Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa

8/17/2019 Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa

1/52

0

RANCANGAN PROPOSAL PENELITIAN

ANALISIS DETERMINAN BUDGETARY SLACK DALAM PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

JOHAN SATRIAJAYA

I2F015018

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM

2016


2/52

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019 menyebutkan

bahwa pembangunan desa merupakan salahsatu prioritas dalam program

pemerintahan Jokowi-JK. Dalam program tersebut dinyatakan bahwa pemerintah

membangun Indonesia dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat dan tujuan pemerintah

tersebut sejalan tujuan UU No. 6/2014 tentang Desa, yaitu untuk

mengembangkan, melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju,

mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam

melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,

makmur, dan sejahtera. Implementasi UU No. 6/2014 memberikan berbagai

dampak bagi desa, antara lain terdistribusinya dana dari berbagai sumber ke desa

dalam jumlah yang besar untuk dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa.

Untuk menjamin pelaksanaan keuangan yang baik, pemerintah kemudian

menetapkan Permendagri No. 113/2014 merupakan regulasi turunan dari UU No.

6/2014 yang berfungsi sebagai regulasi pengendali.

Pengelolaan keuangan desa harus mampu dikendalikan, karena sebagian

besar biaya atau anggaran dalam desa merupakan discretionary cost. Keleluasaan

dalam mengelola anggaran tersebut mengindikasikan perlunya sebuah

pengendalian yang baik. Pengendalian diperlukan agar pengelolaan keuangan

khususnya penganggaran yang dilakukan akan menghasilkan rencana

penganggaran sektor publik yang efektif, efisien dan ekonomis (Mardiasmo,

2009). Maka untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien


3/52

2

dan ekonomis, diperlukan kesiapan dan pemahaman untuk bisa melaksanakan

perubahan regulasi tersebut. Dalam teori implementasi kebijakan disebutkan

bahwa keberhasilan implementasi kebijakan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Terkait dengan implementasi UU No. 6/2014, Kurnia (2015) menyebutkan bahwa

titik kritis pengelolaan keuangan desa, utamanya terdapat pada pemerintah desa

itu sendiri. Adanya keterbatasan dan kelemahan pemerintahan desa disebutkan

terletak pada sumberdaya aparatur desa yang ada saat ini. Hal tersebut akan

berdampak ketika adanya pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa kepada

perangkat desa untuk menyusun perencanaan anggaran desa.

Perencanaan dan pengendalian memiliki hubungan yang sangat erat,

karena perencanaan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar

dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, apalagi penganggaran dalam sektor

publik merupakan tahapan yang cukup rumit karena mengandung nuansa politik

yang sangat tinggi (Hansen dan Mowen, 2006). Demikian juga dalam konteks

desa, Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa juga merupakan sebuah hasil dari

komunikasi dan proses politik antara Pemerintah Desa dengan anggota BPD. UU

No. 6/2014 mensyaratkan adanyanya pelibatan dan partisipasi anggota BPD

bersama tim dari pemerintah desa dalam menyusun rancangan APBDesa.

Berdasarkan mandat atau penugasan dari Kepala Desa, Sekretaris Desa memimpintim penyusun yang beranggotakan perangkat teknis desa (kepala seksi) dan

anggota BPD. Participative budgeting approach dalam penyusunan APBDesa,

memungkinkan Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD melakukan

komunikasi intens serta mendorong tumbuhnya argumentasi serta kreativitas

masing-masing individu. Maka terkadang tujuan anggaran yang tersusun akan


4/52

3

tampak lebih merupakan tujuan para penyusun anggaran itu sendiri (secara

personal) daripada tujuan yang lebih umum (organisasi). Hal tersebut sesuai

dengan pendapat Hansen dan Mowen (2006) yang menyebutkan bahwa anggaran

partisipatif berpotensi menciptakan berbagai permasalahan, misalnya adanya

budgetary slack . Hansen dan Mowen (2006) mendefinisikan Budgetary slack

sebagai tindakan untuk membuat suatu kelonggaran dalam anggaran (sering

disebut sebagai “menutupi” anggaran). Budgetary slack terlihat saat penyusun

anggaran menargetkan pendapatan yang tidak sesuai dengan potensi sebenarnya

dan mengalokasikan belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan standar

sesungguhnya.

Indikasi adanya budgetary slack juga terjadi dalam proses penyusunan

APBDesa di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan data pada Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten Sumbawa tahun 2015,

jumlah dana transfer untuk masing-masing desa pada tahun 2014 (sebelum

implementasi UU No. 6/2014) pada kisaran 120jt s/d 280jt. Dengan dana

sejumlah tersebut, maka hanya sedikit kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh

desa. Hal itu disebabkan karena dana transfer tersebut termasuk juga untuk

belanja pegawai. Maka untuk “menutupi” banyaknya kebutuhan desa, tiap

pemerintah desa di Kabupaten Sumbawa berusaha meningkatkan danmengoptimalisasikan Pendapatan Asli Desa (PADesa)-nya masing-masing.

Jumlah PADesa yang dilaporkan oleh masing-masing desa dalam laporan

pertanggungjawaban Kepala Desa tahun 2014, jumlahnya berada pada angka 50jt

s/d 250jt. Setelah ditetapkan UU No. 6/2014 tentang Desa, dengan kewenangan

yang sangat besar bagi desa justru menunjukkan sebagian besar desa tidak


5/52

4

menargetkan PADesa (nol rupiah). Hal itu kontradiktif dengan laporan tentang

pertanggungjawaban Kepala Desa pada tahun-tahun sebelum implementasi UU

No. 6/2014. Pada sisi belanja juga terdapat fenomena yang cukup menarik.

Berdasarkan data pada BPM-PD Kabupaten Sumbawa (2015), untuk jenis belanja

kegiatan fisik misalnya, sebuah desa melaporkan bahwa untuk menyelesaikan

pembangunan satu unit deuker memerlukan biaya yang tidak lebih dari Rp. 2jt.

Namun setelah dikeluarkannya UU No. 6/2014 pada desa yang sama terdapat

peningkatan nilai belanja yang direncanakan untuk kegiatan yang sama yakni

anggaran diatas Rp. 5jt. Fenomena diatas merupakan gambaran bagaimana para

pengelola keuangan desa melakukan perencanaan anggaran sebelum dan setelah

implementasi UU No. 6/2014.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji hipotesis tentang

determinan budgetary slack. Berbagai variabel yang diposisikan sebagai pemberi

pengaruh maupun sebagai pemoderasi telah diuji pengaruhnya terhadap budgetary

slack oleh berbagai peneliti. Variabel tersebut antara lain: Budget Emphasis,

Budgetary Participation, Trust and Organisational Commitment on Job Related

Tension and Propensity (Buckland, 1999); Reputasi, Etika, Self Esteem, Asimetri

Informasi, Risiko (Nugrahani dan Sugiri, 2004); Effects of Procedural Justice

Perception, Budgetary Control Effectiveness and Ethical Work Climate (Özer danYılmaz, 2011); Asimmetrical Information, Budget Planning (Faria dan Silva,

2013); Anggaran partisipatif, Asimetri informasi, komitmen organisasi, budaya

organisasi, kapasitas individu (Dewi dan Yasa, 2013); Organization culture,

Participation budgetary (Ajibolade dan Akinniyi, 2013); penganggaran

partisipatif, asimetri informasi, self esteem, budget emphasis (Ardhani dan Putra,


6/52

5

2014); partisipasi anggaran, penekanan anggaran, komitmen organisasi, asimetri

informasi (Anggasta dan Murtini, 2014); Organisational factors, budget

participation, budget emphasis, information asymmetry and power distance

(Raudhiah, 2014); Budgeting system, Psychological Contracts (Gallani, et al.,

2015); Participatory budgeting system, budget Emphasies, Motivation (Karsam,

2015); dan penganggaran partisipatif, informasi asimetri, motivasi, dan budaya

organisasi (Supanto, 2015).

Berbagai penelitian diatas, menyatakan hasil dan kesimpulan yang

berbeda-beda. Perbedaan tersebut antara lain dinyatakan bahwa beberapa variabel

independen tersebut berpengaruh signifikan positif, berpengaruh signifikan

negatif dan bahkan ada yang menyatakan tidak berpengaruh (hasil penelitian

selengkapnya terlampir). Namun, dari berbagai kesimpulan penelitian-penelitian

diatas, Raudhiah (2014) secara tegas menyatakan bahwa dari berbagai pengujian

determinan budgetary slack yang sudah dilakukan (Lukka, 1988; Merchant, 1985,

Young, 1985; Dunk, 1995; Hopwood, 1972; Otley, 1978; Fisher, 2002b; dan

Lambert, 2001 dalam Raudhiah, 2014), disimpulkan tiga variabel yang konsisten

berpengaruh signifikan positif terhadap budgetary slack, yaitu: sistem anggaran

partisipatif, budget emphasis dan asimetri informasi. Selain itu, Özer dan Yılmaz

(2011) juga menguji bagaimana pengaruh regulasi terhadap budgetary slack .Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa regulasi berpengaruh signifikan negatif

pada kecenderungan manajer untuk menciptakan slack anggaran di organisasi

publik. Artinya semakin baik sebuah regulasi maka akan semakin kecil peluang

terbentuknya slack dalam penganggaran sektor publik.


