Jta agtssptmbr 14

96

description

 

Transcript of Jta agtssptmbr 14

Page 1: Jta agtssptmbr 14
Page 2: Jta agtssptmbr 14

Penanggungjawab: Abetnego TariganDewan Redaksi: Khalisah Khalid, Nurhidayati, Ahmad SH, Pius Ginting, Dedi Ratih, M Islah,

Zenzi Suhadi, Kurniawan SabarRedaktur Pelaksana: Irhash Ahmady

Editor : Febrina AndriasariDesign dan Layout: perfarmerLab.Studio

Kolase Ilustrasi Cover: AnggawedhaswharaKolase Ilustrasi Isi: Anggawedhaswhara & Fajar Ahmad Jawari

Penerbit: Walhi EknasDistributor: Suhardi, Harno

Wahana Lingkungan Hidup IndonesiaJL. Tegalparang Utara 14,

Mampang-Jakarta Selatan 12790T/F: +6221 79193363/7941673

E: informasi[at]walhi.or.idW: http://www.walhi.or.id

Page 3: Jta agtssptmbr 14

Daftar IsiKata Pengantar

Dari Dapur Redaksi

Kejahatan Kerah Putih ; Lemahnya Hukum LingkunganCatur Widi Asmoro

Kriminalisasi Terhadap Penolakan Pengelolaan Kawasan Karst : Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Masyarakat Dan AktivisLingkungan HidupM. Irsyad Tamrin

Pengelolaan Kawasan Kars Dalam Perspektif Penanggulangan BencanaET Paripurno, Sunu Widjanarko, Petrasa Wacana, Irfanianto, Abe Rodhialfalah, Thomas Suryono, Fredy Chandra, Imron Fauzi, Gunritno, Ming-ming Lukiarti

Karst Maros-pangkep Dan Perlindungan Taman NasionalBantimurung BulusaraungZulkarnain Yusuf

Ancaman Karst Di Hulu Sungai BatanghariMusri Nauli

Mengelola Kawasan Karst Ekotipe Sumberdaya Ekologi Versus Skema Pembangunan Di Jawa TengahFitri Indriyaningrum ...................................................... 71

...................................................... IV

...................................................... 1

...................................................... 13

...................................................... 31

...................................................... 45

...................................................... 61

..................................................... I

Page 4: Jta agtssptmbr 14

JURNAL TANAH AIR / AGUSTUS - SEPTEMBER 2014

Page 5: Jta agtssptmbr 14

I

Karst merupakan kawasan yang memiliki karakteristik relief dan drainase yang sangat

khas. Topogra karst yang sangat unik dengan perbukitan tekstur kasar dan memiliki

petakan hingga ronga serta goa yang bagus dimana membentuk alirasan sungai

bawa tanah dan menyimpan potensi mata air. Secara potensi sesungguhnya Karst

memiliki banyak aspek yang dapat dikembangkan, seperti sumberdaya air

diantaranya sebagai sumber air baku untuk kawasan, ekosistem bagi kelelawar dan

wallet yang masih bisa dikembangkan sebagai ekonomi tinggi. Masyarakat di

pedalaman Kabupaten Berau dan Kutai Timur, Kalimantan Timur sangat tergantung

dengan keberadaan sungai. Karena mereka bermukim di pinggiran sungai dan sungai-

sungai tersebut dijadikan sebagai jalur transportasi utama.

Keberadaan Karst di Indonesia dikatakan sebagai potensi konservasi namun sekaligus

menjadi sumberdaya untuk pembangunan infrastruktur. Semakin tinggi kebutuhan

akan batu gamping dan lain sebagainya sebagai sumber bahan baku semen

mempertinggi kerentanan dan keselamatan warga. Inilah yang dihadapi sebagian

besar rakyat di belahan Jawa yang padat penduduk. Padahal di luar Jawa, praktik

buruk ekspolitasi kawasan karst sudah berlangsung puluhan tahun. Meningkatnya

kebutuhan akan bahan baku karst disinyalir sebagai penopang akan mega proyek

infrastruktur dalam skema MP3EI.

Jurnal Tanah Air edisi kali ini hadir kehadapan ibu/bapak, anggota Walhi, mitra dan

sahabat mengusung tema “Ongkos” di Balik Agenda Pembangunan Infrastruktur

dalam Rejim Korporasi”. Tema ini diangkat sebagai bentuk pertanggungjawaban

gerakan lingkungan hidup menghadang agenda pembangunan yang tidak

mengindahkan keselamatan lingkungan karst.

Tanah air sendiri merupakan jurnal yang diproduksi oleh Walhi, bukan sebagai media

outreach semata. Jurnal Tanah Air ini diharapkan menjadi media transformasi

pemikiran dan gagasan tentang Indonesia kedepan. Selain itu media ini juga sebagai

wahana kelola pengetahuan dari orang perorang menjadi pengetahuan public

Kata Pengantar

“ONGKOS”

DI BALIK

AGENDA PEMBANGUNAN IN

FRASTRUKTUR DALAM R

EJIM

KORPORASI

Page 6: Jta agtssptmbr 14

sehingga mendorong satu paradigm perubahan terhadap system demokrasi di

Indonesia. Yang utama tentu menjadi alat advokasi terhadap pembelaan oleh Rakyat

atas lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

Akhir kata, selamat membaca dan menyelami gagasan untuk memperkaya

pengetahuan dan advokasi gerakan lingkungan hidup.

Salam Adil dan Lestari,

Abetnego Tarigan

Direktur Eksekutif Nasional WALHI

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

II

Page 7: Jta agtssptmbr 14
Page 8: Jta agtssptmbr 14

Dengan karakter georgras Indonesia, sangat mudah ditemui kawasan karst dengan

potensi besar diseluruh Indonesia. Menurut Clement Kawasan karst di Indonesia

memiliki luasan sekitar 145.000 km2, yang tersebar mulai dari ujung barat sampai

dengan ujung Timur Indonesia. Di belahan dunia lain, sekitar 20 persen penduduk di

dunia memperoleh air bersih dari kawasan karst, seperti di Slovenia, Inggris, Mexico,

Yunani, dan masih banyak lagi. Potensi non ekstraktif yang tinggi menjadi hal banyak

pilihan negara tersebut untuk dikembangkan melalui pembangunan berkelanjutan.

Disamping aspek diatas Karst saat ini berpotensi juga rawan terhadap ancaman

kegiatan bisnis industry pertambangan sebagai bahan baku industry semen.

Sebenarnya perhatian dalam upaya pelestarian kawaan karst sudah dimulai

diIndonesia, antara lain dengan menjadikannya sebagai suatu taman nasional, yang

terdapat di pulau Seram, Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya. Namun demikian taman-

taman nasional inipun sedang dalam ancaman perusakan ekosistem oleh industri

semen disekitarnya. Beberapa waktu yang lalu, ratusan petani yang berasal dari Desa

Tegaldowo, Kecamatan Bunem, Rembang menolak penambangan karst dan

pembangunan pabrik PT Semen Indonesia pada tanggal 16 Juni 2014. Petani yang

sebagian besar adalah ibu-ibu melakukan pemblokiran jalan karena menganggap

wilayah karst mereka sebagai sumber mata air untuk pertanian. Akibatnya mereka

dikriminalisasi dan dianggap sebagai penghambat pembangunan, tak jarang petani

ini dipenjara dan ditembak untuk mempertahankan sumber kehidupan.

Tulisan dalam jurnal hendak mengupas beberapa aspek dalam konteks isu karst di

Indonesia melalui tema “Ongkos” di Balik Agenda Pembangunan Infrastruktur dalam

Rejim Korporasi. Dimana problem hukum lingkungan yang belum menjadi aspek dalam

perlindungan lingkungan. Sejauh ini pihak kepolisian belum mampu menjerat korporasi

menjadi kasus pidana, polisi baru mampu menjerat individu dan menggunakan bukti-

bukti hukum sesuai dengan KUHP. Perlu terobosan dalam menjalankan dan

menegakan hukum lingkungan agar tidak ada kriminalisasi terhadap petani dan

rakyat. Pandangan ini dikupas lengkap oleh Catur Widi Asmoro yang merupakan

peneliti di INDIES.

Dari Dapur Redaksi

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

IV

Page 9: Jta agtssptmbr 14

V

M. Irsyad Thamrin dosen hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta juga

mengupas secara gamblang bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap

rakyat dan aktivis lingkungan hidup dalam menghadapi kriminalisasi. Posisi aparat

negara tidak lagi melindungi kepentingan rakyat tapi justru melindungi kepentingan

korporasi. Ubi societas ibi Ius. Adagium yang dinyatakan oleh Cicero seharusnya

menjadi pedoman bahwa hukum sebagai fenomena sosial terbentuk dan merupakan

aturan-aturan untuk memenuhi berbagai kepentingan masyarakat (social) tanpa

terkait dengan kepentingan kekuasaan. Pun demikian dalam proses pembangunan

perlu menggunakan prinsip keterbukaan atau biasa yang disebut FPIC sehingga rakyat

menjadi subjek dalam pembangunan.

Selanjutnya dalam tulisan yang dibuat oleh Eko Teguh Paripurno pengajar dari UPN

Veteran Yogyakarta bersama tim mengulas risiko pembangunan dan eksploitasi karst

dalam perspektif bencana. Sebenarnya dalam kebijakan pengelolaan karst sudah

cukup untuk memberikan perlindungan kawasan yang mampu meniminalisasi risiko

bencana. Ada tidaknya aturan semestinya bergantung pada kesimbangan dalam

menggunakan potensi karst yang ada karena potensi tersebut tidak hanya untuk

konservasi namun juga untuk kepentingan pembangunan yang lain. Perancanaan

dan pemilihan lokasi pertambangan diperlukan agar tidak terjadi salah tempat akan

menghancurkan ekosistem karst, fungsi lahandan sistem tata air. Perencanaan

pertambangan diperlukan untuk memastikan ”nasib” kondisi lahan tersebut pasca

pertambangan dilakukan. Perencanaan pertambangan bukan hanya memastikan

ada reklamasi, tetapi juga memastikan bahwa pasca pertambangan lahan berfungsi

lebih baik.

Praktik buruk korporasi dalam membangun pertambangan membuat dampak

diberbagai daerah sangat baik dijelaskan oleh Zulkarnain Yusuf mantan direktur Walhi

di wilayah Sulawesi Selatan khususnya di kawasan karst Maros-Pangkep. Problem

tumpang tindih ijin ditengah perlindungan karst yang memberikan keuntungan

ekosistem dan biodiversities di Sulawesi Selatan. Temuan lapangan, hasil investigasi

WALHI Sulawesi Selatan mengungkap bahwa, sebagian besar Wilayah Ijin Usaha

Pertambangan (WIUP) marmer dan semen yang terdapat dalam kawasan Karst Maros-

Pangkep. Berdasarkan pada kriteria klasikasi Karst yang ada, justru berada dalam

kawasan Karst kelas I, yang seharusnya mendapat perlindungan dari Negara.

“ONGKOS”

DI BALIK

AGENDA PEMBANGUNAN IN

FRASTRUKTUR DALAM R

EJIM

KORPORASI

Page 10: Jta agtssptmbr 14

Terjadinya inkonsistensi kebijakan dan fakta dilapangan merupakan salah satu

problem mendasar dalam pengelolaan kawasan Karst.

Musri Nauli, Direktur Walhi Jambi juga mempertegas praktik buruk pemerintah dan

korporasi dalam penyelewengan ijin, melalui pemberian Izin Lokasi dan Eksplorasi PT.

SBR Nomor 53 Tahun 2011 bertentangan dengan pasal 50 dan pasal 53 Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional dan KEPMEN

ESDM No 1456.K./20/MEM/2000 dan juga PERMEN ESDM No 17 Tahun 2012, tentang

penetapan kawasan bentang alam Karst. Pun demikian dengan paparan tulisan Fitri

Indriyaningrum direktur Walhi Jawa Tengah menjelaskan bahwa peruntukan ijin yang

menyalahi ketetapan kawasan karst menjadi persoalan mencolok di pertambangan di

Jawa Tengah. Bahkan berakhir dengan konik warga dan kriminalisasi. Korporasi

melalui kebijakan tetap menjalankan agenda penambangan sehingga

menyebabkan kehilangan asset dan sumber penghidupan petani yang

menyandarkan hidup pada sumberdaya karst yang membentang dari kabupaten

Cilacap, Gombong, Kebumen (DAS Serayu dan Pantai Selatan), Wonogiri

(pegunungan Sewu), Grobogan, Pati, Blora, Rembang, Kudus, Muria (pegunungan

Kapur Utara atau pegunungan Kendeng).

Pada akhirnya kita mempertanyakan makna pembangunan apakah untuk

mensejahterakan rakyat atau mensejahterakan korporasi. Pilihan tersebut ada pada

pengurus negara khususnya pemerintahan baru untuk lima tahun kedepan. Bagi rakyat

hanya kawasan karst merupakan bentang alam yang memberikan keuntungan tidak

hanya untuk poenghidupan juga masa depan anak cucu.

VI

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 11: Jta agtssptmbr 14
Page 12: Jta agtssptmbr 14

KEJAHATAN KERAH PUTIH ; LEMAHNYA HUKUM LINGKUNGAN

1Oleh Catur Widi Asmoro

Abstrak

Seperti kita ketahui bersama,

persoalan lingkungan hidup bukan lagi

menjadi permasalahan bangsa Indonesia

akan tetapi sudah menjadi isu global

yang harus ditanggulangi secara serius

dan bersama utamanya mengenai

Perubahan Iklim karena menyangkut

masa depan umat manusia di muka bumi.

Kesadaran lingkungan yang bersifat

global ini telah dituangkan dalam

berbagai konferensi Internasioanl,

Regional dan Nasional. Konferensi

In te rnas iona l per tama mengenai

lingkungan hidup diselenggarakan di

Stockholm Swedia pada tahun 1972 yang

terkenal dengan Deklarasi Stockholm,

dua puluh tahun kemudian tepatnya

tahun 1992 diadakan Deklarasi Rio De

Janeiro di Brazil adalah merupakan

konferensi PBB mengenai Lingkungan

H idup kedua yang laz im d i sebut

Konferensi Tingkat Tinggi Bumi, dilanjutkan

KTT Pembangunan Berkelanjutan di

Johannesburg Afrika Selatan pada Tahun

2002 dan Bali Road Map Tahun 2007 di Bali

Indones ia. Pada t ingkat nas ional

kesadaran l ingkungan hidup telah

diwujudkan dalam berbagai peraturan

perundangan-undangan dan kebijakan

di bidang lingkungan hidup seperti UU No.

4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-

Pokok Lingkungan Hidup yang kemudian

diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup yang saat ini sudah direvisi dengan

disahkannya UU No.32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

Secara sadar dl ihat bahwa

kerusakan l ingkungan di Indonesia

diakibatkan semakin menguatkan posisi

korporasi dalam melakukan perluasan

ekspolitasi, disisi yang lain Negara dalam

hal ini pemerintah memfasilitasi seluas-

luasnya kebijakan yang mendorong

menurunnya daya dukung lingkungan

d a n a n c a m a n k e h i l a n g a n

keanekaragaman hayati. Pada satu

decade terakhir ini, isu kebakaran hutan

di Sumatera dan Kalimantan mewarnai

p rob lem l ingkungan dan bahkan

menganggu dan membuat pasang surut

hubungan luar negari Indonesia dengan

negara tetangga terutama Malaysia dan

S ingapura. Pun demik ian dengan

b e r b a g a i p e r u s a h a a n H T I d a n

Perkebunan Sawit seperti Sinar Mas, Asian

Agri dan lainnya. Berbagai praktik yang

dapat dikategorikan sebagai kejahatan

t e r e n c a n a t e r u s b e r l a n g s u n g d i

Indonesia. Akibatnya deforestasi dan

1

1. Peneliti di INDIES

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 13: Jta agtssptmbr 14

degradasi lahan terus meningkat dengan

efek yang sistematis tak tertanggulangi,

s e b e l u m t a h u n 2 0 0 4 d e f o r e s t a s i

didominasi oleh penebangan besar

besaran sektor HPH (IUPHHK-HA), saat ini

telah melampaui phase ke 3 eksploitasi

ruang dan sumber daya alam dengan

kerusakan lebih dari 56,55 juta hektar oleh

4 sektor komoditi destruktif ; HPH , Sawit, HTI

dan Tambang. Padahal Hutan sebagai

sumber paru-paru dunia menjadi tema

dalam putaran diskusi iklim di global.

Komitmen Rejim SBY-Boediono untuk

menurutkan emis i karbon dengan

mendorong perlindungan kawasan hutan

t i d a k b e r b a n d i n g l u r u s d e n g a n

implementasi di lapangan.

Luasnya konsesi telah melampaui

daya tampung dan daya dukung

l i n g k u n g a n s e r t a k e m a m p u a n

pemerintah untuk mengendalikannya,

telah membawa dampak akumulatif

sistematis dalam bentuk kebakaran dan

asap yang dalam skala berbahaya

secara periodik sejak tahun 2006 hingga

2014, Provinsi Sumatera Utara, Riau,

Jambi, Sumatera Selatan, kalimantan

Tengah, kalimantan Barat dan Batam

menjadi langganan asap yang kadarnya

mencapai 3 kali lipat dari kadar yang

berbahaya bagi manusia.

I. Kejahatan Kerah Putih

Masih ingat dengan lm Erin

Brokovich yang dibintangi arti Julia Robert

? Film yang beredar pada tahun 2001 ini

merupakan lm tentang seorang

paralegal yang mengangkat kasus

lingkungan yang terjadi di Amerika.

Adalah Pacic Gas and Electric (PG&E

Corporation) yang menjadi lawannya

dalam memperjuangkan hak atas

lingkungan hidup yang sehat. dimana

perusahaan yang mengetahui bahwa

salah satu unit stasiun kompressornya di

Hinckley telah mencemari air di daerah

tersebut. Akan tetapi perusahaan itu

tidak menginformasikan kepada public

namun sebaliknya menyakinkan public

bahwa air mereka minum masih aman

untuk dikonsumsi.

Akibatnya, para pengguna air

yang telah terkontaminasi menderita

berbagai macam penyakit dan bahkan

sampai meninggal dunia ( industrial

poisoning). Kasus ini menjadi salah satu

kasus corporate crime terbesar dengan

penjatuhan sanks i pidana berupa

pembayaran ganti rugi dengan jumlah

yang terbesar dalam sejarah Amerika

Serikat.

Kejahatan korporasi (corporate

crime) merupakan salah satu wacana

yang timbul dengan semakin majunya

kegiatan bisnis disektor industry ekstraktif

semakin massif. Isu Corporate crime

bukanlah merupakan suatu isu yang baru,

namun isu semakin membesar akibat

terus meningkatknya praktik buruk

perusahaan terhadap kualitas lingkungan

hidup yang terkandung di dalamnya.

KEJAHATAN K

ERAH P

UTIH

; H

UKUM L

EMAH L

INGKUNGAN

2

Page 14: Jta agtssptmbr 14

3

T i d a k a d a y a n g d a p a t

menyangkal bahwa perkembangan

zaman serta kemajuan peradaban dan

t e k n o l o g i t u r u t d i s e r t a i d e n g a n

perkembangan t indak ke jahatan

berserta kompleksitasnya. Di sisi lain,

ketentuan Hukum Pidana yang berlaku di

Indonesia belum dapat menjangkaunya

dan senantiasa ketinggalan untuk

merumuskannya. Salah satu contohnya

adalah Tindak Pidana Pencucian Uang

( m o n e y l a u n d e r i n g ) y a n g b a r u

dikriminalisasi secara resmi pada tahun

2002. Contoh lain adalah kejahatan

dunia maya atau cyber crime yang

sampai dengan saat ini pengaturannya

masih mengundang tanda tanya.

Ak ibatnya, banyak bermuncu lan

tindakan-tindakan atau kasus-kasus

illegal, namun tidak dapat dikategorikan 2sebagai crime .

Menurut Hyman Gross dalam

tulisan Bismar Nasution menyatakan

bahwa tindak pidana (crime) dapat

diidentikasi dengan timbulnya kerugian

(harm), yang kemudian mengakibatkan

lahirnya pertanggungjawaban pidana 3atau criminal liability . Pernyataan ini

mengundang perdebatan tentang

bagaimana pertanggungjawaban

korporas i atau corporate l iabi l i ty

mengingat bahwa di dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Indonesia yang dianggap sebagai

subyek hukum pidana hanyalah orang

perseorangan dalam konotasi biologis

yang alami (naturl i jkee person). Di

samping itu, KUHP juga masih menganut

asas sociates delinquere non potest

dimana badan hukum atau korporasi

dianggap tidak dapat melakukan tindak 4pidana .

Dalam konteks ini j ika suatu

korporasi melakukan kelalaian dan

terbukti mengakibatkan kerugian dan

harus diberi sangsi, lalu sangsi itu akan

diberikan kepada siapa dan dalam bentu

apa.

B l a c k ' s L a w D i c t i o n a r y

menyebutkan kejahatan korporasi atau

corporate crime adalah any criminal

offense committed by and hence

chargeable to a corporation because of

activities of its ofcers or employees (e.g.,

price xing, toxic waste dumping), often

referred to as “white collar crimeKejahatan korporasi adalah

tindak pidana yang dilakukan oleh dan

oleh karena itu dapat dibebankan pada

suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas

pegawai atau karyawannya (seperti

penetapan harga , pembuangan

limbah), sering juga disebut sebagai

“kejahatan kerah putih”.

Sally. A. Simpson yang mengutip

pendapat John Braithwaite menyatakan

kejahatan korporasi adalah “conduct of

a corporation, or employees acting on

behalf of a corporat ion, which i s 5proscribed and punishable by law“ .

Simpson menyatakan bahwa ada

tiga ide pokok dari denisi Braithwaite

2. Singgih, Kejahatan Korporasi yang Mengerikan, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2005, Hal. 9

3. Hyman Gross, A Theory of Criminal Justice, Oxford University Press, New York, 1979,hal.114.4. Rusmana,SH, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan,

http://www.solusihukum.com/artikel/artikel45.php5. Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul, Minnessota, 1990, ed.6, hal. 339.

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 15: Jta agtssptmbr 14

mengenai kejahatan korporasi. Pertama,

tindakan ilegal dari korporasi dan agen-

agennya berbeda dengan perilaku

kriminal kelas sosio-ekonomi bawah

dalam ha l p rosedur admin i s t ras i .

Karenanya, yang digolongkan kejahatan

korporasi tidak hanya tindakan kejahatan

a t a s h u k u m p i d a n a , t e t a p i j u g a

pelanggaran atas hukum perdata dan

administrasi. Kedua, baik korporasi

(sebagai “subyek hukum perorangan

“legal persons“) dan perwakilannya

termasuk sebagai pelaku kejahatan (as

illegal actors), dimana dalam praktek

yudisialnya, bergantung pada antara lain

kejahatan yang dilakukan, aturan dan

kualitas pembuktian dan penuntutan.

Ket iga, mot ivas i ke jahatan yang

dilakukan korporasi bukan bertujuan

untuk keuntungan pribadi, melainkan

pada pemenuhan kebutuhan dan

pencapaian keuntungan organisasional.

T idak menutup kemungkinan motif

tersebut ditopang pula oleh norma

operasional (internal) dan sub-kultur 6organisasional .

II. Pertanggung jawaban Pidana

oleh Korporasi

Korporasi sebagai badan hukum

sudah tentu memiliki identitas hukum

tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi

atau perusahaan terpisah dari identitas

hukum para pemegang sahamnya,

direksi, maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata

(civil law), jelas ditetapkan bahwa suatu

korporasi atau badan hukum merukapan

subjek hukum perdata dapat melakukan

aktivitas jual beli, dapat membuat

perjanjian atau kontrak dengan pihak

lain, serta dapat menuntut dan dituntut di

p e n g a d i l a n d a l a m h u b u n g a n

keperdataan. Para pemegang saham

menikmati keuntungan yang diperoleh

dari konsep tanggung jawab terbatas,

dan kegiatan korporasi berlangsung

terus-menerus , dalam art i bahwa

keberadaannya tidak akan berubah

meskipun ada penambahan anggota-

anggota baru atau berhentinya atau

meninggalnya anggota-anggota yang

ada.

Namun sampai saat ini, konsep

pertanggungjawaban pidana oleh

korporasi sebagai pribadi (corporate

criminal liability) merupakan hal yang

masih mengundang perdebatan. Banyak

p i h a k y a n g t i d a k m e n d u k u n g

pandangan bahwa suatu korporsi yang

wujudnya semu dapat melakukan suatu

tindak kejahatan serta memiliki criminal

i n t e n t y a n g m e l a h i r k a n

p e r t a n g g u n g j a w a b a n p i d a n a .

Disamping itu, mustahil untuk dapat

4

6. Sally S. Simpson, Strategy, Structure and Corporate Crime, 4 Advances in Criminological Theory 171 (1993).

KEJAHATAN K

ERAH P

UTIH

; H

UKUM L

EMAH L

INGKUNGAN

Page 16: Jta agtssptmbr 14

7. Actus Reus atau guilty act adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelaku bertanggung jawab secara pidana jika unsur mens rea juga turut terbukti.

8. Mens rea atau gulty mind adalah salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana, disebut juga dengan pengetahuan atau tujuan yang salah.

9. L.C Soesanto, Universitas Diponegoro, The Spectrum of Corporate Crime in Indonesia, http://www.aic.gov.au/publications/proceedings/12/soesanto.pdf

5

menghadirkan di korporasi dengan sik

y a n g s e b e n a r n y a d a l a m r u a n g

pengadilan dan duduk di kursi terdakwa

guna menjalani proses peradilan.

B a i k d a l a m s i s t e m h u k u m

common law maupun civil law, sangat

sulit untuk dapat mengatribusikan suatu

bentuk tindakan tertentu (actus reus atau 7guilty act) serta membuktikan unsur mens

8rea (criminal intent atau guilty mind) dari

suatu entitas abstrak seperti korporasi. Di

Indonesia, meskipun undang-undang

diatas dapat dijadikan sebagai landasan

hukum untuk membebankan criminal

l iabil ity terhadap korporasi, namun

Pengadilan Pidana sampai saat ini

terkesan enggan untuk mengakui dan

mempergunakan peraturan-peraturan

tersebut. Hal ini dapat dilihat dari

sed ik i tnya kasus -kasus ke jahatan

korporasi di pengadilan dan tentu saja

berdampak pada sangat sedikitnya

keputusan pengadilan berkaitan dengan 9kejahatan korporasi. Akibatnya, tidak

ada acuan yang dapat di jadikan

sebagai preseden bagi l ingkungan

peradilan di Indonesia. Dua kasus yang

muncul di peradilan sampai dengan saat

ini hanya berkaitan dengan pelanggaran

lingkungan hidup.

III. Kejahatan Lingkungan adalah

Extra Ordinary Crimes

Secara makro kondisi penegakan

hukum pidana di bidang lingkungan

hidup saat ini belum sesuai harapan

masyarakat. Kejahatan l ingkungan

adalah tindak pidana sebagaimana

termaktub dalam Pasal 41 sampai

dengan Pasal 48 UU No.23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,

yaitu perusakan yang menimbulkan

perubahan langsung atau tidak langsung

terhadap sifat sik atau hayatinya yang

mengakibatkan lingkungan hidup tidak

ber fungs i lag i da lam menun jang

p e m b a n g u n a n b e r k e l a n j u t a n .

Selanjutnya menurut Pasal 97 sampai

dengan Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dimana kejahatan

l ingkungan adalah perusakan dan

pencemaran yang men imbu lkan

perubahan langsung atau tidak langsung

terhadap sifat sik, kimia, dan/atau hayati

lingkungan hidup sehingga melampaui

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Jauh sebelumnya pada kongres

PBB ke 5 tahun 1975 di Jenewa mengenai

The Prevent ion Of Cr ime and The

Treatment of Ofenders , Kejahatan

Lingkungan dikatagorikan sebagai

“Crime as business“ yaitu kejahatan yang

bertujuan mendapatkan keuntungan

materil melalui kegiatan dalam bisnis atau

industri, yang pada umumnya dilakukan

secara terorganisir dan dilakukan oleh

mereka yang mempunyai kedudukan

terpandang dalam masyarakat, yang

biasa dikenal dengan “organized Crimes”

“White Cal lor Cr ime”. Selanjutnya

didalam Kongres ke-7 tahun 1985, antara

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 17: Jta agtssptmbr 14

lain dimintakan perhatian terhadap

kejahatan-kejahatan tertentu yang

dipandang membahayakan seperti

“economic crimes”,“Environmental

offences”, “illegal trafcking in drugs”,

“terorism” dan “apartheid”.

Sehubungan dengan peranan

dari pertumbuhan industri serta kemajuan

ilmu dan teknologi, Kongres ke-7 juga

meminta perhatian khusus terhadap

masalah “industrial crimes”, khususnya

yang berhubungan dengan masala,

pertama ; kesehatan dan kesejahteraan

masyarakat (public health), kedua ;

kondisi para pekerja/buruh/karyawan

(labour conditions), ketiga; eksploitasi

sumber-sumber alam dan lingkungan (the

exploitation of natural resources and

e n v i r o n m e n t ) d a n k e e m p a t ;

p e l a n g g a r a n t e r h a d a p

ketentuan/persyaratan barang dan jasa

bagi para konsumen (offences against

the provision of goods and services to

consumers).

Berbagai kasus pencemaran air

dan laut akibat pembuangan limbah

beracun, perusakan kawasan hutan,

perusakan terumbu karang, abrasi pantai

akibat penambangan pasir, pembalakan

liar dan pembakaran kawasan hutan

yang dapat dikatagorikan sebagai tindak

pidana l ingkungan hidup semakin

merajalela dan bahkan menjurus kearah

kejahatan transnasional yang terorganisir.

Kebakaran dan asap yang terus

t e r u l a n g t i d a k l e p a s d a r i p e r a n

pemerintah menerbitkan perturan yang

senjang antara kewenangan dengan

kejawiban dalam proses regulas i .

Kewenangan penerbitan izin yang dimiliki

pemerintah pusat dan daerah tidak

disertai dengan tanggung jawab dan

kewajiban yang kuat mengikat perizinan

dan dampak.

