain terhadao oenvelenggaraan tugas dan funesi orsanisasi Pengadilan Negeri Kuala

Kurun Kelas II dalatn rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukr-rr yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk

kepentingan pimpinan dalarn mewujudkan tata keloia yang baik.

BAB IIPELAKSANAAN

A. Umum

l. LingkunganPengendalian

SASARAN INDIKATOR PEIiERAPAN

lvfcnciptakarr dan

memelihara

lingkungan

pengendalian

vang

rneninibulkan

periiaku positif

rlan kondusif'

untuk penerapan

Sistem

Pengendalian

Intern dalarn

iingi<ungan kerja

D\l L','^l^ V',-,^i i I l\Liiaid r\Ul Ul I

Kelas tr

a. Pcnegakan iniegritas

nilai etika=

Komitmen

kompetensi.

Kepemimpinan

kondusif.

dan

terhadap

yangc. 1.

1t

2

ivf en y usur dan meircrapkan ai r.ir an pci iiaku.

Memherikan keteladanan pelaksanaan

anlran perilaku pada setiap tingkat

pimpinan di Pengadilan Negeri (PN) Kuala

Kurun Kelas il.

&{enegakkan tindakan disiplin -yang tepat

atas penyimpangan terhadap kebijakan cian

nrnqnrlttr atnlt nnlrncorran tetlrarlqn qfrrrrn

perilaku.

Menjelaskan dan mempertanggung

jawabkan adanya intervensi atau pengabaian

pengendaiian intern.

Menghapus kebijakan atau penugasan yang

rlonot monrl ^^; l.l- ' r i.lo L oti.

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan

yang dibutuhkan untuk men,veiesaikan tugas

dan fungsi pada masing-masing posisi.

Mcnyusrrn standar kompetensi trntuk setrap

*..-^._ l^_- r:_-_-_._l --^l_rugas ,lan l-ringSl paca illasirr$-nlasing poSiSi.

Menyelenggarakan pelatihan clan

pembimbingan meningkatkan kompetensi

pekerjaannya.

Membina kemampuan manajerial pejabat

PN Kuala Kumn Kelas II.

Peirgaiaman ieknis -varg iuas dalarrr

penge1olaan Pengarlila-n.

Mempeftirabangkan risiko dalam

pengambilan keputusan.

Menerapkan rnanaj e uren berbasis ki nerj a.

-).

4.

J.

2.

4.

1,

4.

5.

3. l,{cadukung fungsr tcrtcnfu dalam pcncrapan

1.

SPI.

Melindungi atas aset dan inlbrmasi dari akses

dan penggunaan yang tidak sah.

Melakukan interaksi secara intensif

dcngan pejabat pada tingkatan yang lcbih,--,- l _ t-I CilLiiiii.

Merespon seca-ra positif terhadap pelaporan

yang berkaitan dengan keuan-ean,

penganggaran,program, rlan kegiatan.

Meny"esuaikan dengan nkuran dan sifat!:-l:nlrrttrt/LtKcgtutatt ut t'l\ Nuata NLrrutt t\cla5 Il:

Mcrnhtrik an kcic!asan \r.\\cnanu dan"-J-'--- ,' -"""'E

tanggung jawab dalam PN Kuala Kurun Kelas

II;

Memberikan kejelasan hubungan dan

jenjang pelaporan intern dalam Phl Kr"rala

Kumn Kelas il;\lalrLc.^nlz.. ^rrolrroci rlon ne.r'c.r,oirn

periodik terhadap struktur organisasi

sehubungan dengan perubahan lingkungan

strateeis; dan

Menetapkan jumlah pegarvai yang sesuai,

terutama untuk posisi pirnpinan,

Wew'enang diberikan kepada hakim/pegawai

yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung

jawabnya dalam rangka pencapaian visi

misi Plrl Kuaia Kurun Kelas II.

Hakirr"-rPcgau,ai yang diberi -*,ewcnang

r- _ -^ : r- . l. --.^ t-.-IllCinailatiii Uaii\^d n'ahrJii.iiiEl Liair idirElElUt'rg

iawah vanq cliberik-an tcrkait dcrrgarr nihakJ -' ', -_' j --'_r-. -_ _ -''c_'' t

lain dalam institusi PN Kuaia Kurun Kelas II.

