Isu-isu Kritis Pembahasan tentang Desa

Apa yang dimaksud Desa• Desa berasal dari bahasa Sansekerta yakni desi, dusun yang berarti tempat tinggal, negeri asal

atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas

• Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1993 : 200) disebutkan desa adalah (1) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun ; (2) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota); (3) tempat, tanah daerah .

• Dari dua pengertian diatas dapat melihat tiga unsur desa yakni kesatuan , letak sebagai lawan kota juga daerah atau wilayah.

• Desa juga bisa didefinisikan sebagai satu daerah hukum yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan sosial yang hidup serta tinggal menetap di suatu daerah tertentu dengan adat istiadat yang dijadikan landasan hukum dan mempunyai pemimpin formal yaitu kepala desa ( Siagian, 1983 ).

• Desa bisa diartikan tempat dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 orang (pandangan statistik), desa juga bisa diartikan sebagai daerah dengan derajat intensitas pergaulan tinggi (pandangan psikologis), dan desa merupakan daerah dimana pusat perhatian / kepentingan adalah pertanian (pandangan ekonomi)

• Dari pengertian ini kita bisa melihat beberapa hal tentang desa yaitu adanya kehidupan bersama ada wilayah, ada pemerintahan juga memiliki budaya yang khas dengan basis utama ekonomi dan pertanian .

• Desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal itu menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal.

• Kalau sebagai unit pemerintahan kenapa tidak dikelola secara modern, atau kenapa seperti organisasi masyarakat? Kalau sebagai kesatuan masyarakat, kenapa dia menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan?

• Bagaimana format otonomi desa yang lebih baik? Apakah desa akan ditempatkan sebagai unit pemerintahan paling bawah dan otonom (desa otonom), atau sebagai kesatuan masyarakat yang hanya mempunyai otonomi asli, atau tetap berbentuk campuran (pemerintahan dan komunitas) seperti selama ini?

Azas Pengaturan Desa• Ada tiga azas untuk mengatur desa: rekognisi

(pengakuan dan penghormatan); desentralisasi (penyerahan kewenangan) dan delegasi (tugas pembantuan).

• Rekognisi berarti mengakui bentuk, hak dan kewenangan asal usul (otonomi asli).

• Desentralisasi berarti membentuk desa otonom dan menyerahkan kewenangan kepada desa otonom, seperti halnya daerah otonom.

• Delegasi berarti membentuk desa sebagai unit administratif seperti kelurahan.

Pandangan Kedudukan DesaKedudukan & Tipe

Azas Gambaran

Desa adat Rekognisi (pengakuan dan penghormatan)

Desa hanya sebagai kesatuan masyarakat (self governing community); Otonomi asli atau otonomi bawaan, desa tidak menjalankan tugas administrasi dari negara, desa memperoleh bantuan dari negara.

Desa Otonom Desentralisasi Desa sebagai unit pemerintahan lokal yang otonom (Local self government) seperti daerah, desa memperoleh ADD dari APBN.

Desa Administratif

Delegasi (tugas pembantuan)

Desa sebagai unit administratif atau kepanjangan tangan negara (local self government).

Kewenangan Desa• Apa saja yang menjadi kewenangan desa? • Bagaimana menempatkan kedudukan desa sangat berkaitan

dengan isu Kewenangan. Ada beberapa model distribusi kewenangan berdasarkan kedudukan desa:1. Apabila desa diberi kedudukan sebagai komunitas yang mengatur

dirinya sendiri berdasarkan asal usul dan hak-hak tradisionalnya maka kewenangan yang dimiliki oleh desa adalah kewenangan asli berdasarkan asas RekognisiRekognisi

2. Apabila desa ditempatkan sebagai daerah otonom tingkat III maka kewenangan desa adalah kewenangan yang “diserahkan” dari pemerintah, sesuai dengan asas DesentralisasiDesentralisasi

3. Apabila desa ditempatkan sebagai unit pemerintahan maka kewenangan desa adalah kewenangan yang “didelegasikan” oleh pemerintahan atasannya sesuai asas dekonsentrasi atau tugas dekonsentrasi atau tugas pembantuanpembantuan.