Belum berhasilnya penegakan

hukum pidana lingkungan juga dapat

dilihat dari data PROPER yang setiap

tahun di publikasikan oleh Kementerian

Lingkungan Hidup. Pada periode PROPER

2012 – 2013 ini dari total 1812 perusahaan,

sebanyak 201 perusahaan diawasi oleh

KLH, 1160 perusahaan diawasi oleh

6

KEJAHATAN K

ERAH P

UTIH

; H

UKUM L

EMAH L

INGKUNGAN

Page 18: Jta agtssptmbr 14

Provinsi dan 451 perusahaan melalui

Mekanisme Penilaian Mandiri. Dari 1812

perusahaan sebanyak 20 perusahaan

tidak diumumkan peringkatnya karena

perusahaan sedang dalam proses

penegakan hukum dan tidak beroperasi.

Tingkat ketaatan periode 2012 -2013

secara umum mencapai 65% mengalami

sedikit penurunan dibanding tahun

kemarin yang mencapai 69%.

Pada periode 2012 – 2013 ini, hasil

penilaiannya adalah :Peringkat Emas

b e r j u m l a h 1 2 p e r u s a h a a n

(0.67%),Peringkat Hijau berjumlah 113

perusahaan (6.31%), Peringkat Biru

berjumlah 1039 perusahaan (57.98%),

P e r i n g k a t M e r a h b e r j u m l a h 6 1 1

p e r u s a h a a n ( 3 4 . 1 % ) ,

Peringkat Hitam berjumlah 17 perusahaan

(0.95%). Namun kegiatan PROPER ini

b e r h e n t i h a n y a p a d a t a h a p

pengumanan daftar tidak ditindaklanjuti

dengan kebijakan dan intervensi lebih

jauh sehingga kita tidak bisa melihat lebih

jauh seberapa taatnya korporasi dalam

upaya perlindungan lingkungan hidup.

Menurut WALHI, data bencana

ekologis pada tahun 2013 mengalami

lonjakan yang sangat tajam. Jika pada

tahun 2012 banjir dan longsor hanya

terjadi 475 kali dengan korban jiwa 125

orang, pada 2013 secara kumulatif

menjadi 1392 kali atau setara 293 persen.

Bencana tersebut telah melanda 6727

desa/keluarah yang tersebar 2787

kecamatan, 419 kabupaten/kota dan 34

propinsi dan menimbulkan korban jiwa

sebesar 565 orang. Penyebab utamanya

8 0 % a d a l a h a k i b a t i j i n k o n s e s i

p e r t a m b a n g a n d a n p e r k e b u n a n

khususnya Sawit yang semakin massif di

seluruh wilayah Indonesia.Dan dari data

tersebut tidak ada juga perusahaan yang

d i s e r e t k e p e n g a d i l a n u n t u k

mempertanggungjawabkan kegiatan

mereka.

Dalam kasus yang melibatkan

pejabat negara dan pengusaha, baru

sebatas penyalah gunaan i j in dan

wewenang seperti yang terjadi pada

Adelin Lis, Rusl i Zainal dan Hartati

Murdaya. Pada kasus pembalakan liar

yang dilakukan oleh pengusaha kayu asal

Medan Adelin Lis, telah merugikan

keuangan negara hampi r sek i ta r

Rp.227,02 trilyun, sedangkan kerusakan

l ingkungan dapat d i l ihat adanya

penggundulan hutan secara liar yang

berlangsung dari tahun 1967 telah

mengakibatkan kerusakan hutan di

Indonesia mencapai 1,8 juta hektar per

tahunnya meskipun disisi yang lain dapat

meningkatkan devisa negara. Terakhir

adalah ditangkapnya Rachmat Yasin

Bupati Bogor akibat Kasus suap ini diduga

terkait pemberian rekomendasi tukar

menukar kawasan hutan seluas 2.754

7

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 19: Jta agtssptmbr 14

88

hektare di Bogor, Jawa Barat. Nilai suap

sebesar Rp 4,5 miliar. Namun belum

menyentuh substasi prilaku korporasi

dalam memperlakukan lingkungan hidup

dan masyarakat yang menjadi korban

terdampak.

P a d a t a h u n 2 0 1 3 p e r i o d e

kebakaran mei – juli, dari data yang di

publ ikas ikan Walh i , mereka te lah

melaporkan 117 Perusahaan di Riau dan 6

Perusahaan di Jambi yang mengalami

kebakaran konsesinya ke Kementerian

Lingkungan Hidup. Pada tahun 2013 juga

KLH telah menyelidiki 26 perusahaan

dengan 29 kasus dugaan kebakaran

hutan dan lahan di Riau. Sampai akhir Juni

2014, sudah 18 perusahaan dengan 67

s a k s i d i m i n t a i k e t e r a n g a n . D a r i

pemeriksaan lapangan terhadap 26

perusahaan ini, ada tiga perusahaan

sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan.

Yakni, PT. TFDI (perkebunan sawit) di Siak,

perusahaan HTI PT. SGP di Dumai dan PT.

TKWL (perkebunan sawit) di Kabupaten

Siak. Faktanya hingga hari ini belum ada

satupun yang ditetapkan tersangka dan

dicabut ijinnya. Sebaliknya pada tahun

2014 in i just ru kebakaran kembal i

melanda wilayah ini.

IV. Rakyat Melawan Ijin Tambang

Karst

S a l a h s a t u k a s u s t a m b a n g

terbesar dan meluas di Jawa adalah

tambang karst dalam satu decade

terakhir. Hasil temuan Jaringan Advokasi

Tambang (Jatam) menyebutkan, hingga

2013, izin tambang karst di Pulau Jawa,

mencapai 76 izin. Ia tersebar di 23

kabupaten, 42 kecamatan dan 52 desa

dengan total konsesi tambang karst

34.944,90 hektar. Kondisi ini bisa menjadi

ancaman serius bagi lingkungan di Pulau

Jawa. Eksploitasi karst ini, sebagian besar

dipacu lewat legalisasi daerah seperti

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6

Tahun 2010 tentang RTRWP 2009 – 2029.

Lalu, Perda RTRW Kabupaten Kebumen

nomor 23 tahun 2012 menyebutkan

bentang alam karst Gombong memiliki

luas lebih kurang 4.894 hektar dan

seterusnya.

Dewasa ini beberapa rencana

investasi baru seperti pembangunan

investasi pabrik semen Lafarge SA, sebuah

produsen semen terbesar di dunia dan PT

Semen Bosowa di Jawa Timur. Ada juga PT

Ultratech Minning Indonesia di Wono Giri.

Kondisi ini jelas memicu konik dan

kepentingan perebutan lahan yang

massif. Di wilayah Yogyakarta tepatnya di

Kabupaten Gunung Kidul dikenal sebagai

wilayah karst. Luasan kawasan karst ini

sekitar 807 km persegi atau 53% dari luas

kabupaten in i 1 .483 km per seg i .

Berdasarkan data inventerisasi dan

verikasi dari Dinas Energi Sumber Daya

Mineral (EDSM) Yogyakarta ada tujuh

perusahaan menambang batu gamping

dengan total luas ekploitasi 40 ribu meter

KEJAHATAN K

ERAH P

UTIH

; H

UKUM L

EMAH L

INGKUNGAN

Page 20: Jta agtssptmbr 14

p e r s e g i . S e d a n g k a n u s a h a

pertambangan warga ada 14 yang

terverikasi izin eksploitasi berkisar 7.000

meter pesergi.

Penelitian yang dilakukan oleh

Risyanto dkk (2001) meyebutkan dampak

negatif terhadap lingkungan akibat

p e n a m b a n g a n d o l o m i t m e l i p u t i

perubahan relief, ketidakstabilan lereng,

kerusakan tanah, terjadinya perubahan

t a t a a i r p e r m u k a a n d a n b a w a h

permukaan, hilangnya vegetasi penutup,

p e r u b a h a n o r a d a n f a u n a ,

m e n i n g k a t n y a k a d a r d e b u d a n

kebisingan.

Penetapa kawasan karst sebagai

kawasan l indung geologi mela lu i

P e r a t u r a n M e n t e r i E n e r g i d a n

Sumberdaya Mineral No 17 tahun 2012

tidak cukup menghadang agenda

pembangunan pabrik untuk kebutuhan

infrastruktur. Potensi upaya manipulasi

Perusahaan agar bisa melanggar hukum

lingkungan yang telah ditetapkan. Upaya

perlindungan kawasan karst penting

karena inimerupakan sumberdaya yang

t i d a k t e r b a r u k a n k a r e n a u n t u k

m e m b e n t u k b e n t a n g a l a m k a r s t

membutuhkan jutanan tahun untuk

kembali terbentuk. Perlawanan warga

Rembang adalah contoh terbaru dari

bentuk kejahatan korporasi yang tidak

mengindahkan prinsip keterbukaan

terhadap masyarakat.

V. Jalan Keluar

K o n d i s i p e n e g a k a n h u k u m

l i n g k u n g a n d e w a s a i n i c u k u p

menggambarkan rendahnya kesadaran

hukum aparat penegak hukum, para

pengusaha, pemilik modal, terhadap

lingkungan dan sangat lambannya

kinerja aparat penegak hukum didalam

menjalankan tugasnya. Hal ini tentu saja

telah menghancurkan semangat untuk

melindungi, mencegah kerusakan dan

perusakan lingkungan yang sedang

tumbuh di masyarakat. Bagaimana tidak

di dalam negara hukum seperti di

Indonesia penegakan hukum sangat

di tentukan oleh Pengadi lan. Jadi

meskipun Kejaksaan sudah berusaha

semaksimal mungkin membuat dakwaan

yang lengkap dan akurat, setelah pelaku

perusakan l ingkungan diajukan ke

pengadilan tidak divonis, hal ini tentu

menjadi bumerang bagi kejaksaan. Oleh

karenanya dibutuhkan hakim-hakim yang

mempunyai empati , dedikas i dan

determinasi untuk menciptakan keadilan.

Upaya perbaikan kualitas hukum

melalui sertikasi Hakim lingkungan secara

sepintas cukup menggembirakan namun

tidak cukup menyelesaikan persoalan

lingkungan yang kompleks. Perlu satu

perbaikan sistematis dalam pengelolaan

lingkungan hidup sehingga pelanggaran

terhadap kasus l ingkungan dapat

diselesaikan. Peraturan perundang-

9

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 21: Jta agtssptmbr 14

undangan yang digunakan pada proses

penegakan hukum pidana di bidang

lingkungan sudah sangat lengkap terdiri

dari UU No.23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

diperbaharui dengan UU No.32 tahun

2009 tentang Per l indungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (general

environmental law) dan UU sektoral

lainnya sepert i UU Kehutanan, UU

P e r t a m b a n g a n , P P t e n t a n g

Pengendalian dan atau Pencemaran

L ingkungan Hidup yang berkaitan

dengan Kebakaran Hutan dan atau

Lahan, PP tentang Ijin Pembuangan

Limbah, UU tentang Sumber Daya Alam

dan Ekosistemnya dan lain-lain (sektoral

environmental law). Namun keberadaan

regulasi tersebut belum cukup untuk

memberikan kekuatan dan tunduk

terhadap peraturan dan kebijakan

lingkungan hidup yang lebih jauh. Hingga

hari ini kebijakan lingkungan hidup hanya

dilihat sebagai problem ikutan dari upaya

pembangunan.

P a r a m e t e r s e d e r h a n a ,

penentuan menteri lingkungan hidup

tidak cukup politis seperti halnya menteri

ESDM atau menteri Kehutanan. Dalam

pertarungan antar sektor seringkali

k e p e n t i n g a n l i n g k u n g a n h i d u p

dikalahkan oleh sektor-sektor yang lain

s e p e r t i p e r t a m b a n g a n , e n e r g i ,

kehutanan, investasi, dan lain-lain. Konik

kepentingan atas ekonomi dan investasi

sektor ektraksi sumberdaya alam mampu

menyerap tenaga kerja atau melakukan

konservasi terhadap satu kawasan

bentang alam yang harus diproteksi.

Maka tidak heran muncul berbagai

regulasi sektoral yang berbenturan

d e n g a n k e b i j a k a n d a n r e g u l a s i

perlindungan lingkungan hidup.

Fakta menunjukan pengusung

i d e - i d e l i n g k u n g a n h i d u p h a r u s

menghadapi tantangan yang sangat

tidak seimbang dari penguasa politik,

penguasa dun ia usaha dan dar i

m a s y a r a k a t s e n d i r i . K a l a h n y a

kepentingan lingkungan hidup dalam

pertarungan yang tidak seimbang

melawan kepentingan-kepentingan lain

tersebut terjadi tidak hanya di forum-

forum teknis eksekutif, tetapi juga di forum-

forum politik, di lingkungan lembaga

legislative dan bahkan kepentingan

nasional masing-masing negara dalam

forum internasional. Oleh karena itu di

samping ada UU lingkungan hidup yang

tentu saja berpihak pada lingkungan,

banyak pula produk undang-undang di

bidang lain yang justru tidak ramah

lingkungan harus diubah dan mengacu

kepada upaya perlindungan tanpa

m e n g h a m b a t k e p e n t i n g a n

pembangunan nasional.

10

KEJAHATAN K

ERAH P

UTIH

; H

UKUM L

EMAH L

INGKUNGAN

Page 22: Jta agtssptmbr 14

VI. Mendorong Kebijakan Peradilan

Lingkungan

Berkaca dari praktik yang terjadi

di lapangan dan hukum lingkungan maka

pent ing untuk hadirnya peradi lan

lingkungan. Dorongan ini dibutuhkan

mengingat kejahatan lingkungan hidup

sudah masuk pada kategori bukan

kejahatan biasa (extra ordinary crimes),

karena korbannya sudah banyak baik

korban jiwa, korban materi maupun

kerugian sosial ekologis yang tidak dapat

dinilai dalam sebuah hitungan (valuasi)

ekonomi. Peradilan lingkungan hidup

menjadi agenda mendesak yang patut

dipertimbangkan untuk dibentuk oleh

pemerintahan kedepan untuk mengadili

kejahatan lingkungan yang bersembunyi

dibalik kebijakan dan regulasi baik di

tingkat pusat maupun daerah. Kita

ketahui dalam perkembangannya,

kejahatan korupsi sudah dimasukkan

pada kejahatan luar biasa, dan ada

kebijakan serta kelembagaan yang

sekaligus menjadi penegakan hukumnya

melalui KPK.

DAFTAR PUSTAKA

1. Black, Henry Campbell, Black's Law

Dictionary, West Publishing Co., St. Paul,

Minnessota, 1990, ed.6, hal. 339.2. Dine, Janet, Company Law, Macmillan

Press Ltd., 1998.3. Ferguson,Gerry, Corruption and

C r i m i n a l L i a b i l i t y ,

h t t p : / / w w w . i c c l r . l a w . u b c . c a /

Publications/ Reports/ FergusonG.PDF4. Gross, Hyman, A Theory of Criminal

Justice, Oxford University Press, New York,

1979, hal.114.5. Keenan, Denis & Josephine Biscare,

Smith & Keenan's Company Law For

S tudents , F inancia l T imes, P i tman

Publishing, 1996.6. Khanna, V.S, Corporate Criminal

Liability: What Purpose Does It Serve?, 109

Harv. L.Rev. 1477, The Harvard Law

Review Association, 19967. Lipton, Philip dan Abraham Herzberg,

Understanding Company Law, Brisbane,

The Book Law Company Ltd, 1992.

11

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 23: Jta agtssptmbr 14
Page 24: Jta agtssptmbr 14

KRIMINALISASI TERHADAP PENOLAKAN PENGELOLAAN KAWASAN KARST :

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP MASYARAKAT DAN AKTIVIS

LINGKUNGAN HIDUP

Oleh : M. Irsyad Tamrin

Abstrak

K a w a s a n k a r s t m e r u p a k a n

kawasan yang sering menjadi sumber

konik antara wacana konservasi dan

penambangan. Disisi lain pemerintah

dengan dalih melindungi kepentingan

investasi yang menguntungkan Negara,

seringkali menggunakan pendekatan

ketertiban dan keamanan. Atas legitimasi

ini aparat penegak hukum menggunakan

instrumen hukum pidana sebagai jalur

p e n y e l e s a i a n k o n i k t e r h a d a p

masyarakat yang melakukan penolakan

t e r h a d a p i j i n p e r t a m b a n g a n .

Penggunaan bahasa kriminalisasi kepada

masyarakat maupun aktivis lingkungan

hidup yang memperjuangkan hak atas

lingkungan yang bersih dan sehat, sudah

menjadi bahasa umum yang seringkali

kita dengar. Kebijakan konservasi dan

pelindungan lingkungan selalu bertolak

b e l a k a n g d e n g a n k e b i j a k a n

p e m b a n g u n a n l a i n n y a d a l a m

penyelesaian konik yang ada.Tulisan ini akan menguraikan

bagaimana tumpang tindihnya regulasi

mengenai pengelolaan kawasan karst,

yang justru menjadi salah satu akar

masalah lahirnya konik (baca: factor

k r i m i n o g e n ) , k r i m i n a l i s a s i d a n

kecenderungan politisasi hukum pidana

dalam penyelesaian konik sumber daya

a l a m . F o k u s t u l i s a n h e n d a k

menggambarkan bagaimana konteks

perlindungan hukum pidana kepada

masyarakat maupun aktivis lingkungan

hidup.

I. Pendahuluan

Hingga tahun 2013, pemerintah

telah mengeluarkan 76 izin tambang karst

hanya di pulau Jawa. Izin tersebut

tersebar di 23 kabupaten, 42 kecamatan

dan 52 desa dengan total konsesi

pertambangan karst 34.944,90 hektar.

Kondisi ini bisa menjadi ancaman serius

bagi lingkungan tidak hanya di Pulau

Jawa, tetapi juga di wilayah lain di 1Indonesia. Banyaknya izin tersebut

seringkali melahirkan konik di masyarakat

y a n g t e r k e n a d a m p a k l a n g s u n g

kerusakan lingkungan . Belum hilang dari

ingatan kita bagaimana para petani

desa Tegaldowo, Sukolilo, Kabupaten

Rembang Jateng , mendapatkan

kekerasan, intimidasi dan penangkapan

karena menolak penambangan Karst

dan pembangunan pabrik PT. Semen

Indonesia di wilayah mereka. Dalam

upaya penolakan tersebut empat orang

petani ditangkap, ibu-ibu petani yang

memblokade pabrik semen terluka akibat

kekerasan dari aparat keamanan. Alasan

13

1. Data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 25: Jta agtssptmbr 14

penolakan warga desa yang mayoritas

adalah petani adalah hilangnya sumber

mata air dan tanah di pegunungan

Kendeng tempat menggantungkan

hidupnya mereka.

Berdasarkan data WALHI, pada

tahun 2012 telah terjadi 147 kasus

kekerasan dan kr iminal isasi terkait

persoalan lingkungan hidup. Di tahun

2013, naik cukup signikan menjadi 227

kasus konik lingkungan hidup, sumber

daya alam dan agraria yang berujung

p a d a t i n d a k a n k e k e r a s a n d a n

k r i m i n a l i s a s i t e r h a d a p p e j u a n g

lingkungan hidup dan pejuang HAM di 2I n d o n e s i a . C a t a t a n K P A j u g a

menunjukkan, sepanjang 2004-2012

sedikitnya 941 orang ditahan, 396

m e n g a l a m i l u k a - l u k a , 6 3 o r a n g

diantaranya mengalami luka serius akibat

peluru aparat, serta meninggalnya 54

petan i /warga d i se lu ruh w i layah

Indonesia. Sejumlah kejadian yang

m e l i b a t k a n k e p o l i s i a n d a l a m

penanganan konik agraria, kriminalisasi

dan penangkapan kepada pimpinan

organisasi rakyat oleh aparat kepolisian

yang sering mengunakan jerat pidana

dengan pasal-pasal 160, 170, 187, 365 dan 3406 KUHP. Sebagian besar kasus pidana

y a n g d i b a w a k e p e n g a d i l a n

menjatuhkan vonis bersalah kepada

masyarakat yang melakukan tindak

pidana sebagaimana yang didakwakan

oleh jaksa. Pertimbangan hakim sendiri

ketika memutus perkara secara jelas

menyatakan bahwa semua unsur

tersebut telah memenuhi unsur-unsur

didakwakan. Sekalipun ada alasan yang

meringankan, sebagian besar lebih

mengambil pert imbangan dengan

alasan keluarga, perbuatan baik selama

persidangan dan tidak mengulang lagi

perbuatannya.

Dari kondisi di atas, permasalahan

konik lingkungan dan SDA yang terjadi

dan dimunculkannya permasalahan

kriminal kepada masyarakat maupun

aktivis lingkungan mereeksikan bahwa

persoalan lingkungan tidak sesederhana

yang dibayangkan,. Permasalahan

munculnya kriminalisasi yang dilontarkan

kepada aparat penegak hukum dan

pemerintah terhadap penyelesaian

k o n i k l i n g k u n g a n m e m b e r i k a n

gambaran tentang persoalan yang lebih

mendasar tentang sosial-politik, ekonomi-

politik, dan politik hukum bahwa saat ini

ada kondisi yang tidak adil atas nama

pembangunan ekonomi.

Tarik menarik antara kepentingan

peningkatan anggaran dan ekonomi

harus berhadapan dengan perlindungan

terhadap kekayaan dan kelestarian

lingkungan hidup. Dan kesemuanya

menggunakan instrumen hukum sebagai

dasar pengambilan keputusan politik

(baca kebijakan).

2. Annual Report WALHI 2012-2013.3. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

14

KRIM

INALIS

ASI TERHADAP P

ENOLAKAN P

ENGELO

LAAN K

AW

ASAN K

ARST : P

ERLIN

DUNGAN

HUKUM P

IDANA T

ERHADAP M

ASYARAKAT D

AN A

KTIVIS

LIN

GKUNGAN H

IDUP

Page 26: Jta agtssptmbr 14

Kita ketahui bahwa perlindungan

terhadap kawasan karst dan kelestarian

lingkungan hidup sudah diatur dalam

peraturan perundangan-undangan, baik

itu UU ataupun aturan dibawahnya.

Namun di sisi lain, pemerintah (juga DPR)

pun mengeluarkan peraturan mengenai

pengelolaan pertambangan mineral

batu bara, termasuk di dalamnya

mengenai pengelolaan kawasan karst.

Kebijakan yang tidak konsisten inilah yang

sebenarnya mengakibatkan munculnya

polemik dan konik di masyarakat. Ketika

konik tidak terselesaikan, penggunaan

ins t rumen hukum pidana kepada

masyarakat maupun aktivis lingkungan

hidup yang dianggap mengganggu

akan lebih menguatkan lagi pandangan

masyarakat bahwa “posisi aparat

penegak hukum tidak dalam posisi yang

netral dan hukum bukan ditujukan untuk

kesejahteraan masyarakat”.

Ubi societas ibi Ius. Adagium yang

d inyatakan o leh C icero te r sebut

seharusnya menjadi pedoman bahwa

hukum sebaga i fenomena sos ia l

terbentuk dan merupakan aturan-aturan

untuk memenuhi berbagai kepentingan

masyarakat (social) tanpa terkait dengan

kepentingan kekuasaan. Kepentingan

sosial tersebut meliputi hal-hal seperti

kepastian dalam bertransaksi (hubungan

h u k u m ) , k e t e r t i b a n m a s y a r a k a t ,

k e t e r t i b a n d a l a m h u b u n g a n

kekeluargaan dan lain-lain.Hal-hal ini

merupakan kepentingan individu atau

masyarakat yang tidak terkait dengan

kepentingan kekuasaan. Bahkan kalau

tidak ada hukum sebagai aturan sosial

tersebut, justru akan menyulitkan para

penguasa sendiri, karena akan terjadi

kekacauan hubungan antar individu atau

sos ia l yang o leh Thomas Hobbes

digambarkan sebagai "homo homini

lupus bellum, omnion centra omnes".

Kalaupun yang terakhir ini tetap terselip

kepentingan yang berkuasa, tetapi hal itu

tidak bertujuan memeras atau menindas,

melainkan hukum sebagai instrumen

yang memberi dasar pada kekuasaan,

untuk menjalankan fungsi sebagai

penjaga keamanan dan ketertiban.

Paling tidak, kehadiran hukum dapat

dipandang sebagai pranata yang saling

menguntungkan antara masyarakat dan

penguasa.

15

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 27: Jta agtssptmbr 14

N a m u n r e a l i t a s n y a t i d a k

sebagaimana yang diungkapkan oleh

lsuf Cicero, dalam hal in i hukum

digunakan o leh kekuasaan untuk

mel indungi kepent ingan investas i

eksploitasi sumber daya alam dari

masyarakat yang menolak kepentingan

tersebut. Dengan dalih melakukan

perusakan, mengganggu ketertiban dan

k e a m a n a n , m e n g h a m b a t

pembangunan, masyarakat atau aktivis

lingkungan yang melakukan penolakan

penambangan dicap sebagai kriminal

yang melakukan pelanggaran hukum

sehingga sudah sepantasnya ditindak

oleh aparat penegak hukum. Anggaplah

itu benar bahwa tindakan tersebut

mengganggu ke te r t iban , namun

penggunaan pidana harus ditimbang

dan diperhatikan secara mendalam.

Harus dilihat dulu penyebab masalah

keamanan itu terjadi, faktor-faktornya,

t e r m a s u k r a s a k e a d i l a n d a l a m

masyarakat. Harus dipahami oleh

Pemerintah maupun aparat penegak

hukum bahwa pembangunan dapat

b e r s i f a t k r i m i n o g e n a t a u d a p a t

meningkatkan kr iminal itas apabila

pembangunan itu tidak direncanakan

secara ras ional , perencanaannya

t i m p a n g a t a u t i d a k s e i m b a n g ,

mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral

s e r t a t i d a k m e n c a k u p s t r a t e g i

perlindungan masyarakat yang integral.

II. Kebijakan perlindungan kawasan Karst

yang setengah hati

Saat ini payung hukum yang

m e n g a t u r m e n g e n a i k e t e n t u a n

pertambangan Indonesia adalah UU No 4

tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara. Undang-undang

ini secara substansi tidak mengakui hak

rakyat untuk membuat keputusan

menerima atau menolak sebuah investasi

yang berpotensi merusak sumber-sumber

kehidupan mereka. Hal ini terbukti

dengan tidak ada satupun pasal yang

menyatakan bahwa masyarakat memiliki

h a k u n t u k m e n o l a k i n v e s t a s i

pertambangan di wilayah mereka.

Undang Undang ini sebenarnya harus

memasukkan konsep Free Prior and

Informed Concern (FPIC) yang sudah

diadopsi oleh banyak negara. Konsep ini

adalah sebuah konsep yang mengatur

hak masyarakat untuk mendapatkan

informasi sebelum sebuah program atau

proyek pembangunan dilaksanakan

dalam wilayah mereka dan berdasarkan

informasi tersebut, mereka secara bebas

tanpa tekanan menyatakan setuju atau

menolak. Dengan kata lain, masyarakat

memiliki hak untuk memutuskan jenis

kegiatan pembangunan seperti apa

yang dapat berlangsung dalam tanah

mereka.

Permasalahan lain yang muncul

terkait dengan regulasi pertambangan

adalah t idak harmonisnya aturan

m e n g e n a i p e n a m b a n g a n k a r s t .

Tumpang tindihnya aturan yang tersebar

ini memunculkan banyak tafsir yang

digunakan untuk memuluskan upaya

penambangan di kawasan bentang

16

KRIM

INALIS

ASI TERHADAP P

ENOLAKAN P

ENGELO

LAAN K

AW

ASAN K

ARST : P

ERLIN

DUNGAN

HUKUM P

IDANA T

ERHADAP M

ASYARAKAT D

AN A

KTIVIS

LIN

GKUNGAN H

IDUP

Page 28: Jta agtssptmbr 14

alam karst. Peraturan Pemerintah No. 26

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional memuat semangat

untuk melindungi kawasan karst dari

upaya penambangan. Peratu ran

P e m e r i n t a h i n i c u k u p k e t a t d a n

membawa angin segar bagi kelestarian

kawasan karst karena sebelumnya telah

ada Keputusan Menteri ESDM No. 1456

T a h u n 2 0 0 0 t e n t a n g P e d o m a n

P e n g e l o l a a n K a w a s a n k a r s t

diklasikasikan menjadi tiga bagian yakni :

a. Kawasan Karst Kelas I, merupakan

kawasan lindung yang di dalamnya

t i d a k b o l e h a d a k e g i a t a n

penambangan. Boleh di lakukan

kegiatan lain asal tidak mengganggu

proses karstikasi dan tidak merusak

fungsi kawasan karst.b. Kawasan Karst Kelas II, merupakan

kawasan karst yang di dalamnya boleh

dilakukan aktivitas penambangan

dengan disertai studi AMDAL, UKL dan

UPLc. Kawasan Karst Kelas III, merupakan

kawasan karst yang di dalamnya boleh

dilakukan kegiatan-kegiatan yang

sesuai dengan perundangan.

Pada implementasinya regulasi ini 4membuka tafsir untuk dimanipulasi oleh

pihak pihak investor demi keuntungan

semata tetap melakukan kegiatan

eksplo i tas i kars t walaupun masuk

kawasan karst kelas I. Apalagi oknum

oknum birokrasi, akademisi mampu

diarahkan untuk menetapkan kawasan

tersebut menjadi klasikasi kelas II atau III

t e r m a s u k m e l a k u k a n m a n i p u l a s i

terhadap proses AMDAL. Akhirnya Izin

pendirian perusahaan tambangkarst

terus diterbitkan tentu dengan berbagai

p e r h i t u n g a n d a n a r g u m e n y a n g

mengiringinya.

Pada perkembanganya dengan

derasnya tun tu tan pe r l i ndungan

terhadap kawasan karst, Pemerintah

mengelurkan peraturan yakni PPNo. 26

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional. Peraturan Pemerintah

in i d ianggap mampu mel indung i

kawasan karst karenadalam regulasiini

tidak lagi dikenal Kawasan Karst Kelas I, 5Kelas II atau Kelas III. Dalam peraturan ini,

semua bentang alam karst dan goa

termasuk dalam Cagar Alam Geologi

(Pasal 60 ayat 2 poin C dan F).Cagar Alam

Geologi dalam peraturan tersebut

dimasukkan dalam Kawasan Lindung

Geologi (Pasal 52 ayat 5), Kawasan

Lindung Geologi sebagai bagian dari

Kawasan Lindung Nasional (Pasal 51).

Secara hierarki, kedudukan kawasan karst

dalam PP No. 26 tahun 2008 sangat jelas,

yaitu merupakan bagian dari Kawasan

Lindung Nasional.