HakirnPegarvai yang diberi we\4€nang

meilahami bahwa pelaksanaan \l/ewenang

6.

d. Per-nbentukan

:()r-galUsa:it )allg

dcrrorrr kehrrtrrlran

e. Pendelegasian

dan tanggung

yang tepat.

struktur

sesuai

\\.ewenang

jarvab

2.

,1.

4.

5.

1.

2.

0

Penyusunan dan

penerapan kebijakan yang

sehat tentang pembinaan

sumber daya manusia.

Perwujudan peran aparat

pengawasan intern

Pengadiian yang efektif.

Hubungan kerja yang baik

dengan Pengadilan terkait.

dan ttilggun*s ja',l.ab tcr kait C"ngon

penerallan sPI PN Kuala Kurun Kelas lL

l. Penetapan kebijakan dan prosedur

sejak rekrutmen sampai dengan

pcrlbcrhcnt ian pcga rvai.

2. Penelusiiraii latar belakaiig caloii pegarlai

clalam proses reknrtmen.

3. Supervisi periodik yang memadai terhadap

pegaw'ai.

i. Memberikan ke.vakinan yang memadai

aias keiaaian, keirernatan, efisiensi, dan

efektivitas pencapa.ian htrnan'-tr __-^_

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan.

2. Mernber-ikan peringatan dini dan

meningkatkan efektivitas manajemen

risiko dalarn penyelenggaraan tugas dan

firngsi PN KLraia Kurun Keias iI.

3. l\lemelihara ,Jan meningkatkan k*alitas tata

kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi

Pengadilan.

Diwujudkan dengan adanya rnekanisme saiing uji

antar Pengadilan terkait.

2. Penilaian Risiko

SASARAN INDIKATOR PENERAPAN

Pirnpinan PN Kuala

Kurun Kelas II wajib

meiakukan peniiaian

risikc

Pimpinan telah menetapkan visi

misi Pengadilan dan tujuan

pada tingkatan kegiatan.

1. Visi rnisi PN Kuala Kurun Kelas lI mcmuat

pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur,

ciapat dicapai, reaiistis" cian terikat waktu"

2. \risi misi r.r.,sjifo dikomunikasikan kepada

sel unrh hak irrr pegar.l,a i.

3. Untuk mencapai tujuan, Pimpinan

menetapkan:

- straregi operasional yang konsisten: dan

3. Penilaian Risiko

...-,,+^^i ,.^^*^;.,*^- t^.i,.t^^-^..i I^'"- rLi(il,i;E!i iild)jdJLriigii igi tiltf gl!r5l udii

rencana penilaian risiko.

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan,

dilakukan dengan memperhatikan :

1. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis.

2. saling melengkapi, saling menunjang, dan

1.

4.

5,

6.

tidak berteniangaii sattr dengarr lainnva.

relevan dengan selumh kegiatan utarna.

mengandung Llnsur kriteria pengukuran.

didukung sumber daya yang ctikup; dan

inelibatkar-r seluruh tingkat pejabat dalam

proses penetapannya.

\lcncorrnolzan nrelnrlnln-i rrq.,r tecrrqi rrnrrrlz,r^LrrDC+::ar:r

visi misi PN Kuala Kurun Kelas lI dan trijuan

pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.

Menggunakan mekanisme yang memadai

untuk mengenali risiko dari faktor eksternal

a. ideniifikasi risiko.

1.

2.

cian iaktor internal.

1 l\r^-;l^: T^1,'^* l^:^ ',^-^ .-l^^^r,-^*i-^1,^rl'^*rdNr\,r rurtr Jdrrb sdPdL rrr!rrrribr\dr^urr

risiko.

b. Analisis risiko.

Analisis lisiko dilaksanakan , Pirnpinan rnenerapkan prinsip keirati-hatian

untuk menentukan <iampak , dalarn menentukan tingkat risiko yang dapat

ciari risiko yang teiaii r ciiterima.

l::l^---:c1-^.:urruglltlrlNdSl twl tra!LraP

pencapaian visi misi PN

Kuala Kurun Kelas II.

SAiIAI(l\1\ I r\ t tt\.A I rrt( rf,]\ F.KATAI\

Pirnnrnen rlni ih'''11 ^.,

menyelenggara kan

kegiatan

pengendalian sesuai

dengan ukuran.

