Isu Akrual Internasional

30
Berbasis Akrual Internasional dan Penerapannya di Indonesia Presented By: ARRI FEBRIANA BUDIMAN (03) LELIANTIKA HANDITA DEASTRI (18) MUHUMMAD YUSUF NASERI (21) NUR AMIN KADIR (22) THERESIA RATRI WIDYASTUTI (29)

description

Isu-isu penerapan akuntansi akrual di lingkup Internasional

Transcript of Isu Akrual Internasional

Page 1: Isu Akrual Internasional

Isu Akuntansi Berbasis Akrual

Internasional dan Penerapannya di

Indonesia

Presented By:ARRI FEBRIANA BUDIMAN (03)LELIANTIKA HANDITA DEASTRI (18)MUHUMMAD YUSUF NASERI (21)NUR AMIN KADIR (22)THERESIA RATRI WIDYASTUTI (29)

Page 2: Isu Akrual Internasional

PENDAHULUAN• Reformasi akuntansi pada sektor publik diawali dengan mulai

diperkenalkannya gagasan New Public Management (NPM) oleh Christopher Hood pada tahun 1991 yang bertujuan untuk dapat memperbaiki kinerja sektor publik.

• Akuntansi dipandang sebagai salah satu elemen penting dalam mewujudkan NPM, sehingga beberapa prinsip akuntansi yang ada di sektor swasta mulai diadopsi oleh sektor publik.

• Pada dasarnya terdapat empat basis yang umum digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan, yaitu basis kas, modifikasi kas, modifikasi akrual dan akrual penuh.

• Penggunaan basis akrual adalah salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas saja.

Page 3: Isu Akrual Internasional

PENDAHULUAN• Penerapan akuntansi berbasis akrual juga merupakan salah satu bentuk

international best practices yang telah diterapkan di beberapa negara khususnya di negara-negara anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), antara lain Selandia Baru dan Australia.

• Di Indonesia, penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual menjadi salah satu hal yang juga ditekankan dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara sebagaimana telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjadi dasar pelaksanaan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

• Penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia tidaklah mudah dan dalam masa transisi ini, Indonesia perlu belajar dari negara-negara yang telah terlebih dahulu mengimplementasikan basis akrual terutama Australia dan Selandia Baru.

Page 4: Isu Akrual Internasional

SELANDIA BARU

• Selandia Baru merupakan negara Persemakmuran Inggris yang menganut demokrasi parlementer dalam pemerintahannya. Selandia Baru pernah mengalami kejatuhan pada dasawarsa 1970-an, yang diperburuk oleh terjadinya krisis minyak. Negara ini kemudian menjalani perubahan ekonomi besar pada dasawarsa 1980-an, yang mengubahnya dari ekonomi proteksionistis menjadi ekonomi perdagangan bebas yang liberal.

• Selama periode 1935-1970, regulasi pemerintah digunakan sebagai satu-satunya instrumen sosial dalam menyediakan jaminan hidup

• Pada dekade berikutnya, Selandia Baru mengalami perubahan ekonomi dan sosial yang sangat kontras dibandingkan sebelumnya. Selandia Baru mengalami pembengkakan utang, dari 21% di tahun 1975 hingga mencapai 57,2% dari total GDP di tahun 1987

Page 5: Isu Akrual Internasional

SELANDIA BARU

• Krisis tersebut menjadi awal dari munculnya tekanan terhadap pemerintah untuk melakukan reformasi keuangan pada sektor publik, salah satunya melalui kebijakan untuk mengimplementasikan akuntansi akrual secara penuh

• Reformasi ini ditandai dengan dituangkannya dalam Public Finance Act yang diundangkan pada tanggal 1 Juli 1989

• Tantangan Selandia Baru dalam penerapan akuntansi akrual:• Belum ada negara lain sebagai rujukan karena merupakan negara pertama

yang menerapkan akuntansi akrual• Biaya implementasi yang cukup besar

• Pemerintah Selandia Baru juga memiliki sebuah badan akuntansi profesional yang terdiri dari akuntan praktisi, akuntan korporat dan akuntan sektor public, yaitu The Institute of Chartered Accountans of New Zealand (kemudian menjadi The New Zealand Society of Accountans) yang mendukung proses reformasi.