Belum sampai setahun, Lembaga

legislatif dan Pemerintah masih tergoda

dengan potens i keuntungan dar i

eksploitasi tambang di kawasan karst

dengan mengeluarkan regulasi yang

baru pada tahun 2009.Dalam UU No. 4

Tahun 2009 membuka kesempatan untuk

kawasan karst untuk di tambang.Dalam

Pasal 1 angka 4 UU No 4 tahun 2009

menyatakan bahwa “pertambangan

4. Belum adanya standarisasi metode investigasi dan klasikasi kawasan karst.Sehingga banyak pihak yang sebenarnya tidak memahami tentang karst berani membuat klasikasi berdasarkaan metode yang tidak tepat.Akibatnya, kawasan karst yang seharusnya masuk kriteria kelas I turun menjadi kelas II atau III.

5. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No.1456 tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan karst

17

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 29: Jta agtssptmbr 14

kumpulan mineral yang berupa bijih atau

batuan, di luar panas bumi, minyak dan

gas bumi, serta air tanah”. Berikutnya

berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah

Pertambangan pada Pasal 4 ayat (3)

menjelaskan bahwa pertambangan

mineral dikelompokkan ke dalam empat

komoditas tambang, yaitu :

i. pertambangan mineral radioaktif; ii. pertambangan mineral logam;iii. pertambangan mineral bukan

logam; dan iv. pertambangan batuan.

Mineral bukan logam menurut PP

N o m o r 2 3 T a h u n 2 0 1 0 t e n t a n g

P e l a k s a n a a n U s a h a K e g i a t a n

Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi “intan,

korundum, grat, arsen, pasir kuarsa,

uorspar, kriolit, yodium, brom, klor,

belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika,

magnesit, yarosit, oker, uorit, ball clay, re

clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit,

gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirolit,

kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu

kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu

gamping untuk semen”.Khusus untuk batu

gamping yang merupakan sumber batu

kapur dan bahan baku semen dapat

dijumpai pada kawasan bentang alam 6karst.

Dari ketentuan PP tersebut yang

merupakan turunan dari UU No 4 tahun

2009 menjelaskan bahwa karst yang

merupakan bagian dari mineral bukan

logam merupakan salah satu obyek

tambang, hal ini sangatlah bertentangan

dengan PP No 26 tahun 2008 yang

menyatakan bahwa kawasan karst

merupakan kawasan yang harus

dilindungi karena merupakan kekayaan

alam yang tak terbarukan dan memiliki

fungsi sebagai wilayah penampung air

(catchment area).Salah satu fungsi

p e n t i n g n y a b e r k a i t a n d e n g a n

ketersediaan air sehingga kelestariannya

menjadi krusial, langsung berhubungan 7dengan kehidupan masyarakat.

Dari uraian ini sangatlah jelas

bahwa Pemerintah masih setengah hati

atau lebih tegasnya belum memiliki

komitmen yang kuat untuk melindungi

kawasan karst dari eksploitasi. Akan selalu

ada argumen bahwa peningkatan

e k o n o m i m e n j a d i f a k t o r u t a m a

dilakukannya penambangan di kawasan

6. Karst, menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 nomor 1 adalah “bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan/dolomite.

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (Permen ESDM) Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 3 menyebutkan bahwa “Kawasan bentang alam karst merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional”. Masih menurut Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tersebut, pada Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kawasan bentang alam karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kawasan bentang alam karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst”. Bentuk eksokarst yang disebutkan dalam Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (5) terdiri atas : mata air permanen, bukit karst, dolina, uvala, polje, dan/atau telaga. Sedangkan Pasal 4 ayat (6) menyebutkan bahwa “bentuk endokarst terdiri atas sungai bawah tanah; dan/atau speleotem”

18

KRIM

INALIS

ASI TERHADAP P

ENOLAKAN P

ENGELO

LAAN K

AW

ASAN K

ARST : P

ERLIN

DUNGAN

HUKUM P

IDANA T

ERHADAP M

ASYARAKAT D

AN A

KTIVIS

LIN

GKUNGAN H

IDUP

Page 30: Jta agtssptmbr 14

karst. Pembenaran eksploitasi tambang

bisa dilakukan melalui legalisasi di daerah

melalui Peraturan daerah (Perda)

tentang RT/RW ataupun pengeluaran izin

dari Kepala Daerah sesuai dengan

mekanisme formal yang ada. Sebagai

contoh kasus pendirian pabrik dan

penambangan di pegunungan kendeng

(Rembang), penggunaan kawasan

cekungan air tanah watu putih sebagai

area penambangan batuan kapur untuk

bahan baku pabrik semen ini melanggar

Perda RTRW Jawa Tengah No 6 tahun 2010

pasal 63 yang menetapkan area ini

kawasan lindung imbuhan air. Juga Perda

RTRW Kabupaten Rembang no 14 tahun

2011 pasal 19 yang menetapkan area ini

sebagai kawasan lindung geologi.Namun

dengan dalih penambangan dilakukan di

area morfologi karst di lokasi zona kering

maka Pemerintah kabupaten Rembang

m e n y e t u j u i u n t u k d i l a k u k a n n y a

penambangan. Apalagi penambangan

di kawasan karst tidak secara tegas untuk

dilarang secara keseluruhan.Kebijakan ini

diambil karena mendatangkan investasi

senilai 3, 717 trilyun yang berpotensi

menambah pendapatan asli daerah

(PAD), namun sejalan dengan itu,

kerusakan lingkungan serta penurunan

kualitas kesehatan masyarakat terus

terjadi.

Berubah-ubahnya kebi jakan

pengelolaan dan perlindungan kawasan

karst berpotensi melahirkan konik yang

besar di masyarakat. Hal ini patut

dipertanyakan bagaimana keseriusan

dan political will Pemerintah dalam

pembuatan kebijakan melindungi dan

mensejahterakan masyarakatnya. Dalam

hubungan antara politik kriminal dengan

politik sosial, kebijakan pada hakikatnya

merupakan bagian integral antara upaya

per l indungan masyarakat ( soc ia l

d e f e n c e ) d a n u p a y a m e n c a p a i 8kesejahteraan (social welfare). Dalam

konteks ini, apakah sudah tepat kebijakan

yang dikeluarkan Pemerintah bertujuan

untuk kese jahteraan masyarakat ,

ataukah bertolak belakang dengan

r e a l i t a s b a h w a k e b i j a k a n y a n g

dikeluarkan Pemerintah justru tidak

mel indungi mereka ? Pertanyaan

selanjutnya adalah apa yang terjadi

ketika pihak swasta dan Pemerintah tetap

8. Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hal. 44

19

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 31: Jta agtssptmbr 14

n g o t o t u n t u k d i l a k u k a n n y a

p e n a m b a n g a n d a n m a s y a r a k a t

bersikeras menolak rencana tersebut ?

Masyarakat khususnya yang langsung

bersinggungan di daerah tersebut dan

terancam kesejahteraannya pastinya

a k a n m e m p e r t a h a n k a n ( b a c a :

melawan) dengan cara apapun, untuk

itu apakah Aparat penegak hukum dan

Pemerintah akan menindak mereka

termasuk menggunakan pendekatan

hukum pidana ? Pada akhirnya kesemua

ini melahirkan polemik/konik yang tidak

pernah terselesaikan dan akan selalu

muncul di kemudian hari. Pemerintah

justru dengan kebijakannya yang menjadi

penyebab masalahnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas

satu satunya solusi menyelesaikan

polemik/konik yang selalu manifest

tersebut , adalah member lakukan

kebi jakan yang kons isten dengan

melarang seluruh kawasan karst (secara

limitatif) sebagai obyek tambang. Namun

tentunya hal ini harus disertai political will

dan komitmen yang kuat. Bagaimanapun

juga investas i semen (karst) yang

dianggap besar nilai ekonomisnya tidak

bisa dibandingkan dengan investasi

lingkungan hidup dan keanekaragaman

hayati yang selain nilai ekonomis yang

bisa dikembangkan juga ni lai-ni lai

l a i n n y a . B e l a j a r d a r i e k s p l o i t a s i

p e r t a m b a n g a n s e b e l u m n y a ,

pemanfaatan kawasan lindung oleh

industri tambang selalu menyisakan efek

samping yang begitu besar seperti polusi,

hilangnya sumber air, rusaknya lahan

pe r tan ian dan pe rkebunan juga

punahnya keanekaragaman hayati.

I I I . Menolak Penambangan Kars t ,

Kr iminalisasi ataukah Poli t isasi

Penegakan Hukum Pidana?

Beberapa waktu la lu ramai

d i b e r i t a k a n d i m e d i a t e n t a n g

penangkapan petani/masyarakat

Rembang oleh aparat Kepolisian paska

bentrok ketika warga menolak dan

memblokade kawasan pend i r ian

tambang karst dan pabrik semen PT

Indonesia di Pegunungan Kendeng,

Kabupaten Rembang. Aktivis lingkungan

hidup maupun beberapa lembaga

swadaya masyarakat (LSM) mengutuk

aksi tersebut dan menolak cara-cara

“kriminalisasi” yang dilakukan oleh aparat

K e p o l i s i a n d a l a m p e n y e l e s a i a n

konik/sengketa lingkungan hidup. Jauh

sebe lum kasus Rembang, kasus

semacam ini sudah banyak terjadi di

beberapa wilayah Indonesia yang

berujung penangkapan serta intimidasi.

Banyak kalangan meneriakkan dan

menolak cara penyelesaian penolakan

warga terhadap aktivitas penambangan

kawasan karst.melalui cara kriminalisasi

terhadap masyarakat dan akt iv i s

lingkungan hidup.

20

KRIM

INALIS

ASI TERHADAP P

ENOLAKAN P

ENGELO

LAAN K

AW

ASAN K

ARST : P

ERLIN

DUNGAN

HUKUM P

IDANA T

ERHADAP M

ASYARAKAT D

AN A

KTIVIS

LIN

GKUNGAN H

IDUP

Page 32: Jta agtssptmbr 14

Dalam perspektif hukum pidana,

penggunaan terminologi “kriminalisasi”

terhadap masyarakat dan akt iv i s

lingkungan hidup sebenarnya kurang

tepat. Karena di dalam kebijakan hukum

pidana sebagaimana yang terdapat di

dalam KUHP memang tidak pernah

menyebutkan bahwa menjalankan

“aktivitas perlindungan lingkungan hidup

merupakan tindakan kriminal”, dengan

kata lain suatu bentuk “kejahatan”.

Menurut J.E. Sahetapy dan B. Marjono

Reksodiputro kejahatan mengandung

konotasi tertentu, merupakan suatu

pengertian dan penamaan yang relatif,

mengandung variabilitas dan dinamik

serta bertalian dengan perbuatan atau

tingkah laku (baik aktif maupun pasif),

yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau

minoritas masyarakat sebagai suatu

perbuatan anti sosial, suatu perkosaan

terhadap skala nilai sosial dan atau

perasaan hukum yang hidup dalam

masyarakat sesuai dengan ruang dan 9waktu.

U n t u k i t u d a l a m k o n t e k s

banyaknya masyarakat ataupun aktivis

lingkungan hidup yang ditangkap dan

diproses pidana, penggunaan teminologi

“kriminalisasi” oleh beberapa kalangan

dimaksudkan sebagai tindakan Aparat

Penegak Hukum menggunakan pasal

KUHP untuk men je rat akt iv i s dan

masyarakat yang melakukan aks i

penolakan pertambangan.

9. Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hal. 44

21

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 33: Jta agtssptmbr 14

Di bawah ini adalah Pasal –pasal

KUHP yang sering digunakan Aparat

Kepolisian ketika terjadi konik penolakan

p e r t a m b a n g a n , d e n g a n a l a s a n

penjeratan pidana dan gambaran

bentuk tindakan /perbuatan. Lihat bagan

di bawah ini

Alasan Penjeratan Pidana Pasal KUHP yang disangkakan Kegiatan/aksi Masyarakat dan Aktivis Lingkungan

Hidup

Adanya kerusakan barang/fasilitas

perusahaan, atau muncul korban

(biasanya cuma luka luka) dari

Perusahaan maupun Pemerintah

Pasal 170 ,telah melakukan tindakan pidana

secara bersama-sama dimuka umum

melakukan kekerasan terhadap orang atau

barang

Perusahaan :melakukan penutupan kantor perusahaan

tambang, menduduki/memblokade lokasi tambang

penyebab kerusakan lingkungan

Pemerintah :Aksidi kantor pemerintah untuk mencabut

ijin tambang, atau dugaan munculnya ijin illegal yang

dikeluarkan

Masyarakat termobilisasi untuk

melakukan penolakan tambang yang

dikaitkan dengan adanya

penghasutan untuk melawan

kebijakan Pemerintah,

Pasal 160, Barang siapa di muka umum

dengan lisan atau dengan tulisan menghasut

supaya melakukan perbuatan yang dapat

dihukum, melawan pada kekuasaan umum,

dengan kekerasan atau supaya jangan mau

menurut peraturan undang-undang atau

perintah yang sah yang diberikan menurut

peraturan undang-undang.

Biasanya dikenakan kepada pemimpin kelompok

masyarakat yang menggalang melakukan penolakan

tambang, aktivis penggerak aksi, pemimpin

demonstrasi/korlap aksi blockade.

Masyarakat melawan Aparat

Penegak Hukum dan Pemerintah

ketika aksi masyarakat dibubarkan.

(dianggap mengganggu kemanan dan

ketertiban atau tidak memiliki izin

aksi/demonstrasi)

Pasal 214 dan/atau pasal 212 dan/atau pasal

216 KUHP (Kejahatan terhadap Penguasa

Umum) melawan dengan kekerasan kepada

pegawai negeri yang sedang melakukan

pekerjaan yang syah dan atau tidak

menghiraukan perintah dari petugas

Masa aksi menolak pembubaran aksi/protes penolakan

tambang, Ketika aparat melakukan kekerasandalam

melakukan pembubaran aksi, muncul perlawanan atau

bentuk pertahanan ketika dibubarkan(masyarakat

terprovokasi tindakan kekerasan aparat) yang

mengakibatkan ada aparat terluka (biasanya korban juga

lebih banyak jatuh dari pihak masyarakat).

Perusahan/pihak swasta yang

melaporkan masyarakat terkait

tindakan/bentuk-bentuk aksi

penolakan masyarakat

Pasal 335, Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP

selengkapnya berbunyi, “Barang siapa secara

melawan hukum memaksa orang lain supaya

melakukan, tidak melakukan atau membiarkan

sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau

dengan memakai ancaman kekerasan, baik

terhadap orang itu sendiri maupun orang

lain.”10

Demonsrasi, melakukan protes di perusahaan yang

memasuki lingkungankerja perusahaan, melakukan

blockade atau melarang pegawai perusahaan tambang

bekerja, menuntut pemimpin perusahaan atau kepala

daerah membatalkan investasi tambang atau ijin usaha

tambang, dan lain lain.

Pemerintah yang melaporkan karena

dianggap mencemarkan nama baik

pejabat biasanya terkait jin yang

dikeluarkan, atau pihak swasta yang

melaporkan terkait tuduhan

pencemaran/ perusakan yang

berdampak kepada nama baik

orang/ perusahaan

Pasal 310 dan 311 KUHP tentang

pencemaran/penghinaan. Pasal-pasal inilah

yang juga dikenal sebagai “pasal-pasal karet”

dimana Klausul dalam pasal-pasal tersebut

bisa menjebak karena tidak ada parameter

yang jelas.

Melakukan orasi, membuat selebaran, kampanye di media

massa elektronik maupun cetak tentang dampak buruk

dari pertambangan, tentang dugaan manipulasi ijin

tambang atau dugaan pelanggaran tata ruang dan lain

sebagainya

Kepada masyarakat yang dianggap

ikut serta atau membantu aksi

/perbuatan yang disangkakan

KUHP jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 56

KUHP. Turut serta melakukan perbuatan

pidana (delik penyertaan maupun pembantuan)

Warga msyarakat yang ikut aksi penolakan tambang

10. MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 335 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP terkait delik perbuatan tidak menyenangkan dan Pasal 21 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. MK membatalkan frasa perbuatan tidak menyenangkan dalam Pasal 335 KUHP, tetapi MK tak membatalkan Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Pasal 21 ayat (4) KUHAP sebagai pasal yang bisa dilakukan penahanan. “MK menyatakan bahwa frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.Eko Teguh Paripurno, Apakah Kebijakan Pembangunan Kita Meningkatkan resiko bencana, Pembangunan Ekosistem Kawasan Karst jawatengah, cat watu putih rembang, Semarang 7 Juli 2014 Sekda propinsi Jawatengah

22

KRIM

INALIS

ASI TERHADAP P

ENOLAKAN P

ENGELO

LAAN K

AW

ASAN K

ARST : P

ERLIN

DUNGAN

HUKUM P

IDANA T

ERHADAP M

ASYARAKAT D

AN A

KTIVIS

LIN

GKUNGAN H

IDUP

Page 34: Jta agtssptmbr 14

11

Dar i bagan d i atas , hanya

mengkaitkan kolom 1 dan 2, tentunya

sangat besar kemungkinan masyarakat

maupun akt iv i s l ingkungan h idup

dipidanakan. Sangat mudah bagi aparat

kepolisian dengan bukti atau kekuasaan

tafsir yang dimiliki untuk memenuhi unsur

u n s u r s e b a g a i m a n a p a s a l y a n g

disangkakan. Namun kalau dihubungkan

dengan kolom 3 rasanya tidak adil dan

bijak (cenderung represif) penggunaan

p a s a l K U H P t e r s e b u t t a n p a

memperhatikan factor factor lainnya.

Perlu di cermati

Dar i bagan d i atas , hanya

mengkaitkan kolom 1 dan 2, tentunya

sangat besar kemungkinan masyarakat

maupun akt iv i s l ingkungan h idup

dipidanakan. Sangat mudah bagi aparat

kepolisian dengan bukti atau kekuasaan

tafsir yang dimiliki untuk memenuhi unsur

u n s u r s e b a g a i m a n a p a s a l y a n g

disangkakan. Namun kalau dihubungkan

dengan kolom 3 rasanya tidak adil dan

bijak (cenderung represif) penggunaan

p a s a l K U H P t e r s e b u t t a n p a

memperhatikan factor factor lainnya.

Perlu di cermati dan harus digali lebih

dalam secara losos maupun sosiologis

penggunaan pasal pasal tersebut

dengan menjawab pertanyaan :1. Apakah bentuk/tindakan masyarakat

tersebut memiliki kaitan dengan niat

(mens rea/ intention) jahat ?

2. Apakah perbuatan yang bertujuan

m e l i n d u n g i l i n g k u n g a n h i d u p

merupakan tindakan immoral, dengan

k a t a l a i n a p a k a h t e p a t a t a u

sebanding tindakan masyarakat

dalam aksi penolakan terhadap

p e n a m b a n g a n k a r s t m a u p u n

eksploitasi sumber daya alam harus

selalu menggunakan pendekatan

pidanadengan menggunakan pasal

p a s a l K U H P s e b a g a i j a l u r

penyelesaian ?

Menjawab pertanyaan pertama,

mengutip paparan Edwin H. Sutherland

dalam bukunya Principles of Criminology

menyebutkan Suatu perbuatan tidak

akan disebut kejahatan kecuali apabila

memuat semua tujuh unsur yakni :a) Harus

terdapat akibat-akibat tertentu yang

nyata atau kerugian, b) Kerugian tersebut

harus dilarang oleh undang-undang, c)

harus dikemukakan dengan jelas dalam

hukum pidana, d) harus ada perbuatan

a t a u s i k a p m e m b i a r k a n s e s u a t u

p e r b u a t a n y a n g d i s e n g a j a a t a u

sembrono yang menimbulkan akibat-

akibat yang merugikan, e) harus ada

maksud jahat (mens rea), f) Harus ada

hubungan kesatuan atau kesesuaian

persamaan suatu hubungan kejadian

d i a n t a r a m a k s u d j a h a t d e n g a n

perbuatan, g) Harus ada hubungan

sebab akibat diantara kerugian yang

di larang undang-undang dengan

23

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 35: Jta agtssptmbr 14

perbuatan yang disengaja atas keinginan

sendiri, h) Harus ada hukuman yang 11ditetapkan oleh undang-undang. Dari

ketujuh unsur tersebut, khususnya huruf d,

e,f,g dan dikaitkan dengan kolom 3 tidak

memenuhi syarat bahwa perbuatan

masyarakat tersebut di kategorikan

sebagai kejahatan. Secara imparsial

kasus -kasus peno lakan te rhadap

penambangan karst dan eksploitasi SDA

yang merusak lingkungan sangat jarang

berdasarkan atas niat jahat, artinya betul

betul karena niat dan upaya untuk

melakukan penyelamatan lingkungan

a t a u s e t i d a k n y a k a r e n a a l a s a n

l ingkungan tersebut sebagai mata

pencaharian/ kelangsungan hidup

mereka. Tidak ada hubungan kesatuan

antara niat jahat merusak/mengganggu

keamanan orang, perusahaan maupun

pemerintah dengan tujuan merugikan

siapapun.

Menjawab pertanyaan kedua.

Menggunakan perspektif HAM tentang

hak ekonomi sosial budaya (Ekosob)

dimana salah satu konsepsinya “Negara

berkewajiban secara terus menerus untuk

melakukan pemenuhan terhadap

lingkungan hidup yang bersih dan sehat”.

Dalam situasi Pemerintah belum banyak

berbuat optimal menjaga kelestarian

lingkungan hidup, harusnya masyarakat

y a n g s e c a r a a k t i f m e n j a g a d a n

m e l i n d u n g i l i n g k u n g a n h i d u p

m e n d a p a t k a n a p r e s i a s i d a n

penghargaan yang tinggi. Untuk itu ketika

masyarakat berkonik (baca : marah)

dengan pihak swasta yang melakukan

p e r u s a k a n l i n g k u n g a n d e n g a n

melakukan tindakan yang dianggap

merugikan pihak swasta atau pemerintah

tidak bisa serta merta dikategorikan

sebagai suatu tindak pidana dan dijerat

dengan pasal pasal KUHP. Jika itu tetap

dilakukan siapa sebenarnya yang tidak

bermoral ? Hal yang sangat berbahaya

apabila Penguasa (baca pemerintah)

d a n a p a r a t p e n e g a k h u k u m

m e n g g u n a k a n p a s a l - p a s a l K U H P

terhadap aksi perlindungan lingkungan

h i d u p t a n p a m e n g g u n a k a n

pertimbangan pertimbangan yang

b i j a k s a n a d a n r a s i o n a l . I n i b i s a

dikategorikan politisasi hukum pidana !

Harus diingat bahwa penggunaan pasal-

pasal KUHP (baca kriminalisasi) tidak

boleh di lakukan j ika dimaksudkan

sekedar sebagai reaksi atas suatu

masalah atau bahkan politisasi hukum

p i d a n a d a n j u g a h a r u s

mempertimbangkan efek yang timbul

terhadap penggunaan pasal tersebut

dalam kasus konik lingkungan.

11. Soedarto, Op.Cit .,44

24

KRIM

INALIS

ASI TERHADAP P

ENOLAKAN P

ENGELO

LAAN K

AW

ASAN K

ARST : P

ERLIN

DUNGAN

HUKUM P

IDANA T

ERHADAP M

ASYARAKAT D

AN A

KTIVIS

LIN

GKUNGAN H

IDUP

Page 36: Jta agtssptmbr 14

Hal ini tentunya bisa menjadikan

penguasa ataupun calon penguasa

yang “otoriter” mendapatkan justikasi

dari momen tersebut untuk melakukan

politisasi hukum pidana. Seperti yang

dikemukakan oleh Richard Quinney 12sebagai berikut :

a . H u k u m m e r u p a k a n c e r m i n a n

k e p e n t i n g a n d a r i k e l o m p o k

masyarakat tertentu, bukan dari

seluruh masyarakat.b. Hukum t idaklah mewaki l i suatu

k o m p r o m i d a r i k e p e n t i n g a n -

kepentingan yang bebeda, tetapi

mendukung beberapa kepentingan

tertentu saja dan mengorbankan

beberapa kepentingan tertentu yang

lain.c . K e l o m p o k k e p e n t i n g a n y a n g

mempunyai akses kekuasaan dalam

mengambil keputusan politik, akan

l e b i h b e r p e l u a n g u n t u k

mengartikulasikan nilai-nilai ataupun

kepentingan-kepentingannya.

Dari uraian Richard Quinney

tersebut jika dikaitkan dengan pasal-

pasal KUHP yang digunakan untuk

menjerat masyarakat maupun aktivis

lingkungan hidup, nampak bahwa isi

ketentuan KUHP tersebut sangat rentan

diselewengkan agar sesuai kepentingan

penguasa. Apalagi pasal seperti itu

dahulu sering digunakan untuk tujuan-

tujuan politik untuk menjaga kekuasaan

dari musuh-musuh politik.Menurut G.P.

Hofnagels, suatu politik kriminal harus

rasional, kalau tidak demikian antara

kejahatan dan kekuasaan dalam proses

melakukan kriminalisasi sering ditetapkan

secara emosional artinya politik criminal

sudah tidak sesuai dengan definisinya

sebagai “a rational total of the responses 13to crime”.

Untuk i tu kalau kita kaitkan

dengan kriminalisasi masyarakat dan

akt iv i s l ingkungan h idup (baca :

penyelesaian kasus lingkungan hidup

melalui hukum pidana), dari beberapa

pasal-pasal KUHP yang telah ada dan

sudah diterapkan bisa dilakukan suatu

evaluasi terhadap efek yang timbul bagi

pelaku, korban ataupun masyarakat. Hal

ini ditujukan agar efektitas dan esiensi

d a l a m p e n c i p t a a n h u k u m y a n g

berorientasi pembaharuan dapat sesuai

dengan tu juan mense jahte rakan

masyarakat, selain itu pula evaluasi ini

dilakukan untuk mencegah/terhindar dari

pendekatan rasional yang pragmatis

yang menurut Jeremy Bentham bahwa

pidana janganlah diterapkan/digunakan

a p a b i l a “ g r o u n d l e s s , n e e d l e s s , 14unprotable or inefcacious”.

12. Richard Quinney, The Social Reality Of Crime, Boston, Little Brown, 1973, page 35.13. Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Cetakan Kedua, Bandung,

1998, hal 16314. Ibid, hal 135.

25

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 37: Jta agtssptmbr 14

IV. Upaya Perlindungan Hukum Pidana

Masyarakat dan Aktivis Lingkungan Hidup

Menurut Mulyana W Kusumah,

dalam hubungan dengan semangat

untuk membangun negara hukum yang

demokratis dan berkeadilan sosial, maka

hukum pidana nasional harus dapat

didayagunakan bukan saja sebagai

dasar pol i t ik hukum pidana untuk

mengendalikan kejahatan, akan tetapi

juga harus menjadi dasar berkurangnya

kecenderungan bagi proses penegakan

yang lebih diarahkan pada berbagai

bentuk peristiwa pidana “konvensional”,

k r im ina l i sas i pe r i laku sos ia l yang

dipandang tidak sesuai dengan nilai serta

k o n s t a l a s i k e p e n t i n g a n e k o n o m i

dominan, penggunaan kekerasan tidak

sah (illegitimate violence) terhadap

mereka yang dicap sebagai pelaku

kejahatan, serta penulisan perilaku politik

yang dipandang mengancam status quo

politik melalui formulasi “delik-delik

ideologi” maupun pasal-pasal penabur 15kebencian (hartzai artikelen).

Dari uraian Mulyana tersebut

mengenai tujuan hukum pidana nasional

dikaitkan dengan penggunaan pasal

KUHP untuk melakukan kriminalisasi

terhadap masyarakat ataupun aktivis

penolak tambang merupakan gaya orde

baru (baca : konvensional). Artinya belum

ada perubahan yang signikan orde

hukum k i ta menu ju negara yang

demokratis dan berkeadilan sosial. Hukum

yang harusnya menjadi jembatan untuk

m e l a k u k a n p e n y e l e s a i a n k o n i k

lingkungan hidup sampai hari ini hanya

menjadi instrumen pembungkam kritik

kepada masyarakat yang melakukan

penolakan terhadap eksploitasi sumber

daya alam. Ujung-ujungnya masyarakat

menjadi korban ketidakadilan ekologi

karena terampas hak atas lingkungannya

dan juga menjadi korban ketidakadilan

hukum ketika melakukan penolakan dan

perlawanan terhadap eksploitasi sumber

daya alam.

Secara bijak, Pemerintah dan

Aparat penegak hukum seharusnya

memahami bahwa munculnya tindakan

reaktif dari masyakarat tersebut justru

berawal dari kebijakan pemerintah dan

investor yang tanpa pandang bulu

m e l a k u k a n e k s p l o i t a s i t a n p a

mempertimbangkan dampak serius

kepada hajat hidup orang banyak.

Aparat penegak hukum seharusnya

memiliki perspektif bahwa tindakan

masyarakat ter sebut bagian dar i

perjuangan keadilan ekologis yang

menjadi pertahanan diri mereka dalam

upaya memenuhi kebutuhan hidup

mereka dari alam. Disinilah aparat

penegak hukum harus memahami losos

n i l a i k e a d i l a n e k o l o g i s y a n g

d i p e r j u a n g k a n t e r s e b u t a d a l a h

bagaimana jaminan keselamatan dan

perlindungan masyarakat termasuk

perlindungan hukumnya.

15. Hendardi et.all, Pembaharuan Hukum Pidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Jaringan Informasi Masyarakat Friderich Naumann Stiftung kerjasama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, 1992, hal 63.