3. Re'. iu at:s k inerjl instrnsi

yang bersangkutan.

Rer. ir afrc kineria Irrstansi dilaksenak:n dcnr'rn

rnembandingkan kinerja dengan tolok ukur

kinerja yang ditetapkan.

kcmplcksitas, dair

sifat dari tugas dan

fungsi instansi PN

Kuala Kurun Kclas Il.

ii. Kegiatan

pcngendalian

diuiair'iakan pada

kegiatan pokok

PN Kuala Kumn

Kelas Ii.

b. kegiatan

pengendalian

iiaius dikaitkan

denga.n proses

penilaian risiko.

c. kegiatan

pengendalian

yanB dipilih

ciisesuaikan

dencr. cifot

khusus lnstansi.

d. kebijakan dan

proscdu r harus

ditctapkan sccara

tertriiis.

^ *-^..,t,,I. I'IUJLUUI JAIIF

telah ditctapkan

harus

dilaksanakan

scsuai varrg

ditctapkan sccal'a

^ r- I:tCl iUi i).

f. kcgiatan

pengendalian

dievaluasi secara

terafur unfuk

nrerrastikair

Pci:rbinaan Suinbci Dai'a

Manusia.

Pengendalian atas

pengelolaan sistem

infonnasi. Llniuk

memastikan akurasi cian

lzalen o L,rn.^ i'r l^"'*." i,r!r!rrbrrsHqi

Meliputi pengendaiian

ufilum.

c.

Dalam mclakulian pcmbinaan sumbcr da;'a

manusia. pimpinan PN Kuala Kurun Kelas ilharus:

1. Mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai.

dan strategi instansi kepada pegar.l,ai.

2. Mcmbuat stratcgi pcrcncanaan dan

pembinaan s'uinroer ija-va inaiiusia J-ang

menehrkung penca,naian visi clan rnisi.

3. Membuat uraian jabatan, prosedur

rekmtmen. program pendidikan dan

pelatihan pegawai, sistem kompensasi,

pro gram ke sej ah teraan d an f-as ilitas pe ga u,a i,

keteriiuan ciisipiin pegawai, sistem penilaian

kinerja, serta rencana, pengemba.ngan karir.

Pengendalian umum terdiri :

1. Pengamanan sistem informasi, mencakup:

- Pelaksanaan penilaian risiko secara

periodik yang komperirensif.

- Do..orr.ho^-o- r '^-^ .^^..^ i^l--b-n fcnclnA \'3ng Secgiu -iutus

menggambarkan program pengamanan

serta kebijakan dan prosedur yang

mendukungnya.

- Penetapan organisasi untuk

mengirnplementasikan dan mengeloia

prograirl pengafilafi afi .

- Pengirraian tan,euung jarvah pengamanan

secara jelas.

- lmplementasi kebijakan yang efektif atas

sumber daya maniisia terkait dengan

progr.alll pengafilanan.

- Femantauan efektivitas program

npno.rrmnn,rfl drn rnnlakrrkan nenthnhnnP-.-'"-..-...

program pengamanan j ika diperiukan.

2. Pengendaiian atas akses, mencakup:

bah*.a kcgiatan

tersebut masih

sesuai dan

berfungsi seperti

yang diharapkan.

Klasiflkasi sumber da-r,a sisiem infoimasi

berdasarkan keoentingan dan

sensitivitasnya.

- Identifikasi pengguna yang berhak dan

otorisasi akses ke infbrmasi secara formal:

- Pengendalian fisik dan pengendalian

Iogik untiik i-nencegalr dan nrendeieksi

akses yangtrtid ak rliotorisasi.

- Pemantauan atas akses ke sistem

inforntasi, investigasi atas pelanggaran.

serta tindakan perbaikan dan penegakan

disiplin.

i. Pengendaiian aras pengembangan cian

perubahan perangkat lunek aplikasi.

mencakup:

- Otorisasi atas titur pemrosesan sistern

informasi dan modifikasi program.

- Pengujian dan persetu.juan atas seiuruh

perangkat lunak yang baru cian yang

J :*,, r^l -!. :-1. - -ulrrlLltq\ru1[dll.

- penetapan prosedur untuk memastikan

terselenggaranya pengendalian atas

kepustakaan perangkat lunak .