Page 6: Isu Akrual Internasional

SELANDIA BARU

• Public Finance Act menetapkan waktu kepada departemen-departemen selama dua tahun untuk mengembangkan sendiri sistem akuntansi akrual, namun dalam waktu hanya 18 bulan secara keseluruhan departemen telah siap dengan sistemnya.

• Dalam pengembangan sistem akuntansi yang baru tidak disediakan dana khusus. Dana tersedia dari adanya surplus akibat efisiensi.

• Keputusan untuk mengadopsi akuntansi akrual oleh Pemerintah Selandia Baru dilatarbelakangi pandangan bahwa sistem akrual mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif dibanding akuntansi berbasis kas, sehingga mendukung komitmen Pemerintah untuk menyediakan laporan keuangan yang komprehensif dan transparan kepada masyarakat.

Page 7: Isu Akrual Internasional

SELANDIA BARU

Penilaian Aset• Di awal implementasi, banyak aset yang tidak tersedia informasi atas harga

perolehan historisnya, yang selanjutnya diatasi dengan menggunakan pendekatan Net Realizable Value untuk penilaian aset. Dalam beberapa kasus, pendekatan Net Realizable Value tidak dapat digunakan, seperti pada aset infrastruktur dan heritage, sehingga digunakan konsep depreciated replacement cost

Kriteria Pengakuan Pajak• Titik pengakuan pendapatan pajak dari perspektif ekonomi umumnya

adalah pada waktu munculnya kewajiban dari para pembayar pajak (misalnya, ketika pendapatan yang dapat dikenakan pajak diperoleh atau ketika konsumsi yang dapat dikenakan pajak dinikmati oleh para pembayar pajak). Akan tetapi, informasi andal yang memadai seringkali tidak tersedia secara tepat waktu. Oleh karena itu, kadangkala diperlukan kompromi atas waktu pengakuan di kemudian hari ketika informasi andal telah tersedia.

ISU TERKAIT PERUMUSAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Page 8: Isu Akrual Internasional

SELANDIA BARU

Pengakuan Bantuan atau Subsidi• untuk pengakuan beban bantuan dan subsidi, pendekatan yang

diambil adalah apabila pembayaran bantuan dan subsidi itu masih bersifat discretionary sampai pembayaran dilakukan, maka beban akan diakui ketika pembayaran dilakukan. Alternatif lainnya yaitu beban akan diakui ketika kriteria tertentu telah dipenuhi dan pemberitahuan telah disampaikan kepada pemerintah

ISU TERKAIT PERUMUSAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Page 9: Isu Akrual Internasional

SELANDIA BARU

• Laporan keuangan Selandia Baru disusun berdasarkan Public Finance Act 1989 dan New Zealand Generally Accepted Accounting Practice (NZ GAAP).

• Periode pelaporan untuk laporan keuangan pemerintah Selandia Baru dalam satu tahun anggaran dimulai dari 1 Juli sampai 30 Juni.

• Tahun 1994, sistem akrual semakin diperluas sehingga menjadi sistem utama baik sistem penganggaran di parlemen dan juga untuk pelaporan keuangan, dan digunakan sebagai tolok ukur kinerja entitas pemerintah seperti pada perusahaan.

• Selandia Baru mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) sebagai standar akuntansi pemerintahnya pada tahun 2002 menjadi NZ IFRS.

• Pada tahun 2009, Selandia Baru semakin menyadari bahwa laporan keuangan berdasarkan IFRS kurang sesuai karena berorientasi pada laba sehingga kurang tepat untuk diterapkan pada sektor publik.

• Pilihan yang sedang dikaji adalah menerapkan akuntansi sektor aktual berdasarkan standard International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

Page 10: Isu Akrual Internasional

AUSTRALIA

• Australia merupakan negara Persemakmuran Inggris, sehingga pengaruh Inggris terlihat pada struktur akuntansi Australia. Oleh karena itu, praktik akuntansi Australia lebih berfokus pada informasi yang diperlukan oleh investor dibandingkan dengan informasi untuk keperluan pajak.

• Akuntansi akrual untuk setiap departemen mulai diimplementasikan di Australia sejak tahun 1995. Laporan konsolidasian akrual diterapkan sejak tahun 1997, dan penganggaran akrual dilaksanakan sejak tahun 2000.