• Hal ini akan terkait dengan Posisi “politik” desa dan perjalan sejarah tentang otonomi desa (Pertemuan ke 3 akan membahas materi ini )

• Tugas anda adalah memperbandingkan bagaimana posisi desa Berdasarkan UU No. 5/1979; UU No. 22/1999; UU No. 32/2004

Keragaman Desa• Apa makna dan bentuk keragaman desa? • Kalau beragam, seperti apa tipologinya ? • Apakah karakteristik desa yang beragam juga membutuhkan aturan desa yang

beragam pula seperti di masa kolonial Belanda atau cukup satu undang-undang yang mencakup semuanya? Dalam Indlandsche Gemeente Ordonanntie (IGO) Stbl. 1906 No. 83, salah satu aturan hukum pada masa kolonial, memberikan ruang demokrasi yang luas bagi desa untuk menjalankan pemerintahan sendiri (self governing community) dalam bentuk pengakuan hak-hak kultural desa, sistem pemilihan Kepala Desa, desentralisasi pemerintahan pada level desa, parlemen desa dan sebagainya.

• Bagaimana membuat standar nasional di tengah keragaman? Apa yang sebaiknya dibuat standar nasional?

• Hal ini akan terkait dengan pemahaman menempatkan Desa sebagai Pemerintahan desa atau Desa Adat

• Ada dua variabel penting yang harus diperhatikan. – Pertama, pengaruh adat terhadap pemerintahan

desa yang modern. Sebut saja ini variabel tradisionalisme.

– Kedua, pengalaman dan kapasitas desa beradaptasi dengan nilai-nilai dan perangkat modern dalam pemerintahan desa. Sebut saja ini variabel modernisme.

• Antara tradisionalisme dan modernisme terus-menerus bertarung sehingga akan berpengaruh terhadap model dan posisi pemerintahan desa.

• Jika di suatu daerah tradisionalisme lebih kuat ketimbang modernisme, maka desa-desa yang bersangkutan lebih tepat dikembalikan menjadi organisasi komunitas lokal (self governing community) yang tidak lagi mengurus pembangunan dan administrasi pemerintahan modern.

• Sebaliknya jika di suatu daerah pengaruh modernisme lebih kuat ketimbang tradisionalisme, maka desa-desa yang bersangkutan lebih baik diproyeksikan menjadi desa otonom (local state government). Sedangkan jika pengaruh tradisionalisme dan modernisme sama-sama kuat, keduanya bisa dikompromikan atau diintegrasikan menuju desa otonom (local self government).

• Lebih detilnya hal ini akan dibahas dalam pertemuan ke 2 tentang desa dan desa-desa adat

• Tugas anda petakan Tipologi desa di Indonesia dimana misalnya :– Tipe Ada adat, tetapi tidak ada desa. – Tipe tidak ada adat, tetapi ada desa – Tipe Integrasi antaradesa dan adat. – Tipe Dualisme/Konflik antara adat dengan desa – Tipe Tidak ada desa tidak ada adat

• Kemudian deskripsikan bentuk praktiknya

Tata Pemerintahan Desa

• Bagaimana susunan pemerintahan desa?1. Mengakui dan menghormati susunan pemerintahan asli

yang di setiap desa beragam yang diatur azas-azas tata kelola pemerintahannya saja

2. Menetapkan format baku susunan pemerintahan desa seluruh Indonesia. Seperti model UU 32/2004: Kepala desa dan perangkat desa (pemerintah desa); Badan permusyawaratan Desa (BPD).

3. Memberi kesmepatan pada desa untuk memilih susunan pemerintahan sesuai dengan konteks lokalnya:

Tata Pemerintahan Desa

• Pengaturan tentang kepala desa atau dengan nama lain :

1. Apakah kepala desa dipilih, diangkat atau diserahkan pada mekanisme lokal?

2. Masa jabatan kepala desa; 6 tahun seperti UU 32/2004 atau 5 tahun atau disesuaikan dengan mekanisme lokal?

3. Pertanggungjawaban kepala desa; ke Bupati; BPD atau diserahkan ke mekanisme lokal?

4. Kedudukan keuangan kepala desa?5. Larangan bagi Kepala Desa: terutama keterlibatan di

Partai Politik?