4. Per-rgendalian atas perangkat lunak sisteur,

mencakup:

- Pernbatasan akses ke perangkai iurrak

sistem berrla.sarkan ta"nggung jaua!-.

pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi

akses.

- Pengendalian dan pernantauan atas akses

dan penggufiaall perangkat lunak sistem.

- Pengenciaiian atas perubahan ),ang

rlilnlrrrL'nn terl:rr'lrn nerqnoLrt 1,,-.1,Priurrp<Nai ivrrur\

sistem.

5. Perrisahan fugas, mencakup:

ci. Pengenciaiian apiikasi.

I..l^-tif,!.^,.i ti)^|, l^^^+- lultiLriin(la\t tttEldS yditS (lu.lt\ uopdi

digabungkan dan penetapan kebijakan

untuk memisahkan tugas tersebut.

- Penetapan pengendalian akses untuk

pelaksanaan pemisahan tugas;

- Pengendalian atas kegiatan pega\\?i

ineialui peitggurraan prosedui', supervisi,

clan revin.

6. Kontinuitas pelayanan, rnencakup:

- Periilaian. pernberian prioritas, dan

pengidentifikasian sumber da;ia

pendukung atas kegiatan kon:puterisasi

yang kriris dan sensitif,

- I rnolr.l- l.-.1,..1, ^p^^o-ol.o'. .t.-rsiiSi\drj ylriLiEdtrqii unti

minimaiisasi potensi kerusakan dan

terhentinya operasi komputer.

- Pengembangan dan pendokumentasian

rencana komprehensif untuk mengatasi

ke-;aci ian tidak terduga.

D -- -'.::^- L^,.1.^ l- -+.,-- r Cligtljlan SCudi a Uli i\(ud dtds i'CnCaiia

untuk mengatasi kejaclian tidak terduga

dan melakukan penyesuaian jika

diperlukan.

Pengendalian aplikasi. terdiri atas ;

i. peiruer:.ialiarr uturisasi. rrreliputi:

- pengenelalian ter'l.radap dokr:men sr-rmber:

- pengesahan atas dokumen sumber;

- pembatasan akses ke terminal entri data;

dan

- penggunaan flle induk dan laporan khusus

untuk rnemastikan bahwa seiuruir ciata

rronn,ili^"a.o., tol. l. .l i^r^.i".. i

2. pengendalian kelengkaoan. meiiputi:

- pengentrian dan pemrosesan selur-uh

transaksi yang teiah diotorisasi ke dalam

komputer; dan

Pengendalian fisik atas aset.

Pirnpinan pengadilan wajib

me laksanakan peneendaiian

fisik atas asset.

Penetapan dan reviu atas

ind ikatol dan ukuran kincrja.

Piinpinaii purixaJil.rli rra.j ib

menetepkan dan mere,,-nr

indikator dan ukuran kinerja.

pclaksanaan rckon.iliasi dala unt'.ik

memverilikasi kelengkapan data.

pengendalian akurasi, meliputi:

- penggunaan desain entri data untuk

mendukung akurasi data;

- pelaksanaan vaiidasi data untuk

ilengicieniiiikasi tiaia yanu salalr;

- pene a-ta-ta-n. pelaporan, investigasi- dan

perbaikan data yang salah dengan segera;

dan

- reviu atas laporan keluaran untuk

mempertahankan akurasi dan validitas

data.

4. penr:er,dalinn terhrdep kcrndalan

pemosesan dan file data, rneliputi:

- penggunaan prosedur ,vang memastikan

bahwa hanya program dan fiie data versi

terkini digunakan selama pemrosesan;

- penggunaan program yang mentifiki

proscdur untuk mcmvcrifikasi bah-wa vcrsi

file komputer yang sesuai digunakan

selama pemrosesan;

- penggunaan plogram yang memiliki

prosedur untuk mengecek intemal file

headcr labcls scbclum pcmroscsan; dan

- pcl)ggurrxarr apiikari vantl rrrcrrucqalr

r'tcruhahal f rlc sccala hersamaan.r -_ -_- -"_-''' _^^' _

Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas

asset, pirnpinan Pengadilan wajib menetapkan,

mengirnplernentasikan. dan mengkornunikasikan

kepacia seiuruh pegar,rai :

!'an^oho irlantifilzo.i lr^hil.L,.-,1.^ ^.^"^;""

pengamarlan tlsik; dan

- rencalla pernulihan seteiah bencana.