7/52

6

UU No. 6/2014 sebagai sebuah bentuk regulasi, mengatur berbagai

perubahan aspek terkait pelaksanaan pemerintahan desa itu sendiri termasuk

masalah pengelolaan keuangan desa. Policy implementation theory akan

digunakan dalam penelitian ini terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah

terkait dengan desa tersebut. Berdasarkan Permendagri No. 113/2014 sebagai

regulasi teknis yang terkait pengelolaan keuangan, Kepala Desa akan

melimpahkan tugas untuk melaksanakan perencanakan penganggaran

(penyusunan APBDesa) kepada para perangkat desa bersama-sama dengan

anggota BPD. Sejalan dengan prinsip dari Agency theory, yang menyatakan

bahwa dalam konteks ini ada pihak yang memberikan mandat/kewenangan

( principal ) dan ada pihak yang menerima mandat/kewenangan (agent ). Hubungan

antara principal dan agent ini juga akan muncul informasi yang asimetri yang

disebabkan adanya perbedaan kualitas dan atau kuantitas informasi antara

principal dan agent . Perbedaan tersebut dapat menimbulkan perilaku oportunis

akibat kepentingannya masing-masing atau dapat juga disebutkan bahwa adanya

informasi yang asimetri ditimbulkan oleh konflik kepentingan antara agent dan

principal . Berdasarkan fenomena, teori serta penelitian empiris diatas, peneliti

mengajukan judul penelitian ”Analisis Determinan Budgetary Slack dalam

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan grand theory, riset empiris serta regulasi terkait dengan

fenomena diatas, maka peneliti ingin menguji kembali bagaimana pengaruh

determinan budgetary slack khususnya dalam penyusunan APBDesa. Penggunaan


8/52

7

beberapa variabel dalam penelitian ini, menjadi pilihan peneliti karena walaupun

telah dinyatakan dalam banyak penelitian bahwa sistem penganggaran partisipatif,

asimetri informasi dan budget emphasis selalu konsisten disimpulkan berpengaruh

signifikan positif terhadap budgetary slack , namun ditemukan juga kesimpulan

dari peneliti-peneliti lain menyatakan hasil yang berbeda (misalnya: signifikan

negatif dan atau tidak berpengaruh). Maka, peneliti ingin menguji kembali dalam

konteks keuangan desa dan menambahkan perubahan regulasi sebagai variabel

yang mempengaruhi sekaligus menjadi pemoderasi terhadap hubungan variabel-

variabel tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada

penelitian ini adalah :

1. Apakah sistem penganggaran partisipatif, asimetri informasi dan budget

emphasis berpengaruh terhadap budgetary slack ?

2. Apakah perubahan regulasi dapat memperlemah atau memperkuat hubungan

antara sistem penganggaran partisipatif, asimetri informasi dan budget

emphasis dengan budgetary slack ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1.

Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sistem penganggaran partisipatif, asimetri informasi dan budget emphasis terhadap budgetary

slack.

2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai bagaimana perubahan regulasi

memoderasi hubungan sistem penganggaran partisipatif, asimetri informasi

dan budget emphasis dengan budgetary slack .


9/52

8

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjustifikasi fenomena dengan teori-teori

yang dipergunakan. Penggunaan Agency Theory dan Policy Implementation

Theory dalam penelitian ini kami harapkan akan memberikan kontribusi terkait

aplikasi kedua teori tersebut khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan skala

desa. Sebagai sebuah entitas publik, Pemerintah Desa dalam menyusun anggaran

akan berlaku konsep dimana ada pemberi mandat dalam menyusun anggaran

kepada yang menerima mandat. Berdasarkan Permendagri No. 113/2014,

menyebutkan bahwa Kepala Desa menunjuk tim penyusun anggaran desa yang

diketua Sekretaris Desa, beranggotakan Perangkat Desa dan Anggota BPD. Dalam

agency theory akan bisa di tentukan siapa yang memberi mandat dan siapa

penerima mandat dan apakah dalam pemberian mandat dtersebut juga akan

menimbulkan informasi yang asimetri. Selain itu, penggunaan policy

implementation theory juga akan bisa dilakukan analisa apakah UU No. 6/2014

sebagai bentuk kebijakan pemerintah tersebut dapat terimplementasi dengan baik,

dapat diterima, dipahami serta dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dengan

penelitian ini juga diharapkan bahwa dari berbagai variabel yang disebutkan

mempengaruhi keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan akan ditemukan bukti empiris bahwa dalam implementasi UU No. 6/2014 memperkuat variabel-

variabel sebagaimana dikemukakan Van Horn dan Van Meter (1975); Grindle

(1980) dan Mazmanian dan Sabatier (1983).

Manfaat teoritis lainnya yang diharapkan peneliti adalah dapat

memperkuat hasil penelitian Raudhiah (2014) dan Özer dan Yılmaz (2011) bahwa


10/52

9

sistem penganggaran partisipatif, budget emphasis dan asimetri informasi, selalu

konsisten memberikan pengaruh signifikan positif budgetary slack dan menguji

kembali apakah regulasi dapat memoderasi hubungan determinan budgetary slack

tersebut.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi

stakeholder terkait dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain :

a. Pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa: sebagai masukan dan

kritikan, agar pemerintah desa dalam menyusun perencanaan dan

penganggaran keuangan desa, khususnya penentuan target pendapatan

dan pengalokasian rencana belanja dilakukan sesuai dengan potensi

dan kebutuhan yang realistis dan memiliki standar.

b. Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Sumbawa: sebagai masukan,

agar pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan APBDesa dapat lebih

selektif dan jeli agar berbagai rencana yang tidak rasional dapat

terdeteksi dan dilakukan perbaikan agar pengeloaan keuangan desa

lebih optimal.

1.4.3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi:

a. Pemerintah, agar melakukan penyesuaian terkait regulasi teknis terkait

pengelolaan keuangan desa untuk meminimalisir terjadinya budgetary

slack sehingga anggaran desa dapat dipertanggungjawabkan dan dana

publik yang dikelola oleh pemerintah desa tersebut akan dipergunakan


11/52

10

sesuai dengan peruntukan dan ketentuannya. Regulasi yang diharapkan

dapat dilakukan perubahan adalah Permendagri No. 113/2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, agar regulasi tersebut dapat disebutkan

lebih tegas tentang tata cara penentuan target pendapatan dan tata cara

pengalokasian rencana belanja sehingga budgetary slack tidak

terbentuk lagi dalam penyusunan APBDesa.

b. Pemerintah Propinsi NTB: sebagai masukan, agar dalam melakukan

pembinaan dan pengawasan tidak hanya pada tingkat pelaksanaan saja

atau pasca pelaksanaan tetapi juga pada tahap perencanaan dan

penyusunan anggaran desa.

c. Pemerintah Kabupaten Sumbawa: sebagai masukan, agar dapat

melakukan penyesuaian maupun penegasan terhadap berbagai regulasi

yang masih belum jelas melalui pembinaan dan sosialisasi yang

berkelanjutan. Regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

Sumbawa terkait dengan pengelolaan keuangan desa adalah Peraturan

Bupati Sumbawa No. 12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa, karena penjelasan yang masih normatif dalam regulasi

tersebut mengakibatkan multipersepsi pengelola keuangan desa di

Kabupaten Sumbawa.


12/52

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Telaah Riset Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh sistem

penganggaran partisipatif, budget emphasis, dan asymmetrical information

terhadap budgetary slack . Berbagai penelitian tersebut kemudian juga

memberikan hasil kesimpulan yang berbeda-beda pula (Lampiran II). Perbedaan

hasil penelitian tersebut, seperti ditunjukan penelitian Nugrahani dan Sugiri

(2004); Dewi dan Yasa (2013); Ajibolade dan Akinniyi (2013); Anggasta dan

Murtini (2014); Raudhiah (2014); dan Gallani, et al. (2015) yang menyatakan

bahwa sistem penganggaran partisipatif berpengaruh signifikan positif terhadap

budgetary slack. Sedangkan peneliti lain yang menyimpulkan bahwa pengaruhnya

signifikan negatif terhadap budgetary slack dinyatakan oleh Buckland (1999);

Ardanari dan Putra (2014); dan Supanto (2015). Hasil berbeda lainnya dinyatakan

Asak (2014) yang menyimpulkan bahwa sistem partisipasi anggaran tidak

berpengaruh pada budgetary slack . Variabel asimetri informasi dinyatakan

berpengaruh signifikan positif terhadap budgetary slack (Faria dan Silva, 2013;

Ardanari dan Putra, 2014; dan Raudhiah, 2014). Namun, dinyatakan juga

berpengaruh signifikan negatif (Anggasta dan Murtini, 2014). Hasil berbedalainnya dinyatakan oleh Asak (2014) yang menyimpulkan bahwa asimetri

informasi tidak berpengaruh terhadap budgetary slack . Hubungan antara budget

emphasis terhadap budgetary slack dinyatakan berpengaruh signifikan positif

(Anggasta dan Murtini, 2014; Raudhiah, 2014; dan Karsam, 2015). Sementara itu,

pengaruh yang signifikan negatif dinyatakan oleh Ardanari dan Putra (2014); dan


13/52

12

Buckland (1999). Namun Asak (2014), menyatakan bahwa budget emphasis tidak

berpengaruh terhadap budgetary slack .

Berbagai penggunaan variabel dalam penelitian yang sudah dilakukan,

hanya penganggaran partisipatif, asimetri informasi dan budget emphasis yang

selalu konsisiten disimpulkan berpengaruh signifikan positif (Raudhiah, 2014).

Terkait dengan regulasi sebagai variabel yang mempengaruhi budgetary slack ,

penelitian Özer dan Yılmaz (2011) menyimpulkan bahwa regulasi cukup efektif

dalam mengendalikan anggaran dan dinyatakan berpengaruh signifikan negatif


publik.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori keagenan (Agency theory )

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa prinsip utama teori ini

menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang

(pemilik/ principal ) dengan pihak yang menerima wewenang (manajer/agency).

Dalam agency theory, hubungan keagenan muncul ketika principal

“memperkerjakan” agent untuk memberikan suatu jasa dan kemudian

mendelegasikan wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agent tersebut.

Menurut teori ini, hubungan “baik” antara pemilik (pemberi mandat) dan manajer(yang diberi mandat) pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan

yang saling bertentangan. Hubungan antara principal dan agent dapat mengarah

pada kondisi ketidakseimbangan informasi (asymmetrical information) karena

agent berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang

organisasi dibandingkan dengan principal . Dengan asumsi bahwa agent sebagai


14/52

13

individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka

dengan asimetri informasi yang ada akan mendorong agent untuk

menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal .

Dalam kondisi tersebut, agent dapat mempengaruhi angka-angka maupun

data-data yang disajikan yang mengarah pada upaya untuk melakukan earning

management . Adanya informasi yang asimetri tersebut akan menyebabkan

kemungkinan munculnya konflik antara principal dan agent . Dalam Agency

theory, Jensen dan Meckling (1976) mendeskripsikan bahwa unit analisis dalam

teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara principal dan

agent , maka salahsatu fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak atau

kesepakatan kerja yang menjadi dasar hubungan antara principal dan agent .

Untuk memotivasi agent maka principal merancang suatu kontrak yang

mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan.

Kontrak yang efisien menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah menempatkan

agent dan principal memiliki informasi dalam jumlah dan kualitas yang sama

sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi (kesenjangan informasi) yang akan

dapat digunakan untuk keuntungan secara sepihak. Selain itu, kotrak yang efisien

akan memperhitungkan risiko yang dipikul agent sepadan dengan imbal jasa yang

diterimanya.Pada kenyataannya informasi yang simetris itu jarang/sulit terjadi, karena

manajer berada didalam organisasi sehingga manajer mempunyai lebih banyak

informasi, sedangkan principal jarang berinteraksi dengan organisasi sehingga

informasi yang diperoleh terbatas. Dengan demikian, membuka peluang agent

untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan melakukan tindakan yang


15/52

14

tidak semestinya (disfunctional behaviour), dimana tindakan ini dapat merugikan

principal . Implementasinya dalam kegiatan organisasi dapat disebabkan karena

pihak agent memiliki beberapa kelebihan dan keunggulan, antara lain adanya

informasi lebih tentang organisasi daripada pihak principal (keunggulan

informasi). Selain itu, adanya discretionary accounting, discretionary budgeting

system, juga dapat membuat agent berperilaku oportunis.

2.2.2. Teori Implementasi Kebijakan (Policy Implementation Theory)

Secara etimologis, implementasi dapat dimaksudkan sebagai sebuah

aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan

berbagai sarana (alat) tertentu untuk memperoleh hasil yang telah ditetapkan

seblumnya. Terkait dengan kebijakan publik, maka implementasi kebijakan publik

dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan

publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk

mencapai tujuan kebijakan. Anderson (2003) mengemukakan bahwa

implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang

dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara

perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan

mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan/ menafsirkan

alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkritatau mikro.

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Ewalt (2001), menyebutkan

beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: standar dan

sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen

pelaksana, disposisi implementor, kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi.

https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/


16/52

15

Pendapatan lain disampaikan oleh Grindle (1999), yang menyatakan bahwa

keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu:

isi kebijakan; dan lingkungan kebijakan. Sedangkan Mazmanian dan Sabatier

(1983) dalam Ewalt (2001), menyebutkan tiga variabel yang mempengaruhi

keberhasilan implementasi, yakni: karakteristik masalah; karakteristik kebijakan;

dan lingkungan kebijakan.

2.2.3. Konsep Budgetary Slack

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa penganggaran dalam tiap rencana

pendapatan dan belanja terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana

untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran

dimulai ketika perumusan rencana atau target perolehan pendapatan dan rencana

belanja dalam satuan moneter. Sehingga dalam sektor publik, mardiasmo (2009)

menyebutkan bahwa anggaran publik merupakan sebuah rencana finansial yang

menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran /

belanja); berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang (pendapatan)

untuk mendanai rencana pengeluaran/belanja tersebut.

Terkait dengan sistem penganggaran yang dipergunakan dalam sektor

publik, Hansen dan Mowen (2006) menyebutkan bahwa sistem penganggaran

partisipatif memiliki tiga potensi masalah, yaitu : (1) penetapan standar yangterlalu tinggi atau terlalu rendah; (2) membuat kelonggaran dalam anggaran

(sering disebut sebagai menutupi anggaran) atau lebih lazim disebut dengan istilah

budgetary slack ; dan (3) adanya partipasi semu ( pseudo-participation).

Berdasarkan potensi masalah tersebut, lebih lanjut disebutkan bahwa beberapa

manajer mungkin cenderung untuk mempersiapkan anggaran terlalu tinggi atau


17/52

16

terlalu ketat. Dalam sistem penganggaran partisipatif, juga akan menjadi

kesempatan bagi para manajer untuk membuat kelonggaran dalam anggaran.

Kelonggaran anggaran (budgetary slack ) atau menutup anggaran, muncul ketika

seorang manajer dengan sengaja memperkirakan pendapatan rendah dan atau

menaikan biaya. Pendekatan yang manapun akan meningkatkan kemungkinan

manajer akan mencapai anggaran dan tentunya akan menurunkan risiko yang akan

dihadapi manajer. Sehingga Hansen dan Mowen (2006) mengingatkan manajemen

puncak untuk berhati-hati dalam meninjau anggaran yang diajukan oleh manajer

tingkat bawah dan menyediakan masukan (data dan informasi pendukung) jika

dibutuhkan, dengan tujuan untuk menurunkan kemungkinan adanya kelonggaran

( slack ) dalam anggaran. Dengan sistem penganggaran partisipatif juga akan

membuat memunculkan upaya manajemen puncak menerapkan pengendalian total

atas proses penganggaran sehingga hanya mencari partisipasi palsu dari para

manajer tingkat bawah. Hal itu terjadi atau dilakukan ketika majemen level bawah

tidak mampu terlibat secara aktif memberikan partisipasi dalam penyusunan

penganggaran. Selanjutnya manajemen puncak hanya mendapatkan persetujuan

formal anggaran dari para manajer tingkat bawah, bukan untuk mencari input

sebenarnya. Akibatnya tidak satupun manfaat keperilakuan dari partisipasi dalam

penganggaran itu didapatkan.

2.2.4. Rerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis

2.2.4.1. Rerangka Konseptual

Penganggaran partisipatif selalu dikaitkan dengan adanya asimetri

informasi sehingga memunculkan konflik kepentingan antara agent dengan

principal . Penganggaran partisipatif juga merupakan beberapa hal yang


18/52

17

diamanatkan oleh UU No. 6/2014. Dalam regulasi tersebut, sesuai dengan konsep

Agency theory akan menempatkan Kepala Desa merupakan agent dan masyarakat

desa menjadi principal . Dalam struktur pemerintahan Desa, Kepala Desa

merupakan top manager dan perangkat desa merupakan manajer level bawah.

Sedangkan Anggota BPD, sebagai bagian penting dalam sistem pemerintahan

desa menjalankan fungsi lain yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi

penganggaran. Berdasarkan sistem rekrutmen anggota BPD tersebut, hubungan

antara masyarakat desa dengan anggota BPD juga dapat dilihat sebagai sebuah

hubungan antara principal dan agent dalam konteks teori keagenan, dimana

masyarakat desa memilih Anggota BPD secara langsung dan demokratis. dari

berbagai hal yang diatur dalam materi UU No. 6/2014 tersebut, tidak menjadi

jaminan bahwa segala yang diatur akan mampu dilaksanakan oleh implementor.

Masih diperlukan penetapan berbagai regulasi pendukung/turunan sehingga

pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat mengimplementasikan kebijakan

pemerintah tersebut sesuai dengan harapan dan tujuan sebenarnya. Keberhasilan

implementasi sebuah kebijakan tentunya akan dipengaruhi oleh berbagai faktor,

sebagaimana disebutkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975); Grindle (1980);

dan Mazmanian dan Sabatier (1983).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji hipotesis tentangdeterminan budgetary slack. Sistem penganggaran partisipatif dinyatakan

berpengaruh signifikan positif terhadap budgetary slack (Nugrahani dan Sugiri,

2004; Dewi dan Yasa, 2013; Ajibolade dan Akinniyi, 2013; Anggasta dan

Murtini, 2014; Raudhiah, 2014; dan Gallani, et al., 2015). Sementara itu,

Buckland (1999); Ardanari dan Putra (2014); dan Supanto (2015) menyimpulkan


19/52

18

bahwa sistem anggaran partisipatif berpengaruh signifikan negatif terhadap

budgetary slack. Hasil berbeda lainnya dinyatakan Asak (2014) yang

menyimpulkan bahwa sistem partisipasi anggaran tidak berpengaruh pada

budgetary slack .

Asimetri informasi dinyatakan berpengaruh signifikan positif terhadap

budgetary slack (Faria dan Silva, 2013; Ardanari dan Putra, 2014; dan Raudhiah,

2014). Sedangkan Anggasta dan Murtini (2014), menyatakan bahwa asimetri

informasi berpengaruh signifikan negatif. Hasil berbeda lainnya dinyatakan oleh

Asak (2014) yang menyimpulkan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh

terhadap budgetary slack . Hubungan antara budget emphasis terhadap budgetary

slack dinyatakan berpengaruh signifikan positif (Buckland, 1999; Anggasta dan

Murtini, 2014); Raudhiah, 2014; dan Karsam, 2015). Sementara itu, pengaruh

yang signifikan negatif dinyatakan oleh Ardanari dan Putra (2014). Sedangkan

Asak (2014) menyatakan bahwa budget emphasis tidak berpengaruh terhadap

budgetary slack .

Penelitian Özer dan Yılmaz (2011) menyimpulkan bahwa regulasi cukup

efektif dalam mengendalikan anggaran dan memiliki pengaruh signifikan negatif


publik. Pengendalian anggaran dan iklim kerja yang etis tersebut mempengaruhi persepsi manajer tersebut. Pemilihan variabel dalam penelitian ini termotivasi dari

penelitian Özer dan Yılmaz (2011) dan Raudhiah (2014). Raudhiah (2014),

menyatakan bahwa dari berbagai determinan budgetary slack yang sering

digunakan dalam banyak penelitian terkait budgetary slack (Lukka, 1988;

Merchant, 1985, Young, 1985; Dunk, 1995; Hopwood, 1972; Otley, 1978; Fisher,


20/52

19

2002b; dan Lambert, 2001 dalam Raudhiah, 2014), ada tiga variabel yang

konsisten dinyatakan berpengaruh signifikan positif terhadap budgetary slack,

yaitu: sistem anggaran partisipatif, budget emphasis dan asimetri informasi.