26

KRIM

INALIS

ASI TERHADAP P

ENOLAKAN P

ENGELO

LAAN K

AW

ASAN K

ARST : P

ERLIN

DUNGAN

HUKUM P

IDANA T

ERHADAP M

ASYARAKAT D

AN A

KTIVIS

LIN

GKUNGAN H

IDUP

Page 38: Jta agtssptmbr 14

Berdasarkan hal tersebut di atas,

lantas bagaimana konsep perlindungan

dalam perspektif penegakan hukum

p idana untuk men jawab rea l i tas

banyaknya masyarakat maupun aktivis

l i n g k u n g a n h i d u p y a n g d i j e r a t

menggunakan pasal KUHP? Hal tersebut

antara lain :

1 . UU No 32 tahun 2009 tentang

Per l indungan dan Pengelolaan

L i n g k u n g a n H i d u p ( U U P P L H )

khususnya dengan Pasal 66 sangat

m a j u d a l a m m e m b e r i k a n

perlindungan hukum kepada “Setiap

orang yang memperjuangkan hak

atas lingkungan hidup yang baik dan

sehat tidak dapat dituntut secara 16pidana maupun perdata”. Dalam

konteks pidana seharusnya regulasi ini

bisa menjadi lex specialis untuk

memproteksi jeratan KUHP kepada

m a s y a r a k a t m a u p u n a k t i v i s

l ingkungan hidup. KUHP sendir i

m e n g a t u r m e n g a t u r t e n t a n g

ketentuan tersebut sebagaimana

d a l a m p a s a l 6 3 a y a t 2 y a n g

menyatakan “jika suatu perbuatan

masuk dalam suatu aturan pidana

yang umum, diatur pula dalam aturan

yang khusus, maka hanya yang khusus

itulah yang diterapkan”. Perlindungan

hukum ini sangat penting karena

pada masa lalu telah ada kasus-kasus

di mana para aktivis lingkungan hidup

yang melaporkan dugaan terjadinya

p e n c e m a r a n d a n p e r u s a k a n

l ingkungan hidup telah digugat

secara perdata atau dituntut secara

pidana atas dasar pencemaran

nama baik perusahaan-perusahaan

yang diduga telah menimbulkan

p e n c e m a r a n a t a u p e r u s a k a n

lingkungan hidup. Aparat penegak

hukum terutama hakim di Indonesia

penting sekali untuk memahami

kehadiran dan kegunaan Pasal 66

UUPPLH, Dimana pasal ini dilahirkan

untuk memberikan proteksi kepada

l i n g k u n g a n t e r m a s u k k e p a d a

masyarakat dan aktivis lingkungan

hidup. Dalam beberapa kasus yang

terjadi ketika masyarakat maupun

aktivis lingkungan hidup dijerat pasal

KUHP, aparat penegak hukum masih

mengabaikan atau tidak memahami

ketentuan aturan ini baik secara

losos maupun substansi.

2. Menempatkan aparatur hukum dan

Pemerintah pada posisi netral. Aparat

penegak hukum seharusnya tidak

dibebani oleh komitmen politik dalam

penyelesaian kasus melalui proses

peradilan pidana. Tindakan aparatur

hukum akan selalu dinilai sebagai

b a g i a n d a r i k e b i j a k a n p o l i t i s

pemerintah ataupun yang memiliki

akses kekuasaan. Mengapa terjadi

penilaian demikian ? Dengan asumsi

b a h w a h u k u m b e r a d a d a l a m

subsistem sosial, “teori arus sibernetika”

Talcott Parson bisa dipakai untuk

menjelaskan hubungan antara sistem

politik dan sistem sosial, yang termasuk

pula sistem hukum. Dari segi ideal,

16. Sebagai perbandingan di dalam sistem hukum Amerika Serikat dan Phillipina, jaminan perlindungan hukum seperti ini disebut dengan Anti SLAPP (Strategic Legal Action Against Public Participation), yaitu gugatan yang dilakukan oleh perusahaan yang diduga telah mencemari atau merusak lingkungan hidup kemudian menggugat si pelapor atau pemberi informasi atau whistle blower dugaan terjadinya masalah-masalah lingkungan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dan kerugian materil terhadap pelapor atau pemberi informasi maupun terhadap pihak-pihak lain di masa datang.

27

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 39: Jta agtssptmbr 14

sistem politik akan diatur atau dikontrol

s i s tem hukum yang mempunyai

i n f o r m a s i l e b i h t i n g g i . N a m u n

pelaksanaan hukum akan dikondisikan

oleh keadaan politik, yang berenergi

lebih besar. Sistem peradilan, termasuk

peradi lan pidana, akan sangat

tergantung pada kondisi yang terjadi

dalam subsistem polit ik. Artinya,

kehendak po l i t i k akan banyak

berpengaruh, atau bahkan sangat

menentukan pengoperasian sistem

peradilan pidana tersebut. Kita ketahui

Kitab Undang Undang Hukum Acara

P i d a n a ( K U H A P ) m e m b e r i k a n

kewenangan yang cukup besar

kepada institusi Kepolis ian yaitu

diberikan kekuasaan umum untuk

menangani kriminal (general policing

authority in criminal matter). Dalam

melaksanakan wewenang tersebut

Kepolisian berperan dalam melakukan

kontrol kriminal (crime control) dalam

menjalankan penegakan hukum.

Coba k i ta bayangkan apabi la

Kepolisian ataupun pemerintah yang

memiliki kekuasaan begitu besar justru

kolusi dengan investor/perusahaan

tambang termasuk untuk memberikan

perlindungan dalam operasionalisasi

tambang. Ketika masyarakat ataupun

aktivis lingkungan hidup berhadapan

d e n g a n p e r u s a h a a n t e r s e b u t

sangatlah mudah menggunakan

pendekatan pidana untuk melakukan

pembungkaman (politisasi hukum

pidana).

V. Penutup

K o n i k p e n g e l o l a a n d a n

perlindungan kawasan karst menjadi

konik yang selalu ada sepanjang regulasi

y a n g a d a t i d a k d i u b a h . U p a y a

kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat

penegak hukum maupun Pemerintah

sebagai jalur penyelesaian konik

penolakan tambang kawasan karst

merupakan respon terhadap maraknya

masyarakat dan aktivis lingkungan hidup

yang dijerat dengan pasal KUHP. Kondisi

ini akan terus berlangsung selama

peraturan perundang-undangan di

Indonesia masih mengatur mengenai ijin

penambangan di kawasan karst yang

notabene sebagai bagian dari Kawasan

Lindung Nasional yang memegang fungsi

dan peranan penting atas ketersediaan

air kebutuhan masyarakat.

Menurut hemat penulis, dengan

mempert imbangkan manfaat dan

k e g u n a a n k a w a s a n k a r s t b a g i

masyarakat maupun bagi lingkungan itu

sendiri, segala peraturan yang terkait

dengan pengelolaan kawasan karst harus

dicabut. Kebijakan ini bisa menjadi salah

satu factor kriminogen. Pemerintah harus

bisa dan tegas menyatakan bahwa

kawasan karst adalah kawasan yang

terlarang untuk dilakukan penambangan

untuk kepentingan apapun dengan

a n c a m a n p i d a n a b a g i y a n g

melanggarnya. Dengan demikian maka

tidak akan ada lagi tindakan represif

te rhadap masyarakat yang ing in

mempertahankan kelestarian kawasan

karst.

28

KRIM

INALIS

ASI TERHADAP P

ENOLAKAN P

ENGELO

LAAN K

AW

ASAN K

ARST : P

ERLIN

DUNGAN

HUKUM P

IDANA T

ERHADAP M

ASYARAKAT D

AN A

KTIVIS

LIN

GKUNGAN H

IDUP

Page 40: Jta agtssptmbr 14

Selain itu menempatkan posisi

Pemerintah dan Aparat penegak hukum

pada posisi yang netral akan mencegah

kemungkinan terjadinya politisasi hukum

pidana dalam konik pengelolaan dan

perlindungan kawasan karst. Masyarakat

dan aktivis l ingkungan hidup yang

melakukan per juangan terhadap

keadilan ekologis seharusnya dilindungi

dengan mengefektifkan pelaksanaan

pasal 66 UU No 32 tahun 2009 tentang

P e r l i n d u n g a n d a n P e n g e l o l a a n

Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam

konteks pidana seharusnya regulasi ini

b i s a m e n j a d i l e x s p e c i a l i s u n t u k

memproteksi jeratan KUHP kepada

masyarakat maupun aktivis lingkungan

hidup.

Pada akhirnya komitmen dan

political will Pemerintah menjadi kunci dari

itu semua. Namun apakah Pemerintah

berani dan mampu melepaskan diri dari

tekanan investasi dan memprioritaskan

perlindungan masyarakatnya ? Tidak ada

yang tahu !

Daftar Pustaka

1. Annual Report WALHI 2012-20132. Data Jaringan Advokasi Tambang

(JATAM)3. Data Konsorsium Pembaruan Agraria

(KPA)4. Hendardi et.all, Pembaharuan Hukum

Pidana dalam perspektif Hak Asasi

M a n u s i a , J a r i n g a n I n f o r m a s i

Masyarakat Friderich Naumann Stiftung

kerjasama Yayasan Lembaga Bantuan

Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, 1992.5. Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori

Dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni,

Cetakan Kedua, Bandung, 1998.6. Richard Quinney, The Social Reality Of

Crime, Boston, Little Brown, 1973.7. Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana,

Alumni, Bandung, 1977.8. Syahruddin Husein,Kejahatan Dalam

M a s y a r a k a t d a n U p a y a

Penanggulangannya, Fakultas Hukum

Jurusan Hukum Pidana Universitas

Sumatera Utara, Digitized by USU digital

library 2003.

29

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 41: Jta agtssptmbr 14
Page 42: Jta agtssptmbr 14

PENGELOLAAN KAWASAN KARS DALAM PERSPEKTIF PENANGGULANGAN

BENCANA

Oleh: ET Paripurno, Sunu Widjanarko, Petrasa Wacana, Irfanianto, Abe

Rodhialfalah, Thomas Suryono, Fredy Chandra, Imron Fauzi, Gunritno,

Ming-Ming Lukiarti

31

Seputar Kars Kita

Kars (bahasa Inggris : karst,

bahasa Italia : carso, bahasa Slovenia :

kras) adalah nama suatu daerah di timur

laut kota Tr ieste, Slovenia. Karena

kekhasan bentangalamnya, Cvij ic,

geologiawan abad 19 yang meneliti

daerah itu mengabadikan dengan istilah

kars. Kars diartikan sebagai bentuk

bentangalam khas yang berkembang di

suatu kawasan batuan karbonat atau

batuan lain yang mudah larut, dan telah

mengalami proses kartikasi sampai pada

kondisi tertentu. Kekhasan ini antara lain

dapat dilihat dari fenomena yang ada di

permukaan (exokarst) dan di bawah

permukaan (indokarst).

Indonesia mempunyai batuan

karbonat yang luasnya mencapai 15,4

juta hektar. Beberapa diantaranya

dikenal telah berkembang menjadi

kawasan-kawasan kar s , m i sa lnya

Gunungsewu (Jawa Tengah – Jawa

Timur), Kendeng Utara, Karangbolong,

Gombong Selatan (Jawa Tengah), Kars

Maros (Sulawesi Selatan). Beberapa

kawasan kars tersebut merupakan

kawasan kars penting kaliber dunia.

Pepatah, tidak kenal maka tak sayang,

barangkali cukup pas jika diterapkan

pada hubungan kita dengan kawasan-

kawasan kars yang ada di Indonesia.

Nampaknya, orang lain lebih mengenal

kars kita, dibanding kita mengenalnya.

Ujungnya, mereka lebih menyayangi

kawasan itu. Misalnya, pada tahun 1994,

kars Gunungsewu secara aklamasi oleh

International Union of Speleoloogy

dinyatakan sebagai World Natural

Heritage. Perbukitan-perbukitan konikal

yang te rbentuk d i kawasan ka r s

Gunungsewu juga merupakan ekotipe

khas dari kars tropis basah dengan batuan

batugamping tebal dan berteras, yang

jarang dijumpai di Indonesia. Mac

Donnald & Partners dari British Cave

Research Assosiation, menyebutkan

bahwa kars ini merupakan salah satu

contoh konikal kars terbaik di dunia. Oleh

karena itu sangat layak jika kawasan ini

s e c a r a g e o m o r f o l o g i s d i j a d i k a n

morfotipe, yaitu Tipe Kars Gunungsewu.

Fenomena eksotik kars, baik

eksokarsik dan endokarsik merupakan

bentukan yang tidak ternilai. Bentukan

eksokars secara umum berupa bukit-bukit

dengan besar dan ketinggian beragam,

berbentuk kerucut, kubah, dan lembah

dolina atau polje. Ciri khas bentang alam

ini selain perbukitan, adanya dekokan

(closed depresions) dengan berbagai

u k u r a n , p e n g a s a t a n ( d r a i n a g e )

permukaan yang terganggu, serta gua

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 43: Jta agtssptmbr 14

PENGELO

LAAN K

AW

ASAN K

ARS D

ALAM P

ERSPEKTIF P

ENANGGULANGAN B

ENCANA

32

dan sistem pengasatan bawah tanah.

Kars yang didominasi bukit cembung

landai merupakan ciri kars daerah tropis

basah dengan lapisan batugamping

tebal. Disela-sela bukit terdapat lembah /

ledokan yang tak berhubungan satu

dengan yang lain (blind dry valley),

l u w e n g ( s i n k h o l e ) , t a n a h m e r a h

(terrarossa). Tempat saudara-saudara

k i ta, komuni tas kars , bertani dan

ber ladang. Komun i tas ka r s te lah

melakukan kegiatan ini turun temurun

dengan se laras a lam dan ramah

lingkungan. Pertanian lahan kering dan

sistem tumpang sari, telah terbukti ampuh

m e n s i a s a t i a l a m , d e n g a n c a r a

m e m a n f a a t k a n t a n p a h a r u s

menghancurkannya.

Gua merupakan salah satu

f e n o m e n a e n d o k a r s i k . P r o s e s

pembentukan gua membutuhkan waktu

ratusan sampai ribuan tahun untuk

mencapai kondisi seperti sekarang. Pola

ini berakhir pada bentukan sungai

ataupun danau bawah tanah. Pada

sungai gua bawah tanah terdapat

ornamen-ornamen gua yang sangat

m e n a r i k . K o n d i s i i n i m e n j a d i k a n

lingkungan gua sangat unik dan ekstrim.

Terutama pada kondis i suhu dan

kelembaban yang relatif tetap sepanjang

waktu. Perjalanan air saat melewati celah

dan lapisan batugamping, sambi l

melarutkan batu gamping yang terdiri

dari senyawa penyusun utama kalsium

karbonat (CaCO3), sehingga air menjadi

mengandung kalsium karbonat.

Air celah ini yang kemudian

muncul menetes dari atap-atap gua, dan

meninggalkan partikel kalsium karbonat

te r sebut d i a tap , dan p roses i n i

berlangsung terus menerus dan tumbuh

menjadi stalagtit (stalactite). Karena

perbedaan kadar kalsium karbonat dan

bentuk rekahan, antara satu tempat

dengan tempat lain menyebabkan

stalaktit berbeda-beda bentuk. Sebagian

tetesan air tersebut menetes sampai ke

lantai, meninggalkan senyawa kalsium

karbonat tadi dalam bentuk stalagmit

(stalagmite). Jika suatu saat, stalagtit dan

stalagmit bertemu, maka terbentuk tiang

dari lantai sampai atap yang disebut pilar

(column). Ornamen-ornamen akibat

tetesan air ini disebut batu tetes atau drip

stone. Jika air celah dan air perlapisan

tersebut muncul dan mengalir di dinding-

dinding gua maka disebut ow stone.

Bentukan ini merupakan ornamen gua

yang indah, menyerupai payung

(canopy) atau tirai (gordyn).

Page 44: Jta agtssptmbr 14

33

I. Kebijakan Pengelolaan Kars

Saat ini terdapat peraturan-

p e r a t u r a n t e n t a n g p e n g e l o a a n

l ingkungan dan tata ruang khusus

kawasan kars baik peraturan nasional

m a u p u n d a e r a h y a n g d a p a t

dipergunakan sebagai acuan mengenai

pemanfaatan daerah kars.・ Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 tahun 2007 Tentang

Penanggulangan Bencana. ・ Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 26 tahun 2007 Tentang

Penataan Ruang. ・ Peraturan Pemerintah RI Nomor 28

Tahun 1985 tentang Perlindungan

Hutan.・ Peraturan Pemer intah Republ ik

Indonesia nomor 26 tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang wilayah

(RTRW) Nasional. ・ Keputusan Menteri Negara Lingkungan

Hidup Nomor KEP-11/MENLH /3/1994

tentang Kawasan Lindung. ・ Keputusan Menteri Pertambangan dan

Energi Nomor 1518 K/20/MPE/1999

tentang Pengelolaan Kawasan Karst. ・ Keputusan Menteri Energi dan Sumber

D a y a M i n e r a l N o m o r

1456K/20/MEM/2000, tanggal 3

Nopember 2000 tentang Pedoman

Pengelolaan Kawasan Karst.・ Keputusan Menteri Energi dan Sumber

D a y a M i n e r a l N o m o r

0398K/40/MEM/2005 Tanggal 25

Pebruari 2005 tentang Penetapan

Kawasan Karst Sukolilo.・ Peraturan MenteriEnergi dan Sumber

Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012

Tentang Penetapan Kawasan Bentang

Alam Karst. ・ Keputusan Menteri Energi dan Sumber

D a y a M i n e r a l N o m o r 2 6 4 1

K/40/MPE/2014 tentang Penetapan

Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo.・ Keputusan Menteri Energi dan Sumber

D a y a M i n e r a l N o m o r 3 0 4 5

K/40/MEM/2014Tentang Penetapan

K a w a s a n B e n t a n g A l a m K a r s t

Gunungsewu, ・ Keputusan Menteri Energi dan Sumber

D a y a M i n e r a l N o m o r 3 0 4 3

K/40/MEM/2014Tentang Penetapan

Bentang Alam Karst Gombong.・ Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 128 Tahun 2008 Tentang

Penetapan Kawasan Karst Sukolilo. ・ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 6 Tahun 2010 Tentang RTRW

Provinsi Jawa Tengah.

Sebenarnya, terlepas ada atau

tidak peraturan itu, j ika hubungan

mutualis yang ingin dikembangkan maka

tidak berlebihan jika kawasan kars ini lebih

layak jika dikonservasi : diamankan

bentuk bentang alam kars permukaan

maupun bawah permukaan dengan

s e g a l a e k o s i s t e m n y a , u n t u k

dimanfaatkan secara lestari.

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 45: Jta agtssptmbr 14

PENGELO

LAAN K

AW

ASAN K

ARS D

ALAM P

ERSPEKTIF P

ENANGGULANGAN B

ENCANA

34

Konservasi itu pemanfaatan lestari. Tetapi

rasanya yang terjadi tidak demikian.

Perubahan dan hadirnya peraturan-

peraturan kawasan kars namaknya

belum diarahkan ke pemanfaatan lestari.

Oleh karena itu banyak yang menduga

hadirnya kebijakan lebih didasarkan atas

kepentingan diluar pemanfaatan lestari.

Sebagai contoh, bisa kita lihat perubahan

kebijakan karst di Kars Sukolilo, baik

kebijakan nasional maupun kebijakan

provinsi yang hadir, dan tumpang tindih.

II. Potensi Kars

Di beberapa gua itu dijumpai

akumulasi air yang melimpah. Karena

batugamping mudah larut air di akifer kars

mempunyai angka kesadahan sangat

tinggi. Pergerakan air tanah kars dimulai

dari masukn-ya air hujan menuju saluran

pelarutan di bawah permukaan melalui

porosias primer dan sekunder. Pada

batugamping terumbu airtanah bergerak

melalui rongga-rongga saluran pelarutan.

Pergerakan air tanah membentuk arus

sederhana dan menunjukkan rongga-

rongga saluran pelarutan yang dilewati

airtanah. Pada batugamping berlapis,

pergerakan air tanah menjadi lebih

kompleks. Air tanah bergerak melalui

saluran pelarutan dan celah antar bidang

perlapisan serta melalui ruang antar butir.

Pada akhirnya airtanah tersebut muncul

pada tepi kars melalui celah antar bidang

perlapisan dan juga pada batas kontak

dengan batulempung kedap air.

P e r m e a b i l i t a s b a t u a n k a r s

b i a s a n y a s a n g a t b e s a r , h a l i n i

mengakibatkan air dapat melaluinya

dengan sangat leluasa. Air di daerah kars

mempunyai pola laku, sebaran, sifat

kimia, sika, serta biologis unik, yang pada

umumnya berbeda dengan air di daerah

jenis media berpori lainnya. Banyak

contoh yang menunjukkan kars menjadi

penyatu air penting. Kawasan kars

Gunungsewu mempunyai lebih-kurang 76

mata-air, sejumlah 34 mata-air terdapat

di sebelah selatan-timur, sepanjang

pantai antara Ngrenean dan Wediamba;

sedang sedikitnya 42 mata-air terdapat di

wi layah Kecamatan Panggang, di

bagian barat dan utara.Potensi air

Page 46: Jta agtssptmbr 14

kawasan kars, bisa kita lihat dari contoh

air tanah yang ada di sistem Gua Bribin-

Baron . S i s tem a i r tanah te r sebut

mempunyai debit 5.684 liter per detik.

K a w a s a n k a r s K e n d e n g d i

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

mempunyai lebih dari 80 mata air dengan

debit relat i f konstan menyantuni

kebutuhan air bersih bagi 8000 kk,

menyantuni kebutuhan pengairan lebih

dari 4.000 hektar sawah, untuk sumber

energi alternatif mikro hidro. Kawasan kars

Kendeng di Desa Brati, Kecamatan

Tambakromo, terdapat 109 gua dan 34

mata air yang ditemukan. Salah satunya

adalah mataair Ronggoboyo yang juga

sebagai tempat punden untuk upacara-

upacara adat. Lainnya mataair Sumber

Agung, Kali Cilik, dan Kali Gede yang

dipergunakan untuk irigasi dengan debit

terukur mencapai 303.826 liter per detik.

CAT Watuputih yang merupakan

bagian Kawasan Kars Kendengdi

Kabupaten Rembang merupakan area

imbuhan air sebesar 2555,1 ha. CAT

Watuputih tersebut saat ini mencatu

banyak mataair. Mata air terbesar

adalah Sumber Sewu di Desa Tahunan di

bagian Timur CAT Watuputih memiliki

debit 600 lt per detik, atau menghasilkan

51.840.000 liter per hari. Mataair terkecil

adalah Belik Watudi Desa Timbrangan di

bagian barat CATWatuputihdengan

debit 0,02 liter per detik, sehingga

menghasi lkan 1.728 l i ter per har i .

Sementara, mataair Sumber Semen

merupakan sumber u tama untuk

p e m e n u h a n k e b u t u h a n a i r

masyarakat607.188 jiwa di 14 kecamatan

di Kabupaten Rembang.

Kawasan kars di Kecamatan

G i r i ton t ro dan G i r iwoyo memi l i k i

beberapa sistem sungai bawah tanah.

Sungai bawah tanah terbesar adalah di

Luweng Pace, dengan debit puncak di

musim hujan 794 liter perdetik dan pada

musim kemarau 200 liter per detik. Selain

i t u , P a g u y u b a n W a r g a G i r i w o y o

mendapatkan 54 mataair, 10 sumur, 8

telaga, dan 23 gua yang tersebar di

wilayah tersebut.

Sungai bawah tanah bukan saja

memenuhi kebutuhan air kita. Sungai itu

juga bank plasma nutfah atas jenis-jenis

ikan air tawar di pulau Jawa. Didalam

perairan bawah tanah tersebut terdapat

ikan lele lokal, pelus, gabus, tawes, keting

dan juga udang. Sebagian jenis ikan itu

sudah sulit dicari, dan bahkan punah di

perairan permukaan pulau Jawa. Sungai

bawah tanah tersebut merupakan suatu

habitat tersendiri. Sungai-sungai ini

bermuara di bawah permukaan air laut,

berdidinding terjal dan tidak terlihat dari

a tas . Kond i s i i n i menguntungkan

beberapa jenis ikan laut maupun ikan air

tawar yang membutuhkan air tawar atau

air laut guna menjalani sebagian dari

proses kehidupannya. Ikan jambal,

35

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 47: Jta agtssptmbr 14

bertelur di air tawar kemudian dewasa di

laut dalam. Ikan pelus, bertelur dilaut dan

dewasa di perairan tawar. Aktivitas

bertelur tersebut berlangsung musiman

dengan migrasi besar-besaran.

Gua juga be rmakna un tuk

pengembangan burung walet. Begitu

besar nilai sarang burung walet bagi

p e n d a p a t a n m a s y a r a k a t d a n

pemerintah daerah. Sayangnya, nilai

y a n g t i n g g i i n i m e n j a d i h b u a h

s imalakama. K i ta ter la lu bernafsu

mengambil sarangnya. Mestinya sarang

diambil pada periode tertentu, ketika

sarang sudah selesai digunakan bertelur

dan membesarkan anaknya. Sehingga

populasi burung ini tetap terjaga bahkan

akan bertambah. Dan kita tak henti

menikmati

Di gua, kita bisa “berternak”

kelelawar. Ada dua keuntungan yang

bisa kita hasilkan. Pertama, kelelawar

tersebut menjadi musuh alami dari

berbagai macam serangga hama.

Kedua, menjadikan kelelawar sebagai

sumber fosfat guano, yang terdiri dari

senyawa P2O5 yang biasa digunakan

untuk pupuk yang menggunakan fosfat

s e b a g a i s a l a h s a t u s e n y a w a

penyusunnya. Fosfat guano ini terjadi dari

endapan kotoran kelelelawar. Endapan

ini bertumpuk dan tertimbun dalam

jangka waktu lama. Fosfat guano yang

bermutu baik dihasi lkan oleh jenis

kelelawar pemakan serangga misalnya

species hipposideras diadema. Fosfat

guano ini sendiri juga perlu ditambang,

karena dapat mengkontaminasi sumber-

sumber air, apabila terdapat dalam

jumlah besar. Tetapi gangguan akibat

penambangan fosfat terhadap kelelawar

yang hidup dalam gua ini harus dikurangi,

salah satu caranya dengan melakukan

penambangan pada malam hari, saat

kelelawar melakukan aktitas di luar gua.

Gua juga dapat dikembangkan

sebagai obyek wisata, baik dengan atau

tanpa melakukan pemugaran sama

sekali. Gua dengan pemugaran bisa kita

lihat di gua Pindul dan gua Jomblang

(Gunungkidul), gua Tabuhan (Pacitan),

gua Jatij jar (Kebumen), gua Akbar

(Tuban), guwa Lawa (Trenggalek). Gua

kars yang tanpa pemuaran dapat

merupakan alternatif lain bagi pecinta

wisata penerobosan hutan maupun

p e n d a k i a n g u n u n g . P e r p a d u a n

keduanya dapat dikembangkan olah

raga yang penyusuran gua (caving),

panjat tebing (climbing), orientering, jalan

d a n l a r i l i n t a s a l a m ( h a s h i n g ) .

Pengelolaan ekowisata yang berbasis

kerakyatan merupakan salah satu upaya

alternatif terpilih yang dapat dilakukan.

Wisata bukan hanya milik agen wisata

PENGELO

LAAN K

AW

ASAN K

ARS D

ALAM P

ERSPEKTIF P

ENANGGULANGAN B

ENCANA

36

Page 48: Jta agtssptmbr 14

atau pemandu wisata, tetapi juga milik

komunitas.

III. Tambang dan Risiko pada Kars

Otonomi daerah memicu masing-

masing lembaga eksekutif dan legislatif

menghitung-hitung potensi sumberdaya

daerahnya untuk dijual murah. Semua

bagaikan kebakaran jenggot, bersiasat

meningkatkan pendapatan asli daerah

(PAD) guna menutup kebutuhan rutin.

K a w a s a n k a r s t e n t u t i d a k l u p u t

perhitungan itu. Pikiran paling sederhana

dan konvensional adalah menjadikan

potensi kawasan kars tersebut sebagai

aset pertambangan. Apalagi, kehidupan

nyata keseharian kita tidak lepas dari

kebutuhan atas bahan tambang itu. Jika

dicermati, menempatkan kars sebagai

b a h a n t a m b a n g , b e r a r t i

menempatkannya kars sebagai bahan

“tidak berharga”. Untuk pertambangan

r a k y a t , d a n n a m p a k n y a p a d a

pertambangan skala besarpun, nilai yang

diberikan bukan atas bahan tambang,

tetapi atas proses penambangan :

m e n g h i t u n g o n g k o s g a l i d a n

memasukkan ke t ruk . Lebih jauh,

penambangan serampangan justru

merupakan tindakan menebar ancaman

yang akan menuai bencana dikemudian

hari. Setidaknya pada pemanfaatan

lahan dan air.

H a m p i r s e m u a p e m e r i n t a h

d a e r a h m e n a w a r k a n p o t e n s i

sumberdaya alamnya. Provinsi Jawa

Tengah misalnya, menawarkan potensi

batugamping yang diperkirakan sebesar

168.963.370.000 ton, dengan kandungan

CaCO3 antara 80 % - 95 %, yang tersebar

di Kabupaten Wonogir i , Kebumen,

Grobogan, Blora dan Rembang. Tanahliat

diperkirakan sebesar 38.003.491.490 ton

te r sebar d i Kabupaten Wonogi r i ,

Rembang, Grobogan, dan Banjarnegara.

Pas i r Kuarsa diperk i rakan sebesar

25.899.660.000 ton besar tersebar di

Kabupaten Rembang, Jepara dan Blora.

Gypsum diperkirakan sebesar 120.00 Ton

tersebar di Kabupaten Blora, Wonogiri,

T e g a l d a n G r o b o g a n . P r o s e s

penambangan ini bukan tanpa risiko.

Kenyataan menunjukkan bahwa

“lawan” pengelolaan kawasan kars untuk

p e m a n f a a t a n l e s t a r i b u k a n l a h

masyarakat lokal, tetapi modal para

pendatang. Modal telah mengancam

kawasan kars . Kawasan i tu te lah

dikapling-kapling untuk tambang dan

industri wisata. Pertambangan yang

37

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 49: Jta agtssptmbr 14

datang ke kawasan kars, menjadikan

kawasan kars ini tercabik-cabik. Ini

hampir terjadi di semua kawasan kars di

Jawa. Di kawasan kars Gunungsewu

misalnya, jika kita terlambat, maka

morfotipe kars terbaik di dunia itu hilang

sudah. Di kawasan kars itu pula, eksploitasi

air sungai tanah dengan teknologi tinggi

dan debit tinggi akan mengganggu

keseimbangan tata air. Saat ini pun kita

sedang “kehilangan” satu gua Seropan.

Pembangunan instalasi eksploitasi air gua

itu telah merajam ornamen gua. Tidak

adakah cara lain yang dapat digunakan,

sehingga pembangunan tidak perlu

menghancurkan?

Perancanaan dan pemilihan

lokasi pertambangan diperlukan agar

t idak te r jad i sa lah tempat akan

menghancurkan ekosistem karst, fungsi

lahan dan sistem tata air. Perencanaan

per tambangan d ipe r lukan un tuk

memast ikan ”nasib” kondis i lahan

tersebut pasca pertambangan dilakukan.