J,

g. Peiiiisaliair fungsi. Pimpinaii

pengadilan waj ib melakukan

petnisahan fungsi.

Otorisasi atas transaksi dan

kejadian yang penting'

Pirnpinarr pengadilan rvajib

melakukan otorisasi atas

transaksi dan kejadian yang

penting.

Pencaiatan yang akurat dan

tepat rvaktu atas tra*saksi

dan ke-iadian. Pimpinan

perrgadilan rn aj ib melakukan

pencatatan yang akurat dan

tepat waktu atas transaksi

<ian ke3aciian.

Pembatasan akses

sumber daya

atas

dan

pencatatannya. Pimpinan

pengadilan wajib rnembatasi

akses atas surnber ciaya cian

^Ah.nt1fohrrya dAn

menetapkan akuntabilitas

terhadap sutnber daya dan

pencatatannya.

D-i"* mclaksarakan pcnctapan dan i'cviit

indikator dan oengukuran kine{ia. pirnpinan

Pengadilan harus:

- menetapkan ukuran dan indikator kinerja;

- mereviu dan melakukan validasi secara

perioclik atas ketetapan dan keandalan

ukiraii daii iiidikator kineija;

- nrengcvaluasi f'ak-torpenilaian peuguk':ran

kinerja; dan

- mernbandingkan secara terus-menerus

data capaian kinerja dengan sasaran yang

ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih

ianjur.

Dalam meiaksanakan pemisahan fungsi,

Pimpinan Pengadilan harus menjamin bahu'a

selriruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak

dikendalikan oleir 1 (satu) orang.

I)alam mclakukan otcrisasi aias transaiisi dan

kejadian. Pimpinan Pengadilan wajib menetapkan

dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan

otorisasi kepada seluruh pegarvai'

Dalam melakukan ,Dencatatan ya-ng aknrat dan

tepat w'aktu, Pimpinan Pengadilan perlu

mempertimbangkan:

- transaksi dan kejadian diklasifikasikan

dengan tepat dan dicatat se-eera; dan

- kiasifikasi clan pencai?rtan yang tepar

dilaksanakan dalam seLuruh -"iklus

transaksi atau keladian.

Dalam melaksanakan pembatasan akses alas

sumber daya dan peucaiatannya, Pimpinan

l. 1L,,-r.hilit.. r^.h-.1-^ ' D^-^-,-ti!^- ., -;;L ..-^^.L^-;1.^,^ ^t.-^,. L^-.,^N. rar\urrruurrrtui ali iiqudP I Liillduiidii r'ruJtu tll!illuli ll\dil dl\5L:r iiqil).i

sumber daya dan i kepada pegawai vang ber\\..enang dan melakukan

pencatatannya. i rer,iu atas pembatasan tersebut secara berkala.

1. Dokunren yang baik atas

Sistern Pengerreialian lntern

selta tlansaksi da-n k-ejadian

penting. Pimpinan instansi

wajib menyelenggarakan

doknmentasi yang baik atas

Sistern Pengendalian Intern

seria transaksi dan kejaciian

nantin c

f'I.l ^'-'---^t^'.1 ^ ^ .L,' -t^Li lit.. *^*1.^-l^^ .,'...L^-l r ll rrL royr\qrl qr\sr lrl{u l rr Lur r!l l luuup .ru r r ruul

daya dan Dencatatanirva Pimpinan Pengadilan

w'ajib rnenugaskan pegawai yang bertanggnng

jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan

pencatatannya serta melakukan reviu atas

penu8asar] tL'rsebut secala berkala.

Dalam menvelenggarakan dokumentasi yang baik

pimpinan Instansi u,ajib memiliki, mengelola"

memelihara, dan secara berkala mernutakhirkan

dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem

Pengendalian Intern sefta transaksi dan kejadian

perlting"

4. lnformasi dan Komunikasi

SASARAN IIIDIKATOR PENERAPAI{

Pimpinan wajib

mengidentifikas,

mencatat. dan

,-^..,,!, ^,-,,,-:1. ^ -:t -^.-illtllFNUliluitIAa JL dlt

inforrnasi dalarn

lrentuk dan waktu

yang tepat.

