Judicial Power in IndonesiaHerlambang P. Wiratraman

Fac. of Law Universitas Airlangga 2018

Points

The conceptInstitutions of Judicial Power Principles Case studies of Judicial Power

Reading Materials

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009)Undang-Undang Mahkamah Agung Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Sebastian Pompe - “Tantangan Pengadilan Indonesia Kini" (Youtube)Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia - Zainal Arifin Hoesein

Judicial Power

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Which Institutions?

Pasal 18:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

How about Judicial Commission?

Principles

Pasal 2

(1)  Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

(2)  Peradilan negara menerapkan dan menegakkan HUKUM dan KEADILAN berdasarkan Pancasila.

Pasal 2 ayat 4:

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Penjelasan Pasal 3 ayat 1:

“Kemandirian Peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

Pasal 4 ayat (1)  Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Pasal 4 ayat (2)  Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Security and Welfare of the Judges

Pasal 48 ayat (1) Negara memberikan

jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

The court as Oppressive Machine: Industrial Relation Court or Criminalisation

Baca: Wiratraman, H.P. “Ganyang Mafia?” (2009) dan “Kemana Arah Pembaruan mahkamah Agung?” (2006)

Clip: 03:32

JUDICIAL MAFIA, COULD IT BE ENDED?

Adat Court / Non-State Court in National Judicial System?

Pasal 2 ayat 3 UU KK: “Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.”

State Court v. Non-State Court (Adat Court)

Additional reading: Wiratraman, HP. dkk. (2013) Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Laporan Badan

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

Indonesia’s Judicial System Structure (post Soeharto)

Supreme Court Constitutional Court

Special Courts• Human Rights Court • Corruption Crime

Court • Industrial Relation

Court• Fisheries Court • Child Court • Commercial Court • Taxation Court• etc.

Syariah Court (Aceh)

Adat Court (Papua)

Provincial Court Provincial Court Provincial Court Provincial Court

District Court District Court District Court District Court

General Court Religious Court Administrative Court Military Court

Self Recognition Adat Court

Regional Recognition Adat Court

Judicial Commission