Diperkuat lagi oleh penelitian Nugrahani dan Sugiri (2004); Dewi dan Yasa

(2013); Ajibolade dan Akinniyi (2013); Anggasta dan Murtini (2014); Raudhiah

(2014); dan Gallani, et al. (2015.

Pengujian terkait dengan variabel lainnya, asimetri informasi dan budget

emphasis disimpulkan berpengaruh signifikan positif. Sebagaimana penelitian

yang dilakukan oleh Faria dan Silva (2013); Ardanari dan Putra (2014); Raudhiah

(2014); Anggasta dan Murtini (2014); dan Karsam (2015). Sedangkan Özer dan

Yılmaz (2011), menyatakan kesimpulan penelitiannya bahwa efektivitas

pengendalian anggaran melalui regulasi memiliki dampak yang signifikan negatif


publik. Hasil penelitian terdahulu diatas sesuai dengan pendapat Raudhiah

(2014), bahwa tiga variabel independen (sistem penganggaran partisipatif,

asimetri informasi, budget emphasis) selalu konsisiten mempengaruhi budgetary

slack secara signifikan positif, termasuk juga regulasi sebagai pengendali

angggaran (Özer dan Yılmaz, 2011). Maka peneliti akan menguji kembali

konsistensi pengaruh variabel independen tersebut terhadap budgetary slack , sertamenguji kembali regulasi sebagai variabel independen sekaligus sebagai

pemoderasi. Rerangka konseptual yang diajukan peneliti sebagaimana pada

gambar dibawah ini:


21/52

20

2.2.4.2. Pengaruh penganggaran partisipatif terhadap budgetary slack

Salahsatu potensi masalah dalam penganggaran partisipatif adalah

terjadinya slack (Hansen dan Mowen, 2006). Slack dilakukan oleh penyusun

anggaran yang merupakan manajer level bawah yang mendapatkan mandat dari

top manager, dimana hal tersebut merupakan aplikasi dari Agency theory. Sejalan

dengan Agency theory, bahwa adanya pelimpahan kewenangan untuk menyusun

angggaran dari Kepala Desa kepada Perangkat Desa (penganggaran partisipatif)

akan memunculkan berbagai masalah. Tim yang dilibatkan untuk berpartisipasi

dalam penyusunan anggaran akan menyusun perencanaan penganggaran, baikdalam rangka penentuan target pendapatan maupun rencana alokasi belanja.

Pendapatan yang ditargetkan kecenderungannya lebih rendah dari potensi

sebenarnya yang dimiliki yang dimaksudkan untuk memudahkan manajer

mencapai taget tersebut. Sedangkan dari sisi alokasi belanja, para manajer justru

melebihkan biaya atau jumlah dana tertentu pada tiap-tiap rincian belanja dengan

Penganggaran

Partispatif

Informasi

Asimetri

Budget

emphasis

Perubahan

Regulasi

Budgetary

Slack

Agency Theory, Policy Implementationtheory. Nugrahani dan Sugiri (2004); Dewi danYasa (2013); Ajibolade dan Akinniyi(2013); Anggasta dan Murtini (2014);Raudhiah 2014 ; dan Gallani, et al., 2015 .

Agency Theory, Policy Implementation theory.Faria dan Silva (2013); Ardanari dan Putra

(2014); dan Raudhiah (2014)

Agency Theory, Policy Implementation theory.

Buckland (1999), Anggasta dan Murtini (2014),Raudhiah (2014) dan Karsam (2015)

Agency Theory, Policy Implementation theory. UU No. 6/2014.Özer dan Yılmaz (2011)

Gambar 2.1: Rerangka Konseptual Penelitian


22/52

21

maksud untuk keuntungan pribadi pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dengan demikian penyusunan anggaran dengan pendekatan partisipatif

berpengaruh terhadap terbentuknya budgetary slack . Pernyataan diatas didukung

oleh Gallani, et al . (2015), Anggasta dan Murtini (2014), Ajibolade dan Akinniyi

(2013), Buckland (1999), Raudhiah (2014). Tetapi hasil berbeda dinyatakan oleh

Asak (2014), Ardanari dan Putra (2014) yang menyimpulkan bahwa anggaran

partisipatif berpengaruh negatif terhadap budgetary slack. Hasil penelitian diatas

menunjukan ketidakkonsistenan antara penelitian yang satu dengan yang lain,

maka hipotesis yang diusulkan sebagai berikut :

H1 : Penganggaran Partipasipatif berpengaruh positif terhadap budgetary slack

2.2.4.3. Pengaruh asimetri informasi terhadap budgetary slack

Tingginya asimetri informasi akan memberikan kesempatan bagi

karyawan untuk melakukan slack tanpa terdeteksi oleh manajer. Dalam situasi ini,

manajer kesulitan mendeteksi adanya slack dalam penganggaran. Faria dan Silva

(2013) menyatakan bahwa konsekuensi langsung dari asimetri informasi adalah

bahwa dalam transaksi tertentu, pihak yang memiliki informasi lebih banyak

akan memiliki manfaat yang lebih besar dari yang lain. Jadi asimetri informasi

sebagian besar terjadi ketika ada perbedaan dalam tingkat informasi antara dua

atau lebih subyek kontrak. Dalam hubungan antara Kepala Desa, Perangkat Desa,dan Anggota BPD misalnya, terjadi informasi yang asimetri ketika beberapa

informasi yang tersedia untuk Perangkat Desa tetapi tidak untuk Kepala Desa

maupun Anggota BPD. Hal ini terjadi karena perangkat desa bermaksud untuk

menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan diri bahkan ketika itu berarti

menyebabkan kerugian kepada organisasi (Desa). Dalam konteks ini, teori


23/52

22

keagenan adalah sangat terkait dengan itu karena itu memprediksi konflik

kepentingan antara principal dan agen, yang sebagian besar dipromosikan oleh

adanya asimetri informasi antara mereka. Pernyataan diatas didukung oleh

Nugrahani dan Sugiri (2004), Dewi dan Yasa (2013), Faria dan Silva (2013),

Ardanari dan Putra (2014) dan Supanto (2015) yang menyatakan bahwa Asimetri

informasi berpengaruh secara positif terhadap budgetary slack. Kesimpulan

penelitian Nugrahani dan Sugiri (2004), Dewi dan Yasa (2013), Faria dan Silva

(2013), Ardanari dan Putra (2014) dan Supanto (2015) tersebut mengarah pada

hipotesis kedua, yaitu:

H2: Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap budgetary slack

2.2.4.4. Pengaruh budget emphasis terhadap budgetary slack

Hopwood (1972) dalam Raudhiah (2014) menyatakan bahwa penekanan

pada memenuhi target anggaran sebagai kriteria untuk evaluasi kinerja bawahan

(tinggi anggaran penekanan) dapat dikaitkan dengan tekanan yang tinggi pada

pekerjaan. Dalam situasi penekanan anggaran yang tinggi, karyawan akan

menemukan cara untuk melindungi diri dari risiko tidak tercapainya target

anggaran (Lukka,1988 dalam Raudhiah, 2014). Maka membentuk slack anggaran

adalah salah satu solusi untuk situasi ini. Onsi (1973) dalam Raudhiah (2014)

menyimpulkan bahwa terjadi hubungan positif antara kebutuhan karyawan untukmembuat slack dan emphasis pada anggaran. Camman (1976) dalam Raudhiah

(2014) menyebutkan hasilnya juga konsisten dengan Onsi (1973) menunjukkan

bahwa ketika manajer menggunakan budget emphasis, akan mendapat tanggapan

defensif dari karyawan mereka.


24/52

23

Berdasarkan hal diatas, Sujana (2010) dalam Anggasta dan Murtini

(2014) juga menyatakan bahwa ketika anggaran menjadi satu-satunya tolok ukur

penilaian kinerja karyawan/bawahan dalam sebuah instansi, maka

karyawan/bawahan akan cenderung melakukan berbagai hal dalam meningkatkan

kinerjanya agar terlihat baik dan terus mendapat kepercayaan. Penekanan

anggaran ini akan menjadi tekanan bagi bawahan untuk memberikan yang terbaik

dengan mencari peluang-peluang tertentu yang menguntungkan. Peluang inilah

yang akan menyebabkan suatu slack khususnya dalam kegiatan penganggaran.

Hal tersebut mengarah ke hipotesis ketiga:

H3: Budget emphasis berpengaruh positif terhadap budgetary slack

2.2.4.5. Perubahan regulasi memoderasi hubungan penganggaran

partisipatif dengan budgetary slack .

Menurut Merchant (1985) dalam Özer & Yılmaz (2011), kecenderungan

manajer untuk menciptakan slack anggaran dipengaruhi dari pembentukan dan

penerapan metode sistem anggaran. Metode dan sistem anggaran sektor publik

tentunya dituangkan dalam berbagai regulasi (UU, PP, Permen, dll.) Dalam

perkembangannya, pengelolaan keuangan desa-pun mengalami perubahan secara

mendasar terhadap berbagai regulasi yang mengaturnya termasuk tentang

pengelolaan keuangan. UU No. 6/2014 merupakan pembaruan dari UU No.5/1974. Demikian juga Permendagri No. 113/2014 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa (turunan dari UU No. 6/2014) merupakan penggantian dari

regulasi sebelumnya (Permendagri No. 37/2007). Dalam UU No. 6/2014

disebutkan bahwa dalam perencanaan penganggaran desa menganut prinsip

partisipatif, artinya melibatkan berbagai pihak termasuk pihak yang akan


25/52

24

melaksanakan kegiatan yang anggarannya direncanakan tersebut. Artinya isi UU

No. 6/2014 selain mengatur bagaimana proses perencanaan dilakukan juga

mengatur pemerintahan desa itu sendiri sebagai organisasi induk yang

merupakan lingkungan dari implementasi kebijakan itu sendiri.