Komunikasi atas inforrnasi

wajib diselenggarakan secara

efektit.

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang

efektif pimpinan harus:

l. Menyediakan cian mernani"aatkan berbagai

L^^+..L .t^- ^^..^-^^ l.^.-^....:1.^^:. l^--UtrlltUt\ iJdil nqrqllo NUlllLrlllNd)l! Udil

2. Mengelola. rnencembangkan. dan

memperbarui sistem informasi secara tcrus

menerus.

5. Pcrrtarrtauart Pcrrgcrrdaliati Iiriclrr

SASAP A N INNII<ATrlP PEI{ERAPAN

Pimpinan Pengadilan

waiib melakukan

Pemantauan Sistern

Pengendalian Intern

Pemantauan berkelaniutan diselengearakan

melalui kegiatan pengelolaan rutin, supen-isi,

1\^'*o!ifo'to- Ci..r^'-Pt r I Iqr r (quqr I Jl.rtv I I l

Pengendalian Intern.

.{; t. t-... - - I - ^ -!tllg^,rolrur\slr -.^l^1.,:

pemantauan berkelanjr"rtan.

evaluasi terpisah. dan tindak

lanjut rekomendasi hasil audit

dan reviu lainnya.

pcinbandingan. icl,onsiliasi. dan tindaken lain

vans terkait dalam pelaksanaan tugas.

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui

penilaian sendiri. reviu. dan pengujian efektivitas

S istem Pengendalian Intern.

Tindak ianjut rckomcndasi hasil audit dan rcliul^:.^.-..^ l-^..., J: ^! - -:t. ,.. J^.-ldlllilvd lrdru5 strBgld ul)LluSdlr\dlr udil

dilaksanakan sesnai eiengan nlekanism-e

penyelesaian rekomendasi hasii audit dan reviu

lainnya yang ditetapkan

tsAB IiIPEIiiGU ATAN] EFEKTIVITAS PE}{YFLENGGARAAN SIS TEM PEN GE NDALI,AN INTERI{

A. Umum

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas lI berlanggung jarvab atas efbktivitas penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intem di lingkungan Pengacliian Negeri Kuala Kurun Kelas II. Upaya memperkuat dan

menunj ang eiektivitas S i stern Pengenci a ii an lntern, <i i iakukan :

r Ponarrrncnn intnrn qtnr'narrvalnn^^n'..oh t,,,r...{.,r f"--.; p\l 11 ".1. tI """'. L/-1.. II t,-trnqcrrlz nL'rrntohiliror. ",.s- I urrbJr

keuangan negara; dan

b. Pembinaan penyelenggaraan SPI.

B. Pengawasan Intern

I'engarvasan intern ciilakukan Aparat Pengau.asan lntern, dalam hai ini adaiah Hakirn Pengarvas tsidang

r: L^'--^L1-^^r,iinaiorpcngawasan Wakil Kctua,DcngadiLar Nc'gci-i tsrriala Kurun Kclas ii. Pcnga-wasan intcrnul ud \a arl \Lr\r l

melalui:

a. audit;

b. reviu;

c. evaluasit

d. pemantauau dan

e. kegiaian pcitgawasan iainnya.

Setelah melaksanakan tugas penga,wasan, apamt penga\ rasan intem rvajih membuat laporan hasil

pengawasan dan menyampaikannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas Ii rnelalui coordinator

pengawasan.

Secara berkala, Kefua Pengadilan Negeri Kuala Kulun Kelas II men)/usun dan menyarnpaikan ikhtisar

laporan hasil pengawasan kepada Kefua Pengadilan Tinggi Paiangka Raya.

? Pembiacen Peaysloaggaraan sistem peagedaliaa trnten pe*grdilan

psplinaan penyelenggaraan SPIP metiputi:

*. p€&}4i$tfii*Epeafu*a* tekak pe*yele*gg*rEee SF.IF;

b. sosialisasi SPP;

c. pe*didilEau dan pelatihaa SPIP;

d. pcm$irnbiaga*r den ksneultcffii SFIid*s

s. peningkaac kompetensi auditor alxrat lrenge$rasan intem.

NEGERI KUAI,A KUR.IIN