Tata Pemerintahan Desa

• Pengaturan tentang Perangkat Desa :1. Susunan organisasi pemerintah desa?2. Proses rekruitmen perangkat desa : dipilih,

diangkat atau diserahkan mekanisme lokal? 3. Posisi Sekretaris Desa yang diisi oleh PNS?4. Masa Jabatan Perangkat desa?5. Keuangan perangkat desa?

Tata Pemerintahan Desa

• Dari Sisi Lembaga perwakilan masyarakat desa :1. Bagaimana Susunan dan kedudukan lembaga perwakilan

masyarakat desa; mengikuti susunan asli (revitalisasi fungsi); membangun format baku ;atau diserahkan pada desa

2. Apa Tugas dan fungsi lembaga perwakilan rakyat desa; legislasi, budget dan kontrol atau diserahkan pada desa?

3. Proses rekruitmen anggota lembaga perwakilan; dipilih; diangkat atau diserahkan pada mekanisme lokal?

4. Pertanggungjawaban lembaga perwakilan rakyat5. Kedudukan keuangan lembaga perwakilan rakyat

• Lebih detilnya ini akan dibahas dipertemuan 4 dan 5 tentang Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Desa

• Tugas anda melakukan review undang-undang bagaimana organisasi dan manajemen pemerintahan desa ( Tata pemerintahan terkait susunan organisasi dan kelembagaan desa)

• Undang-undang yang di review UU No. 5/1979; UU No. 22/1999; UU No. 32/2004

Perencanaan dan Keuangan

• Dari sisi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa

1. Sejauhmana desa diberikan kewenangan membuat perencanaan pembangunan sendiri? Dan bagaimana proses perencanaan dilakukan?

2. Sejauhmana perencanaan pembangunan desa terintegrasi dengan proses penganggaran?

3. Bagaimana menjamin partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran?

4. Sejauhmana membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran?

Perencanaan dan Keuangan DesaDari sisi input keuangan dan pembangunan desa1. Sejauhmana desa diberikan kewenangan untuk memanfaatkan dan

mengelola sumberdaya ekonomi di wilayahnya2. Bagaimana posisi Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan

keuangan desa3. Bagaimana tata hubungan keuangan desa dengan pemerintah? Kalau

mengikuti model kedudukan desa maka pola transfer keuangan dari pemerintah kepada desa juga berbeda-beda. a) Desa kesatuan masyarakat (pemerintahan komunitas)

memperoleh bantuan pemerintah terutama untuk mendukung pengembangan masyarakat.

b) Desa sebagai kesatuan desa otonom akan memperoleh dana alokasi desa secara nasional seperti halnya DAU yang diterima oleh provinsi dan kabupaten/kota, serta memperoleh dana bantuan yang menyertai penyerahan tugas-tugas pembantuan

c) Desa administratif memperoleh bantuan operasional, bantuan pembangunan dan bantuan dalam tugas pembantuan.

Perencanaan dan Keuangan

• Akses desa dalam pengembangan pembangunan wilayah

1. Bagaimana posisi dan Akses desa dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah (kabupaten)?

2. Bagaimana posisi dan akses desa dalam pengembangan wilayah perdesaan?

Perencanaan dan keuangan desa

• Kerjasama antar desa dan desa dengan pihak ketiga dalam pembangunan

1. Ruang lingkup dan prinsip dasar dalam kerjasama

2. Kelembagaan dan mekanisme kerjasama

• Lebih detilnya ini akan dibahas dalam pertemuan 7-12 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan APBDes

• Tugas anda mereview Bagaimana Perencanaan desa berdasarkan :UU No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan dalam Negeri No 66 tahun 2007

• Serta Bagaimana perencanaan keuangan desa berdasarkan : UU No 33 tahun 2004, PP no 58 tahun 2005, dan Permendagri No 37 tahun 2007