Dalam teori implementasi kebijakan, Van Meter dan Van Horn (1975);

Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Ewalt (2001), Grindle (1999)

menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh berbagai

faktor. Dengan demikian kami menyimpulkan bahwa perubahan regulasi desa

melalui UU No. 6/2014 tersebut mampu memoderasi hubungan antara sistem

anggaran partisipasi dengan budgetary slack dan hal tersebut mengarah ke

hipotesis keempat, yaitu:

H4: Perubahan regulasi memperlemah hubungan sistem anggaran partisipatif

dengan budgetary slack

2.2.4.6. Perubahan regulasi memoderasi hubungan asimetri informasi

dengan budgetary slack .

Berdasarkan pendapat Jensen dan Meckling (1976), yang menyatakan

bahwa agent dan principal harus memiliki informasi dalam jumlah dan kualitas

yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi (kesenjangan

informasi) yang dapat digunakan untuk keuntungan secara sepihak; dan risiko

yang dipikul agen sepadan dengan imbal jasa yang diterimanya. Namun dalam

teori keagenan, asimetri informasi tersebut sangat berpeluang untuk terjadi.

Demikian pula ketika dikaitkan dengan bentuk struktur organisasi pemerintahan

desa yang diatur dalam UU No. 6/2014, dimana setiap Perangkat Desa memiliki

tugas dan fungsi yang jelas terkait bidang teknisnya masing-masing. Garis


26/52

25

kooordinasi serta interpretasi masing-masing individu yang terlibat dalam jabatan

tersebut dalam implementasinya tentu akan mempengaruhi bagaimana sebuah

informasi akan dimiliki (secara kuantitas dan kualitas) akan berbeda. Dari materi

UU No. 6/2014, amanat yang mampu dimaknai oleh peneliti adalah adanya

desain organisasi melalui Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah

Desa (Permendari No. 84/2015) yang bertujuan mengeliminir terjadinya

informasi yang asimetri. Pengaturan SOTK tersebut merupakan bentuk

pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh pengelola keuangan di desa.

Kesimpulan penelitian Yücel dan Günlük (2007) dan Callahan dan

Waymire (2007) dalam Özer & Yılmaz (2011) menyatakan bahwa dalam

pengendalian anggaran yang ketat melalui regulasi, akan memberikan dampak

negatif bagi kinerja dan kontrol anggaran yang ketat tidak efektif pada kinerja;

Namun Özer & Yılmaz (2011), menyatakan bahwa optimalisasi pengendalian

anggaran yang ketat melalui regulasi akan lebih menguntungkan. Karena

memberikan informasi lebih lanjut kepada manajer dan informasi yang ada akan

meningkatkan kemampuan manajer untuk mendeteksi slack . Sejalan dengan

penelitian Özer & Yılmaz (2011) tersebut, Van Meter dan Van Horn (1975)

dalam Ewalt (2001) menyebutkan bahwa hubungan antar organisasi

mempengaruhi kinerja implementasi. Mazmanian dan Sabatier (1983) dalamEwalt (2001) juga menyebutkan bahwa salahsatu variabel yang mempengaruhi

keberhasilan implementasi adalah karakteristik kebijakan/undang-undang itu

sendiri. Artinya ketika regulasi sudah melakukan redesign terhadap sistem dan

bentuk hubungan dalam organisasi pelaksana implementasi kebijakan maka


27/52

26

informasi yang asimetri dapat dikurangi. Hal tersebut mengarah ke hipotesis

kelima yaitu:

H5: Perubahan regulasi memperlemah hubungan asimetri informasi denganbudgetary slack

2.2.4.7. Perubahan regulasi memoderasi hubungan budget emphasis dengan

budgetary slack .

Onsi (1973) dalam Özer & Yılmaz (2011) menyatakan bahwa budgetary

slack timbul dari budget emphasis dan memanfaatkan tingkat mencapai nilai

dianggarkan sebagai prinsip utama untuk penilaian kinerja. Özer & Yılmaz

(2011) menegaskan bahwa optimalisasi pengendalian anggaran melalui regulasi

akan lebih menguntungkan, karena memberikan informasi lebih banyak pada

manajer yang akan meningkatkan kemampuan manajer untuk mendeteksi slack .

Dalam teori implementasi kebijakan, Van Meter dan Van Horn (1975) dalam

Ewalt (2001) menyebutkan bahwa keberhasilannya dipengaruhi oleh standar dan

sasaran kebijakan; sumberdaya; karakteristik agen pelaksana; disposisi

implementor; dan kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Pendapat lain

dinyatakan oleh Grindle (1980) yang menyatakan bahwa keberhasilan

implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental,

yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Mazmanian dan Sabatier (1983)

dalam Ewalt (2001) juga menyebutkan ada tiga kelompok variabel yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: karakteristik dari masalah;

karakteristik kebijakan/undang-undang; dan variabel lingkungan.

Berdasarkan materi batang tubuh dan penjelasan dari UU No. 6/2014,

disebutkan berbagai aturan, batasan serta mekanisme yang jelas terkait dengan


28/52

27

pengelolaan keuangan desa khususnya sebagaimana yang diatur dalam

Permendagri No. 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dengan

demikian, regulasi tersebut dapat mempengaruhi tingkat dan jenis tekanan dalam

proses penganggaran desa. Pengaturan tersebut terkait dengan jadual, format,

pihak yang terlibat, dan bagaimana alur serta proses dari perencanaan dan

penganggaran itu dilakukan. Maka para pengelolaan keuangan desa akan

dilaksanakan dengan tekanan yang lebih kecil. Dengan demikian, maka hal

tersebut mengarah ke hipotesis keenam, yaitu:

H6: Perubahan regulasi memperlemah hubungan budget emphasis dengan

budgetary slack


29/52

28

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori atau eksplanatif yang

bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel.

Penelitian Eksplanatori menurut Nachmias dan Nachmias (1987) adalah penelitian

yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau

bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Sedangkan menurut Leedy dan Ormrod (2005), penelitian eksplanatori ini

bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel.

Pemilihan jenis penelitian ini, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana

korelasi antara variabel-variabel dalam penelitian ini baik pola, arah, sifat, bentuk,

maupun kekuatan hubungannya. Dari dua tipe utama penelitian eksplanasi, tipe

yang digunakan adalah penelitian kausal unuk menjelaskan sebab-akibat. Baik

dalam penelitian koresional maupun kausal, perhatian utama peneliti adalah

menentukan arah, besar atau kekuatan hubungan, dan bentuk-bentuk hubungan-

hubungan yang di observasi. Jadi, penelitian korelasional dan kausal ini meliputi

obeservasi nilai-nilai dari variabel-variabel dan menentukan apakah terdapat

hubungan di antara mereka.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian cross sectional , karena merupakan

penelitian yang dilakukan dengan mengambil waktu tertentu yang relatif pendek

dan tempat tertentu (Sugiyono, 2014:6). Penelitian ini dilaksanakan pada tahun

2016 dengan obyek penelitiannya adalah desa-desa di Kabupaten Sumbawa.


30/52

29

Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan pada fenomena yang diamati peneliti,

bahwa desa-desa di Kabupaten Sumbawa terindikasi terdapat budgetary slack

dalam proses penyusunan APBDesa-nya. Hal tersebut menjadi menarik bagi

peneliti, karena disatu sisi pemerintah telah menyiapkan regulasi teknis terkait

pengelolaan keuangan desa. sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga

telah menindaklanjuti implementasi UU No. 6/2014 dengan menetapkan berbagai

regulasi turunan sebagai amanat UU No. 6/2014.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan

desa di Kabupaten Sumbawa yang berjumlah 6 orang x 157 desa. Teknik

sampling yang digunakan peneliti adalah proportionate stratified random

sampling . Teknik ini menjadi pilihan peneliti karena tugas dan fungsi aparatur

Pemerintahan Desa berbeda dan memiliki karakteristik masing-masing

(Permendagri No. 84/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa). Demikian pula keterlibatan anggota BPD, sebagaimana diatur dalam PP

No. 43/2014 jo. PP 47/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 6/2014,

disebutkan bahwa ada tiga tugas yang dimiliki dan fungsi yang dijalankan, yaitu:

fungsi controlling , legislation dan budgeting . Penentuan sampel dengan

menggunakan proportionate stratified random sampling dimaksudkan oleh peneliti untuk menjamin keterwakilan setiap kelompok/strata dalam penelitian ini

proporsional.

Dengan merujuk pada Sugiyono (2014) dalam menentukan ukuran sampel,

dengan jumlah populasi 942 orang, dengan tingkat taraf keyakinan 10%, maka

jumlah koefisien sampelnya adalah 211. Karena populasi berstrata, maka


31/52

30

sampelnya juga berstrata. Maka tiap sampel untuk tiap jabatan akan proporsional

sesuai dengan populasinya. Merujuk pada teori Isaac dan Michael (Sugiyono,

2014:124), dengan menggunakan Tabel Penentuan Jumlah Sampel dari Populasi

Tertentu. Dengan taraf kesalahan 10%, maka jumlah perhitungan sampel

penelitian ini sebagai berikut :

Kepala Desa = 157/942 x 211 = 35.17 = 36Sekretaris Desa = 157/942 x 211 = 35.17 = 36Kepala Seksi = 471/942 x 211 = 105.5 = 106Ketua BPD = 157/942 x 211 = 35.17 = 36Jumlah = 214

3.4. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

3.4.1. Definisi Konseptual Variabel

1. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan

atau mempengaruhi variabel yang lain. Sugiyono (2014: 59) menyebutkan

bahwa variabel independen disebut pula variabel yang diduga sebagai sebab

( presumed cause variable). Variabel independen juga dapat disebut sebagai

variabel yang mendahului (antecedent variable). Variabel independen dalam

penelitian ini adalah sistem penganggaran partisipatif, asimetri informasi dan

budget emphasis.

2. Variabel Dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau

dipengaruhi oleh variabel independen. Sugiyono (2014: 59) menyebutkan bahwa variabel dependen disebut juga variabel yang diduga sebagai akibat

( presumed effect variable). Variabel dependen juga dapat disebut sebagai

variabel konsekuensi (consequent variable). Variabel dependen dalam

penelitian ini adalah budgetary slack .