Perencanaan pertambangan bukan

hanya memastikan ada reklamasi, tetapi

j u g a m e m a s t i k a n b a h w a p a s c a

pertambangan lahan berfungsi lebih

baik. Perencanaan pertambangan yang

baik juga untuk memastikan bahwa

pelaksanaan pertambangan akan

menguntungkan dan tidak memunculkan

korban, serta tidak merugikan sektor lain

saat ini dan di masa mendatang. Persepsi

m a s y a r a k a t a t a s k e g i a t a n

pertambangan harus dihargai karena

persepsi tersebut merupakan hasi l

p e m b e l a j a r a n a t a s p r a k t i k

pertambangan di tempat lain.

Prinsip “empan papan” dengan

perspektif konservasi ini memungkinkan

kawasan kars dimanfaatkan secara lestari

dan mutualistis. Seiring dengan laju

p e m b a n g u n a n d a n k e b u t u h a n

batugamping di pulau Jawa meningkat

tajam, cepat atau lambat kegiatan

penambangan yang sporadis akan

menghancurkan fenomena kars. Oleh

karenanya perlu segera di lakukan

pendataan ulang potensi kars untuk

membuat tata ruang yang benar. Dari

posisi itu tata ruang yang mendukung

semua komponen dapat berkembang

dengan baik. Tata ruang bukan sekedar

ditentukan atas kenampakan sik kan?

PENGELO

LAAN K

AW

ASAN K

ARS D

ALAM P

ERSPEKTIF P

ENANGGULANGAN B

ENCANA

38

Page 50: Jta agtssptmbr 14

1. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. (Pasal 1 ayat 17 UU no 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana)

2. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana (Pasal 13 ayat 1 UU no 24/ 2007 tentang Penanggulangan Bencana)

3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (Pasal 1 ayat 1 UU no 24/ 2007 tentang Penanggulangan Bencana)

39

Hal lain, proses rehabilitasi lahan

yang kita kenal sebagai upaya restorasi,

reklamasi dan remodel lahan tidak

pernah berjalan dengan baik. Restorasi

lahan sebagai upaya pemulihan lahan

sedekat mungkin kembali ke kondisi asli

sebelum ada tambang dengan seluruh

nilai lingkungan, ekologi dan peninggalan

bersejarahnya. Kegiatan ini hampir

mustahil dilakukan. Apalagi oleh kegiatan

tambang terbuka yang lazim digunakan

industri semen. Reklamasi lahan sebagai

upaya pemulihan lahan agar aman, stabil

dan tidak mudah tererosi. Lahan yang

semula digunakan untuk pertanian atau

hutan dapat kembali ke tingkat produksi

awal. Dari lahan pertanian, dikembalikan

k e l a h a n p e r t a n i a n . D a r i h u t a n

dikembalikan ke fungsi hutan. Proses ini

masih banyak kendala. Semen Gresik

masih menyisakan masalah dengan

Kabupaten Tuban berkenaan dengan

l a h a n t a m b a n g n y a y a n g b e l u m

direklamasi. Remodel lahan sebagai

upaya menciptakan tata guna lahan

baru yang sangat berbeda dengan

sebelum ada tambang, misa lnya

mengubah lahan bekas tambang

menjadi danau, lapangan golf, tempat

wisata, jauh panggang dari api. Di

Indonesia hanya ada satu contoh yang

bisa di lihat, yaitu Taman Wisata Garuda

Wishnu Kencana Bali.

IV. Pengurangan Risiko: Belajar Dari

Tegaldowo

Fenomena kars sudah jelas, tetapi

i n f o r m a s i t e n t a n g k a r s t e r b a t a s .

Pengkajian seksama perlu dilakukan dan

per l indungan kar s per lu men jad i

perhatian utama. Sampai saat ini belum

ada kebijakan perlindungan kars holistik,

sehingga pengelolaan kars berpotensi

t i d a k t e p a t a s a s p e m b a n g u n a n

berkelanjutan. Dari sisi penanggulangan

bencana, saat ini kita masih belum

sepenuhnya mampu meniadakan risiko

bencana. kemampuan k i ta untuk

mengident ikas i , memahami, dan

mengambil tindakan dalam menangani

risiko bencana dapat merubah tingkat

risiko. Semakin mampu mengindentikasi

dan memahami tingkat risiko akan

semak in tepat da lam melakukan

penyelenggaraan penanggulangan.

Permasalahannya, kita cenderung tutup

mata terhadap kebijakan pembangunan

yang berpotensi meningkatkan risiko.

P e r l u k e s a d a r a n k r i t i s b a h w a

p e m b a n g u n a n b u k a n h a n y a 1mengurangi risiko bencana , tetapi juga

berpotensi meningkatkan risiko bencana

dan memuncu lkan bahaya se r ta 2ancaman bencana baru; yang pada

3akhirnya akan menghadirkan bencana.

P e m b e l a j a r a n a t a s r i s i k o

pembangunan yang merentankan, serta

komponen-komponen yang menjadi

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 51: Jta agtssptmbr 14

PENGELO

LAAN K

AW

ASAN K

ARS D

ALAM P

ERSPEKTIF P

ENANGGULANGAN B

ENCANA

40

rentan dapat kita pelajari dari rencana

p e m b a n g u n a n p a b r i k s e m e n d i

Tegaldowo, Kabupaten Rembang.

Rencana pabrik tersebut secara langsung

m a u p u n t i d a k l a n g s u n g a k a n

merentankan lebih dari 49 gua, 4 sungai

bawah tanah dan 109 mataair yang

tersebar di wilayah Cekungan Air Tanah

(CAT) Watuput ih sebagai mataair

parenial yang mengalir di sepanjang

musim. Penambangan mengurangi

jumlah s impanan a i r di f fuse , dan

m e n i n g k a t k a n a l i r a n c o n d u i t .

Bertambahnya persentese aliran conduit

saat musim hujan akan mengakibatkan

banjir, dan berkurangnya persentase

aliran diffuse saat musim kemarau

menyebabkan mata a i r men jad i

kering.Apa yang menjadi rentan?

P e r t a m b a n g a n b e r p o t e n s i

merentankan zona jenuh air berada di

sekitar Sumber Semen dan mata air

Brubulan berada pada ketinggian 150

mdpl, sedangkan zona peralihan pada

ketinggian lebih kurang 190 mdpl.

Pertambangan akan merentankan

kualitas dan kuantitas serta sebaran

mataair berada pada zona ketinggian

100 – 350 mdpl tersebar di area CAT

Watuputih dan di wilayah yang berada di

sebelah baratdaya, utara dan selatan

pegunungan Watuputih.

CAT Watuputih merupakan hulu 2

sungai besar di Jawa Tengah, yaitu K. Solo,

K. Lusi dan K. Tuyuhan. Kerusakan ekologis

hulu secara langsung dan tidak langsung

berisiko pada ketiga DAS tersebut.

Daerah tangkapan hilir K. Solo berada

pada CATWatuputih dengan luasan 2.122

ha. Penambangan seluas 491.5 ha

berkontribusi pada kerentanan K. Mrayun,

K. Kowang, K. Kening, dan akan bermuara

di K. Solo di daerah Bojonegoro. Daerah

t a n g k a p a n K . L u s i t e r d a p a t d i

CATWatuputih dengan luas 126.9 ha dan

t i d a k t e r d a m p a k o l e h k e g i a t a n

penambangan. daerah tangkapan K. Lusi

tapak pabrik dengan luas 349.91 ha,

s e l a n j u t n y a b e r k o n t r i b u s i p a d a

kerentanan K. Sadang, K. Kedawung, K.

Ngampel, dan masuk ke K. Lusi yang akan

mengalir melewati Grobogan, dan

Purwodadi . Daerah tangkapan K.

Tuyuhan berada pada CAT Watuputih

dengan luas 319 ha. Terdampak kegiatan

penambangan seluas 69.01 ha. Daerah

tangkapan in i berkontr ibus i pada

kerentanan K. Sambung Dawong, K.

Grubugan, K.Kroyo, K.Tuyuhan dan

bermuara di laut Jawa didaerah Lasem.

Page 52: Jta agtssptmbr 14

4. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. (Pasal 6 ayat 17 UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.)

5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehablitasi. (Pasal 1 ayat 5 UU No 24/ 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi (a) pra bencana, (b) saat tanggap darurat, (c) pascabencana (pasal 33 UU No 24/ 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a meliputi (a) dalam situasi tidak terjadi bencana, dan (b) dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana (Pasal 33 UU No 24/ 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

7. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c meliputi: (a) identikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; (b) kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi sebagai sumber bahaya bencana; (c ) pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi ancaman atau bahaya bencana; (d) penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; (e) penguatan ketahanan sosial masyarakat

41

Berkenaan dengan hal tersebut

maka masyarakat percaya kegiatan 4p e n c e g a h a n b e n c a n a u n t u k

mengh i langkan dan mengurang i

ancaman bencana perlu dilakukan.

Dalam perspektif penanggulangan

b e n c a n a , a p a y a n g d i l a k u k a n

m a s y a r a k a t m e r u p a k a n u p a y a

pencegahan dalam penyelenggaraan 5penanggulangan bencana pada saat

6pra bencana dalam situasi tidak terjadi 7bencana .

Dengan demikian apa yang

dilaksanakan masyarakat Tegaldowo

merupakan kegiatan pencegahan untuk

p e n g u r a n g a n r i s i k o b e n c a n a

sebagaimana dimaksud dalam pasal 35

huruf c meliputi:

a. identikasi dan pengenalan secara

pasti terhadap sumber bahaya atau

ancaman bencana; b. kontrol terhadap penguasaan dan

pengelolaan sumberdaya alam yang

secara tiba-tiba dan/atau berangsur

berpotensi sebagai sumber bahaya

bencana; c. pemantauan penggunaan teknologi

yang secara tiba-tiba dan/atau

berangsu r be rpotens i men jad i

ancaman atau bahaya bencana;

d. penataan ruang dan pengelolaan

lingkungan hidup; e . p e n g u a t a n k e t a h a n a n s o s i a l

masyarakat.

Mengapa pencegahan tersebut

dilakukan? Apakah kita meragukan

bahwa pembangunan yang kita lakukan

tidak berisiko pada aset kars kita? Tidak

merusak morfologi? Tidak merusak

volume reservoir? Tidak merusak sistem

kekar? Tidak merusak sistem sungai

bawah tanah? Tidak merusak tanah

penutup? T idak merusak vegetas i

penutup? Tidak merusak kualitas dan

kuantitas air? Tidak merusak aset lain?

V. Rekomendasi

Akar permasalahan adalah

strategi dan praktek pengelolaan yang

diterapkan di kawasan kars t idak

b e r d a s a r k a n p a d a m a n a j e m e n

konservasi karst dan air. Tingkat degradasi

dapat dikurangi apabila semua pihak

melakukan transformasi strategi dan

praktek pengelolaan kawasan karst;

sepakat menerapkan pengelolaan

konservasi ekosistem kars dan air ,

berdasarkan berdasarkan fungsi sosial,

biotis dan sik. Agar tidak hanya mimpi,

maka penerapan “sederhana” dapat

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 53: Jta agtssptmbr 14

PENGELO

LAAN K

AW

ASAN K

ARS D

ALAM P

ERSPEKTIF P

ENANGGULANGAN B

ENCANA

42

dilakukan, antara lain dalam bentuk:

1. Kita lebih memperhatikan hal-hal yang

sensitif dan mendesak untuk dikerjakan

atau dihentikan. Diperlukan kajian

holistik atas sebab-akibat sebuah

kegiatan, di kawasan karst terhadap

lokasi dan waktu tertentu; terutama

pada kegiatan beresiko besar yang

mengakibatkan kerusakan ekosistem

dan siklus hidrologi, yang tidak mungkin

dilakukan usaha rehabilitasi. 2. Pemerintah daerah tidak memperbesar

dan menggantungkan PAD dar i

penambangan batutersebut. Perlu

segera mencari alternatif sumber

pendapatan dari aktitas pengelolaan

sumberdaya terbarukan Misalnya, PAD

melalui penyediaan air bersih, bukan

dari pajak usaha pertambangan. 3 . P e r l u a d a k e y a k i n a n b a h w a

pertambangan tidak akansustainable.

Leb ih b i jaksana memi l ih lokas i

penambangan d i lokas i , yang

berdasarkan kajian holist ik t idak

m e m i l i k i d a m p a k l u a r p e n t i n g

terhadap ekosistem kars dan siklus

hidrologi. Sekalipun transportasi lebih

mahal, dan investasi lebih mahal.

k e m a m p u a n k i t a u n t u k

mengidentikasi, memahami, dan

m e n g a m b i l t i n d a k a n d a l a m

menangani risiko bencana dapat

merubah tingkat risiko4. Pola pemanfaatan ruang yang baik

merupakan modal awal untuk usaha-

usaha pengurangan risiko bencana.

jangan kita mencari keuntungan

dengan cara merugikan pihak lain.

Jangan kita mencari keuntungan dan

mengurangi r i s iko dengan cara

meningkatkan risiko pihak lain.

Page 54: Jta agtssptmbr 14

http://nou22femme.les.wordpress.com

Page 55: Jta agtssptmbr 14
Page 56: Jta agtssptmbr 14

KARST MAROS-PANGKEP DAN PERLINDUNGAN TAMAN NASIONAL

BANTIMURUNG BULUSARAUNG

Oleh: Zulkarnain Yusuf

Executive Summary

The charm and uniqueness Karst of Maros-

Pangkep, not only storing the high

potential economic and Ecological, But

also the area of a Living Space For Various

Species and it was a giant laboratory for

the development of science and life

testimony of the ancient history of

Mankind. It's ironic the the potential of it

s imply invit ing wealth problems in

uti l ization, industrial mining marine

spreading terror threat Karst and safety for

life sustainability living things in this area.

What was the genuine role of the

government policies toward ecosystem of

Karst in Maros-Pangkep Karst area? Is the

policies was made as an effort of the

guarantee protection of an exisisting Karst

ecosystem in that area? How was the the

extractive industry in exploiting the raw

materials of Karst for the needs of the

business market of marble quarries and

cement mine. Is there a strong relationship

which able to measure the destructive

f o r c e o f t h e M a s t e r p l a n f o r t h e

A c c e l e r a t i o n a n d E x p a n s i o n o f

Indonesian Economic Development

policy (MP3EI) in the corridor-4 Sulawesi

towards Maros-Pangkep Karst ecosystem.

In the end, we just can make an

argumentation, analysis, and opinion

toward the concrete situation made by

the destructive of Karst theritories. We

often forget that the form of capital

birocrate space policies always makes an

area as a commodity or a storefront

space for the benet of production

Capital Corporation. Because until this

moment the rate of destruction keeps

continues and tearing the landscape wall

and the tower of Karst and the damage

became a certainty.

I. Ekosistem Karst Maros-Pangkep,

Ruang Hidup dan Keistimewaannya

Seorang naturalis, Alfred Russel

Wallace memberikan julukan “The

K i n g d o m o f B u t t e r y ” , u n t u k

menggambarkan pesona keindahan

alam Bantimurung, setelah melakukan

eksplorasi ora dan fauna di Bantimurung

yang merupakan bagian dari kawasan

Karst Maros pada tahun 1857. In i

dilakukannya setelah mempublikasikan

laporan-laporan perjalanan dan koleksi

spesimennya. Sejak saat itulah deskripsi

kawasan Karst Maros-Pangkep dan

keanekaragaman hayatinya mulai

dikenal oleh para ilmuwan, naturalis, dan

masyarakat di Eropa. Kawasan Karst yang

berada dalam wilayah administratif

kabupaten Maros dan kabupaten

Pangkep ini, merupakan gugusan tower-

tower Karst, yang menyebar di 13 wilayah

45

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 57: Jta agtssptmbr 14

kecamatan, yakni meliputi kecamatan

Bantimurung, Simbang, Cendrana,

Camba, Mallawa, Tompobulu, Bontoa,

dan Turikale, serta di Kabupaten Maros,

serta kecamatan Balocci, Minasa Te'ne

selanjutnya kecamatan.Tondong tallasa,

Bungoro, Labakkang di kabupaten

Pangkep.

T i d a k h a n y a k e u n i k a n

geomorfologi yang tiada duanya di

Indonesia, keindahan panorama alam

kawasan Karst Maros-Pangkep, dan

potensi keberagaman makhluk hidupnya

sangat kaya. Kawasan ini telah ribuan

tahun menjadi ruang h idup bagi

beragam species tumbuhan dan hewan.

y a n g m e n d i a m i t i d a k h a n y a d i

permukaan tanah ataupun tebing-tebing

Karst yang curam, melainkan juga hidup

di kegelapan gua-gua bawah tanah

yang banyak terdapat di kawasan Karst

Maros-Pangkep. Di kawasan ini terdapat

tidak kurang dari 284 species tumbuhan

berkayu, 103 species kupu-kupu yang

beberapa diantaranya merupakan jenis

endemik, serta beberapa species penting

lain yang kondisi populasinya sudah

semakin menurun di alam, misalnya, kera

hitam Sulawesi yang merupakan jenis

pr imata endemik Sulawesi , kuskus

beruang dan kuskus kecil yang khas,

berbagai jenis kelelawar, musang

Sulawesi, dan jenis primata terkecil di

dunia, Tarsius Spectrum atau Balao-

Cengke juga telah resmi tercatat sebagai

penghuni kawasan ini. Kars Maros-

Pangkep menjadi kawasan Karst yang

paling terkenal di Indonesia karena

landskapnya yang spesik dan memiliki

keanekaragaman hayati tertinggi di Asia

Tropika (Deharveng & Bedos 1999 dalam

Suhardjono dkk, 2007) . Kekayaan

keanekaragaman hayati kars Maros-

Pangkep, telah memperkaya khasanah

dan koleksi bioversity bangsa Indonesia,

dan menjadi bagian dari sumber ilmu

pengetahuan dunia yang harus dilindungi

dan dijaga daya dukung ekosistemnya.

Keindahan kawasannya juga memiliki

nilai tinggi sebagai potensi wisata,

utamanya objek wisata Bantimurung

yang terdapat dalam kawasan Karst

Maros.

Keistimewaan kawasan Karst

seolah tak pernah habis, Karst juga

merupakan reservoir atau penyimpan air

raksasa dan pengatur tata air yang

sangat strategis kedudukannya dalam

menopang aktivitas produksi masyarakat

di kab. Maros dan Pangkep.

Dengan formasi geologi utama

berupa batuan kapur, kawasan kars dan

kawasan hutan di sekitarnya merupakan

catchment area bagi beberapa sungai

besar di Sulawesi Selatan. Beberapa

KARST M

AROS-P

ANGKEP D

AN P

ERLIN

DUNGAN T

AMAN N

ASIO

NAL B

ANTIM

URUNG B

ULU

SARAUNG

46

Page 58: Jta agtssptmbr 14

sungai berhulu di kawasan ini, antara lain

sungai Walanae yang merupakan salah

satu sungai yang mempengaruhi sistem

hidrologi danau Tempe di Kabupaten

Wajo. Sungai lainnya adalah Sungai

Pangkep, Sungai Pute dan Sungai

Bantimurung-Maros. Di samping itu juga

ditemukan beberapa mata air dan sungai

kecil, terutama di gugusan bebatuan

Karst, serta aliran air bawah tanah pada

sistem perguaannya. Dapat disimpulkan

bahwa kawasan Karst Maros-Pangkep

merupakan kawasan penting, sebagai

sumber air untuk kebutuhan pertanian,

pertambakan dan ai r bers ih bagi

beberapa wilayah kabupaten di propinsi

Su lawes i Se latan. Tanah, a i r dan

kebudayaan bertan i t idak dapat

dipisahkan. Bahwa disetiap hamparan

t a n a h / a r e a l d a t a r , y a n g

menghubungkan tiap gugusan Karst,

t e r d a p a t k a w a s a n h u t a n , s e r t a

terbangun kebudayaan pertanian

masyarakat yang berbas i s pada

pertanian subsisten. Yang kemudian

membuat pola relasi yang kuat antara

masyarakat dan sumber daya hutan

yang menjadi satu kesatuan dari sistem

e k o l o g i k a w a s a n K a r s t .

Pada tahun 1902-1903, ahl i

prasejarah, Frits Sarasin dan Paul Sarasin

berhasil menemukan sisa-sisa peralatan

manusia prasejarah berupa serpih, bilah,

mata panah dan alat-alat yang terbuat

dari tulang di gua Cakondo, Ulu Leba dan

Balisao Kabupaten Maros. Para ahli

menarik kesimpulan bahwa, pada masa

prasejarah, gua-gua payung atau rock

s h e l t e r d i k a w a s a n K a r s t M a r o s

merupakan satu-satunya tempat yang

ideal untuk berlindung. Baik sebagai

tempat tinggal maupun sekedar transit,

dalam melakukan perjalanan migrasi

penduduk dari daratan asia ke kawasan

p a s i k . P a d a t a h u n 2 0 0 7 B a l a i

Peninggalan Prasejarah dan Purbakala

Sulawesi Selatan melaporkan bahwa 27

Situs Purbakala yang wajib dilindungi di

kawasan kars Maros-Pangkep dari total 89

gua prasejarah yang ada. Di kawasan ini

juga terdapat tidak kurang dari 400 gua

yang dapat menyajikan keindahan

bentukan ornamen gua (speleotem).

Gua-gua di kawasan karst Maros-

Pangkep, terutama gua fosil mempunyai

nilai arkeologi yang tinggi. Di dalamnya

banyak dijumpai lukisan gua manusia

prasejarah, yang dapat menguak

kehidupan manusia prasejarah dan

budayanya. Sebagai kawasan yang

dapat memberikan kesaksian sejarah

kehidupan manusia purba yang pernah

mendiami tempat ini. Sehingga tidaklah

berlebihan bila kawasan ini kemudian

menjadi tempat istimewa bagi para

ilmuwan dan naturalis untuk melakukan

r i s e t d e m i p e n g e m b a n g a n i l m u

pengetahuan, dengan kata lain kawasan

Karst adalah laboratorium alam raksasa

u n t u k p e n e l i t i a n d a n p e m a j u a n

pendidikan.

47

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 59: Jta agtssptmbr 14

II. K e b i j a k a n N e g a r a y a n g

Mempengaruhi Kawasan Karst, dan

Sejarah Pengelolaan Karst Maros-

Pangkep Sebagai Ruang Perlindungan.

Kementerian Kehutanan dan

Kementerian ESDM, merupakan dua

raksasa pemilik klaim terbesar atas ruang

kawasan Karst Maros-Pangkep, sekaligus

p e m i l i k r e g u l a s i y a n g p a l i n g

mempengaruhi pengelolaan kawasan.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan,

N o . 3 9 8 / M e n h u t - I I / 2 0 0 4 t e n t a n g

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan pada

K e l o m p o k H u t a n B a n t i m u r u n g -

Bulusaraung, dan menjadikannya

sebagai kawasan Taman Nasional

Bantimurung-Bulusaraung seluas ± 43.750

Ha, te lah membuat Kementer ian

Kehutanan menjadi penguasa yang

paling berpengaruh atas kawasan kars

Maros-Pangkep, karena dari sekitar 40,000

Ha luas kawasan Karst Maros-Pangkep,

20,000 Ha diantaranya masuk dalam

kawasan taman nasional Babul.

Kebijakan perlindungan kawasan

dalam bentuk Taman Nasional, bukanlah

sebuah upaya perlindungan yang baru

terhadap kawasan Karst Maros-Pangkep.

Sebelumnya berbagai kebijakan Negara

juga lahir untuk melindungi ekosistem

Karst yang sangat penting. Pengalaman

praktik dalam perlindungan kawasan

Karst Maros-Pangkep, telah memiliki

sejarah yang panjang. Negara ini telah

banyak belajar dan memiliki rangkuman

pengalaman yang sangat berharga

dalam mengupayakan perlindungan

kawasan. Hampir seratus tahun, kita

berpraktek mengupayakan perlindungan

kawasan Karst, semestinya teori-teori

termaju dari gerakan konservasi yang

populis atau perlindungan kawasan yang

m e m b e r i k a n r a s a k e a d i l a n b a g i

kemanusiaan dapat lahir dari kawasan ini.

Pemerintah kolonial Belanda pada awal

abad ke-XX, mengambi l langkah

menertibkan status penetapan dan

penataan kawasan-kawasan hutan di

seluruh bagian kawasan Karst Maros-

Pangkep serta areal berhutan lain di

sekitarnya. Air terjun Bantimurung yang

mulai terkenal sejak kunjungan Wallace

dijadikan kawasan konservasi sejak tahun

1919 dengan luas 18 Ha berdasarkan

Guvernements Besluits tanggal 21-2-1919

No.6 Staatblad No.90. Delapan puluh

tahun kemudian, Menteri Kehutanan dan

Perkebunan menerbitkan Keputusan

Nomor: 890/Kpts-II/1999 tanggal 14

Oktober 1999, yang menjadikan kawasan

karst Maros-Pangkep dan kawasan lain di

[Lukisan pada dinding gua prasejarah di kars Maros-Pangkep]

KARST M

AROS-P

ANGKEP D

AN P

ERLIN

DUNGAN T

AMAN N

ASIO

NAL B

ANTIM

URUNG B

ULU

SARAUNG

48

Page 60: Jta agtssptmbr 14

sekitarnya sebagai kawasan hutan

dengan fungsi lindung, produksi dan

konservasi. Antara dekade 1980-2000, di

kawasan karst Maros-Pangkep telah

ditunjuk dan/atau ditetapkan 5 unit

kawasan konservasi seluas ± 11.906,9 Ha

(TWA. Bantimurung seluas 118 Ha, TWA.

Gua Pattunuang seluas 1.506,25 Ha, CA.

Bantimurung seluas 1.000 Ha, CA.

K a r a e n t a s e l u a s 1 . 2 2 6 H a , C A .

Bulusaraung 8.056,65 Ha). Barulah pada

tanggal 18 Oktober 2004, Menter i

Kehutanan menerbitkan Keputusan

Nomor SK.398/Menhut-II/2004 tentang

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan pada

K e l o m p o k H u t a n B a n t i m u r u n g -

Bulusaraung seluas ± 43.750 Ha terdiri dari

Cagar Alam seluas ± 10.282,65 Ha, Taman

Wisata Alam seluas ± 1.624,25 Ha, Hutan

Lindung seluas ± 21.343,10 Ha, Hutan

Produksi Terbatas seluas ± 145 Ha, dan

Hutan Produksi Tetap seluas ± 10.335 Ha

ter letak di Kabupaten Maros dan

Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan,

menjadi Taman Nasional Bantimurung

B u l u s a r a u n g . P r o d u k k e b i j a k a n

perlindungan dalam bentuk taman

nasional ini, tentulah dapat kita harapkan

dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi

setelah 8 tahun masa penetapannya,

p e n g e l o l a a n T N . B a n t i m u r u n g -

Bulusaraung, masih harus mengalami

banyak permasalahan, yang seolah ingin

menguji seberapa kuat daya proteksi

yang bisa dilakukannya.

K e p u t u s a n M e n t e r i

Pertambangan dan Energi, Nomor: 1518

K/20/MPE/1999, Tentang Pengelolaan

kawasan Karst dan Keputusan Menteri

Energi Dan Sumber Daya Mineral, Nomor:

1456 K/20/MEM/2000, tentang Pedoman

Pengelolaan Kawasan Kars. Kedua

regulasi ini dengan terang menjelaskan,

bahwa pengelolaan kawasan Karst

b e r t u j u a n u n t u k p e n g o p t i m a l a n

pemanfaatan kawasan Karst yang

berwawasan l ingkungan, dengan

s a s a r a n p e n i n g k a t a n u p a y a

perl indungan kawasan Karst yang

memiliki arti penting dalam pelestarian

fungsi hidrogeologi, proses geologi, ora

dan fauna serta nilai sejarah dan budaya.

Serta sasaran untuk pelestarian keunikan

dan kelangkaan bentukan alam di

kawasan Karst.

Satu lagi Keputusan Menteri

tentang pedoman pengelolaan kawasan

Karst, mengatur soal klasikasi kawasan

Karst , yaitu kawasan Karst kelas I

m e r u p a k a n k a w a s a n l i n d u n g

sumberdaya alam, yang tidak boleh

ditambang. kawasan Karst kelas II, dapat

dilakukan kegiatan usaha pertambangan

dan kegiatan lain, tetapi harus dilengkapi

dengan studi lingkungan (Amdal atau UKL

dan UPL) . kawasan Karst ke las I I I

merupakan kawasan yang tidak memiliki

kriteria sebagaimana dimaksud dalam

49

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 61: Jta agtssptmbr 14

kawasan Karst kelas I dan II. dan Di dalam

kawasan Kars kelas III dapat dilakukan

kegiatan pertambangan.

Upaya inventarisasi, penyelidikan

dan penetapan klasikasi kawasan Karst,

agar sesuai dengan situasi objektf di

dalam kawasan, tentunya tidak semudah

s e p e r t i y a n g k i t a b a y a n g k a n .

Pengumpulan data, pembuatan peta

dan penyusunan laporan teknisnya,

pastinya memiliki tahapan-tahapan yang

rumit dan pembiayaan yang besar dalam

pengerjaannya. Hal inilah yang membuat

proses penetapan klasikasi kawasan

Karst I - III Maros–Pangkep, sampai saat ini

belum terealisasi. Penyebab lainnya

adanya faktor benturan kebijakan

sektoral yang menguasai peruntukan

pemanfaatan dan pengelolaan kawasan

Karst sebagai kawasan hutan. Temuan

lapangan, hasil investigasi WALHI Sulawesi

Selatan mengungkap bahwa, sebagian

besar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan

(WIUP) marmer dan semen yang terdapat

dalam kawasan Karst Maros-Pangkep.

Berdasarkan pada kriteria klasikasi Karst

yang ada, justru berada dalam kawasan

Karst kelas I, yang seharusnya mendapat

perlindungan dari Negara. Terjadinya

inkons i s tens i kebi jakan dan fakta

di lapangan merupakan salah satu

problem mendasar dalam pengelolaan

kawasan Karst.

Kawasan Lindung Geologi untuk

bentang alam Karst yang disebutkan

dalam Peraturan Pemerintah .26 Tahun

2008, tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (RTRWN), merupakan

angin segar perlindungan kawasan Karst.