• Seperti halnya dengan Selandia Baru, adopsi akuntansi akrual di Australia untuk sektor publik terjadi selama periode reformasi. Pada awal 1990-an muncul tekanan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja pemerintah. Reformasi komprehensif pada akhirnya dengan yang melaksanakan dua inisiatif yaitu Financial Management Improvement dan Management and Budgeting.

Page 11: Isu Akrual Internasional

AUSTRALIA

• Sebelum tahun 1989, Australia menggunakan basis kas untuk pelaporan akuntansi sektor pemerintah.

• Dalam periode tahun 1989 s.d. 1992, mulai diterapkan sistem modifikasi kas

• Pada tahun 1991, The Australian Securities & Invesment Commission dibentuk untuk membantu peraturan dan menyelenggarakan hukum perusahaan untuk melindungi konsumen, investor dan kreditor. Standar akuntansi dibuat oleh Australian Accounting Standards Board (AASB).

• Periode transisi menuju implementasi akrual penuh terjadi pada tahun 1992 s.d. 1994.

• Pada tahun 1992, Menteri Keuangan mengumumkan agar tiap departemen melakukan pelaporan keuangan dengan basis akuntansi akrual penuh pada tahun yang berakhir pada 30 Juni 1995

Page 12: Isu Akrual Internasional

AUSTRALIA

• Pada tahun 1993, Menteri Keuangan mengeluarkan pedoman baru untuk laporan berbasis akrual, yang diterapkan secara progresif mulai tahun tersebut. Tiga laporan keuangan yang dipersyaratkan adalah Laporan Penerimaan dan Pembayaran (Kas), Laporan Aset dan Kewajiban Tertentu (Akrual), Laporan Apropriasi (Diterima dan Digunakan) dan Catatan Penjelas.

• Beberapa permasalahan yang muncul adalah:• Aset terdaftar tidak lengkap dan tidak up-to-date;• Metode penilaian untuk aset;• Memperoleh informasi akrual dari sistem informasi keuangan

berbasis kas;• Pegawai yang tidak familiar dengan persyaratan laporan keuangan;• Kekurangan dalam akuntansi atau sistem informasi managemen

keuangan.

Page 13: Isu Akrual Internasional

AUSTRALIA

• Implementasi akuntansi akrual penuh ditetapkan untuk periode yang berakhir 30 Juni 1995. Sepuluh agency menjadi pilot project untuk menyiapkan laporan berbasis akrual untuk tahun 1992 hingga 1993. Sepuluh agency berikutnya pindah ke format akrual untuk 1993-1994, dan sisanya melaporkan untuk pertama kalinya di 1994 dan 1995. Laporan akrual agency dimasukkan dalam laporan tahunan mereka dan diaudit.

• Pada tahun 1995, disusun Laporan Akrual Konsolidasi Percobaan oleh Department of Finance and Deregulation (DOFAD). Selanjutnya, pada tahun 1996 dan 1997, Laporan Akrual Konsolidasi dipublikasikan dan diaudit. Pada Tahun 1998 s.d. 1999, dilakukan audit penuh atas Laporan Akrual Konsolidasi.

Page 14: Isu Akrual Internasional

AUSTRALIA

• DOFAD mensyaratkan agency untuk menggunakan akuntansi akrual penuh untuk laporan tahun 1995. Dalam penerapan akuntansi akrual tersebut, agency dibantu dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:• Australian Accounting Standard (AAS) 29 "Financial Reporting by

Government Departments".• Guidelines for Accrual Based Statements yang dikeluarkan oleh DOFAD

pada tahun 1993.• A Guide to the Use of Accrual Accounting and Reporting by agencies yang

diterbitkan pada tahun 1994 mencakup konsep dasar akuntansi dan pelaporan keuangan, bagaimana informasi keuangan dapat menjadi relevan dalam pengambilan keputusan, perbedaan laporan dengan sektor privat, dan interpretasi laporan keuangan.

