3 | PageBAB IPENDAHULUANLATAR BELAKANGZakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi sangat penting, startegis dan menentukan baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana dalam hadis nabi sehingga keberadaannya dianggap sebagai malum minad-diin bidh-dharurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Didalam al-quran terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban sholat dengan zakat. Terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Karena itu khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang sholat tetapi tidak mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai problem sosial ekonomi dan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan dan belum optimal serta kurang efektifnya sasaran zakat karena manajemen pengelolaan zakat belum terlaksana sebagaimana mestinya, baik pengetahuan pengelola maupun instrumen manajemen pengelolaan serta sasaran zakat. Oleh karena itu, itu untuk pengelolaan zakat yang lebih optimal agar sasaran zakat dapat tercapai ada beberaapa hal yang harus dilaksanakan.RUMUSAN MASALAHBagaimana model zakat pada masa klasikBagaimana model zakat pada masa kontemporer ?Bagaimana model zakat tradisional ?Bagaimana upaya dalam distribusi konsumtif dana zakat ?Bagaimana upaya dalam distribusi produktif dana zakat ?Apakah syarat syarat agar proses management zakat terlaksana dengan sukses ?TUJUANMengetahui model zakat pada masa klasikMengetahui model zakat pada masa kontemporerMengetahui model zakat tradisionalMengetahui upaya dalam distribusi konsumtif dana zakatMengetahui upaya dalam distribusi produktif dana zakatMengetahui syarat syarat agar proses management zakat terlaksana denganBAB IIPEMBAHASANModel Zakat KlasikPada zaman Islam pertama, yakni masa Rasulullah SAW dan sahabat, prinsip prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal zakat yang merupakan rukunketiga setelah syahadat dan shalat.Islam turun ke dunia sebagai rahmatan lil alamin. Salah satu misi Islam adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Ajaran zakat dalam Islam adalah simbol kepedulian sosial terhadap kesenjangan ekonomi, perhatian atas fenomena kemiskinan, dan cita-cita akan kesejahteraan umat. Melalui zakat, Islam tidak akan membiarkan kemiskinan merajalela dan menjamur di atas pentas sejarah hidup manusia. Berikut ini adalah gambaran historis bagaimana pengelolaan zakat sebagai salah satu ajaran Islam yang bervisi mengentaskan kemiskinan dan dijalankan dengan baik.Zakat pada Zaman RasulullahPeradaban Islam adalah cermin kultural dari kalangan elit yang dibangun dengan kekuatan - kekuatan ekonomi dan perubahan sosial. Peradaban Islam terbentuk berkat penaklukan bangsa Arab selama delapan tahun masa pertempuran. Nabi Muhammad SAW berusaha meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan Mekah. Sejumlah utusan dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia. Sementara suku-suku bangkit untuk menyampaikan kesetiaan, membayar zakat dan pajak, sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol menerima Muhammad sebagai Nabi dan Utusan Allah swt.Nabi SAW biasanya mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpulan zakat dari umat Muslim yang kaya, dan dibagikan kepada orang orang miskin. Rasulllah juga selalu memerintahkan kepada mereka ( para pejabat ) bagaimana berperilaku mempermudah urusan masyarakat.Rasulullah SAW pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat (Umar ibn al-Khattab, Ibnu Qais Ubadah ibn Samit dan Muaz ibn Jabal) sebagai amil zakat (pengumpul zakat) di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya tentang kewajiban zakat. Zakat diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ada lima jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat, yaitu: uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan, dan rikaz (barang temuan). Selain lima jenis harta yang wajib zakat di atas, harta profesi dan jasa sesungguhnya sejak periode kepemimpinan Rasullah SAW juga dikenakan wajib zakat.Dalam bidang pengelolaan zakat Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat, yang terdiri dari: (1) Katabah, petugas yang mencatat para wajib zakat, (2) Hasabah, petugas yang menaksir, menghitung zakat, (3) Jubah, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para muzakki, (4) Khazanah, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan (5) Qasamah, petugas yang menyalurkan zakat pada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). http://download.portalgaruda.org/article.php?articleSEJARAHAdapun petunjuk Rasulullah SAW tentang pembagian zakat, diriwayatkan dari Zaid Bin Al Suddai bahwa seorang laki laki datang menghadap Rasulullah SAW dan