32/52

31

3. Variabel Moderasi adalah variabel yang bersifat memperkuat atau

memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

(Solimun, 2016). Salah satu cir i yang penting adalah bahwa variabel ini tidak

dipengaruhi variabel penjelas. Variabel ini bisa bersifat moderasi murni ( pure

moderation) atau moderasi semu (quasi moderation). Variabel moderasi

dalam penelitian ini adalah perubahan regulasi.

3.4.2. Definisi Konseptual Variabel

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: sistem

pengangggaran partisipatif, asimetri informasi dan budget emphasis. Variabel

dependen yang digunakan adalah budgetary slack dan variabel moderasinya

adalah perubahan regulasi.

1. Sistem penganggaran partisipatif menurut Mulyadi (2001:513) adalah suatu

pendekatan dalam sistem penyusunan anggaran, yang menunjukkan adanya

partisipasi manajer level bawah, termasuk dalam memutuskan secara bersama

dengan tim anggaran mengenai rangkaian kegiatan di masa yang akan

ditempuh atau dilaksanakan oleh manager level bawah tersebut dalam

pencapaian tujuan dan sasaran anggaran. Variabel ini diukur dengan

instrument yang dikembangkan oleh Milani (1975) kemudian dimodifikasi

dari model penelitian Anggasta dan Murtini (2014) dan Asak (2014).Partisipasi dalam penganggaran diukur dengan 6 indikator yaitu: (1)

Konstribusi dan partisipasi TAPDesa dalam penyusunan RAPBDesa, (2)

Kontribusi dan keterlibatan Kepala Desa dalam penyusunan RAPBDesa, (3)

Kontribusi dan keterlibatan pihak lain dalam penyusunan RAPBDesa, (4)

Konstribusi dan partisipasi TAPDesa dalam finalisasi RAPBDesa, (5)


33/52

32

Kontribusi dan keterlibatan Kepala Desa dalam finalisasi RAPBDesa, (6)

Kontribusi dan keterlibatan pihak lain dalam penetapan RAPBDesa. Variabel

ini diukur dengan skala likert 5 poin, menggunakan data interval dengan skor:

Tidak Pernah (TP) dengan skor 1; Jarang (J) dengan skor 2; Pernah (P) dengan

skor 3; Sering (S) dengan skor 4; Sangat Sering/Selalu (SSS) dengan skor 5.

2. Asimetri infomasi menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah suatu keadaan

dimana manajer (agent ) memiliki akses informasi atas prospek organisasi yang

tidak dimiliki oleh pemilik ( principal ) atau suatu kondisi dimana principal dan

agent memiliki data atau informasi yang berbeda kuantitas dan kualitasnya

terkait dengan organisasi atau lembaga mereka. Variabel ini diukur dengan

instrument yang dikembangkan oleh Anggasta dan Murtini (2014) dan Asak

(2014) kemudian dimodifikasi sesuai kebutuhan peneliti. Asimetri informasi

diukur dengan 6 indikator yaitu: (1) Kecukupan informasi, (2) Kesesuaian

informasi, (3) Kualitas informasi, (4) Kuantitas informasi, (5) Pemahaman

informasi, dan (6) Perubahan Informasi. Pengukurannya menggunakan skala

likert 5 poin, menggunakan data interval dengan skor: Sangat Rendah (SR)

dengan skor 1; Rendah (R) dengan skor 2; Sedang (S) dengan skor 3; Tinggi

(T) dengan skor 4; Sangat Tinggi (ST) dengan skor 5.

3.

Budget emphasis adalah desakan dari atasan pada bawahan untukmelaksanakan perencanaan anggaran, dimana hal tersebut dianggap sebagai

tolok ukur kinerja dan alat pengendalian (Hansen & Mowen, 2006). Variabel

ini diukur dengan instrument yang dikembangkan oleh Anggasta dan Murtini

(2014) dan Asak (2014) kemudian dimodifikasi sesuai kebutuhan peneliti.

Budget emphasis diukur dengan 6 indikator yaitu: (1) Jumlah insentif


34/52

33

TAPDesa, (2) Batasan waktu dalam penyusunan APBDesa, (3) Sangsi

terhadap TAPDesa, (4) Pemahaman terhadap ketentuan tujuan item

penganggaran dalam APBDesa, (5) Teknik dan mekanisme penyusunan

APBDesa, dan (6) Proses komunikasi dan konsultasi penyusunan APBDesa.

Pengukurannya menggunakan skala likert 5 poin, menggunakan data interval

dengan skor: Sangat Rendah (SR) dengan skor 1; Rendah (R) dengan skor 2;

Sedang (S) dengan skor 3; Tinggi (T) dengan skor 4; Sangat Tinggi (ST)

dengan skor 5.

4. Budgetary slack adalah perbedaan estimasi dari anggaran yang disusun dengan

estimasi anggaran terbaik yang secara jujur dapat diprediksikan. Estimasi

tersebut terkait dengan penentuan target pendapatan dan alokasi belanja

(Mardiasmo, 2006). Variabel ini diukur dengan instrument yang

dikembangkan oleh Anggasta dan Murtini (2014) dan Asak (2014) kemudian

dimodifikasi sesuai kebutuhan peneliti. Budgetary Slack diukur dengan 3

indikator yaitu: (1) Standar dalam penyusunan rencana anggaran, (2) Jumlah

target pendapatan yang dibuat lebih rendah dari seharusnya, (3) Jumlah alokasi

belanja dibuat lebih tinggi dari yang seharusnya. Variabel ini diukur dengan

skala likert 5 poin, menggunakan data interval dengan skor: Tidak Pernah (TP)

dengan skor 1; Jarang (J) dengan skor 2; Pernah (P) dengan skor 3; Sering (S)dengan skor 4; Sangat Sering/Selalu (SSS) dengan skor 5.

5. Perubahan regulasi merupakan perubahan/penggantian dari sebuah regulasi

dengan regulasi yang baru terkait dengan obyek yang sama. Perubahan

ditujukan untuk memperbarui dan mempertegas tujuan pemerintah terkait

dengan kebijakan yang ditetapkan. Variabel ini diukur dengan instrument


35/52

34

berdasarkan materi UU No. 6/2014 beserta regulasi turunannya kemudian

dimodifikasi sesuai maksud penelitian ini. Perubahan Regulasi diukur dengan

8 indikator yaitu: (1) Perubahan mengenai partisipasi TAPDesa dalam

penyusunan dan penetapan RAPBDesa, (2) Perubahan mekanisme dan proses

penyusunan dan penetapan RAPBDesa, (3) Perubahan jumlah insentif

TAPDesa, (4) Perubahan sangsi TAPDesa, (5) Perubahan tentang syarat,

teknik dan mekanisme penyusunan RAPBDesa, (6) Perubahan tentang standar

dalam penyusunan RAPBDesa, (7) Perubahan penentuan jumlah target

pendapatan yang dibuat lebih rendah dari seharusnya, (8) Perubahan

penentuan Jumlah alokasi belanja dibuat lebih tinggi dari yang seharusnya.

Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin, menggunakan data interval

dengan skor: Tidak Ada (TA) dengan skor 1; Ada Sedikit (AS) dengan skor 2;

Cukup (C) dengan skor 3; Banyak (B) dengan skor 4; Sangat Banyak (SB)

dengan skor 5.

Berdasarkan uraian diatas, secara ringkas mengenai definisi konseptual dan

operasional variabel dapat dilihat pada Lampiran III.

3.5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan penggunaan kuesioner(angket). Teknik ini menurut Sugiyono (2014: 398) merupakan teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Selain itu, peneliti

juga melakukan studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data yang


36/52

35

bersumber dari penalaahan kepustakaan, laporan-laporan serta refrensi lainnya

yang relevan dengan penelitian ini.

3.6. Prosedur Analisis Data

Sebelum dilakukan uji asumsi, langkah pendahuluannya adalah

melakukan pengujian terhadap instrumen dilakukan sebagai syarat agar teknik

analisis data dapat berjalan dengan baik dan semestinya, yaitu:

1) Uji Validitas, digunakan untuk mengukur valid atau tidak suatu alat ukur,

dalam hal ini kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau

pernyataan dalam kuesioner tersebut mengungkapkan sesuatu yang akan

diukur oleh kuesioner tersebut (Sugiyono, 2014: 229). Uji validitas dilakukan

dengan menghitung korelasi antar skor total. Jika koefisien korelasinya positif

dan >0,3 maka indikator yang bersangkutan dianggap valid (validitas

kriteria).

2) Uji Reliabilitas, akan menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat

diandalkan atau dipercaya untuk mengukur suatu objek yang akan diukur, dan

untuk melihat konsistensi alat ukur dalam mengukur gejala yang sama

(Sugiyono, 2014:229). Item pertanyaan dinyatakan reliabel jika nilai

Cronbach Alpha lebih besar atau sama dengan 0,6. Semakin besar nilai α

(alpha), maka semakin besar pula reliabilitasnya.

3.6.1. Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dipenuhi pada analisis

regresi. Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji

kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian supaya hasilnya

BLUE atau Best Linear Unbiased Estimator (Ghozali, 2006). Uji pada penelitian


37/52

36

ini hanya uji normalitas dan heterokedastisitas. Uji multikolinearitas tidak

dilakukan pada model regresi yang akan digunakan karena menggunakan

Moderated Regression Analysis (MRA) yang akan selalu menimbulkan masalah

multikolinearitas (Liana, 2009). Demikian juga dengan uji autokorelasi tidak

dilakukan pada model ini karena data pada penelitian ini berupa data cross

section seperti kuesioner. Pada penelitian ini pengujian asumsi klasik dilakukan

untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan tidak

terdapat heterokedastisitas dan nilai residual data yang dihasilkan berdistribusi

normal. Tahapan yang dilakukan dalam uji asumsi klasik, yaitu :

1) Uji Normalitas, yaitu suatu pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi

normal (Gozali, 2013). Residual model regresi yang baik adalah memiliki

distribusi residual yang normal atau mendekati normal. Umumnya regresi

dengan residual yang berdistribusi normal diperoleh dari variabel terikat dan

variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Jika

tidak normal, maka prediksi yang dilakukan dengan data tersebut akan tidak

baik, atau dapat memberikan hasil prediksi yang menyimpang. Pengujian

normalitas distribusi data dilakukan dengan menggunakan statistik

Kolmogrov – Smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal jika koefisienAsymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari Alfa = 0,05.