Menurut PP.26/2008, Kawasan Lindung

Geologi, salah satunya adalah kawasan

cagar alam geologi, yang memiliki

keunikan bentang alam, dan ditetapkan

dengan criteria; memiliki bentang alam

g o a ; m e m i l i k i b e n t a n g a l a m

ngarai/lembah; memiliki bentang alam

kubah; atau memiliki bentang alam Karst.

Kemudian muncullah kontroversi yang

dipicu oleh penafsiran pasal 60, ayat (2),

huruf f, yang menyebutkan kawasan

lindung geologi adalah kawasan yang

memiliki bentang alam Karst. pasal ini

kemudian menimbulkan interpretasi dan

persepsi yang berbeda-beda terkait

dengan kawasan lindung geologi.

Penggiat lingkungan hidup dan

pemerhati Karst melihat bahwa bentang

alam Karst merupakan kawasan yang

mengandung nilai keanekaragaman

hayati dan non hayati yang tinggi, selain

mempunyai nilai-nilai ilimiah, ekonomi,

ekologis dan kemanusiaan. Bahwa nilai-

nilai strategis yang dimiliki oleh kawasan

Karst haruslah di kelola dengan sangat

hati-hati, karena bila satu komponennya

t e r g a n g g u m a k a k e s e i m b a n g a n

ekosistemnya akan terganggu pula, dan

akan berdampak negatif terhadap

keber lan ju tan dan daya dukung

kawasan. Di lain pihak, para pengusaha

KARST M

AROS-P

ANGKEP D

AN P

ERLIN

DUNGAN T

AMAN N

ASIO

NAL B

ANTIM

URUNG B

ULU

SARAUNG

50

Page 62: Jta agtssptmbr 14

tambang menilai bahwa ketika kawasan

Karst sepenuhnya menjadi kawasan

lindung maka industri tambang, nilai

e k o n o m i d a n k e p e n t i n g a n

pembangunan akan terpinggirkan, dan

disisi lain, kebijakan izin pemanfaatan

Karst untuk industri tambang terlebih

dahulu dikeluarkan oleh pemerintah, jauh

sebelum terbitnya PP.26/2008, yang

menetapkannya sebagai kawasan

l i n d u n g g e o l o g i . P e r t a n y a a n n y a

kemudian, apakah PP.26/2008 mampu

untuk mencegah laju kerusakan kawasan

Karst? Karena paska ditetapkannya PP ini

p a d a t a h u n 2 0 0 8 , b e l a s a n I U P

pertambangan baik yang baru maupun

perpanjangan masih tetap diterbitkan

oleh pemerintah daerah.

III . I n d u s t r i P e r t a m b a n g a n d i

K a w a s a n K a r s t M a r o s - P a n g k e p ,

Mendulang Keuntungan, Merusak

Ekosistem & Mengancam Keselamatan

Hidup Masyarakat Lokal

Relasi ekonomi-pol i t ik, yang

m e n g h u b u n g k a n k e p e n t i n g a n

e k o n o m i / i n v e s t a s i p e r u s a h a a n -

p e r u s a h a a n t a m b a n g , d e n g a n

kekuasaan politik pejabat di daerah untuk

maksud penguasaan sumber daya

kawasan dan akumulasi capital, sangat

mempengaruhi arah pemanfaatan

k a w a s a n K a r s t . K e d u a p e m i l i k

kepentingan ini penerima manfaat

terbesar dari kawasan Karst, baik secara

vulgar maupun tertutup melakukan koalisi

d e n g a n m e m p r o p a g a n d a k a n

pentingnya peningkatan investasi di

i n d u s t r i t a m b a n g , y a n g s a n g a t

d i b u t u h k a n d e m i p e m a j u a n

pembangunan & memacu pertumbuhan

ekonomi daerah untuk kesejahteraan

rakyat. Untuk itu, pemerintah kabupaten

'wajib' memberikan ruang seluas-luasnya

bagi investasi tambang. Dan upaya koalisi

ini kini dipermudah dengan lahirnya

U n d a n g - U n d a n g M i n e r b a y a n g

berkontribusi besar dalam memuluskan

jalan bagi pemerintah daerah untuk

menerbitkan dan memberikan sebanyak

mungkin Izin Usaha Pertambangan

kepada perusahaan-perusahaan

tambang.

Tahun 2012, Data Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi

Selatan tahun 2012 menyebutkan

sebanyak 29 izin Usaha Pertambangan

( IUP) jen is marmer d ike luarkan di

Kabupaten Maros, dengan luas WIUP

51

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 63: Jta agtssptmbr 14

yang bervariasi 16.7 Ha hingga 50 Ha.

Tercatat 22 perusahaan marmer yang

beroperasi di Kab.Maros, memiliki total

luas WIUP marmer seluas 781 Ha. Untuk

wilayah kabupaten Pangkep dikeluarkan

44 IUP yang diber ikan kepada 39

perusahaan tambang marmer, dengan

luasan masing-masing WIUP 5 Ha – 50 Ha.

Total luas WIUP marmer yang ada di

Kab.Pangkep adalah 1,270 Ha, yang

t e r d a p a t d i 5 K e c a m a t a n .

Tapi dari usaha pertambangan

yang ada, industri semen yang paling

agresif mengerogoti kawasan Karst. Di

Karst Maros-Pangkep trdapat 2 industri

semen besar yang mengusai Wilayah Izin

Usaha Pertambangan batu gamping

dengan total luas 2,354.7 Ha, yakni Semen

Tonasa seluas 1,354.7 Ha di Kab Pangkep,

dan Semen Bosowa dengan luas 1,000 Ha

di Kab. Maros. Ke 73 IUP marmer dan 3 IUP

perusahaan semen, wilayah izin usaha

pertambangannya teridentikasi berada

dalam kawasan Karst yang masuk dalam

kawasan hutan lindung, hutan produksi,

h u t a n p r o d u k s i t e r b a t a s , a r e a l

penggunaan lain, dan diduga juga

masuk dalam kawasan konservasi.

Penting di pahami bahwa sebagian besar

WIUP marmer dan semen tersebut berada

dalam kawasan Karst kelas I dan II. yang

mana untuk Karst kelas I tidak boleh

ditambang, dan Karst kelas II, boleh di

tambang dengan syarat pengelolaan

lingkungan yang ketat. Bahwa sebagian

WIUP tersebut juga menjadi bagian dari

kawasan lindung geologi, sebagaimana

ciri-ciri sik bentang alam Karst yang

dimaksud dalam PP.26/2008. Hasi l

investigasi WALHI Sulsel pada tahun 2011,

m e l a p o r k a n b a h w a s e l a i n

pertambangan marmer dan semen, di

dalam maupun di sekitar kawasan Karst

Maros-Pangkep juga terdapat jenis usaha

tambang yang lain. 7 IUP Batubara

dengan total luas 4.639.03 Ha. Tambang

pasir silika seluas 77 Ha, 25 Ha diantaranya

ada lah kawasan Hutan L indung.

Tambang tanah liat untuk Industri seluas

74.8 Ha. Usaha tambang khromit dengan

luas wilayah IUP 195 Ha.

Total luas wilayah izin usaha

pertambangan semen dan marmer yang

terdapat dalam kawasan Karst Maros-

Pangkep seluas 4,405.7 Ha. ini belum

termasuk untuk jenis tambang lain yang

juga berada di dalam dan sekitar

kawasan Karst Maros-Pangkep. Bila

d i h i t u n g p r e s e n t a s e l u a s a r e a l

pertambangan semen dan marmer

dengan total keselurahan luas kawasan

Karst Maros-Pangkep yang seluas 40,000

Ha, maka sekitar 11% dari luas kawasan

tersebut adalah areal pertambangan,

y a n g p a s t i n y a a k a n m e n g a l a m i

kerusakan, atau bahkan hilang dari peta

Sebaran areal tambang batu gamping di kawasan karsMaros-Pangkep (Achmad 2011)

KARST M

AROS-P

ANGKEP D

AN P

ERLIN

DUNGAN T

AMAN N

ASIO

NAL B

ANTIM

URUNG B

ULU

SARAUNG

52

Page 64: Jta agtssptmbr 14

bumi. Sudah puluhan tahun aktitas

pertambangan merambah kawasan

Karst Maros-Pangkep, hal ini membuat

industry tambang menjadi sangat mapan

untuk dapat memastikan eksploitasi

dalam kawasan terus berlanjut. Secara

ekonomi entah telah berapa banyak nilai

keuntungan yang berhasil dihisap oleh

puluhan industry keruk ini dalam setahun.

Dan seberapa besar nilai ekologis dalam

kawasan yang telah dirusaknya, adalah

satu pertanyaan yang semestinya harus

b i sa d i jawab dan d ipertanggung

jawabkan. Pe rusahaan tambang

M e n g a i s k e u n t u n g a n d e n g a n

memproduksi bencana bagi lingkungan

hidup dan kemanusiaan. Dampak yang

saat ini terjadi di dalam dan sekitar

kawasan, yaitu hilangnya harmonisasi

kehidupan antara alam dan masyarakat,

serta rusaknya ruang hidup kawasan. Dan

bagi para petani di sekitar kawasan tidak

ada lagi masa depan atas ruang

produksi, semua telah di persembahkan

demi kepentingan akumulasi kapital.

Desa Mangilu di kabupaten Pangkep,

dapat dijadikan contoh dari praktek

massif industry destruktif. yang mana ada

4 0 I U P e r t a m b a n g a n y a n g

mengeksploitasi wi layahnya, yang

kemudian menjadikan desa tersebut

sebagai desa debu di ladang tambang,

yang tidak lagi memiliki hari depan.

IV. MP3EI dan Perluasan Kerusakan

E k o s i s t e m K a r s t M a r o s , P a n g k e p

Dalam kurun waktu 3 tahun

terakhir, untuk meningkatkan kapasitas

produksi, perusahaan industry semen di

S u l a w e s i S e l a t a n m e l a k u k a n

pengembangan dan perluasan pabrik

semen mereka, baik yang dimiliki oleh

semen tonasa di Kab.Pangkep,yang

berencana meningkatkan produksinya

hingga 6.7 juta ton pertahun. Maupun

yang di usahakan oleh semen bosowa di

Kab.Maros, yang menetapkan target

peningkatan produksi sampai 3 juta ton

pertahun. ekspansi perusahaan tersebut

dengan dalih bahwa kebutuhan dan

permintaan semen untuk pasar dalam

negeri terus meningkat. Pada tahun 2013,

juga ada rencana investasi baru untuk

pengembangan pabr ik semen d i

Kab.Maros. PT Conch dari China, akan

menanamkan modal 5 tri l iun untuk

menjadi salah satu perodusen semen di

Sulawesi Selatan. Pabrik semen ini akan

dibangun di Kecamatan Simbang dan

Tompobulu, dengan luas wi layah

pengembangan sekitar 500 hektar. Makin

bersemangatnya pengembangan dan

perluasan industry semen, tentu saja

berimplikasi kuat terhadap daya dukung

potensi batu gamping yang terdapat

dalam kawasan. Ini berarti akan terjadi

eksploitasi yang makin meluas terhadap

kawasan Karst Maros-Pangkep.

953

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 65: Jta agtssptmbr 14

Fenomena pengembangan

industry semen di Sulawesi Selatan, bukan

tanpa dasar analisa ekonomi yang tajam

dari para operator industry semen di

Sulsel, yang menguasai sebagian pasar

semen dalam negeri, khususnya untuk

kawasan timur Indonesia. Indikasi kuat

dari makin massifnya pengembangan

industry semen, utamanya di picu oleh

banyaknya mega proyek pembangunan

infrastruktur yang di programkan dalam

Master Plan Percepatan dan Perluasan

Ekonomi Indonesia (MP3EI). Berdasarkan

laporan Tim Kerja Komite Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi KP3EI

Koridor Ekonomi Sulawesi, pada tanggal

10 Mei 2012 di Jakarta, Pada table Indikasi

Investasi Infrastruktur Di Koridor Ekonomi

(KE) Sulawesi, per 7 Mei 2012, kita dapat

melihat besarnya gelembung proyek

infrastruktur, yang diperkirakan akan

meledakkan perekonomian di koridor

ekonomi Sulawesi. Dan tentu saja industry

semen menjadi industry strategis untuk

mendulang keuntungan dari ledakan

te r sebut . Tabe l Ind ikas i Inves tas i

Infrastruktur Di Kawasan Perhatian

Investasi (KPI) Koridor Ekonomi (KE)

Sulawesi, per 7 Mei 2012

Pada table di bawah, terdapat

121 proyek infrastruktur dengan total nilai

investasi 201 tr i lyun lebih, yang di

programkan pelaksanaannya di KPI

Koridor Ekonomi Sulawesi. 121 proyek

infrastruktur tersebut, bisa dipastikan

sebagian besar pengerjaan konstruksinya

menggunakan semen sebagai bahan

baku utamanya. Dapat dibayangkan

berapa banyak kebutuhan semen yang

akan dihabiskan dalam proyek-proyek

infrastruktur tersebut, dan seberapa kuat

i n d u s t r y s e m e n u n t u k m e m e n u h i

kebutuhan pasar yang dipersembahkan

megaproyek MP3EI di 6 koridor ekonomi

yang ada. Kawasan Karst Maros-Pangkep

sebagai pemasok utama bahan baku

industry semen di Sulsel, tentu akan

mengalami dampak dan beban ekologis

yang makin besar dar i s i tuas i in i .

Pertanyaannya kemudian seberapa

besar nilai ekologis kawasan Karst Maros-

Pangkep yang akan hilang dan di

korbankan untuk membiayai proyek-

proyek ambisius MP3EI. Apakah kawasan

Kar s t Maros -Pangkep harus te rus

memfasilitasi keserakahan yang ditebar

oleh para pemilik capital yang tersaji

dalam MP3EI.

Tabel Indikasi Investasi Infrastruktur Di Kawasan Perhatian Investasi (KPI)Koridor Ekonomi (KE) Sulawesi, per 7 Mei 2012

(Sumber: Dokumen Laporan Tim Kerja KP3EI Koridor Ekonomi Sulawesi)

KARST M

AROS-P

ANGKEP D

AN P

ERLIN

DUNGAN T

AMAN N

ASIO

NAL B

ANTIM

URUNG B

ULU

SARAUNG

54

Page 66: Jta agtssptmbr 14

Hingga pada akh i rnya k i ta

m e n y a d a r i b a h w a M a s t e r P l a n

Percepatan dan Perluasan Ekonomi

Indonesia, sesungguhnya adalah Master

Plan Percepatan Pengrusakan Kawasan

Karst Indonesia.

V. Degradas i Kawasan Kars &

Rusaknya Sistem Sosial-Ekologi dalam

Ruang Kapital.

Kegiatan penambangan Karst

adalah kegiatan yang pasti merubah

bentang alam yang ada menjadi

lingkungan baru yang berbeda. Karst

adalah sumber daya alam yang tidak

dapat lagi diperbarui. Penambangan

d a p a t m e n c i p t a k a n k e r u s a k a n

lingkungan yang serius dalam suatu

kawasan. Skala potensi kerusakan ini

tergantung pada berbagai faktor

kegiatan pertambangan dan faktor

keadaan lingkungan. Faktor kegiatan

pertambangan antara lain berkaitan

dengan letak kedudukan mineral, faktor

teknik pertambangan, pengolahan, dan

sebagainya. Sedang faktor lingkungan

adalah faktor kepekaan dan daya

dukung lingkungan, antara lain faktor

geogras dan morfologis, faktor fauna

dan ora, faktor hidrologis dan lain-lain

(KLH, 2000). UNEP (1999) menggolongkan

dampak-dampak yang timbul dari

kegiatan pertambangan sebagai berikut:

1. K e r u s a k a n h a b i t a t d a n

keanekaragaman hayati pada

lokasi pertambangan, baik yang

ada di permukaan, maupun gua-

gua dan aliran sungai yang

terdapat di bawah tanah.2. Perubahan landskap/gangguan

visual/kehilangan penggunaan

lahan.3. Pencemaran yang disebabkan

oleh limbah tambang dan tailing.4. Kecelakaan/ terjadinya longsoran

fasilitas tailing.5. Peningkatan emisi udara, debu,

perubahan iklim dan konsumsi

energi.6. Pelumpuran dan perubahan

aliran sungai serta perubahan air

tanah dan kontaminasi.7. Kebisingan, radiasi dan toksisitas

logam berat.8. Perusakan peninggalan budaya

dan situs arkeologi.

55

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 67: Jta agtssptmbr 14

9. Te rganggunya/menurunnya

kesehatan masyarakat dan

permukiman di sekitar tambang.

Peta Ancaman Tambang di Desa

SalenrangPemberian IUPertambangan

t a n p a d i d a s a r k a n p a d a k a j i a n

lingkungan hidup yang strategis, dan

tanpa mempertimbangkan daya dukung

serta daya tampung lingkungan hidup

dalam kawasan, merupakan mesin

penghancur keanekaragaman hayati,

situs-situs purba, menghilangkan hak

rakyat atas tanah dan melanggar

jaminan perl indungan Hak Ekosob

masyarakat . Ser ta d i s i s i la in juga

menggeser cara berproduksi masyarakat

dari bertani menjadi buruh-buruh murah

d i p e r t a m b a n g a n , s e k a l i g u s

menjadikannya sebagai masyarakat

yang konsumt i f dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya, ini dapat kita

saksikan disekitar areal wilayah usaha

per tambangan yang ada da lam

kawasan, utamanya pada industry

s e m e n . d a n y a n g p a l i n g

mengkhawatirkan ancaman terhadap

keberlanjutan sumber daya air, yang bisa

mengganggu pemenuhan kebutuhan

p a n g a n m a s y a r a k a t . S i t u a s i i n i

m e m b u k t i k a n b a h w a h a r a p a n

p e m e r i n t a h k a b u p a t e n u n t u k

mendapatkan keuntungan dengan

beternak IUPertambangan, justeru

mendatangkan malapetaka dengan

rusaknya bentang alam, yang kemudian

menghilangkan keseimbangan ekosistem

d a l a m k a w a s a n , m e n d a t a n g k a n

bencana ekologis, hingga memunculkan

bencana social bagi masyarakat sebagai

hasilnya.

Sangat di sayangkan, karena

secara imp lementat i f keb i jakan-

kebijakan sektoral yang saling tumpang

tindih dalam pengelolaan kawasan Karst,

justeru melemahkan system perlindungan

kawasan yang ada. Tidak tegasnya

penegakan dan kepastian hukum yang

melindungi kawasan, telah membuat laju

kerusakan kawasan Karst terus meningkat.

Pelanggaran aturan pelaksanaan

kegiatan usaha pertambangan, telah

dimulai dari pengurusan perizinan, pada

s a a t k e g i a t a n p e n a m b a n g a n

berlangsung dan paska tambang.

Praktek suap maupun gratikasi dalam

pengurusan proses perizinan, sudah

menjadi rahasia umum dalam penerbitan

izin tambang oleh pemerintah daerah. izin

pinjam pakai kawasan hutan hutan dan

penambangan terbuka di kawasan

KARST M

AROS-P

ANGKEP D

AN P

ERLIN

DUNGAN T

AMAN N

ASIO

NAL B

ANTIM

URUNG B

ULU

SARAUNG

5556

Page 68: Jta agtssptmbr 14

h u t a n l i n d u n g m e n j a d i t r e n d

pelanggaran yang ada. Kewajiban

p e r u s a h a a n d a l a m p e n g e l o l a a n

lingkungan hidup yang terkait dengan

AMDAL, baik itu pencemaran oleh

limbah, polusi udara, polusi visual dan

kebis ingan, penggunaan air yang

melebihi batas yang telah di tentukan,

juga merupakan beberapa bentuk

pelanggaran yang sering ditemukan

dalam usaha penambangan dalam

kawasan Karst. Kewajiban perusahaan

melakukan rehabilitasi dan reklamasi

lingkungan paska tambang, merupakan

sebuah kewajiban yang tidak pernah

ditunaikan oleh perusahaan tambang.

D a n y a n g l e b i h m e m p r i h a t i n k a n

pelanggaran-pelanggaran ataupun

tindakan kejahatan yang dilakukan oleh

perusahaan-perusahaan tambang ini,

t idak pernah mendapatkan sanksi

ataupun tindakan yang tegas dari pihak

yang berwenang. Berangkat dari situasi

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

gerak akumulasi kapital yang terus

m e n y a s a r d a n d i a r a h k a n u n t u k

memperluas eksploitasi sumber daya

kawasan akan semakin meluas, tidak

hanya merampas tanah dan air rakyat

sebagai sumber-sumber kehidupan,

melainkan juga menghilangkan hak

rakyat atas lingkungan yang baik dan

sehat, yang merupakan hak asasi

manusia. Dengan rusaknya system

ekologis dan fungsi lingkungan hidup

kawasan, membuat masyarakat sangat

rentan dan rawan dalam menghadapi

ancaman bencana ekologis. Artinya

dalam penggambaran realita yang ada,

[ D e s a M a n g i l u d i L a d a n g

Tambang]implementasi dari kebijakan

pemanfaatan dan penguasaan ruang

untuk industry pertambangan dalam

kawasan Karst Maros-Pangkep, justeru

t idak hanya berkont r ibus i da lam

penghilangan keanekaragaman hayati

kawasan, melainkan juga bertanggung

jawab atas ancaman keselamatan hidup

rakyat, dan kemiskinan menjadi sebuah

keniscayaan. Negara telah melakukan

p e m b i a r a n t e r h a d a p t e r j a d i n y a

pelanggaran ataupun kejahatan atas

lingkungan hidup & kemanusiaan.

Daftar Pustaka

57

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 69: Jta agtssptmbr 14

1. Degradasi Vegetasi dan Dampak

PertambanganTerhadap Ekosistem

Karst Maros-Pangkep.Oleh: Amran Achmad

2. Tambang Dalam Kawasan Taman

Nasional Bantimurung Bulusaraung, 7

Februari 2013.(walhi-sulsel.blogspot.com)

3. Klasikasi Kawasan Kars Maros, Sulawesi

Selatan, Untuk Menentukan Kawasan

Lindung dan Budidaya.Oleh: Arif Daryanto dan Oki Oktariadi

(PusatLingkungan Geologi-Badan

Geologi)4. Kajian Keberadaan Penambangan

Marmer di Karst Hutan L indung

Bulusaraung. Studi Kasus di Kelurahan Leang-Leang,

Kecamatan Bantimurung, Kabupaten

Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh: MOEHD SUBCHAN .

5. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang

T a m a n N a s i o n a l B a n t i m u r u n g

Bulusaraung periode 2008 – 2027,

kabupaten Maros dan Pangkep,

provinsi Sulawesi Selatan .Disusun Oleh:Kepala Balai Taman

Nasional Bantimurung Bulusaraung.6. Menakar Kerusakan Ekosistem Karst

Oleh Industri Tambang.Dokumen laporan hasil investigasi

WALHI Sulsel, November 2012.7. Dokumen laporan Tim Kerja Komite

P e r c e p a t a n d a n P e r l u a s a n

Pembangunan Ekonomi KP3EI Koridor

Ekonomi Sulawesi, yang disusun pada

tanggal10 Mei 2012 di Jakarta8. Ekosistem Karst Sulsel Makin Terancam,

26 November 2013( w a h y u C h a n d r a –

www.mongabay.co.id)

KARST M

AROS-P

ANGKEP D

AN P

ERLIN

DUNGAN T

AMAN N

ASIO

NAL B

ANTIM

URUNG B

ULU

SARAUNG

58

Page 70: Jta agtssptmbr 14

http://4.bp.blogspot.com

Page 71: Jta agtssptmbr 14
Page 72: Jta agtssptmbr 14

ANCAMAN KARST DI HULU SUNGAI BATANGHARI

Oleh : Musri Nauli

Sebelum lahirnya UU No. 5 tahun

1979 Tentang Pemerintahan Desa, di 1 2daerah hulu Sungai Batanghar i ,

masyarakat mengenal Dusun sebagai

p e m e r i n t a h a n t e r e n d a h ( v i l l a g e

government). Dusun terdiri dari beberapa

kampung. Mengepalai Kepala Dusun

adalah Depati. Dibawah Depati adalah

Mangku. Dusun-dusun kemudian menjadi

Margo. Pembagian kekuasaan dalam

negeri atau dusun di daerah hulu adalah

bathin dengan gelar Rio, Rio Depati atau

Depati, di daerah hilir penguasanya

adalah Penghulu atau Mangku dibantu

oleh seorang Menti (penyiar, tukang 3memberi pengumuman ).

4Sedangkan Margo mencakup

mencakup setiap Dusun yang terdiri dari

Bathin. Mengepalai Margo biasa dikenal 5dengan nama Pesirah . Dengan lahirnya

UU No. 5 Tahun 1979, maka Dusun menjadi

Desa sebagai pemerintahan terendah

(v i l lage government) . Sedangkan

kampung menjadi dusun.

1. Masyarakat hukum yang bermukim di Jambi Hulu, yaitu Onderafdeeling Muarabungo, Bungo, Sarolangun dan sebagian dari Muara Tebo dan Muara Tembesi. F. J. Tideman dan P. L. F. Sigar, Djambi, Kolonial Institutut, Amsterdam, 1938.

2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari merupakan DAS terbesar kedua di Indonesia, mencakup luas areal tangkapan (catchment area) ± 4.9 juta Ha. Sekitar 76 % DAS Batang Hari berada pada provinsi Jambi, sisanya berada pada provinsi Sumatera Barat. DAS Batang Hari juga berasal dari berada di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD). Di landscape TNKS terdapat Margo Batin Pengambang dan Margo Sungai Tenang. Sedangkan di Landscape TNBT terdapat Margo Sumay. Sungai Batanghari merupakan muara dari sembilan hulu anak sungai (Sungai-sungai besar yang merupakan anak Sungai Batanghari adalah Batang Asai, Batang Tembesi, Batang Merangin, Batang Tabir, Batang Tebo, Batang Sumay, Batang Bungo, dan Batang Suliti.). Namun studi ini akan dikonsentrasikan kepada Margo Sumay (Sungai Sumay), Margo Sungai Tenang (sungai Batang Tembesi) dan Margo Batin Pengambang (Sungai Batang Asai)

3. F. J. Tideman dan P. L. F. Sigar, Djambi, Kolonial Institutut, Amsterdam, 1938. 4. Istilah Marga telah dikemukakan oleh J.W.Royen, seorang pegawai Pemerintahan Kolonial yang

sedang cuti dalam disertasinya (1927). Studi ini mengenai hak-hak atas tanah dan air dari Marga, yakni suatu unit komunitas yang murni bersifat teritorial di Palembang, satu dari empat bagian di wilayah hukum Sumatera Selatan. Selain Palembang, bagian hukum adat lain juga terjadi di distrik Jambi, Bengkulu dan Lampung. Van Vollenhoven meneyebutkan beschikkingrecht sebagai sebuah konsep yang seragam, pembentuk identitas Indonesia yang kepulauan. Lihat ADAT DALAM POLITIK INDONESIA, (editor Jamie S. Davidson dkk), KITLV, Jakarta, 2010, hal. 89.

5. Dari berbagai sumber, juga disebutkan Pesirah (margahoofd) adalah kepala pemerintahan marga pada masa Hindia-Belanda di wilayah Zuid Sumatra (Sumatera Selatan yang wilayahnya bukan seperti saat ini). Pesirah merupakan seorang tokoh masyarakat yang memiliki kewenangan memerintah beberapa desa. Pasirah adalah salah satu elite tradisional yang bertugas mengatur pemerintahan tradisional dan acara ritual-ritual, pesta-pesta dan upacara-upacara adat lainnya. Di samping sebagai kepala pemerintahan, pasirah juga memiliki fungsi sebagai hakim tertinggi dalam memutuskan segala permasalahan baik yang menyangkut adat-istiadat maupun masalah perkawinan, perceraian dan aturan jual beli. Dalam menjalani pemerintahan dan pelaksanaan adat, pasirah dibantu oleh seorang kepala dusun. Secara historis sistem pasirah terbentuk melalui Surat Keputusan Pemerintah kolonial Belanda Tertanggal 25 Desember 1862

61

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 73: Jta agtssptmbr 14

6Masyarakat Melayu Jambi

termasuk kedalam termasuk rumpun 7kesukuan Melayu. Secara fenomologis,

Melayu merupakan sebuah entitas

kultural (Malay/Malayness sebagai 8cultural termn/terminologi kebudayaan) .

D i l i h a t d a r i k a t e g o r i n y a , m a k a

masyarakat Melayu Jambi dapat

diklasikasikan dalam Melayu tradisional.

Menurut Yusmar Yusuf, kearifan dan tradisi

Melayu ditandai dengan aktivitas di 9Kampung . Kampung merupakan pusat

ingatan (center of memory), sekaligus

pusat suam (center of soul). Kampung

menjadi pita perekam tradisi, kearifan 10lokal (local wisdom) .

Kawasan Bukit Bulan termasuk

kedalam masyarakat hukum adat

(rechtsgemeenshap) Bukit bulan. Terletak

di Kabupaten Sarolangun. Dari ibukota

Propinsi Jambi ke ibukota Sarolangun

berjarak 180 arah selatan. Dari Ibukota

Kabupaten ke kawasan Bukit Bulan dapat

ANCAMAN K

ARST D

I HULU

SUNGAI BATANGHARI

ditempuh 6 – 8 jam.

Kabupaten Sarolangun memiliki

Luas Wilayah 6.174 Km2. Kabupaten

Sarolangun terdiri dari 10 Kecamatan dan

144 Desa, dan memiliki jumlah populasi

penduduk ±264.541 Jiwa.

Memiliki kawasan hutan seluas

252.377 hektar. Tabel 1. Status Kawasan hutan di

Kabupaten Sarolangun

Berdasarkan peta Pemerintah

Belanda tahun 1923 “Schetskaart

R e s i d e n t i e D j a m b i

Adatgemeenschappen (Marga's) schaal

1 : 750.000, Bukit Bulan merupakan

termasuk kedalam Margo Bukit Bulan

yang pusat margo di Meriboeng. Margo

Bukit Bulan berbatasan dengan Margo

Batang Asai, Margo Bathin Pengambang

dan Margo Cermin Nan Tiga.