menanyakan tentang zakat, kemudian Rasul menjawab : Allah tidak menerima pertimbangan dari Rasul maupun dari orang ketiga menyangkut pembagian zakat. Melainkan Allah menentukan penerimaan zakat ke dalam delapan golongan. Jika engkau salah seorang di antara para penerima zakat, maka akan aku berikan Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ad- Daruqthuni Rasulullah SAW berasabda : Aku telah diperintah untuk mengambil zakat dari orang Muslim yang kaya dan membagikannya kepada orang yang miskin Diriwayatkan dari Umar Bin Al Khaththab Ra bahwa Rasulullah SAW bersabda : Zakat tidak sah jika dibagi untuk orang kaya atau orang yang masih mampu, bertanggung jawab dan sehat badannya Diriwayatkan oleh Abu DawudPada zaman Rasulullah SAW, dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal. Baitul Mal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara. Sumber pemasukannya berasal dari zakat, infaq, kharaj ( pajak bumi ), jizyah ( pajak yang dikenakan bagi non muslim ), ghanimah ( harta rampasan perang ), fai , dan lain lain. Sedangkan penggunaannnya untuk ashnaf mustahiq yang telah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur, dan lain lain. Gustian Djuanda, dkk, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, hlm.2Zakat pada Zaman SahabatPertama, periode Abu Bakar ash - Shiddiq raPengelolaan zakat pada masa Abu Bakar ash - Shiddiq ra. sedikit mengalami kendala. Pasalnya, beberapa umat muslim menolak membayar zakat. Mereka meyakini bahwa zakat adalah pendapat personal Nabi SAW. Menurut golongan ingkar zakat ini, zakat tidak wajib ditunaikan pasca wafatnya Nabi SAW. Pemahaman yang salah ini hanya terbatas di kalangan suku-suku Arab Baduwi. Suku-suku Arab Baduwi ini menganggap pembayaran zakat sebagai hukuman atau beban yang merugikan. Abu Bakar, khalifah pengganti Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat lainnya untuk mendiskusikan masalah tersebut. Maka dihasilkan kemufakatan untuk memerangi para penunggak zakat. Hal itu dimaksudkan untuk mengembalikan kesatuan umat dan memurnikan ajaran ajaran Ilahi yang bersumber dari Al Quran.Sebenarnya apa yang dilakukan Abu Bakar terhadap penunggakan zakat telah ditentukan dasar dasarnya dalam Islam perihal harta kekayaan. Yaitu, dibenarkan jihad untuk mengembalikan hak hak masyarakat atas harta kekaayaan.Abu Bakar mengikuti petunjuk Rasul berkenaan dengan pembagian zakat di antara orang orang Muslim yang berhak menerimanya. Ia biasanya membagikan semua jenis harta kekayaan secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat.Kedua, periode Umar Bin KhattabSaid Ra mengatakan bahwa Umar Bin Al Khattab berkata kepada Abdullah Bin Arqam Ra, Bagikanlah harta kekayaan orang Muslim sekali dalam sebulan. Beliau berkata lagi, Bagikanlah harta kekayaan orang Muslim setiap hari Jumat, Akhirnya Umar berkata Bagikanlah harta kekayaan orang Muslim setiap hari .Anas Bin Malik dan Ibn Musayyab Ra menuturkaan, Umar Bin Khattab menempatkan nama Muhajirin dalam daftar orang orang yang diberi sebanyak 5000 dirham, sedangkan kaum Anshar mendapat 4000 dirham, juga termasuk keturunan Muhajirin yang tidak ambil bagian dalam perang badar. Nama nama seperti Umar Bn Salamah bin Abdil Asad Makhzumi, Usamah Bin Zayd, Muhammad Bin Abdullah Bin Jahsy Asadi dan Abdullah Bin Umar Ra tercantum dalam daftar terakhir. Maka Abdur Rahman Bin Auf mengusulkan agar Ibn Umar tidak termasuk kelompok itu. Ketika mendengar hal itu, Ibn Umar menegaskan , Demi Allah ! Engkau dan aku tidak bisa termasuk dalam daftar orang orang yang mendapat 5000 dirham.Umar ra. adalah salah satu sahabat Nabi saw.. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial. Di antara ketetapan Umar ra. adalah menghapus zakat bagi golongan muallaf, enggan memungut sebagian usyr (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan kharraj (sewa tanah), menerapkan zakat kuda yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Tindakan Umar ra. menghapus kewajiban zakat pada muallaf bukan berarti mengubah hukum agama dan mengenyampingkan ayat-ayat al-Quran. Ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman yang jelas berbeda dari zaman Rasulullah saw. Sementara itu Umar tetap membebankan kewajiban zakat dua kali lipat terhadap orang - orang Nasrani Bani Taglab, hal ini disebut zakat mudhaafah. Zakat mudhaafah itu adalah terdiri dari jizyah (cukai perlindungan) dan beban tambahan. Jizyah sebagai imbangan kebebasan bela negara, kebebasan Hankamnas, yang diwajibkan kepada warga negara muslim. Sedangkan beban tambahannya adalah sebagai imbangan zakat yang diwajibkan secara khusus kepada umat Islam. Umar ra. tidak merasa ada yang salah dalam menarik pajak atau jizyah dengan nama zakat dari orang-orang Nasrani karena mereka tidak setuju dengan istilah jizyah tersebut.Ketiga, Periode Usman Bin AffanDiriwayatkan dari Abu Ubayd bahwa Ibn Sirrin berkata, Zakat diserahkan kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan wakil wakil mereka. Tetapi pada zaman Usman, orang orang memilik pandangan yang berbeda. Pada masa itu, ada orang yang memberikan zakatnya langsung kepada orang miskin dan ada pula yang menyerahkannya kepada para utusan Usman.Pengaturan pengumpulan dan pembagian zakat berlaku sesekali saja, dan beberapa jenis harta kekayaan disimpan di Baitul Mal. Namun, Usman membolehkan pembayaran zakat dengan barang barang yang tidak nyata, seperti uang kontan, emas, dan perak. Kemudian barang barang itu dibagikan oleh pembayar zakat kepada yang membutuhkan. Sementara barang barang yang nyata, seperti hasil pertanian, buah buahan, dan ternak dibayarkan melalui Baitul Mal.Hasan menuturkan bahwa Usman ra telah menyumbangkan 950 ekor Unta dan 50 ekor kuda. Hasan juga pernah mengatakan bahwa Usman pernah mengeluarkan biaya untuk sepertiga batalion yang dikirim ke medan perang di Tabuk. Hal itu secara umu m menggambarkan bahwa segala kebutuhan para prajurit perang terpenuhi.Mengenai sistem pembbagian, Usman menunjuk Zayd Bin Tsabit untuk bertanggung jawab atas Baitul Mal dan memerintahkan agar membagikannya kepada kaum Muslim. Jadi, Ia tidak hanya mengikuti langkah dua khlifah pendahulunya, tetapi juga mampu meningkatkan pendanaaan dan menghormati perintah Umar Ra. Yasin Ibrahim Al Syaikh, Zakat memberihkan kekayaan , menyempurnakan puasa Ramadhan,hlm. 139 Keempat, periode Ali Bin Abi ThalibSituasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah Ali ibn Abi Thalib berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, Ali ibn Abi Thalib rtetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Ketika Ali ibn Abi Talib bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non-muslim (Nasrani), ia menyatakan bahwa biaya hidup mereka harus ditanggung oleh Baitul Mal. Khalifah Ali ibn Abi Talib juga ikut terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahiq (delapan golongan yang berhak menerima zakat). Harta kekayaan yang wajib zakat pada masa Khalifah Ali ibn Abi Talib ini sangat beragam. Jenis barang-barang yang wajib zakat pada waktu itu berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat.Zakat Pada Zaman TabiinPengelolaan zakat pada masa tabiin terekam dalam catatan sejarah Daulah Bani Umayyah, yang berlangsung selama hampir 90 tahun (41-127H). Khalifah Umar ibn Abd al-Aziz ( 717 M) adalah tokoh terkemuka yang patut dikenang sejarah, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Di tangannya pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat. Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam.Umar ibn Abd al-Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai mal mustafad lainnya. Sehingga pada masa kepemimpinannya, dana zakat melimpah ruah tersimpan di Baitul Mal. Bahkan petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat. Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi kesuksesan manajemen dan pengelolaan zakat pada masa Khalifah Umar ibn Abd al-Aziz. Pertama, adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal dengan optimal. Kedua, komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat. Ketiga, kesadaran di kalangan muzakki (pembayar zakat) yang relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat. Keempat adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Model Zakat KontemporerPengelolaan Zakat dari Harta Tetap dan Tidak TetapPara ahli fiqh telah membagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ke dalam dua bagian, yaitu harta tetap ( current assets ) dan tidak tetap ( fixed assets ).Harta tetap adalah harta yang terlihat di mana setiap orang mampu menggambarkannya dan menghitungnya, mencakup di dalamnya biji bijian dan buah buahan yang termasuk hasil perkebunan, hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing. Sedangkan harta tidak tetap adalah uang atau yang sama dengannya seperti barang dagangan. Para ulama berbeda pendapat tentang zakat fitrah. Sebagian dari mereka menganggapnya sebagai harta tetap, sedang sebagian yang lainnya menganggapnya sebagai harta tidak tetap. Ulama telah sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum Muslim. Hal ini tidak boleh ditangani secara perorangan, termasuk pendistribusiannya.Para ulama telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan, dilakukan oleh pemimpin. Namun, apakah hal ini menjadi kewajiban bagi seorang pemimpin atau apakah pemimpin diharuskan untuk memaksa manusia untuk menunaikannya kepadanya dan juga kepada pekerjanya, itu masih diperdebatkan para ulama.Yang terlihat dari kesemuanya ini adalah adanya Nash dan juga dalil syari yang menjadikan pemimpin dan juga pemerintahan sebagai penanggung jawab terhadap zakat, dengan tidak membedakan apakah zakat tersebut diambil dari harta yang tetap ataupun tidak tetap. Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah Islam untuk menangani permasalahan zakat dan juga pendistribusiannya. Jelaslah, bahwa tugas seorang pemimpin adalah mengumpulkan zakat, baik dari harta tetap maupun harta tidak tetap.Ada beberapa syarat yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi, apabila ada sang pemilik yang ingin mendistribusikan hartanya sendiri untuk diberikan kepada kerabat dan juga tetangga , yaitu :Bagian zakat yang diberikan pemilik untuk didistribusikan secara pribadi tidak boleh lebih dari sepertiganya. Karena sepertia adalah hal yang sangat banyak sebagaimana dijelaskan dalam hadits.Menentukan kadar maksimal, seperti halnya bagi seseorang yang sepertiga zakatnya melebihi seratus ribu riyal / dirham atau sepuluh ribu, maka sisanya harus diberikan seluruhnya kepada lembaga zakat.Lembaga zakat mempunyai hak untuk mengambil semua zakat yang wajib ditunaikan, apabila didapati pemilik tersebut tidak memberikan sebagian yang diminta kepada orang yang berhak menerimanya. Yusuf Qatdhawi, Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan,hlm 121 - 122Sosok, Kultur, dan Perilaku Organisasi Amil ZakatMenurut jenisnya, secara garis besar organisasi amil zakat dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu yang dikelola pemerintah, disebut dengan Badan Amil Zakat ( BAZ ) dan yang dikelola swasta, dalam hal ini masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah disebut dengan Lembaga Amil Zakat ( LAZ ). Sebagai tambahan ada juga lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat secara tidak resmi yang disebut dengan lembaga amil zakat tradisional.BAZ yang dibentuk di tingkat nasional disebut BAZNAS, dan yang dibentuk di setiap provinsi hingga kecamatan disebut denagn BAZ Daerah. Begitu juga LAZ yang beroperasi secara nasional disebut LAZNAS. Sedangkan lembaga amil zakat tradisional ada secara sporadis di seluruh tanah air. Pada umumnya, mereka berada di daerah tingkat kecamatan ke bawah.Berdasarkan pada kekhasan masing masing, terdapat empat model pengeleloaan zakat, sebagai berikut :Model birokrasi ( Pemerintah )Model amil zakat berbentuk model birokrasi atau pemerintah disebut dengan Badan Amil Zakat ( BAZ ). BAZ model birokrasi diurus unsur pemerintah dan masyarakat yang memenuhi syarat tertentu. Namun, untuk jabatan ketua diisi unsur pemerintah ( pegawai negeri ) yang memperoleh gaji dari dinas. BAZ biasanya memilki pengurus terbanyak dari unsur pegawai negeri , dan tidak bekerja penuh waktu.Model pendekatan organisasi yang diterapkan BAZ menganut kelaziman sebagaimana berlaku di dalam birokrasi pemerintah. Begitu juga kultur dan situasi kerja BAZ sangat dipengaruhi oleh karakter atau kultur kerja birokrasi yang lebih mengandalkan pada kekuatan komando atau instruksi pimpinan. Mekanisme kerja birokrasi bisanya terkesan kaku, mengikuti pola dan prosedur baku atau petunjuk pimpinan. Dalam menjalankan tugasnya, BAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya, dan memberikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada DPR RI atau DPRD.Termasuk dalam model birokrasi adalah BAZIS dari Jakarta serta BAZDA di seluruh daerah. Hubungan kerja antara BAZ di semua tingkatana bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern hlm. 159 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara.Model Organisasi BisnisPengelolaan zakat dengan organisasi bisnis pada umumya adalah model yang dianut oleh Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) yang prakarsai oleh para karyawan di suatu perusahaan. Sebagian besar LAZ yang menganut model organisasi bisnis berada di lingkungan perbankan dan beberapa badan usaha milk swasta dan milki negara. Kultur dan situasi kerja yang dikembangkan LAZ model ini pada umunya lebih dinamis, inovatif, dan kreatif, sebagaimana lazimnya organisasi bisnis yang selalu berorientasi pada kinerja bisnis.LAZ yang masuk kategori ini adalah : Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Muamalat ( BMM ), Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Miitra Umat ( BSM Umat ), Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia ( YBM BRI ), Lemabaga Amil Zakat Bamuis Bank BNI, Lembaga Amil Zakat Yayasan Amanah Takaful ( YAT ), dan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika ( DDR ).Model Organisasi MasyarakatPengelolaan zakat dengan organisasi masyarakat ( ormas ) yaitu pengelolaan zakat yang menganut kulltur dan pola kerja organisasi di bawah naungan ormas. Berbeda dengan model organisasi birokrasi dan organisasi bisnis, lemabaga amil zakat dengan model ormas sangat pekat diwarnai oleh semangat kerja keras sekaligus kelonggaran yang tak terikat oleh batasan disiplin kerja. Lembaga amil zakat yang termasuk dalam kategori ini adalah : Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah dan Lembaga Amil Zakat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ( DDII ).Model Amil TradisionalLembaga amil yang paling tua dan menjadi cikal bakal lembaga amil modern adalah lembaga amil tradisional. Pengelolaan dana zakat dalam model tradisional ini sesungguhnya kepanitiaan yang pembentukan dan pembubarannya terjadi dengan sendirinya selama masa masa keberadaannya diperlukan. Dalam perannya, lembaga amil zakat tradisonal ini lebih banyak didominasi oleh peran elit desa. Antara pengurus utama dan pengurus pendukung terdapat semacam hubungan kolaboratif dalam suasana patron client. Hal itu timbul sebgaian besar merupaka akibat dari kuatnya semangan dn nilai paternalistik yang dianut oleh masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu, lembaga amil zakat tradisional tumbu subur di daerah daerah tingkat kecamatan ke bawah, mereka berbasis di pesantren, masjid, dan musholla.Pada umumnya, lembaga amil zakat memilki struktur organisasi yang hampir sama, kecuali beberapa memilki sturktur lebih rumit. Struktur organisasi tersebut sekurangnya terdiri dari tiga lapisan, yakni lapisan atas ( upper layer ) terdiri dari Dewan Pembina atau Dewan Pertimbangan, lapisan tengah ( middle layer ) terdiri dari komisi pengawas dan lapisan bawah ( lower layer ) terdiri dari Badan Pengurus dengan segenap jajarannya. Sebagian lainnya ada yang menambahkan lapisan lebih atas yang terdiri dari Dewan Pendiri atau Dewan Penyantun.Sedangkan struktur lembaga amil zakat tradisional sangat sederhana dan praktis. Karena dalam struktur itu yang terpenting terdiri dari ketua dan penasehat, pembina atau pelindung. Sementara ketua tersebut dibantu oleh asisten penerima dan asisten penyalur dana zakat.Sementara itu, struktur organisasi badan amil zakat terdiri dari lapisan atas ( Dewan Pembina atau Dewan Pertimbangan ), lapisan tengah ( Komisi Pengawas ), dan Lapisan Bawah ( Badan Pelaksana ).Gaya Management Badan dan Lembaga Amil ZakatDalam melaksanakan tugas dan fungsi baznas provinsi wajib melakukan tiga hal :melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan gubernur. http://m.bisnis.com/quick-news/read/20141006/79/262621/badan-amil-zakat-ini-33-baznas-provinsi-di-indonesiaTugas pokok BAZ yaitu, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama yang berasaskan iman, dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (pasal 4).Pengumpulan zakat dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki setelah ada pemberitahuan dari yang bersangkutan. Zakat yang dikumpulkan terdiri dari zakat Mal (zakat harta) dan zakat Fitrah (zakat jiwa). Dalam pengumpulan zakat, BAZ dapat bekerjasama dengan bank untuk mengambil zakat harta dari muzakki yang ada di bank itu atas permintaan dari muzakki. Yang dimaksud disini adalah muzakki memberikan kewenangan kepada bank untuk memungut zakat simpanan muzakki yang kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat.Dalam pengumpulan zakat, semuanya tergantung pada kesadaran muzakki sendiri untuk menunaikannya. Pengurus BAZ tidak memaksa setiap umat Islam yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakatnya. Karena dalam UUPZ tidak ada landasan yuridis bagi BAZ untuk melakukan tindakan demikian, dan tidak dikenakan sanksi bagi para muzakki yang menolak mengeluarkan zakat. BAZ setiap tahun diwajibkan memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.Tehnik Pengumpulan Zakat Oleh BAZ-LAZDalam pelaksanaannya BAZ dan LAZ mempunyai berbagai tehnik pengumpulan zakat diantaranya:a. Membentuk tim penyuluh guna melaksanakan sosialisasi sadar Zakat, Infak dan Shadaqah melalui dinas/instansi, BUMN/BUMD, asosiasi pengusaha muslim dan organisasi lainnya.b.Membentuk pengurus UPZ (Unit Pengumpul Zakat)c.Melakukln sosialisasi Gerakan Sadar Zakat melalui berbagai jalur seperti penerbitan buletin, pembuatan brosur, panflet serta pemasangan baliho di tempat-tempat strategis.d.Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai peningkatan pengumpulan ZIS, seperti: pasaraya, program sms amal, dll.e. Mengoptimalkan petugas Juru Pungut (JUPUNG) dari berbagai daerah. Dll. Pendistribusian ZakatZakat yang telah terkumpul di lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja, sesuai dengan surat at Taubah ayat 60: 1. Fakir dan miskinWalaupun kedua kelompok ini berbeda tetapi dalam teknis operasionalnya sering disamakan, yaitu mereka tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memiliki tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal kerja.2. Kelompok amilKelompok ini berhak menerima zakat maksimal seperdelapan dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut.3. Kelompok muallafYaitu kelompok yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia.4. Dalam memerdekakan budak berlian.Yaitu bahwa zakat antara lain dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.5. Kelompok ghariminKelompok orang yang berhutang yang sama sekali tidak bias melunasinya. Tiga kelompok orang yang termasuk kategori hutang: orang yang hartanya terbawa banjir atau orang yang hartanya musnah terbakar, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain, orang yang mempunyai keluarga tetapi tidak mempunyai harta untuk menafkahi keluarganya sehingga ia berhutang.6. Kelompok fi sabilillahPada zaman rasulullah yang dimaksud fi sabilillah adalah sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji tetap, tetapi dalam konteks sekarang bias dianalogikan kepada ustadz, guru, pelatihan para daI, bisa untuk pembangunan masjid, dll. 7. Kelompok Ibnu sabilYaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Bias juga untuk membiayai sekolah anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya.Tugas utama BAZ dan LAZ dalam mendistribusikan zakat adalah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat. Karena BAZ dan LAZ sekarang jumlahnya semakin banyak maka perlu adanya semacam spesifikasi dari masing-masing lembaga. Misalnya lembaga zakat A mengkhususkan program-progamnya untuk usaha produktif, lembaga B untuk pemberian daripada beasiswa dan pelatihan-palatihan, sehati (sehat ibu dan buah hati) santunan anak yatim, dan program sosial lainnya. http://siti-khamidiyah.blogspot.com/2012/04/manajement-ppengelolaan-zakat-masa.htmlModel Zakat TradisionalDalam praktik, amil tradisional menerapkan model penghimpunan dan penyaluran dengan membentuk kepanitiaan pasif yang hanya siap menampung dan tidak menggali dana zakat. Ada pula di antara mereka menempuh langkah langkah aktif dengan mendatangi rumah rumah para muzakki. Keberadaan mereka sporadis dan lazimnya keberadaan antara amil amil zakat itu bersifat instan dan spontan. Keberadaannya dan ketiadaannya terjadi dengan sendirinya sejauh mereka masih merasa diperlukan.Pada sisi lain, tidak sedikit pula yang tidak percaya pada amil amil zakat yang dibentuk oleh takmir masjid, pengurus musholla, kiyai pesantren atau amil lainnya sehingga mereka secara sendiri sendiri menyerahkan dana zakatnya langsung kepada siapapun yang dianggapnya berhak untuk menerima dana zakat.Betapa pun keberadaan dan pola kerja mereka, dalam pengelolaan dana zakat mereka tampaknya tidak mengenal dana untuk berjaga jaga apalagi dana untuk proyek produktif jangka panjang. Dana zakat yang berhasil dihimpun pada umunya disalurkan seluruhnya seketika itu juga. Hal itu dikarenakan perolehan dana zakat di antara mereka memang tidak begitu besar. Selain daripada itu, pengeloalaan dana zakat tradisional juga tidak berorientasi pada prinsip pemerataan distribusi dana zakat, sebab distribusi dilakukan atas dasar asas kedekatan, baik dalam konteks wilayah maupun personal. Dengan demikian, seluruh dana zakat hanya dimanfaatkan oleh para mustahiq yang tinggal di wilayah tertentu dan sekitarnya. Umrotul Hasanah, Manajemen Zakat Modern, hlm. 192 - 193Distribusi Konsumtif Dana ZakatBiro Pusat Statistik mengukur kemiskinan dari ketidakmampuan orang / keluarga dalam mengkonsumsi kebutuhan dasar, konsepnya menjadikan konsumsi beras sebagai indikator utama. Sedangkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana ( BKKBN ) melihatnya dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologis ( tingkat kesejahteraan ),kemudian United Nation Development Program Peserikatan Bangsa Bangsa ( UNDP PBB ) menguur berdasarkan ketidakmampuan orang dalam memperluas piliha pilihan hidupnya pada tataran tranisisi ekonomi dan demokrasi Indonesia ( model pembangunan manusia ).Kesemua model pengukuran di atas, jika dikaitkan dengan pengembangan pola distribusi dan zakat secara konsumtif berarti konsep dari pola pendistribusian diarahkan kepada :Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahikIni sama halnya dengan pola distribusi bersifat konsumtif tradisional , yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, dengan begitu realisasinya tidak akan jauh dari pemenuhan sembako bagi kelompok delapan ashnaf. Hanya saja yang menjadi persoalan kemudian adalah seberapa besar volume zakat yang bisa