Page 15: Isu Akrual Internasional

AUSTRALIA

Proses implementasi akuntansi berbasis akrual di Australia membutuhkan waktu yang cukup lama. Beberapa isu atau persoalan yang teridentifikasi selama proses implementasi antara lain terkait:

1. Pengakuan aset dan kewajiban• Pada dasarnya aset dan kewajiban dicatat sesuai dengan harga

perolehan. Akan tetapi, ditemui beberapa permasalahan dalam pengimplementasiannya, antara lain aset sejenis dapat memiliki nilai yang berbeda, apabila tanggal pembeliannya berbeda dan nilai aset dan kewajiban dapat mengalami kenaikan dan penurunan di pasar seperti hutang dan bangunan. Metode penilaian yang dapat digunakan adalah metode current valuation, tetapi tetap saja ditemui beberapa masalah atas metode ini terutama untuk aset seperti warisan budaya, pertahanan dan infrastuktur.

ISU TERKAIT PERUMUSAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Page 16: Isu Akrual Internasional

AUSTRALIA

a. Heritage AssetsPemerintah Australia dalam pengakuan heritage assets ini dengan menerapkan hal-hal berikut :• Perlu dilakukan pengelolaan terhadap heritage assets sehingga

tidak jatuh nilainya.• Tidak semua heritage assets akan memenuhi definisi akuntansi aset

walaupun walaupun mempunyai nilai. • Apabila suatu heritage assets tak tergantikan dan tidak memiliki

harga pasar, maka tidak mungkin nilainya dapat diukur secara andal dan dicatat sebagai aset.

• Heritage assets dinilai pada nilai wajar, yaitu dimana harga pasar tidak dapat digunakan, metode penilaian lain digunakan seperti pendekatan pendapatan atau nilai pengganti yang didepresiasi.

ISU TERKAIT PERUMUSAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Page 17: Isu Akrual Internasional

AUSTRALIA

b. Aset MiliterAustralia menggunakan metode kapitalisasi untuk akuntansi aset militer setelah sebelumnya memperlakukannya sebagai biaya. Aset militer seperti rumah sakit dasar, sekolah militer dan perguruan tinggi dikapitalisasi. Namun demikian, masih ada masalah yang belum terselesaikan :• Sulit untuk mengkapitalisasi penelitian, terutama jika bersifat in-house• Sulit untuk menilai kelebihan aset yang dihentikan, penggunaan eksklusif militer atas

spektrum untuk komunikasi dan penggunaan wilayah udara eksklusif.

ISU TERKAIT PERUMUSAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

c. Aset InfrastrukturPermasalahan yang terjadi seputar pengakuan dan penilaian aset infrastruktur adalah: • Aset infrastruktur memiliki masa manfaat yang panjang, sehingga sulit menentukan

penyusutannya.• Beberapa negara tidak melakukan depresiasi aset infrastruktur dengan asumsi bahwa

pengeluaran pemeliharaan dapat mempertahankan nilai aset.• Pemerintah Australia menilai aset infrastruktur pada nilai wajar sebagai contoh bila

harga pasar di mana tidak dapat digunakan, metode penilaian lain seperti pendapatan atau pendekatan biaya pengganti terdepresiasi akan digunakan

Page 18: Isu Akrual Internasional

AUSTRALIA

d. Komitmen Sosial PemerintahKomitmen sosial dari pemerintah meliputi asuransi sosial, kesehatan dan program pendidikan.Komitmen sosial ini dalam aspek tertentu berbeda dengan pensiun untuk pegawai pemerintah yang merupakan kewajiban pemerintah sehingga harus dicatat. Berbeda dengan komitmen sosial yang umumnya tidak dicatat sebagai kewajiban karena jika tunjangan sosial tersebut jumlahnya dikurangi sekalipun, tidak dapat berakibat pada tuntutan di Pengadilan terhadap pemerintah.Perlakuan pemerintah Australia pada komitmen sosial adalah: • Kewajiban manfaat karyawan, seperti untuk gaji atau pensiun yang belum

dibayar, akan diakui sebelum pelayanan disediakan oleh karyawan atau waktu kewajiban yang ditentukan dalam kesepakatan pekerjaan tersebut.

• Sesuai dengan AASB 119 Employee Benefits, kewajiban upah dicatat sebesar nilai yang tidak didiskontokan dan penentuan aktuaria untuk pensiun dan hak lainnya.

ISU TERKAIT PERUMUSAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Page 19: Isu Akrual Internasional

AUSTRALIA

2. Perubahan Budaya• Perubahan budaya diperlukan untuk menerima akuntansi akrual

dan reformasi terkait yang bertujuan meningkatkan pengambilan keputusan pemerintah. Perubahan budaya yang diterapkan di pemerintah dalam rangka penerapan akuntansi akrual adalah dengan melakukan pembagian tanggung jawab, peningkatan akuntabilitas eksternal dan informasi akrual yang lebih komprehensif untuk pengambilan keputusan dan reformasi terkait.