6. Istilah Malayu pertama kali muncul pada tahun 671 M oleh seorang biksu Tiongkok bernama I-Tsing yang pada saat itu bermukim di kerajaan Malayu (Jambi) yang terletak di lembah Batang Hari untuk memperdalam pengetahuan mengenai lsafat agama Budha. ULI KOZOK, PH.D, KITAB UNDANG-UNDANG TANJUNG TANAH NASKAH MELAYU YANG TERTUA, Yayasan Naskah Nusantara Yayasan Obor Indonesia Jakarta 2006

7. Zulyani Hidayah, Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia, Jakarta, LP3ES, 19978. Secara fenomologis, Melayu merupakan sebuah entitas kultural (Malay/Malayness sebagai cultural termn/terminologi kebudayaan)

8. Secara fenomologis, Melayu merupakan sebuah entitas kultural (Malay/Malayness sebagai cultural termn/terminologi kebudayaan)

9. Yusmar Yusuf, Ibid, Hal. 3410. Yusmar Yusuf, Ibid, Hal. 40

62

Page 74: Jta agtssptmbr 14

Sebagai masyarakat hukum adat

yang menjunjung nilai-nilai kebajikan 11yang ditandai dengan seloko seperti “ke

aik cemetik keno naik kedarat durian

runtuh – dilaman rumah lemang tesanda – 12naik kerumah anak ado” , yang buto

pengembus lesung – yang pekak pelepas

bedil – yang lumpuh menunggu rumah – 13yang bisu menyimpan rasio” , alam

sekato rajo- negeri sekato batin – luhak

sekato penghulu – rantau sekato jenang –

kampung sekato tuo – rumah sekato

tenganai – anak berajo kebapak –

kemenakan berajo kemamak – bini 14sekato laki“ atau seloko ”negeri bapaga

adat - tepian bepaga baso, laman

basapu undang – rumah baseko bamalu“

Penghormatan terhadap daerah-

daerah yang dijaga ditandai dengan

berbagai seloko. Masyarakat hulu Sungai

Batanghari mengenal daerah-daerah

yang t idak boleh dibuka. Mereka

mengenal dengan istilah Teluk sakti.

Rantau betuah, Gunung Bedewo”. Di

Daerah Sarolangun mereka mengenal

H u l u A i r / K e p a l a S a u k , R i m b o

P u y a n g / R i m b o K e r a m a t , B u k i t

Seruling/Bukit Tandus. Di Margo Sungai

Tenang mereka mengenal Rimbo sunyi

yang dikenal dengan seloko “Tempat

siamang beruang putih. Tempat ungko

berebut tangis. Sedangkan di Margo

Sumay mereka mengenal dengan istilah

hutan keramat seperti tanah sepenggal,

Bulian bedarah, Bukit selasih dan Pasir

11. Vergouwen menegaskan “Seloko” adalah petatah, petitih yang didapatkan dari pengetahuan turun temurun, memberikan motivasi bagi suatu kelompok untuk bertindak (in action). Dalam khazanah Bahasa Belanda dikenal dengan istilah “gevleugelde woorden (kata-kata bersayap), yaitu seperangkat kata yang begitu diucapkan akan menyebar dan hinggap dimana-mana seperti burung dan siapapun dapat menimba manfaat darinya. Lihat Nico Ngani, Perkembangan hukum Adat Indonesia

12. Melambangkan kemakmuran13. Mengandung makna bahwa setiap potensi sumberdaya, khususnya potensi sumberdaya manusia dapat

dimaksimumkan pendayagunaannya dalam mencapai cita-cita bersama, dimana pelaku pembangunan harus sesuai dengan bidang keahliannya.

14. Mengandung makna bahwa setiap individu dalam bermasyarakat harus memegang etika moral yang bersifat naturalistik. Dapat ditafsirkan sebagai “Kekuatan Batin dari Desa”. Dalam Konsep Von Savigny dikenal dengan istilah “die Volksgeist”. Volksgeist merupakan gabungan dari kekuatan magis yang melingkupi suatu perkumpulan adat / persekutuan hukum (rechtsgemeenshap).

63

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 75: Jta agtssptmbr 14

Embun. Atau Sialang Pendulangan,

Lupak Pendanauan, dan Guntung (tanah

tinggi).

Rimbo ganuh atau rimbo sunyi

atau hutan keramat merupakan daerah

yang tidak boleh dibuka. Ujaran seperti

Teluk sakti. Rantau betuah, Gunung

Bedewo atau “Tempat siamang beruang

putih. Tempat ungko berebut tangis”

merupakan makna simbolik masyarakat

terhadap daerah-daerah yang harus

dilindungi.

Ter Haar sendiri menyebutkan

adanya penghormatan tempat-tempat

yang dilarang untuk dibuka. Yusmar Yusuf

menyebutkannya “rimbo simpanan atau 15rimbo larangan”. Tideman melaporkan

16sebagai “rimbo gano”.

Namun ancaman terhadap

masyarakat di hulu Sungai Batanghari.

S a l a h s a t u n y a d e n g a n s e m a k i n

gencarnya mempersiapkan kawasan ini

sebagai lokasi tambang dan kawasan

industri semen. Salah satunya PT. Semen

Baturaja (Persero) Tbk (PT. SBR) di

Sarolangun.

Kawasan bukit karst yang terdiri

dari beberapa bukit karst yaitu Bukit 17Bulan , Bukit Petak, Bukit Gedong, Bukit

Tengah dan Bukit Mentang. Pembukaan

areal tambang untuk produksi semen

pada tahap awal ini akan dilakukan pada

areal seluas 5.000 hektar yang mencakup

lima desa: Napal Melintang, Mersip,

Merbung, Berkun dan Renah Alai.

K a w a s a n K a r s t m e r u p a k a n

kawasan yang sangat mengagumkan

dengan owstone, goa sepanjang 1,5 km

yang menghubungkan dusun Dalam dan

dusun Duri, sungai bawah tanah, yang

merupakan hulu sungai Batanghari.

Dikelilingi hutan lindung rainforest dengan

aneka satwa langka dan tumbuhan

langka. Pembukaan kawasan Karst dapat

merusak tatanan morfologi karst serta

ekosistem yang terdapat di dalamnya.

P e m b u k a a n k a r s t y a n g

merupakan bentangan alam karst yang

b e r b u k i t - b u k i t y a n g m e r u p a k a n

hamparan Bukit Barisan Sumatera Bukit

Bulan yang dilindungi pemerintah melalui

peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun

2008 sebagai kawasan geologi unik dan

rentan akan terancam rusak.

Sementara itu, ada lebih dari 100

goa beraliran sungai bawah tanah aktif

serta tujuh mata air untuk pengairan

sawah dan keperluan rumah tangga.

P a d a h a l p e m e r i n t a h k a b u p a t e n

Sarolangun menetapkan Bukit Bulan

sebagai kawasan hulu lindung yang

hanya boleh untuk pertanian tradisional

dan pariwisata alam. Tertuang dalam

peraturan daerah tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah tahun 2004 yang masih

berlaku.

15. Yusmar Yusuf, Studi Melayu, Ibid, Hal. 7116. F. J. Tideman dan P. L. F. Sigar, Djambi, Kolonial Institutut, Amsterdam, 193817. Kawasan karst Bukit Bulan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Indonesia terletak koordinat -2° 38′ 18.02″ S

102° 26′ 6.16″ E ; -2° 39′ 34.2″ S 102° 26′ 22.2″ E dan -2° 39′ 35.64″ S 102° 26′ 20.4″ E).

ANCAMAN K

ARST D

I HULU

SUNGAI BATANGHARI

64

Page 76: Jta agtssptmbr 14

Penyelidikan geologi mengenai

kawasan lindung karst ini sudah banyak

dilakukan, termasuk badan geologi

kementrian ESDM, akan tetapi era

otonomi daerah yang ber laku d i

I n d o n e s i a s a a t i n i , m e n j a d i k a n

pemerintah kabupaten setempat tidak

memi l i k i v i s i yang sama tentang

kelestarian kawasan karst kelas I dan kelas

II ini, dan mereka sedang mempersiapkan

skenario penghancuran kawasan dan

ekosistemnya untuk industri semen.

Berdasarkan hasil overlay peta

tematik komponen kars menghasilkan

peta kelas kawasan kars, yaitu kawasan

kars lindung geologi mempunyai jumlah

(total) skor antara 79 hingga 141, dan

kawasan kars budi daya mempunyai

jumlah (total) skor antara 47 hingga 78.

Kondisi di lapangan kawasan kars

l indung geologi memil ik i keunikan

bentang alam kars, sehingga arah

pemanfaatannya sesuai untuk kegiatan

geowisata. Sementara pada kawasan

kars budi daya dapat dilakukan kegiatan

penambangan setelah dilakukan studi

g e o l o g i l i n g k u n g a n d e t a i l u n t u k

menentukan zona pemanfaatan lahan

secara optimal.

Dari kedua peraturan tersebut

terdapat s inkron i sas i yang dapat

mengk las ikas ikan kars ke dalam

kawasan budi daya dan kawasan lindung

geologi. Oleh karena itu diperlukan

analisis penetapan kawasan kars agar

p e m a n f a a t a n n y a o p t i m a l d a n

berwawasan lingkungan. Metode analisis

menggunakan standar baku yang

digunakan di Pusat Sumber Daya Air

T a n a h d a n G e o l o g i L i n g k u n g a n ,

sementara proses analisis menggunakan

sistem informasi geogras (SIG) dengan

cara pembobotan dan overlay.

P e m e r i n t a h K a b u p a t e n

S a r o l a n g u n d e n g a n m u d a h n y a

melanggar regulasi di Indonesia dengan

memberikan izin lokasi dan eksplorasi

pertambangan kepada pelaku bisnis

tersebut. Dan saat ini mereka terus

m e l a k u k a n k o n s p i r a s i u n t u k

meningkatkan izin menjadi tahap izin 18operasi produksi.

Izin Lokasi dan Eksplorasi PT. SBR

Nomor 53 Tahun 2011 berada dalam

kawasan atau kawasan karst dengan

terdiri dari dari beberapa wilayah lokasi

bukit karst Bukit Bulan, Bukit Petak, Bukit

Gedong, Buk i t Tengah dan Buk i t

18. Walaupun pemerintah indonesia telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional, terutama pasal 50 dan pasal 53 mengenai kawasan lindung geologi, Kepmen ESDM Nomor 1456.K./20/MEM/2000 dan Permen ESDM nomor 17 tahun 2012 tentang penetapan kawasan bentang alam Karst, akan tetapi pemerintah kabupaten (Bupati) setempat tidak menghiraukan peraturan tersebut dan melanggar peraturan dengan tetap memberikan kawasan Karst Bukit Bulan sebagai bahan baku industri semen.

65

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 77: Jta agtssptmbr 14

Mentang, dan lokasi ini berada dalam

kawasan hutan lindung.

Namun setelah keluar izin lokasi

dan eksplorasi PT SBR apabila kita

perhatikan didalam ketentuan pasal 50

dan pasal 53 Peraturan Pemerintah

Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang

W i l a y a h N a s i o n a l s a n g a t l a h

bertentangan.

Izin lokasi dan eksplorasi PT SBR

termasuk kedalam kawasan lindung

geologi.

Didalam Keputusan Menter i

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

1456.K/20/MEM/2000 tentang pedoman

pengelolaan kawasan kars yang bersifat

operas ional , menyatakan bahwa

kawasan kars kelas I merupakan kawasan

l indung sumber daya a lam yang

penetapannya mengikuti peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dari kedua peraturan tersebut

terdapat s inkron i sas i yang dapat

mengk las ikas ikan kars ke dalam

kawasan budi daya dan kawasan lindung

geologi. Oleh karena itu diperlukan

analisis penetapan kawasan kars agar

p e m a n f a a t a n n y a o p t i m a l d a n

berwawasan lingkungan. Metode analisis

menggunakan standar baku yang

digunakan di Pusat Sumber Daya Air

T a n a h d a n G e o l o g i L i n g k u n g a n ,

sementara proses analisis menggunakan

sistem informasi geogras (SIG) dengan

cara pembobotan dan overlay.

D e n g a n d e m i k i a n m a k a

pemberian Izin Lokasi dan Eksplorasi PT.

SBR Nomor 53 Tahun 2011 bertentangan

dengan pasal 50 dan pasal 53 Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang

Tata Ruang Wilayah Nasional dan

KEPMEN ESDM No 1456.K./20/MEM/2000

dan juga PERMEN ESDM No 17 Tahun 2012,

tentang penetapan kawasan bentang

alam Karst.

B u p a t i S a r o l a n g u n t i d a k

mengindahkan aturan yang ada diatas

tersebut dengan tetap memberikan dan

mengeluarkan izin lokasi dan eksplorasi

tambang semen di area karst.

Pemberian izin PT. SBR yang

termasuk kedalam kawasan lindung

geologi yang dekat pemukiman serta

m e r u p a k a n s u m b e r k e h i d u p a n

masyarakat di 7 Desa yang berada di hulu

Sungai Batanghari.

Masyarakat kemudian menolak

pemberian izin terhadap PT. SBR. Melalui

ANCAMAN K

ARST D

I HULU

SUNGAI BATANGHARI

@C. Rahmadi-200766

Page 78: Jta agtssptmbr 14

perangkat desa, masyarakat kemudian

menyurati berbagai pihak.

Seperti yang dialami masyarakat

Desa Berkun Kecamatan Limun yang

sejak setahun lalu mengajukan surat

penolakan terhadap rencana izin.

Kepa la Desa Berkun Pa i sa l

menyebutkan ada beberapa alasan

mereka menolak kehadiran di desanya.

Pasalnya sebelum areal rencana izin,

areal tersebut merupakan hak kelola

masyarakat sejak lama dan terdapat

kebun-kebun karet milik mereka. “Disano,

ado kebun-kebun karet kami, dan

terdapat juga tanaman-tanaman buah

serta kuburankuburan lamo tempat

nenek bunyut kami,” sebutnya.

D i a j u g a m e n a m b a h k a n

kehadiran tersebut juga berdampak

buruk pada Hutan Adat Bathin Betuah

seluas 98 hektar yang telah ditetapkan

dalam SK Bupati Sarolangun Nomor 206

tahun 2010.

“Hutan adat kami terancam,

padahal keberadaan hutan adat ini

untuk kepentingan masyarakat guna

melinungi hulu air untuk irigasi areal sawah 19dan sumber air bersih”

Di areal tersebut tercatat ada

sebelas hutan adat yang sudah diakui

pemerintah, yakni hutan adat Pengulu

Laleh (128 ha), hutan adat Rio Peniti (313

ha), hutan adat Pengulu Patwa (295 ha),

hutan adat Pengulu Sati (100 ha), hutan

adat Rimbo Larangan (18 ha), hutan adat

Bhatin Batuah (98 ha), hutan adat Paduka

Rajo (80 ha), hutan adat Datuk Menti Sati

(78 ha), hutan adat Datuk Menti (48 ha),

hutan adat Imbo Pseko (140 ha), dan 20hutan adat Imbo Lembago (70 ha).

Di Harian Kompas, sikap ini juga

ditunjukkan sehingga persoalan karst di

Sarolangun menjadi persoalan nasional.

Kawasan karst Bukit Bulan, Kecamatan

Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi,

terancam oleh masuknya tambang dan

pabrik semen. Industri ini juga bakal

mengganggu ekosistem kawasan hulu

lindung dan bagian taman geologi

berusia 290 juta tahun yang diajukan 21sebagai warisan dunia.

Ketidaktegasan sikap pemerintah

terlihat dengan terus melenggangnya

perlahan namun pasti sosialisasi analisis

dampak lingkungan sebuah perusahaan

tambang yang akan memproduksi

seman digelar baru-baru ini.

Pengetahuan yang bersandarkan

kepada pengetahuan lokal baik melalui

seloko, petatah-petit ih dan tambo

memberikan pengetahuan yang baik

terhadap masyarakat. Dari seloko,

petatah-petit ih dan tambo dapat

diketahui tentang sejarah dan wilayah

klaim adat baik masing-masing Desa.

K e b e r h a s i l a n m a s y a r a k a t

mementahkan kehadiran berbagai

perusahaan dan melindungi kawasan

konservasi berdasarkan loso yang

dianutnya.

19. Wawancara dengan Kepala Desa Berkun, Alam Sumatera, September 201320. Data dari berbagai sumber. KKI-Warsi, G-Cinde, Walestra. 21. Kompas, 25 September 2013

67

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 79: Jta agtssptmbr 14

Keadaan di atas menegaskan

betapa ekosistem hutan pada saat masih

terjaga dengan baik.

Kawasan hutan ini penting untuk

dipertahankan, karena berada di wilayah

hulu Jambi dan merupakan kawasan

ekologi penting. Selain menjadi sumber air

bagi DAS utama Batanghari , juga

merupakan wi layah penghidupan

m a s y a r a k a t s e t e m p a t . S e c a r a

keseluruhan hutan in i merupakan

kawasan penyangga (buffer zone)

Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS).

Kawasan yang tersisa di Jambi.

Kemampuan menjaga hutan oleh

masyarakat di daerah hulu Sungai

Batanghari berbanding terbalik dengan

kawasan hutan dikelola perusahaan atau

negara. Luas tutupan lahan hutan Jambi

selama 10 tahun berkurang sebesar satu

juta hektare. Dari 2,4 juta hektare pada

1990 menjadi 1,4 juta hektare pada tahun

2000, atau sebesar 29,66 persen dari total

luas wi layah Jambi. Pengurangan

tutupan lahan hutan ini terjadi di dataran

rendah dan pegunungan, yaitu 435 ribu

hektare. Sisanya terjadi di lahan rawa 22gambut .

Penurunan tutupan lahan hutan

disebabkan oleh alih fungsi kawasan

hutan menjadi areal pengunaan lain

(APL) untuk perkebunan besar kelapa

sawit dan budidaya pertanian lainnya.

Selain itu juga oleh kegiatan perusahaan

HPH, HTI dan pertambangan.

Ketidakmampuan negara dan

masih berdebat berdebat tentang cara

terbaik mengatasi perubahan iklim, emisi

karbon pun terus meningkat. Masyarakat

di hulu Batanghari sendiri telah melakukan

upaya penyelamatan hutan.

Filoso dan Nilai nilai adat (local

w i s d o m ) d a l a m p e n g e l o l a a n

sumberdaya alam disepakati masyarakat

s e b a g a i p r i n s i p u t a m a d a l a m

pengelolaan hutan kemudian diatur

didalam kedalam sebuah peraturan

desa. Dengan cara demikian dan

k e b i j a k a n t e n t a n g p e n g e l o l a a n

sumberdaya alam yang baik dan lestari

d a p a t b e r l a n g s u n g s e c a r a

berkesinambungan.

Pelajaran dari loso masyarakat

di hulu Sungai Batanghari didalam

mengelola sumber daya alam menjadi

pelajaran berharga. Begitu pentingnya keberadaan

masyarakat didalam menata dan

menjaga sumber daya alam merupakan

kekuatan masyarakat mel indungi

kawasan dari penghancuran.

22. Dari berbagai sumber, WALHI Jambi, 2011.

ANCAMAN K

ARST D

I HULU

SUNGAI BATANGHARI

68

Page 80: Jta agtssptmbr 14

R e n c a n a p e n g h a n c u r a n

kawasan karst dunia ini akan semakin

dipercepat jika pengesahan dokumen

A M D A L d i s e t u j u i o l e h k o n s p i r a s i

pemerintah setempat. Padahal kawasan

karst ini berada sangat dekat dengan

kawasan Geopark Merangin, yang telah

diajukan badan geologi Kementrian

ESDM ke UNESCO. Geopark yang

diperkirakan berusia 300 juta tahun dan

kawasan karst Bukit Bulan tentunya akan

menjadi ladang riset utama para geolog 23dunia dalam mempelajari evolusi bumi .

Pentingnya kawasan karst di areal

yang dilindungi masyarakat berdasarkan

seloko “Teluk sakti. Rantau betuah,

Gunung Bedewo”, Hulu Air/Kepala Sauk,

Rimbo Puyang/Rimbo Keramat, Bukit

Seruling/Bukit Tandus. Atau Rimbo sunyi

“Tempat siamang beruang putih. Tempat

ungko berebut tangis”.

Istilah Rimbo ganuh atau rimbo

sunyi atau hutan keramat merupakan

daerah yang tidak boleh dibuka. Ujaran

yang diwariskan secara turun menurun

merupakan makna simbolik masyarakat

terhadap daerah-daerah yang harus

dilindungi.

Penghancuran kawasan karst

berdampak kepada sungai di Batang

Asai dan Sungai Batang Limun. Sungai di

hulu yang mengairi Sungai Batanghari.

Sungai Terpanjang di Sumatera.

23. http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/06/geopark-merangin-menuju-jaringan-geopark-dunia

69

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 81: Jta agtssptmbr 14
Page 82: Jta agtssptmbr 14

MENGELOLA KAWASAN KARST EKOTIPE SUMBERDAYA EKOLOGI VERSUS

SKEMA PEMBANGUNAN DI JAWA TENGAH

Oleh : Fitri Indriyaningrum

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Tengah

Executive Summary

Bahwa Indonesia mempunyai bentang

kawasan karst yang sangat luas, data dari

Bappenas yang dilansir pada tahun 2003,

Indonesia mempunyai kawasan karst 15,4

juta ha. Sedang menurut Clements (2006)

yang dikutip oleh Cahyo Rahmadi,

Indonesia diperkirakan mempunyai 1kawasan karst 142.000 km2.

Sedang sebaran bentang karst di

Indonesia tersebut meliputi gunung

L e u s e r , p e r b u k i t a n B a h o r o k ,

Payakumbuh, Bukit barisan, Baturaja

(pulau Sumatra). Sukabumi, Cilacap,

Gombong, Kebumen, pegunungan

Sewu, pegunungan Kapur u ta ra ,

pegunungan Kendeng, perbukitan

Blambangan (pulau Jawa). Perbukitan

Flores, perbukitan Sumba, perbukitan

T i m o r B a r a t ( N u s a T e n g g a r a ) .

Pegunungan Schwaner, pegunungan

Sangkul i rang (pulau Kal imantan) .

Perbukitan Maros Pangkajene, kawasan

Wowolesea, (pulau Sulawesi). Pulau

Muna, pulau Tukang Besi pulau Seram,

pulau Halmahera (kepulauan Maluku).

Kawasan Fakfak, pulau Biak, pegunungan

Tengah, pegunungan Lorentz (pulau 2 Papua) dan masih banyak lagi dengan

sebaran yang lebih luas dan rinci di negeri

yang tercinta ini.

Bentang karst tersebut merupakan

morfologi eksokarst, iindokarst sserta

sistem sungai bawah tanah yang telah

terbentuk dan tersusun atas formasi bulu,

dengan penyusun batuan batu gamping

masif berumur miosen tengah – miosen

atas, struktur llipatan sinklinal, patahan

yang mampu membentuk gua runtuhan

dan gua pelarutan. gua horisontal

mengikuti pola perlapisan, dengan arah

gua mengikuti struktur batuan. Dengan

demikian kawasan karst merupakan

penyangga keseimbangan ekosistem.

Akan tetapi program pembangunanisme

telah mengancam seluruh kekayaan dan

aset sumberdaya alam ini sehingga

k e b i j a k a n p e m b a n g u n a n t e l a h

meningkatkan risiko bencana ekologis

dan mengancam seluruh sumber-sumber

pelayanan alam kepada kehidupan.

1. Cahyo Rohmadi, Biospeleologi dan Inventarisasi fauna Gua dan apa peran bagi pengelolaabn karst?, makalah disampaikan dalam Seminar “Potensi Kawasan Karstt” IMPALA Universitas Brawijaya Malang, 21-22 April 2012

2. Dr. Rahmat Bowo Suharto, S.H.M.H, Perlindungan Hukum Kawasan Karstt di Era Otonomi Daerah, disampaikan dalam seminar nasional Universitas Muhamdiyah Surakarta, 13 Desember 2013

71

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 83: Jta agtssptmbr 14

I. Karst Sebuah Berkah

Karst adalah i s t i lah bahasa

Jerman yang berarti tanah gersan dan

bebatuan. Kawasan karst sering hanya

dianggap sebagai lahan kering dan

berbatu, sehingga tidak mengherankan

kalau batu dianggap sebagai potensi

mesin uang untuk ditambang. Batu dan

b a t u a n g a m p i n g d i t a m b a n g

peruntukannya untuk pondasi rumah,

pondasi gedung, infrastruktur, batu nisan,

keramik, kalsit, dolomite, gowano, fosfat

bahkan bahan baku semen .dan lain

sebagainya. Bisnis sektor tambang juga

berpeluang dan memberikan bisnis

tersendiri seperti Bupati di Jawa Tengah

yang berkeinginan mempunyai toko

bangunan yang dipakai untuk “jualan

semen” seperti bupati Cilacap yang

sudah sukses jualan semen Holcim. Pun

demikian dengan Bupati Pati yang akan

jualan semen gresik (tertolak oleh warga

dan menang secara hukum formal yang

ditetapkan oleh Mahkamah Agung).

Menurut Peraturan Mentri ESDM

nomer 17 tahun 2012, karst adalah

bentang alam yang terbentuk akibat

pelarutan air pada batu gamping

dan/atau dolomit. Sedangkan bentang

alam karst adalah karst yang menunjukan 3bentuk eksokarst dan endokarst tertentu.

atau kawasan karst adalah bentang alam

khas yang berkembang di suatu kawasan

batuan karbonat (batu gamping dan

dolomite) dan sudah mengalami proses 4pelarutan oleh air hujan.

Sedang ciri-ciri kawasan karst

adalah ditemukannya banyak goa-goa,

sungai bawah tanah, bukit yang saling

sambung menyambung bahkan kadang

terdapat telaga. Goa yang terdapat

dalam kawasan karst sering dijadikan

tempat tinggal binatang seperti wallet, 5ular dan kelelawar.

Kawasan karst di Jawa Tengah

membentang dari kabupaten Cilacap,

Gombong, Kebumen (DAS Serayu dan

Pantai Selatan), Wonogiri (pegunungan

Sewu), Grobogan, Pati, Blora, Rembang,

Kudus, Muria (pegunungan Kapur Utara

atau pegunungan Kendeng). Potensi

kawasan karst ini tidak hanya faktor

ekonomi sa ja seper t i yang te lah

terdiskripsikan di atas, tetapi penyimpan

dan peñata kelola air yang terbaik,

keindahan alam yang ada dipermukaan

tanah maupun yang ada di dalam tanah,

goa-goa, binatang-binatang yang bisa

menjadi obyek pariwisata, atau juga

menjadi sumber ke i lmuan sepert i

geomarfologi, spetiologi, biospelologi,

ekologi, palentologi dan lain sebagainya.

Atau juga tidak kalah penting nya adalah

a s p e k b u d a y a s e b a g a i t e m p a t

pertapaan, z iarah, legendan dan 6dongeng pra sejarah.

MENGELO

LA K

AW

ASAN K

ARST E

KOTIP

E S

UMBERDAYA E

KOLO

GI VERSUS S

KEMA P

EMBANGUNAN D

I JAW

A T

ENGAH

3. Peraturan Mentri ESDM, No. 17 tahun 20124. M. Arief Zayyn, Mengelola Kawasan Karstt, ekotipe bentang alam karstt khas daerah beriklim tropis basah,

disampaikan dalam seminar nasional Universitas Muhamdiyah Surakarta, 13 Desember 2013 5. Eko Haryono, Hidup Bersama dengan kawasan Karst, Versi Karst Gunung Sewu dan Karst Gombong, Yogyakarta

2004 6. M. Arief Zayyn, ibid

72

Page 84: Jta agtssptmbr 14

Ancaman utama kelestarian

kawasan karst adalah kawasan karst

hanya dilihat sebagai “mesin uang”

m e l a l u i p e r t a m b a n g a n . L a j u

pertambangan dengan segala bentuk

“maa” telah membuktikan secara

faktual dari berbagai daerah di Jawa

Tengah mengalami kerusakan bahkan

terancam hilang seperti pulau Nusa

Kambangan kabupaten Cilacap oleh PT

Holcim. Untuk itu seluruh produk regulasi

tentang perlindungan karst dan kawasan

karst harus ditegakan oleh siapapun.

II. Studi Regulasi

Usaha dan upaya pelestarian

lingkungan hidup dan sumber-sumber

kehidupan lainya khususnya untuk

kawasan karst atau kawasan geologi

sebenarnya sudah diatur oleh regulasi

yang kita punya, seperti UU nomer 5 tahun

1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati, UU nomer 4 tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batu

bara, UU nomer 32 tahun 2009 tentang

Lingkungan hidup, UU nomer 27 tahun

1999 yang kemudian diganti dengan UU

nomer 32 tahun 2004 tentang otonomi

daerah, PP nomer 38 tahun 2007,

Peraturan Menteri ESDM nomer 17 tahun

2012, PP nomer 4 tahun 2009 tentang

pertambangan mineral dan batu bara,

karst merupakan sumberdaya alam yang 7masuk katagori mineral. PP nomer 23

tahun 2010 tentang pelaksanaan

kegiatan usaha pertambangan mineral

dan batu bara, PP nomer 26 tahun 2008

tentang Tata Ruang Nasional, Perda

nomer 6 tahun 20110 tentang Tata Ruang

P r o p i n s i J a w a T e n g a h d a n l a i n

sebagainya.

“ U n t u k i t u s i a p a p u n k i t a

berkwajiban untuk menegakan seluruh

produk regulasi tersebut. Siapapun kita

tidak punya kuasa untuk memperkosa

produk regulasi. Tidak boleh ada ruang

untuk perselingkuhan antara negara dan

penguasaha yang dibungkus dalam

bingkai birokrasi dengan dukungan

tentara dan polisi. Rakyat dan organisasi

sipil harus terus cerdas dan mengawasi

dinamika pembangunan yang hanya

mengejar pertumbuhan ini”

Dengan demikian perlindungan

Kawasan Bentang Alam Karst/ KBAK

merupakan kawasan lindung geologi

sebagai bagian dari kawasan lindung

nasional. Kawasan bentang alam karst

harus terus disuarakan agar t idak

d ikorbankan untuk mendapatkan

keuntungan komuditas yang bernilai

ekonomi semata.

7. Pengertian mineral menurut pasal 1 angka 2 UU nomer 4 tahun 2009 adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam , yang memiliki sifat sik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

73

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 85: Jta agtssptmbr 14

Peraturan Mentri ESDM nomer : 17

tahun 2012 kawasan bentang alam karst

yang menunjukan bentuk eksokarst dan

e n d o k a r s t m e m p u n y a i k r i t e r i a

sebagaimana berikut :

1. Memiliki fungsi ilmiah sebagai obyek

penelitian dan penyelidikan bagi

pengembangan ilmu pengetahuan2. Memil ik i fungsi sebagai daerah

imbuhan air tanah yang mampu

menjadi media meresapkan air

permukaan ke dalam tanah.3 . Memi l i k i fungs i sebagai media

penyimpan air tanah secara tetap

(permanen) dalam bentuk akuifer

yang keberadaanya mencukupi

fungsi hidrologi.4. Memiliki mata air permanen, dan5. Memiliki gua yang membentuk sungai

8atau jaringan sungai bawah tanah.