diberikan kepada mustahiq, apakah untuk kebutuhan konsumtifnya sepanjang tahun ataukah hanya untuk memenuhi kebutuhan makan satu hari satu malam. Dalam hal ini, menurut Arif Mufraini, bentuk pendistribusian seperti ini kemungkinan besar akan sangat tidak mendidik jika diberikan sepanjang tahun dan tidaka akan berarti apa apa jika hanya diberikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari semalam. Dikhawatirkan pola ini akan mebuat tingkat dan perilaku konsumsi mustahiq akan mempunyai ketergantungan tinggi kepada penyaluran zakat, apalagi bila mustahiq sangat sadar bahwa dana zakat yang terkumpul tersebut adalah hak mereka.Untuk itu, dalam rangka optimalisasi, dana terkumpul dari instrumen zakat mal sebaiknya atidak diarahakan untuk penyaluran sembako. Namun, dapat diambil alih oleh dana infaq, sedekah, dan hasil zakat fitrah. Penerapan instrumen ini tidak bisa dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu, akan tetapi berlaku aksidental, seperti pada saat umat Islam merayakan idul Fitri ataupun pada saat mendapatkan musibah, seperti kebakaran rumah, kecelakaan, sakit, atau musibah lokal / nasional seperti bancana alam.Penyaluran sembako yang ideal menurut Arif Mufraini adalah apabila tingkat kesadarn perusahaan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengadaan pangan Indonesia turut serta sebagai pelaku wajib zakat. Karena secara teori fiqh zakat, kategori aset wajib zakat komoditas perdagangan dapat disalurkan dari koomoditas itu sendiri atau dalam bentuk setara nilai uang.Dengan begitu, bila perusahaan tersebut menyalurkannya dalam bentuk komoditas yang menjadi industri mereka di bidang pangan, maka lembaga amil dapat segera menyalurannya dalam bentuk barang kepada para mustahiq. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, hlm 149 - 150Upaya Pemenuhan Kebutuhan yang Berkaitan dengan Tingkat Kesejahteraan Sosial dan PsikologisPola konsumtif untuk item kedua ini dapat diarahkan kepada pendistribusian konsumtif nonmakan( sembako ). Dalam hal ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat mustahiq adalah distribusi yang mengupayakan renovasi tempat tempat pemukiman bagi masyarakat delapan asnaf yang tuna wisma, membelikan alat elektronik, seperti televisi dan radio, sehingga dapat dimanfaatkan peningkatan kualitas hidup, atau dengan mendistribusikan dalam bentuk perlengkapan rumah tangga, dan lain lain.Sedangkan untuk peingkatan kesejahteraan psikologis, lembaga amil dapat menyalurkannya dalam bentuk bantuan pembiayaan untuk mustahiq yang hendak melangsungkan perikahan. Karena salah satu penyebab penyimpangn psikologis adalah keterlambatan dalam melaksanakan pernikaha, apalagi jika hal tersebut disebabkan atas ketidakmampuan mustahiq secara materi.Upaya Pemenuhan Kebutuhan yang Berkaitan dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pola distribusi ini tidak hanya beasiswa untuk sekolah umum, namun bisa juga diarahkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan nonformal yanag adapat dimanfaatkan mustahiq untuk kelanjutan menjalani hidup dan menggapai kesejahteraannya. Seperti, jahit menjahit, pelatihan Bahasa Asing, dan pelatihan kerja profesi lainnya.Hal ini sudah dilakukan oleh lembaga amil zakat Dompet Dhuafa dalam mencanangkan program program pendidikanuntuk ara mustahiq.Dalam pelaksaaan dan penerapan rencana strategis, BAZ / LAZ harus mampu melakukan pemantauan yang berkesinambungan, baik kondisi pemetaan delapan asnaf secara umum, atau pihak pihak mustahiq yang langsung meneima penyaluran dana zakat, sehingga memungkinkan pengambil kebijakan untuk dapat mendukung rumah tangga mustahiq, terutama untuk mereka yang tergolong miskin, agar memliki peluang untuk secara terus menerus memperbaiki kehidupannya sehingga dapat terbebas dari situasi yang rentan.Dalam jamgka pendek, pmnatauan harus dapat memberikan data dan informasi yang tepat tentang rumah tangga mustahiq. Dalam hal ini, BAZ / LAZ bisa bekerja sama dengan jaringan masjid, sehingga program program bantuan dapat didistribusikan tepat sasaran.Distribusi Produktif Dana ZakatSaat ini yang menjadi trend dari Islamization process yang dikembangkan oleh pemikir kontemporer ekonomi Islam adalah mengganti ekonomi sistem bunga dengan sistem ekonomi bagi hasil, mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian. Belakangan ini, intermediary sistem yang mengelola investasi dan zakat lahir secara menjamur. Lembaga perbankan bergerak dengan proyek investasi nonriba, sedangkan lembaga zakat selain mendistribusikan zaat secara konsumtif, saat ini juga telah mengembangkan sistem distribusi dana zakatv secara produktif.Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At Taubah : 60, Sesunggyhny zakat zakat itu hanyalah untuk orang orang fakir, orang orang miskin, pengurus pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk ( memerdekakan ) budak, orang orang yang berutang, dan orang orang yang sedang dalam perjalanan, sevagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mnegetahui Maha Bijaksana.Oleh karena itu, dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu, sebagaimana haknya sumber dana selain zakat.Adanya pola qardul hasan, yaitu :Muzaki membayar zakat kepada BAZ / LAZBAZ / LAZ menyalurkan kepada mustahiq 1 untuk dimanfaatkan sebagai modal usahaUsaha untung maka mustahiq mengemblikan modalnya kepada BAZ / LAZUsaha rugi maka tidak perlu mengembalikan modalnyaBAZ / LAZ menerima modal kembali dari mustahiq yang mengalami keuntungan usahaBAZ / LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahiq unuk penambahan modalBAZ / LAZ memilih meyalurkan kepada mustahiq II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan begitu seterusnyaSelain pola qardul hasan, ada fenomena menarik yang dilakukan oleh BAZIS DKI sejak tahun 1999, yaitu penyaluran dana zakat produktif yang memanfaatkan pola mudharabah. Pola mudharabah itu terdiri dari :Muzaki memayar zakat kepada BAZ / LAZ BAZ / LAZ menyalurkan kepada mustahiq I untu dimanfaatkan sebagai modal usahaUsaha untung, maka mustahiq dan BAZ / LAZ saling membagi hasil keuntunganMustahiq mengambil sejumlah persen keuntungan dan sejumlah persen dikembalikan kepada BAZ / LAZ berikut modalnyaBAZ / LAZ menerima modal kembali berikut prosentase keuntungan usahaBAZ / LAZ memilih meyalurkan kembali kepada mustahiq untuk penambahan modalBAZ / LAZ memilih menyaalurkan kepada mustahiq II untuk dimanfaatkan sevagai modal usaha, dan begitu seterusnyaUsaha rugi, maka mustahiq tidak perlu mengembalikan modalnya. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, hlm. 154 -- 168Syarat Syarat Kesuksesan Penerapan Zakat Pada Masa Kontemporer Banyak persyaratan penting apabila dipenuhi dapat menjamin keuksesan penerapan zakat pada masa kini, khususnya apabila masalah ii ditangani oleh suatu lembaga, di antaranya :Perluasan dalam kewajiban zakatYang tercakup dalam konsep ini adalah bahwasannya semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan.Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :Sesungguhnya keumuman yang ada dalam nash Al Quran dan Hadits Rasulullah SAW menetapkan, bahwasannya di setiap harta tedapat hak orang lain.Setiap orang memilki kelebihan harta ( orang kaya ) membutuhkan penyucian atas harta yang mereka milikiSesungguhnya zakat disyariatkan untuk menutupi kebutuhan para delapan asnaf Qiyas atas semua harta yang berkembang dengan harta yang Rasulullah wajibkan untuk dikeluarkan zakatnyaPengelolaan zakat dari harta tetap dan tidak tetapAdministrasi yang accountable, terdapat dua hal yaitu :Pemilihan SDM terbaik untuk menempati lembaga zakatMenjaga keseimbangan dan juag hemat dalam keuangan administratifPendistribusian yang AccountableMengutamakan distribusi domestik ( penerima zakat berada dalam lingkungan terdekat )Pendistribusian yang merata ( keadilan bagi setiap mustahiq )Membangun kepercayaan antara pemberi zakat dan penerima zakatProduktivitas pekerjaan melalui manajemen Islam Yusuf Qardhawi, Soektrum Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan,hlm. 93 BAB IIIPENUTUPKesimpulanZakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyyah, artinya ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen modern, insya Allah akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu di dalam al-quran dan hadis, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya, baik didunia ini maupun di akhirat nanti. Sebaliknya, banyak pula ayat al-quran dan hadis nabi yang mencela orang yang enggan melakukannya, sekaligus ancaman duniawi dan ukhrawi bagi mereka. Olehnya itu perlunya pengelolaan zakat secara profesional oleh lembaga yang dipercaya dan dikelola oleh pengelola zakat (amil) yang amanah, jujur, dan profesional.DAFTAR PUSTAKAQardhawi, Yususf, Spektrum Zakat, Jakarta : Zikrul Hakim, 2005Khasanah, Umrotul, Manajemen Zakat Modern, Malang : UIN MALIKI Press, 2010Mufairin, Arif, Akuntansi dan Manajemen Zakat, Jakarta : Prenada Media Group, 2006Syaikh, Ibrahim Yasin, Zakat Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramdhan, Bandung : Penerbit Marja, 2004Djuanda, Gustian, dkk, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, http://siti-khamidiyah.blogspot.com/2012/04/manajement-ppengelolaan-zakat-masa.htmlhttp://m.bisnis.com/quick-news/read/20141006/79/262621/badan-amil-zakat-ini-33-baznas-provinsi-di-indonesiahttp://download.portalgaruda.org/article.php?articleSEJARAH