ISU TERKAIT PERUMUSAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Page 20: Isu Akrual Internasional

AUSTRALIA

3. Keahlian DOFAD dan lembaga lainnya kurang memiliki keterampilan akuntansi yang memadai sehingga DOFAD melakukan kemitraan jangka panjang dengan pihak swasta, di mana kemitraan ini memberikan on-the-job training untuk staf dan pelatihan internal tambahan untuk membangun kapasitas dalam DOFAD. DOFAD juga memiliki program pascasarjana sangat diakui hingga menarik lulusan yang terampil dan mengurangi ketergantungan pada kontraktor. DOFAD memberikan pelatihan dalam rangka memberikan dukungan pengenalan terhadap pelaporan akrual penuh

ISU TERKAIT PERUMUSAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Page 21: Isu Akrual Internasional

AUSTRALIA

Pada setiap periode, pemerintah Australia menyusun laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akuntansi yang merujuk pada IPSAS tersebut meliputi unsur-unsur berikut:• Statement of Comprehensive Income (Australian Government Operating Statement)• Australian Government Balance Sheet• Australian Government Statement of Changes In Equity• Australian Government Cash Flow Statement• Notes to The Financial Statements

Dalam laporan konsolidasi tersebut, juga terdapat keterangan mengenai:• Schedule of Commitments• Schedule of Contingencies• Schedule of Asset Additions• Schedule of Administered Items

Page 22: Isu Akrual Internasional

AUSTRALIA

Beberapa keuntungan yang diperoleh dari penerapan basis akrual yaitu:• Pemerintahan menjadi lebih akuntabel dan transparan, khususnya dalam

penggunaan sumber daya dan kebijakan pemerintah.• Penerapan basis akrual juga memberikan kemudahan dalam melakukan

komparasi laporan keuangan antar negara. Saat ini, Australia menjadi salah satu negara yang digunakan sebagai acuan oleh banyak negara dalam implementasi basis akrual baik dalam akuntansi maupun penganggaran.

• Adanya peningkatan alokasi sumber daya• Peningkatan kualitas kebijakan• Kontrol yang lebih baik terhadap sumber daya• Identifikasi yang lebih baik terhadap kewajiban yang dimiliki• Adanya peluang untuk melakukan komparasi antara sektor swasta dan

publik• Peningkatan kualitas manajemen kas dan aset.

Page 23: Isu Akrual Internasional

AUSTRALIA

Penerapan basis akrual di Australia juga mengandung beberapa kelemahan, antara lain:• Dibutuhkan waktu lama dan bertahap dalam implementasinya.• Penganggaran berbasis akrual dipercaya menimbulkan risiko fiskal yang tinggi,

di mana keputusan politik untuk mengeluarkan uang harus dikaitkan dengan timing pengeluaran anggaran, di mana permasalahan ini dapat diatasi oleh cash based budgeting;

• Resistensi dalam mengadopsi basis akrual karena kompleksitas dari sistem akrual.

Page 24: Isu Akrual Internasional

INDONESIA

• Potensi permasalahan yang mungkin dihadapi Indonesia terkait dengan penerapan basis akrual, mungkin tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi oleh Selandia Baru, misalnya terkait waktu dan biaya implementasi, sumber daya manusia dan pengembangan sistem informasi.

• Isu-isu lain terkait basis akrual itu sendiri yang pada dasarnya merupakan basis yang dikembangkan pada sektor swasta yang berorientasi pada keuntungan, sehingga beberapa prinsip di dalamnya mungkin tidaklah tepat jika harus diimplementasikan pada sektor publik.

• Hal yang membedakan Indonesia dari Selandia Baru dan Australia terkait penerapan basis akrual yaitu pada kedua negara tersebut basis akrual diterapkan tidak hanya pada pelaporan keuangan tetapi juga pada sistem penganggarannya.

Page 25: Isu Akrual Internasional

INDONESIA

• Penganggaran berbasis akrual memiliki cakupan yang lebih luas jika dibandingkan dengan akuntansi akrual, di mana akuntansi akrual terkonsentrasi pada pencatatan dan pelaporan pasca transaksi sedangkan penganggaran akrual, mencakup perencanaan anggaran yang berbasis akrual.