2) Uji Heteroskedastisitas, Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Model regresi yang memenuhi

persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu


38/52

37

pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada penelitian ini, metode statistik

yang digunakan untuk menentukan model terbebas dari dari masalah

heterokedastisitas yaitu uji Glejser . Uji Glejser dilakukan dengan

meregresikan variabel bebas terhadap nilai residual mutlaknya dengan

probabilitas signifikansinya 5%. Suatu model regresi dikatakan tidak

mengandung adanya heterokedastisitas jika tidak ada satupun variabel

independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen.

3.6.2. Analisis regresi moderasi (moderated regression analysis )

Salah satu metode untuk menganalisis variabel moderasi adalah regresi

moderasi. Menurut Solimun (2016), analisis regresi moderasi merupakan analisis

regresi yang melibatkan variabel moderasi dalam membangun model

hubungannya. Variabel moderasi berperanan sebagai variabel yang dapat

memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan

variabel dependen. Apabila variabel moderasi tidak ada dalam model hubungan

yang dibentuk maka disebut sebagai analisis regresi saja, sehingga tanpa adanya

variabel moderasi, analisis hubungan antara variabel prediktor dengan variabel

tergantung masih tetap dapat dilakukan. Dalam analisis regresi moderasi, semua

asumsi analisis regresi berlaku, artinya asumsi-asumsi dalam analisis regresi

moderasi sama dengan asumsi-asumsi dalam analisis regresi. Sejalan dengan haltersebut, Gujarati (1995) dalam Nugrahani dan Sugiri (2004) juga menyatakan

bahwa analisis regresi digunakan untuk melihat ketergantungan variabel

dependen dengan satu atau lebih variabel dependen, dengan tujuan untuk

mengestimasi nilai rata-rata variabel berdasarkan nilai variabel independen yang

diketahui.


39/52

38

Variabel Moderasi dapat diketahui dari pengaruh interaksi dua arah antara

variabel prediktor dengan variabel moderasi dalam memprediksi variabel

tergantung. Berdasarkan pendapat Solimun (2016), maka dalam penelitian ini

dinyatakan bahwa Sistem penganggaran partisipatif (X1), Asimetri Informasi

(X2), Budget Emphasis (X3) sebagai variabel independen, dan Perubahan regulasi

(X4) sebagai variabel moderasi (X4=M) dengan Budgetary slack sebagai variabel

dependen (Y) maka dalam model regresinya, variabel X1, X2, X3 dan X4=M

disebut pengaruh utama dan dalam model regresi moderasi, pengaruh utama akan

ditambahkan pengaruh interaksi antara X1, X2, X3 dan X4=M (X1.X2.X3.X4=

X123.M). Pengaruh interaksi inilah yang membedakan apakah variabel X4=M

sebagai variabel moderasi atau bukan. Model persamaan hubungan dalam analisis

regresi moderasi adalah sebagai berikut :

Ȳ= β 0 + β 1 X 1,2,3 + β 2 M 1,2,3 + β 3 X 1,2,3.M 1,2,3

Dalam bentuk gambar, hubungan tersebut sebagai berikut:

Gambar 3.1: Model Analisis Variabel Moderasi (diadopsi dari Solimun, 2016)Sebagaimana dalam gambar tersebut, apabila jalur c signifikan, maka

dapat dikatakan bahwa variabel X4=M memoderasi pengaruh antara X1, X2, X3

terhadap Y. Solimun (2016) menyatakan bahwa dalam memilih variabel moderasi

dalam suatu model hubungan harus didasarkan pada hasil pemikiran dan

pertimbangan teoretis atau rasional, apakah suatu variabel memungkinkan untuk

Variabel Interaksi

(X1.M1), (X2.M2), (X3.M3)

Variabel Independen

(X1, X2, X3)

Variabel Moderasi (X4=M)Variabel

Dependen (Y)

c

a

b


40/52

39

dijadikan variabel moderasi atau tidak. Manfaat pemberian variabel moderasi

dalam suatu hubungan adalah dapat menspesifikasi untuk siapa dan pada kondisi

apa model hubungan tersebut dapat diberlakukan. Selain itu, manfaat pemberian

variabel moderasi adalah untuk menjelaskan pengaruh diferensial dari variabel

prediktor. Variabel moderasi tidak berkorelasi dengan variabel prediktor tetapi

variabel moderasi berinteraksi dengan variabel prediktor. Solimun (2016)

mengklasifikasikan variabel moderasi dapat menjadi 4 jenis yaitu: pure moderasi

(moderasi murni), quasi moderasi (moderasi semu), homologiser moderasi

(moderasi potensial) dan Predictor moderasi (moderasi sebagai predictor). Dalam

penelitian ini, jenis pemoderasi yang digunakan sebagai hipotesis adalah variabel

moderasi semu (quasi moderarator ). Quasi moderasi adalah jenis variabel

moderasi yang dapat diidentifikasi melalui koefisien β 2 dan β 3 dalam persamaan

diatas yaitu jika koefisien β 2 dinyatakan signifikan dan koefisien β 3 signifikan

secara statistika. Quasi moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan

antara variabel independen dan variabel dependen di mana variabel moderasi

semu berinteraksi dengan variabel independen sekaligus menjadi variabel

independen. Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini

diasumsikan linear dan diuji dengan tingkat signifikansi 5%.

3.6.3. Uji Kelayakan Model Uji kelayakan model (model fit) dilakukan dengan uji F (F test ). Uji ini

dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas yaitu sistem penganggaran

partisipatif, asimetri informasi dan budget emphasis mempengaruhi budgetary

slack sebagai variabel terikat. Apabila hasil dari uji F adalah signifikan (P value


41/52

40

≤0,05) maka hubungan antar variabel bebas adalah signifikan mempengaruhi

variabel terikat dan model regresi yang digunakan dianggap layak uji.

3.6.4. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R 2) mengukur seberapa jauh kemampuan model

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah

diantara nol dan satu. Nilai R 2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas,

namun apabila nilai R 2 mendekati satu berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi

variabel independen.

4.6.5. Uji Statistik t (Uji Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh

masing-masing variabel bebas secara individual pada variabel terikat. Untuk

menguji hipotesis yang diajukan apakah diterima atau ditolak dengan cara

membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel pada taraf signifikansi 0,05 (5%).

Apabila signifikansinya dibawah atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima.

Untuk uji interaksi apabila koefisien variabel interaksi dibawah atau sama

dengan 0,05 (5%) maka hipotesis diterima.

Pengidentifikasian koefisien regresi menandakan adanya hubungan antara

variabel bebas yaitu sistem penganggaran partisipatif, asimetri informasi dan

budget emphasis dan variabel terikat yaitu budgetary slack . Hubungan variabel

bebas dan variabel terikat searah apabila koefisien regresi bertanda positif, namun

jika terdapat hubungan berlawanan antara variabel bebas dan variabel terikat

maka akan ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bertanda negatif. Pada


42/52

41

pengujian interaksi, apabila koefisien regresi sistem penganggaran partisipatif,

asimetri informasi dan budget emphasis tidak signifikan, namun variabel

moderasi signifikan, ini berarti bahwa variabel moderasi yang dalam hal ini

adalah perubahan regulasi merupakan variabel pure moderator . Namun jika

hasil menunjukkan bahwa variabel bebas serta variabel moderasi sama-sama

signifikan yang berarti bahwa variabel sistem penganggaran partisipatif, asimetri

informasi dan budget emphasis dapat digunakan sebagai variabel independen

sekaligus sebagai variabel moderasi.


43/52

42

DAFTAR PUSTAKA

Ajibolade, Solabomi Omobola dan Akinniyi, Opeyemi Kehinde. 2013. Theinfluence of organisational culture and budgetary participation on

propensity to create budgetary slack in public sector organisations. British Journal of Arts and Social Sciences. ISSN: 2046-9578, Vol.13 No. I (2013)

http://www.bjournal.co.uk/BJASS.aspxAnwar, Misbahul dan Jatmiko, Bambang. 2013. Kontribusi dan peran pengelolaan

keuangan desa untuk mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja desayang transparan dan akuntabel (Survey pada perangkat desa di Kecamatan

Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). Penelitian tidak dipublikasikan.Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.

Anggasta, Elisa Giovani dan Murtini, Henny. 2014. Determinan SenjanganAnggaran dengan Asimetri Informasi sebagai Pemoderasi (Studi padaSKPD Kota Semarang). AAJ 3 (4) (2014) Accounting Analysis Journal

513. ISSN 2252-6765. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aa. Ardanari, I GAA Surya Cinitya dan Putra, I Nyoman Wijana Asmara. 2014.

Pengaruh partisipasi penganggaran, asimetri informasi, self esteem & budget emphasis pada budgetary slack. E-Jurnal Akuntansi UniversitasUdayana 7.3 (2014): 700-715. ISSN: 2302-8556

Asak, Putu Rani Adnyani. 2014. Tesis: Kemampuan asimetri informasi,ketidakpastian lingkungan, budget emphasis, dan kapasitas individusebagai pemoderasi terhadap Partispasi Anggaran pada Budgetary Slack(Studi pada SKPD Kabupaten Badung). Denpasar: FE. UniversitasUdayana.

Anderson, J. E. 2003. Public policymaking: An introduction. Boston: HoughtonMifflin Company, eBook Chapter 1. pp.1-34.