Adapun bentuk eksokarst yang dimaksud

diatas adalah adalah sebagaimana

berikut :

1. Mata air permanen2. Bukit karst3. Dolina4. Uvala5. Polje, dan/atau6. Telaga

S e d a n g b e n t u k e n d o k a r s t

sebagaimana dimaksud terdiri dari1. Sungai bawah tanah, dan/atau

92. Speleontem

Dari gambaran regulasi tersebut jelas

s iapapun t idak bo leh melanggar

sekal ipun dengan persengkokolan

birokrasi. Seperti yang terjadi dalam

kawasan advokasi WALHI Jawa Tengah di

kabupaten Wonogi r i tepatnya d i

kecamatan Wuryantoro, Eromoko,

Pracimantoro, Giritontro dan Giriwoyo.

Kabupaten Pati tepatnya di kecamatan

Sukolilo, Kayen, Gabus dan Tambakromo.

Kabupaten Grobogan tepatnya di

kecamatan Tanggungharjo. Kabupaten

Rembang tepatnya di kecamatan

Gunem.

Menurut fakta dan data lapangan

yang ada adalah masuk katagori

kawasan bentang alam karst yang 10merupakan kawasan lindung giologi.

Akan tetapi para Bupati dengan

kekuatan birokrasi telah memberikan izin

kepada para pengusaha untuk eksplorasi

dan eksploitasi. Rakyat pun bergerak

melakukan gerakan kritis demi keutuhan

kawasan dan tegaknya aturan. Rakyat

bergerak tak kenal lelah, bahkan di

Sukolilo dengan komunitas Jaringan

Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng

(JMPPK) memenangkan “sengketa”

dengan bupati dan semen gresik dengan

dibuktikan produk kasasi dari Mahkamah

Agung. Sementara masyarakat Wonogiri

sampai hari ini masih terus berjuang

m e n e g a k k a n k e d a u l a t a n y a n g

tergabung dalam Save Pegunungan

Sewu. Dan Untuk masyarakat Rembang

sudah begitu yakin bahwa lahan harus

dipertahankan untuk asset masa depan

dengan membentuk JMPPK Rembang

yang didukung dengan organisasi sipil

la innya. Yang selanjutnya penul i s

mencoba mendiskripsikan studi empirik

perlawanan rakyat ini.

8. Peraturan Mentri ESDM, Nomer 17 tahun 20129. Peraturan Mentri ESDM, ibid 10. Peraturan Mentri ESDM, nomer 17 tahun 2012, ibid

MENGELO

LA K

AW

ASAN K

ARST E

KOTIP

E S

UMBERDAYA E

KOLO

GI VERSUS S

KEMA P

EMBANGUNAN D

I JAW

A T

ENGAH

74

Page 86: Jta agtssptmbr 14

III. Studi Empirik Perlawanan Rakyat

WALHI Jawa Tengah bersama

rakyat dan seluruh jaringan organisasi

masyarakat sipil melakukan advokasi

demi kedaulatan ekologi dan tegaknya

regulasi.

1. Rakyat Pati melawan Semen Gresik dan

Bupati

Kabupaten Pati Jawa Tengah

dengan luas wilayah 150.368 ha yang

terdiri dari 58.749 ha. Lahan sawah dan

91.619 ha. bukan sawah yang terbagi

dalam 21 kecamatan , 401 desa, 5

kelurahan, 1.106 dukuh, 1.464 RW dan 117.463 RT.

Dari sekian luasan tersebut yang

masuk wilayah pegunungan Kendeng

Utara tepatnya di kecamatan Sukolilo,

Kayen, Gabus dan Margorejo dengan

total luas kebutuhan lahan 1.560 ha.

Dengan rincian penambangan batu

kapur 900 ha. Penambangan tanah liat

500 ha. Untuk areal produksi 75 ha. dan

untuk infrastruktur 85 ha. dan tersebar di 1 2w i l a y a h d a r i 1 3 d e s a .

Masyarakat pun resah. Keberadan Serikat

Petani Pati atau SPP yang selama ini

konsen dan konsisten memperjuangakan

hak-hak Petani pun tidak tinggal diam.

SPP dibawah kepemimpinan Husaini yang

juga aktif di Yayasan Sheep Indonesia

mengorganisir masyarakat Tapak dan

jaringan masyarakat sipil di luar Pati. Tidak

hanya berhenti di sini, masayarakat

bersama masyarakta sipil melakukan studi

lapangan tapak semen gresik. Hasilnya

pers i s yang di lakukan Pusat Studi

Menejemen Bencana UPN Veteran

Yogyakarta dan ASC Yogyakarta, yaitu

seluruh tapak pendirian pabrik semen

gresik di Sukolilo ini memiliki cirri-ciri yang

yang ditetapkan dalam Peraturan Mentri

ESDM nomer : 17 tahun 2012 seperti

banyaknya situs, tempat-tempat alami

yang eksot ik dan potens ia l untuk

pariwisata. Untuk kecamatan Kayen,

Tambakromo dan sukoli lo terdapat

banyak goa seperti goa Wareh, goa Lowo

dan goa Pancur dan beberapa situs

s e j a r a h s e p e r t i m a k a m S a r i d i n ,

pertapaan Watu Payung peninggalan

kerajaan majapahit.

Koalisi rakyat pun terbentuk, atas

inisiasi Serikat Petani Pati (SPP), Forum

Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL),

Pemuda Tani Indonesia (PTI) badan

otonom HKTI Cabang Pati, Komunitas

Sedulur Sikep sebagai Komunitas Adat

Tertinggal (menurut pemerintah Pati),

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan

Kendeng (JMPPK), WALHI Jawa Tengah

melakukan kampanye penyelamatan

p e g u n u n g a n K e n d e n g d e n g a n

membangun mimbar demokrasi.

11. Badan Pusat Statistik kabupaten Pati Dalam angka, 2007 12. Harian kompas, 1 Agustus 2008

75

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 87: Jta agtssptmbr 14

Orator utamanya adalah MH

Ainun Najib (budayawan dan Kyai

Kanjeng), Li lo Sunaryo, PhD (ketua

Marem/Tolak PLTN) Husaini (SHEEP), M.

Arief Zayyn (WALHI Jawa Tengah), Anis

Sholeh Ba'asin dengan Sampak Gusuran-

nya dan ditutup dengan doa oleh mbah

Tarno sesepuh dan Panutan (tokoh

central) sedulur sikep yang kemudian

dilanjutkan upacara penyelamatan

pegunungan kendeng ala Sedulur Sikep

yang dipimpin oleh mbah Tarno.

Rakyat yang tergabung dalam

JMPPK dan diketuai oleh Gunretno terus

bergerak dengan soliditas yang tinggi.

Bahkan pada tanggal 22 Januari 2009

masyarakat tanpa ada komando

menahan mobil dari PT Semen Gresik

(Persero) Tbk dengan seluruh penumpang

nya yang akan mengukur kebutuhan

tanah tapak.

Pol is i pun bergerak dengan

menangkap, menahan dan melakukan

kekerasan kepada Gunretno, Sudarto,

Tamsi, Sarpin, Mua'alim, Agus Porwanto,

Tolan, Sukarman, Sutikno, Sunarto dan

Muhammad Zaenul Wafa.

Mereka yang tergabung dalam

JMPPK ini tidak jera, bahkan semangat

untuk terus berlawan semakin berkobar

membangun jaringan dengan Kontras,

Komnas HAM, NGO di Jakarta, PBNU,

Solidaritas Rakyat Peduli Lingkungan yang

d i k e n a l d e n g a n S A R I D I N , y a i t u

masyarakat Pati yang ada di Jakarta.

Organ i sas i in i lah yang kemudian

penopang oprasional ketika harus

bersinergi dengan organisasi sipil di Jakart.

dan puncaknya adalah mem-PTUN kan

bupati Pati dan PT. Semen Gresek

(Persero) Tbk. atas dikeluarkannya Surat

Keputusan nomer 540/052/2008 oleh

B u p a t i P a t i t e n t a n g S u r a t I j i n

Pertambangan Daerah (SPID) eksplorasi

bahan galian golongan C batu kapur

untuk PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di

kecamatan Sukolilo.

Proses PTUN ini diawali dengan

permohonan WALH I Jawatengah

kepada Bupati Pati dengan nomer surat

049/WALHI-Jtg/A/XI I -2008 per ihal :

Keberatan Terhadap Keputusan Bupati

Mengenahi Surat Ijin Penambangan

Derah (SIPD) no540/052/2008 tentang

Penambangan Batu Kapur oleh Pt. Semen 13Gresik (Persero) Tbk.

13. Narasi Dokumen Internal WALHI Jawatengah

MENGELO

LA K

AW

ASAN K

ARST E

KOTIP

E S

UMBERDAYA E

KOLO

GI VERSUS S

KEMA P

EMBANGUNAN D

I JAW

A T

ENGAH

76

Page 88: Jta agtssptmbr 14

Bahkan dukungan dari berbagai

NGO Regional, Nasional dan media

semakin menguat terbukti berita tentang

gerakan JMPPK ini terus menghiasi

berbagai media nasinal dan daerah,

terlebih dalam proses gugutan melalui

PTUN, yaitu EN WALHI, YLBHI atau LBH

Semarang, YAPHI yang selanjutnya para

Pengacara ini menjadi Pengacaranya

WALHI

Proses PTUN ini dilakukan oleh

WALHI melalui Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang, perihal : Gugatan

Pembata lan Keputusan Su rat I j i n

Penambangan Daerah (SP ID) no.

540/052/2008 tentang penambangan

batu kapur oleh Semen Gresik (Persero)

melalui PTUN Semarang. Proses ini

selanjutnya dimenangkan oleh WALHI

d i t ingkat kasas i dengan putusan

Mahkamah Agung dengan nomer 103

K/TUN/2010, yang memutuskan PT. Semen

Gresik untuk menghentikan seluruh

kegiatan rencana penambangan.

2. Rakyat Wonogiri Menolak Semen

Ultratech Mining Indonesia

Kawasan pegunungan sewu

yang membentang dari kabupaten

G u n u n g K i d u l D a e r a h I s t i m e w a

Jogyakar ta , kabupaten Wonogi r i

Jawatengah dan kabupaten Pacitan

kabupaten Ponorogo Jawatimur tidak

bisa dipisahkan sendiri-sendiri dalam

pengelolaanya, karena merupakan satu

kesatuan bentang alam karst.

Sementara untuk kabupaten

Wonogiri, setidaknya di kecamatan

Gir iwoyo, kecamatan Wuryantoro,

kecamatan Pracimantoro kecamatan

Giritontro masyarakat terusik dan resah

dengan adanya rencana pembangunan

pabrik semen oleh PT. Ultratech Mining

Indonesia yang telah mengantongi ijin

yang dikeluarkan oleh pemerintah

kabupaten Wonogiri dengan nomer

545.21/006/2011 dan atau nomer

545.21/007/2011

Keresahan dan keterus ikan

m a s y a r a k a t d i w u j u d k a n d e n g a n

melakukan audensi kepada bupati

Wonogiri pada tanggal 29 Mei 2013 tetapi

Bupati tidak mau menemui kekuatan

masyarakat yang berjumlah tidak kurang

dari 50 orang ini hanya ditemui oleh

Sekretariad Daerah (Sekda) dan beberap

staff yang lain. Dari audensi ini lah

m a s y a r a k a t b a r u t a h u b a h w a

pengukuran tanah-tanah mereka yang

selama ini dilakukan oleh orang-orang

yang asing di mata penduduk desa

ternyata dikandung maksud akan

didirikannya pabrik semen oleh PT.

Ultratech Mining Indonesia sebuah

investor dari India.

Sosialisai dijalankan, masyarakat

pun terbelah. Ada yang pro dan ada

yang kontra. Bahkan Bupati Wonogiri

dengan seluruh tim nya terang-terangan

mengatakan gunung-gunung ini hanya

akan diratakan yang selanjutnya akan

didirikan rumah sakit gratis, sekolah gratis

sambil mempertontonkan lm pabrik

semen yang ada di India.

77

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 89: Jta agtssptmbr 14

Alasan Masyarakat Menolak

Penambangan dan Pendirian Pabrik

Semen di Wonogiri bukan tidak berdasar,

bahwa Karst Pracimantoro menurut fakta

lapangan telah memnuhi kreter ia

kawasan lindung giologi sebagaimana

diatur oleh Peraturan Mentri ESDM nomer

: 17 tahun 2012. Bahkan pemerintah

Kabupaten Wonogiri telah menetapkan

bahwa karst Pracimatoro yang meliputi

kecamatan Eromoko, kecamatan

Pracimantoro, kecamtana Giritontro,

k e c a m a t a n P a r a n g g u p i t o d a n

kecamatan Giriwoyo telah ditetapkan

menjadi Kawasan Lindung Giologi berupa 14Kawasan Cagar Alam Geologi.

Bukti ini sangat kuat sebagai karst

kelas I, yaitu banyak bermunculan di

lereng-lereng perbukitan. Mata air di

kawasan karst kecamatan Giriwoyo ini

mendominasi fenomena hidrologi karst

dan bersifat permanen atau mengalir

sepanjang tahun sebagian besar

bermunculan dari system sungai bawah

tanah (conduit aquifer) sebagian yang

la in berupa rembesan dar i celah

bebatuan (sur auifer).

B u k t i y a n g l a i n a d a l a h

ditemukannya banyak goa-goa vertikal

maupun goa-goa hor izontal yang

jumlahnya mencapai ratusan dalam satu

kawasan karst Pracimantoro ini. Bahkan

goa-goa ini banyak dihuni berbagai

banyak biota, salah satunya adalah goa

Lowo yang dihuni puluhan ribu kelelawar.

Banyak lagi bukti kalau kawasan

karst Pracimantoro Wonogir i yang

menjadi bagian dari pegunungan Sewu

ini adalah ditemukannya 60 lebih sumber

mata air, 8 telaga, 48 ponor, 27 goa dan

15 sumur hanya dari 3 desa, yaitu desa 15Tirtosworo, desa Girikikis dan desa Sejati.

Warga Wonogiri terus melakukan

perlawanan, yang tergabung dalam

Paguyuban Peduli Pegunungan dan

bersinergi dengan LPH-YAPHI, WALHI

Jawa Tengah dan WALHI Jogyakarta,

Jatam Jakarta dan membentuk jaringan

dengan nama Jar ingan Advokas i

Pegunungan Sewu (JAPS).

M e r e k a t e t a p a k a n

mempertahankan wilayah ulayatnya

yang telah memberikan hidup dan

penghidupan secara turun temurun

dengan cara apapun. Dan sat ini sedang

gencar-gencar nya mengkapanyekan

melalui media sosial, media cetak

(elektronik) dan lainnya. Sementara JAPS

sedang dalam proses persiapan naskah

gugatan.

14. Perda Nomer 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Wonogiri 2011 – 2031 pasal 2515. Edi Ariyanto (ketua Tim Survai Paguyuban Pedulu Gunung Sewu) Rencana Berdirinya Pabrik Semen di

Kecamatan Giriwoyo Wonogiri Meresahkan Masyarakat, disampaikan Seminar Save Pegunungan sewu olej Jaringan Advokasi Pegunungan Sewu (WALHI Jateng dan Yogya, jatam Jakarta dan LPH YAPHI) di taman sari Colomadu, 29 Maret 2014

MENGELO

LA K

AW

ASAN K

ARST E

KOTIP

E S

UMBERDAYA E

KOLO

GI VERSUS S

KEMA P

EMBANGUNAN D

I JAW

A T

ENGAH

78

Page 90: Jta agtssptmbr 14

3. Perempuan Garda Depan Rembang

Fenomena karst watu putih

Merupakan bagian karst kendeng

morfologi eksokarst, iindokarst serta sistem

sungai bawahttanah ttelah tterbentuk

tersusun atas formasi bulu, dengan

penyusun batuan batu gamping masif

berumur miosen ttengah – miosen atas

sstruktur llipatan ssinklinal utara selatan

dan patahan ttimur – barat. tterdiri dari

gua runtuhan dan gua pelarutan gua

horisontal mengikuti pola perlapisan,

dengan arah gua mengikuti struktur

batuan.

Sekalipun kawasan cekungan air

tanah Watu Putih belum di tetapkan

sebagai kawasan karst oleh pihak yang

berkompeten akan tetapi prasyarat

menjadi kawasan karst secara faktual

tersedia semua, Yaitu :a. Secara lapangan terbukti secara

aktif ditemukannya 109 titik mata

air.b. 49 tempat gua dan beberapa fosil

yang menempel pada dinding

gua.c. 4 sungai bawah tanah yang masih

mengalir dan mempunyai debit

yang bagus.d. Bahkan untuk kota rembang dan

kota lasem mengunakan jasa

Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) mengambil dari salah satu

mata air tersebut.

Semakin menguatkan keyakinan

bahwa kawasan lindung geologi Watu

Putih Harus di lindungi dari dinamika

proses produksi semen karena hanya

akan merusak tata kelola alami sumber

daya air yang berperan sangat penting

bagi kehidupan warga sekitar dan juga

warga Rembang dan lasem.

Kawasan Cekungan Air Watu

Putih dalah kawasan lindung Geologi

maka apabila pihak-pihak tertentu untuk

tetap melakukan eksploitasi terlebih untuk

pabrik semen dan industri ektraktif lainnya

tidak tertemukan secara kuat dalil hukum

atau regulasinya.

Bahkan kebutuhan lahan yang

s a n g a t l u a s u n t u k p e r u s a h a a n -

perusahaan semen akan berdampak

pada hi langnya lahan pertanian,

sehingga petani dan buruh tani akan

kehilangan lapangan pekerjaan.

Selain itu, hal ini juga akan

menurunkan produktitas sektor Pertanian

pada wilayah sekitar, karena dampak

buruk yang akan timbul, misalnya: 1. Matinya sumber mata air, 2. Polusi debu, 3 . T e r g a n g g u n y a k e s e i m b a n g a n

ekosistem alamiah. 4 . T e r a n c a m n y a k e t a h a n a n d a n

kedaulatan pangan daerah maupun

tingkat nasional yang hanya akan

menimbulkan kerentanan-kerentanan.

79

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 91: Jta agtssptmbr 14

Kerentananan dan keterancaman

tersebut meliputi :

1. 49 gua, 4 sungai bawah ttanah, 109

mata air disekitar cat watuputih

sebagai mata air parenial yang

mengalir di sepanjang musim 2. Zona jjenuh air berada di sekitar mata

air sumber semen dan brubulan.. pada

ketinggian 150 mdpl, ssedangkan zona

peralihan pada ketinggian lebih

kurang 190 mdp 3. Sebaran mata air berada pada zona

ketinggian 100 – 350 mdpl tersebar di

area cat watu putih dan di wilayah

yang berada di sebelah barat daya,

utara dan selatan pegunungan watu

putih4. Cat watu putih yang merupakan area

iimbuhan air sebesar 2555,09681 ha5. Mata air tterbesar sumber seribu, debit

600 lt/detik di desa ttahunan di bagian

timur cat watu putih, dan tterkecil belik

watu dengan debit 0,02 liter/detik, di

desa ttimbrangan di bagian barat cat

watu putih dengan debit terkecil

menghasilkan 1728 liter/hari, debit

terbesar menghasilkan 51.840.000

liter/hari

6. Sumber semen merupakan sumber

utama untuk pemenuhan kebutuhan

air masyarakat 607.188 jjiwa di 14

kecamatan kabupaten rrembang

(pdam,, 2013)

7. Penambangan mengurangi jjumlah

s i m p a n a n a i r d i f f u s e , d a n

m e n i n g k a t k a n a l i r a n c o n d u i t .

bertambahnya persentese aliran

conduitssaat musim hujan akan

m e n g a k i b a t k a n b a n j i r , d a n

berkurangnya persentase aliran diffuse

saat musim kemarau menyebabkan

mata air menjadi kering..

8. Daerah tangkapan hilir k. bengawan

solo berada pada cat watu putih

d e n g a n l u a s a n 2 1 2 2 h a .

penambangan sseluas 491.5 ha.

berkontribusi pada kerentanan pada

ka l i mrayun , ka l i kowang, ka l i

kening,dan akan bermuara di kali

b e n g a w a n s o l o d i d a e r a h

bojonegoro..

9. Daerah ttangkapan kalillusi terdapat di

cat watu putih dengan lluas 126.9 ha

dan tidak terdampak oleh kegiatan

penambangan. Daerah ttangkapan

kali llusi ttapak pabrik dengan lluas

349..91 ha, selanjutnya berkontribusi

pada kerentanan kali Sadang, kali

kedawung, kali ngampel dan masuk

ke kali l lusi yang akan mengalir

melewati Grobogan, Purwodadi.10. Daerah ttangkapan kali ttuyuhan

berada pada cat watu put ih

denganlluas 319 ha.tterdampak

kegiatan penambangan seluas 69.01

ha.

11. Daerah tangkapan ini berkontribusi

pada kerentanan kali sambung

dawong, kali grubugan, kalirroyo, kali

ttuyuhan dan bermuara di laut jjawa 16di daerah lasem.

D a r i k e r e n t a n a n d a n

k e t e r a n c a m a n t e r s e b u t a p a b i l a

dipaksakan, beberapa temuan kajian

kritis literer terkuak dan tidak bisa

16. Eko Teguh Paripurno, Apakah Kebijakan Pembangunan Kita Meningkatkan resiko bencana, Pembangunan Ekosistem Kawasan Karst jawatengah, cat watu putih rembang, Semarang 7 Juli 2014 Sekda propinsi Jawatengah

MENGELO

LA K

AW

ASAN K

ARST E

KOTIP

E S

UMBERDAYA E

KOLO

GI VERSUS S

KEMA P

EMBANGUNAN D

I JAW

A T

ENGAH

80

Page 92: Jta agtssptmbr 14

terbantahkan, bahwa penggunaan

kawasan cekungan air Tanah Watu Putih

sebagai area penambangan batuan

kapur untuk bahan baku pabrik semen

melanggar:

1. Perda Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6

Tahun 2010 pasal 63 yang menetapkan

area ini sebagai kawasan lindung

imbuhan air 2. Perda RTRW Kabupaten Rembang

Nomor 14 Tahun 2011 pasal 19 yang

m e n e t a p k a n a r e a i n i s e b a g a i

kawasan lindung geologi. 3. Penebangan kawasan hutan yang

sudah dilakukan oleh pihak Semen

Indones ia t idak sesuai dengan

Persetujuan prinsip tukar menukar

k a w a s a n h u t a n o l e h M e n t e r i

K e h u t a n a n , s u r a t N o m o r S .

279/Menhut-II/2013 tertanggal 22 April

2 0 1 3 , d a l a m s u r a t t e r s e b u t

menyatakan bahwa kawasan yang

diizinkan untuk ditebang adalah

kawasan hutan KHP Mantingan yang

secara administrasi Pemerintahan

terletak pada Desa Kajar dan Desa

P a s u c e n k e c a m a t a n G u n e m

Kabupaten rembang provinsi Jawa

Tengah. 4. Namun fakta di lapangan, Semen

Indonesia menebang kawasan hutan

Kadiwono kecamatan Bulu seluas

kurang lebih 21,13 hektar untuk tapak

pabrik. 5. Perlu diketahui dalam Perda nomor 14

tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten

Rembang Kecamatan Bulu tidak

diperuntukkan sebagai kawasan 17industry besar.

IV. Gerakan Masyarakat

Mendasarkan keperuntukan

lahan cat watu putih Rembang oleh

masyarakat sebagai sumber-sumber

kehidupan secara permanen, menjadi

sumber-sumber mata air untuk kebutuhan

pertanian dan suplai PDAM kabupaten

R e m b a n g , p o t e n s i k e r e n t a n a n -

k e r e n t a n a n y a n g h a n y a a k a n

menghadirkan kebencanaan dan

khususnya untuk terjaminnya kehidupan

anak cucu dan generasi akan datang,

masyarakat pun melakukan penolakan

pendirian pabrik semen PT Indocement.

Rakyat Rembang bergerak

dengan membangun jaringan dari

seluruh tokoh masyarakat, bahkan

mendirikan Jaringan Masyarakat Peduli

Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang

yang beraliansi dengan JMPPK Sukolilo

P a t i . R a k y a t p u n t e r u s b e r g e r a k

melakukan perlawanan di kawasan

“Tapak” dengan ujung tombank nya para

perempuan.

17. WALHI Jawatengah, surat kepada Gubenur Jawatengah, nomer 051/WALHI-Jtg/VI-2014, tertanggal 27 Juni 2014

81

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 93: Jta agtssptmbr 14

P e r e m p u a n G a r d a D e p a n

sekarang bertepatan 2 bulan ini tidak

m e n i n g g a l t a p a k . M e r e k a t e r u s

m e n g i b a r k a n s e m a n g a t u n t u k

mempertahankan lahan tanah sebagai

sumber-sumber penghidupannya.

S e h i n g g a a d a l a h s u a t u

kewajiban kalau ibu-ibu perkasa ini terus

menerus melakukan upaya penghentian

pendirian pabrik semen, upaya ibu-ibu ini

pun sebuah aksi yang terus menerus

mendapatkan dukungan dari berbagai

pihak, terutama tokoh-tokoh agama,

tokoh-tokoh masyarakat, organisasi

masyarkat sipil dan lain sebagainya.

U p a y a i b u - i b u t i d a k b i s a

dihentikan lagi oleh siapapun dan angka

tawaran hanya satu, yaitu seluruh alat

berat yang sudah dipersiapkan oleh PT

Semen Indonesia juga pergi dari kawasan

tapak, ibu-ibupun kan berhenti dari aksi

doa dan pulang kerumah.

V. Penutup

D e m i k i a n r e k a m j e j a k

pembangunan di Indonesia justru telah

menjebak pada pembangunan versus

asset (sumber daya alam).

Pembangunan kita justru telah

merusak dan merubah marfo logi ,

merubah volume reservoir, merubah

system kekar, merubah system sungai

bawah tanah, merubah tanah penutup,

merubah vegetasi penutup, merubah

tatanan air dan merubah asset-asset

sumberdaya lain.

Kita telah menuwai bencana

ekologis yang meliputi :

1. Hancurnya keanekaragaman

hayati2. Punahnya beberapa spesies yang

unik dan khas3. Kerusakan bentukan-bentukan

alam yang unik4. Rusaknya arkeologi dan budaya

setempat5. H a n c u r d a n l e n y a p n y a

paleonologi6. Hilangnya pemandangan yang

indah7. Rusaknya tatanan air8. Hancurnya lahan pertanian9. H i l a n g n y a s u m b e r - s u m b e r

kehidupan penduduk setempat10. Tercemar dan rusaknya obyek

wisata alam goa-goa karstt 11. Tercemarnya lingkungan hunian

penduduk12. Menurunnya tingkat kesehatan

masyarakat

MENGELO

LA K

AW

ASAN K

ARST E

KOTIP

E S

UMBERDAYA E

KOLO

GI VERSUS S

KEMA P

EMBANGUNAN D

I JAW

A T

ENGAH

82

Page 94: Jta agtssptmbr 14

12

Daftar Pustaka :

1. Cahyo Rohmadi, Biospeleologi dan

Inventarisasi fauna Gua dan apa peran

bagi pengelolaabn karst?, makalah

disampaikan dalam Seminar “Potensi

Kawasan Karstt” IMPALA Universitas

Brawijaya Malang, 21-22 April 20122. Dr. Rahmat Bowo Suharto, S.H.M.H,

Perlindungan Hukum Kawasan Karstt di

Era Otonomi Daerah, disampaikan

dalam seminar nasional Universitas

Muhamdiyah Surakarta, 13 Desember

20133. Peraturan Mentri ESDM, No. 17 tahun

20124. M. Arief Zayyn, Mengelola Kawasan

Karstt, ekotipe bentang alam karstt

khas daerah beriklim tropis basah,

disampaikan dalam seminar nasional

Universitas Muhamdiyah Surakarta, 13

Desember 20135. Eko Haryono, Hidup Bersama dengan

kawasan Karst, Versi Karst Gunung

S e w u d a n K a r s t G o m b o n g ,

Yogyakarta 2004

6. UU Nomer 2/2009 Pengertian mineral

menurut pasal 1 angka 2 UU nomer 4

tahun 2009 adalah senyawa anorganik

yang terbentuk di alam , yang memiliki

sifat sik dan kimia tertentu serta

s u s u n a n K r i s t a l t e r a t u r a t a u

gabungannya yang membentuk

batuan, baik dalam bentuk lepas atau

padu7. Badan Pusat Statistik kabupaten Pati

Dalam angka, 2007 8. Harian kompas, 1 Agustus 20089. Narasi Dokumen Internal WALHI

Jawatengah 200810. Perda Nomer 9 tahun 2011, tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.

Wonogiri 2011 – 2031 pasal 25

11. Edi Ar iyanto (ketua T im Survai

Paguyuban Pedulu Gunung Sewu)

Rencana Berdirinya Pabrik Semen di

Kecamatan Gir iwoyo Wonogir i

M e r e s a h k a n M a s y a r a k a t ,

d i s a m p a i k a n S e m i n a r S a v e

Pegunungan sewu olej Jaringan

Advokasi Pegunungan Sewu (WALHI

Jateng dan Yogya, jatam Jakarta

dan LPH YAPHI) di taman sar i

Colomadu, 29 Maret 201412. Eko Teguh Par ipurno, Apakah

Kebi jakan Pembangunan K i ta

Meningkatkan resiko bencana,

Pembangunan Ekosistem Kawasan

Karst jawatengah, cat watu putih

rembang, Semarang 7 Juli 2014

Sekda propinsi Jawatengah13. WALHI Jawatengah, surat kepada

Gubenur Jawatengah, nomer

051/WALHI-Jtg/VI-2014, tertanggal 27

Juni 2014

83

JURNAL T

ANAH A

IR /

AGUSTUS - S

EPTEMBER 2

014

Page 95: Jta agtssptmbr 14

http://papanpelangi.les.wordpress.com

Page 96: Jta agtssptmbr 14