• Penganggaran akrual menggabungkan penganggaran basis kas dengan transaksi non kas. Sebagai contoh, anggaran akrual mencakup anggaran biaya dari item non kas seperti depresiasi, sehingga dapat menyediakan infomasi mengenai implikasi pemanfaatan sumber daya.

• Di Indonesia sendiri, peraturan yang telah ada baru sebatas mengatur mengenai akuntansi akrual dan itu pun belum diimplementasikan secara penuh. Ke depannya, implementasi akuntansi akrual secara mungkin saja dapat menjadi pembuka jalan bagi pelaksanaan anggaran berbasis akrual.

Page 26: Isu Akrual Internasional

INDONESIA

• Bambang Widjajarso berpendapat bahwa penerapan basis akrual tidak harus diikuti dengan penerapan anggaran berbasis akrual. Alasan utamanya adalah bahwa anggaran berbasis akrual sangat sulit dimengerti oleh para politisi yang fungsinya menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah dan juga stakeholders lainnya.

• Dalam administrasinya, anggaran semacam itu akan sulit diterapkan jika kementerian teknis yang berfungsi sebagai Chief Operating Officers tidak diberikan kewenangan yang mandiri untuk melaksanakan anggarannya dan tidak terdesentralisasinya pelaksanaan administrasi anggaran, karena dokumen anggaran masih merupakan dokumen yang kaku untuk diikuti bahkan sampai ke unit input paling kecil.

• Oleh karena itu, terkait dengan apakah sinkronisasi antara pengganggaran dan pelaporan keuangan berbasis akrual dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, memang perlu dikaji lebih dalam lagi.

Page 27: Isu Akrual Internasional

SIMPULAN DAN SARAN

• Saat ini Indonesia masih berada dalam masa transisi menuju penggunaan sistem akrual secara penuh. Indonesia pada dasarnya memiliki keuntungan karena banyak negara yang telah lebih dahulu menerapkan basis akrual ini.

• Beberapa saran yang diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan penerapan akuntansi akrual: 1. Pengembangan sistem teknologi informasi yang mendukung

implementasi sistem akuntansi berbasis akrual. 2. Dukungan dan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat dalam

pengimplementasian akuntansi berbasis akrual. 3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang keuangan

pemerintah. 4. Melakukan kajian terhadap penggunaan basis akrual tidak hanya pada

pelaporan keuangan saja tetapi juga pada penganggarannya. 5. Pengawasan terhadap sistem yang nantinya akan berjalan, sehingga

kekurangan yang muncul dapat segera teridentifikasi dan diperbaiki.

Page 28: Isu Akrual Internasional

TERIMA KASIH

Page 29: Isu Akrual Internasional

Tanya Jawab dan Tanggapan

Kelompok 2:- Tentang sukses akrual di NZ, dimana strategi pengimplementasi

akrualnya apa cocok diterapkan di IndonesiaKelompok 3:- Tentang kesulitan pengukuran aset heritage. Apa solusi untuk

mengatasi masalah tersebut- Sistem penganggaran Indonesia antara basis kas, dengan basis kinerjaKelompok 4:- Apa di Indonesia penerapan akrual lebih efektif (LAKIP) /bisa

berhasil diterapkan di IndonesiaKelompok 5:- Keyakinan sistem akrual berhasil di Indonesia. Jika melihat di NZ,

mendapat dukungan politik dengan kondisi politisi di IndonesiaKelompok 6:- Mengenai komitmen sosial seperti di Australia. Kesulitan implementasi

akrual dengan segala keterbatasan infrastruktur IT di daerah

Page 30: Isu Akrual Internasional

Pertanyaan Individu

• Febrianto : Menambahkan mengenai sistem semacam kotak pengaduan/saran masyarakat melalui aplikasi yang kemudian di teruskan ke instansi terkait (oleh UKP4)site: www.lapor.ukp.go.id sms: 1708

• Dhani : Acuran penerapan akrual di Indonesia itu sebenarnya dari negara mana

• Ayub : Perbedaan penganggaran kas dengan penganggaran akrual

• : Contoh real pengakuan pendapatan pajak secara akrual