Buckland, Christin S. 1999. Thesis: The Effects of Budget Emphasis, BudgetaryParticipation, Trust and Organisational Commitment on Job RelatedTension and Propensity to Create Slack: Empirical Evidence from

Norway. Faculty of Business-Edith Cowan University. Norway.Dewi, Niluh Putu Sandrya dan Yasa, Gerianta Wirawan. 2013. Tesis: Analisis

Pengaruh Angaran Partisipatif pada Budgetary Slack dengan AsimetriInformasi, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan KapasitasIndividu sebagai Variabel Moderasi (Studi kasus Pada SKPD diKabupaten Badung, Bali). Denpasar: FE. Universitas Udayana.

Eisenhardt , Kathleen M. 1989. Agency Theory: An Assessment. The Academy of Management Review, Vol. 14, No 1 (Januari 1989), hlm. 57-74.Ewalt, Jo Ann G. 2001. Theories of Governance and New Public Management:

Links to Understanding Welfare Policy Implementation. Presentation atthe Annual conference of the American Society for Public Administration.

Newark, NJ. March 12, 2001. Faria, Juliano Almeida de & Silva, Sônia Maria Gomes da. 2013. The effects of

information asymmetry on budget slack : An experimental research. Academic Journals, Vo. 7(13). pp.1086-1086-1099, 7 April 2013. African

Journal og Business Management.

http://www.bjournal.co.uk/BJASS.aspxhttp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aahttp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aahttp://www.bjournal.co.uk/BJASS.aspx


44/52

43

Gallani, Susanna. Marinich, Eric J. Krishnan, Ranjani and Shields, Michael D.2015. Budgeting, Psychological contracts, and Budgetary Slack . HarvardBusiness School: Working Paper 16-017.

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Multivariate dengan program SPSS. Semarang:

Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Grindle, Merilee S. 1999. In Quest of the Political: The Political Economy of Development Policy Making . Working Paper No. 17, June 1999. Center forInternational Development at Harvard University

Hansen, Don. R dan Mowen, Maryanne M. 2006. Akuntansi Manajemen. EdisiKetujuh. Jakarta: Salemba Empat.

https://www.academia.edu/8314503/Solimun_Program_Studi_Statistika_FMIPA_ UB_31_V_Analisis_Variabel_Moderasi_Dan_Mediasi diakses tanggal 8 Maret 2016, pukul 8.29 PM.

Jensen, M.C. dan Meckling, W.H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior,agency cost, and ownership structure. Journal of Financial Economics,

Vol. 76, pp. 305-360 Kurnia, Dadang. 2015. Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

BPKP: Materi Sosialisasi Pelaksanaan UU No. 6/2014 di Jakarta, 28 April2015.

Karsam. 2015. Effect of Budget Emphasis and Motivation on the Relationship between Participative Budgeting and Budgetary Slack and the Impact onthe Managerial Performance (A Study on Yayasan Pendidikan DanKoperasi in the Banten Province). Research Journal of Finance and

Accounting. ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.6,

No.1, 2015. www.iiste.org. Liana, Lie. 2009. Penggunaan MRA dengan SPSS untuk menguji pengaruh

variabel moderating terhadap hubungan antara variabel independen danvariabel dependen. Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK Volume XIV,

No.2, Juli 2009 : 90-97 ISSN : 0854-9524. Leedy, Paul. D. dan Ormrod, Jeanne. E. 2005. Practical Research: Planning and

Design Research Edisi 8. Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall. Page 145-187.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Edisi Empat. Jogjakarta: Andi.Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.Milani, Kenneth W. 1975. The Relationship of Participation in Budget-Setting on

Industrial Supervisor Perfomance and Attitudes: A Field Study. The

Accounting Review 50. April. Pp.104-123. Nugrahani, Tri Siwi dan Sugiri, Slamet. 2004. Pengaruh Reputasi, Etika, dan SelfEsteem Pada Budgeting Slack. SNA VII Denpasar-Bali, 2-3 Desember2004.

Nachmias, David dan Nachmias, Chava. 1987. Research Methods in the SocialSciences, Third Edition, New York: St. Martin’s Press, page. 10-15

Özer, Gökhan dan Yılmaz, Emine. 2011. Effects of Procedural Justice Perception,Budgetary Control Effectiveness and Ethical Work Climate on Propensityto Create a Budgetary Slack. Business and Economics Research Journal.Volume 2 Number 4-2011. pp. 1-18. ISSN: 1309-2448. www.berjournal.com

Republik Indonesia. Undang-undang No. 6/2014 tentang Desa

https://www.academia.edu/8314503/Solimun_Program_Studi_Statistika_FMIPA_UB_31_V_Analisis_Variabel_Moderasi_Dan_Mediasihttps://www.academia.edu/8314503/Solimun_Program_Studi_Statistika_FMIPA_UB_31_V_Analisis_Variabel_Moderasi_Dan_Mediasihttps://www.academia.edu/8314503/Solimun_Program_Studi_Statistika_FMIPA_UB_31_V_Analisis_Variabel_Moderasi_Dan_Mediasihttp://www.iiste.org/http://www.berjournal.com/http://www.berjournal.com/http://www.iiste.org/https://www.academia.edu/8314503/Solimun_Program_Studi_Statistika_FMIPA_UB_31_V_Analisis_Variabel_Moderasi_Dan_Mediasihttps://www.academia.edu/8314503/Solimun_Program_Studi_Statistika_FMIPA_UB_31_V_Analisis_Variabel_Moderasi_Dan_Mediasi


45/52

44

_____. Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

_____. Peraturan Pemerintah No. 47/2015 tentang perubahan PP No. 43/2014tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa.

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.84/2015 tentang Susunan organisasi

dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Raudhiah, Noor binti Abu Bakar. 2014. Impact Of Organisational Factors OnBudgetary Slack. E-proceedings of the Conference on Management and

Muamalah (CoMM 2014), 26-27 May 2014. Synergizing Knowledge on

Management and Muamalah (E-ISBN: 978-983-3048-92-2). Setiadi, Doddy. 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Dana Desa. Jakarta: IAI-

KSAP.Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,

dan R&D). Bandung: Alfabeta.Supanto. 2015. Tesis: Analisis pengaruh partisipasi penganggaran terhadap

budgetary slack dengan informasi asimetri, motivasi, budaya organisasisebagai pemoderasi. Semarang: FE. Universitas Diponegoro.


46/52


47/52

46

5. Dewi & Yasa (2013)

Independen:Anggaran

partisipatif,

Pemoderasi: Asimetri informasi,

komitmen

organisasi, budaya

organisasi,

kapasitas individu,

Dependen:Budgetary Slack

Moderated

Regression

Analysis/MRA

Penganggaran partisipatif berpengaruh

Signifikan positif terhadap budgetary slack,

karena mengindikasikan agen dan prinsipal

termotivasi untuk mengutamakan kepentingan

pribadi demi keuntungan di masa mendatang.

Hal inilah diduga memicu terjadinya asimetri

informasi yang terbukti memperkuat pengaruh

anggaran partisipatif pada budgetary slack.

Sebaliknya, komitmen organisasi dan budaya

organisasi ternyata memperlemah hubungan

anggaran partisipatif dengan budgetary slack.

Selain itu, tinggi atau rendahnya kapasitas

individu tidak mampu memoderasi hubungan

tersebut.

6. Ajibolade & Akinniyi

(2013)

Independen:Organization

culture,participation

budgetary,

Dependen: Budgetary Slack

Analisis Regresi

Mediasi

Menunjukkan pengaruh mediasi parsial yang

signifikan positif dari partisipasi anggaran pada

hubungan antara budaya organisasi dankecenderungan untuk menciptakan senjangan

anggaran. Bahwa partisipasi anggaran memiliki

pengaruh signifikan positif terhadap slack

anggaran. Studi ini menyimpulkan bahwa

strategi reformasi berfokus pada menggunakan

partisipasi untuk

mengurangi slack anggaran mungkin tidak sesuai

dalam organisasi sektor publik.

7. Ardanari & IPutra (2014)

Independen: Partisipasi

penganggaran,asimetri informasi,

self esteem,

Dependen: budgetary slack

pemoderasi:budget emphasis

Moderated

Regression

Analysis/MRA

Partisipasi penganggaran dan self esteem

berpengaruh negatif terhadap budgetary slack,

sedangkan asimetri informasi berpengaruhSignifikan positif terhadap budgetary slack.

Selain itu, budget emphasis juga mampu

memoderasi hubungan partisipasi

penganggaran, asimetri informasi, dan self

esteem terhadap budgetary slack, dimana

budget emphasis memperlemah pengaruh

partisipasi penganggaran, asimetri informasi,

dan self esteem terhadap budgetary slack.

8. Anggasta & Murtini

(2014)

Independen : pengaruh

partisipasianggaran,

penekanan

anggaran,

komitmen

organisasi,

Dependen: senjangan

anggaran,

Pemoderasi: asimetri informasi

Analisis Regresi

Linier Berganda

Penekanan anggaran berpengaruh Signifikan

positif terhadap senjangan anggaran dan tidak

bisa membuktikan adanya pengaruh negatifpartisipasi anggaran dan komitmen organisasi

terhadap senjangan anggaran. Asimetri

informasi bukan menjadi faktor yang dapat

memperkuat pengaruh partisipasi anggaran,

penekanan anggaran, dan komitmen organisasi

dalam menciptakan senjangan anggaran.


48/52

47

9. Asak (2014) Independen: partisipasi

anggaran,

Pemoderasi:Asimetri informasi,

ketidakpastian

lingkungan, budget

emphasis, kapasitas

individu,

Dependen: budgetary slack.

Moderated

Regression

Analysis/MRA

Partisipasi anggaran tidak berpegaruh terhadap

budgetary slack. Kemampuan dari variabel

ketidakpastian lingkungan memoderasi

(memperlemah) pengaruh partisipasi anggaran

pada budgetary slack.

10. Raudhiah (2014)

Independen: Organisational

factors

(management

style), budget

participation,

budget emphasis,information

asymmetry and

power distance

Dependen: Budgetary slack

Analisis faktor

dan Regresi

dengan

pemoderasi

Menunjukkan adanya hubungan signifikan

negati

Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa

Documents

Transcript of Johan Satriajaya - Pengujian Determinan Budgetary Slack Dalam Penyusunan APBDesa